strategi dan rencana aksi pengelolaan dan … filestrategi dan rencana aksi pengelolaan dan...
TRANSCRIPT
STRATEGI DAN RENCANA AKSI
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
NILAI KONSERVASI TINGGI
(HIGH CONSERVATION VALUE)
PT. JATI DHARMA INDAH
PLYWOOD INDUSTRIES
2017-2020
ii | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................... ......................i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ......................ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ .....................iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ .....................1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................11
1.2 Tujuan……………………………………………………………………...................12
BAB II. STRATEGI PENGELOLAAN NKT
2.1 Proses Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan………................................13
2.2 Strategi Pengelolaan.........................................................................................13
BAB III. RENCAN AKSI PENGELOLAAN & PEMANTAUAN NKT
3.1 Dasar dan Opsi Pengelolaan...................................................................14
3.2 Ancaman dan Dampak ......................................................... ....................14
3.3 Pengelolaan dan Pemandatuan NKT .................................. ....................19
BAB IV. PENUTUP ...................................................................................... ....................40
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... ....................41
iii | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Ringkasan Hasil Identifikasi NKT PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
...............................................4
Tabel 2 Sumber ancaman yang teridentifikasi pada NKT di PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
.............................................16
Tabel 3 Penilaian Potensi Ancaman dan Potensi Dampak Terhadap Pengelolaan dan Pemantauan NKT di Areal PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
.............................................17
Tabel 4 Pengelolaan dan Pemantauan NKT di PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
.............................................20
1 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan identifikasi nilai konservasi tinggi yang dilakukan di areal konsesi PT JDIPI,
ditemukan areal yang memiliki nilai penting yang berdasarkan Toolkit NKT 2018. Areal
bernilai konservasi tinggi ini terdiri dari dari wilayah dengan kelas lereng lebih dari 40%,
sempadan sungai, dan wilayah penyangga Hutan Lindung. Sehingga dapat dipastikan
areal PT JDIPI memiliki areal NKT1.1. Pada areal kajian juga ditemukan jenis flora dan
fauna yang dilindungi Critically Endangered (CR) diantaranya: Landak papua (Zaglossus
bruijni) dan Merawan (Hopea ferruginea),sehingga memenuhi criteria NKT1.2. Areal
konsesi ini juga merupakan habitat dari spesies-spesies yang memiliki status konservasi
penting yang meliputi: 6 jenis flora, 6 jenis mamalia, 35 jenis Burung, dan 6 jenis reptil,
sehingga dapat dipastikan areal ini mengandung NKT1.3. Keberadaan lahan basah
berupa sempadan sungai dan keberadaan gua mengindikasikan keberadaan NKT 1.4.
Berdasarkan identifikasi daerah inti dan daerah penyangga wilayah hutan berdasarkan
data tutupan lahan tahun 2016, dan hasil deliniasi Kawasan Bernilai Konservasi tinggi
(KBKT) pada wilayah kajian terdapat hutan yang masih memiliki criteria hutan primer
yang masuk kedalam karegori NKT2.1. Hasil Analisa spasial menunjukkan keberadaan
zona transisi (ecotone) yang masih memiliki tutupan hutan antar masing-masing tipe
ekosistem di wilayah kajian, Hal ini menjadikan areal PT JDIPI memiliki NKT2.2.
Berdasarkan hasil temuan lapang ditemukan jenis predator (elang bondol), jenis satwa
yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan tajuk hutan (canopy) yaitu Kuskus,
Kangguru Pohon, dan Julang Papua. Sehingga criteria keberadaan NKT2.3 terpenuhi.
Rekomendasi yang dapat dilakukan salah satu diantaranya adalah kesepakatan antara
pihak terkait dalam pengelolaan bentang alam agar tidak terjadi perubahan secara
signifikan, juga pembatasan kegiatan pada areal-areal yang ditetapkan memiliki nilai
penting.
Mengacu pada criteria Toolkit NKT 2008, dimana tren laju deforestasi pada masing-
masing tipe ekosistem diwilayah kajian dalam kurun waktu tahun 1990 hingga tahun 2016
berdasarkan penafsiran citra satelit, tidak mengalami perubahan tutupan lahan >50% dan
tidak ada luas tipe ekosistem <5%, sehingga tidak teridentifikasi NKT3. Namun temuan
hasil pengamatan lapangan berupa gua karst dan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
maka dapat disimpulkan NKT3 potensial ada diareal konsesi PT JDIPI.
Diwilayah kajian NKT, terdapat areal yang penting sebagai penyedia jasa lingkungan dan
pengendali banjir bagi masyarakat hilir yang terdiri dari areal lereng E sebagai daerah
tangkapan air beserta sempadan sungai. Bersasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa
area kelola PT JDIPI memenuhi criteria NKT4.1. Berdasarkan analisis tingkat bahaya erosi
(TBE) di wilayah PT JDIPI terdapat areal yang memiliki tingkat bahaya erosi berat sampai
2 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
sangat berat sehingga dengan demikian terdapat NKT4.2. Selain itu, di areal kajian juga
terdapat areal yang memiliki potensi sebagai sekat bakar alami yang terdiri dari
sempadan sungai dan hutan primer yang berperan penting dalam mempertahankan
kelembaban dan iklim pada wilayah tersebut sehingga memenuhi kriteria NKT4.3.
Demikian juga halnya dengan adanya bukti bahwa masyarakat disekitar areal kerja PT
JDIPI masih memiliki ketergantungan terhadap hutan/ekosistem alami lainnya dalam
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Yakni: areal hutan yang menjadi
wilayah berburu, areal hutan lokasi pemanfaatan hasil hutan kayu untuk bahan
bangunan rumah, sungai tempat mencari ikan dan air sungai untuk air minum, masak
dan MCK. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan areal PT JDIPI memenuhi
criteria NKT5.
Sedangkan terkait identitas budaya, dalam wilayah kajian diketahui terdapat dua lokasi
situs budaya/religi yang dapat dikatagorikan sebagai lokasi atau situs yang memiliki
fungsi penting untuk identitas budaya/religi yakni Gunung Anjing dan Gunung Dogou.
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan areal PT JDIPI memenuhi kriteria NKT 6.
Kemudian berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi NKT 1–6 tersebut kemudian
dilakukan komposit tiap komponen NKT menjadi satu deliniasi holistic untuk
menghasilkan KBKT pada wilayah kajian. Dari hasil kajian disimpulkan areal IUPHHK-
HA PT JDIPI memiliki Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dengan luasan ±102.740 Ha
atau sekitar 73,66% dari total luasan konsesi.
Berdasarkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan areal NKT PT JDIPI dibagi menjadi
dua macam yaitu areal NKT yang dapat di kelola (dengan beberapa syarat untuk
mendukung kelestarian, salah satunya menggunakan metode RIL) sebesar 83.261 ha atau
60% dari luas konsesi, dan NKT yang tidak dapat dikelola yaitu areal yang ditetapkan
secara undang-undang sebagai kawasan lindung/ dikonservasi sebesar 19.479 ha atau
13,97% dari luasan konsesi. Rincian areal NKT yang dapat dikelola dan tidak dapat
dikelola dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1.
3 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
Gambar 1. Komposit NKT di Areal PT JDIPI
4 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
Tabel 1. Ringkasan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
1 Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting
1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan / atau konservasi
Ada Di dalam Areal IUPHHK-HA PT JDIPI terdapat wilayah mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasiyang terdiri dari:
- KPPN seluas 715,91 Ha,
- Kawasan sempadan sungai seluas 4.489,99 Ha
- Kawasan dengan kelas lereng lebih dari 40 % seluas 18.580,87 Ha
- Kawasan penyangga di sepanjang batas yang bersinggungan dengan hutan lindung seluas 9.581,62 Ha
19.479
1.2 Spesies hamper punah Ada Berdasarkan informasi dan hasil temuan di lapangan, ditemukan satwa yang tergolong dalam status Critically Endangered (CR) atau kritis yaitu landak papua (Zaglossus bruijnii) dan merawan (Hopea ferruginea Parijs). Habitat flora dan fauna berstatus CR tersebut berada di hutan tropis perbukitan hingga hutan pegunungan.
Informasi mengenai landak papua (Zaglosuss bruijnii) didukung pula oleh data persebaran IUCN, dimana jenis satwa tersebut persebarannya menjangkau luasan hingga luasan areal konsesi PT. JDIPI.
9.361
1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesie terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (Viable Population)
Ada Wilayah PT. JDIPI merupakan habitat bagi spesies kategori tersebut, yaitu :
Satwaliar :
Mamalia
- Kalong/Pteropus vampyrus (App II, LC)
- Kalong/Pteropus spp. (App II, LC)
- Kuskus abu-abu/Phalanger orientalis (PP, App II,
- Kuskus totol/Spilocuscus maculatus (PP, App II, LC)
- Kangguru tanah/Thylogale sp. (PP)
22.435
5 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
- Kangguru pohon/Dendrolagus inustus (PP, VU)
Aves
- Kasuari gelambir-ganda/Casuarius casuarius (PP, VU)
- Kuntul perak/Egretta intermedia (PP, LC)
- Kuntul kerbau/Bubulcus ibis (PP, LC)
- Baza pasifik/Aviceda subcristata (PP, App II, LC)
- Elang ekor-panjang/ Henicopernis longicauda (PP, App II, LC)
- Elang bondol/ Haliastur indus (PP, App II, LC)
- Elang alap coklat/ Accipiter fasciatus (PP, App II, LC)
- Elang alap kelabu/ Accipiter cirrhocephalus (PP, App II, LC)
- Elang alap pucat-sosonokan/ Accipiter poliochepalus (PP, App II, LC)
- Elang alap meyer/ Accipiter meyerianus (PP, App II, LC)
- Alap alap coklat/ Falco berigora (PP, App II, LC)
- Alap alap laying/ Falco cenchroides (PP, App II, LC)
- Maleo kerah-coklat/ Talegalla jobiensis (PP, LC)
- Mambruk Victoria/ Goura victoria (PP, App II, VU)
- Perkici pelangi/Trichoglossus haematodus (App II, LC)
- Kasturi kepala-hitam/ Lorius lory (PP, App II, LC)
- Perkici dagu-merah/ CHarmosyna placentis (App II, LC)
- Nuriara dada-jingga/ Opopsitta gulielmitertii (App II, LC)
- Nuriara mata-ganda/ Opopsitta diophthalma (App II, LC)
- Nurikate topi-kuning/ Micropsitta keiensis (App II, LC)
6 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
- Kakatua raja/ Probosciger aterrimus (PP, App II, LC)
- Kakatua koki/ Cacatua galerita (PP, App II, LC)
- Nuri bayan/ Eclectus roratus (PP, App II, LC)
- Nuri pipi-merah/ Geoffroyus geoffroyi (App II, LC)
- Serindit papua/ Loriculus aurantiifrons (App II, LC)
- Rajaudang erasia/ Alcedo atthis (PP, LC)
- Kukabura perut-merah/ Dacelo gaudichaud (PP, LC)
- Cekakak torotoro/ Halcyon torotoro (PP, LC)
- Cekakak sungai/ Halcyon chloris (PP, LC)
- Julang papua/ Rhyticeros plicatus (PP, App II, LC)
- Paok hijau/ Pitta sordida (PP, LC)
- Burungmadu hitam/ Leptocoma sericea (PP, LC)
- Cikukua tanduk/ Philemon buceroides (PP, LC)
- Cendrawasih mati-kawat/ Seleucidis melanoleuca (PP, App II, LC)
- Cendrawasih kecil/ Paradisaea minor (PP, App II, LC)
Herpetofauna
- Biawak / Varanus sp. (App II)
- Buaya air tawar irian / Crocodylus novaeguineae (PP, App II, LC)
- Buaya muara/ Crocodylus porosus ((PP, App II, LC)
- Ular sanca / Phyton sp. (App II)
- Sanca pohon hijau / Morelia viridis (App II, LC)
Flora
7 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
- Anggrek tebu / Grammatophyllum speciosum (PP, App II)
- Angrek ki sara / Macodes petola (PP)
- Kantung semar / Nepenthes mirabilis (PP, App II, LC)
- Kantung semar / Nepenthes ampullaria (PP, App II, LC)
- Merawan/ Hopea ferruginea Parijs (CR)
1.4 Kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer
Ada Letak PT JDIPI yang merupakan bagian dari area EBA (Endemic Bird Area) Dataran Rendah di Daerah Kepala Burung dan didalamnya terdapat kawasan karst maka kawasan PT JDIPI berpotensi menjadi tempat untuk berkembang biak atau bersarang, berlindung, menghindar, atau migrasi secara local (refugium) bagi suatu jenis pada saat musim kemarau yang panjang untuk minum, banjir ataupun kebakaran lahan. Kategori endemik yang ditemui berasal dari jenis Avifauna antara lain Anispuyuh ajax (Cinclosoma ajax) dan Cabai papua (Dicaeum petrocale). Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) – NKT 1.4 difokuskan pada daerah kawasan Karst dan kawasan Sempadan Sungai Wanggar.
610,16
2 Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami
2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi
Ada Berdasarkan interpretasi citra landsat dan hasil ground check, dilihat bentang alam yang merupakan suatu kesatuan kawasan berhutan yang kompak terdapat di areal konsesi PT JDIPI yaitu Daerah inti (core area) dan sebagian daerah inti menurut rencana tata ruang masuk ke dalam Kawasan Lindung. Kawasan bentang alam luas di areal PT JDIPI tersebut memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi.
15.982
2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)
Ada Wilayah PT JDIPI memiliki tutupan lahan berupa hutan dan berdasarkan ketinggiannya tersebar mulai dari 0 mdpl – 1.500 mdpl dan tergolong ke dalam ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah sampai dengan hutan sub pegunungan. Kedua tipe ekosistem tersebut saling berkesinambungan. Selain ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah sampai dengan hutan
7.668
8 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
sub pegunungan, di wilayah PT JDIPI juga ditemukan daerah peralihan (ekotone) yaitu berupa Habitat akuatik (sungai) dengan Habitat terestrial (hutan) berupa kawasan sempadan sungai. Perbedaan ekosistem dapat dilihat dari vegetasi yang didominasi oleh tumbuhan pionir yang terletak antara ekotone tersebut seperti beberapa spesies Mahang (Macaranga spp), Sukun hutan (Artocarpus elasticus), Binuang (Octomeles sumatrana), dll.
2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami
Ada Di wilayah PT JDIPI terdapat areal yang bersinggungan dengan hutan lindung sehingga diperlukan adanya daerah yang dijadikan sebagai daerah penyangga hutan lindung. Di wilayah PT JDIPI terdapat :
- kawasan yang mengandung populasi spesies yang memerlukan ruanghabitat luas dengan kepadatan rendah seperti jenis Julang Papua(Rhyticeros plicatus)
- kawasan yang mengandung populasi predator tingkat tinggi sepertijenis Elang Bondol (Haliastur indus)
- keberadaan jenis-jenis yang tergantung terhadap keberadaan tajuk(canopy) hutan seperti jenis Kuskus (Phalanger orientalis danSpilocuscus
maculatus) dan Kangguru pohon (endrolagus inustus)
Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami yang terdapat di dalam areal PT JDIPI berupa hutan lahan kering primer, sempadan sungai, kelas lereng > 40%, KPPN, penyangga hutan lindung dan karst.
25.296
3 Kawasan yang mempunyai ekosistem
langka atau terancam punah
Potensial Ada
Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan Ekosistem Karst berupa gua di Petak Kerja 40AT, 41AT, 48AQ dan 48AS (dapat dilihat pada foto di Lampiran 5). Oleh karena itu, meskipun berdasarkan perubahan penutupan lahan dan luasan ekosistem tidak teridentifikasi kawasan NKT 3, namun dengan ditemukannya beberapa gua karst di areal konsesi PT. JDIPI dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka NKT 3 potensial ada di areal IUPHHK-HA PT JDIPI.
9 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
4 Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami
4.1 Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir
Ada Hutan yang berada di areal PT JDIPI berdasarkan daerah aliran sungai dan posisi kawasannya berperan dalam menyediakan air melalui kemampuannya sebagai regulator air yang bermula dari fungsi hutan sebagai penyerap air hujan. Selain fungsi penting sebuah kawasan berdasarkan letakan DAS, didalam areal PT JDIPI juga terdapat dua ekosistem hutan atau lahan lain yang memiliki peran dalam siklus hidrologi lokal yang luar biasa penting dan perlu diperhatikan secara khusus, yaitu berupa ekosistem riparian dan ekosistem karst. Beberapa sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat hilir : - Sungai Wanggar - Sungai Yaro - Sungai Cemara - Sungai Papaya
13.067
4.2 Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi
Ada Secara lanskap, PT JDIPI akan menjadi kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi bagi masyarakat yang ada di bagian hilir. Dari hasil kajian berdasarkan permodelan GIS, sebagian areal PT JDIPI memiliki tingkat kerawanan erosi dari tinggi (kelerengan 25-40% dan tanah podsolik) sampai sangat tinggi (kelerengan >40%)
66.788,3
4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan
Ada Di areal IUPHHK-HA PT JDIPI terdapat areal yang mampu berperan sebagai sekat bakar alami untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Areal tersebut berupa hutan yang berada di ketinggan >700 Mdpl yang kondisinya relatif masih lebat dan lembab serta berupa sungai-sungai yang mengandung air sehingga mampu mencegat atau menghambat pergerakan atau menjalarnya api jika terjadi kebakaran hutan. Beberapa sungai yang dapat dijadikan sebagai sekat bakar alami diantaranya : - Sungai Bumi - Sungai Wanggar - Sungai Yaro
8.053,81
10 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Definisi/Pengertian Status NKT
Atribut Luas Dalam Konsesi (Ha)
- Sungai Wami - Sungai Bambu - Sungai Lagari
5 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal
Ada Di areal IUPHHK PT JDIPI terdapat areal yang memiliki fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa binatang buruan dan ikan sungai (protein hewani), kayu untuk pembangunan/perbaikan rumah, serta air sungai untuk air minum dan mandi, cuci, kakus (MCK). Areal hutan yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan kayu perkakas untuk rumah dan areal berburu meliputi seluruh areal IUPHHK. Namun areal tersebut dapat dilakukan penebangan pohon karena penebangan dilakukan dengan sistem tebang pilih (selective cutting), kecuali areal yang tettapkan sebagai kawasan lindung. Sungai yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencari ikan sekaligus sumber air minum dan MCK adalah : Sungai Yaro, Sungai Topo, Sungai Dingin, Sungai Lepki. Sedangkan sungai yang khusus untuk mencari ikan adalah Sungai Wangar, Sungai Hamora, Sungai Bambu, Sungai Pepaya, Sungai Bumi.
4.4901)
6 Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal
Ada Guung Anjing dan Gunung Dogou - 2)
Keterangan : 1) Angka luas areal NKT 5 di dalam konsesi PT JDIPI yang dicantumkan adalah khusus areal NKT yang harus dilindungi dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, yakni berupa badan air dan sempadan dsungai. Adapun areal berburu dan pemanfaatan kayu untuk kebutuhan kayu perkakas masyarakat meliputi seluruh areal IUPHHK, kecuali untuk pemanfaatan kayu perkakas adalah areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung; 2) Luas areal situs budaya belum dapat ditetapkan karena masih terdapat pernedaan antar tokoh/kelompok masyarakat. Luas NKT 6 akan ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif sebelum lokasi tersebut dilakukan penebangan
11 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
pPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (PT. JDIPI) merupakan Unit Pengelolaan (UP)/ pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.: 8/1/IUPHHK- HA/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 seluas 139,470 ha, di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Pada tanggal 22 Mei-5 Juni 2016 telah dilakukan kegiatan penilaian (assessment) identifikasi NKT pada areal kerja IUPHHK-HA PT JDIPI oleh Wana Aksara Institute sesuai dengan toolkit NKT tentang panduan praktis untuk mengidentifikasi NKT pada ekosistem dan sistem produksi yang beragam (Panduan Identifikasi KBKT Indonesia 2008 dan Common Guidence HCV RN, September 2013).
Untuk transparansi hasil penilaian NKT, sudah dilakukan proses Konsultasi Publik (KP) guna menjaring masukan dari pihak-pihak yang lebih luas terhadap hasil penilaian NKT PT JDIPI dalam rangka menyusun rencana pengelolaan NKT. Kegiatan KP telah
dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016 bertempat di Distrik Wanggar, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua, yang dihadiri sebanyak 44 peserta dari berbagai pihak, seperti lembaga adat, perwakilan masyarakat, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, Perwakilan WWF Indonesia Kantor Papua, Dinas Kehutanan Nabire, Kantor Bina Lingkungan Hidup Nabire, Koramil Nabire dan Litbang Manokwari.
Kemudian berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi NKT1–6 tersebut, kemudian dilakukan komposit tiap komponen NKT menjadi satu deliniasi holistic untuk menghasilkan KBKT pada wilayah kajian. Dari hasil kajian disimpulkan areal IUPHHK-HA PT JDIPI memiliki Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dengan luasan ±102.740 Ha atau sekitar 73,66% dari total luasan konsesi*). *) Dalam Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia 2008 disebutkan bahwa: “Salah satu prinsip dasar dari konsep NKT adalah bahwa wilayah-wilayah dimana dijumpai atribut yang mempunyai nilai konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi daerah di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep NKT mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara yang menjamin pemeliharaan dan/ atau peningkatan NKT tersebut. Dalam hal ini, pendekatan NKT berupaya membantu masyarakat mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi jangka panjang.”
BAB
1
12 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
1.2. Tujuan
Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bentuk panduan bagi PT JDIPI dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lapangan terhadap nilai-nilai konservasi tinggi yang telah teridentifikasi. Dalam hal ini, penyusunan Pengelolaan NKT bertujuan untuk melaksanakan kegiatan guna mempertahankan atau meningkatkan nilai–nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi atau ditemukan dalam areal PT JDIPI.
Sedangkan penyusunan Pemantauan NKT bertujuan untuk melakukan tindakan monitoring bagaimana kondisi NKT terkini yang berubah dalam perjalanan waktu, dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan dan evaluasi data secara periodic dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang sudah ditetapkan.
Panduan pengelolaan dan pemantauan NKT adalah berupa:
a. Identifikasi ancaman keberadaan NKT
b. Sasaran pengelolaan dan pemantauan
c. Metode pengelolaan dan pemantauan
d. Periode dan frekuensi kegiatan
e. Indikator kegiatan
f. Strategi intervensi untuk integrase dalam rencana operasional unit management
g. Siapa yang bertanggungjawab melakanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
tersebut khususnya dalam organisasi PT JDIPI.
13 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
STRATEGI PENGELOLAAN
2.1 Proses Identifikasi, Pengelolaan dan Pemantauan
2.2 Strategi pengelolaan
Strategi yang disusun dibuat berdasarkan pada hasil penilaian ancaman dan potensi
dampak dari ancaman sehingga diperlukan,
Perlindungan dan pengamanan hutan
Restorasi lahan terdegradasi
Konservasi in-situ dan ek-situ
Pengelolaan kehati secara kolaboratif
BAB
2
14 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
RENCANA AKSI PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN NKT
3.1. Dasar dan opsi pengelolaan
Praktek pengelolaan hutan diubah dengan memberikan penjagaan yang lebih ketat
terhadap kawasan perlindungan dibandingkan persyaratan dalam Undang-
Undang Kehutanan. Dalam kawasan NKT, mungkin perlu mengurangi intensitas
penebangan, menetapkan zona konservasi tambahan atau yang lebih besar dalam
kawasan hutan produksi dan melindungi kelerengan yang saat ini tidak dilindungi.
Jika suatu unit pengelolaan hutan memiliki NKT sosial atau budaya (misal, jika
masyarakat sangat tergantung pada air sungai yang berasal dari hutan untuk air
minum, memasak dan mandi), maka bagian kawasan UPH yang memelihara nilai
NKT itu adalah kawasan KBKT. Setiap keputusan mengenai pemanfaatan hutan
harus dibuat dengan masukan yang benar-benar dari masyarakat dan bisa
melibatkan pengelolaan dan monitoring bersama terhadap pelaksanaan produksi.
Masyarakat ini tidak terbatas pada mereka yang tinggal di dalam UPH; tetapi juga
mereka yang tinggal di hilir.
Jika anda tidak yakin apakah suatu kawasan NKT dapat ditebang, bahkan dengan
cara pemanenan yang dimodifikasi sekalipun, atau jika harus dizonasi sebagai
kawasan konservasi, maka lebih baik mendiamkan dulu hingga tidak ada keraguan
bahwa cara penebangan yang diusulkan tidak akan mengganggu masa depan
kawasan hutan tersebut. Hal ini akan menghendaki adanya studi mendetail
mengenai kawasan seperti itu dan pengembangan aturan-aturan pengelolaan yang
khas lokasi itu.
3.2. Ancaman dan Dampak
Pengelolaan dan pemantauan NKT didasarkan pada hasil penilaian ancaman dan potensi
dampak dari ancaman tersebut. Berdasarkan HCVRN (2014), penilaian ancaman
dikategorikan menjadi 2, yaitu:
1. Ancaman tidak langsung vs ancaman langsung: Skema Klasifikasi IUCN
mendaftar semua ancaman langsung yang mungkin akan ditemui di lapangan,
namun ancaman tidak langsung dapat lebih rumit. Sebagai contoh, perburuan
BAB
3
15 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
hewan liar oleh penduduk lokal mungkin menjadi ancaman langsung terhadap
spesies NKT1, tetapi penyebab tidak langsung dari hal tersebut dapat mencakup
tidak adanya sumber protein alternatif yang tersedia dan terjangkau oleh
masyarakat.
2. Ancaman internal vs eksternal: Ancaman terhadap NKT dapat berasal dari sumber
internal, dari kegiatan operasi Organisasi itu sendiri (misalnya pembangunan jalan,
fragmentasi habitat, polusi, konversi), ataupun berasal dari sumber-sumber
eksternal (misalnya perambahan, pembalakan liar dan perburuan, konflik
bersenjata, tata kelola yang buruk).
Sementara itu, berdasarkan Stewart et al. (2008), dampak pengelolaan NKT dikategorikan
menjadi 4, yaitu:
1. Dampak sangat tinggi: Kegiatan pengelolaan melibatkan perubahan yang tidak
dapat dipulihkandari ekosistem atau penurunan/penghilangan NKT secara drastis.
Contoh: Konversi vegetasi alammenjadi pertanian, hutan tanaman, pertambangan.
2. Dampak tinggi: Kegiatan pengelolaan melibatkan perubahan ekstensif dan skala
besar pada ekosistem, atau kemungkinan penurunan NKT yang bisa dipulihkan
dalam jangka menengah ataujangka panjang dan dapat dikurangi dampaknya
melalui pengelolaan yang baik. Contoh:Penebangan komersial secara intensif dan
tebang habis dengan daur tebang tertentu.
3. Dampak sedang: Kegiatan pengelolaan mengakibatkan perubahan terlokalisir atau
sedang di ekosistem alam, atau mempunyai kemungkinan untuk menyebabkan
terganggunya NKT dalamskala mengenah, dan perubahan/dampak tersebut dapat
dipulihkan dalam jangka menengah. Contoh: pengelolaan hutan yang baik, tebang
pilih dengan intensitas rendah dengan menggunakan teknikpenebangan berdampak
rendah (reduced impact logging/RIL) atau teknik tutupan hutan yangkontinyu ;
perubahan jenis tanaman pada lanskap (utama) pertanian di mana beberapa
spesiesmenggunakan wilayah pertanian tersebut selain habitat alam.
4. Dampak rendah: Perubahan pada ekosistem bersifat minimal dan dapat dipulihkan
dalamjangka pendek hingga jangka menengah. Contoh: pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu (HHBK),hutanyang dikelola dengan intensitas kecil dan rendah
(SLIMFs) sebagaimana didefinisikan oleh FSC.
Berdasarkan hasil diskusi dengan para pihak yang berkepentingan ditemukan beberapa sumber ancaman dan potensi dampak yang terjadi dalam pengelolaan dan pemantauan NKT yaitu kegiatan penebangan, perburuan, pemekaran desa, dan perubahan fungsi lahan, dll (Tabel 2). Potensi ancaman dan potensi dampak yang terjadi dalam pengelolaan dan pemantauan NKT disajikan dalam Tabel 3.
16 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
Tabel 2. Sumber ancaman yang teridentifikasi pada NKT di PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
No Sumber Ancaman 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5 6
1 Illegal logging √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Penambangan (resmi danliar)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Pemukiman masyarakat
√ √ √ √
4 Kebakaran √ √ √ √
5 Perburuan satwaliar √ √
6 Pengambilan ikan √ √ √ √
7 Pemanenan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Perkebunan sawit √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Perkebunan Masyarakat
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 Pembukaan Wilayah Hutan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 Konversi hutan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
Tabel 3. Penilaian Potensi Ancaman dan Potensi Dampak Terhadap Pengelolaan dan Pemantauan NKT di Areal PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
NKT Potensi Ancaman * Potensi Dampak
** Sumber Kategori
NKT 1.1
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pengambilan ikan Langsung, eksternal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang
NKT 1.2
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Kebakaran Langsung, internal Rendah Perburuan satwaliar Langsung, eksternal Tinggi Pemanenan Langsung, internal Rendah Pembukaan wilayah hutan Langsung. Internal Rendah
NKT 1.3
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, internal Rendah Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Kebakaran Langsung, internal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Rendah Pemanenan Langsung, internal Rendah
NKT 1.4
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, internal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Kebakaran Langsung, internal Rendah Pengambilan ikan Langsung, eksternal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Rendah Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Rendah
NKT 2.1
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Kebakaran Langsung, internal Sedang Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung,internal Rendah
18 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Potensi Ancaman * Potensi Dampak
** Sumber Kategori
Pembukaan wilayah hutan Langsung,internal Rendah
NKT 2.2
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Kebakaran Langsung, internal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang Perkebunan masyarkat Langsung, eksternal Rendah Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Sedang
NKT 2.3
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Rendah Kebakaran Langsung, internal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Rendah
NKT 3
Konversi hutan Langsung, eksternal Rendah Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Sedang Pemanenan Langsung, internal Rendah Pertambangan Langsung, eksternal Tinggi
NKT 4.1
Penebangan liar Langsung, eksternal Rendah Konversi hutan Langsung, eksternal Rendah Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Rendah Kebakaran Langsung, internal Rendah Pengambilan ikan Langsung, eksternal Sedang Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang Pembukaan Wilayah Hutan Langsung, internal Sedang
NKT 4.2
Penebangan liar Langsung, eksternal Rendah Konversi hutan Langsung, eksternal Rendah Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Sedang Kebakaran Langsung, internal Rendah Perkebunan sawit Langsung, eksternal Rendah Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Rendah Pemanenan Langsung, internal Sedang Pembukaan Wilayah Hutan Langsung, internal Sedang
NKT 4.3 Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi
19 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Potensi Ancaman * Potensi Dampak
** Sumber Kategori
Kebakaran Langsung, internal Tinggi Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang
Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang
Kemarau panjang Tidak langsung, eksternal
Tinggi
NKT 5
Penebangan liar Langsung, eksternal Sedang Konversi hutan Langsung, eksternal Sedang Penambangan (resmi dan liar) Langsung, eksternal Tinggi Permukiman masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pengambilan ikan Langsung, eksternal Sedang Perkebunan sawit Langsung, eksternal Sedang Perkebunan masyarakat Langsung, eksternal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Sedang
NKT 6
Penebangan liar Langsung, eksternal Tinggi Kebakaran Langsung, internal Sedang Pemanenan Langsung, internal Sedang Pembukaan wilayah hutan Langsung, internal Sedang
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan NKT
Berdasarkan hasil penilaian ancaman dan dampak yang disajikan dalam Tabel 2 dan 3
diatas, maka dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT di areal PT Jati
Dharma Indah Plywood Industries yang disajikan dalam Tabel 4.
20 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
Tabel 4. Pengelolaan dan Pemantauan NKT di PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
1.1 Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi
Kelereng-an >40%, Sempadan Sungai (Homora, Wanggar), Buffer Zone Hutan Lindung (Hulu Wanggar, Uwapa), KPPN
Illegal logging, Konversi hutan (Tambang, Pemukiman/kebun masyarakat), pengambilan ikan, kebun sawit
Perlindung-an areal sempadan sungai, kelerengan >40%, bufferzone hutan lindung, dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)
Penyuluhan kepada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat tentang pentingnya konservasi dan areal yg dilindungi pada areal konsesi
Sebelum Kegiatan Penebang-an
1. Melakukan analisis hasil dari kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan setiap bulan 2.Wawancara terbuka kepada masyarakat setempat
1. Patroli (SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan) 2. Panduan wawancara
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 2. wawancara (setiap 6 bulan)
Karyawan dan masyarakat pemilik ulayat mengetahui areal yang dikonservasi pada areal konsesi
1. Laporan Patroli perindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil wawancara kepada masyarakat dan karyawan
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
Bina Hutan dan Lingkungan, Kelola Sosial
Illegal logging, tambang, Pemekaran desa, pengambilan ikan, Perkebunan sawit, Perkebunan masyarakat
Tata batas areal KL dan pemasangan Pal Batas serta papan informasi
Sebelum kegiatan penebang-an
1. Pengecekan pal batas dan papan informasi, 2.Pengecekan perubahan tutupan hutan
1. Patroli/ ground checking (SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan), intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 2. wawancara (setiap 6 bulan)
Tidak ada kegiatan penebangan di areal dilindungi (sempadan sungai, bufferzone hutan lindung, areal dengan kelerengan >40%), serta tidak terjadi perambahan di areal KPPN, tidak terjadi perubahan tutupan lahan
1. Laporan Patroli perindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Kegiatan Tata Batas dan Pemantauan Kawasan Lindung 3. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
PRC, Bina Hutan dan Lingkungan, Produksi
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Penerapan Prinsip RIL
Selama UM beroperasi
Melakukan ITSP (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan), monev RIL, melakukan ITT
1. Monitor-ing SOP ITSP, SOP RIL, SOP Moev RIL, dan SOP ITT
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil
1. Laporan Monev RIL, 2. Laporan ITT, 3. Peta Realisasi pembuatan Jalan Sarad
PRC, Bina Hutan dan Lingkungan, Produksi
21 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
(Inventarisasi Tegakan Tinggal)
1.2 Spesies hampir punah
Blok RKT 2017 - 2020
Penebangan liar, perburuan satwaliar, konversi hutan
Area yg berpotensi sebagai habitat spesies hampir punah : (1) Merawan (Hopea ferruginea) (Sekitar Buffer Zone Hutan Lindung Sikura-Kura) dan (2) Landak papua (Zaglossus bruijnii) (Blok RKT 2018 dan Buffer Zone Hutan Lindung Hulu Wanggar)
Melakukan inventarisasi keberadaan spesies hampir punah : (1) Merawan (Hopea ferruginea) dan (2) Landak papua (Zaglossus bruijnii)
satu kali dalam satu tahun
Inventarisasi berkala
1. SOP inventarisasi fauna langka dan SOP inventarisasi flora langka, 2. ground check, 3. Panduan wawancara
Dilakukan secara bergantian setiap tahun pada lokasi pengamatan
Adanya data hasil inventarisasi
Laporan keberadaan Merawan dan Landak Papua
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan, instansi peneliti
PRC, Bina Hutan & Lingkungan
Penebangan liar, perburuan satwaliar, konversi hutan, kebakaran
Menerapkan kebijakan perlindungan flora-fauna CR bagi seluruh karyawan dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan
Selama UM beroperasi
1. Patroli perlindungan dan pengamanan huta (Monitoring perburuan dan keberadaan papan himbauan) 2. Wawancara kepada masyarakat terkait pengetahuan flora dan fauna yang hampir punah (CR)
1. SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan 2. Panduan wawancara
1. Patroli Dilakukan secara bergantian setiap bulan pada lokasi yang ditentukan 2.Wawan cara dilakukan setiap akhir tahun
Kegiatan perburuan flora-fauna langka dan hampir punah serta dilindungi memiliki trend menurun dari tahun ke tahun
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil wawancara kepada masyarakat dan karyawan
Kelola Sosial, Bina Hutan dan Lingkungan
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Melakukan penebangan berdampak rendah (RIL)
Selama UM beroperasi
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil, terlindunginya sarang/habitat flora fauna dilindungi
1. Laporan Monev RIL, 2. Peta Realisasi pembuatan Jalan Sarad
PRC, Produksi
Kegiatan pemanenan yang tidak
Tidak melakukan penebangan
Selama UM beroperasi
Inventarisasi Tegakan Tinggal (IT),
Penerapan SOP ITSP, SOP RIL, SOP
Setiap 6 bulan sekali
Tidak ada kegiatan penebangan
Laporan Monev RIL, BAP Petak
PRC
22 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
menerapkan prinsip RIL
terhadap flora langka dan dilindungi (CR), serta tidak melakukan kegiatan perburuan terhadap fauna langka dan dilindungi, serta melindungi sarang/ tempat hidupnya
Kegiatan Inspeksi Blok Pasca Tebangan
Moev RIL, dan SOP ITT
pohon dan perburuan satwa yang langka dan dilindungi (CR)
Tebangan
Ketidaktahu-an karyawan terhadap jenis dilindungi
Melatih karyawan perusahaan (terutama tim survey) dalam identifikasi jenis satwa dilindungi, endemik dan terancam punah (CR) dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi
Dilakukan setiap tahun sebelum melakukan survey
Laporan hasil ITSP
SOP ITSP Pasca melakukan ITSP
Tim survey sudah dapat mengenali jenis-jenis flora fauna yang dilindungi khususnya CR
1. Laporan hasil ITSP dan 2.Peta sebaran Pohon
PRC
Ketidakpasti-an terhadap jenis flora fauna CR, sehingga dapat terjadi perusakan
Melakukan penelitian dengan lembaga peneliti, misalnya Litbang
Pasca identifikasi NKT
Menindak-lanjuti hasil dari tim peneliti
Terdapat data hasil penelitian
Bina Hutan dan Lingkungan
23 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
sarang/ habitat jenis CR
Jika ditemukan spesies CR dan sudah dilakukan konsultasi dengan para pihak (lembaga peneliti atau balai lingkungan hidup), maka dilakukan kegiatan konservasi in-situ
Pasca identifikasi NKT
Inventarisasi berkala pada areal yang sudah dilakukan konservasi in-situ
SOP inventarisasi dan pemantau-an flora fauna langka
setiap 1 tahun sekali, yang dilakukan secara bergantian pada lokasi-lokasi yang diamati
Terdapat kegiatan konservasi in-situ jika ditemukan spesies CR
Laporan Monev Konservasi in-situ (jika dipastikan terdapat jenis CR dari hasil penelitian)
Bina Hutan dan Lingkungan
1.3 Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (Viable Population)
RKT 2017 - 2020
Perburuan, konversi hutan, illegal logging, pertambang-an
Areal yang terdapat spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (Viable Population), yaitu berstatus Dilindungi (PP 7/1999), Appendix Cites, dan RedLIst IUCN (VU, EN)
Menerapkan kebijakan perlindungan flora-fauna langka bagi seluruh karyawan dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan
Selama UM beroperasi
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan, Melakukan wawancara terbuka kepada masyarakat setempat
SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan, panduan
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 2. wawancara (setiap 6 bulan)
Kegiatan perburuan flora-fauna langka dan hampir punah serta dilindungi memiliki trend menurun dari tahun ke tahun
1. Laporan Patroli perindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil wawancara kepada masyarakat dan karyawan
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
Kelola Sosial, Bina Hutan dan Lingkungan
Perburuan, konversi hutan, illegal logging, pertambang-an,
Pembuatan tanda / papan pemberitahu-an areal NKT di blok tebangan
Selama UM beroperasi
Pengecekan pal batas dan papan informasi, monitoring dan evaluasi RIL, Pengecekan perubahan tutupan hutan
1. Patroli (ground checking), 2.intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan)Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi
Kegiatan perburuan flora-fauna langka dan hampir punah serta dilindungi memiliki trend menurun dari tahun ke tahun
1. Laporan Patroli perindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
PRC
24 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
yang ditentukan)
Perburuan liar
Sosialisasi keberadaan areal NKT & perlindungannya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
sebelum kegiatan penebang-an/ pemanen-an
Melakukan evaluasi melalui interview, kuisioner dan penilaian lainnya pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat blok tebangan tahunan secara berkala
Wawancara terbuka
Setiap 6 bulan sekali
Masyarakat dan karyawan mengetahui areal yang dilindungi dan tanda-tanda di lapangannya
Hasil wawancara kepada masyarakat dan karyawan
Kelola Sosial, PRC
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Melakukan kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan dengan tanaman lokal, terutama jenis yang ditebang.
Pasca pemanen-an (ET+1)
Inventarisasi secara berkala
SOP pemeliharaan tanaman, SOP pengayaan tanaman, SOP pengadaan bibit, dan pemetaan luas areal yang sudah dan belum dilakukan penanaman
Setiap 6 bulan sekali
Realisasi penanaman minimal tercapai 60 % dari rencana.
Laporan realisasi penanaman kanan kiri jalan, bekas TPn, dan Jalan Sarad
Bina Hutan & Lingkungan
Perambahan (pemukiman, perladangan)
Melakukan tahapan participatory mapping wilayah desa/ kampung yang berada dalam kawasan konsesi sebagai bagian dari tahapan
satu kali dalam satu tahun
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan, SOP Penyelesai-an Konflik
Patroli (Setiap tahun pada lokasi yang berpotensi konflik)
Tidak terjadi konversi hutan menjadi kebun masyarakat atau peuntukkan lainnya pada areal NKT yang bersinggungan dengan kawasan kehidupan masyarakat
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Penyelesaian Konflik
Kelola Sosial, PRC
25 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
resolusi konflik dengan masyarakat
1.4 Kawasan yang merupakan habitat spesies atau sekumpulan spesies yang digunakan secara temporer
Areal yang teridentifikasi sebagai habitat spesies endemik Anispuyuh Ajax (Cinclosoma ajax) dan Cabai papua (Dicaeum pectorale), Sungai Wanggar, dan Goa sebagai habitat kalong (potensial ada)
Perburuan liar, konversi lahan menjadi pemukiman/ perkebunan masyarakat, illegal logging di sempadan sungai
Tersedianya data dan informasi mengenai spesies yang mengguna-kan areal dalam konsesi sebagai habitat secara temporer (burung endemik : Anispuyuh Ajax (Cinclosoma ajax) dan Cabai papua (Dicaeum pectorale) dan kalong)
Inventarisasi pada areal yang diduga habitat sementara (sarang untuk berkembang biak), areal yang menjadi jalur migrasi burung endemik Anispuyuh Ajax (Cinclosoma ajax) dan Cabai papua (Dicaeum pectorale), dan goa karst sebagai habitat kalong
Bersamaan dengan kegiatan pengama-tan flora fauna, sedangkan untuk goa karst dilakukan bersamaan dengan kegiatan ITSP
Inventarisasi berkala
SOP inventarisasi dan pemantauan flora fauna langka, SOP ITSP
setiap 1 tahun sekali, yang dilakukan secara bergantian pada lokasi-lokasi yang diamati
Terdapat data mengenai habitat yang digunakan secara temporer
Laporan Pemantauan Fauna Dilindungi, Peta Hasil ITSP
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
Bina Hutan & Lingkungan
Perburuan liar, konversi lahan menjadi pemukiman/ perkebunan masyarakat
Terjaganya kondisi habitat yang digunakan oleh spesies secara temporer (Sungai Wanggar dan Goa Karst)
Menerapkan kebijakan kepada karyawan dan masyarakat untuk tidak merusak areal-areal di lindungi, dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan
Sebelum kegiatan penebang-an
1. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Melakukan evaluasi melalui interview, berupa wawancara terbuka pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat secara berkala
Panduan wawancara
Setiap 6 bulan sekali pada lokasi pengamatan
Menurunnya kegiatan perburuan liar oleh masyarakat dan penerapan prinsip RIL oleh karyawan di lapangan
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil Wawancara dengan masyarakat dan karyawan
Kelola Sosia, Bina Hutan dan Lingkungan
26 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Menerapkan prinsip RIL
Selama UM beroperasi
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Sosialisasi/ pelatihan kepada karyawan perusahaan (terutama tim survey) dalam mengidentifi-kasi jenis satwa penting
Sebelum melakukan kegiatan survey
Laporan hasil ITSP dan laporan hasil inventarisasi flora fauna
SOP ITSP, SOP inventarisasi dan pemantauan flora fauna langka
setiap 6 bulan sekali
Tim survey sudah dapat mengenali jenis-jenis flora fauna yang dilindungi
Laporan ITSP, Peta Sebaran Pohon, Laporan Hasil Inventarisasi Flora dan Fauna
PRC, Bina Hutan & Lingkungan
Kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Pemberian tanda batas di lapangan untuk habitat goa karst, sempadan sungai, dll yang dinyatakan sebagai habitat temporer bagi spesies endemik (EBA) dan kalong
Pada saat PAK dan atau ITSP
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil,
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
2.1 Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami
RKT 2017 - 2020
Penebangan liar, konversi lahan (perkebunan sawit, perladangan masyarakat, pemukiman masyarakat)
Areal NKT 2.1 : 1. Buffer Zone HL Hulu Wanggar dan HL Sungai Wami, 2. Sempadan Sungai Homora (Blok RKT 2017 - 2018)
Menerapkan kebijakan perlindungan flora-fauna langka bagi seluruh karyawan dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan papan himbauan
Selama UM beroperasi
1. Patroli perlindungan dan pengamanan hutan, 2. interview secara berkala terhadap karyawan terutama yang bekerja di lapangan, serta pemilik ulayat (Wawancara)
SOP Perlindung-an dan pengaman- an hutan, kuisioner
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 2. wawancara (setiap 6 bulan)
Kegiatan perburuan flora-fauna langka dan hampir punah serta dilindungi memiliki trend menurun dari tahun ke tahun
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil Wawancara dengan masyarakat dan karyawan
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC, Kesos, Bina Hutan & Lingkungan
27 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Perambahan (pemukiman dan perladangan)
3. Sempadan Sungai Wanggar (Blok RKT 2018 - 2019), 4. Areal produksi Blok RKT 2017 - 2019
Melakukan tahapan participatory mapping wilayah desa/ kampung yang berada dalam kawasan konsesi sebagai bagian dari tahapan resolusi konflik dengan masyarakat
satu kali dalam satu tahun
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan
Patroli (Setiap tahun pada lokasi yang berpotensi konflik)
Tidak terjadi konversi hutan menjadi kebun masyarakat atau peuntukkan lainnya pada areal NKT yang bersinggungan dengan kawasan kehidupan masyarakat
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Penyelesaian Konflik
Kelola Sosial
Pembukaan wilayah hutan (PWH), kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan produksi
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil,
Laporan Monev RIL,
PRC, Produksi
Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Melakukan kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan dengan tanaman lokal, terutama jenis yang ditebang.
Pasca pemanenan (ET+1)
Inventarisasi secara berkala
SOP pemeliharaan tanaman, SOP pengayaan tanaman, SOP pengadaan bibit, dan pemetaan luas areal yang sudah dan belum dilakukan penanaman
Setiap 6 bulan sekali
Realisasi penanaman minimal tercapai 60 % dari rencana.
Laporan realisasi penanaman kanan kiri jalan, bekas TPn dan Jalan Sarad
Bina Hutan & Lingkungan
28 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
2.2 Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)
RKT 2026, RKT 2027, Buffer Zone Hutan Lindung Uwapa, Kawasam Pelestari-an Satwa Liar (KPSL), sempadan sungai
Pembukaan wilayah hutan (PWH), kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Melindungi kawasan yang teridentifikasi sebagai zonasi ekotone (RKT 2026, RKT 2027, Buffer Zone Hutan Lindung Uwapa, Kawasan Pelestarian Satwa Liar)
Memetakan lokasi zonasi ekotone dan memasukkan dalam peta kerja RKT dan peta pemanenan RIL sehingga kerusakan habitat ekoton dapat dihindari
Selama UM beroperasi
Memastikan lokasi zonasi ekotone dalam peta kerja sebagai salah satu dari penerapan prinsip RIL, Pemantauan lokasi zonasi ekotone yang terkena dampak pengelolaan RKT
Monev RIL, SOP pembuatan peta kerja, SOP ITT (Inventari-sasi Tegakan Tinggal)
setiap satu tahun sekali disesuaikan dengan lokasi yang terkena dampak RKT secara langsung
Terdapat lokasi zonasi ekoton dalam peta kerja
Laporan Monev RIL, Laporan ITT (Inventarisasi Tegakan Tinggal), Kondisi tegakan tinggal masih bagus
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC
Perburuan liar, konversi lahan menjadi pemukiman/perkebunan masyarakat, illegal logging di sempadan sungai, kegiatan Pembukaan wilayah hutan (PWH)
Sosialisasi keberadaan areal NKT dan perlindungannya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
Awal Tahun produksi (2026 & 2017)
Melakukan evaluasi melalui interview pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat blok tebangan tahunan secara berkala (wawancara terbuka)
Panduan wawancara
Setiap 6 bulan sekali
Karyawan dan masyarakat pemilik ulayat mengetahui areal yang dikonservasi pada areal konsesi
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil Wawancara
Bina Hutan dan Lingkungan, Kelola Sosial
Pembukaan wilayah hutan (PWH), kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan produksi
Monev RIL SOP Monev RIL, BAP Petak Tebangan
Setiap 6 bulan sekali
Dampak dari kegiatan pemanenan kecil,
Laporan Monev RIL BAP Petak Tebangan
PRC, Produksi
29 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
Melakukan kegiatan inventarisasi flora fauna Pada areal produksi : ITSP (Sebelum pemanenan) dan ITT (Pasca Pemanenan), Pada Buffer Zone HL dan KPSL (inventarisasi : analisis vegetasi)
ITSP : maksimal ET-1, ITT : ET+1, Buffer Zone Hutan Lindung & KPSL : satu kali dalam 1 tahun
ITT, inventarisasi berkala
Penerapan SOP ITSP, SOP ITT, SOP Inventarisasi Flora-Fauna Langka
Dilakukan setiap tahun pada lokasi yang telah ditentukan
Tersedianya data mengenai flora fauna dilindungi, struktur tegakan pasca tebangan dari hasil ITT tetap menunjukkan kegiatan pemanenan yang lestari
Laporan ITT, Laporan PSP
PRC, Bina Hutan & Lingkungan
Pembukaan wilayah hutan (PWH), kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL, Perambahan (perladangan/perkebunan, pemukiman)
Pemasangan papan himbauan dan pembuatan pal batas, khususnya pada areal Buffer Zone Hutan Lindung dan KPSL (Merupakan areal NKT 1.1)
awal tahun produksi (2026 & 2027)
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan, SOP Monev RIL
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 2. Monev RIL : setelah kegiatan pemanenan sekitar lokasi
Tidak terjadi konversi hutan menjadi kebun masyarakat atau peuntukkan lainnya pada areal NKT, serta tidak dilakukan kegiatan pemanenan pada areal sempadan sungai maupun bufferzone hutan lindung
1. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 2.Laporan Monev RIL
Kelola Sosial, PRC
Pembukaan Wilayah Hutan
Melakukan kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan (jalan sarad & TPn) dengan
Pasca pemanenan (ET+1)
Memastikan kegiatan penanaman dilakukan dan tanaman dapat tumbuh
ground check lapangan
Setiap 6 bulan sekali
Sudah dilakukan kegiatan penanaman pada areal eks-produksi (bekas TPn dan jalan sarad) dan tanaman tumbuh (80%
Laporan realisasi penanaman kanan kiri jalan, bekas TPn dan Jalan Sarad
Bina Hutan & Lingkungan
30 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
tanaman lokal, terutama jenis yang ditebang.
tumbuh)
2.3 Kawasan yang terdapat populasi dari perwakilan spesies alami
Blok RKT 2017, Sempadan sungai homora pada blok RKT 2017 hulu, Blok RKT 2018, Buffer Zone Hutan Lindung
Pembukaan Wilayah Hutan, tidak menerapkan prinsip RIL
Melindungi kawasan hutan yang terdapat populasi perwakilan spesies alami dari kerusakan, yaitu Blok RKT 2017, Sempadan sungai homora pada blok RKT 2017 hulu, Blok RKT 2018, Buffer Zone Hutan Lindung
Memetakan lokasi yang teridentifikasi sebagai NKT 2.3 dan memasukkan dalam peta kerja
Saat pembuatan peta kerja
Monev RIL (memastikam peta kerja ada sudah tersedia informasi mengenai NKT, khususnya pada blok tebangan)
SOP Monev RIL
setiap bulan (untuk operator)
Operator memahami areal-areal yang termasuk dalam NKT
Laporan Monev RIL, BAP Petak Tebangan
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC
Penebangan liar, konversi lahan (perkebunan sawit, perladangan masyarakat, pemukiman masyarakat), perburuan
Tata batas areal KL dan pemasangan Pal Batas serta papan informasi sehingga kegiatan penebangan tidak dilakukan di dalam daerah kawasan lindung
Pada saat PAK dan atau ITSP
Memastikan tanda batas di lapangan jelas, melakukan Monev RIL
patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone), SOP Perlindung-an dan pengaman-an hutan, SOP Monev RIL
1. Patroli (dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang ditentukan)Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi yang ditentukan) 3.Monev RIL : setelah kegiatan pemanenan sekitar lokasi
Terdapat tanda batas, papan pemberitahuan/himbauan, serta tidak ada kegiatan penebangan ilegal oleh pihak luar dan tidak ada penebangan pada areal sempadan sungai baik oleh UP atau pihak luar
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Monev RIL 3. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
PRC
31 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Penebangan liar, konversi lahan (perkebunan sawit, perladangan masyarakat, pemukiman masyarakat), perburuan
Sosialisasi keberadaan areal NKT dan perlindungannya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
Sebelum kegiatan penebang-an
Memastikan masyarakat dan karyawan mengetahui areal yang dilindungi dan tanda-tanda di lapangannya
Kuisioner dan atau wawancara terbuka
1. Patroli dilakukan setiap tahun pada lokasi yang sudah ditentukan 2. Wawancara (6 bulan sekali)
Masyarakat dan karyawan mengetahui areal yang dilindungi dan tanda-tanda di lapangannya
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Hasil wawancara dengan masyarakat
Kelola Sosial, Bina Hutan dan Lingkungan
Pembukaan Wilayah Hutan, tidak menerapkan prinsip RIL
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan PWH dan produksi/ pemanen-an
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
Melakukan kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan (jalan sarad & TPn) dengan tanaman lokal, terutama jenis yang ditebang.
Pasca pemanenan (ET+1)
Memastikan kegiatan penanaman dilakukan dan tanaman dapat tumbuh
ground check lapangan
Setiap 6 bulan sekali
Sudah dilakukan kegiatan penanaman pada areal eks-produksi (bekas TPn dan jalan sarad) dan tanaman tumbuh
Laporan realisasi penanaman kanan kiri jalan, bekas TPn dan Jalan Sarad
Bina Hutan & Lingkungan
3 Ekosistem, habitat, atau refugia yang langka, terancam punah atau genting
Potensial ada
Konversi kawasan hutan (tambang, perkebunan sawit, pemukiman/ perladangan)
Melindungi areal goa karst dari kegiatan pembukaan wilayah hutan
Melakukan penandaan / marking areal goa karst yang ditemukan
Pada saat PAK dan atau ITSP
1. Pengecekan pal batas dan papan informasi, 2. monitoring dan evaluasi RIL, 3. Pengecekan perubahan tutupan lahan hutan
1. Patroli (ground checking), 2.intrepetasi citra satelit (drone), 3. Monev RIL
1.Patroli : dilakukan bergantian setiap tahun pada lokasi pengamatan 2.Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi pengamatan 3.Monev RIL
Tidak terjadi kegiatan perambahan perusakan terhadap goa karst yang ditemukan karena sudah dilakukan penandaan
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC
32 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
: Dilakukan pasca penebangan di sekitar lokasi ditemukan goa
3. Laporan Monev RIL
Konversi kawasan hutan (tambang, perkebunan sawit, pemukiman/ perladangan)
Sosialisasi keberadaan areal NKT dan perlindung-annya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
Sebelum kegiatan penebangan pada blok RKT berjalan
Melakukan evaluasi melalui interview, pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat blok tebangan tahunan secara berkala (wawancara)
1. Patroli (ground checking), 2. Panduan wawancara
1.Patroli : dilakukan bergantian setiap tahun pada lokasi pengamatan 2. Wawancara dilakukan setiap 6 bulan sekali
Karyawan dan masyarakat pemilik ulayat mengetahui areal yang dikonservasi pada areal konsesi
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Hasil Wawancara
Bina Hutan dan Lingkungan, Kelola Sosial
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), kegiatan pemanenan
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan PWH dan produksi/pemanenan
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
4.1 Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendali-an banjir bagi masyarakat hilir
Sempadan sungai, goa karst
Penebangan liar, konversi lahan (perladangan masyarakat, pemukiman masyarakat, tambang, sawit)
Melindungi kawasan yang berfungsi mencegah banjir dari kerusakan, yaitu areal sempadan sungai dan ekosistem karst, serta menjaga fungsi kawasan hutan tidak berubah secara signifikan
Tata batas areal sempadan sungai dan ekosistem karst
Bersamaan dengan kegiatan ITSP
Pengecekan pal batas dan papan informasi, monitoring dan evaluasi RIL, Pengecekan perubahan tutupan lahan hutan, Pemantauan kualitas air sungai, Pemantauan erosi, Pemantauan Porositas tanah
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone), SOP Monev RIL, SOP Pengelolaan Tanah dan Air
Patroli : dilakukan setiap tahun pada lokasi yang ditentukan Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi pengamatan Monev RIL : setelah kegiatan pemanenan sekitar lokasi sempadan sungai/ goa
Sudah dilakukan tata batas di lapangan, tidak terjadi pembukaan areal sempadan sungai/karst baik oleh kegiatan eksternal maupun internal, kondisi sungai sama sebelum ada kegiatan (air tidak keruh, tidak
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone 3. Laporan Monev RIL 4. Laporan uji kualitas air
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC
33 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
yang berdampak pada perlindung-an bencana banjir
karst, Uji kualitas air : dilakukan 2 kali setiap tahun Pemantauan Erosi : Setiap 3 bulan sekali
ada pendangkalan)
Penebangan liar, konversi lahan (perladangan masyarakat, pemukiman masyarakat, tambang, sawit)
Penandaan di lapangan dan pembuatan papan himbauan terhadap perlindungan areal sempadan sungai ekosistem karst
Bersamaan dengan penandaan NKT 1.1 (sempadan sungai), sebelum kegiatan penebang-an (goa karst)
Pengecekan pal batas dan papan informasi, Pengecekan perubahan tutupan hutan menggunakan minimal citra landsat atau resolusi sedang lainnya
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone), SOP Monev RIL
Patroli : dilakukan setiap tahun pada lokasi yang ditentukan Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi pengamatan Monev RIL : dIlakukan setelah petak habis/ selesai penebangan di sekitar lokasi sempadan sungai/ goa karst
tidak terjadi pembukaan areal sempadan sungai/karst baik oleh kegiatan eksternal maupun internal
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone 3. Laporan Monev RIL
PRC, Kelola Sosial
Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan PWH dan produksi/ pemanen-an
Monev RIL SOP Monev RIL
Setiap 6 bulan sekali
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
34 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
4.2 Kawasan yang penting bagi pengendali-an erosi dan sedimentasi
Blok RKT 2017 - 2020
Pembukaan Wilayah Hutan
Menjaga/ melindungi kawasan hutan yang berfungi mencegah erosi dan sedimentasi
Memetakan lokasi-lokasi medan berat/lereng >25%, dalam kegiatan PAK untuk dikeluarkan dari kegiatan pemanenan kayu karena berdampak pada sedimentasi tinggi di sungai-sungai
selama kegiatan pemanen-an
monev RIL SOP Monev RIL
setiap 6 bulan sekali
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC, Produksi
Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan
Penerapan prinsip RIL
selama kegiatan pemanen-an
monev RIL SOP Monev RIL
setiap 6 bulan sekali
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
PRC, Produksi
Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan
Melakukan kegiatan penanaman kembali areal yang terkena dampak kegiatan penebangan (jalan sarad &TPn) dengan tanaman lokal, terutama jenis yang ditebang.
Pasca pemanen-an (ET+1)
Memastikan kegiatan penanaman dilakukan dan tanaman dapat tumbuh (minimal 80% tumbuh)
ground check lapangan, SOP Penanaman Pengayaan dan Rehabilitasi
Setiap 6 bulan sekali,
Sudah dilakukan kegiatan penanaman pada areal eks-produksi (bekas TPn dan jalan sarad) dan tanaman tumbuh
Laporan realisasi penanaman kanan kiri jalan, bekas TPn dan Jalan Sarad
Bina Hutan & Lingkungan
Penebangan liar
Pembuatan tata batas areal kawasan JDI
selama kegiatan pemanen-an
Perlindungan dan pengamanan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
Patroli : Dilakukan setiap tahun pada lokasi yang ditentukan, Drone : 6 bulan sekali secara
Tidak terjadi kegiatan illegal logging dan konversi areal
Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
PRC, Kelola Sosial
35 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
bergantian pada lokasi pengamatan
4.3 Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan
Blok RKT 2017 – 2019 Sempadan Sungai Wanggar
Pembukaan Wilayah Hutan
Menjaga/melindungi areal yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran (Sempadan sungi Wanggar)
Penerapan prinsip RIL
selama kegiatan pemanen-an
monev RIL SOP Monev RIL
Setiap selesai kegiatan pemanenan pada petak kerja
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC, Produksi
Perambahan (pemukiman dan perladangan)
Tata batas areal sempadan sungai dan pembuatan papan himbauan terhadap areal NKT (sempadan sungai) bahwa merupakan areal NKT
Sebelum kegiatan pemanen-an (pada saat ITSP)
Pengecekan pal batas dan papan informasi, Pengecekan perubahan tutupan lahan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
Patroli : Dilakukan setiap tahun pada lokasi yang ditentukan, Drone : 6 bulan sekali secara bergantian pada lokasi pengamatan
Tata batas NKT 4.3 100%, serta tersedia papan himbauan areal NKT
Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
PRC, Kelola Sosial
Perambahan (pemukiman dan perladangan), penerapan RIL tidak 100%
Sosialisasi keberadaan areal NKT dan perlindungannya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
Sebelum kegiatan penebang-an
1.Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2.Evaluasi melalui interview pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat secara berkala (wawancara) 3. Monev RIL
1. Patroli (ground checking), 2. Panduan wawancara 3. SOP Monev RIL
1. Patroli (Dilakukan setiap tahun pada lokasi yang ditentukan) 2. Wawancara (setiap 6 bulan sekali) 3. Monev RIL (setelah dilakukan kegiatan penebangan pada di sekitar lokasi NKT 4.3 /
Karyawan dan masyarakat pemilik ulayat mengetahui areal yang dikonservasi pada areal konsesi
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Hasil Wawancara 3. Laporan Monev RIL
Bina Hutan & Lingkungan, Kesos, K3
36 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Sempadan Sungai Wanggar)
Kemarau panjang
Pembuatan tim pemadam kebakaran serta melakukan kegiatan pelatihan tanggap darurat kebakaran pada staff lapangan
Selama UM beroperasi
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
Dilakukan sepanjang tahun pada lokasi yang berpotensi rawan kebakaran (Patroli dilakukan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang telah ditentukan)
Tersedianya tim pemadam tanggap darurat kebakaran yang kompeten
Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Bina Hutan & Lingkungan, Kesos, K3
Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran hutan
Selama UM beroperasi
Monitoring sarpras secara berkala
Inspeksi rutin K3
Setiap 1 bulan sekali
Update data sarpras kebakaran hutan
1.Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Rekap Sarpras Pemadam Kebakaran
Bina Hutan & Lingkungan, Kesos, K3
Sosialisasi pencegahan dan teknik pemadaman kebakaran hutan kepada masyarakat dan staff di lapangan
Bersamaan dengan sosialisasi perlindung-an dan pengaman-an hutan
Evaluasi dengan interview pada staff lapangan dan masyarakat
Kuisioner dan atau wawancara terbuka
Setiap 6 bulan sekali
Staff lapangan memahami dan dapat menerapkan teknik pemadaman kebakaran, begitu juga dengan masyarakat sekitar hutan (kepala suku)
1. Laporan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Laporan Hasil Wawancara/ Sosialisasi Rutin kepada karyawan terkait tata cara/teknik pemadam
Bina Hutan & Lingkungan, Kesos, K3
37 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
kebakaran
5 Tempat dan sumberdaya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air) yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk atau masyarakat adat tersebut
Blok RKT 2017 - 2020
Penggunaan teknik mencari ikan yang tidak ramah lingkungan (setrum, racun, dll)
Melindungi areal yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan ikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal
Melarang secara bertahap dan persuasive kepada masyarakat tentang penggunaan bahan-bahan beracun/yang merusak lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan/non hutan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
sebelum kegiatan penebang-an
1. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Eevaluasi melalui interview pada masyarakat pemilik hak ulayat secara berkala (wawancara)
1. Patroli (SOP Perlindung-an dan Pengamanan Hutan) 2. Panduan wawancara
1. Patroli Dilakukan setiap tahun secara bergantian pada lokasi pengamat-an) 2. wawancara (setiap 6 bulan sekali)
Karyawan dan masyarakat tidak menggunakan bahan-bahan beracun dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan hasil wawancara
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
Bina Hutan dan Lingkungan, Kelola Sosial
konversi hutan (pemukiman/ perladangan masyarakat)
Tata batas partisipatif bersama masyarakat adat/pemilik ulayat, termasuk penandaan batas areal tidak boleh diganggu kegiatan operasional
Sebelum kegiatan penebang-an
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli dilaksanakan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang telah ditentukan 2. Drone (setiap 6 bulan sekali pada lokasi yang telah ditentukan)
Kegiatan perambahan, penebangan liar, serta perburuan liar memiliki trend yang menurun dari tahun ke tahun
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
PRC, Kesos
Kegiatan pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Penerapan Prinsip RIL
selama kegiatan pemanen-an
monev RIL SOP Monev RIL
Setiap selesai kegiatan pemanenan pada petak kerja
UP menerapkan prinsip RIL 100%
Laporan Monev RIL
Kesos
38 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
Aktivitas masyarakat dari luar kampung yang masuk dalam areal UP
Membuat kesepakatan pengelolaan NKT 5 dengan masyarakat adat
Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi NKT
Patroli perlindungan dan pengamanan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli dilaksanakan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang telah ditentukan 2. Drone (setiap 6 bulan sekali pada lokasi yang telah ditentukan)
Sosialisasi keberadaan areal NKT dan perlindungannya kepada masyarakat dan karyawan serta tanda-tanda fisik di lapangan
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
Kesos
6 Tempat sumberdaya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai penting budaya, arkeologis, atau historis secara global atau nasional, atau nilai budaya, ekonomi atau religi/suci yang sangat penting bagi penduduk setempat atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan
Blok RKT 2018 (Gunung Degou), Blok RKT 2019 (Gunung Anjing)
Penebangan liar, kegiatan pembukaan wilayah hutan (pembuatan jalan), pemanenan yang tidak menerapkan prinsip RIL
Melindungi areal situs budaya Gunung Degou (RKT 2018) dan Gunung Anjing (RKT 2019)
Tata batas partisipatif bersama masyarakat adat/pemilik ulayat, termasuk penandaan batas areal tidak boleh diganggu kegiatan operasional
Sebelum kegiatan pemanen-an
Pengecekan pal batas dan papan informasi, monitoring dan evaluasi RIL, Pengecekan perubahan tutupan lahan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli dilaksanakan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang telah ditentukan 2. Drone (setiap 6 bulan sekali pada lokasi yang telah ditentukan)
1. areal keramat terdientfikasi dalam setiap blok tebangan RKT 2. areal keramat dilindungi/dikeluarkan dari kegiatan pemanenan dalam blok RKT 3. tidak ada gangguan berupa perambahan/ kegiatan pemanenan/ PWH dalam areal yang dikeramatkan
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone
Kepala suku, pemilik hak ulayat, masyarakat setempat, pemerintah setempat, karyawan
PRC, Kesos
Penerapan prinsip RIL
Selama kegiatan pemanen-an
monev RIL SOP Monev RIL
Setelah kegiatan penebangan pada petak sekitar NKT 6
Tidak ada kegiatan penebangan pada areal yang dikeramatkan
Laporan Monev RIL pada petak tebangan di sekitar lokasi areal NKT 6
PRC, Produksi
39 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
NKT Lokasi Ancaman Target
Pengelolaan Metode
Pengelolaan Waktu Kelola
Kegiatan Pemantauan
Metode Pantau
Waktu Pantau
Indikator Keberhasilan Pengelolaan
Output Pemantauan Stakeholder PIC
penduduk atau masyarakat adat tersebut
Membuat kesepakatan pengelolaan NKT 6 dengan masyarakat adat
Sebelum kegiatan pemanen-an
Pengecekan pal batas dan papan informasi, Pengecekan perubahan tutupan lahan hutan
Patroli (ground checking), intrepetasi citra satelit (drone),
1. Patroli dilaksanakan setiap bulan secara bergantian pada lokasi yang telah ditentukan 2. Drone (setiap 6 bulan sekali pada lokasi yang telah ditentukan)
1. Tidak ada gangguan berupa perambahan/ kegiatan pemanenan/ PWH dalam areal yang dikeramatkan 2. Ada kesepakatan pengelolaan dan perlindungan areal NKT 6 dengan masyarakat
1. Laporan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2. Laporan Perlindungan dan pengamanan hutan menggunakan Drone 3. Update peta lokasi yang dikeramatkan
Kesos
Melakukan pendokumen-tasian lebih lanjut mengenai asal usul suku, cerita, dongeng, mitologi, maupun sistem kepercayaan yang terkait dengan situs-situs atau tempat keramat tersebut sebagai media untuk sosialasi
Sebelum kegiatan pemanen-an
Melakukan evaluasi melalui interview, pada karyawan dan masyarakat pemilik hak ulayat tahunan secara berkala
Wawancara terbuka
Setiap 6 bulan sekali
Karyawan dan masyarakat pemilik ulayat mengetahui areal yang dikonservasi pada areal konsesi
Laporan Hasil Wawancara
Kesos
40 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
PENUTUP
Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan NKT ini disusun berdasarkan hasil
Identifikasi NKTPT Jati Dharma Indah Plywood Industries yang dilakukan oleh perusahaan
bekerja sama dengan beberapa orang peneliti dan akademisi di bidang konservasi hutan.
Penyusunan rencana aksi pengelolaan dan pemantauan NKT ini merupakan kegiatan dalam
rangka menghasilkan dokumen penunjang yang dapat digunakan sebagai panduan dilapangan
bagi PT Jati Dharma Indah Plywood Industries dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan
pemantauan NKT yang telah teridentifikasi.
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT ini sangat dipengaruhi oleh besarnya
komitmen perusahaan dalam bentuk ketersediaan sumberdaya manusia dan dukungan
pendanaan yang memadai.Hasil dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT ini harus
dapat dijadikan sebagai data dasar utamayang dapat diintegrasikan ke dalam program
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi bagi PT. Jati Dharma Indah
Plywood Industries terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya
hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
4
41 | S t r a t e g i d a n R e n c a n a A k s i N K T P T . J a t i D h a r m a I n d a h P l y w o o d I n d u s t r i e s
DAFTAR PUSTAKA Tropenbos. 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia.
Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia.Tropenbos International Indonesia Programme.
Stewart, C; P. George, T. Rayden and R. Nussbaum. 2008. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Edisi I-Mei 2008. Proforest.
HCVRN. 2014. Common Guidance: Management and Monitoring of Identification of High Conservation Value