status pembatalan akta ikrar wakaf akibat...

STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF

KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ahmad Said Fandi

11150440000062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H/2020 M

ii

STATUS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF

KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Ahmad Said Fandi

11150440000062

Pembimbing:

Hj. Rosdiana, M.A.

196906102003122001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441H/2020M

iii

PENGESAHAN PANITIA PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif

Keterbelakangan Mental” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Program Studi Hukum dan Keluarga Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah pada (30 Januari 2020). Skripsi ini telah diterima

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-

1) pada Program Studi Hukum dan Keluarga.

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Said Fandi

NIM : 11150440000062

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua narasumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya

atau merupakan hasil penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlalu di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

ABSTRAK

Ahmad Said Fandi. NIM 11150440000062. STATUS PEMBATALAN AKTA

IKRAR WAKAF AKIBAT WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL.

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441H/2020M. Xiv halaman +

71 halaman.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan wakif keterbelakangan

mental dalam pembatalan akta ikrar wakaf di Pengadilan Agama, dan

pertimbangan putusan hakim untuk kedudukan wakif keterbelakangan mental

dalam pembatalan akta ikrar wakaf. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41

tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan ramuan dari berbagai literatur fikih

klasik, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 yaitu wakaf sah apabila

dilaksanakan menurut syariah, dan dalam pasal 3 yaitu wakaf yang telah

diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library

research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,

buku-buku, kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa wakif yang diduga memiliki

keterbelakangan mental dalam putusan Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk oleh

kakak kandungnya sehingga wakaf yang telah diikrarkan harus dibatalkan tidak

dapat dibuktikan dengan cukup. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang

diajukan dalam persidangan, ikrar wakaf yang telah diikrarkan telah memenuhi

rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku yakni

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sesuai dengan

konsep mashlahah mursalah dengan metode istishlahiyyah yang mencari hukum

berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dalam hal ini

gugatan tidak dapat dibuktikan, hal yang mashlahat apabila hakim memutuskan

untuk menolak gugatan yang telah di ajukan ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Wakaf, Keterbelakangan Mental, Mashlahah Mursalah

Pembimbing : Hj. Rosdiana, MA

Daftar Pustaka :1977 s.d. 2018

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada

Tuhan semesta alam, Allah SWT. Sebuah kesyukuran yang mendalam atas segala

nikmat, ma‟unah, hidayah serta karunia Allah kepada kita semua khususnya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul

Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental

(Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012). Shalawat serta salam tak lupa penulis

haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa

ummatnya menuju jalan yang lurus dan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis amat terharu, bersyukur dan bahagia, karena telah menyelesaikan

tugas akhir dalam jenjang pendidikan S1 ini, sehingga bisa memperoleh gelar

Sarjana Hukum lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila skripsi ini

kurang berkenan bagi para pembaca, karena penulis menyadari bahwa skripsi

penulis jauh dari kata kesempurnaan.

Perlu diketahui bahwa selama penulis masih di bangku perkuliahan sampai

pada tahap akhir ini yakni penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak

pendidikan, arahan, bantuan, masukan, serta dukungan yang luar biasa dari para

pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., Rektor Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berikut para wakil

Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Hj. Mesraini, M.A., dan Ahmad Chairul Hadi, M.A., selaku Ketua

Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum

vii

Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, atas jasa-jasa beliaulah yang

membuat penulis bersemangat untuk menjadi mahasiswa yang unggul dan

bermanfaat, selalu mendukung penulis di tengah-tengah kesibukannya

serta memotivasi penulis untuk secepatnya menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

4. Drs. Ahmad Yani, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang tak

kenal lelah membimbing penulis serta mendampingi penulis dengan

penuh keikhlasan dan kesabaran sampai pada tahap semester akhir di

Fakultas Syariah dan Hukum tercinta ini, khususnya pada penyelesaian

skripsi penulis.

5. Hj. Rosdiana, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang

selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran di tengah kesibukan

yang beliau hadapi, memberikan arahan serta masukan yang sangat positif

untuk perumusan dan penyusunan skripsi ini, sehingga merupakan suatu

kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah dibimbing oleh orang

hebat seperti beliau.

6. Kedua orang tua penulis, ayahku tercinta Epen Afandi, dan ibuku

tersayang Juju Jubaedah, terima kasih atas kasih sayangmu yang tiada

tara, pengertianmu yang sangat membuatku bahagia, doa-doamu tiap

malam, dukunganmu yang luar biasa ketika Ananda sedang jatuh

terpuruk, serta didikanmu selama ini, sehingga karena kalian berdualah

Ananda terinspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kaka perempuan tercinta beserta suami, Ida Farida dan Febi Fikri

Mulyadi yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga

penulis dapat segera menuntaskan skripsi ini.

8. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mendidik penulis

dan memberikan keilmuannya sehingga skripsi ini dapat tuntas.

9. Keluarga Besar Kahfi BBC Motivator School, terkhusus guru sehat Om

Bagus dan Mba Wie, dosen wali, kakak-kakak, adik-adik, serta rekan

seperjuangan senasib sepenanggungan yang senantiasa mengingatkan dan

memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

viii

10. Sahabat-sahabat seperjuangan senasib sepenanggungan dan yang saat ini

masih berjuang yakni, Deni Endika, Adam Wildan Al-Kihfi, Darul,

Acong, Pascal, Zaenal. Tak lupa yang selalu menemani serta memotivasi

penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini yakni, Maudy Arnita Razak

S.KPM.

11. Teman-teman Kemka Jakarta yang selalu mengingatkan dan

menyemangati penulis. Tak lupa pula Sahabat-sahabat Hukum Keluarga

2015 penulis yakni, Fikri, Iyan, Sarwedi, Anwar, Robby, Mimil, Aza,

Furqon, Illa, Fateh, Zulfan, Kamal, Irwan, Fadil, Ridwan, Vania, dan

masih banyak lagi teman-teman penulis yang tidak tercantum namanya

disini, terima kasih atas dukungannya selama ini, kalian terbaik!

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa

mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di

akhirat kelak, Amiin! Semoga skripsi ini membawa berkah dan banyak manfaat

bagi para pembaca walaupun masih banyak kekurangan dan belum sempurna,

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wallahu a‟lam bi al-Showab.

Jakarta, 03 Januari 2019

Ahmad Said Fandi

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan

asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin. Pedoman ini diperlukan terutama

bagi mereka yang dalam teks karya tulisnya ingin menggunakan beberapa istilah

Arab yang belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup masih

penggunaannya terbatas.

a. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar akasara Arab dan padanannya dalam aksara

Latin:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

Tidak Dilambangkan ا

B Be ب

T Te ت

Ts te dan es ث

J Je ج

h} ha dengan garis bawah ح

Kh ka dan ha خ

D De د

Dz de dan zet ذ

R Er ر

Z Zet س

S Es س

Sy es dan ye ش

x

s} es dengan garis bawah ص

d} de dengan garis bawah ض

t} te dengan garis bawah ط

z} zet dengan garis bawah ظ

koma terbalik diatas hadap „ ع

kanan

Gh ge dan ha غ

F Ef ف

Q Qo ق

K Ka ك

L El ل

M Em م

N En ن

W We و

H Ha ه

Apostrop „ ء

Y Ya ي

b. Vokal Pendek dan Vokal Panjang

Vokal Pendek Vokal Panjang

_____ ______ = a ىا = a>

xi

_____ ______ = i ىي = i>

_____ ______ = u ىو = u>

c. Diftong dan Kata Sandang

Diftong Kata Sandang

al = )ال( ai = __ أ ي

al-sh = )الش( aw = __ أ و

-wa al = )وال(

d. Tasydid (Syaddah)

Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: al-Syuf’ah, tidak ditulis asy-

syuf’ah

e. Ta Marbutah

Jika ta marbutah terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1)

atau diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf ta marbûtah tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti

dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihasarakan menjadi huruf “t”

(te) (lihat contoh 3).

Kata Arab Alih Aksara

syarî „ah شزيعة

al- syarî „ah al-islâmiyyah الشزيعة الإسلا مية

Muqâranat al-madzâhib مقارنة المذا هة

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih

aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut

berasal dari Bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn

al-Rânîrî.

xii

Istilah keislaman (serapan): istilah keislaman ditulis dengan berpedoman

kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut contoh:

No Transliterasi Asal Dalam KBBI

1 Al-Qur‟an Alquran

2 Al-Hadith Hadis

3 Sunnah Sunah

4 Nash Nas

5 Tafsir Tafsir

6 Fiqh Fikih

Dan lain-lain (lihat KBBI)

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ....................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iv

ABSTRAK .................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 5

C. Pembatasan Masalah .......................................................................... 5

D. Perumusan Masalah ........................................................................... 6

E. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6

F. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7

G. Metode Penelitian .............................................................................. 7

H. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu .................................................. 9

I. Sistematika Penulisan ...................................................................... 10

BAB II KONSEP WAKAF, MAS}LAHAH MURSALAH, DAN CAKAP

HUKUM

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf ........................................................................ 12

2. Dasar Hukum Wakaf ................................................................... 14

3. Syarat dan Rukun Wakaf ............................................................. 17

4. Akibat Hukum dan Pembatalan Wakaf ....................................... 23

xiv

B. Konsep Mas}lahah Mursalah

1. Pengertian Mas}lahah Mursalah ................................................. 24

2. Dasar Hukum Mas}lahah Mursalah ............................................ 25

3. Kedudukan Mas}lahah Mursalah ................................................ 27

C. Konsep Cakap Hukum

1. Pengertian Cakap Hukum ........................................................... 29

2. Dasar Hukum dan Syarat Cakap Hukum .................................... 29

3. Kedudukan Cakap Hukum .......................................................... 31

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 686/K/AG/2012

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 686/K/AG/2012 ................................ 33

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 686/K/AG/2012 ............................ 35

C. Amar Putusan Nomor 686/K/AG/2012 ........................................... 46

BAB IV PENENTUAN WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL

DALAM MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA IKRAR

WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 686/K/AG/2012

A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Wakif

Keterbelakangan Mental dalam Putusan Nomor

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dan Putusan

Nomor19/Pdt.G/2011/PTA.Yk ........................................................ 49

B. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Penentuan Wakif

Keterbelakangan Mental dalam Putusan Nomor 686/K/AG/2012 .. 54

C. Implikasi Putusan Nomor 686/K/AG/2012 Terhadap Wakif

Keterbelakangan Ditinjau dari Perspektif Maslahah Mursalah ....... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 65

B. Saran ................................................................................................ 66

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan wakaf merupakan aturan yang berasal dari hukum Islam,

oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan tentunya akan

membicarakan mengenai konsep wakaf menurut hukum Islam. Namun,

dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf.

Perbedaan pendapat tersebut dimulai dari pendapat ulama mendefinisikan

wakaf itu sendiri. Menurut mazhab Syafi‟i dan mazhab hambali wakaf

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan

wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang telah

diwakafkan. Hal ini artinya bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat

ditarik kembali, dipindah tangankan, dan dijual. Harta tersebut hanya

dapat dimanfaatkan sesuai ikrar wakaf yang diucapkan. Sedangkan

menurut mazhab hanafi kecuali Abu Yusuf dan Imam Muhammad wakaf

adalah penahanan pokok harta dalam tangan pemilik wakaf dan

menyedekahkan hasil barang yang diwakafkan digunakan untuk tujuan

amal saleh. Oleh karena itu, mazhab hanafi membolehkan wakif untuk

menarik kembali harta yang telah diwakafkan.1

Selain itu wakaf memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi

agar wakaf yang telah diikrarkan dinyatakan sah. Wakaf dapat dikatakan

sempurna jika rukun dan syarat serta unsur-unsur yang terdapat dalam

perbuatan wakaf telah terpenuhi. Kedua hal tersebut tidak dapat

dipisahkan mengingat keberadaan satu dengan yang lain saling berkaitan

satu sama lain.2 misalnya wakif disyaratkan harus orang yang dapat

melakukan perbuatan hukum. Jika wakif ternyata bukan seorang yang

1 Ahmad Shodikin, Asep Abdul Aziz, “Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi

Wakaf (Studi Komparatif Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah)”, Mahkamah: Jurnal Kajian

Hukum Islam, 2, 02, (Desember 2017), h. 256. 2 Ahmad Mukhlishin, Nur Hamidah, “Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf

Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2,

02, (Desember 2017), h.222.

2

dapat melakukan perbuatan hukum, maka wakaf yang telah diikrarkan

secara syar‟i tidak sah.3

Harta wakaf merupakan hak umat, dengan demikian manfaatnya

pun harus dirasakan oleh umat oleh karena itu harta wakaf menjadi

tanggungjawab bersama. Namun sebagai negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam, Indonesia terbilang lamban dalam membuat

regulasi wakaf, akibatnya banyak harta wakaf yang kurang terurus dan

bahkan belum dimanfaatkan dengan baik.4

Atas pertimbangan diatas, pemerintah kemudian menerbitkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam praktiknya

kadang-kadang muncul permasalahan perebutan hak kepemilikan tanah

wakaf antara nazhir dengan ahli waris wakif atau ada oknum yang dengan

sengaja melawan hukum untuk memindahtangankan atau mengalihkan

kepemilikannya kepada pihak lain.5

Di beberapa negara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Turki,

Dan Yordania, lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu

memberikan manfaat yang besar, bukan hanya untuk rakyat dalam negeri

tetapi juga masyarakat di negara lain karena mampu menjadi sarana

pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.6

Di Indonesia sendiri saat ini secara formal dalam kerangka hukum

nasional wakaf juga diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977. Setidaknya ada sekitar 15 buah

peraturan yang yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk

mengatur tentang wakaf.7

3 Taufiq, Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, 24, 01, (Maret 2013), h.69-70. 4 Junaidi Abdullah, Nur Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Islam”,

ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1, 01, (Juni 2014), h. 39. 5 Junaidi Abdullah, Nur Qodin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Islam”, h.

40. 6 Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya

Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 32. 7 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 2.

3

Apabila mengacu pada pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat

dibatalkan.8 Meskipun pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa

wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan tetapi jika terjadi

perkara mengenai masalah wakaf, pengadilan agama bertugas dan

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara wakaf

tersebut. Hal itu sesuai dengan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam salah satu diantaranya adalah perkara wakaf.9

Ini menandakan bahwa jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan

wakaf maka yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili

perkara tersebut adalah pengadilan agama. Hal tersebut memungkinkan

untuk terjadinya pembatalan akta ikrar wakaf dilakukan oleh majelis

hakim.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik wakaf di atas, penulis

akan mengambil sebuah contoh kasus wakaf yang terjadi di Nitikan,

Umbulharjo, Yogyakarta. Masalah ini sangat berkaitan dengan bagaimana

peran serta hubungan masing-masing unsur yang ada di dalam wakaf

sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang ideal tanpa merugikan pihak

manapun. Kasus ini berawal dari konflik yang muncul antara penggugat

yakni selaku wali pengampu wakif dan nazhir selaku pengelola wakaf.

Penggugat menyatakan bahwa wakif mengalami keterbelakangan mental

sejak kecil hingga berujung gugatan pembatalan akta ikrar wakaf.

Penggugat yang bertindak selaku wali pengampu dari wakif

mempermasalahkan mengenai ikrar yang diucapkan wakif yang

mengalami keterbelakangan mental sejak kecil. Hal tersebut didasarkan

8 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

9 Sovia Hasanah SH dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/

ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf diakses pada 23 Mei 2019.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/%20ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/%20ulasan/lt5327b4bd414d3/pembatalan-ikrar-wakaf

4

pada penetapan pengadilan Negeri Nomor: 166/Pdt.P/2009/PN.YK 2 April

2009 yang mengatakan bahwa wakif mengalami keterbelakangan mental

sejak kecil. Selain itu ada saksi yang menyatakan bahwa di sekolah tidak

naik kelas dan gagal sekolah hanya kelas 2 SD sampai saat itu tidak

mengalami perubahan bahkan bertambah parah. Berdasarkan penjelasan

pasal 3 PP No 28 tahun 1977 menjelaskan “..menghindari tidak sahnya

perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau

kurang sempurna cara berpikir) maupun faktor eksternal karena merasa

dipaksa orang lain.”10

Namun selain itu, berdasarkan keterangan saksi bahwa wakif

pernah melakukan pernikahan namun pada gugatan berstatus janda cerai

mati. Hal ini menunjukan bahwa disaat wakif dewasa dapat melakukan

perbuatan hukum. Karena salah satu syarat mempelai perempuan adalah

baligh dan berakal atau dikatakan dewasa. Kedewasaan antara laki-laki

dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan

akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.11

Proses peradilan sengketa wakaf ini berjalan cukup lama,

prosesnya melalui peradilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi sampai

tingkat kasasi Mahkamah Agung. Kedua belah pihak tetap

mempertahankan argumennya masing-masing. Wali pengampu merasa

ikrar yang diucapkan antara wakif kepada nazhir tidak sah karena wakif

memiliki keterbelakangan mental. Oleh karena itu, ikrar wakaf tersebut

harus dibatalkan dan dianggap tidak sah.

Pada pengadilan tingkat pertama gugatan akta ikrar wakaf ditolak

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Tidak terima atas

putusan tingkat pertama tersebut wali pengampu mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan hasil banding diterima.

10

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 11

Sucipto, “Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner”, Jurnal

Asas, 6, 02, (Juni, 2014), h. 42.

5

Pihak nazhir kalah ditingkat banding dan tidak merasa puas atas putusan

tersebut, nazhir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya

permohonan kasasi diterima dan sengketa wakaf ini dimenangkan oleh

pihak nazhir yakni akta pembatalan ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, putusan yang berlaku adalah kembali pada putusan

pengadilan tingkat pertama dimana akta ikrar wakaf tetap berlaku seperti

semula yakni akta ikrar yang telah diucapkan tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, wakif memiliki keterbelakangan

mental namun tidak dapat dibuktikan secara hukum, selain itu jika

memang nazhir melakukan kelalaian dalam mengelola harta wakaf maka

nazhirnya lah yang seharusnya digugat.

B. Identifikasi Masalah

Berikut penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi

muncul terkait penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf di masyarakat?

2. Apa dasar pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam

menentukan wakif memiliki keterbelakangan mental

melakukan ikrar wakaf dari hasil putusan Nomor

686/K/AG/2012?

3. Apa dasar pertimbangan hakim tingkat banding yang

membatalkan putusan hakim tingkat pertama dalam

menentukan wakif keterbelakangan mental melakukan ikrar

wakaf dari hasil putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk?

4. Bagaimana solusi alternatif wakif yang memiliki

keterbelakangan mental/tidak cakap melakukan perbuatan

hukum dalam melakukan wakaf?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis

paparkan sebelumnya, permasalahan yang timbul mengenai gugatan

pembatalan akta ikrar wakaf cukup kompleks. Demi mempertajam

pembahasan, penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

6

1. Tulisan ini meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam

memutus perkara pembatalan akta ikrar wakaf di Nitikan

Umbulharjo Yogyakarta

2. Fokus penelitian ini adalah putusan mengenai pembatalan akta

ikrar wakaf di Pengadilan Agama Yogyakarta

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan-batasan yang telah penulis kemukakan, maka ditarik rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam

menentukan wakif keterbelakangan mental dalam putusan

Nomor 686/K/AG/2012 ditinjau dari perspektif Mas}lahah

mursalah?

Dari rumusan masalah ini melahirkan dua pertanyaan penelitian

diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam

menentukan wakif cacat mental dalam putusan Nomor

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk?

2. Bagaimana implikasi putusan Nomor 686/K/AG/2012 terhadap

wakif cacat mental ditinjau dari perspektif Maslahah

Mursalah?

E. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka yang

akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim dalam


Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dan putusan Nomor

19/Pdt.G/2011/PTA.Yk

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam


686/K/AG/2012

7

3. Untuk mengetahui implikasi putusan Nomor 686/K/AG/2012

terhadap wakif keterbelakangan mental ditinjau dari perspektif

Mas}lahah mursalah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri penelitian ini bisa memperluas khazanah

keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga di

Indonesia, khususnya tentang wakaf.

2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi

salah satu sumber informasi ilmiah yang dapat

dipertimbangkan dalam memecahkan masalah yang relevan.

3. Bagi masyarakat luas, semoga penelitian ini dapat memberikan

wawasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang

dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat,

ada beberapa metode yang penulis gunakan, antara lain:

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis-

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa

pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal dan

peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan

masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka

(library research).12

2. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan undang-

undang, yaitu pendekatan dengan memahami hierarki dan asas dalam

legislasi dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang di

ketengahkan.13

Dalam hal ini menggunakan undang-undang wakaf,

12

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 15. 13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 137.

8

kompilasi hukum Islam, peraturan pemerintah, dan peraturan yang

terkait dengan wakaf.

3. Sumber data penelitian dalam penyusunan skripsi ini penulis

menggunakan dua jenis sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis, meliputi Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam. Selain

itu beberapa peraturan lain, meliputi Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, Putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 686/K/AG/2012.14

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis diperoleh dari

bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer

yang dapat menunjang dan memberikan penjelasan untuk

membantu menganalisis dan memahami data hukum primer, baik

berupa buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli

hukum terkait dengan fokus penelitian, jurnal hukum yang terkait

dengan fokus penelitian dan situs-situs internet baik domestik

maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki

keterkaitan dengan fokus penelitian.15

4. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi

kepustakaan, studi dokumen atau arsip. Studi kepustakaan dan studi

dokumen meliputi pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji,

14

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 181. 15

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 196.

9

menelaah dan mempelajari buku atau literatur, jurnal, hasil penelitian

hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang

berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur

yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis

kualitatif-deskriptif, yaitu data yang didapat diperoleh dari bahan

tertulis seperti peraturan perundangan-undangan, dokumen, buku-

buku, yang berupa ungkapan verbal, sehingga dalam menganalisis dan

menyajikan fakta secara sistematik lebih mudah dipahami dan

disimpulkan.

6. Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini mengacu

kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan

Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum 2017.

H. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai

langkah dari penyusunan skripsi yang penulis teliti, agar terhindar dari

kesamaan judul dan masalah yang dibahas dari skripsi yang sudah ada

sebelum-sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama

menyusun proposal, penulis tidak menemukan judul skripsi penulis atau

berupa jurnal, baik di perpustakaan fakultas, maupun perpustakaan umum.

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang ada kesamaan dengan

penelitian yang penulis teliti di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, penulis menemukan penelitian mengenai pembatalan

ikrar wakaf yang pernah dilakukan yaitu:

Fisca Ariyanti, dengan judul “Penerapan Asas

Pertanggungjawaban Wakaf Terhadap Tindakan Nazhir dalam

Menentukan Lembaga Pengelola Wakaf yang Tidak Sesuai Dengan

Keinginan Wakif (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan,

Umbulharjo, Yogyakarta)” konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018. Penelitian fokus

10

pada pertanggungjawaban nazhir memilih lembaga pengelola wakaf

namun tidak sesuai dengan keinginan wakif, dan apakah hal tersebut

merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola wakaf. Berbeda

dengan penelitian penulis, yang fokus kepada pertimbangan hakim tingkat

pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dalam memutuskan seseorang

cakap hukum dalam pembatalan akta ikrar wakaf.

Alyssa audrey, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Wakif

Yang Tidak Cakap Hukum Mewakafkan Hartanya Dalam Perspektif

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Fakultas Hukum,

Universitas Pasundan, tahun 2018. Penelitian fokus kepada wakif yang

tidak cakap hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun

2004 tentang wakaf. Sedangkan penulis fokus kepada pertimbangan hakim

dalam menentukan wakif yang memiliki keterbelakangan mental dalam

melakukan perbuatan hukum dalam pembatalan ikrar wakaf.

Deden Najmudin, dengan judul “Penarikan Kembali Harta Wakaf

oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Syafi‟i Dan Imam Abu Hanifah dan

Pengembangannya di Indonesia” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN

Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2015. Penelitian fokus terhadap

penarikan wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf menurut fikih yakni

pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan penulis fokus

kepada pertimbangan hakim mengenai wakif yang memmiliki

keterbelakangan mental dalam perkara pembatalan akta ikrar wakaf.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk pada buku pedoman penulisan

skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut.

Bab I merupakan pendahuluan terdiri dari kerangka dasar yang

menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini berisi latar belakang masalah,

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

11

manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan studi terdahulu, dan

sistematika penulisan.

Bab II membahas secara umum tentang wakaf, dasar hukum, rukun

syarat, mas}lahah mursalah, serta kecakapan seseorang dalam melakukan

perbuatan hukum, dan indikator seseorang dikatakan cakap melakukan

perbuatan hukum menurut fikih dan hukum positif.

Bab III menguraikan secara singkat pembahasan umum mengenai

perkara wakaf yang terjadi di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 686/K/AG/2012.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan analisa yang

merupakan gabungan dari hasil pengumpulan data untuk dianalisis melalui

berbagai pendekatan teori salah satunya yakni, teori mas}lahah mursalah,

khususnya dalam menganalisis pembatalan akta ikrar wakaf.

Bab V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari

penelitian serta analisis yang penulis lakukan. Bagian ini akan melengkapi

dan menjadi titik terang hasil penelitian serta analisis penulis. Kemudian,

diakhiri dengan saran serta masukan dari penulis setelah melakukan

penelitian.

12

BAB II

KONSEP WAKAF, MAS}LAHAH MURSALAH, DAN CAKAP HUKUM

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Lafal waqf, tahbis, dan tasbil mempunyai makna yang sama

dengan wakaf yakni secara bahasa adalah menahan untuk berbuat,

membelanjakan.16

Dalam kajian Bahasa Arab kata wakaf adalah fi‟il

madhi dari kata وقف yang berarti berhenti.17

Sedangkan dalam literatur

fikih klasik para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf

sesuai dengan perbedaan mazhab dalam memahami dalil yang ada.

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan kepemilikan

harta yang diwakafkan dan menyedekahkan manfaat barang wakaf

tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut,

wakaf tidak menghilangkan kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia

boleh mencabut ikrar wakaf bahkan menjualnya. Sebab hukum wakaf

menurut Imam Abu Hanifah adalah jaiz.18

Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal

mendefinisikan wakaf adalah menahan harta untuk diambil

manfaatnya untuk kebaikan dan kepemilikan harta tidak lagi menjadi

pemilik orang yang mewakafkan tetapi beralih menjadi milik umat.

Kemudian harta tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak

boleh diwariskan kepada siapapun.19

Menurut mazhab maliki wakaf adalah menahan harta dari semua

bentuk pengelolaan kepemilikan, dan menyedekahkan hasil dari harta

tersebut untuk tujuan kebaikan, jadi wakaf tidak memutus kepemilikan

16

Wahbah az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,

Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h.269. 17

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997), cet.14, h.1576. 18


Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h.269. 19

Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum

Progresif”, Al-‘Adalah, 12, 01, (Juni, 2014), h.139-140.

13

barang namun hanya memutus hak pengelolaanya dan hasilnya

disedekahkan, namun benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan

dan tidak pula diwariskan.20

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya tentang wakaf salah

satunya Moh. Anwar, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan

sesuatu barang untuk tidak diperjualbelikan atau diberikan atau

dipinjamkan oleh orang yang memiliki guna dijadikan manfaat untuk

kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ serta

bentuk harta yang diwakafkan harus tetap dan boleh dipergunakan atau

diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.21

Selain definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih terdahulu dan

sarjana hukum, pemerintah sendiri telah merumuskan wakaf yang

tertuang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan

dasar pokok-pokok agraria bagian IX pasal 49 ayat 3 telah disebutkan

bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan

pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan

tanah milik dalam bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf

adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama

Islam.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf pasal 1 ayat 1 memberikan definisi tentang wakaf, bahwa

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

20


Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h.272. 21

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

cet.2, h.51-52.

14

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syariah.22

Dari definisi wakaf yang telah dipaparkan diatas, semuanya

mengandung makna yang sama, bahwa harta/benda wakaf harus

bersifat tetap, maksudnya meski manfaat dari benda wakaf diambil

namun zat benda tersebut masih tetap ada. Sedangkan hak

kepemilikannya berakhir, tidak boleh dijual, diwariskan, dan

dihibahkan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam.

Ayat di dalam Alquran tidak secara eksplisit membahas mengenai

wakaf. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali ayat dapat

dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ada beberapa ayat yang

dipahami oleh para ulama fikih sebagai dasar atau dalil yang mengacu

pada masalah wakaf.23

Selain itu, terdapat Hadis serta ijma ulama dan

peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai masalah

wakaf, antara lain sebagai berikut:

a. Dalil Alquran

1) Alquran Surat Ali-Imran: 92

بهۦ ا تحبىن وما تىفقىا مه شيء فئن ٱلل تىفقىا مم له تىالىا ٱلبز حت

عليم

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui.”

2) Alquran Surat Al-Baqarah: 267

22

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 23

Syafruddin Syam, “Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi Analisis

Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)”, Al-Manahij, 9, 01, (Juni, 2015), h. 96.

15

أيها ٱل ه ي ا أخزجىا لكم م ت ما كسبتم ومم ا أوفقىا مه طيب ذيه ءامىى

مىا ٱلخبيث مىه تىفقىن ولستم ب أن ٱلرض ول تيم اخذيه إل

غىي حميد ا أن ٱلل تغمضىا فيه وٱعلمى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkankanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang kami keluarkan dri bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memicingkan

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Bijaksana lagi

Maha Terpuji.”

3) Alquran Surat Al-Hajj: 77

وٱعبدوا ربكم وٱفعلىا ٱلخيز لعلكم أيها ٱلذيه ءامىىا ٱركعىا وٱسجدوا ي

تفلحىن۩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah

kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu

mendapatkan kemenangan.”

Pemahaman tentang wakaf juga diambil dari beberapa hadits Nabi

yang menyinggung masalah shadaqah jariyah. Dalam sebuah hadits

Nabi Muhammad Saw, disebutkan bahwa:

b. Dalil Hadis

و سلم قال:اذا ما ت ابن عن ا بي ىريرة رضي الله عنو ان رسول الله صلى الله عليو

ادم انقطع عملو الا من ثلا ث، صدقة جاريو، او علم ينتفع بو او ولد صالح يد عو

لو )رواه مسلم(

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah

Saw bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka

terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu shadaqah

jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang

mendoakan orang tuanya.” (H.r. Muslim)24

Adapaun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut

dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan

24

Imam Abu al-Husain Muslim al-Hijaj, Shahih Muslim, (Mesir: Dar al-Hadits al-

Qahirah, 1994), jilid 6, cet.1, h. 95.

16

shadaqah jariyah dengan wakaf. Sebab pahala wakaf akan tetap

mengalir walaupun pewakaf tersebut telah meninggal dunia selama

harta wakaf tersebut masih ada dan digunakan sesuai dengan

keinginan pewakaf.25

Selanjutnya Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yakni:

عليو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر ار ضا فاتى النبي صلى الله

الم أصب مالا قط أنفس منو فكيف تأمر ني بو قال إن وسلم فقال أ صبت أرضا

الفقراء شئت حبست أصلها وتدقت بها فتصدق عمر أنو لا يباع أصلها ولا يورث في

والقربى والرقاب وفي سبيل الله واضيف ووابن اسبيل لا خناح على من وليها أن يأكل

)رواه مسلم( منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيو

Artinya: Dari Ibnu umar r.a. berkata: bahwa sahabat umar ra

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian umar ra

mengahadap Rasulullah saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata:

“Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya

belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau

perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw bersabda: “bila engaku suka,

kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).”

Kemudian umar mensedekahkan (tanah yang dikelola), tidak dijual,

tidak dihibahkan dan diwariskan. Ibnu umar berkata: “umar

menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang

fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.

Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari

hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) dan memberi makan

orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk hata. (H.r. Muslim)26

Menurut H. Sulaiman Rasyid yang dikutip oleh taufiq bahwa

peristiwa yang terkandung dalam Hadis diatas merupakan permulaan

wakaf masyarakat Islam dan menurut Imam Syafi‟i setelah peristiwa

25

Imam Muhammad Ismail Kahlani, Subulus Salam, (Bandung: Dahlan, 1982), Jilid 3, h.

87. 26

Muhammad Nasiruddin al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim, (Beirut: al-Maktab al-

Islami,t.t) no hadits 1003, h. 701.

17

itu ada 80 orang sahabat di madinah ikut serta mewakafkan hartanya

di jalan Allah.27

Dilihat dari beberapa ayat Alquran dan Hadits Nabi yang

menyinggung mengenai masalah wakaf tersebut, terlihat tidak begitu

tegas. Oleh karena itu, sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan

berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga pembahasan tentang

wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan

ta‟abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis

wakaf, syarat, peruntukan, dan lain-lain. oleh sebab itu, sebagian besar

hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad,

dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, mas}lahah

mursalah, dan lain-lain. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan

metode ijtihad mas}lahah mursalah.28

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam menentukan perbuatan hukum terutama yang berkaitan

dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum dapat dilihat dari rukun

dan syarat.29

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan

sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

dalam rangkaian pekerjaaan itu. Sedangkan syarat adalah hal yang

melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari

rangkaian perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Jika syarat tidak

terpenuhi maka tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan

hukum, namun perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.30

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf.

Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam

memahami esensi wakaf, sebagaimana yang telah penulis paparkan

27

Taufiq, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, 24, 01, (Maret, 2013), h. 65-66. 28

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,

Paradigma Baru Wakaf Indonesia, h. 26. 29

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media

Group, 2014), cet.5, h. 59. 30

Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum Islam,

(Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 45.

18

sebelumnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun wakaf

hanyalah sebatas shigat (lafal) yang menunjukan makna atau substansi

wakaf. Oleh karena itu, Ibn Najm pernah mengatakan bahwa rukun

wakaf adalah lafal yang menunjukan terjadinya wakaf.31

Berbeda dengan Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, Syafi‟i, Zaidi dan

Hanbali berpendapat bahwa rukun wakaf terdiri dari:

1. Waqif (orang yang mewakafkan)

2. Mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf)

3. Harta yang diwakafkan

4. Shigat atau lafal yang diungkapkan untuk menunjukan proses

terjadinya wakaf.32

Secara umum syarat dan rukun wakaf dalam literatur fikih Islam

ada 4 macam, antara lain adalah orang yang mewakafkan (waqif),

barang atau harta yang diwakafkan (mauquf), orang yang menerima

wakaf (nadzir/mauqif ‘alaih), shighat atau pernyataan menyerahkan

harta wakaf.33

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

tidak menggunakan kata rukun tetapi menggatinya dengan kata unsur-

unsur. Hal ini bertujuan untuk meramu perbedaan ulama terutama

yang berkaitan dengan rukun wakaf. Unsur-unsur wakaf lebih

menekankan pada istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf.34

31

Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama

dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,

(Jakarta: IIMaN, 2004), cet.1, h.86. 32

Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama

dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,

h.87. 33

Yulia Mirwati, Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2016), cet.1, h.50. 34

Nurodin Usman, “Varian Mauquf „Alaih sebagai Alternatif dalam Pengembangan

Wakaf Produktif”, Al-Ahkam, 2, 01, (Juni, 2017), h. 41.

19

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

dalam pasal 6 dinyatakan bahwa wakaf dilaksanakan apabila telah

memenuhi unsur wakaf, sebagai berikut:

1. Wakif

2. Nazhir

3. Harta benda wakaf

4. Ikrar wakaf

5. Peruntukan wakaf

6. Jangka waktu

Dalam setiap rukun wakaf tersebut memiliki syarat yang

menyertainya, syarat wakaf tersebut adalah:

a. Orang yang Mewakafkan (Waqif)

Para ulama mazhab sepakat bahwa sehat akal merupakan syarat

sah melakukan wakaf. Selain itu, mereka pun sepakat bahwa

baligh merupakan persyaratan lainnya.35

Orang yang mewakafkan

adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik harta

wakaf tersebut, orang yang berakal, sudah mencapai usia baligh,

dewasa/tidak ada paksaan dalam melakukan wakaf.36

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 1 ayat

(2), yang dimaksud dengan wakif adalah pihak yang mewakafkan

harta benda miliknya, wakif meliputi:

35

Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan

perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h.54. 36

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,

Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 289.

20

1. Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi persyaratan:

a) Dewasa

b) Berakal sehat

c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

d) Pemilik sah harta benda wakaf

2. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta

benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar

organisasi yang bersangkutan.

3. Badan hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila

memenuhi ketentuan badan hukum sesuai dengan anggaran

dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Orang yang Menerima Wakaf (Nadzir)

Menurut Abd. Shomad syarat orang yang menerima wakaf

yakni harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf

serta peruntukan dan tujuan harta wakaf.37

Selain itu berlaku

beberapa ketentuan lain yakni orang yang ahli memiliki dan sama

seperti orang yang berwakaf yakni berakal, baligh, dan tidak boros

serta orang yang menerima wakaf hadir pada waktu terjadi

wakaf.38

Pasal 1 ayat(4) mengatakan bahwa, yang disebut sebagai

nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif

untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir meliputi:

37

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2012), cet.2, h.362. 38

Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:

Rajawali, 1989), cet.1, h. 31.

21

1. Perseorangan

Perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila


a) Warga negara Indonesia

b) Beragama Islam

c) Dewasa

d) Amanah

e) Mampu secara jasmani dan rohani

f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Organisasi

Organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi

persyaratan :

a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi

persyaratan nazhir perseorangan.

b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Badan hukum

Badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila


a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi

persyaratan nazhir perseorangan.

b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Badan hukum yang bergerak dibidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan

Islam.

c. Barang yang Diwakafkan (Mauquf)

Ulama fuqaha sepakat bahwa barang yang diwakafkan

disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya,

diketahui, dan dimiliki secara sempurna. Maksudnya tidak ada

22

unsur khiyar yakni hak memilih untuk meneruskan atau

membatalkan transaksi di dalamnya.

Dalam hal ini hanafiyah berpendapat bahwa ada empat

syarat barang wakaf yakni barang yang diwakafkan berupa harta

yang dapat diukur nilainya dan berupa sebidang tanah, barang

yang diwakafkan hendaknya diketahui, barang yang diwakafkan

merupakan hak mutlak orang yang berwakaf saat mewakafkan,

dan barang ya diwakafkan hendaknya telah dibagi bukan milik

umum.

Dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa, harta benda

wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau

manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut

syariah yang diwakafkan oleh wakif. Disyaratkan juga dalam pasal

15 bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila

dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

d. Shighat atau Pernyataan Menyerahkan Harta Wakaf

Menurut fuqaha shighat disyaratkan beberapa hal yaitu

keberlakuan untuk selamanya, langsung dilaksanakan setelah

shigah diucapkan, keharusan melaksanakan, wakaf tidak boleh

dikaitkan dengan syarat yang batal maksudnya adalah memberikan

syarat yang bertentangasSn dengan maksud wakaf seperti

mensyaratkan tetapnya kepemilikan barang menjadi milik orang

yang mewakafkan, menyebutkan penerima wakaf.39

Menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan ikrar

wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara

lisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta bendanya. Sedangkan

dalam pasal 17 dikatakan bahwa, ikrar wakaf dilaksanakan oleh

wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2

orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta

39

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,

Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 316.

23

dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam ikrar

wakaf, saksi harus memenuhi persyaratan:

1. Dewasa

2. Beragama Islam

3. Berakal sehat

4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam pasal 22 Undang-undang wakaf disebutkan bahwa,

dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi, harta benda wakaf

hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana kegiatan ibadah

2. Sarana, kegiatan pendidikan dan kesehatan

3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim

piatu, beasiswa

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan.

4. Akibat Hukum dan Pembatalan Wakaf

Dari perbedaaan pendapat mengenai pengertian wakaf yang telah

dipaparkan sebelumnya oleh para ulama fikih. Hal itu berdampak pada

akibat hukum wakaf serta pembatalan wakaf.

Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi‟i menyatakan bahwa harta

yang telah diwakafkan maka terputuslah kepemilikan orang yang

mewakafkan (wakif) atas harta yang diwakafkan selamanya.

Kemudian wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta

tersebut. Jika wakif wafat, maka harta wakaf tidak dapat diwariskan

kepada ahli warisnya.40

40


Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)”, Al-Manahij, 9, 01, (Juni, 2015), h. 93.

24

Menurut mazhab Hanafi harta wakaf tetap menjadi milik orang

yang berwakaf dan ia berhak untuk menarik kembali harta yang telah

diwakafkan. Sedangkan menurut mazhab maliki orang yang berwakaf

dilarang untuk menggunakan harta wakaf untuk keperluan pribadi,

tetapi memanfaatkan hasil harta wakaf untuk tujuan kebaikan dan harta

tetap menjadi milik orang yang berwakaf.41

Dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf lebih cenderung

kepada pendapat mazhab Syafi‟i bahwa harta yang telah diwakafkan

terputus kepemilikannya dari pemilik harta, sehingga wakaf tidak

dapat dibatalkan. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 3 UU Nomor 41

tahun 2004 tentang wakaf yakni wakaf yang telah diikrarkan tidak

dapat dibatalkan.42

B. Konsep Mas}lahah Mursalah

1. Pengertian Mas}lahah Mursalah

Secara bahasa mas}lahah mursalah artinya adanya kebaikan dalam

suatu hal.43

Menurut ahli us}ul fikih, mas}lahah mursalah adalah

kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar‟i al-Islami (Allah SWT),

namun tidak terdapat petunjuk khusus yang mengakuinya atau

menolaknya.44

Basiq Djalil mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ahli us}ul

fikih, tentang mas}lahah mursalah adalah terdapat satu makna yang

dirasa ketentuan itu cocok dengan akal, sedang tidak terdapat dalil yang

disepakati tentang hal tersebut.45

Dalam literatur lain mas}lahah mursalah disebut juga dengan

istis}lah, menurut Abdul Wahab Khallaf mas}lahah mursalah adalah

perkara yang merealisasikan kemaslahatan sebagai dasar hukum, karena

41


Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)”, h. 94. 42

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 43

Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet.2, h. 163. 44

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group,

2014), cet.2, h. 64. 45

Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, h. 163.

25

hukum tersebut belum disyariatkan sebelumnya, namun tidak ada dalil

yang menetapkan atau membatalkannya.46

Menurut Al-yasa Abubakar mengemukakan bahwa maslahat

adalah kebaikan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh

syariah, dan keburukan yang ingin dihindari manusia dan ingin dicegah

serta disingkirkan oleh syariah.47

Menurut Hasbi Umar sebagaimana dikutip oleh Sheila Fakhria,

bahwa mas}lahah adalah sesuatu yang di dalalmnya mengandung

manfaat baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk

menolak kemadaratan.48

Ukuran dan rujukan dalam bahasan us}ul fikih, mas}lahah adalah

tujuan syara’/maqas}id syari’ah yakni memelihara agama, akal, jiwa,

keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan

kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan

kesedihan.49

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mas}lahah

mursalah adalah menarik maslahat sebagai dasar hukum dari suatu

perkara yang secara khusus tidak ditentukan dalilnya oleh syara untuk

memperoleh kemanfaatan serta kebaikan dan menghindari

kemadaratan atau keburukan untuk mencapai tujuan syariah.

2. Dasar Hukum Mas}lahah Mursalah

Berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Sunah Nabi

diketahui bahwa dalam syariat Islam terkandung pertimbangan

46

Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, Penerjemah Rohidin Wahid,

Ijtihad dalam Syariat Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet.1, h.333. 47

Al-Yasa Abubakar, Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul

Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), cet.1, h.36. 48

Sheila Fakhria, “Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyyah)”, Ah-

Ahwal, 9, 02, (Desember, 2016), h. 192. 49

Hamzah K, “Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi dan Relevansinya dalam

Pembentukan Perundangan-undangan di Indonesia”, Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah, 15, 01,

(Januari, 2015), h. 29.

26

kemaslahatan manusia.50

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.s.

Al-Anbiya (21): 107:

لميه ك إل رحمة للع وما أرسلى

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam Firman-Nya yang lain Q.s. Yunus (10): 57:

ه ر ىعظة م أيها ٱلىاس قد جاءتكم م دور وهدي ي بكم وشفاء لما في ٱلص

ورحمة للمؤمىيه

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang

beriman.”

Mas}lahat mu’tabarah (dapat diterima) ialah maslahat yang

bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar sebagai bentuk

tujuan syariah. Keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa,

keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan

keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar ini merupakan

penyangga kehidupan agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.51

Hukum yang tidak dapat ditentukan oleh qiyas selagi tidak ada Nas

yang menerangkan permasalahan tersebut, menurut Imam Malik dan

Imam Ahmad boleh menentukan hukum dengan mas}lahah mursalah

yang didalamnya kemungkinan besar terdapat maslahat. Di samping

itu, tidak ada dalil yang membatalkan hukum permasalahan tersebut.52

Menurut Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Al Yasa‟

Abubakar mengatakan bahwa mas}lahah mursalah dapat diterima

dalam berijtihad apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, mas}lahah

mursalah harus sejalan dengan Maqas}id Syari’ah yakni tujuan

pensyariatan hukum oleh Allah SWT. Artinya mas}lahah tersebut

50

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Penerjemah Saefullah Ma‟shum, (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2008), cet.11, h. 423. 51

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Penerjemah Saefullah Ma‟shum, h. 425. 52

Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, Penerjemah Rohidin Wahid,

Ijtihad dalam Syariat Islam, h. 336.

27

tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan dalil qath’i, walaupun

tidak didasari oleh Nas yang khusus. Kedua, mas}lahah mursalah

harus logis serta relevan sehingga dapat diterima oleh akal dan hati

nurani masyarakat. Ketiga, penerapan mas}lahah memberikan

kemudahan dan kelapangan. Artinya, jika mas}lahah tidak diterapkan

maka akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan.53

Landasan yuridis mas}lahah mursalah dapat dijadikan sebagai

dalil hukum didasarkan pada dalil aqli (rasio), yakni:

a. Para sahabat sepakat untuk menghimpun Alquran dalam satu

mushaf karena khawatir hilangnya keotentikan Alquran.

Sedangkan tidak ada perintah ataupun larangan Nabi mengenai

hal tersebut.

b. Para sahabat menggunakan mas}lahah mursalah sesuai dengan

tujuan syariah sehingga harus diamalkan dengan tujuannya

tersebut.

c. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan sifatnya sementara,

yakni akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan

tempat dan waktu.54

3. Kedudukan Mas}lahah Mursalah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh

Mohammad Rusfi menuturkan bahwa jumhur ulama berpendapat

bahwa mas}lahah mursalah bisa dijadikan sebagai hujjah dalam

melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan Nas (Alquran dan

Sunah), ijma’/kesepakatan ulama, qiyas/analogi illat hukum, dan

istihsan.55

53


Fiqh, h. 45. 54

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum”, Al-

‘Adalah, 12, 01, (Juni, 2014), h.67. 55

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum”, h. 66.

28

Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa yang dikutip oleh

Syarif Hidayatullah menuturkan bahwa setiap maslahat dengan

maksud untuk pemeliharaan syara’ yang diketahui oleh Alquran,

sunah, dan ijma, namun tidak dibahas secara khusus oleh ketiganya

dan juga melalui metode qiyas, maka dapat dipakai mas}lahah

mursalah sebagai metode istinbat hukum.56

Jumhur ulama kecuali Hanafiyah dan Syafi‟iyah sepakat bahwa

mas}lahah mursalah merupakan salah satu metode dalam melakukan

istinbat hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah membina hukum atas

dasar maslahat tanpa mengkaitkannya dengan metode istinbat hukum

yang lain.57

Menurut Al-Thufi salah satu penganut mazhab hanbali menyatakan

bahwa mas}lahah merupakan dalil yang paling kuat, sehingga secara

mandiri dapat dijadikan alasan dalam melakukan istinbat hukum.

Menurutnya, hakikat dari penerapan ajaran Islam yang tertulis dalam

Nas adalah kemaslahatan. Al-Thufi berpendapat bahwa mas}lahah

mursalah tidak perlu dukungan Nas yang khusus maupun yang

umum.58

Menurut al-Syathibi, jika memperhatikan Nas Alquran dan Hadis

secara teliti baik yang bersifat khusus yang menjadi dalil untuk suatu

masalah maupun yang bersifat umum yang berisi prinsip-prinsip, maka

akan diketahui bahwa hal yang ingin dicapai dan dilindungi oleh

Alquran adalah kemaslahatan. Inilah yang dimaksud dengan maqas}id

syari’ah. Dengan kata lain, hukum syara ditetapkan berdasar maslahat

yang terkandung di dalamnya. Kegiatan inilah yang diberi nama

sebagai penalaran yang menggunakan metode mashalih mursalah atau

istislahiah. Mas}lahah mursalah merupakan kesimpulan yang dibuat

berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori

maqas}id syari’ah.59

56

Syarif Hidayatullah, “Mashlahah mursalah Menurut Al-Ghazali”, Al-Mizan, 2, 01,

(Februari, 2018), h. 129-130. 57

Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet.3, h. 154. 58

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.2, h. 125. 59


Fiqh, h. 55

29

C. Konsep Cakap Hukum

1. Pengertin Cakap Hukum

Dalam literatur fikih Islam cakap hukum biasa disebut dengan

mukallaf yakni seseorang yang dianggap cakap dihadapan hukum

untuk menerima hak, melaksanakan kewajiban dan melaksanakan

tugasnya sebagai seorang muslim. Hal tersebut disebut sebagai

mahkum „alaih atau subjek hukum.60

Mahkum „alaih atau subjek hukum adalah orang yang mendapat

beban hukum atau dianggap mampu melakukan perbuatan hukum,

baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan Allah.61

Menurut ensiklopedi hukum Islam sebagaimana dikutip oleh

Aprianif, mahkum „alaih atau subjek hukum adalah seseorang yang

dianggap mampu melakukan perbuatan secara hukum.62

Menurut Chairul Umam sebagaimana yang dikutip oleh Nahrowi

bahwa apabila dilihat sisi kebahasaan, mahkum „alaih bermakna

seseorang yang perbuatannya dikenakan ketentuan yang Allah

tetapkan, yakni orang yang dibebani hukum Allah.63

Dari beberapa definis yang telah disampaikan diatas, penulis

menarik kesimpulan bahwa cakap hukum adalah seseorang yang

mampu melaksanakan perbuatan hukum atas ketentuan yang telah

Allah tetapkan berupa perintah dan larangan-Nya.

2. Dasar Hukum dan Syarat Cakap Hukum

Kecakapan seseorang untuk menjalankan tindakan hukum dalam

lietratur fikih klasik disebut juga dengan ahliyah al-ada‟. Hal tersebut

60

Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap konsep

Mukallaf)”, YUDISIA, 5, 01, (Juni, 2014), h. 153. 61


Mukallaf)”, h. 154. 62

Aprianif, “Taklif Dewasa Dini dalam Hukum Islam (Analisis Pubertas Prekoks dan

Gifted)”, ISTIGHNA, 1, 01, (Januari, 2018), h. 75. 63

Nahrowi, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Ilmu”,

KORDINAT, 15, 02, (Oktober, 2016), h. 259.

30

menunjukan bahwa segala tindakannya, baik berupa ucapan maupun

perbuatan mempunyai akibat hukum.64

Menurut Amir Syarifuddin ada dua syarat yang harus dipenuhi

oleh seseorang agar dapat disebut mukallaf. Pertama, ia mengetahui

tuntutan yang telah Allah tetapkan. Kedua, ia mampu melaksanakan

tuntutan tersebut.65

Untuk mengetahui tuntutan yang telah Allah tetapkan seseorang

tersebut harus baligh dan berakal.66

Hal ini sejalan dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen yang menyatakan bahwa

dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman.67

Hal ini

sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقيظ وعن الصبي حتى

يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga hal, yaitu dari anak-

anak sampai ia dewasa, dari orang yang tidur sampai ia terjaga,

dari orang gila sampai ia waras. (HR Al-Bukhari, Abu Daud, At-

Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah dan Al-Daruquthni dari Aisyah dan

Ali bin Abi Thalib).68

Jayusman menambahkan bahwa syarat mukallaf yakni kelayakan

(ahliah). Ahliah yang dimaksud adalah sifat seseorang untuk dijadikan

ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai

dengan tuntutan Allah. Jika seseorang telah mencapai usia dewasa

dengan diiringi dengan kemampuan akal, maka ia dapat dinyatakan

cakap melakukan untuk melakukan perbuatan hukum.69

64

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2014), cet.5, h. 147. 65

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 144. 66


Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305. 68

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, h. 307. 69


Mukallaf)”, YUDISIA, 5, 01, (Juni, 2014), h.155.

31

3. Kedudukan Cakap Hukum

Jika seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya maka dia telah

sah melakukan suatu tindakan hukum atau disebut ahliah. Kecakapan

menerima taklif disebut juga ahliyah, yakni kepantasan untuk

menerima taklif. Kepantasan tersebut ada dua macam, yaitu

kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan

hukum.

a. Ahliyah al-wujub yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak

dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi manusia

ditinjau dari segi dia sebagai manusia, semenjak dia dilahirkan

sampai mengehembuskan nafas terakhir dalam segala sifat,

kondisi, dan keadaannya.

b. Ahliyah ‘Ada yaitu kepatasan seseorang untuk diperhitungkan

segala tindakannya menurut hukum. Hal ini menunjukan bahwa

segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah

mempunyai akibat hukum.70

Dalam perspektif Islam, orang-orang yang mempunyai

keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur disebut

sebagai penyandang disabilitas atau identik dengan istilah dzawil ahat,

dzawil ihtiyaj al-khas}ah atau dzawil a’dzar.71

Keterbatasan tersebut

termasuk juga keterbelakangan mental, dalam konteks Indonesia

mengenal hal tersebut dengan penyandang disabilitas.

Dalam pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang cakap

dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu:

a. Anak yang dewasa;

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.72

70


Ahmad Muntaha AM dalam https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-

terhadap-penyandang-disabilitas diakses pada 3 Januari 2020. 72

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas

https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas

32

Ukuran kedewasaan dalam KUHPerdata dijelaskan dalam pasal

330 KUHPerdata bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka

yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun dan tidak

kawin sebelumnya.

Kemudian dalam pasal 433 KUHPerdata menyebutkan bahwa

setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata

gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-

kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga

ditempatkan di bawah pengampuan karena boros.73

Jika seseorang telah sempurna memiliki kecakapan, kelayakan,

serta telah genap masuk usia dewasa dan tidak berada di bawah

pengampuan, maka telah sempurna pula seseorang dikatakan sebagai

mukallaf atau orang yang cakap hukum untuk menerima hak serta

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

73

Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

33

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 686/K/AG/2012

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 686/K/AG/2012

Sengketa wakaf banyak terjadi di beberapa daerah, baik itu

sengketa intern maupun sengketa ekstern. Seperti halnya banyak kasus

yang melibatkan sengketa antara ahli waris pewakaf dengan nazhir atau

pengelola wakaf dengan alasan tertentu. Seperti masalah mengenai

penarikan harta wakaf oleh ahli waris pewakaf sehingga menimbulkan

sengketa. Dari berbagai macam kasus yang terjadi, salah satu kasus yang

terjadi di kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta yang melibatkan

beberapa permasalahan, yakni seperti penarikan kembali harta wakaf

karena merasa ada syarat yang tidak terpenuhi.

Masalah ini diajukan oleh Hj. Baniyah Ilyas binti Achmad Jadir

selaku penggugat berstatus kaka kandung pewakaf, pada saat diajukan

gugatan berumur 74 tahun yang beralamat di Jalan Nitikan Baru No. 20,

rt/rw 029/008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta. Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mukhtar

Zuhdy S.H M.H, Danang Wahyu Muhammad S.H M.Hum, Sinta Noer

Hudawati S.H, Budi Pratomo S.H, semuanya adalah advokat. Surat kuasa

tersebut telah memenuhi persyaratan materil dan formil berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2009. Pewakaf sendiri merupakan adik

kandung penggugat yang bernama Rr. Fatimah, pada saat diajukan gugatan

berumur 70 tahun dan sampai gugatan ini diajukan masih tinggal bersama

penggugat.

Pada dasarnya dalam hukum acara perdata ada dua macam perkara

yang diperiksa hakim, yaitu permohonan (volunter) yang di dalamnya

tidak ada sengketa dan gugatan (kontentiosa) yang didalamnya terdapat

sengketa, sehingga ada pihak yang saling berlawanan yaitu pihak

penggugat dengan tergugat. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih

yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang

34

yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut, tidak mau secara

sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Oleh karena itu, untuk

menentukan siapa yang benar atau berhak maka diperlukan adanya suatu

putusan hakim. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk mengadili dan

memutus siapa diantara para pihak tersebut yang benar dan siapa yang

salah.74

Dalam hal ini pihak penggugat melawan Tergugat I (Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf) bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Dan Tergugat II

(Bapak Sunardi Syahuri selaku nazhir), beragama Islam bertempat tinggal

di Kota Yogyakarta. Selain itu ada pula pihak yang menjadi turut tergugat

dalam kasus ini, turut tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta) dan turut tergugat II (Pengurus Yayasan Siti Rahmah) yang

telah memberikan kuasa kepada khusus kepada Abdul Jamil S.H, M.H

(Advokat), beralamat di Kantor Germawang, Sinduadi Sleman.

Karena penggugat merasa tidak puas dengan putusan tingkat

pertama di Pengadilan Agama Yogyakarta. Maka penggugat melakukan

upaya hukum, upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum banding

kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Upaya hukum adalah alat

untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Apabila tujuan penegakan hukum secara adil dirasakan oleh salah satu

pihak masih belum terpenuhi, maka para pihak dapat mengajukan

keberatannya atas putusan hakim ditingkat pertama untuk dapat diperiksa

kembali oleh peradilan di tingkat yang lebih tinggi.75

Pihak pembanding

serta para pihak terbanding dan turut terbanding tetap seperti para pihak

yang terlibat dalam gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama

Yogyakarta.

74

Burhanuddin Hasan, Harinanto Sugiono, Hukum Acara dan Praktik Peradilan perdata,

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), cet.1, h. 36. 75

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:

Prenadamedia Grup, 2008), cet.3, h. 177.

35

Upaya hukum yang dapat dilakukan tersebut disebut upaya hukum

banding, yang dalam lingkungan Peradilan Agama, diajukan ke Pengadilan

Tinggi Agama. Kemudian upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi

disebut kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Kedua upaya hukum

tersebut merupakan upaya hukum biasa di lingkungan badan peradilan.76

Setelah putusan tingkat banding diputuskan hakim. Pihak tergugat

II yang selanjutnya disebut terbanding II dan turut tergugat II yang

selanjutnya disebut turut terbanding II mengajukan upaya hukum kasasi

kepada Mahkamah Agung. Maka terbanding II dan turut tergugat II

selanjutnya disebut pemohon I dan pemohon II. Kemudian pembanding

selanjutnya disebut termohon.

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 686/K/AG/2012

Perkara ini didaftarkan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan

register nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk.77

Kronologinya adalah akta ikrar

wakaf antara adik kandung penggugat dan tergugat I bersama tergugat II

dilaksanakan pada 11 September 1995 secara syariat Islam di Kantor

Urusan Agama oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Menurut penggugat, adik penggugat sejak kecil kurang lebih saat

berusia 2 tahun telah menderita keterbelakangan mental. Keadaan adik

penggugat yang memiliki keterbelakangan mental diperkuat dengan

adanya hasil pemeriksaan dokter dari poliklinik psikiatri sebagaimana

diterangkan dalam surat pemeriksaan psikiatri tertulis tanggal 23 Januari

2009. Kemudian, adik penggugat tidak mampu mengurus kepentingan

dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 433

KUHPerdata yakni: “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam

keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus di taruh dibawah

pengampuan”. Atas landasan tersebut penggugat menyatakan bahwa adik

76

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 177. 77

Salinan Putusan PA Yogyakarta Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, h. 3.

36

penggugat yang mengalami keterbelakangan mental termasuk kedalam

orang yang harus berada dibawah pengampuan.

Adik penggugat memiliki harta kekayaan yang berasal dari warisan

orang tuanya berupa sebidang tanah. Atas persetujuan seluruh

keluarganya, pada sekitar pertengahan tahun 1995 bermaksud untuk

mewakafkan harta warisan adik penggugat. Niat baik tersebut disampaikan

secara informal kepada salah seorang mubaligh sekaligus tokoh

masyarakat.

Akta ikrar wakaf antara adik penggugat dengan tergugat II yang

dibuat oleh tergugat I di Kantor Urusan Agama dilaksanakan pada 11

September tahun 1995.

Beberapa tahun kemudian, karena penggugat merasa adanya

beberapa kejanggalan, maka pihak keluarga mengadakan pertemuan yang

dihadiri oleh tergugat II pada tanggal 3 Juni tahun 2007. Namun pada

pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada

kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebelum penggugat mengajukan gugatan pada tahun selanjutnya

yakni pada tanggal 31 Oktober tahun 2008. Telah dilaksanakan proses

musyawarah, namun musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau

tidak tercapai kesepakatan.

Sesuai dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perwakafan.

Yakni jika melalui musyawarah atau mufakat belum tercapai kesepakatan,

maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase,

atau pengadilan.78

Penggugat mengajukan permohonan pengampuan atas adiknya

yang diwakili oleh kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri

Yogyakarta, pada tanggal 01 Maret 2009. Kemudian pada tanggal 02 April

2009 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan penetapan Nomor

166/Pdt.P/2009/PN.YK, untuk mengabulkan permohonan penggugat

78

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

37

bahwa adik penggugat yang memiliki keterbelakangan mental berada di

bawah pengampuan penggugat.

Atas dasar fakta dan dalil hukum diatas, maka penggugat

mengajukan permohonan kepada majelis hakim yakni:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa akta ikrar wakaf tertanggal 11 September 1995

yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama sebagai

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Umbulharjo

Yogyakarta dinyatakan tidak sah atau batal.

3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah wakaf kepada

nazhir yang sebab perubahannya berdasarkan akta ikrar wakaf

tahun 1995 dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal.

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan diatas

sebidang tanah wakaf yang dilakukan oleh turut tergugat II atas

seizin tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum,

oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah.

5. Menghukum kepada tergugat II dan turut tergugat II untuk

mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat

diatas tanah wakaf dan selanjutnya mengembalikan dan atau

menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat.

6. Menghukum kepada tergugat II dan turut tergugat II untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsudair

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).79

Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,

penggugat, tergugat dan turut tergugat hadir pada saat persidangan.

Majelis hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok

perkara diperlukan upaya untuk mediasi, dan untuk kepentingan itu

para pihak menunjuk mediator yang tersedia. Mediator telah

79


38

mengupayakan perdamaian para pihak dengan melakukan mediasi,

namun maksud mediasi tidak tercapai.

Terhadap surat gugatan penggugat, tergugat I, tergugat II

turut tergugat I dan turut tergugat II telah menyampaikan eksepsi

dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak

gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Dalam eksepsi tergugat II menyatakan bahwa pengadilan agama

tidak berwenang mengadili perkara pembatalan akta ikrar wakaf

karena hal itu merupakan produk Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) yang merupakan produk Pengadilan Tata Usaha

Negara. Tergugat I dan tergugat II menyatakan bahwa adik

penggugat yang berada di bawah pengampuan penggugat karena

tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam

rangka mewakafkan tanah milik adik penggugat kepada tergugat II

tidak tepat jika dilihat dari proses terjadi wakaf dan waktu

pengampuan. Keterangan hasil psikiater yang menyatakan adik

penggugat mengalami retardasi mental adalah ketika adik

penggugat dalam usia lanjut dan tidak dapat mengambil keputusan

merupakan hasil observasi tahun 2009. Sedangkan proses ikrar

wakaf telah dilaksanakan 14 tahun yang lalu sebelum mendapatkan

penetapan pengampuan. Oleh sebab itu, adik penggugat tidak perlu

mendapatkan persetujuan penggugat untuk mewakafkan tanah

miliknya. Kemudian diketahui dari dalil penggugat, bahwa adik

penggugat pernah melakukan perbuatan berupa pernikahan yang

tentunya mensyaratkan dilakukan oleh orang yang telah dewasa

dan sehat.

Turut tergugat II menolak gugatan penggugat, kecuali yang

secara tegas diakui kebenarannya. Turut tergugat II menyatakan

bahwa tidak ada pelanggaran hak yang dilanggar oleh turut

39

tergugat II kepada penggugat. Turut tergugat II menyatakan bahwa

gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas serta mengada-ada.

Terhadap jawaban serta eksepsi tergugat I, tergugat II dan

turut tergugat II, penggugat telah mengajukan replik yang pada

intinya tetap pada gugatan penggugat dan menyatakan bahwa

Pengadilan Agama Yogyakarta secara absolute berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan.

Pada tanggal 17 Februari 2010 Pengadilan Agama

Yogyakarta telah menjatuhkan putusaan yang menyatakan bahwa

Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara

tersebut.

Atas putusan tersebut penggugat mengajukan upaya hukum

banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Kemudian

pada tanggal 30 Juni 2010 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Pengadilan Agama

Yogyakarta untuk membuka kembali persidangan untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pada tanggal 22 September 2010, tergugat I dan tergugat II

menyampaikan duplik atas replik yang disampaikan oleh

penggugat yakni berdasarkan hasil konsultasi dari pejabat saat itu

dan juga berdasarkan bukti otentik berupa berkas-berkas yang ada,

proses wakaf sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni

perundang-undangan tentang wakaf.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti, alat bukti adalah alat untuk

membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik

oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata.80

alat

bukti yang diajukan berupa alat bukti tertulis dan kesaksian enam

orang saksi sebagai berikut:

80

Achmad Ali, Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktin Perdata, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2015), cet.3, h. 73.

40

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat

diberi tanda P.1, Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 24 Mei

1999 yang dikeluarkan oleh camat setempat diberi tanda P.2,

Fotokopi hasil pemeriksaan psikiatri tanggal 23 Januari 2009

dari Poliklinik DR. Sardjito Yogyakarta diberi tanda P.3,

Fotokopi penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang

ditetapkan pada tanggal 2 April 2009 diberi tanda P.4, fotokopi

sertifikat tanah hak milik atas nama adik penggugat diberi

tanda P.5, fotokopi akta ikrar wakaf Nomor: W.2/90/K-13

tahun 1995 tanggal 11 September 1995 diberi tanda P.6,

fotokopi surat pernyataan tentang tanah wakaf tanggal 1 Juni

2007 diberi tanda P.7, fotokopi surat dari keluarga penggugat

kepada tergugat II tanggal 22 Agustus 2007 diberi tanda P.8,

fotokopi surat dari penggugat yang ditujukan kepada tergugat

II tanggal 18 September 2007 diberi tanda P.9, fotokopi surat

tentang permohonan bantuan mediasi dari keluarga penggugat

kepada staf tanggal 2008 diberi tanda P.10, fotokopi undangan

tanggal 5 maret 2008 diberi tanda P.11, fotokopi surat

pernyataan tentang keadaan tanggal 14 maret 2008 diberi tanda

P.12, fotokopi surat pernyataan tanggal 28 April 2008 diberi

tanda P.13, fotokopi notulasi rapat pleno tanggal 31 Oktober

2009 diberi tanda P.14. Semua bukti fotokopi tersebut telah

diperiksa, dimaterai, dinazegelen, dan dicocokan dengan

aslinya. Namun untuk P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 tidak ada

aslinya.81

2. Bukti Saksi-Saksi

a. Saksi 1 yakni tetangga penggugat, memberi kesaksian

dihadapan hakim bahwa adik penggugat sejak kecil idiot

namun jika ditanya bisa menjawab. Pada umur 22 tahun

81


41

adik penggugat melangsungkan pernikahan, setelah

menikah terkadang tinggal bersama penggugat. Adik

penggugat dinikahkan dengan maksud agar sembuh, tetapi

saksi tidak mengetahui apakah setelah menikah sembuh

atau belum dan pada saat itu berstatus janda mati. Adik

penggugat pernah main ke rumah saksi dan terkadang

bepergian jauh. Saksi hanya mendengar kabar bahwa adik

penggugat melakukan wakaf ditahun 1993, namun tidak

mengetahui kapan terjadinya wakaf. Ketika terjadi wakaf

suami telah meninggal.

b. Saksi 2 yakni tetangga penggugat, memberi kesaksian

kepada hakim bahwa saksi merupakan tetangga penggugat

sejak kecil sehingga kenal dengan adik penggugat. Sejak

kecil adik penggugat telah mengalami keterbelakangan,

adik penggugat pernah duduk dibangku SD namun saksi

tidak tahu sampai kelas berapa. Adik penggugat pernah

melangsungkan pernikahan dan setelah menikah tinggal

bersama penggugat. Saksi mendengar kabar bahwa adik

penggugat melakukan wakaf atas inisiatif bersama anak-

anaknya yang diperuntukan untuk pengajian. Adik

penggugat mendapatkan warisan yang diperoleh dari orang

tuanya di tiga atau atau empat tempat termasuk salah

satunya tanah wakaf. Penggugat sempat mengeluh kepada

saksi bahwa wakafnya tidak diurusi, sehingga saksi

berpendapat bahwa wakaf telah diselewengkan. Kondisi

tanah yang diwakafkan hanya dipakai untuk olahraga

badminton dan pengajian seminggu sekali.82

c. Saksi 3 memberikan kesaksian kepada hakim bahwa saksi

mengenal penggugat sejak tahun 2010, saksi tidak

mengetahui mengenai peristiwa wakaf, namun saksi

82

Salinan Putusan PA Yogyakarta Nomor: 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, h. 49-50.

42

mengetahui bahwa telah terjadi ketidakpastian wakaf

karena pihak keluarga penggugat tidak pernah mendapatkan

salinan ikrar wakaf. Pemilik formal tanah wakaf adalah

adik penggugat, tetapi kehendak atau inisiatif wakaf berasal

dari penggugat dan anak-anaknya. Pada tanggal 3 Agustus

2007 diadakan musyawarah antara penggugat dengan

tergugat II namun keduanya tidak menemukan kesepakatan

karena tergugat II menghendaki MOU yang isinya wakaaf

untuk umat sedangkan penggugat menghendaki tanah

wakaf untuk kompek SD dan masjid.

d. Saksi 4 yakni tetangga penggugat, memberi kesaksian

kepada hakim bahwa penggugat memiliki lima saudara dan

ada adik penggugat yang mengalami keterbatasan mental

sejak kecil tetapi tidak sakit jiwa. saksi pernah satu kelas

denganya waktu kelas satu saat SD pada tahun 1952,

namun banyak teman yang menyalip sekolah adik

penggugat dan saksi tidak mengetahui perkembangannya

setelah lulus sekolah. Adik penggugat pernah

melangsungkan pernikahan, tetapi saksi tidak mengetahui

bagaimana kehidupan rumah tangganya, saksi hanya

mengetahui suaminya telah meninggal. Setelah tumbuh

besar adik penggugat tinggal bersama penggugat. Saksi

pernah mendengar kabar bahwa adik penggugat melakukan

wakaf tanah. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah

milik adik penggugat yang diperoleh dari warisan orang

tuanya.

e. Saksi 5 yakni pegawai Kantor Urusan Agama, memberi

kesaksian kepada hakim bahwa saksi adalah salah satu

saksi ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilakukan di Kantor Urusan

Agama dihadapan kepala Kantor Urusan Agama. Adik

penggugat sebagai wakif datang bersama rombongan yakni

43

empat orang wanita dan satu orang laki-laki, ia masuk ke

Kantor Urusan Agama (KUA) menemui kepala KUA

kemudian menyerahkan sertifikat tanah yang akan

diwakafkan dan pada saat itu kepala KUA meminta KTP

adik penggugat. Ketika terjadi proses akta ikrar wakaf,

saksi yang menyediakan blangkonya. Sebelum akta ikrar

wakaf dilakukan ada wawancara dengan adik penggugat,

dan adik penggugat tidak terpaksa serta berada dalam

kondisi sehat bisa menanggapi dan merespon pembicaraan

kepala KUA. Ketika mengucapkan ikrar wakaf adik

penggugat dibimbing oleh kepala KUA, karena adik

penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian

adik penggugat membubuhkan cap jempol karena tidak bisa

tanda tangan dan melakukannya secara sukarela. Nazhir

hadir sebentar dalam proses ikrar wakaf, setelah itu pergi

setelah tanda tangan.

f. Saksi 6 yakni anak kandung penggugat, memberi kesaksian

kepada hakim bahwa kondisi adik penggugat biasa saja

namun komunikasi dilakukan hanya kepada orang yang

dianggap cocok. Adik penggugat berstatus janda mati.

Saksi mendengar kabar bahwa adik penggugat mewakafkan

tanahnya, tetapi yang berinisiatif melakukan wakaf adalah

pihak keluarga. Yang menjadi masalah dalam wakaf

tersebut adalah pihak keluarga merasa resah karena sejak

tanah diwakafkan namun wakaf tersebut ditelantarkan,

setelah itu diurus dan dibangun sebuah bangunan tetapi

bangunannya belum sempurna.83

83


44

Tergugat II dan turut tergugat II keberatan terhadap saksi 6

yang dijadikan sebagai saksi karena yang bersangkutan merupakan

anak kandung penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dihadapan

persidangan, tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis

dan kesaksian tiga orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi anggaran dasar diberi tanda TT.1, Fotokopi akta

notaris tanggal 24 Mei 1995 diberi tanda TT.2, Fotokapi surat

keputusan tentang kuasa pengguna tanah wakaf kepada

pengurus pengajian tanggal 6 Februari 1996 diberi tanda TT.3.

Semua bukti fotokopi tersebut telah diperiksa, dimaterai, dan

dicocokan dengan aslinya, tetapi surat aslinya tidak ada.

2. Bukti Saksi-Saksi

a. Saksi 1 memberikan kesaksian kepada hakim bahwa yang

memanfaatkan tanah wakaf untuk kegiatan rutin pengajian

ahad pagi, dulu selapanan, lalu 2 mingguan, lalu tiap

minggu. Jamaah pengajian itu berjumlah sekitar 40 sampai

dengan 50 orang. selain untuk pengajian, gedung tersebut

biasa dipakai untuk bulutangkis dan dana pemeliharaannya

diperoleh dari perolehan sewa bulutangkis. Kegiatan

pengajian rutin tersebut masih rutin diadakan.

b. Saksi 2 yakni salah satu pengurus pengajian, pengajian

tersebut berdiri tahun 1986. Awalnya pengajian tersebut

khusus untuk ibu-ibu dan diadakan setiap tanggal 5 setiap

bulan. Setelah pengajian berkembang lalu pindah, pertama

di rumah orang yang memberi wakaf/wakif, saat itu saksi

mendengar bahwa ada tanah wakaf yang dinyatakan

didepan ibu-ibu pengajian secara lisan tetapi saksi lupa

siapa nama yang mewakafkan. Tanah tersebut diwakafkan

untuk pengajian bukan untuk yang lainnya. Menurut saksi,

adanya gugatan seperti ini tampaknya berawal dari

45

kekecewaan keluarga wakif karena tanah wakaf itu cukup

lama tidak dibangun-bangun. Tanah wakaf tersebut baru

dibangun setelah 5 tahun kemudian karena harus

menghimpun dana sedikit demi sedikit dari pengurus dan

anggota. Setelah pengajian pindah saksi tidak seaktif

sebelumnya, tetapi ketika saksi datang di pengajian tersebut

hadir kurang lebih 60 orang laki-laki dan perempuan,

bahkan masyarakat umum sekitar tempat tersebut. Bahwa

dipakainya gedung tersebut untuk kegiatan badminton,

menurut saksi hal tersebut wajar untuk mencari dana

membiayai gedung tersebut. Sebelum ada dana dari sewa

gedung untuk badminton, yang membayar rekening listrik

adalah istri dari nazhir.

c. Saksi 3 yakni pernah mengisi pengajian sebanyak 3 kali,

saksi pernah mengisi pengajian hari ahad pagi sejak tahun

2004, 2005, dan 2006, jamaahnya berjumlah kurang lebih

60 orang. saksi mendengar kabar wakaf dari temannya yang

mengatakan bahwa akan ada teman yang akan mewakafkan

tanah.84

Dalam perkara ini, salah satu pihak masih belum merasa puas

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini adalah

Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga pihak yang keberatan

mengajukan upaya hukum untuk mencari keadilan.

Para pihak yang terlibat dalam upaya hukum banding adalah sama

dengan para pihak yang terlibat dalam pengadilan tingkat pertama. Semula

Penggugat dan sekarang sebagai pembanding, semula Tergugat I, Tergugat

II, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II selanjutnya disebut

sebagai Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, dan Turut

Terbanding II. Dalam hal ini Pembanding telah mengajukan permohonan

memori banding dan Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori

banding yang sudah dibaca dan diperhatikan oleh Majelis Hakim.

Sedangkan para terbanding lainnya tidak menyerahkan kontra memori

banding.

84


46

C. Amar Putusan Nomor 686/K/AG2012

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk tentang gugatan pembatalan akta ikrar wakaf,

maka penulis uraikan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.971.000,- (satu

juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian setelah dilakukan upaya hukum banding di tingkat

kedua dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dalam salinan

putusannya Nomor 19/Pdt.g/2011/PTA.Yk yang amar putusannya

berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogayakarta tanggal

02 Maret 2011, Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah

atas tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan

Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta luas 2810

m2 yang terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai

berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan: parit;

- Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Nitikan Baru;

- Sebelah Utara berbatas dengan: m 2475 dan m 2476;

- Sebelah Selatan berbatas dengan: Berbatasan dengan

Pers: 378;

47

Dan untuk selanjutnya akta ikrar wakaf tersebut diulang

kembali menurut hukum (ikrar oleh wali pengampu)

sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan;

3. Menyatakan akta ikrar wakaf Nomor: W.2/90/K-13/tahun 1995

tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum

dan oleh karenanya sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3318

beserta gambar situasi tanah Nomor: 3590/1995 juga tidak

mempunya kekuatan hukum;

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak

dari padanya untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada

penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan

siapapun;

5. Menghukum para Turut Tergugat untuk mematuhi amar

putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada

tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah);

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya

perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya dilakukan upaya hukum di tingkat ketiga dalam hal ini

Mahkamah Agung. Dalam salinan putusan Nomor 686 K/AG/2012, amar

putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi: 1.

Sunardi Syahuri, 2. Pengurus Yayasan Siti Rahmah tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 5 Juli 2011 M, bertepatan

dengan tanggal 23 Sya’ban 1432 H, yang membatalkan putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta No. 32/Pdt.g/2011/PA.Yk

48

tanggal 2 Maret 2011, bertepatan dengan tanggal 2 Rabu’ul

Awal 1432 H;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk

membayar biaya perkara dalam semua tingkat

peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

49

BAB IV

PENENTUAN WAKIF KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM

MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF PADA PUTUSAN

NOMOR 686/K/AG/2012

A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Wakif

Keterbelakangan Mental dalam Putusan Nomor

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Pada Majelis Hakim tingkat pertama yakni Pengadian Agama

Yogyakarta dalam putusan Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk, Majelis

Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

perihal pembatalan ikrar wakaf yang dilakukan oleh adik Penggugat.

Alasan Majelis Hakim menolak seluruh objek gugatan pembatalan

akta ikrar wakaf dikarenakan bahwa Majelis Hakim berpendapat ikrar

wakaf yang dilakukan pada tanggal 11 September 1995 telah memenuhi

pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, yang menyatakan bahwa pihak wakif telah

datang sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),

serta isi dan bentuk ikrar wakaf sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan

oleh Menteri Agama.85

Selain itu berdasarkan keterangan salah satu saksi, wakif pernah

melangsungkan pernikahan, hal ini menunjukan bahwa disaat usia dewasa

ia dapat melakukan perbuatan hukum, serta penetapan Penggugat sebagai

pengampu baru terjadi pada tahun 2009 berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri Yogyakarta 166/Pdt.P/2009/PN.YK. Kemudian keterangan hasil

pemeriksaan psikiatri yang menyatakan bahwa wakif mengalami kejang

demam saat berusia dua tahun, keterangan tersebut dikeluarkan pada tahun

2009 ketika wakif telah berusia dewasa, bahkan psikiatri/dokter pun

85

Pasal 9 ayat (1, 2, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik

50

mengatakan bahwa apa yang dialami wakif merupakan penyakit usia

lanjut.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa wakif

memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak cakap hukum, tidak

sepenuhnya terbukti, terutama pada saat terjadinya ikrar wakaf karena ia

datang dan mengikrarkan sendiri kehendak wakafnya.

Hal ini menunjukan bahwa pewakaf pada saat itu yakni tahun

1995, datang tanpa ada intervensi dari pihak manapun atau secara sukarela

untuk melangsungkan akta ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini diwakili oleh kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) yogyakarta dan nazhir serta dihadiri oleh dua orang saksi.

Bahkan menurut keterangan salah satu saksi yang saat itu

merupakan pegawai Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa wakif

sendiri yang menyerahkan sertifikat tanah kepada kepala Kantor Urusan

Agama (KUA).

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanan ikrar wakaf dan

pembuatan akta ikrar wakaf pada saat itu adalah sah, sesuai dengan pasal 9

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik, yang menyatakan bahwa pelaksanaan ikrar, demikian pula

pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan

oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.86

Pada putusan tingkat banding yang tertera di dalam putusan

Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA/.Yk, Majelis Hakim Banding menyatakan

tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam

hal kedudukan wakif yang memiliki keterbelakangan mental/tidak cakap

hukum dalam proses pelaksanaan wakaf. Akhirnya, Majelis Hakim

Banding mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

86

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milik

51

Majelis Hakim Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat

Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta dan Majelis Hakim

Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan

Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk dan kemudian mengadili sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan bahwa wakif tidak

mudah mengenal orang baru, dan wawancara harus didampingi oleh

anggota keluarga yang dianggap cocok, Majelis Hakim tingkat Banding

berpendapat bahwa seharusnya wakif didampingi pihak keluarga saat

wakif melakukan ikrar wakaf atau dilakukan oleh wali pengampu.

Sebagaimana penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 menjelaskan bahwa menghindari tidak sahnya perbuatan

mewakafkan, baik karena adanya faktor intern (cacat atau kurang

sempurna cacat pikir) maupun faktor ekstern karena merasa dipaksa orang

lain, bahwa wakif secara nyata termasuk cacat dan dapat dikatakan tidak

mampu melakukan perbuatan secara langsung atau kurang sempurna cara

berpikir.87

Oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif

menyebabkan tidak sah.

Selanjutnya, mengenai wakif yang pernah melakukan perbuatan

hukum berupa pernikahan yang tentu saja mensyaratkan dilakukan oleh

orang yang dewasa dan sehat. Dalam hal ini, Majelis Hakim Banding

berpendapat bahwa pernikahan tidak merubah status onbekwaam/tidak

cakap hukum seorang, hanya yang berubah yakni kedewasaan. Jika

seseorang menikah dibawah umur, maka dia dianggap telah dewasa.

Dalam hal ini, maksud dari Majelis Hakim Banding yaitu dewasa melalui

proses lembaga pendewasaan (handlichting).

Ada hal yang menarik dari kedua putusan tersebut adalah

menggunakan aturan hukum yang sama yakni Peraturan Pemerintah

Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, namun berbeda

dalam menafsirkan isi dan konteks aturan tersebut. Perbedaan Majelis

87

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perw akafan Tanah Milik

52

Hakim dalam menafsirkan kedewasaan seseorang akibat pernikahan.

Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya bahwa

pernikahan dapat dijadikan indikator seseorang dikatakan cakap dalam

melakukan perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan pada disyaratkannya

orang yang dewasa dan sehat dalam melakukan pernikahan.

Selain itu, apabila merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum

Perdata mengenai konsep kedewasaan, dalam pasal 330 KUHPerdata

disebutkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila memenuhi hal

sebagai berikut:

1. Genap memasuki umur dua puluh satu tahun;

2. Belum pernah melaksanakan perkawinan.88

Jika melihat konsep kedewasaan menurut KUHPerdata diatas

seseorang yang telah genap berumur dua puluh satu tahun dan belum

pernah melaksanakan perkawinan maka dia dapat dikatakan sebagai orang

dewasa.

Usia dewasa sangat erat kaitannya dengan usia seseorang untuk

melangsungkan perkawinan, karena mereka yang sudah menikah

meskipun belum genap berusia dua puluh satu tahun telah dianggap

dewasa dan jika perkawinan bubar, maka mereka tidak kembali menjadi

belum dewasa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 29

menentukan bahwa usia perkawinan bagi pria adalah delapan belas tahun,

sedangkan bagi wanita adalah lima belas tahun.89

Jika suami istri tersebut

bercerai sebelum genap berusia dua puluh satu tahun, maka mereka tidak

kembali menjadi belum dewasa. Undang-undang mengganggap bahwa

mereka telah dewasa, dan dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatannya.

Kemudian dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang

dewasa, orang yang tidak berada di bawah pengampuan, dan pada

umumnya semua orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk

88

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 89

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

53

membuat persetujuan tertentu, merupakan orang yang cakap melakukan

perbuatan hukum, dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Sedangkan Majelis Hakim Banding berpendapat lain dalam

putusannya yang menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum hanya

merubah status kedewasaan seseorang yang melakukan pernikahan di

bawah umur. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding menafsirkan bahwa

seseorang yang menikah dikatakan telah dewasa namun belum tentu dia

dapat melakukan perbuatan hukum.

Majelis Hakim tingkat pertama menafsirkan bahwa seseorang yang

telah dewasa tentu dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan Majelis

Hakim Banding memisahkan antara dewasanya seseorang dengan seorang

yang dapat melakukan perbuatan hukum.

Penentuan kedewasaan tersebut ditentukan pula oleh pertimbangan

hakim dalam melihat bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi.

Misalnya, Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan hasil

pemeriksaan dokter di klinik psikiatri yang dikeluarkan pada tahun 2009

yang menyatakan wakif mengalami kejang demam pada saat berusia dua

tahun sehingga dinyatakan memiliki keterbelakangan mental tidak

sepenuhnya terbukti, sehingga Majelis Hakim mengganggap bahwa pada

saat terjadi ikrar wakaf, wakaf adalah orang dewasa yang dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Sedangkan, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal

tersebut sebagai hal yang dapat dibuktikan, yakni menafsirkan bahwa

wakif pada saat melaksanakan akta ikta wakaf memiliki keterbelakangan

mental, sehingga memutuskan bahwa wakaf yang laksanakan tidak sah dan

harus diulang kembali wakafnya oleh pengampu sesuai dengan

peruntukannya. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan menafsirkan

konteks perkara tentang konsep kedewasaan dan bukti-bukti yang diajukan

dalam persidangan, baik bukti secara tertulis maupun saksi, yang

ditafsirkan oleh hakim dalam gugatan pembatalan akta ikrar wakaf.

54

B. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi dalam Penentuan Wakif

Keterbelakangan Mental dalam Putusan Nomor 686/K/AG/2012

Pada putusan tingkat kasasi yang tertera pada putusan Nomor

686/K/AG/2012, Majelis Hakim Kasasi menyatakan tidak sependapat

dengan putusan Majelis Hakim Banding yakni membatalkan putusan yang

telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim banding dalam hal penarikan

kembali ikrar wakaf.

Majelis Hakim Kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung tidak

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Banding dalam hal ini

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan Majelis Hakim Kasasi

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan

Nomor 19/P.dt.G/2011/PTA.Yk dan kemudian mengambilalih

pertimbangan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

0322/Pdt.G/2009/PA.Yk sebagai pertimbangannya sendiri.

Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta salah dalam mempertimbangkan pokok masalah,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Termohon kasasi mempermasalahkan pribadi pewakaf yang

memiliki keterbelakangan mental (hasil pemeriksaan rumah

sakit dr. Sardjito Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2009).

Pewakaf lahir tahun 1939, berarti pemeriksaan pada usia 70

tahun, maka hal yang tidak mustahil pada usia tersebut yang

bersangkutan sudah agak pikun dan sebaliknya menurut

kesaksian anak kandung termohon kasasi, bahwa pewakif di

rumah sering berkomunikasi dengan orang yang disukai

termasuk saksi, hal ini sama sekali tidak dianalisa oleh

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

2. Pewakaf pernah melangsungkan pernikahan, namun tidak

dijelaskan menikah pada tahun berapa dan apakah pewakafan

pada tahun 1995 tersebut pada saat pewakaf masih ada suami,

setelah menjadi janda atau sebelum menikah.

55

3. Menurut Pengadilan Tingi Agama Yogyakarta, akta ikrar

wakaf harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Apabila

alasannya karena pewakaf adalah seorang yang tidak cakap

melakukan perbuatan hukum, hal ini bertentangan dengan

uraian sebelumnya. Jika alasannya nazhir salah dalam

pengelolaannya, maka tidak ada alasan untuk membatalkan

wakaf, tetapi nazhirnya lah yang seharusnya digugat.

4. Harta yang telah diwakafkan tidak ada kaitan hukum dengan

pewakaf. Oleh karena itu, termohon kasasi/penggugat error in

persona. Apabila terjadi pemalsuan atau rekayasa, maka hal

tersebut menjadi wilayah bidang hukum pidana tentang

pemalsuan atau penipuan.90

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi merujuk pada

kaidah hukum salah satu Imam Mazhab, yakni Mazhab Syafi‟i dan UU

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa

harta yang telah diwakafkan tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan

orang yang mewakafkan karena kepemilikan harta dengan pewakaf telah

terputus bersamaan dengan dilakukannya ikrar wakaf. Kemudian, dalam

pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dalam pasal 3

UU No 41 tahun 20004 tentang wakaf sejalan dengan pendapat mazhab

tersebut yang berbunyi wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat

dibatalkan.91

Selain itu secara de facto, anggapan penggugat mengenai

pewakaf memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak cakap

melakukan perbuatan hukum tidak memiliki bukti yang cukup.

Pada saat proses wakaf berlangsung pewakaf mewakafkan

tanahnya kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) secara sukarela

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pewakaf dan nazhir hadir bersama

90

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 686/K/AG/2012, h. 27. 91

Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

56

melakukan proses ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW), dihadiri oleh dua orang saksi.

Selanjutnya mengenai hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa

pewakaf mengalami keterbelakangan mental sehingga keluar penetapan

Pengadian Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.Yk, yang

menetapkan bahwa pewakaf mengalami keterbelakangan mental serta

berada di bawah pengampuan penggugat keluar tahun 2009. Sedangkan

proses wakaf terjadi pada tahun 1995.

Hukum perdata dalam konsepnya terkait dengan hukum perjanjian

tidak menjelaskan dan mengenal istilah non retroaktif (undang-undang

tidak berlaku surut). Asas non retroaktif adalah undang-undang tidak dapat

diberlakukan setelah terjadinya peristiwa hukum. Asas retroaktif hanya

dikenal dalam sistem Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan kasus

terorisme dan pelanggaran HAM berat (extra ordionary crime).92

Namun, hal ini terjadi kesamaan dengan penafsiran Majelis Hakim

Kasasi dan Majelis Hakim tingkat pertama yang menafsirkan bahwa

penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.Yk,

yang menetapkan bahwa wakif memiliki keterbelakangan mental tidak

berlaku surut, sehingga penetapan Pengadilan Negeri Yoyakarta tersebut,

tidak dapat menetapkan wakif pada tahun 1995 memiliki keterbelakangan

mental ketika melakukan akta ikrar wakaf. Oleh karena itu, wakaf yang

telah diikrarkan tetap sah dan sesuai menurut hukum yang berlaku yakni

pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, dan pasal 17 Undang-undang Nomor 41 tahun

2004 tentang Wakaf.93

Berbeda dengan Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim tingkat

Banding menafsirkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.Yk, yang menetapkan bahwa wakif memiliki

92

Made Gelgel, “Implikasi asas retroaktif terhadap keabsahan akta notaris/PPAT dalam

pemberian hak guna bangunan bagi perseroan terbatas”, Jurnal Magister Hukum Udayana, 6, 01,

(Mei, 2017), h.96. 93

Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

57

keterbelakangan mental berlaku surut, sehingga wakif pada saat tahun

1995 melakukan akta ikrar wakaf memiliki keterbelakangan mental dan

akta ikrar wakaf yang telah diikrarkan menjadi tidak sah. Hal ini pun

sesuai berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang

Perwakafan Tanah Milik, bahwa wakif yang secara de facto termasuk

cacat dan merasa dipaksa dan mendapat intervensi dari orang lain

melakukan wakaf, maka wakafnya tidak sah. Kemudian, harus diulang

kembali wakafnya sesuai dengan peruntukannya.

Rentang waktu dari proses terjadinya ikrar wakaf hingga keluarnya

hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa pewakaf mengalami

keterbelakangan mental sehingga keluar penetapan Pengadilan Negeri

Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.Yk, yang mengeluarkan penetapan

bahwa pewakaf berada dibawah pengampuan berselang kurang lebih

selama belas tahun. Selama kurun waktu lima belas tahun tersebut terjadi

proses penuaan, karena pada saat penggugat mengajukan gugatan yakni

pada tahun 2009 pewakaf berusia tujuh puluh tahun. Maka bukan hal yang

mustahil pada usia tersebut yang bersangkutan sudah agak pikun.

Selain itu, dari keterangan saksi diketahui bahwa pewakaf pernah

melangsungkan pernikahan dan pada saat gugatan berlangsung berstatus

janda mati. Hal ini menunjukan bahwa dalam pernikahan pewakaf tidak

terjadi masalah. Kemudian dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban

yang harus dijalankan, baik oleh suami maupun oleh istri, dan orang yang

dibebani oleh hak dan kewajiban disebut mukallaf.

Oleh karena itu, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi

sebagai mukallaf. Pertama, ia mengetahui tuntutan yang telah Allah

tetapkan. Kedua, ia mampu menjalankan tuntutan tersebut. Untuk

mengetahui ketentuan tersebut seseorang tersebut harus baligh dan

berakal. Hal ini menunjukan bahwa sebelumnya pewakaf dapat melakukan

dan dibebani perbuatan hukum, karena pada prinsipnya seorang mukallaf

adalah orang yang mendapat beban untuk menjalankan hukum.

58

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan,

maka pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim Kasasi

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

pemohon kasasi yakni nazhir dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011

M bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1432 H yang membatalkan

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 322/Pdt.G/2009/PA.Yk

tanggal 2 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432

H.

C. Implikasi Putusan Nomor 686/K/AG/2012 Terhadap Wakif

Keterbelakangan Mental Ditinjau dari Perspektif Mas}lahah

Mursalah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Hakim

Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk dan mengambilalih pertimbangan

Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk sebagai

pertimbangannya sendiri.

Pertimbangan tersebut sesuai dengan pendapat mazhab Syafi‟i dan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang sebelumnya

telah penulis cantumkan dalam pembahasan. Dalam materi Undang-

undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf banyak mengandung unsur

Siyasah Syar’iyyah yang berlandaskan istis}lah (metode mas}lahah

mursalah), undang-undang wakaf ini memuat aturan-aturan yang secara

tidak tegas ditunjukan oleh Nas, baik dalam Alquran maupun sunah, juga

tidak dapat dalam literatur fikih. Secara materil pasal-pasal tersebut hanya

didasarkan pada pertimbangan dalam rangka mewujudkan dan memelihara

kemaslahatan semata.94

94

Hadiratus Sholihah, “Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Wakaf (tinjauan

terhadap undang-undang No.41 tahun 2004)” (Ciputat: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah jakarta,

2010), h., 68, t.d.

59

Hadiratush sholihah dalam skripsinya menyatakan bahwa dalam

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa

pasal yang berorientasi kepada maslahat, yaitu:

1. Penentuan persyaratan nazhir (pasal 10)

2. Persyaratan dua orang saksi dalam ikrar wakaf (pasal 17 ayat (1) )

pencatatan ikrar wakaf (pasal 17 ayat (2) dan pada pasal 21)

3. Peruntukan harta benda (pasal 22)

4. Bentuk benda yang dapat diwakafkan (pasal 16) Wakaf uang dan

sertifikat wakaf uang (pasal 28 dan pasal 29)

5. Sertifikasi tanah wakaf (pendaftaran tanah wakaf) pada pasal 32

6. Perubahan status tanah wakaf (pasal 41)

7. Lahirnya lembaga wakaf BWI (Badan Wakaf Indonesia) pasal 4795

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan

kemaslahatan (mas}lahah mursalah). Hal ini karena menyangkut

kepentingan masyarakat secara luas baik yang beragama Islam maupun

non Islam agar terwujudnya ketertiban serta kepastian hukum dalam

melakukan proses akta ikrar wakaf. Ini pun sesuai dengan kaidah fikih

yakni tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus berdasarkan pada

kemaslahatan.

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa menurut al-

Syathibi Nas Alquran dan Hadis yang dijadikan dalil serta hujjah umat

Islam berujung pada tercapainya kemaslahatan. Hal ini dikenal dengan

maqas}id syari’ah. Upaya dalam bentuk penalaran yang dilakukan untuk

mencapai kemaslahatan adalah metode mas}lahah mursalah.96

95

Hadiratus Sholihah, “Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Wakaf (tinjauan

terhadap undang-undang No.41 tahun 2004)” h., 69, t.d. 96


Fiqh, h. 55

60

Al-Yasa‟ Abu Bakar menggunakan istilah metode istis}lahiyyah

yakni mempertimbangkan mas}lahat sebagai tumpuan pencarian dan

penetapan hukum ataupun pembuatan definisi dari suatu perbuatan hukum.

Penalaran istis}lahiyyah ini berupaya untuk menemukan hukum (syara’),

atau merumuskan definisi (konsepsi) yang dilakukan berdasarkan

pertimbangan maslahat yang ada dalam hukum atau definisi tersebut

sesuai dengan maslahat yang ditemukan dalam Nas, maka penemuan

hukum tersebut dapat diterima dan dianggap memenuhi persyaratan

metodelogis.97

Sebagaimana telah disebutkan bahwa orientasi maslahat dalam

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yakni meliputi:

1. Adanya persyaratan nazhir, kehadiran nazhir sebagai pihak yang

diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah

penting. Walaupun pada umumnya, kitab-kitab fikih tidak

mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal

ini dapat dimengerti, karena wakaf merupakan ibadah tabarru’

(perbuatan derma), namun para ulama sepakat bahwa wakif harus

menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun

kelembagaan. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang penting

sudah semestinya nazhir memenuhi syarat-syarat yang

memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana

semestinya.98

2. Adanya dua orang saksi wakaf dalam ikrar wakaf dan pencatatan

ikrar wakaf. Selain nazhir wakaf, hal yang tidak banyak

dibicarakan dalam kitab-kitab fikih adalah mengenai masalah

pengtingnya saksi dalam wakaf dan pencacatan wakaf. Hal ini

boleh jadi karena pertimbangan ulama yang memandang wakaf

sebagai ibadah tabarru’, yang tidak perlu disaksikan oleh banyak

97


Fiqh, h. 72 98

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, h.50.

61

orang. Mengenai masalah pencatatan wakaf belum mendapat

perhatian para ulama fikih terdahulu, seperti halnya pencatatan

perkawinan. Namun hal ini dapat dipahami karena problema

hukum saat itu tidak sekompleks saat ini.

Dalam konteks Indonesia saat ini, suatu tindakan hukum

seperti wakaf, apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta

otentik, akan memicu peluang kemafsadatan yaitu dapat disalah

gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh

karena itu, sudah seharusnya wakif memperhatikan upaya

ketertiban hukum dan administrasi dalam rangka lebih

mengoptimalkan niat dan pelaksanaan wakaf itu itu sendiri yang

telah diatur dalam pasal 17 dan 21 Undang-undang Nomor 41

tahun 2004 tentang Wakaf.

Kepentingan saksi ini, pada hakikatnya untuk

mengantisipasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di

kemudian hari yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat

dalam masalah wakaf tersebut.

3. Peruntukan harta benda wakaf. Secara umum, peruntukan wakaf

tidak dijelaskan secara jelas oleh Nas. Namun, wakaf harus

dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan

oleh syara’.99

Dalam Undang-undang wakaf, peruntukan wakaf

tidak hanya terbatas untuk sarana kegiatan ibadah saja, tetapi juga

untuk kegiatan lainnya. Wakaf juga bisa dijadikan kegiatan sebagai

lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama

masih bisa dikelola secara optimal.

4. Berkembangnya bentuk benda yang dapat diwakafkan, yakni

bolehnya wakaf uang dan sertifikat wakaf tunai. Muncul wacana

wakaf bergerak, seperti wakaf uang, logam mulia, saham atau

surat-surat berharga lainnya, kendaraan, hak kekayaan inetelektual,

99


Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, h.50.

62

hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah,

sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1, 2 dan 3) dalam

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Sertifikasi tanah wakaf (pendaftaran tanah wakaf), pada mulannya

syariat Islam tidak mengatur secara konkrit tentang adanya

pendaftaran tanah wakaf. Begitu juga dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, belum adanya aturan pemerintah yang

mengatur pendaftaran tanah wakaf. Oleh karena itu, dengan

pertimbangan kemaslahatan hukum perwakafan di Indonesia

menuntut keharusan pendaftaran tanah wakaf. Sebagaimana yang

diatur dalam pasal 32-39 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketertiban

administrasi perwakafan, sehingga tanah-tanah wakaf memiliki

status hukum yang jelas dan dapat menjadi bukti otentik yang bisa

menguatkan secara administratif apabila di kemudian hari terjadi

sengketa tentang tanah yang diwakafkan. Hal ini sangat jelas

mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya praktik wakaf, karena

dapat menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga

merugikan salah satu pihak bersengketa.

6. Perubahan status tanah wakaf, dalam hal ini pertukaran benda

wakaf, mengenai boleh tidaknya pertukaran benda wakaf. Dalam

hal ini ada ulama yang membolehkan, tetapi adapula ulama yang

melarang, seperti halnya penarikan kembali penarikan harta wakaf,

ini terjadi karena perbedaan ulama memahami tentang konsep

wakaf. Menurut pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28

tahun 1977 dan ditegaskan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor

41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebenarnya memberikan legalitas

terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu

meminta izin dari Mentri Agama Republik Indoneisa dengan dua

alasan yaitu, karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan untuk

kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh

63

diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan

jalan tukar menukar.100

7. Lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI), jika sebelumnya

wakaf hanya dikelola oleh nazhir baik perseorangan atau badan

hukum, kali ini pemerintah dalam hal ini tertuang dalam pasal 47-

61 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf membuat

inovasi membentuk lembaga wakaf nasional. Pembentukan Badan

Wakaf Indonesia (BWI), ini bertujuan untuk menyelenggarakan

administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para

nazhir yang sudah ada agar lebih profesional. Tahir Mahmood

mengatakan terkait hal ini disebut sebagai reformulasi extra

doctrinal reform, yakni melakukan pengembangan dan

pembaharuan hukum Islam beranjak dari fikih mazhab dengan

mengutamakan prinsip mas}lahah mursalah (kemaslahatan) dan

siyasah syar’iyyah (investasi negara).101

Kemudian, dalam amar putusannya Hakim Kasasi menyatakan

bahwa harta yang telah diwakafkan tidak ada ikatan lagi dengan pewakaf.

Hal ini sangat sesuai dengan pendapat imam Syafi‟i dan pasal 3 Undang-

undang Nomor 41 tahun 2004, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak

dapat dibatalkan. Selain itu, semua syarat dan rukun telah terpenuhi dalam

proses ikrar wakaf dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 9

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik dan dipertegas oleh pasal 17 Undang-undang Nomor 41 tahun

2004 tentang Wakaf.

Majelis Hakim Kasasi memutus dengan mengambil pertimbangan

Hakim Tingkat pertama karena pewakaf yang dianggap memiliki

keterbelakangan mental saat melakukan ikrar wakaf sehingga wakaf harus

dibatalkan tidak terbukti. Maka hal yang paling maslahat adalah menolak

100


Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, h.99-100. 101

Tahir Mahmood, Family Law Reform In The World, (New Delhi: The Indian Law

Institute, 1972), h. 269.

64

gugatan penggugat, sesuai dengan konsep mas}lahah mursalah yang

berupaya mencari kemaslahatan dari peristiwa hukum yang tidak terdapat

Nas yang menjelaskan secara terperinci terkait hal tersebut.

Hal ini pun telah sesuai dengan dibentuknya Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf di atas, yang dibentuk berdasarkan

kemaslahatan umat muslim khususnya serta umumnya untuk masyarakat

Indonesia. Adanya pasal seperti penentuan persyaratan nazhir pada pasal

10, persyaratan dua orang saksi dalam ikrar wakaf pada pasal 17 ayat (1)

serta pencatatan ikrar wakaf pada pasal 17 ayat (2) dan pasal 21, dan

sertifikasi tanah wakaf (pendaftaran tanah wakaf) pada pasal 32.

Hal ini menunjukan pemerintah mulai konsen pada pembaharuan

hukum islam dalam berbagai bidang seperti wakaf guna mengoptimalkan

harta benda wakaf yang tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi benyda

bergerak yang memiliki potensi untuk dioptimalkan.

Adanya pasal-pasal tersebut menunjukan bahwa rakyat Indonesia

diwakili oleh pemerintah ingin menjamin admistrasi serta kepastian hukum

dalam ikrar wakaf agar pengelolaan wakaf berjalan tertib dan optimal, dan

menghindari serta menjaga hal yang tidak diinginkan di kemudian hari

terkait masalah wakaf.

Jika ikrar wakaf yang telah diikrarkan sesuai dengan peraturan

hukum yang ada, lalu kemudian terjadi sengketa terhadap wakaf tersebut,

maka hal itu dapat diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan bukti-

bukti tertulis, dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang menangani

sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan pada bab

sebelumnya, yakni ketentuan penarikan kembali harta yang telah

diwakafkan karena pewakaf memiliki keterbelakangan mental dilihat

dalam pandangan Hukum Islam yakni pendapat ulama ahli fikih maupun

Hukum Positif yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

wakaf. Dalam hukum Islam banyak beragam pendapat ulama baik yang

melarang maupun memperbolehkan penarikan kembali harta yang telah

diwakafkan diawali oleh para imam mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi‟i

dan Hanbali sampai pendapat murid-muridnya.

Dalam kasus pembatalan akta ikrar wakaf diatas maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi dalam menentukan sah tidaknya wakaf yang

dilakukan oleh wakif yang memiliki keterbelakangan mental terjadi

karena perbedaan memahami aturan hukum yakni Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

2. Pertimbangan Hakim Kasasi menentukan wakif yang memiliki

keterbelakangan mental dalam ikrar wakaf menngambil dasar hukum

Hakim Tingkat Pertama yakni menolak gugatan karena gugatan tidak

sepenuhnya terbukti.

3. Implikasi putusan Hakim Kasasi jika ditinjau dari perspektif

Mas}lahah mursalah, mengingat bahwa metode mas}lahah adalah

upaya untuk menemukan kemaslahatan dari sebuah peristiwa hukum,

maka Hakim telah berupaya untuk mencari hal yang paling maslahat

karena gugatan tentang wakif memilki keterbelakangan mental tidak

dapat dibuktikan sepenuhnya maka Hakim Kasasi Menolak gugatan

tersebut.

66

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf pun menjelaskan terkait hal ini. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya memuat bahwa

wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang telah

diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini menunjukan bahwa harta yang

telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh pewakaf, dengan

ketentuan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf sah menurut ketentuan syariah.

Namun dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum.

Jika melihat definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Undang-undang

Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, maka ada kemungkinan wakaf

dapat ditarik kembali untuk menjadi milik pewakaf dengan mewakafkan

harta bendanya untuk jangka waktu tertentu.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang

dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

3. Untuk masyarakat umum sebagai orang yang mewakafkan termasuk

pihak keluarga terkait, jika sudah terlihat ada ketidaksesuaian dalam

proses akta ikrar wakaf, maka segera menuntaskan masalah itu secara

mediasi bertabayyun untuk mencari solusi bersama agar tidak terjadi

kesalahpahaman. jika dengan mediasi tidak tercapai kesepakatan maka

ajukan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang.

4. Untuk semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan wakaf, harus ada

kordinasi antar pihak dan terus mempelajari perkembangan hukum

yang ada, jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

melakukan hal tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

67

5. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, Kementrian

Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam

menangani dan melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan wakaf serta

peraturan mengenai wakaf.

68

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi dan Nur Qodin. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam

Hukum Islam”. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. 1. 01. (2014).

Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya.

Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abubakar, Al-Yasa. Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam

Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik.

Jakarta: Rajawali, 1989.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. Mukhtasar Shahih Muslim. Beirut: al-

Maktab al-Islami,t.t

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. Asas-asas Hukum Pembuktin Perdata.

Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Al-Kasibi, Muhammad Abid Abdullah. Hukum Wakaf: kajian Kontemporer

Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta

Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Jakarta: IIMaN, 2004.

Aprianif. “Taklif Dewasa Dini dalam Hukum Islam (Analisis Pubertas Prekoks

dan Gifted)”. Istighna. 1. 01. (2018).

Az-zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djalil, Basiq. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah

Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press,

2006.

Fakhria, Sheila. “Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode

Istislahiyyah)”. Ah-Ahwal. 9. 02. (2016).

Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat: Ciputat Press, 2005.

69

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Burhanuddin. Harinanto Sugiono, Hukum Acara dan Praktik Peradilan

perdata. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Hidayatullah, Syarif. “Mas}lahah mursalah Menurut Al-Ghazali”. Al-Mizan. 2.

01. (2018).

Al-Hijaj, Abu al-Husain Muslim. Shahih Muslim. jilid 6, cet. 1, Mesir: Dar al-

Hadits al-Qahirah, 1994.

Jayusman. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap

konsep Mukallaf)”. Yudisia. 5. 01. (2014).

K, Hamzah. “Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi dan Relevansinya

dalam Pembentukan Perundangan-undangan di Indonesia”. Ahkam:

Jurnal Ilmu Syari’ah, 15. 01. (2015).

Kahlani, Muhammad Ismail. Subulus Salam. Bandung: Dahlan, 1982.

Khairuddin. “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum

Progresif”. Al-‘Adalah. 12. 01. (2014).

Khallaf, Abdul Wahhab. Ijtihad dalam Syariat Islam, Penerjemah Rohidin

Wahid, Ijtihad dalam Syariat Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta:

Prenadamedia Grup, 2008.

Mahmood, Tahir. Family Law Reform In The World. New Delhi: The Indian

Law Institute, 1972.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Mirwati, Yulia. Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Islam. Jakarta:

Rajawali Pers, 2016.

70

Mukhlishin, Ahmad dan Nur Hamidah. “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar

Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004”.

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2. 02. (2017).

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997.

Nahrowi. “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin

Ilmu”. Kordinat. 15. 02. (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan

perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 686/K/AG/2012

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum”.

Al-‘Adalah. 12. 01. (2014).

Shodikin, Ahmad dan Asep Abdul Aziz. “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh

Pemberi Wakaf (Studi Komparatif Imam Syafi‟i dan Imam Abu

Hanifah)”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. 2. 02. (2017).

Sholihah, Hadiratus. “Penerapan Konsep Maslahah Mursalah dalam Wakaf

(tinjauan terhadap undang-undang No.41 tahun 2004.” Skripsi S1 UIN

Syarif Hidayatullah jakarta, 2010.

Shomad, Abd. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam.

Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sucipto. “Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner”.

Jurnal Asas. 6. 2. (2014).

71

Syam, Syafruddin. “Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi

Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)”. Al-Manahij.

9. 01. (2015).

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media

Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada

Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Taufiq. “Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi. 24. 01. (2013).

Thahir, A.Halil. Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis

Interkoneksitas Maslahah. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, Nurodin. “Varian Mauquf „Alaih sebagai Alternatif dalam

Pengembangan Wakaf Produktif”. Al-Ahkam. 2. 01. (2017).

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,

2013.

Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian dalam Hukum

Islam. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih. Penerjemah Saefullah Ma‟shum, Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2008.

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 686 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara:

1. SUNARDI SYAHURI selaku NADZIR, bertempat

tinggal di Jalan Ipda Tut Harsono No. 3, RT 27, RW

09, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta;

2. PENGURUS YAYASAN SITI RAHMAH, bertempat

tinggal di Jalan Golo No. 22, Umbulharjo, Kota

Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

ABDUL JAMIL, S.H., M.H., Advokat, berkantor di

Kantor Gemawang, RT 03/RW 44, Gg. Sepidol No. 69

A, Jalan Condrolukito (lama Jalan Monumen

Yogyakembali), Sinduadi Sleman, para Pemohon

Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding dan turut

Tergugat II/turut Terbanding II;

m e l a w a n:

Hj. BANIYAH ILYAS binti ACHMAD JADIR, bertempat

tinggal di Jalan Nitikan Baru No. 20, RT 029, RW 008,

Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.

MUKHTAR ZUHDY, S.H., M.H., 2. DANANG WAHYU

MUHAMMAD, S.H., M.Hum., 3. SINTA NOER

HUDAWATI, S.H., 4. BUDI PRATOMO, S.H., para

Advokat, berkantor di Jalan Pendidikan No. 88 (Utara

Universitas PGRI), Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah

1

Hal 1 dari 27 hal. Put. No. 686 K/AG/2012

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Intimewa Yogyakarta, Termohon Kasasi Penggugat/

Pembanding;

d a n:

1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

UMBULHARJO selaku PPAIW, berkedudukan di

Jalan Glagahsari No. 99, Yogyakarta;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kenari No. 56,

Kompleks Balaikota Timoho, Yogyakarta, para turut

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan

turut Tergugat I/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan

Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Ny. Hj. BANIYAH ILYAS (Penggugat) yang dilahirkan di

Yogyakarta pada 12 November 1935 adalah merupakan seorang anak

kandung dari pasangan suami isteri almarhum ACHMAD JADIR dengan

almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR;

Bahwa dari perkawinan almarhum ACHMAD JADIR dengan

almarhumah Ny. JAMILAH alias Ny. ACHMAD JADIR, tersebut telah lahir 6

(enam) orang anak, dimana 3 (tiga) di antaranya telah meninggal dunia,

dan 3 (tiga) orang anak lainnya masih hidup dua di antaranya adalah

Penggugat dan adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH,

yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1939 yang sejak kecil

hingga sekarang masih tinggal serumah bersama Penggugat di Jl. Nitikan

2

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Baru No. 20 RT 029, RW 008, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan

Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Bahwa adik kandung Penggugat yang bernama Ibu Rr. FATIMAH

sejak kecil telah menderita sakit jiwa (keterbelakangan mental atau

gangguan kejiwaan) sehingga tidak mampu menjalani kehidupan

sebagaimana layaknya orang normal pada umumnya dalam menjalankan

kehidupannya sendiri. Oleh karenanya, Ibu Rr. FATIMAH sejak kecil tidak

mampu bergaul dan berkomunikasi secara wajar dengan orang lain,

sehingga jarang atau bahkan tidak pernah keluar rumah, oleh karena itu

sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah;

Bahwa keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan yang

diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH ini menurut keterangan keluarganya

dialaminya sejak masih kecil kurang lebih usia 2 (dua) tahun. Keadaan

beliau yang menderita keterbelakangan mental ini diperkuat pula oleh hasil

pemeriksaan para dokter/ahli dari Poliklinik Psikiatri RSUP. DR. SARDJITO

Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan

Psikiatri No 001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang

ditandatangani oleh dr. Budi Pratiti, Sp.KJ, diterangkan sebagai berikut:

• Pada bagian Anamnesis, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:

Pada saat kurang lebih usia 2 tahun penderita sering kejang demam;

Penderita tidak pernah sekolah (tidak bisa mengikuti pelajaran);

Penderita lebih banyak diam di rumah, tidak mudah kenal dengan orang

baru, selama wawancara harus didampingi anggota keluarga yang

dianggap cocok. Tinggal dengan keluarga kakaknya. Pernah menikah,

saat ini janda;

• Pada bagian kesimpulan, Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan:

Retardasi mental pada usia lanjut;

Tidak mampu membuat keputusan;

3



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa oleh karena itu Ibu Rr. FATIMAH telah dinyatakan

mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana

dimaksudkan pada butir ke 4 (empat) tersebut di atas, maka secara hukum

Ibu Rr. FATIMAH dinyatakan sebagai orang yang “tidak cakap melakukan

perbuatan hukum” (ONBEKWAAMHEID);

Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH yang menderita

keterbelakangan mental tersebut, maka yang bersangkutan tidak mampu

mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya serta yang

bersangkutan sejak kecil diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku kakak

kandung dari Ibu Rr. FATIMAH;

Bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Rr. FATIMAH

ditakutkan/dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang lain yang

mempunyai niat tidak baik atas ketidakberdayaan dan/atau ketidak-

cakapan (keterbelakangan mental) yang diderita oleh Ibu Rr. FATIMAH;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata

sebagaimana disebutkan dalam pasal 433, sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak

atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ibu Rr.

FATIMAH berdasarkan atas surat keterangan yang dilakukan oleh RSUP

SARDJITO yang menyatakan bahwa Ibu Rr. FATIMAH mengalami

keterbelakangan mental sudah selayaknya jika Ibu Rr. FATIMAH termasuk

dalam orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan hal tersebut di dalam

hukum tergolong orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

berdasarkan atas ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yaitu “Tak cakap

membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdata, yang

menyatakan sebagai berikut:

4

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga

sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak dan mata

gelap”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini

Penggugat selaku kakak kandung dari Ibu Rr. FATIMAH, jelas-jelas

merupakan orang yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan

pengampuan atas diri Ibu Rr. FATIMAH yang mengalami keterbelakangan

mental;

Bahwa Ibu Rr. FATIMAH memiliki harta kekayaan yang berasal dari

warisan orang tuanya berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas

2.810 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318, terletak di Nitikan UH VI/98,

Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atas

nama Pemegang Hak Rr. FATIMAH, Gambar Situasi Nomor 3590/1995

dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Barat : Parit;

• Sebelah Timur : Jalan Nitikan Baru;

• Sebelah Utara : m 2475 dan m 2476;

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pers: 378;

Bahwa mengingat keadaan Ibu Rr. FATIMAH mengalami

keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas

nama dirinya, serta seluruh kepentingan dan kebutuhan hidupnya sejak

kecil ditanggung oleh kakak kandungnya (Hj. BANIYAH ILYAS), serta untuk

memberikan keamanan dan kemanfaatan terhadap harta kekayaan yang

diperoleh melalui warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut dalam

posita ke 10 tersebut di atas, maka Ny. Hj. BANIYAH ILYAS dengan

persetujuan seluruh keluarganya pada sekitar pertengahan tahun 1995

bermaksud (rasan-rasan sekaligus berkonsultasi minta saran/nasehat)

untuk mewakafkan harta kekayaan milik Ibu Rr. FATIMAH tersebut yang

secara informal maksud tersebut disampaikan secara lisan kepada Bp. H.

SUNARDI SYAHURI yang dikenal oleh keluarga Penggugat sebagai

seorang mubaligh sekaligus tokoh dan aktifis Persyarikatan

Muhammadiyah;

5



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa dengan tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya tanpa

sepengetahuan dan persetujuan Ibu Hj. BANIYAH ILYAS, Ibu Rr.

FATIMAH beserta seluruh keluarganya, proses ikrar wakaf atas sebidang

tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH sebagaimana tersebut pada

posita ke-10, ternyata telah dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo,

Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun

1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo yang secara ex oficio

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Umbulharjo-

Yogyakarta) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. NASIRUDDIN, telah

terjadi Ikrar wakaf atas sebidang tanah pekarangan milik Rr. FATIMAH luas

2.810 m2, terletak di Nitikan UH VI/98, Sertifikat Hak Milik Nomor 3318,

terletak di Nitikan UH VI/98, Kelurahan/Desa Sorosutan, Kecamatan

Umbulharjo, Yogyakarta, DIY. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut Rr.

FATIMAH bertindak sebagai WAKIF, dan bertindak sebagai NADZIR

adalah SUNARDI SYAHURI mewakili BADAN HUKUM YAYASAN PDHI

Cabang Umbulharjo (Tergugat II);

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 pihak keluarga Penggugat

mendapatkan foto copy dokumen-dokumen proses wakaf sebagaimana

dimaksud di atas dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan

Umbulharjo, dimana dokumen-dokumen tersebut terdiri dari:

1. Foto copy Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995;

2. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta Gambar

Situasi tanah Nomor 3590/1995;

3. 2 (dua) lembar proposal Komplek Dakwah Siti Rahmah;

Bahwa dokumen-dokumen tentang proses wakaf tersebut diketahui

oleh pihak keluarga Penggugat bukan dari pengurus Yayasan Siti Rahmah

dan/atau Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo, melainkan

dari salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

Dimana di dalam dokumen Akta Ikrar Wakaf tersebut terdapat beberapa

6

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kejanggalan, hal tersebut terlihat dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada

tanggal 11 September 1995 dimana dalam akta ikrar wakaf tersebut tertera

“dihadiri dan disaksikan oleh Ibu Rr. FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.

FATIMAH juga “membubuhkan cap jempol” pada Akta Ikrar Wakaf

tersebut;

Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.

FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II

tercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHI

Cabang Umbulharjo. Sepengetahuan dari pihak keluarga Penggugat,

Tergugat II adalah tokoh dan aktifis Muhammadiyah serta pihak keluarga

tidak pernah mengenal dan tidak tahu tentang Badan Hukum Yayasan

PDHI Cabang Umbulharjo, oleh karena berdasarkan kesepakatan seluruh

keluarga Penggugat dalam mewakafkan tanah tersebut adalah untuk

Persyarikatan Muhammadiyah;

Bahwa dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut maka pihak

keluarga pada tanggal 03 Juni 2007 mengadakan pertemuan yang juga

dihadiri oleh Tergugat II selaku Nadzir, PRM (Pimpinan Ranting

Muhammadiyah) Nitikan, Umbulharjo Yogyakarta dan Takmir Masjid

Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, dimana pada pertemuan tersebut

dimusyawarahkan bahwa dari pihak Penggugat beserta seluruh

keluarganya menghendaki agar peruntukan wakaf adalah untuk

Persyarikatan Muhammadiyah, bukan untuk yang lainnya, dan Tergugat II

tidak menyetujuinya dan bersikukuh pada pendiriannya, oleh karenanya

dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu atau tidak ada

kesepakatan;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan proses musyawarah pernah

dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta

pada tanggal 31 Oktober 2008, dihadiri para Pengurus PWM Yogyakarta,

Kuasa Hukum Penggugat, dan Bpk. H. Sunardi Syahuri (Tergugat II),

Pengurus PDHI Pusat, serta dihadiri juga beberapa Pengurus Pengajian Ar

Rahmah, yang pada intinya keluarga Penggugat bermaksud untuk

merubah peruntukan tanah yang sejak semula keinginan dari keluarga

7



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Penggugat adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapi

musyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak tercapai

kesepakatan;

Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf,

sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah

untuk mencapai mufakat;

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak

berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase

atau pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian posita ke 17 dan 18 tersebut di atas

dihubungkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004, maka perkara aquo telah memenuhi persyaratan

untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan (Pengadilan Agama

Yogyakarta);

Bahwa dalam rangka untuk mengesahkan/melegalkan prosedur

wakaf secara hukum serta merealisasikan niat dan kesepakatan seluruh

keluarga Ibu Rr. FATIMAH dan Penggugat dalam mewakafkan harta

kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan milik Ibu Rr. FATIMAH

sebagaimana disebutkan pada posita ke-10 tersebut di atas, maka untuk

dapat melakukan perbuatan hukum Ibu Rr. FATIMAH harus diperlukan

seorang pengampu (CURATOR) untuk mewakili atau bertindak untuk dan

atas nama dirinya. Oleh karena itu seluruh keluarga sepakat agar

Penggugat sebagai kakak kandung Ibu Rr. FATIMAH untuk menjadi

pengampunya;

Bahwa dengan kondisi Ibu Rr. FATIMAH seperti dijelaskan dalam

posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat pada tanggal 01 Maret

2009 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan

Pengampuan (Curatele) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada

tanggal 02 April 2008 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengeluarkan

8

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2009/PN.YK yang amarnya menyatakan,

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Ibu Rr. FATIMAH karena keterbelakangan

mental untuk ditaruh di bawah pengampuan;

3. Menetapkan bahwa Pemohon (Penggugat) adalah wali pengampu

dari adik kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH;

Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Yogyakarta No. 166/Pdt.P/2009/PN.YK, secara sah bertindak selaku

pengampu dari adik kandungnya yang bernama Ibu Rr. FATIMAH, oleh

karenanya Penggugat (Ny. BANIYAH) secara hukum berhak dan memiliki

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama adik

kandungnya yang bernama Rr. FATIMAH yang berada di bawah

pengampuannya;

Bahwa setelah terjadi Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada

posita ke 13 tersebut di atas, terhadap Tanah Pekarangan Wakaf tersebut

dilakukan proses balik nama atau peralihan hak melalui Badan Pertanahan

Nasional atau Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat

I), sehingga pada tanggal 29 November 1995 oleh Kantor Pertanahan

Kotamadya Yogyakarta telah dilakukan balik nama atau peralihan hak yang

sebab peralihannya didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/

tahun 1995 tertanggal 11 September 1995, dan sebagai pemegang hak

atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah No. 3318 berubah

menjadi Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo (Tergugat II);

Bahwa setelah terjadi proses wakaf dan balik nama pemegang hak

atas tanah pekarangan tersebut, di atas tanah tersebut telah berdiri suatu

bangunan permanen (gedung pertemuan) yang dikuasai dan dikelola oleh

turut Tergugat II (Jama’ah Pengajian Yayasan SITI RAHMAH);

Bahwa mengenai perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih diberlakukan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik;

9



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa pelaksanaan proses wakaf tanah milik sebagaimana

diuraikan pada posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, pada waktu

pelaksanaan proses wakaf atas sebidang tanah pekarangan yang sekarang

menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, secara hukum terikat oleh

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik. Dengan kata lain prosedur pelaksanaan proses wakaf atas

sebidang tanah tersebut tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan

pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah

tersebut;

Bahwa untuk dapat bertindak sebagai WAKIF (pihak yang

mewakafkan) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 harus memenuhi persyaratan tertentu:

“Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah

dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan

dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimaan

dimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telah

terjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut

mengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor

W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh

Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo

yang secara ex oficio sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta), tercatat sebagai WAKIF adalah Ibu

Rr. FATIMAH, dan pada Akta tersebut terdapat cap jempol tangan dan

bermaterai diatasnamakan Rr. FATIMAH. Padahal telah diketahui bahwa

Ibu Rr. FATIMAH mengalami gangguan/keterbelakangan mental sejak

kecil, sehingga secara hukum termasuk orang yang tidak cakap melakukan

perbuatan hukum, hal tersebut telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan

para dokter/ahli dari poliklinik Psikiatri RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta

sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri No.

10

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


001/02/Psi/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr.

Budi Pratiti, SP.KJ dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Penetapan

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 166/Pdt.P/ 2009/PN.YK tanggal 02

April 2009. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,

maka dapat diketahui bahwa Ibu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhi

persyaratan sebagai seorang WAKIF. Dengan demikian secara hukum

Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 yang dibuat oleh Kepala



Yogyakarta, pada tanggal 11 September 1995 adalah tidak sah, sehingga

segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun

yang mendasarkan pada Akta tersebut secara mutatis mutandis

merupakan peristiwa dan atau tindakan hukum yang tidak sah juga;

Bahwa selain kejanggalan mengenai Wakif yang berakibat tidak sah

terhadap Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diuraikan dalam posita ke 15 dan

16 tersebut di atas, ternyata mengenai Nadzir dalam wakaf sebagaimana

dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut juga terdapat kejanggalan yang

sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebut mengalami cacat

hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun

1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat oleh Tergugat I (Kepala



Yogyakarta), tercatat sebagai Nadzir adalah Sunardi Syahuri mewakili

Badan Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo dengan jabatan sebagai

Ketua (Tergugat II). Padahal sebagaimana diketahui bahwa pada waktu itu

belum pernah ada atau belum pernah terbentuk Badan Hukum Yayasan

PDHI Cabang Umbulharjo, selain itu dalam kepengurusan PDHI

(Persaudaraan Djama’ah Hadji Indonesia), Sunardi Syahuri tercatat

sebagai Ketua I Pimpinan Pusat PDHI, sehingga sangat janggal apabila

dalam wakaf tersebut bertindak sebagai Ketua Badan Hukum Yayasan

PDHI Cabang Umbulharjo (sebagai Nadzir). Oleh karena itu apabila

11



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan: “Mempunyai perwakilan

di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan”. Dengan demikian

karena Nadzir dalam wakaf tersebut fiktif, maka wakaf tersebut tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2

huruf b Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut. Oleh

karenanya Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11

September 1995 secara hukum adalah tidak sah;

Bahwa selain kejanggalan-kejanggalan dalam proses wakaf tersebut

di atas, ternyata Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Umbulharjo/ PPAIW Kecamatan Umbulharjo) dalam melakukan

tugasnya selaku Pejabat yang bertugas menangani proses wakaf telah

bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena dalam prosedur

perwakafan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah

(PP) No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam jo.

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dan Ketentuan yang lebih

operasional lagi terdapat dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam No.Kep/

D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan

Tentang Perwakafan Tanah Milik salah satu syaratnya yaitu “Wakif harus

datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama

Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan Ikrar Wakaf”. Dan dalam

pelaksanaan wakaf tersebut ternyata pada waktu ikrar wakaf tersebut

dilaksanakan Ibu Rr. FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri

(Tergugat II) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW Kecamatan

Umbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggar

ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukum

ikrar wakaf tersebut tidak sah;

Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H. Nasiruddin (sebagai

PPAIW atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995) dalam

suatu rapat dan/atau klarifikasi untuk membahas masalah wakaf a quo

yang bertempat di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009, pada proses pembuatan Akta Ikrar

12

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 pada hari Senin tanggal 11

September 1995 tersebut, Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat II selaku

Nadzir tidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Ibu Rr. FATIMAH

selaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat itu

hanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr. FATIMAH

yang hadir sebagai Wakif dan bersikap layaknya orang normal sehat

jasmani dan rohani akan tetapi tidak bisa membaca dan menulis, sehingga

hanya membubuhkan cap jempolnya dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut.

Padahal sebagaimana diketahui, sebenarnya tidaklah mungkin Ibu Rr.

FATIMAH hadir, karena yang bersangkutan sejak kecil jarang keluar rumah

dan untuk berkomunikasi dengan orang lain sajapun sangat sulit, bahkan

untuk bertemu atau bertatap muka dengan orang saja Ibu Rr. FATIMAH

mengalami ketakutan, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan

mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan;

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan hukum yang termuat dalam

Pasal 433 KUHPerdata, yang menyebutkan: “Setiap orang dewasa yang

selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus

ditaruh di bawah pengampuan”. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa

proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas adalah cacat hukum, dengan

demikian secara hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa oleh karena proses wakaf atas sebidang tanah milik Ibu Rr.

FATIMAH sebagaimana diuraikan di atas tidak sah atau batal maka proses

peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah pekarangan milik Ibu

Rr. FATIMAH sebagaimana disebutkan dalam posita ke-10, 13 dan ke-22

tersebut di atas itu didasarkan pada Akta Wakaf yang tidak sah tersebut,

secara hukum juga harus dinyatakan tidak sah atau batal;

Bahwa oleh karena proses wakaf sebagaimana dimaksud di atas

adalah cacat hukum, dan secara hukum seharusnyalah dinyatakan batal

atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum

apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar Akta Ikrar

Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/

13



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-

Yogyakarta, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah atau batal

menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta seluruh

benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat di atas

tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh Yayasan

Siti Rahmah juga tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya harus

dikosongkan dan selanjutnya harus diserahkan atau dikembalikan kepada

Pemegang Hak Milik sah atas tanah tersebut yaitu Ibu Rr. FATIMAH yang

dalam hal ini melalui Penggugat sebagai pengampunya (curator);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai

berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun

1995 tertanggal 11 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo/Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) Kecamatan Umbulharjo-Yogyakarta (Tergugat I)

dinyatakan tidak sah atau batal;

3. Menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan Sertifikat

Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH kepada Badan

Hukum Yayasan PDHI Cabang Umbulharjo yang sebab

perubahannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/

tahun 1995 yang dibuat atau dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan

Kotamadya Yogyakarta (turut Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan

atau dinyatakan batal;

4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pendirian bangunan di atas

sebidang tanah (sebagaimana disebutkan pada posita kw 10) dalam

gugatan ini yang dilakukan oleh turut Tergugat II atas seijin Tergugat

II adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya

harus dinyatakan tidak sah;

14

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk

mengosongkan seluruh bangunan dan harta benda yang melekat di

atas tanah pekarangan sebagaimana diebutkan dalam Sertifikat Hak

Milik No. 3318 atas nama Ibu Rr. FATIMAH dan selanjutnya untuk

mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada

Penggugat;

6. Menghukum kepada Tergugat II dan turut Tergugat II untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat II

mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara

pembatalan Akta Ikrar Wakaf karena Akta Ikrar Wakaf adalah produk dari

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sehingga Akta yang

dikeluarkannya adalah sebuah putusan Tata Usaha Negara sehingga

peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan membatalkan AKTA

IKRAR WAKAF adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami

ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dan jelas ditegaskan, bahwa

perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara

antara orang-orang yang beragama Islam. Sementara dalam perkara a quo

antara Penggugat sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal ini

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tentu saja bukan

termasuk kategori manusia yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya

Tergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49 tersebut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

bergama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

15



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. Waris;

c. Wasiyat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Shadaqah. Dan;

h. Ekonomi Syari'ah;

Bahwa Tergugat II sengaja mencetak tebal dan memberi garis

bahwa bagian dari pasal tersebut untuk menunjukkan bahwa yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama adalah sengketa wakaf yang menyangkut

orang dengan orang, sedangkan yang menyangkut orang dengan Pejabat

Negara adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama namun merupakan

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat telah salah dan kurang tepat dalam memahami

ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 (yang

telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf). Dalam ketentuan tersebut harus dipahami bahwa perselisihan

yang masuk kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan yang

menyangkut persoalan perwakafan tanah dan disesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk

memahami ketentuan ini harus dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan

pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan hal

ini sudah Tergugat II jelaskan secara gamblang dalam dalil 3 di atas;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam

menyebutkan para pihak. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam

menyebutkan pihak turut Tergugat II. Dalam gugatannya Penggugat

berganti-ganti dalam menyebutkan pihak turut Tergugat II, kadang disebut

Pengurus Yayasan Siti Rahmah, namun kadang disebut juga dengan

Pengurus Pengajian Ar Rahmah;

16

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada

Pengadilan Agama Yogyakarta agar menolak gugatan Penggugat atau

setidak-tidak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama

Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 322/Pdt.G/2009/

PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal

1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,- (satu juta

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan No. 19/Pdt.G/ 2011/

PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban

1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

• Menerima permohonan banding Pembanding;

• Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 02

Maret 2011, Nomor 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan ikrar wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas

tanah pekarangan di Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan,

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta luas 2.810 m2 yang

terletak di Nitikan tersebut dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan : Parit;

- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Nitikan Baru;

- Sebelah Utara berbatas dengan : m 2475 dan m 2476;

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Berbatasan dengan Pers:

378;

17



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dan untuk selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut

hukum (ikrar oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf

keluarga yang bersangkutan;

3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/90/K-13/tahun 1995

tanggal 11 September 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum dan

oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3318 beserta

gambar situasi tanah Nomor 3590/1995, juga tidak mempunyai

kekuatan hukum;

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang yang mendapat hak

dari padanya untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada

Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan

siapapun;

5. Menghukum para turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat

pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.971.000,00 (satu

Juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluih ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 29 September 2011,

kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

September 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

30 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk jo. No. 0322/Pdt.G/2009/PA.Yk yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut

kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 13

Oktober 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang

pada tanggal 27 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Tergugat II/Terbanding dan turut Tergugat II/turut Terbanding II, diajukan

18

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Yogyakarta pada tanggal 9 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para

Pemohon Kasasi/Tergugat II dan turut Tergugat II dalam memori kasasinya

tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah

menerapkan hukum, karena:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ternyata ada yang

bertentangan satu dengan lain. Hal ini bisa dilihat antara lain diktum

kedua dan ketiga, dimana diktum kedua, dua baris terahir dalam

halaman 18 dinyatakan: “Ikrar wakaf diulang menurut hukum (ikrar

oleh wali pengampu) sesuai dengan niat wakaf keluarga”.

Sedangkan diktum ketiga dua baris dari bawah dalam halaman 19

dinyatakan: “juga tidak mempunyai kekuatan hukum..”. Hal ini

bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta yang tidak menyebutkan bentuk

manipulasi yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I

dan II. Sebab keterangan saksi Anton Sudarmaji yang merupakan

anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa

wakaf yang diinginkan oleh Rr Fatimah adalah untuk Yayasan

Arrahmah yang merupakan organisasi di bawah PDHI Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan keterangan

Anton Sudarmaji yang tidak dikutip oleh Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta, mengatakan bahwa Rr. Fatimah tipe orang pendiam

yang tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dicocoki,

menurut Anton Sudarmadi Rr. Fatimah di rumah sering

berkominikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi Anton).

19



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melakukan

kesalahan, maka itu putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut

haruslah dibatalkan;

b. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta pada diktum 2 dan 3, karena telah didasarkan

hukum serta pertimbangan yang tidak benar (vide putusan halam 6

sampai dengan 11) dan tidak sesuai dengan bukti yang diajukan

oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta hanya mengambil pertimbangan yang

menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat. Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta telah menyembunyikan keterangan saksi yang

dianggap merugikan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini terbukti

dalam pertimbangannya halaman 10 s/d 12. Kenyataannya kalau

dinyatakan bahwa Pewakif (Rr. Fatimah) orang yang tidak normal

dan tidak mampu baca adalah salah, sebab keterangan saksi yang

diajukan oleh Penggugat/Pembanding asal (baik saksi Abdul Rahim,

Abdul Syukur dan Anton Sudarmaji/anak kandung Termohon

Kasasi/Penggugat adalah Pewakif (Rr. Fatimah) pernah menikah.

Bagaimana mungkin orang yang menikah dikatakan cacat. hanya

mengambil sebagian keterangan saksi saja (Vide keterangan saksi

dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dari halaman 48

sampai dengan 57);

c. Bahwa para Pemhon Kasasi/para Tergugat tidak sependapat

dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, karena

didasarkan hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide

putusan halaman halaman 15 sampai dengan 16). Letak

ketidakbenaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah:

c.1. Sangat salah kalau Sunardi Syahuri (Pemohon Kasasi II/

Tergugat II) tidak hadir dalam proses ikrar wakaf, sebab saksi

H. Marwan DS bin Jalaluddin (di halaman 15 s/d 16) dalam

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan saksi Suratman

bin Pawiro Djasmo (putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

20

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


halaman 54 s/d 56). Apabila menurut keterangan para saksi

yang juga dikutip dalam putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta pada halaman 67 s/d 71, jelas nampak kesalahan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut dalam membuat

pertimbangannya. Baik Rr. Fatimah selaku wakif dan Sunardi

Syahuri (selaku nadzir) datang sendiri dan bahkan Rr. Fatimah

datang tidak hanya sendirian. Atas dasar keterangan saksi-

saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

dan Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan

Agama Yogyakarta;

c.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pendapat proses

terjadinya wakaf adalah tidak sah, Rr. Fatimah (selaku wakif)

tidak cakap hukum tidak ada alasan yang jelas, bahkan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tidak atas dasar

hukum yang benar. Sebab apabila dilihat bukti surat

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 April

2009 yang dijadikan rujukan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta halaman 12 dapat membatalkan perbuatan

hukum yang sudah dilakukan sejak 15 (lima belas) tahun yang

lalu. Seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

melihat, kenapa surat penetapan Pengadilan Negeri

Yogyakarta baru keluar tahun 2009 sedangkan perbuatan

hukum tahun 1995. Harusnya Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta menilai ada apa di balik surat Penetapan

Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang perwalian tersebut? Hal

ini tidak pernah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta. Pertimbangan Rr. Fatimah sebagai wakif

tidak cakap, dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta salah dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang

21



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


benar. Hal ini dapat dilihat (vide putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta dari hamalan 11 s/d 12) adalah

bertentangan dengan penjelasan saksi-saksi yang diajukan

baik oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun bukti dan saksi

yang diajukan oleh turut Tergugat II;

Kesalahan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta itu sangat

kelihatan manakalah didasarkan atas pertimbangan judex facti

tingkat pertama (mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

pada halaman 48 s/d 64). Atas dasar keterangan saksi-saksi

yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

tersebut pantas apabila Mahkamah Agung RI membatalkan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah

Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

d. Bahwa kami pemohonan kasasi tidak sependapat dengan putusan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan Bahwa

kalau wakaf yang dilakukan oleh Rr. Fatimah tidak sesuai dengan

asas-asas hukum dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan

ikrar wakaf harus dibatalkan. Pendapat tersebut didasarkan atas

hukum serta pertimbangan hukum yang tidak benar (vide putusan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta halaman 15 s/d 16), sehingga

Pemohon Kasasi menolak pendapat tersebut. Untuk menguatkan

penolakan tersebut kami tunjukkan kesalahan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya. Adapun

kesalahan tersebut adalah:

d.1. Sangat tidak benar kalau Sunardi Syahuri (Pemohon kasasi II/

Tergugat II) selaku nadzir tidak ikut dalam proses Ikrar Wakaf.

Hal ini jelas disampaikan oleh saksi SURATMAN bin PAWIRO

DJASMO, menerangkan di bawah sumpah bahwa baik Rr.

Fatimah (wakif) maupun Sunardi Syahuri (nadzir) datang dalam

prosesi ikrar wakaf tersebut, bahkan Rr. Fatimah didampingi

oleh keluarga yang lain (vide putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta halaman 70 s/d 71). Atas dasar keterangan saksi-

22

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama




Agama Yogyakarta;

d.2. Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikan

persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex facti

sebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan pada

dasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yang

mengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi Anton

Sudarmaji bin Muh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/

Penggugat) bahwa yang diberi wakaf adalah kelompok

pengajian kakak saksi dan Bu Nur yaitu pengajian Arrahmah

(vide putusan Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57).

Keterangan saksi Anton ini singkron dengan saksi yang lain Ny.

Suhanah binti Mursidi dan Sri Muryadi binti Wargo Pangakso.

Dari keterangan saksi ini jelas tidak ada penyimpangan dari

niat wakif tentang peruntukan dan tujuan wakaf itu kepada

siapa. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas

apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung

RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

d.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbang-

kan Rr. Fatimah dianggap orang yang tidak mampu berbuat

hukum karena dianggap keterbelakangan, adalah

pertimbangan yang keliru dan didasarkan pada dasar hukum

yang salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Anton

Sudarmaji bin Moh. Ilyas (anak kandung Termohon Kasasi/

Penggugat) bahwa kondisi fisik bu Rr. Fatimah biasa-biasa

saja, untuk komunikasi hanya dilakukan dengan orang yang ia

cocoki, terhadap orang yang tidak cocok ia tidak mau

23



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


berkomunikasi, dia kalau makan mengambil sendiri makan

yang disiapkan pembantu di meja makan (vide putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta halaman 57). Saksi Anton

Sudarmaji adalah keponakan Rr. Fatimah yang mengerti setiap

harinya dibanding keterangan saksi yang hanya tahu pada

masa kecil dan baru ketemu lagi sudah 40 tahunan lalu

menjelaskan masa kecil. Apakah masa kecil seseorang yang

tidak naik kelas, atau bodoh dianggap sebagai idiot. Sangat

sumir dan prematur pendapat tersebut. Sebab dalam perjalan

hidupnya Rr. Fatimah sempat berumah tangga dan suaminya

meninggal bukan bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa rumah

tangga bu Rr. Fatimah adalah wajar dan tidak ada masalah,

kalau bu Rr. Fatimah dikatakan idiot tentu suaminya pasti akan

menceraikan. Atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikutip

dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut pantas

apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung

RI menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta,

karena didasarkan pada dasar hukum yang salah;

d.4. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam

menilai bahwa PDHI tidak mempunyai cabang di Umbulharjo

adalah telah keliru dan didasarkan pada dasar hukum yang

salah. Sebab berdasarkan keterangan saksi Ny. Suhanah binti

H. Mursidi, Sri Muryadi binti Wargo Pangakso, Zamzuri Umar

bin Umar Djonet, Anton Sudarmanji, Yayasan Siti Rahmah/

Arrahmah adalah milik PDHI dan PDHI Yogyakarta sudah

mempunyai banyak cabang di tingkat kecamatan atau

kabupaten. Di kota saja ada PDHI Cab. Kota Gede,

Umbulharjo, di Gunung Kidul, di Bantul dan Kulonprogo.

Keterangan saksi ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara

organisasi PDHI sudah memiliki cabang termasuk di

Kecamatan Umbulharjo. Jadi sangat salah Pengadilan Tinggi

24

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Agama Yogyakarta (vide putusan Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta halaman 16) Yayasan PDHI tidak mempunyai

perwakilan di kecamatan Umbulharjo. Atas dasar keterangan

saksi-saksi yang dikutip dalam Putusan Pengadilan Agama




Agama Yogyakarta;

e. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas kami (para Pemohon Kasasi/

para Tergugat) tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa membatalkan Ikrar

Wakaf yang diucapkan oleh Rr. Fatimah atas tanah pekarangan di

Nitikan UH VI/98 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta dan menyatakan akta ikrar wakaf tidak mempunyai

kekuatan hukum adalah karena ternyata kesimpulan tersebut telah

didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, pantas

apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung RI menguatkan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta lalai memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku, karena:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah keliru dan

didasarkan pada dasar hukum salah dalam menilai perwakilan legal

standing dari Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi. Sebab

salah satu dari penerima kuasa yaitu MUHTAR ZUHDY, S.H.,

adalah tidak memenuhi syarat sebagai advokat karena tidak

bersumpah di hadapan pejabat yang berwenang sebagai advokat.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut jelas menyalai

ketentuan hukum acara. Kalau pertimbangan Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta mendasarkan bahwa surat kuasa tercantum baik

25



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sendiri-sendir atau bersama-sama dalam beracara. Sebab yang

namanya surat kuasa harus memenuhi syarat baik formal maupun

material, kalau surat kuasa banding itu diberikan kepada beberapa

orang dimana salah satu tidak memenuhi syarat kuasa maka kuasa

etersebut adalah cacat, kalau kuasa tersebut adalah cacat maka

menjadi tidak berlaku sehingga menjadi gugur semuanya.

Pertimbangan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum yang benar

karena hakim lalai tidak menerapkan hukum yang benar. Akibat

kelalaian tersebut menurut bukunya Sudikno Mertokusumo

menyebabkan batalnya putusan tersebut (vide Hukum Acara

Perdata Indonesia, Ctk. 05, tahun 2010, hlm 330);

b. Bahwa oleh karena pengajuan banding itu dilakukan atas dasar

surat kuasa yang batal seharusnya Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta tidak menerima permohonan banding dari Pemohon

banding/Penggugat asal, hal ini bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku dan Yurisprudensi. Sebab manakala surat

kuasa itu cacat segala perbuatan hukum menjadi catat, apakah

sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta salah dalam mempertimbangkan pokok

masalah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Pertama, bahwa Termohon Kasasi mempersalahkan pribadi

Pewakaf yang keterbelakangan mental (hasil pemeriksaan Rumah

Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2009). Pewakaf

lahir tahun 1939, berarti pemeriksaan pada usia 70 tahun, maka hal

yang tidak mustahil pada usia tersebut yang bersangkutan sudah

agak pikun dan sebaliknya menurut kesaksian anak kandung

Termohon Kasasi (Anton Sudarmadi), bahwa Rr. Fatimah di rumah

sering berkomunikasi dengan orang yang disukai (termasuk saksi

26

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Anton Sudarmadi), hal ini sama sekali tidak dianalisa oleh

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

• Kedua, bahwa Pewakaf pernah menikah, tidak dijelaskan nikah

pada tahun berapa dan apakah pewakafan pada tahun 1995

tersebut pada saat Pewakaf masih ada suami, setelah menjanda

atau sebelum menikah juga tidak dijelaskan;

• Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Akta Ikrar

Wakaf harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum; Bila alasannya

Pewakaf adalah seorang yang tidak cakap bertindak, hal ini

bertentangan dengan uraian pertama di atas, bila alasannya Nadzir

salah dalam pengelolaannya, maka tidak ada alasan untuk

membatalkan wakaf, tetapi Nadzirnyalah yang digugat;

• Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan

hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/

Penggugat error in persona. Bila ada pemalsuan atau rekayasa,

maka menjadi wilayah bidang “Hukum Pidana” tentang pemalsuan

atau penipuan;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri

perkara ini dengan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Agama

Yogyakarta sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARDI SYAHURI dan kawan

dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

No. 19/Pdt.G/ 2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan

tanggal 23 Sya’ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan

Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M.

bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H. serta Mahkamah

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana

yang akan disebutkan di bawah ini;

27



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak

yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun

2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

SUNARDI SYAHURI, 2. PENGURUS YAYASAN SITI RAHMAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/

Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23

Sya’ban 1432 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan

dengan tanggal 27 Rabi’ul Awal 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh Prof. Dr. H. ABDUL

MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN,

M.Hum. dan Prof. Dr. H. RIFYAL KA’BAH, M.A., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

28

28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Drs. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti, dengan

tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota; Ketua;

ttd/.

ttd/. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

td/.

Prof. Dr. H. RIFYAL KA’BAH, M.A.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti;

1. Meterai ……………….. Rp 6.000,- ttd/.

2. Redaksi ……………….. Rp 5.000,- Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi … Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

29



status pembatalan akta ikrar wakaf akibat...

Documents