strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten...

47
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM OLEH: MUHAMMAD BADRUDIN TAMAM NIM. 13370078 PEMBIMBING: Prof. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA NIP. 19490521 198303 1 001 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2017

Upload: hoangquynh

Post on 06-Mar-2019

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KULONPROGO

DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD BADRUDIN TAMAM

NIM. 13370078

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA

NIP. 19490521 198303 1 001

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

Page 2: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

ii

ABSTRAK

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sering muncul disetiap

negara. Dalam upaya menangulangi kemiskinan seperti Indonesia ini dimulai dari

tingkat daerah, yang mana jika dilakukan mulai tingkat daerah akan lebih

kondusif. Kabupaten Kulon Progo yang merupakan daerah termiskin urutan ke

dua setelah Kabupaten Gunung kidul dari wilayah provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo dalam menangani masalah kemiskinan

dinilai berhasil karena setiap tahunya mengalami peningkatan semenjak tahun

2011 sampai 2015 memiliki penurunan hingga 11,73%.

Penelitian ini menggunakan metode field research penelitian lapangan

serta mengambil data dari buku ataupun jurnal serta wawancara, Penelitian

menganalisis dengan teori AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik) dan

konsep Siyasah Syar’iyyah dengan cara penelitian lapangan di Dinas Sosial dan

Bapeda Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini mencari data tentang kebijakan dan program pemerintah

Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dalam membuat dan inovasi kebijakan untuk mengentaskan

kemiskinan melalui surve lapangan dengan cara pendataan. Inovasi dan terobosan

dibuat sesuai kesepakatan dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah

Kabupaten Kulon Progo mulai dari ekonomi, kepedulian sosial, penddikan, dan

infrastruktur.

Analis tentang kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

dikatakan berhasil, sebab tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menurun

yang awalnya 23,73% sekarang menurun sampai angka 11,73%. Menurut konsep

Siyasah Syar’iyyah dan konsep asas pemerintahan yang baik Kabupaten

Kulonprogo dalam mengelola daerahnya sudah memiliki unsur-unsur dari kedua

konsep tersebut.

Kata kunci : Strategi, Kebijakan, Pemerintah, Kulon Progo, Pengentasan,

Kemiskinan

Page 3: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 4: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 5: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 6: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

vi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

HHuurruuff

AArraabb

NNaammaa HHuurruuff LLaattiinn KKeetteerraannggaann

Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

Bâ‟ b be ة

Tâ‟ t te ت

Sâ ŝ es (dengan titik di atas) ث

Jim j je ج

Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

Khâ‟ kh ka dan ha خ

Dâl d de د

Zâl z\ zet (dengan titik di atas) ذ

Râ‟ ȓ er ر

Zai z zet ز

Sin s es ش

Syin sy es dan ye ش

Page 7: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

vii

Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض

tâ‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

za‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

ain „ koma terbalik di atas„ ع

Gain g ge غ

fâ‟ f ef ف

Qâf q qi ق

Kâf k ka ك

Lâm l „el ل

Mîm m „em و

Nûn n „en

Wâwû w w و

hâ‟ h ha

hamzah „ apostrof ء

yâ‟ y ya ي

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis Muta’addidah يتعددة

ditulis ‘iddah عدة

Page 8: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

viii

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

ditulis Hikmah حكة

ditulis jizyah جسية

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

ءبكراية االوني ditulis Karāmah al-auliyā

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h

ditulis Zaka>tul-fit}ri زكبة انفطر

D. Vokal pendek

ditulis a

ditulis i

ditulis u

Page 9: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

ix

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif

جبههية

ditulis

ditulis

ā

jāhiliyah

2. Fathah + ya‟ mati

تسى

ditulis

ditulis

ā

tansā

3. Fathah + yā‟ mati

كريى

ditulis

ditulis

ī

karīm

4. Dammah + wāwu mati

فروض

ditulis

ditulis

ū

furūd}

F. Vokal rangkap

1. Fathah + yā‟ mati

بيكى

ditulis

ditulis

ai

bainakum

2. Fathah + wāwu mati

قول

ditulis

ditulis

au

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis A’antum أأتى

ditulis U’iddat أعدت

ditulis La’in syakartum نئ شكرتى

Page 10: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

x

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

ditulis Al-Qur’an انقرأ

ditulis Al-Qiyas انقيبش

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

’ditulis As - Sama انسبء

صااش ditulis asy- Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

{ditulis Zawi al-furūd ذوي انفروض

ditulis Ahl as-Sunnah اهم انسة

Page 11: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xi

MOTTO

“Kesuksesan Butuh Usaha Dan Ketekunan Untuk Mencapai

Sesuatu Keinginan, Jangan Pernah Bosan Untuk Bersyukur”

Page 12: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku pada ar-Rahman ar-Rahim, Sebuah Noktah dari Sepenggal

Perjalananku, Ku Persembahkan Khusus Untuk:

o Ayah dan Ibu yang telah memberikan berlimpah sapuan Kasih sayingnya dan

pengorbanan yang tiada tara.

o Alamamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.

o Teman- teman kelas Siyasah yang telah banyak memberikan masukan

sehingga sekripsi ini bisa selesai.

o Saudara- saudaraku dan sahabat-sahabatku Maningga yang telah banyak

memberikan ilmu dan menjadi teman seperjuangan serta patner hidup selama

di Yogyakarta baik senang maupun susah.

Page 13: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xiii

KATA PENGANTAR

بسم ا هلل الرمحن الرحيماحلمد اهلل رب العا ملني و به نستعني على امو رالدنيا و الدين. أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شر يك له و اشهد أن حممد اعبده و رسو له. اللهم صل عل

سيد نا حممد و أله و صحبه امجعني

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala

puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkat, karunia dan kasih sayang dan hikmahNya. Shalawat serta

salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw,

keluarga, sahabat dan seluruh umat manusia di dunia. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skrpsi ini dengan judul “Strategi dan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”

bukan merupakan karya penyusun semata bimbingan dan bantuan serta

keterlibatan berbagai pihak mempunya andil besar dalam menyelesaikan skripsi

ini penyususun mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA, PhD. Selaku rektor UIN Sunan Kaljaga

Yogyakarta

2. Dr. H Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Page 14: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xiv

3. Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA sebagai dosen pembimbing, akedemik dan

pemimbing skripsi yang senantiasa bersebar dalam membimbing dan

mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.

4. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. Selaku ketua Prodi Hukum Tata

Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

5. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag sebagai sekjur, Pak Sunaryo Sebagai T.U Prodi

Siyasah dan seluruh dosen /pengajar yang telah ikhlas mentransfer membagi

ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci

keberkahan ilmu yang penulis peroleh.

6. Untuk orang yang paling istimewa Bpk M. Banuri dan Ibu Ambarwati, adik,

nenek dan keponakan, penulis ucapkan terima kasih atas doa restu dukungan

yang tiada henti.

7. Dinas sosial dan bappeda, Kabupaten Kulon Progo dan Warganya karena telah

membantu dalam kelancaran mencari data yang penulis butuhkan.

8. Teman- teman seperjuangan sahabat Maningga , Abdul muklis, Anam, Hamid,

Diva, Refyta, Mada, Marta dll.

9. Kepada seluruh angkatan 2013 jurusan prodi Siyasah yang telah menemani

dan menjalani setiap menjalani perkuliahan.

10. Orkes music New Pallapa yang lagu-lagunya selalu menemani dan

memberikan inspirasi dalam membuat dalam skripsi.

11. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Page 15: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xv

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi

amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir

kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada

seluruh yang membutuhkan. Amin ya robbal „alamiin.

Yogyakarta, 07 Juni 2017

Penyusun

M. Badrudin Tamam

NIM. 13370078

Page 16: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xvi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

ABSTRAK ................................................................................................... ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ........................................... vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................... xi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... xii

KATA PENGANTAR .................................................................................. xiii

DAFTAR ISI ................................................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 4

D. Telaah Pustaka .......................................................................... 5

E. Kerangka Teoritik...................................................................... 7

F. Metode Penelitian ...................................................................... 10

G. Sistematika Pembahasan ............................................................ 13

BAB II TINJAUAN MENGENAI TEORI DALAM METODE DALAM

PENGENNTASAN KEMISKINAN ............................................... 15

A. Pengertian Siyasaah Syariyah .................................................... 15

B. Siyasah Dusturiyyah .................................................................. 16

Page 17: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

xvii

C. Prinsip Prinsip Siyasah Syar’iyah .............................................. 18

D. Asas Asas Umum Pemerintahan Baik ........................................ 25

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH KULON PROGO DALAM

UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN .................................... 31

A. Gambaran Umum .................................................................... 31

B. Indikator Kemiskinan .............................................................. 43

C. Regulasi Daerah Tentang Pengentasan Kemiskinan ................ 47

D. Kelompok Program Pengentasan Kemiskinan ......................... 49

E. Program Pengentasan Kemiskinan ........................................... 53

F. Belanja Daerah ........................................................................ 57

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KULON PROGO

DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN ................... 61

A. Analisis Terhadap Pembentukan Kebijakan Bupati Kulon

Progo dalam Pengentasan Kemiskinan .................................... 61

B. Analisis AAUPB Terhadap Kebijakan Bupati Kulon Progo

dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan ................................. 70

BAB V PENUTUP .................................................................................... 74

A. Kesimpulan ............................................................................. 74

B. Saran ....................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 77

LAMPIRAN

1. Lampiran Lampiran

2. Curiculum Vitae

Page 18: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasahan

Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang

melanda negara ini baik di tingkat pusat maupun di daerah. Badan Pusat

Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,13%

dari total penduduk Indonesia.1 Masih banyak terdapat daerah miskin di

Indonesia seperti di Pulau Nusa Tenggara, Papua dan Jawa. Khususnya di

Pulau Jawa sendiri, Provinsi D. I. Yogyakarta menjadi wilayah yang tingkat

kemiskinannya masih tinggi sepulau jawa.2

Kabupaten Kulonprogo

merupakan dareah yang berada pada urutan termiskin ke-2 setelah Kabupeten

Gunung Kidul.3 Kemiskinan tersebut selalu berkaitan dengan aspek sosial,

ekonomi, budaya, dan aspek lainnya, ada dua kondisi kemiskinan yaitu,

kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemikinan alami disebabkan

karena sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang

rendah dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan diakibatkan oleh

imbas dari kebijakan para birokrat yang kurang kompeten dalam menguasai

ekonomi dan fasilitas yang tersedia, sehingga susah bagi daerah tersebut untuk

mengentaskan kemiskinan.4

1 Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015

2 adiningsih, jurnalis Koran sindo

3 Badan Pusat Statistik (BPS)

4 sekjen DPR ,Amal Moelyadi.peneliti pusat pengkajian data kemiskinan 2011

1

Page 19: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

2

Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 18 ayat 2 Undng

Undang Dasar Negara Replubik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi

“Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.5

Dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini

diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayananan, pembedayaan peran serta masyarakat dan daya

saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah Negara Kesatuan Replublik

Indonesia.

Menurut kepala Bappeda Kulonprogo menjelaskan jumah persentase

KK miskin tahun 2014 adalah 16.74%. Angka ini terdiri dari KK yang

statusnya sangat miskin 4,12% dan yang miskin 12,62%. Sedangkan jumlah

KK sangat miskin adalah 5,074 KK sedangkan miskin 17,971 KK. Jika

dibandingkan dengan data tahun 2013, maka terjadi penurunan karena

persentase KK miskin di Kulonprogo menurut Bappeda tahun 2013 adalah

22,54% (Data BPS 21,39%), sementara tahun 2014 menjadi 16, 74% (angka

sementara BPS 19,02%).6

Meski persentase kemiskinan di kabupaten

Kulonprogo mengalami penurunan, namun nyatanya kabupaten Kulonprogo

masih menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat presentase kemiskinan

5 Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945

6Badan Pusat Statistik Daerah kabupaten Kulonprogo Tahun 2013.

Page 20: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

3

tertinggi ke-2 di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Gunung

Kidul.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dijadikan pedoman oleh

pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam mencari peyebab kemisikinan

tersebut dan mengupayakan kebijakan program penanggulanan kemiskinan

yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) sebagai langkah

mengatasi kemiskinan bagi masyarakat di Daerah Kulonprogo.

Mengupayakan dana APBD Kabupaten Kulonprogo banyak diarahkan kepada

program penanggulangan kemiskinan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat

miskin ini mendapatkan perhatian langsung dari Pemerintah. Dalam

menjalankan fungsinya, prosedur kerja pemerintahan sebaiknya mendukung

kelancaran aktifitas para anggotanya dan berkerjasama dengan DPRD dalam

menyalurkan serta menyelesaikan masalah-masalah Kemiskinan yang ada di

daerah Kulonprogo ini. Jika faktor kemiskinan sudah diketahui, maka

pemerintah segera melakukan upaya untuk program pengentasan kemiskinan

tersebut.

Untuk selanjutnya peneliti ingin meniliti dan mengambil data

kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. untuk mengamati kebijakan

pemerintah daerah dalam menanggulani kemsikinan dari segi ekonomi, sosial,

pendidikanya dalam upaya lainya dalam mencapai kesejahteraan Daerah.

Page 21: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam

mengentaskan kemiskinan?

2. Bagaimana implementasi upaya pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam

mengentaskan kemiskinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk dijadikan ilmu pengetahuan tentang upaya yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam memberantas kemiskinan

melalui program penanggulangan kemiskinan yang dimiliki Satuan

Kerja Perangkat Desa (SKPD).

b. Untuk menggali informasi kemisinan yang berada di Kabupaten

Kulonprogo peneliti akan wawancara kepada pegawai pemerintah yang

membidangi dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritik peneliti ini sangat bermanfaat untuk menambahkan

wawasan berfikir kita tentang berbagai cara dalam meningkatkan

Page 22: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

5

kesejahteraan masyarakat dengan segala macam perasalahan yang

mengedepankan tangungjawab sosial.

b. Secara praktis penelitian ini berguna menambahkan ilmu pengetahuan

baik semua kalangan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekaligus sebagai sumber informasi bagi para pemegang

pemerintahan di daerah tersbut.

c. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi alternatif

bagi yang berminat dalam upaya mengadakan program program

penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukkan peneltian ini, penyusunan telah berusaha

melakukkan beberapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik

yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini. Dan di antaranya adalah sebagai berikut :

Zaky Ramadhan, dalam Skripsi yang berjudul “Peran Bazarnas Dalam

Pengentasan Kemiskinan Daerah Iatimewa Yogyakarta”. Skripsi ini

membahas Bazarnas Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan.7

Ade Jalil Hermawan yang berjudul “Dakwah dan Pengentasan

Kemiskinan (studi atas pemikiran sahal Mahfudz). Pengentasan kemiskinan

yang ditawarkan didalamnya adalah dengan metode mengoptimalisasi

pengelolaan dan pendistribusian zakat secara merata.

7 Zakki Ramadhan “Peran Bazarnas Dalam Pengentasan Kemiskinan Daerah Iatimewa

Yogyakarta”. Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Page 23: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

6

Dalam skripsi berjudul “Dampak Upaya Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul Dalam Membeantas Kemiskinan Bagi Desa Giriharjo” yang

disusun oleh Firmansyah Imam Prakoso, skripsi ini membahas meneganai

kemiskinan pada satu desa dan implementasi penanggunalan dengan

pemberdayaan masyarakat disekitar.8

DR. A.A Islah menulis sebuah buku yang berjudul “Konsepsi Ibnu

Taimiah” yang mencoba memaparkan tawaran Ibnu Taimiah yang

menyelesaikan permasalahan ekonomi umat.9

Dalam judul skripsi “Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Comumunity Development

Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing Di Kampung

Bumen Wetan, Dusun, Gilang, Bantul, Yogyakarta” yang disusun oleh Nurul

Jannah, skripsi ini membahas tentang peran pemerintah dalam

mengembangkan usaha kelompok tani.

Fajri Mas Afifah dengan judul skripsi “Peran Lembaga pengelolaan

zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan ( Studi kasus pada Baitul Maal

Hidayatullah Cabang Malang)” Skripsi ini mengkaji tentang institusi yang

dicetuskan oleh dunia Islam dalam mengontrol ekonomi.10

8 Firmansyah Imam Prakrosa, “Dampak Upaya Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul

dalam Memberantas Kemiskinan bagi Desa Giriharjo”,skripsi Mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negerin Sunan KaliJaga.

9 A. A. Islah “konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiah terjemah. Anshari Thayib (Surabaya: PT

Bina Ilmu.1997).

10 Fajri Mas Afifah, Peran Lembaga Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan(Studi

Kasus pada Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Brawijaya,2015.

Page 24: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

7

Buku yang berjudul “Mendahulukan Si Miskin” buku karya Antonio

Pradjasto Hardojo (dkk), buku ini berisi tentang peninjauan anggaran-angaran

yang dibelanjakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.11

E. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan,

menginterprestasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai

dari hasil penelitian.12

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian

mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data

penelitian secara lengkap.

Stategi menurut kamus indonesia adalah rencana yang cermat

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 13

Staregi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat

dicapai. Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat meningkat

dan terus menerus, berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan

pada masa depan.

Kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian

konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan

11 Antonio Prasdjasto Hardoko (dkk), Mendahulukan Si Miskin, (Yogyakarta: LkiS). 2002.

12Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

184-185.

13 Kamus Besar bahasa indonesia

Page 25: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

8

pekerjaan, kepemimpinan serta cara betindak(tentang perintah, organisasi dan

sebagainya).14

Sedangkan menurut J. Friedrich mengatakan suatu arah

tindakan yang diudulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam

suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatanya,

yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam

rangka mmencapai suatu cita0cita atau mewujudkan suatu kehendak serta

suatu tujuan tertentu.15

1. Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar‟iyyah disebut sebagai politik hukum Islam yang

membahasan tentang pemerintahan tata negara Islam. Konsep tersebut

bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak atau mencegah

kemudharatan. Kemudian yang dimaksud dengan urusan umum dalam

pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan

sosial, dan sistem, baik berupa Undang-undang dalam negeri atau

hubungan luar negeri, maka untuk mengatur semua urusan ini, teori dn

dasar-dasarnya serta membuat peraturan-peraturannya yang sesuai dengan

dasar hukum adalah politik hukum Islam dijadikan sebagai dasar dan tata

cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai harapan baik, sopan,adil,

dan terhormat, bebasa dari kezholiman, pelangaran peraturan, tindakan

14

Ibid.,

15 H. Soenarko, Public policy, Surabaya: airlangga university, 2003 hlm 42

Page 26: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

9

pnyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.16

Konsep

siyasah syar‟iyyah adalah konsep dalam Islam yang dimana Pemerintah

atau pemimpin mengatur kehidupan rakyat dengan cara merealisasikan

kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan melalui batasan batasan

yang ditetapkan oleh syara‟ dan prinsip-prinsip umum syariat. bagi rakyat

dengan menerapkan hukum hukum.

2. Asas Asas Pemerintah Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Menurut Jazim Hamidi

pengertian Konsep AAUPB sebagai beriku merupakan nilai-nilai etik yang

hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Adminitrasi Negara.

AAUPB berfungsi sebagai pengangan bagi pejabat admiitrasi negaa dalam

menjalankan fungsinya merupakan alat uji nagi hakim adminitrasi negara

adminitrasi yang berwujud penetapan, dan sebagai dasar pengajuan

gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih

merupakan asas-asa yang tidak tertulis, masih abtrak, dan dapat digali

pada praktik kehidupan masyarakat. Sebagai asas yang lain sudah menjadi

kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum

positif, meskipun sebagai asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis,

tetapi sifatnya tetap sabagai asas hukum tertulis.

Asas Asas Pemerintahan Baik sebagaimana dimaksud pada UU

No. 30 Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Tahun 2014 tentang adminitrasi

16 Ibid.,hlm 234

Page 27: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

10

pemerintahan dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim

yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari kedua teori tersebut penulis akan menganalisis tentang

kebijakan dan program pemerintah Kulonprogo dalam Mengentasakan

kemiskinan melalui Siyasah Syar‟iyyah unrtuk melihat kebijakan secara

tata pemerintahan menurut Islam dan AAUPB menganalisis secara

peraturan Negara Indonesia UU No. 30 Pasal 10 Ayat (1dan 2) Tahun

2014.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi

penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Reseacrh)17

yaitu dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian

dilakukan dikantor Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo dengan pejabat

pemerintah, obsevasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan

bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian Hal ini dimaksudkan

untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa

ditarik kesimpulan.

17Field research adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data

langsung kedaerah yang menjadi objek penelitian.

Page 28: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

11

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif analisis, yaitu penelitian dengan

cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian

data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan

gambaran mengenai masalah yang ada.18

3. Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara primer dan

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya. Data sekunder yaitu diperoleh tidak langsung dari sumbernya

tetapi dari bahan pustaka dari dokumen.19

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik peliputan atau pengumpulan data adalah cara yang dipakai

untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan.20

Data yang

dicari pada penelitian ini adalah tentang stategi dan kebijakan pemerintah

Kabupaten Kulonprogo dalam upaya pengentasan kemiskinan Adapun

data tersebut dicari dengan menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan

penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui

18 Soejono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia. 1996)hlm 10

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia 1986).hlm, 10

20 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka Publisher,

2007), hlm. 57.

Page 29: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

12

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

memberikan keterangan kepada si peneliti.21

Adapun jenis wawancara

yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas

mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan

mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan

mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak pejabat

Kabupaten Kulonprogo yang bertugas pada bagian kemiskinan dan

beberapa masyarakat.22

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan

menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi,

peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan

sebagainya.23

Namun yang dimaksud disini adalah mengumpulkan

dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Teknik Analisa Data

a. Setelah diperoleh data, maka penyusun melakukan pengelompokan

untuk selanjutnya dilakukan dengan pegeditan data agar data yang

21 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 34.

Page 30: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

13

sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada akhirnya dari

pengolahan data sehingga siapa dipakai untuk dianalisis.

b. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif

kuantitatif berdasarkan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka

berfikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah,

maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-

masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar

belakang masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah,

dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka

sebagai bahan referensi, kerangka teorik sebagai alur pemikiran yang

ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan

dilanjutkan dengan metodologi penulisan serta diakhiri dengan sistematika

pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang kajian teori konsep Siyasah Syar‟iyyah dan

prinsip-pripsip dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Bab Ketiga, gambaran umum Kabupaten Kulonprogo dan hasil

penelitian yang menjelaskan tentang jawaban permasalahan, bentuk program

pengentasan kemiskinan, serta upaya pemerintah dalam memberantas

kemiskinan.

Page 31: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

14

Bab Keempat, adalah pembahasan tentang anlisis terhadap upaya

pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam memberantas kemiskinan.

Bab Kelima, merupakan penutup tulisan ini. Penulis akan membuat

suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi

jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis

juga memuat saran-saran.

Page 32: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul

Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kulonprogo Dalam Upaya Pengentasan

Kemiskinan. Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo telah melakukan berbagai

macam upaya dalam pengentasan kemiskinan. Sesuai peraturan Bupati Nomor

39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan yang telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Indikator Lokal kemiskinan

ditetapkan sebagai upaya efisiensi dan efektintas serta kelancaran program

penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membuat indikator

kemiskian dan telah ditetapkan sebanyak 16 indikator kemiskinan lokal

Kabupaten Kulonprogo. Indikator ini digunakan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan pendataan keluarga miskin, sehingga dapat mempermudah dalam

menentukan penduduk keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi daerah.

Mulai dari menentukan garis kemiskinan yang sesuai standarisasi daerah

tersebut.

Kedua, dari Program Pengentasan kemiskinan tersebut banyak

masyarakat telah merasakan bagaimana efek dari kebijakan dan berjalanya

program yang telah dibuat serta dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten

Kulonprogo dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dapat

74

Page 33: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

75

dibuktikan melalui Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulonprogo, dengan

Dana APBD sebesar Rp.1.243.069.952.952.988.06 untuk Dana pengentasan

kemiskinan digunakan sebesar Rp.988.354.143.738.00 atau mencapai 73,

09 %. Bisa dilihat dari tingkat presentase dana tersebut Kulonprogo mampu

menurunkan tingkat kemiskinan mulai kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo

terlihat sangat signifikan mulai dari tahun 2011 sampai 2015 tersebut dengan

angka 23.73 menjadi 12,00%.

Ketiga, pengentasan kemiskinan di Kulonprogo jika dilihat dari

Konsep Siyasah Syar‟iyyah Program yang telah dibuat oleh pemerintah

terdapat unsur unsur tata pemerintahan Islam dengan cara mensejahterakan

rakyatnya sesuai kebutuhan pokok dan untuk kemajuan negara sedangkan

melalui kacamata AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik)

dikatakan susuai dalam pembuatan indikator kemiskinan serta inovasi

program terobosan dalam hal kemiskinan dan untuk pemerintah yang telah

merealisasikan dari program tersebut. Bisa Penulis simpulkan bahwa

pemerintah telah berhasil dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di

Kabupaten Kulonprogo Hingga 11.73%. Hal tersebut diperkuat dengan data

wawancara serta berita yang dimuat pada media masa yang telah penulis

masukan pada setiap program pemerintah yang berhasil.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dengan judul Strategi dan

Kebijakan Pemerintah Kulonprogo dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

maka penyusun memberikan beberapa saran di antaranya:

Page 34: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

76

1. Pemerintah selaku pembuat keijakan harus lebih bagus serta ketelitian

untuk menjaga pemerintahan yang baik dalam melayani dan

mengembangkan masyarakat.

2. Perlu penguatan Kordinasi dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat,

agar lebih spesifik dalam pengentasan kemiskinan serta tepat sasaran.

3. Pengembangan produk lokal harus lebih ditingkatkan karena Kabupaten

Kulonprogo mempunyai potensi dalam mengembangkan hal itu.

4. Penjagaan kestabilan pasar harus diperkuat agar tidak kalah dengan Pasar

modern saat ini

Page 35: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

77

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: J-Art, 2005.

Buku-Buku

Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, Jakarta: Sekjen

Kepaniteraan MKRI, 2006.

Ghorbal Muhammad Syafieq, Al-Mansu‟ah al-Arobiyah al-Muyassarah, Kairo:

Darul Qalam, 1965

Hadjon, M Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya:

Bina Ilmu, 1987

Hamidi, Jazim Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Layak. (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Adminitrasi Indonesia,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hardoko, Prasdjasto Antonio, dkk, Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber Bagi

Anggaran Pro Rakyat, Yogyakarta: LkiS, 2002.

HR, Ridwan, Hukum Adminitrasi Negara, Jakarta: Persada, 2007.

Ibnu Mujar Syarif dan Zada Khamami, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran

Politik Islam. Jakarta:Erlangga,2008.

Iqbal Muhammad, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:

Gaya media Pratama, 2007

Islah, A. A, konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiah terjemah, Surabaya: PT Bina Ilmu.

1997.

Pohan, Rusdin, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka

Publisher, 2007.

Pulungan, Suyuti, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta:

Manajemen PT Raja Grafindo, 1994

Riwo, Kaho Jose, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

Jakarta : PT Rajasa Grafindo Persada, 2005.

77

Page 36: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

78

Rukminto, Adi Isbandi, Intrevensi Komunitas Pengembangan Masyarakat

sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT. Raa Goromtalo Persada.

Jakarta. 2008.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010.

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis

Pembangunann kesejahteraan Sosial & Pekerjaan social, Bandung : PT.

Refika Aditama, 2009.

William, Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada

University press, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi pemerintahan

Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jaminan Kesehatan

Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan

Produk Lokal

Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan

kemiskinan Kabupaten Kulonprogo

Perbup Kabupaten Kulonprogo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Indikator

Kemiskinan

Perbup Kabupaten Kulonprogo Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim

Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa

Sumber yang tidak diterbitkan

Syukron, Mujazid, ”Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri

(studi kasus Implementasi Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota

Yogyakarta)” skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga, 2009.

Prakosa, Imam Firmansyah “Dampak Upaya Pemerintahan Kabupaten Gunung

Kidul dalam Memberantas Kemiskinan bagi Desa Giriharjo”,skripsi,

Yogyakarta: Universitas Islam Negerin Sunan Kalijaga. 2015.

Page 37: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

79

Fajri Mas Afifah, “Peran Lembaga Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan(Studi

Kasus pada Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang”Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015.

Lain-lain

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Pemerintahan Kabupaten

Kulonprogo

BPS. Kabupaten Kulonprogo.th 2010

Bappeda Kabupaten Kulonprogo

Badan statistik Kabupaten Kulonprogo 2015.

DPPKA Kabupaten Kulonprogo, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laporan kemiskinan Kulonprogo 2015

News Replubika, senin 25 April diambil pada 20 mei 2017 pukul 20.00. Koran

Info public, reporter MC Kabupaten Kulonprogo (22 april 2015).

BPS Badan pusat Statistik Daerah kabupaten Kulonprogo Tahun 2013.

LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintahan Kabupaten

Kulonprogo.

Laporan kerja Bappeda Kabupaten Kulonprogo pada Tahun 2015.

Internet

http://www.viva.co.id/berita/nasional/717560-menanti-monoreh-kuning-di-

Kulonprogo.diakses pukul 02.25.wib 2017

http://www.Kulonprogokab.go.id/v21/identitas-daerah_10_hal

http;//www.tempo.co.id/read/news/toko-retail-modern-di-kulon-progo-pakan-

diakusisi-koperasi

Page 38: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

LAMPIRAN 0.1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo..

1. Apa visi misi ?

2. Berapa banyak penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo?

3. Bagaimana pemerintah mendata masyarakat miskin?

4. Apa tolak ukur Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan penduduk

miskin?

5. Apa program pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya

mengentasakan kemiskinan?

6. Apakah program pemerintah tersebut bisa mengurangi penduduk miskin di

Kulon Progo?

7. Apakah ada kedala dalam merealisasikan program pengentasan

kemiskinan ini?

B. Wawancara Kepada Masyarakat Kulon Progo.

1. Apa tangapan anda terhadap program pemerintah dalam pengentasan

kemiskinan?

2. Program apa yang bapak ketahui tentang program pemerintah Kabupaten

Kulon Progo?

3. Apakah anda anda merasa diperhatiakan oleh pemerintah?

4. Apa ada kritik dan saran anda untuk pemerintahan Kulon Progo?

Page 39: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 40: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 41: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 42: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 43: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 44: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 45: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 46: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara
Page 47: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN …digilib.uin-suka.ac.id/29459/1/13370078_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR... · dan kebijakan pemerintah kabupaten kulonprogo ... hukum tata negara

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Badrudin Tamam

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 07 September 1995

Alamat : Kauman Jatingarang Kidul, Jartisarono Nanggulan Kulon

Progo

Nomor Telepon : 08995019342

Alamat E-mail : [email protected]

Nama Orang Tua :

Nama Ayah : Muhammad Banuri

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Ambarwati

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

SDN Nanggulan Kulon Progo

MTs Nurul Ummah Kota Gede

MAN 2 Yogyakarta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi :

PMII Asrham Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum