0

Study Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Pada PT. Pos Surakarta

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Guna Mencapai

Derajat Sarjana Hukum Dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

MUH. IRFAN SYARIFUDDIN

C100080067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

20

0

PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan di sahkan oleh dewan penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Agustus 2012

Pembimbing I

Shallman Al Farizy, S.H., M.H.

Pembimbing II

Inayah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

( Muchamad Iksan, S.H., M.H. )

1

ABSTRAKSI

PT. Pos Indonesia cabang Surakarta sebagai salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan pengiriman barang di Surakarta. Kegiatan pengiriman ini menimbulkan perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia dimana masing- masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Tujuan skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan pola hubungan hukum antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia cabang Surakarta serta mendiskripsikan bentuk tanggung jawab terhadap pengiriman yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta khususnya pengiriman barang berasuransi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan non doktrinal yang kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga- lembaga dan proses- proses yang berlakunya kaidah- kaidah itu dalam masyarakat.

Hasil penelitian berupa subjek yang terlibat dalam perjanjian pengiriman barang berasuransi adalah pengirim dan PT. Pos Indonesia cabang Surakarta. Mengenai objek perjanjian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu barang kiriman yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan dan akta perjanjian kiriman barang dengan pengkususan pada pengiriman barang dengan jaminan asuransi maka PT. Pos memberikan penawaran kepada pengirim. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan masing – masing pihak adanya kelalaian karena keadaan tertentu yang mungkin terjadi dengan perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, termasuk pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam penelitian yang dilaksanakan ditemukan bahwa hak pengirim bila terjadi “overmarcht sementara” jika kiriman itu bukanlah kiriman paket kilat khusus maka belum terlindungi tentang pemberian ganti kerugiannya.

Kata Kunci : Perjanjian Pengiriman Barang Berasuransi, Wanprestasi, Overmarcht, Ganti kerugian.

2

ABSTRAKSI

Surakarta brancs of the Pos as one of the state owned company that runs the sipping activity in Surakarta. Shipping activites pose agreement between the parties to the sender with the post in wich each party has the right and obligations.

The purpose of this tessis is to describe the pattern of the legal relationship between the sender by the Pos and describe froms of responbility are carried out bu a postal delivery, particublu the delivery of the goods insured.

The research methoud used is non doctrinal research approach that kualitatife, is because in the study of law is not only conceptualized as the over all participle of participles. And rules govern human ive in society. But includes also institutions and organizations that the process of enactement of the rule in the rule the results of subjects invaled in the agreement are insured freight and mail sender regarding the adrement has the object in accordance with applicable regulation consignments of goods wich do not break the rules regulations invitation and agremen deed with a specialization. In the shipment of goods delivery by the postal insurance to offers to the sender, relating to the rights and obligation of the parties carried on neglince because certain circumstances that may occur in the agreement comlies with the laws and regulations in cluding arrangements for redress case that does not want. In a study condueted found that the right of the sender in the event of a temporary. If the shipment is not a special delivery items not covereg on the indemnity.

Key word: Delivery agreement, insurance in default, compensation.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara yang berkembang dewasa ini dengan

letak yang strategis serta kekayaan alam yang ada di dalamnya, membuat

perkembangan sarana transportasi merupakan salah satu bagian yang memegang

peranan yang penting bagi kehidupan sehari- hari. Transportasi pada jaman

sekarang ini tidak terbatas pada perpindahan manusia dari satu tempat ketempat

yang lain tetapi juga meliputi pengangkutan barang dan jasa. Kebutuhan sarana

transportasi manusia semakin meningkat, khususnya dalam proses pengangkutan

barang, sehingga menyebabkan banyaknya persaingan dalam memenuhi

permintaan masyarakat untuk pengiriman barang. Proses pengiriman barang pada

3

dasarnya menggunakan alat transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang

sampai kepada tujuan yang dikehendaki, dengan segala keterbatasan manusia

dalam proses pengiriman barang (keterbatasan dalam masalah waktu, jarak, dan

biaya) tersebut, maka diperlukan suatu penyedia jasa pengiriman yang

menyediakan fasilitas transportasi yang baik dan dapat memenuhi permintaan

masyarakat agar proses pengiriman dan penerimaan barang dapat berjalan dengan

lancar dan dapat memberikan jaminan kepada pengguna jasa pengiriman. Kondisi

yang demikian membuat pengangkutan melalui jalan darat, laut dan udara menjadi

sangat penting, sehingga tempat dan wilayah dapat dijangkau dengan evektif dan

evisien baik dalam Negeri maupun luar Negeri. Namun kebanyakan penyedia jasa

pengiriman ini belum mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku, terutama

dalam proses peletakan barang dalam kendaraan pengangkut yang dapat

mengakibatkan barang yang dikirim terjadi kerusakan dalam bentuk atau dalam

fungsinya dan penerimaan barang kiriman yang terlambat dari kesepakatan yang

telah ditentukan sehingga hal ini memerlukan jaminan asuransi dalam

pengirimannya. Pengangkutan yang dilaksanakan PT. Pos Indonesia (Persero).

Dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengakutan, PT. Pos

Indonesia (persero) merupakan satu- satunya perusahaan pengiriman barang resmi

milik Negara, sedangkan lembaga yang lain merupakan milik swasta. Dalam

bidang pengangkutan, PT. Pos Indonesia (persero) mempunyai peran yang sangat

besar dalam menunjang lancarnya arus peredaran barang dari satu tempat ke

tempat lainnya yang diharapkan dapat menunjang suksesnya pembangunan

nasional.Pengangkutan barang dengan Pos lebih cenderung mengenai masalah

4

yang bersifat pribadi antara pengirim dan penerima, mengingat tugas- tugas pokok

yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (persero) itu sendiri adalah

membangun, mengusahakan, mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas

berita dan informasi tertulis, barang, dan uang untuk mempertinggi kelancaran

hubungan- hubungan komunikasi dengan masyarakat. Dalam rangka memberikan

pelayanan jasa dan giro, PT. Pos Indonesia (Persero) berhubungan secara

langsung dengan pengirim yang terikat perjanjian dengan PT. Pos Indonesia

(persero). Pengaturan hak dan kewajiban pihak PT. Pos Indonesia (persero) serta

pihak pengirim menggunakan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Rumusan Masalah

perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagimananakah pola hubungan hukum pengiriman barang

berasuransi, yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia

(Persero) cabang Surakarta?

2. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap

barang berasuransi yang diangkut di Surakarta?

Tujuan dan manfaat Penelitian

Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin

dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam

penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu,

sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu

aktivitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari

5

pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam

penelitian ini mempunyai tujuan:

a) Tujuan Obyektif

1) Untuk mendeskripsikan pola hubungan hukum pengiriman

barang berasuransi pos, yang terjadi antara pengirim dengan

PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta.

2) Untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Pos

Indonesia (Persero) terhadap barang berasuransi pos yang

dikirim.

b) Tujuan Subyektif

1) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan

penelitian.

2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang

hukum pengangkutan yang termasuk kedalam hukum perdata

khususnya mengenai tanggung jawab PT. Pos Indonesia

(Persero) terhadap barang berasuransi yang diangkut.

3) Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang

ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang

teori-teori di bidang hukum perdata terutama dalam hukum

pengangkutan.

4) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam

penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

6

gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pengangkutan didahului dengan adanya suatu perjanjian

yang dimana Perjanjian diatur dalam buku ketiga pasal 1313 KUH perdata,

istilah dalam buku ketiga KUH perdata tersebut menggunakan persetujuan,

bukannya perjanjian. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut

mempunyai dasar yang sama yaitu sama-sama terbentuk atau terjadi atas dasar

kesepakatan kehendak antar ke dua belah pihak. Dalam melakukan penelitian

ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis

sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini

dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a) Manfaat Praktis

1) Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat

dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi

pihak PT. Pos Indonesia (Persero) dan bagi masyarakat.

2) Memberikan penjelasan, sehingga baik PT. Pos Indonesia (Persero)

dan masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta

tanggung jawabnya masing- masing.

b) Manfaat Teoritis

1) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman

terhadap permasalahan yang diteliti.

7

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum pengangkutan pada

khususnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan

pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini,

hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam

masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial,

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar

mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan

antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek

yang diteliti:

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Hak PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta.

Dalam perjanjian pengiriman barang, PT. Pos Indonesia cabang Surakarta

sebagai pengangkut mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang

diberikan atau disebut dengan biaya pengiriman. Hak PT. Pos Indonesia Cabang

Surakarta dalam melaksanakan kiriman adalah mendapat ongkos kirim dari yang

mengirimkan barang yang dimaksut, karena hak itu merupakan bayaran, dan PT. Pos

Indonesia Cabang Surakarta merupakan suatu perusahaan yang juga harus

mendapatkan pemasukan( uang) dalam setiap usahanya. PT. Pos Indonesia cabang

8

Surakarta berhak untuk mendapat kepastian tentang isi dari paket dan nilai barang dari

keterangan pengirim. Selain mendapatkan pembayaran atas jasa, PT. Pos Indonesia

Cabang Surakarta juga berhak untuk mengetahui isi barang yang akan dikirim, karena

hal tersebut juga berhubungan dengan keselamatan petugas pengirim barang PT. Pos

Indonesia.

2) Kewajiban PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta.

Kewajiaban PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta sebagai pengangkut adalah

mengantarkan kiriman/ objek perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah

disepakati. Kewajiban PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta salah satunya menjaga

keamanan barang pos yang dikirim sampai dengan tempat tujuan, sehingga barang

yang dikirim selamat dan aman serta diterima oleh penerima.

3) Hak Pengirim

Hak sebagai pengirim, setelah melaksanakan kewajiban membayar biaya,

maka mempunyai hak, hak tersebut meliputi hak pada tujuan yang tepat yang dikirim

dan dapat diterima tepat waktu. Serta barang yang diterima oleh penerima dalam

kondisi yang baik dan tidak mengalami kerusakan dalam bentuk maupun fungsi, serta

keamanan barang yang dijamin oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Hak

pengirim adalah barang sampai dengan tepat waktu dan barang yang dikirim dijamin

masih utuh seperti sejak dikirimkan.

4) Kewajiban Pengirim

Sebagai pihak yang memanfaatkan jasa pelayanan Pos, pengirim mempunyai

kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah

9

melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang

Surakarta. Besarnya pembayaran kewajiban ini disesuaikan dengan harga barang yang

diasuransikan atau disebutkan nama dan nominal nilai barang , berat barang, dan

lokasi pengantaran barang yang dituju.Selain itu pengirim juga berkewajiban untuk

memberitahukan mengenai isi barang yang akan dikirim dengan jujur kepada petugas

Pos. di dalam bukti terima kirim, mengenai kewajiban dari pengirim disebutkan:

a) Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada halaman muka

model ini harus sama dengan isi kiriman yang sebenarnya.

b) Pengirim dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan

kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang serta barang yang

bertentangan dengan Undang- undang.

c) Pembungkus cukup kuat sesuai dengan sifat isi kiriman dan waktu

tempuh.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Oleh PT. Pos Indonesia cabang

Surakarta.

Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan Pos adalah adalah mulai

dari barang diterima di kantor pos asal yang diterima oleh pegawai kantor Pos hingga

diantar sesuai dengan alamat yang dituju sampai dengan barang yang dikirim diterima

oleh penerima. Dalam pelaksanaan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT.

Pos Indonesia cabang Surakarta juga menawarkan asuransi jika kiriman barang

tersebut merupakan barang yang penting dan berarti, pemberian asuransi barang

10

disesuaikan dengan nominal harga barang yang dikirim, sehingga PT. Pos Indonesia

cabang Surakarta merasa mempunya tanggungan yang lebih untuk menjaga dan

memastikan barang tersebut sampai dengan penerima dengan selamat dan tanpa ada

cacat atau kerusakan. Tanggung jawab pengiriman yang dijaminan atas pengangkutan

pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta untuk

barang- barang tertentu yang mempunyai harga yang lebih dan sangat berarti, PT. Pos

akan menawarkan jaminan asuransi sebagaimana yang diatur dalam SE

49/DIROP/0604. dalam hal ini PT. Pos Indonesia selain sebagai pihak yang

melaksanakan pengangkutan pegiriman barang juga sebagai pihak yang menjamin

atas asuransi barang yang dikirim. Dengan tanda bukti kirim yang diterima oleh

pengirim, jika pengirim menyetujui untuk membayar premi jaminan asuransi

pengiriman barang tersebut, maka selain sebagai bukti tanda kirim juga sebagai tanda

bukti jaminan asuransi dari barang yang dikirimnya.

1. Wanprestasi yang sering terjadi dalam pengiriman barang adalah tidak tepatnya

waktu barang yang harusnya diterima oleh alamat yang dituju. Hal ini disebabkan

karena:

a) Alamat tujuan kurang jelas.

b) Alamat yang dituju sudah pindah.

c) Barang yang diterima kantor Pos tujuan pada hari minggu, atau

hari libur, sehingga barang baru dapat diantar keesokan harinya.

d) Faktor alam.

Akibat hukum yang timbul ( Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta)

jika terjadi Wanprestasi.

11

Wanprestasi atau tidak tepat dalam menepati kesepakatan akan menimbulkan

konsekwensi terhadap pihak yang melanggarnya. Faktor kondisi barang yang sudah

tidak seperti saat dikirim dan keterlambatan dalam mengirimkan barang kiriman,

adalah salah satu bentuk wanprestasi. Dalam perjanjian yang telah disepakati antara

pihak yang mengirimkan barang dengan pihak PT. Pos, telah diatur jangka waktu

paling lama barang sampai dengan alamat yang dituju dan kondisi barang yang

diterima sama seperti barang saat dikirim dari kantor Pos asal barang dikirim. Bentuk

tanggung jawaban PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dengan barang kiriman yang

berasuransi jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal barang hilang karena hal- hal sebagai berikut

a) Hilang waktu di kantor Pos asal barang dikirimkan atau di kantor

Pos tempat tujuan pengiriman, kehilangan barang ini terjadi karena

kesalahan dari pegawai kantor Pos. kehilangan lain yakni

pencurian, tercecer.

b) Hilang sewaktu dalam perjalanan, hal ini karena keteledoran dari

pihak pengangkut atau perusahaan pengangkutan.

2) Dalam hal barang yang rusak.

Barang kiriman yang rusak biasanya dikarenakan sebagai berikut:

a) Sewaktu menaruh barang kiriman petugas yang melaksanakannya

tidak berhati- hati dalam meletakkan dan menata barang yang akan

diangkut.

12

b) Pengirim yang tidak jujur dengan isi kiriman sehingga barang tidak

ditempatkan pada kategori barang yang diutamakan untuk dijaga

keadaannya.

c) Pengirim tidak membungkus barang kiriman dengan kuat.

3) Dalam hal barang yang terlambat

Barang kiriman yang terlambat sampai dengan tujuan yang

dikehendaki disebabkan faktor berikut ini:

a) Faktor alam.

b) Faktor keadaan alat angkutan yang tidak memadai.

2. Bentuk- Bentuk Overmacht.

Dalam pelaksanaan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT. Pos

Indonesia cabang Surakarta keadaan memaksa (Overmacht) yang sering dialami

adalah keterlambatan yang dikarenakan alamat yang kurang jelas. Untuk paket Pos

dengan transportasi darat karena kondisi sarana transportasi yang terganggu. Secara

prinsip semua barang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia akan mendapatkan

ganti rugi, hanya barang yang dilarang dikirim oleh peraturan perundang- undangan

yang tidak akan mendapatkan ganti rugi dan PT. Pos tidak bertanggung jawab atas

kehilangan atau kerusakan barang tersebut. PT. Pos Indonesia cabang Surakarta tidak

akan memberikan ganti kerugian jika barang yang dilarang dikirim adalah barang

yang oleh peraturan perundang- undangan tidak diperbolehkan dikirim. Karena tidak

semua barang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia akan mendapatkan ganti rugi,

13

hanya barang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang

memperoleh ganti rugi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh

penulis, terhadap Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Pada PT. Pos

Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian pengiriman barang berasuransi pada PT. Pos Indonesia

cabang Surakarta dengan pengirim didasarkan beberapa hal berikut:

a. Pengiriman yang dilakukan oleh mereka di bawah umur adalah tidak

sesuai dengan Pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata.

b. Pengiriman yang dilakukan oleh mereka yang cakap melakukan perjanjian

telah sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata.

2. Pola perlindungan hukum dalam pengangkutan barang berasuransi pada PT.

Pos Indonesia cabang Surakarta dengan pengirim didasarkan beberapa hal

berikut:

a. Perlindungan hukum bagi pengirim barang berasuransi adalah terdapat

dalam asas dan tujuan penyelenggaraan Pos yang termuat dalam Pasal 2

UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

b. Pemberian jaminan dari adanya asuransi pengiriman barang oleh PT. Pos

Indonesia cabang Surakarta sebagaimana diatur dalam hak dan kewajiban

pengirim, bahwa pengiirim berhak mendapatkan layanan Pos atas jaminan

14

kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Hal ini diatur dalam

Pasal 27 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Serta jaminan asuransi diatur

pada SE 49/DIROP/0604.

3. Pengirim barang berasuransi yang melakukan perjanjian pengiriman dengan

PT. Pos Indonesia cabang Surakarta.

a. Akan mendapatkan perlindungan dalam hal sebagai berikut:

1) Objek Hukum yang berupa barang kiriman berasauransi telah

sesuai dengan Pasal 1332 dan Pasal 1334 KUH Perdata, serta

telah sesuai dengan Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2009 tentang

Pos.

2) Hak PT. Pos Indonesia cabang Surakarta.

a) PT. Pos Indonesia cabang Surakarta berhak untuk

menerima pembayaran dari pengirim sebagai biaya kirim,

hal ini sesuai dengan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU

No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

b) PT. Pos Indonesia cabang Surakarta berhak untuk

mendapat kepastian mengenai isi barang, jenis barang, dan

harga nominal nilai barang dari pengirim, hal ini telah

sesuai dengan Pasal 29 UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos.

3) Kewajiban PT. Pos Indonesia cabang Surakarta.

Kewajiban PT. Pos Indonesia cabang Surakarta adalah

menjaga kerahasiaan isi kiriman, keamanan dan keselamatan

kiriman dalam rangka penyelenggaraaan Pos, hal ini telah

15

sesuai dengan Pasal 30 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Serta berdasarkan SE 49/DIROP/0604 PT. Pos Indonesia

cabang Surakarta juga bertanggung jawab atas jaminan asuransi

yang ditawarkan kepada pengirim barang.

4) Hak Pengirim.

a) Hak pengirim adalah hak milik atas barang kiriman

selama barang kiriman tersebut belum diserahkan kepada

penerima, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU No.

38 Tahun 2009 Tentang Pos.

b) Hak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan

keselamatan kiriman, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat

(2) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

5) Kewajiban Pengirim.

a) Kewajiban pengirim adalah memberitahukan isi kiriman

kepada pihak Pos bahwa harus sesuai antara yang tertulis

dalam lembar bukti pengiriman dengan barang yang

dikirim.

b) Pengirim dilarang mengirimkan benda terlarang yang

dapat membahayakan kiriman Pos, atau keselamatan

orang yang bertentangan dengan Undang- Undang.

c) Pengirim wajib membungkus barang yang akan dikirim

disesuaikan dengan jenis dan isi barang kiriman.

16

6) Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta bila

terjadi keterlambatan penerimaan, barang rusak seluruhnya atau

rusak sebagian sehingga fungsi dari barang kiriman menjadi

hilang karena kesalahan penyelenggaraan Pos, maka:

a) Besarnya kerugian maksimal 2 kali ongkos kirim jika

terjadi keterlambatan penerimaan,

b) Besarnya kerugian maksimal 10 kali ongkos kirim dan

ditambah dengan harga barang kiriman yang disesuaikan

dengan yang tertulis dilembar bukti terima kirim dan

faktur pembelian dengan ketentuan tidak melebihi 2 kali

nilai barang untuk barang rusak seluruhnya.

c) Besarnya kerugian maksimal 7 kali ongkos kirim

ditambah dengan nilai harga barang yang rusak (rusak

sebagian isinya), dibayar seperti hilang seluruhnya ( jika

rusaknya isi kiriman sebagian yang menyebabkan tidak

bermanfaatnya seluruh isi).

7) Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta jika

barang kiriman hilang karena faktor pengiriman yang terjadi

saat dalam perjalanan atau hilang dikantor Pos asal atau hilang

saat di kantor pos tujuan, yaitu diatur dalam Pasal 1243 dan

Pasal 1267 KUH Perdata dan Pasal 31 UU No. 38 Tahun 2009

Tentang Pos, serta SE 49/DIROP/0604

17

8) Tanggung jawab pengirim jika terjadi keterlambatan , barang

rusak sebagian atau seluruhnya pada saat diterima, yang berupa

tidak sesuainya antara apa yang tertulis pada lembar bukti

terima kirim dengan isi kiriman dan pengepakan kiriman yang

tidak kuat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UU

No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

9) Tanggung jawab pengirim jika barang tidak sampai ketempat

tujuan karena barang yang dikirimkan merupakan barang yang

dilarang dikirim berdasarkan peraturan perundang- undangan,

hal ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) uu No. 38 Tahun

2009 tentang Pos.

10) Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta jika

terjadi force majeure yang berupa bencana alam, keadaan

darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia, maka PT.

Pos Indonesia cabang Surakarta tidak memberikan ganti

kerugian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU No.

38 Tahun 2009 tentang Pos.

11) Tanggung jawab PT. Pos Indonesia jika terjadi Overmarcht.

Tanggung jawab PT. Pos Indonesia jika terjadi Overmarcht

disesuaikan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata,

sehingga PT. Pos Indonesia cabang Surakarta tidak harus

mengganti biaya kerugian dan bunga jika terjadi hal yang tidak

diinginkan, maka PT. Pos Indonesia cabang Surakarta akan

18

memberikan ganti kerugian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 2

Poin B SE. No. 29/ DIROP/0604.

b. Tidak mendapatkan perlindungan dalam hal sebagai berikut:

PT . Pos Indonesia cabang Surakarta tidak akan memberikan ganti

kerugian jika dalam penyelenggaraan Pos terjadi overmarcht yang bersifat

sementara. Karena penyelenggaraan pos akan dilaksanakan kembali jika

overmarcht sementara tersebut telah selesai. Serta pengiriman barang yang

dilarang oleh peraturan perundang- undangan.

SARAN

1. Wanprestasi dalam penyelenggaraan Pos oleh PT. Pos Indonesia

cabang Surakarta merupakan hal yang bisa saja dapat terjadi dimana

saja, karena semakin bertambah moderen pengguna jasa pos sehinnga

pelayanan yang dilaksanakan Pos harus disesuaikan dengan

permintaan pengguna jasa layanan pos.

2. Overmarcht yang kadang terjadi saat penyelenggaraan pos yang

dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta merupakan hal

yang tidak bisa dihindari, sehingga pemberian jaminan terhadap

pengiriman barang khususnya berasuransi pada pengguna layanan pos

akan lebih terjamin.

3. Pemberian jaminan berupa asuransi pengiriman barang oleh PT. Pos

Indonesia cabang Surakarta merupakan hal yang menunjukkan

19

peningkatan pelayanan pengiriman barang khususnya berasuransi,

sehingga pengirim semakin percaya dengan jaminan yang telah

diberikan, PT. Pos Indonesia cabang Surakarta sebagai pihak yang

melaksanakan tanggung jawab mengirimkan barang harus

meningkatkan pelayanan tersebut sehingga masyarakat sebagai

pengirim akan percaya dan selalu menggunakan jasa pengiriman

barang yaitu di PT. Pos Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hermoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana.

AZ. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media.

EMS International, Syarat- Syarat Pengeposan.

H.M.N Purwosutjipto, 1986, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan.

Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Harman, 2005, Sistem Pengangkutan Pos di Wilayah Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Ilmu.

Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung: Alumni.

J. Wiwoho, 2007, Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Khottere, 2005, Strategi Pemasaran Jasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lexy J. Moelong,2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Lista Kuspriatni, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta: Grafity Press.

M. Yahya Harahap, 1986, Segi- Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.

20

Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badrulzaman, 2006, KUH PerdataBuku III, Bandung: Alumni.

Panduan Praktis Marketing Communications PT. Pos Indonesia.

Peter Mahmudi Marzuki, 2003, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.

Poerwadarminta, 2000, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

Prakoso Djoko, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara.

R. Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: Intermasa.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Intermasa.

Ricard Nisco, 2004, Sejarah Perjanjian dan Kontrak Dagang, Surabaya: Pustaka Ilmu.

Roni Hanintiyo Saputro, 1980, Study Hukum dan masyarakat, Bandung: Alumni.

Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S, 2009, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.

Sartjipto Rahrjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, bandung: Angkasa.

Satjipto Rahrjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, bandung: Alumni.

Soejono Soekamto, 1988, Pendekatan Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Soejono Soekamto, 1994, Beberapa Teori Tentang Masyarakat, Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.

Soejono Soekamto, 1997, Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.

Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Supraba Sekarwati, 2001, Perancangan Kontrak, Bandung: Iblam.

Susanto, 2005, Sejarah Pos Indonesia, Malang: Pustaka Ilmu.

21

Sutarno, 2003, Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfa Beta.

Tupoksi PT. Pos Indonesia, Jakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, 1964, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur.

Undang- Undang:

UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos

UU No. 6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Pos.

Internet:

Susanto, Peran Pos, www.susanto.blogspot. Pos Moderen.

Pos Indonesia, www.posindonesia.co.id.

Nasrulloh, Overmarcht, www.kangnasrulloh.co.cc.