standar pelayanan kenaikan pangkat reguler pns pelayanan tu.pdf · 1. unsur penilaian skp dan ppkp...

Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler PNS

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1. UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; 4. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

2. Persyaratan a.) Teknis 1. Unsur penilaian SKP dan PPKP sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir 2. Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun 3. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya 4. Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh b.) Administrasi: 1. Fotokopi SK CPNS 2. Fotokopi SK PNS (untuk KP 1) 3. Fotokopi Karpeg 4. Fotokopi Petikan keputusan Kenaikan pangkat terakhir ; 5. Fotokopi SKP dan PPKP dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/ diploma 7. Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan; 8. Fotokopi legalisir ijasah S1 PTN oleh Dekan sedangkan PTS oleh Direktur

3. Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

1. Bagian Kepegawaian mengusulkan Kenaikan Pangkat bagi

Pegawai yang telah memenuhi syarat

2. Permohonan Usulan Kenaikan Pangkat yang dilengkapi

dengan Persyaratan Kenaikan Pangkat diajukan kepada

Pejabat yang berwenang / Kepala Kantor untuk

mendapatkan Persetujuan

3. Permohonan Usulan KP yang telah mendapatkan

persetujuan Pejabat yang berwenang / Kepala Kantor,

diajukan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut untuk

diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara

4. Surat Keputusan KP diterima oleh Bagian Kepegawaian dari

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut

5. Bagian Kepegawaian menyerahkan Surat Keputusan KP

kepada Pegawai yang bersangkutan

4. Jangka Waktu Penyelesaian

4 bulan (2 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah TMT)

5. Biaya / Tarif Tidak ada biaya pelayanan/administratif

6. Produk Pelayanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Reguler PNS

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana: Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi Prasarana: instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data

8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar kenaikan Pangkat 2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas KP, mengambil petikan SKKP

9. Pengawasan internal 1. Kepala Kantor 2. Kepala Bagian Tata Usaha 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan survey IKM setiap semester dalam tahun

11. Jumlah Pelaksana 4 orang 1. Kepala Bagian TU 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 3. Staf Bagian Kepegawaian (2 orang)

12. Jaminan Pelayanan Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jum'at: 08.00 - 16.30 WIB

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

14 Evaluasi kinerja Pelaksana

Secara periodik dan berkesinambungan

Medan, 02 Januari 2019

1. Kepala Kantor :

2. Kepala Bagian Tata Usaha :

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Umum

:

Standar Pelayanan Permohonan Kartu Istri / Kartu Suami

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1.Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2.Surat Edaran Kepala BAKN nomor 08/SE/1983 tanggal 26

Maret 1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/kartu Suami PNS;

2. Persyaratan 1. Fotokopi SK CPNS 2. Fotokopi SK PNS 3. Fotokopi Karpeg 4. Fotokopi Petikan keputusan Kenaikan pangkat terakhir ; 5. Fotokopi Akta Perkawinan ; 6. Pas Foto Uk. 3x4 Istri/Suami 2 lbr


Prosedur

1. Pegawai mengajukan Permohonan Kartu Istri /Kartu Suami (KARIS/KARSU) kepada Baian Kepegawain dilengkapi dengan melampirkan fotocopy Akta Perkawinan dan Surat Pelaporan Perkawinan

2. Bagian Kepegawaian membuat Surat Permohona Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) pegawai yang bersangkutan

3. Surat Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) Pegawai yang bersangkutan mendapatkan persetujuan Pejabat Berwenang /Kepala Kantor

4. Bagian Kepegawaian mengirimkan Surat Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) Pegawai yang bersangkutan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut

5. Bagian Kepegawaian menerima Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU) pegawai yang bersangkutan

6. Bagian Kepegawaian memasukkan Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU) ke dalam data pegawai dan aplikasi SIMPEG

7. Pegawai yang bersangkutan menerima Kartu Istri / Kartu Suami (KARIS/KARSU)


Surat Usulan dan pengantar diselesaikan dalam satu hari


6. Produk Pelayanan Kartu Istri / Kartu Suami



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar permohonan Karis / Karsu; 2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas permohonan Karis/Karsu, mengambil Karis / Karsu











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Pelaporan Perkawinan

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

3. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

5. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Persyaratan 1. Fotokopi SK CPNS 2. Fotokopi SK PNS 3. Fotokopi Karpeg 4. Fotokopi Petikan keputusan Kenaikan pangkat terakhir 5. Fotokopi Akta Perkawinan 6. Pas Foto Uk. 3x4 Istri/Suami 2 lbr


Prosedur

1. Pegawai melaporkan Perkawinan kepada Bagian

Kepegawaian dilengkapi dengan melampirkan FC Akta

Perkawinan

2. Bagian kepegawaian membuat Surat Usulan Pelaporan

Perkawinan bagi yang bersangkutan

3. Surat Usulan Pelaporan Perkawinan Pegawai yang

bersangkutan mendapatkan Persetujuan Pejabat

berwenang / Kepala Kantor

4. Bagian Kepegawaian mengirimkan Surat Usulan Pelaporan

Perkawinan yang bersangkutan ke Kanwil Kemenkumham

Sumut

5. Bagian Kepegawaian menerima Surat Persetujuan

Pelaporan Perkawinan Pegawai yang bersangkutan

6. Bagian Kepegawaian memasukkan Surat Persetujuan

Pelaporan Perkawinan ke dalam Data Pegawai dan Aplikasi

SIMPEG

7. Pegawai yang bersangkutan menerima Surat Persetujuan

Pelaporan Perkawinan




6. Produk Pelayanan Surat Persetujuan Pelaporan Perkawinan



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar pelaporan perkawinan 2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas pelaporan perkawinan, mengambil petikan Surat Persetujuan Pelaporan Perkawinan











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Permohonan Izin Belajar

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri SIpil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

2. Persyaratan 1. Fotocopy Ijazah 2. Akreditasi Kampus 3. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukdis 4. Surat Keterangan tidak menganggu jam dinas dari Kepala

Satker

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai mengajukan Izin Belajar kepada Bagian

Kepegawaian dilengkapi dengan melampirkan FC Ijazah,

Akreditasi Kampus dll

2. Bagian kepegawaian membuat Surat Pengantar Izin Belajar

bagi yang bersangkutan

3. Surat Pengantar Izin Belajar Pegawai yang bersangkutan

mendapatkan Persetujuan Pejabat berwenang / Kepala

Kantor

4. Bagian Kepegawaian mengirimkan Surat Pengantar Izin

Belajar Pegawai yang bersangkutan ke Kanwil

Kemenkumham Sumut

5. Bagian Kepegawaian menerima Surat Persetujuan Izin

Belajar Pegawai yang bersangkutan

6. Pegawai yang bersangkutan menerima Surat Persetujuan

Izin Belajar




6. Produk Pelayanan Surat Persetujuan Izin Belajar



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar Izin Belajar 2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas permohonan Izin Belajar, mengambil petikan Surat Persetujuan Izin Belajar











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Permohonan Kartu Pegawai

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang petunjuk permintaan, Penetapan, Penggunaan, Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Persyaratan 1. Fotokopi SK Prajabatan 2. Fotokopi SK CPNS 2. Fotokopi SK PNS 4. Fotokopi Petikan keputusan Kenaikan pangkat terakhir 5. Pas Foto Uk. 2x3 = 2 lbr


Prosedur

1. Bagian Kepegawaian mengusulkan Kartu Pegawai bagi

Pegawai yang telah memenuhi syarat

2. Permohonan Usulan Kartu Pegawai yang dilengkapi

dengan Persyaratan Kartu Pegawai diajukan kepada

Pejabat yang berwenang / Kepala Kantor untuk

mendapatkan Persetujuan

3. Permohonan Kartu Pegawai yang telah mendapatkan

persetujuan Pejabat yang berwenang / Kepala Kantor,

diajukan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut untuk

diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara

4. Kartu Pegawai diterima oleh Bagian Kepegawaian dari

Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut

5. Bagian Kepegawaian menyerahkan Kartu Pegawai

kepada Pegawai yang bersangkutan




6. Produk Pelayanan Kartu Pegawai



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar Kartu Pegawai

2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas Karpeg, mengambil petikan Karpeg











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Pelaporan Kelahiran

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Persyaratan 1. Fotokopi Akte Kelahiran Anak


1. Pegawai melaporkan kelahiran anak yang bersangkutan

kepada Bagian Kepegawaian dilengkapi dengan melampirkan potocopy Akta Kelahiran

2. Bagian Kepegawaian membuat Surat Usulan Pelaporan Kelahiran Anak Pegawai yang bersangkutan

3. Surat Usulan Pelaporan Kelahiran Anak Pegawai yang bersangkutan mendapatkan persetujuan Pejabat berwenang / Kepala Kantor

4. Bagian Kepegawaian mengirimkan Surat Usulan Pelaporan Kelahiran Anak Pegawai yang Bersangkutan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara

5. Bagian Kepegawaian menerima Surat Persetujuan Pelaporan Kelahiran Anak Pegawai yang Bersangkutan

6. Bagian Kepegawaian memasukkan Surat Persetujuan Pelaporan Kelahiran ke dalam data pegawai dan aplikasi SIMPEG

7. Pegawai yang bersangkutan menerima Surat Persetujuan Pelaporan Kelahiran




6. Produk Pelayanan Surat Persetujuan Pelaporan Kelahiran



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar permohonan pelaporan kelahiran 2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG , membuat konsep usulan dan surat pengantar, mengantar usulan dan berkas permohonan pelaporan kelahiran, mengambil petikan pelaporan kelahiran











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil

2. Persyaratan 1. Tabel Rencana Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 2. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala 3. Daftar Gaji Pokok PNS


1. Bagian Kepegawaian mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran UPT

2. Surat Permohonan Kenaikan Gaji Berkala yang dilengkapi dengan persyaratan Kenaikan Gaji Berkala diajukan kepada Pejabat yang berwenang / Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan

3. Bagian Kepegawaian mengirimkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bendahara Pengeluaran UPT

4. Bagian Kepegawaian memasukkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala ke dalam data pegawai dan aplikasi SIMPEG

5. Bagian Kepegawaian menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang bersangkutan




6. Produk Pelayanan Surat Keputusan KGB



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat pengantar pengajuan KGB

2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi

kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG ,membuat konsep usulan dan surat pengantar, memasukkan SK KGB ke dalam data pegawai dan aplikasi SIMPEG











1. Kepala Kantor :



Umum

:

Standar Pelayanan Permohonan Cuti

NO. KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar Hukum 1. Undang–undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

2. Persyaratan 1. Form Permohonan Cuti 2. Surat Keterangan Cuti


1. Pegawai mengajukan Permohonan Cuti dilengkapi

dengan menuliskan alasan cuti dan Nama Pegawai yang menggantikan tugas sehari hari

2. Pejabat Kepegawaian / Kasubag Wai & Umum memeriksa permohonan Cuti Pegawai yang bersangkutan

3. Pegawai yang bersangkutan meminta catatan pertimbangan kepada atasan langsung dan menyerahkan kembali kepada Bagian Kepegawaian

4. Bagian Kepegawaian mengajukan Permohonan Cuti yang bersangkutan kepada Pejabat yang berwenang /Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan /Keputusan

5. Setelah disetujui oleh Pejabat yang Berwenang /Kepala Kantor, Bagian Kepegawaian membuat Surat Cuti

6. Surat Cuti diterima Oleh Pegawai yang Bersangkutan 7. Permohonan Cuti tidak disetujui dengan alasan tertentu




6. Produk Pelayanan Surat Cuti PNS



8. Kompetensi Pelaksana 1. Kepala Bagian Tata Usaha, mengoreksi usulan dan surat permohonan dan surat keterangan cuti pegawai

2. Kepala Sub bagian Kepegawaian dan staf : memverifikasi

kelengkapan berkas dan memverifikasi data pada SIMPEG ,membuat konsep usulan dan surat pengantar, memasukkan surat keterangan cuti ke dalam data pegawai dan aplikasi SIMPEG











1. Kepala Kantor :



Umum

:

DOKUMENTASI STANDAR PELAYANAN TU

standar pelayanan kenaikan pangkat reguler pns pelayanan tu.pdf · 1. unsur penilaian skp dan ppkp...

Documents