standar pelayanan penerbitan sertifikat hak atas tanah

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

sumber http://www.garasi.in

Penerbitan Sertifikat Hak Atas TanahSertipikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum TerdaftarMekanisme Pendaftaran Pertama KaliDasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan

2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan

5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:

a. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus

b. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.

6. Akta Ikrar Wakaf

7. Surat Pengesahan Nadzir

8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).

2. 120 hari

3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam.

Pendaftaran Pertama Kali Konversi SistematikDasar Hukum:






Persyaratan:

1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

g. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA.

4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat.

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Biaya dan Waktu

1. Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik)

2. Waktu: 90 hari/100 bidang.


Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan

2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

a. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau

c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

g. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

j. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau

l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.

5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas

6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan

7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)

Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha: 1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah 7.5 cm, atau

3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau

4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau pagar besi / beton / kayu.

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000 / bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk sporadik).

2. 120 hari


Tanah Terdaftar

Penggabungan Sertipikat

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatab:

a. Jika semua Sertipikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak diperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah yang akan digabung tidak ada perubahan fisik)

b. Jika salah satu atau semua Sertipikat yang digabung masih menggunakan Gambar Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran

c. Jika SU pada salah satu atau semua Sertipikat tidak memenuhi syarat teknis atau ada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,- untuk setiap Hak Atas Tanah hasil pengabungan.

2. Waktu: 7 hari kerja = 1 bidang diluar waktu Pengukuran.


Keterangan:

Catatan: Untuk menghapus catatan dalam sertipikat tentang ijin pejabat yang berwenang diperlukan SE KBPN.

Pemisahan

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).

3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan).

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan.



Keterangan:


Pemecahan Sertipikat

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).


4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan).

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemecahan yang diterbitkan.



Keterangan:


Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997


6. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat Permohonan perubahan hak

2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup

3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)

2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)

4. Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)

5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan

6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)

7. Bukti pelunasan BPHTB

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,- / sertipikat

2. Waktu: 3 hari kerja

3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam

Keterangan:

*) dilegalisir oleh pejabat berwenang

Catatan:

1. Untuk perubahan HM menjadi HGB atau HP, pemohon tidak dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara

2. Untuk perubahan HGB menjadi HP, pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada negara untuk memperoleh HGB ybs.

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko

Dasar Hukum:




4. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997



Persyaratan:


2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai cukup

3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)

2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan *)

4. Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)

5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan


7. Bukti pelunasan BPHTB

Biaya dan Waktu

1. Rp. 50.000,-



Keterangan:


Catatan:

1. Untuk perubahan HM menjadi HGB atau HP, pemohon tidak dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan kepada negara

2. Untuk perubahan HGB menjadi HP, pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar kepada negara untuk memperoleh HGB ybs.

Pemberian Informasi surat Ukur dikenakan Biaya Rp.25.000,- meliputi kegiatan:

1. Surat Ukur untuk sertipikat pengganti karena (Rusak,Hillang,ganti blanko dan sertipikat yang tidak di serahkan karena ekskusi lelang serta penggantian sertipikat berdasarkan Keputusan Pengadilan

2. Salinan Surat Ukur untuk keperluan permohonan perubahan hak,perpajangan dan pembaharuan hak atas tanah.

3. Permohonan informasi tentang satu bidang tanah berupa fotocopy surat ukur sesuai dengan DI 207pada PMNA/KBPN Nomor 3/1997.

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko

Dasar Hukum:




4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997





Persyaratan:


2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)


4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)


7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,-



Keterangan:


Catatan :

1. Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2. Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko

Dasar Hukum:









Persyaratan:


2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)


4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih dari 400 m2 untuk luar perkotaan

5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)


7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Biaya dan Waktu

1. Rp. 50.000,-



Keterangan:


Catatan :

1. Persyaratan no. 2 tidak diperlukan KK (NIK sudah tercantum dalam KTP)

2. Persyaratan no. 3 Surat kuasa bermeterai cukup

3. 10 hari adalah jangka waktu maksimal

Pemberian Informasi surat Ukur di kenakan Biaya Rp.25000 meliputi kegiatan:




Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Dasar Hukum:

1. Undang-undang No 5 Tahun 1960

2. Undang-undang No 16 Tahun 1986

3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun





8. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)

Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun

2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)

3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli

4. Ijin layak huni

5. Advis Planinng

6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya *)

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000 / Sarusun (diluar biaya pengukuran)

2. Waktu: 10 hari kerja.


Keterangan:

*) Akta Pemisahan dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Bupati/ Walikota)

Catatan :

1. Bahwa Kantor Pertanahan menjadii Sekretariat kegiatan pengesahan akta pemisahan dan pertelaan

2. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan sistem perhitungan nilai perbandingan proposional dan pembuatan gambar dan uraian pertelaan khususnya dalam menentukan hak perseorangan dan hak bersama atas tanah, bagian dan benda bersama

3. Gambar dan uraian pertelaan dengan nilai perbandingan proposional dilampirkan pada akta pemisahan yang dibuat dan ditandatangani pemohon untuk disahkan oleh Bupati/Walikota (Khusus DKI oleh Gubernur)

4. Kegiatan no 1 dan 3 dibuat alur kegiatan pengesahan akta pertelaan

5. Pemberian Informasi surat Ukur di kenakan Biaya Rp.25000 meliputi Kegiatan:




6. 35 hari adalah jangka waktu maksimal


Sertipikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar

Dasar Hukum:


2. UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.



Persyaratan:

1. Surat Permohonan.

2. Akta Ikrar Wakaf.

3. Sertipikat Hak Milik asli.

4. Surat Pengesahan Nadzir.

5. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

6. Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

7. Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

Biaya dan Waktu

1. Rp. 0,-

2. Waktu: maksimal 20 hari kerja.


Pemeliharaan Data Pendaftaran TanahPeralihan Hak

Peralihan Hak - Jual Beli

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996




7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan

b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *).

2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS

3. Akta Jual Beli dari PPAT

4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

5. Bukti pelunasan : **)

a. BPHTB;

b. PPh Final.


7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;

Biaya dan Waktu

1. Biaya: Rp. 25.000,- / Sertipikat

2. Waktu: Paling lama 5 (lima) hari.

Keterangan:

1. *) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

2. **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

Peralihan Hak - Pewarisan

Dasar Hukum:


2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.





Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan

b. Kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang bersangkutan).

2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.

3. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Fotocopy identitas diri dan KK dari para ahli waris dan penerima kuasa yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.


6. Bukti pelunasan BPHTB, jika terkena/obyek BPHTB

Biaya dan Waktu



Keterangan:

Peralihan Hak - Hibah

Dasar Hukum:








Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan



3. Akta Hibah dari PPAT



a. BPHTB;

b. PPh Final.



Biaya dan Waktu



Keterangan:



Peralihan Hak - Tukar-menukar

Dasar Hukum:








Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan



3. Akta Tukar Menukar dari PPAT



a. BPHTB;

b. PPh Final.



8. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *).





a. BPHTB;

b. PPh Final.



Biaya dan Waktu



Keterangan:



Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama

Dasar Hukum:








Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan



3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT



a. BPHTB;

b. PPh Final.



Biaya dan Waktu



Keterangan:



Peralihan Hak - Pemasukan Ke Dalam Perusahaan

Dasar Hukum:


2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.





Persyaratan:

1. Surat Pengantar dari PPAT.


3. Sertipikat Asli.

4. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan.

5. Akta Pendirian perusahaan/ Badan Hukum yang disahkan Departemen Kehakiman

6. Identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang). KTP asli diperlihatkan untuk semua kegiatan.

7. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

8. Bukti pelunasan SSB BPHTB.

9. Bukti pelunasan SSP Pph Final (untuk Pph apabila hibah vertikal tidak diperlukan).

10. SPPT PBB tahun berjalan

11. Ijin Pemindahan Hak, jika:

a. Pemindahan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;

b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara.

12. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan:

a. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c. Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 12a dan 12b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform

d. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 12a dan 12b tidak benar

Biaya dan Waktu




Keterangan:

Penggabungan-Peleburan Perseroan-Koperasi-Merger

Dasar Hukum:







Persyaratan:

1. Surat Pengantar dari PPAT.


3. Sertipikat Asli.

4. Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum yang disahkan Departemen Kehakiman.

5. AD ART Perusahaan masing-masing yang disahkan pejabat berwenang.

6. AD ART Perusahaan hasil penggabungan / peleburan yang disahkan pejabat berwenang.

7. Akta Penggabungan/Peleburan.

8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/ peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi.

9. Identitas pemohon mewakili perusahaan.

10. Identitas diri penerima kuasa jika menggunakan kuasa (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang).

11. Bukti pelunasan SSB BPHTB.

12. Bukti pelunasan SSP Pph Final.

13. SPPT PBB tahun berjalan

14. Ijin Pemindahan Hak, jika:

a. Pemindahan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;

b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara.

15. Surat Pernyataan calon penerima hak, yang menyatakan:

a. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c. Bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform

d. Bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada 15a dan 15b tidak benar

Biaya dan Waktu




Pemindahan Hak - Lelang

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 20003. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19974. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19975. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20026. Surat Edaran kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 tanggal 31 Juli 2004Persyaratan:


2. Kutipan risalah lelang.

3. Sertipikat Asli.

4. Apabila Sertipikat asli tidak diserahkan, harus ada keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat dimaksud, yaitu:

a. Untuk Lelang non eksekusi:Diproses sertipikat pengganti sebagaimana sertipikat hilang. Pengumuman satu kali selama satu bulan di media cetak (lihat kegiatan Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang)

b. Untuk lelang eksekusi:Diterbitkan stp pengganti dengan nomor hak baru, nomor hak lama dimatikan; Hal penerbitan sertipikat pengganti tersebut diumumkan di media massa dengan biaya pemohon.

5. Identitas diri pemenang lelang dan atau kuasanya (foto copy):

a. Perorangan: KTP dan KK yang masih berlaku (dilegalisir oleh pejabat berwenang).

b. Badan Hukum: Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (dilegalisir oleh pejabat berwenang).


7. Bukti pelunasan harga pembelian.

8. Bukti SSB BPHTB.

9. Bukti pelunasan SSP Pph Final/Catatan hasil lelang.

10. Sertipikat Hak Tanggungan (jika dibebani Hak Tanggungan).

11. Surat pernyataan kreditor melepaskan Hak Tanggungan untuk jumlah yang melebihi hasil lelang.

12. Risalah Lelang harus memuat keterangan Roya atau pengangkatan sita.

Biaya dan Waktu




Keterangan:

*) dilegalisir oleh pejabat berwenang. KTP asli diperlihatkan untuk semua kegiatan

**)1. Untuk Lelang non eksekusi: Diproses sertipikat pengganti sebagaimana sertipikat hilang. Pengumuman satu kali selama satu bulan di media cetak (lihat kegiatan Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang)2. Untuk lelang eksekusi:

a. Diterbitkan stp pengganti dgn nomor hak baru, nomor hak lama dimatikanb. Hal penerbitan stp pengganti tsb diumumkan di media massa dengan biaya pemohon 1 (satu) hari kerja = 8 jamGanti Nama

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Surat:

a. Permohonan



3. Sertipikat hak atas tanah


5. Identitas yang lama sesuai data di sertipikat

6. Untuk badan hukum dibuktikan akta yang memuat adanya perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

7. Untuk Perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan pengadilan

8. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat

9. Foto copy keputusan Pejabat yang berwenang untuk instansi pemerintah

Biaya dan Waktu


2. Waktu: Paling lama 7 (tujuh) hari.

Keterangan:

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

+

Ralat Nama

Dasar Hukum:






Persyaratan:



3. Untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

4. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.

5. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat (dicantumkan Pemuka adat yang diketahui Kepala desa/ Lurah dan Camat untuk daerah-daerah tertentu).

6. Identitas yang lama sesuai data di Sertipikat.

7. Keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan (karena perubahan nama Instansi).

Biaya dan Waktu




Keterangan:

Merger

Dasar Hukum:






Persyaratan:


2. Sertipikat Hak Atas Tanah.

3. Sertipikat Hak Tanggungan.

4. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa:

a. Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau

b. Akta subrogasi, atau

c. Bukti pewarisan untuk kreditor perorangan

5. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku untuk pewarisan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).


Biaya dan Waktu

1. Biaya: Rp. 25.000,-

2. Waktu: 7 hari kerja sesuai UU 4/1996 Pasal 16 ayat 4 (adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya itu, yaitu tanggal hari ke tujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap).


Keterangan:

Catatan:

1. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-

2. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan

3. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Tanggungan yang dialihkan

4. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Tanggungan dan dikalikan dengan banyak obyek Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan.

Penetapan atau Putusan Pengadilan

Dasar Hukum:







Persyaratan:


2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Salinan Berita Acara Eksekusi.

4. Identitas diri pemenang perkara (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang).

5. Sertipikat HAT asli (jika ada).

6. Bukti SSB BPHTB.

Biaya dan Waktu




Keterangan:

Catatan: terjadi perbedaan pendapat mengenai dikenakan/tidak dikenakan BPHTB.

Pencatatan Hak

Hak Tanggungan

Dasar Hukum:







Persyaratan:

1. Surat:

1. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (Kreditur);

2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).


3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

4. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan.

5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitrur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

Biaya dan Waktu

1. Biaya: Rp. 25.000,-

2. Waktu: Hari ke 7 (tujuh).

Keterangan:


Catatan:untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.

Pencatatan Sita

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Surat permohonan dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi, Kantor Lelang.

2. Berita Acara Sita dari Pengadilan Negeri (Perlu kejelasan no.Hak dan alamat obyek sita).

3. Salinan resmi dari penetapan pengadilan.

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000 / Sertipikat

2. Waktu: 8 jam.


Keterangan:

1. Pencatatan sita jaminan langsung dilakukan pada Buku Tanah atau daftar lainnya oleh petugas yang ditunjuk (mencantumkan jam penerimaan).

2. Bagi tanah-tanah yang belum terdaftar, pencatatan sita jaminan ditolak dengan surat resmi.Pelayanan pencatatan sita jaminan / pemblokiran, kecuali yang dimohon oleh instansi / lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya

Catatan:

1. Permohonan pencatatan sita hanya dapat diterima apabila tanah yang dimaksud sudah terdaftar.

2. Penyitaan yang dimohon oleh instansi penyidik berakhir apabila sita telah diangkat.

3. Untuk tanah yang belum terdaftar, permohonan sita dapat diterima apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan untuk bidang tanah yang dimaksud, catatan sita dicantumkan pada Peta Pendaftaran dan DI 203.

Pencatatan Blokir

Dasar Hukum:



3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997


5. Surat Edaran kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 tanggal 31 Juli 2004

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan.

2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya ( Foto Copy KTP yang masih berlaku ) *).

3. Surat Kuasa bermaterai cukup, jika permohonannya di kuasakan.

Biaya dan Waktu


2. Waktu: 8 Jam

Keterangan:

*)Dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Catatan :

1. Kepala Kantor memberitahukan kepada pemohon dengan masa berlaku pemblokiran selama 1 bulan, dan disarankan untuk segera di daftarkan ke Pengadilan.


Cassie (Berdasarkan Akta Jual Beli & Peny.Piutang)

Dasar Hukum:






Persyaratan:




4. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa:

a. Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau

b. Akta subrogasi, atau

c. Bukti pewarisan untuk kreditor perorangan

5. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku untuk pewarisan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).


Biaya dan Waktu

1. Biaya: Rp. 25.000,-

2. Waktu: 7 hari kerja sesuai UU 4/1996 Pasal 16 ayat 4 (adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya itu, yaitu tanggal hari ke tujuh dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk pendaftaran secara lengkap).


Keterangan:

Catatan:

1. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-

2. Peralihan 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan

3. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Tanggungan yang dialihkan

4. Peralihan 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya Hak Tanggungan dan dikalikan dengan banyak obyek Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan untuk HMSRS

Dasar Hukum:







Persyaratan:

1. Surat:

1. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (Kreditur);

2. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).


3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

4. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan.

5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitrur), penerima HT (Kreditur) dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

Biaya dan Waktu

1. Biaya: Rp. 25.000,-

2. Waktu: Hari ke 7 (tujuh).

Keterangan:


Catatan:untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.

Penghapusan Catatan:Hapusnya Hak Tanggungan - Roya

Dasar Hukum:


2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996


4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997


6. Surat Edaran kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 tanggal 31 Juli 2004

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya..

2. Identitas diri pemegang Hak dan atau kuasanya (Foto Copy KTP) *).



5. Concent Roya, apabila tidak diserahkan sertipikat Hak Tanggungan.

6. Surat Keterangan tentang hapusnya Hak Tanggungan yang dibuktikan dengan ;

a. Penyataan dari kreditor bahwa hutangnya telah lunas, atau

b. Risalah Lelang, atau

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan, atau Hapusnya hak atas tanah yang di bebani Hak Tanggungan.

Biaya dan Waktu


2. Waktu: 7 Hari sesuai dengan UU No. 4 / 1996

Keterangan:

*) Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

1 (satu) hari kerja = 8 jam

Catatan:

1. Roya 1(satu) hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) hak atas tanah di kenakan biaya sebesar Rp.25.000.-

2. Roya 1(satu) hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah di kenakan biaya sebesar Rp.25000,- di kalikan banyaknya hak atas tanah obyek hak tanggungan.

3. Roya lebih dari 1(satu) hak Tanggungan membebani 1 (satu) hak atas tanah obyek hak Tanggungan di kenakan biaya sebesar Rp.25.000,-

4. Roya lebih dari 1(satu) hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah pada satu kegiatan pendaftaran di kenakan biaya sebesar Rp.25.000,- dikalikan banyaknya hak tas tanah obyek hak tanggungan.

Roya Parsial

Dasar Hukum:


2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.





Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya.

2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).



5. Concent Roya, apabila tidak diserahkan sertipikat Hak Tanggungan.

6. Surat Keterangan tentang hapusnya HT yang dibuktikan dengan:

a. Pernyataan dari kreditor bahwa hutangnya telah lunas, atau

b. Risalah lelang, atau

c. Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan, atau Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000,-

2. Waktu: 7 hari (UU 4 tahun 1996).


Keterangan:

1. Roya 1 (satu) hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-

2. Roya 1(satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah di kenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek Hak Tanggungan.

3. Roya lebih dari 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani 1 (satu) Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000-,

4. Roya lebih dari 1(satu) Hhak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) Hak Atas Tanah pada satu kegiatan pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknyha Hak Atas Tanah Obyek Hak Tanggungan.

Hapusnya Hak

Dasar Hukum:






Persyaratan:

1. Permohonan.

2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

3. Surat kuasa yang bermeterai cukup jika permohonannnya dikuasakan.

4. Sertipikat Hak Atas Tanah asli (Apabila pemohon tidak dapat menyerahkan sertipikat, ditempuh melalui prosedur pengumuman).

5. SK Pemberian Hak dari pejabat yang berwenang (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

6. Untuk Penetapan Pengadilan (bukan Peralihan Hak) harus menyerahkan Putusan / Ketetapan Pengadilan (SK Pembatalan dari pejabat yang berwenang pada BPN)

Biaya dan Waktu

1. Rp. 25.000 / Bidang



Keterangan:

7 hari kerja adalah jangka waktu maksimal.

standar pelayanan penerbitan sertifikat hak atas tanah

Documents