kebijakan pemerintah kabupaten fh. budi...i kebijakan pemerintah kabupaten banyumas dalam...

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

i

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER

ENERGI MINYAK BUMI

(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)

SKRIPSI

Oleh :

AGUNG BUDI PRASETIYO

E1A007272

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013

ii

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER

ENERGI MINYAK BUMI

(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)

Disusun untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

SKRIPSI

Oleh :

AGUNG BUDI PRASETIYO

E1A007272

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2013

iii

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER

ENERGI MINYAK BUMI

(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)

Oleh

AGUNG BUDI PRASETIYO

E1A007272

Disusun untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

DITERIMA DAN DISAHKAN

Pada tanggal ......... Pebruari 2013

Para Penguji/Pembimbing,

Penguji/Pembimbing I

Rochati, S.H., M.Hum.

NIP. 19541009 198403 2 001

Penguji/Pembimbing II

Sunarto, S.H.

NIP. 19491111 198003 1 001

Penguji III

Supriyanto, S.H., M.H.

NIP. 19581201 198601 1 002

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

NIP. 19640923 198901 1 001

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Budi Prasetiyo

NIM : E1A007272

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS DALAM PELESTARIAN FUNGSI

LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER

ENERGI MINYAK BUMI

(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2)

huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006

Tentang Kebijakan Energi Nasional)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi ini benar-benar merupakan hasil

karya saya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi

ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan

menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, . Pebruari 2013

Agung Budi Prasetiyo

v

ABSTRAK

oleh

Agung Budi Prasetiyo

Konsumsi energi Indonesia terhadap minyak bumi pada tahun 2006

mencapai 63% dari total kebutuhan energi. Kondisi ini meninbulkan kekhawatiran

terhadap ketersediaan minyak bumi Indonesia dan dampak pencemaran akibat

penggunaannya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang

Kebijakan Energi Nasional pemerintah mengambil langkah strategis guna

menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai peraturan di tingkat pusat, maka

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

harus dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia termasuk Pemerintah

Kabupaten Banyums melalui kebijakannya. Melalui metode penelitian yuridis

normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kesesuaiannya

dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi

Nasional. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten

Banyumas hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan belum

menggunakan wewenangnya membuat peraturan daerah atau peraturan lain dalam

pemanfaatan sumber energi minyak bumi. Upaya mengatasi pencemaran

lingkungan, melestarikan ketersediaan sumber daya alam (efisiensi), serta

meningkatkan peran serta masyarakat namun telah terakomodir. Apabila

dikorelasikan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun

2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Banyumas dapat dikatakan sesuai karena telah mengakomodir upaya pelestarian

fungsi lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Energi Nasional, pelestarian fungsi lingkungan, prinsip

pembangunan berkelanjutan.

vi

ABSTRACT

Indonesia's energy consumption for petroleum in 2006 reached 63% of its

total energy needs. This condition raises concerns about the availability of

Indonesia's petroleum and the pollution caused by its use. Through Presidential

Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy, governments take strategic

steps to resolve the problem. As a rule at the central level, the Presidential

Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy should be implemented by all

regions in Indonesia, including Banyumas regency government through its

policies. Through research methods normative juridical approach legislation, this

study aims to determine the policy of the Government of Banyumas and

compliance with Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy

Policy. Based on the research known that the Government of Banyumas only

implement central government policy and has not used its authority to make

regions regulations or regulations in the use of petroleum energy sources. Efforts

to overcome the environmental pollution, preserving the availability of natural

resources (efficiency), and to increase public participation but has been

accommodated. When correlated with Article 3, paragraph (2) letter d

Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy, Government

Policies Banyumas can be said to fit because it has to accommodate the

preservation of environmental functions by applying the principles of sustainable

development.

Keyword : National Energy Policy, preservation of environmental functions,

sustainable development

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamiin,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan ridho-Nya,

beserta junjungan Nabi akhirul jaman Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan

para pengikutnya, serta semoga berkah dan hidayah tersebut tercurah sampai pada

diri kita. Alhamdulillah penelitian ini dapat kami selesaikan, dan juga tidak luput

dari motivasi dan dukungan dari orang tua kami, teman-teman kami, para alumni,

dan orang-orang yang sangat berjasa dalam penyusunan laporan hasil penelitian

ini, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Skripsi ini pada prinsipnya mengkaji tentang Kajian Yuridis Terhadap

kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait upaya pelestarian fungsi

lingkungan dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat akhir menyelesaikan studi

pada Strata 1 (satu) dan meraih gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto.

Alhamdulillah penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar atas motivasi

dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman;

2. Ibu Rochati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji dan/atau

Pembimbing Skripsi I;

3. Bapak Sunarto, S.H. selaku Dosen Penguji dan/atau Pembimbing

Skripsi II;

4. Bapak Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji Skripsi;

5. Seluruh Staf Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto yang telah berkenan memberikan dukungan

studinya dan bimbingan pada penulisan/penulisan Karya Tulis

Ilmiah.

viii

Tidak luput ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Seluruh Staf

Administrasi dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto yang turut membantu dalam kegiatan studi dalam kesehariannya.

Selanjutnya, tidak luput penulis ucapan terima kasih kepada rekan-rekan

mahasiswa yang turut mendukung baik secara teknis dan non-teknis pada

penulisan akhir ini, khususnya rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga

Kajian Hukum dan Sosial (UKM LKHS) Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto yang senantiasa membentuk intelektualita penulis yang

kompetitif dalam lingkungan civitas akademik maupun lingkungan kerja nantinya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan

saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan

berguna bagi setiap pembacanya dan pada penelitian la

View more