social capital csr - community dev - aris ahmad risadi

Ir. Aris Ahmad Risadi, MM., M.Si 1

Mata Kuliah Etika dan Hukum Bisnis

UNIVERSITAS TRILOGI

SOCIAL CAPITAL, CSR, & COMMUNITY DEVELOPMENT

Ir. ARIS AHMAD RISADI, MM., M.Si


SOCIAL CAPITAL


PENGANTAR Di era globalisasi peranan non-human capital di dalam

sistem perekonomian cenderung semakin berkurang (Coleman, 1990). Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak hanya berwujud alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa human capital.

Sistem perekonomian dewasa ini mulai didominasi oleh peranan human capital, yaitu ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Kandungan lain dari human capital selain pengetahuan dan ketrampilan adalah ‘kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain’.

Kemampuan ini akan menjadi modal penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Modal yang demikian ini disebut dengan ‘modal sosial’ (social capital), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (Coleman, 1990).

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


PENGANTAR Bourdieu (1986) mengemukakan modal bukan hanya

sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Modal Ekonomi (economic capital). Dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi;

2. Modal Kultural (cultural capital). Terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan;

3. Modal Sosial (Social Capital). Terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial.

Para pelopor mazab ekonomi klasik telah menegaskan bahwa tatanan ekonomi dunia baru yang akan berlangsung harus tidak boleh meninggalkan keberadaan potensi dan peran keterlibatan apa yang disebut dengan istilah 'kontrak sosial’ (social contract). Unsur penting dari kontrak sosial ini antara lain apa yang mereka sebut sebagai karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik, dan kewajiban-kewajiban bersama, dimana unsur-unsur penting ini disebut dengan modal sosial (Fukuyama, 1992).

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


DEFINISI [1]Modal Sosial (Social Capital)

• Modal sosial (social capital) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999).

• Burt (1992) mendefinsikan, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

• Fukuyama (1995) mendifinisikan, modal sosial sebagai

serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

• Cox (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkian

proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


DEFINISI [2]Modal Sosial (Social Capital)

• Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

• Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas.

• Cohen dan Prusak L. (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan

yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutualunderstanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

• Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal

yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya sepetri trust (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


DIMENSI [1]Modal Sosial (Social Capital)

• Modal sosial (social capital) berbeda definisi dan terminologinya dengan human capital (Fukuyama, 1995).

• Bentuk human capital adalah ‘pengetahuan’ dan

‘ketrampilan’manusia. Ivestasi human capital kovensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer computer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya.

• Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa).

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


DIMENSI [2]Modal Sosial (Social Capital)

• Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme - mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentukbentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan dependability. Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial umum.

• Namun demikian Fukuyama (1995, 2000), belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya.

SO

CIA

L C

AP

ITA

L


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

[CSR]


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

Out Line :• Pengertian• Dimensi• Faktor-faktor yang mempengaruhi• Prinsip-prinsip• Bidang-bidang• Tahap-Tahap Penerapan• Dasar Hukum

CSR lahir sebagai sebuah etika bisnis baru dalam sejarah perkembangan kapitalisme global. Pendekatan CSR ini bertujuan agar masyarakat turut terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan tersebut dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan di suatu wilayah tertentu.


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

PENGERTIAN• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Sukada

et. al. 2007): Komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; berkerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

• Vasin, Heyn & Company (2004) dalam Hardinsyah (2007):Kesanggupan untuk berkelakuan dengan cara-cara yang sesuai azas ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tetap mengindahkan kepentingan langsung dari stakeholder.

• Sukada, et. al. (2007): Upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan, terhadap seluruh pemangku kepentingannya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

• Kotler dan Lee (2005) dalam Sumaryo (2009): Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dalam praktik bisnis dan kontribusi dari sumberdaya perusahaan. Inti dari pengertian tersebut tidak mengacu pada aktivitas bisnis yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, namun lebih pada komitmen kerelawanan perusahaan sehingga dipilih dan diimplementasikan dalam praktik bisnisnya.


Alexander Dahlsrud (How Corporate Social Responsibility is Defined di jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2008) menjelaskan dan menyimpulkan bahwa definisi CSR itu secara konsisten mengandung 5 dimensi, yaitu:1. Dimensi Lingkungan yang merujuk ke lingkungan hidup dan

mengandung kata-kata seperti “lingkungan yang lebih bersih”, “pengelolaan lingkungan”, “environmental stewardship”, “kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis”, dll.

2. Dimensi Sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan tercermin melalui frase-frase seperti “berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik”, “mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis”, “memperhatikan dampak terhadap masyarakat”, dll.

3. Dimensi Ekonomis yang menerangkan aspek sosio-ekonomis atau finansial bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti “turut menyumbang pembangunan ekonomi”, “mempertahankan keuntungan”, “operasi bisnis”, dll.

4. Dimensi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang tentunya menjelaskan hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan kata-kata seperti “interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan”, “hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok, konsumen dan komunitas”, “perlakukan terhadap pemangku kepentingan perusahaan”, dll.

5. Dimensi Kesukarelaan (voluntary) sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti “berdasarkan nilai-nilai etika”, “melebihi kewajiban hukum (beyond regulations)”, “voluntary”, dll.

CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

DIMENSI


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

• Komitmen PimpinannyaPerusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan diharap akan memedulikan aktivitas sosial

• Ukuran dan Kematangan SosialPerusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi member kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan.

• Regulasi dan Sistem Perpajakan Yang Diatur PemerintahSemakin amburadul regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Sumber:

Yusuf Wibisono dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (2007:7)


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

PRINSIP-PRINSIP [1]

• Prioritas KorporatMengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggungjawab secara sosial.

• Manajemen TerpaduMengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai salah satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.

• Proses PerbaikanSecara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.

• Pendidikan KaryawanMenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.

Sumber:Yusuf Wibisono dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (2007:7)


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

PRINSIP-PRINSIP [2]

Sumber:Yusuf Wibisono dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR

(2007:7)

• PengkajianMelakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.• Produk dan Jasa

Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negative secara sosial.• Informasi Publik

Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.• Fasilitas dan Operasi

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.• Penelitian

Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

PRINSIP-PRINSIP [3]


(2007:7)

• Prinsip PencegahanMemodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

• Kontraktor dan PemasokMendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktis bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.

• Siaga menghadapi daruratMenyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

• Transfer Best PracticeBerkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]

PRINSIP-PRINSIP [4]


(2007:7)

• Memberi sumbanganSumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.

• KeterbukaanMenumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan member respon terhadap potential hazard, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.

• Pencapaian dan PelaporanMengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, publik.


BIDANG-BIDANGC

OR

PO

RATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]1. Bidang Sosial 2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Lingkungan

a. Pendidikan/Pelatihanb. Kesehatanc. Kesejahteraan Sosiald. Kepemudaan/

Kewanitaane. Keagamaanf. Kebudayaang. Penguatan

kelembagaanh. Dan lain-lain

a. Kewirausahaanb. Pembinaan UKMc. Agribisnisd. Pembukaan lapangan kerjae. Sarana dan Prasarana

ekonomif. Usaha produktif lainnya

a. Penggunaan energi secara efisienb. Proses Produksi yang ramah lingkunganc. Pengendalian polusid. Penghijauane. Pengelolaan airf. Pelestarian alamg. Pengembangan ekowisatah. Penyehatan lingkungani. Perumahan dan pemukiman

Sumber:Yusuf Wibisono dalam

bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR

(2007:7)


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]TAHAPAN-TAHAPAN

1.Tahap Perencanaan

2.Tahap Implementasi

3.Tahap Evaluasi4.Pelaporan


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]DASAR HUKUM

Konsep CSR merupakan ‘inisiatif’ perusahaan dan merupakan tindakan sukarela. Hal tersebut melahirkan dua pandangan mengenai perlu atau tidaknya regulasi mengenai CSR menjadi suatu kewajiban hukumPengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indonesia 1. Sebelum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Mengingat definisi dan cakupan CSR yang luas, yaitu termasuk bidang lingkungan, konsumen, ketenagakerjaan dan lain-lain, maka di bawah ini diuraikan tentang beberapa Undang-undang yang di dalamnya secara tidak langsung mengatur tentang konsep CSR.a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupb. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenc. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. UU NO. 40 Tahun 2007

Pasal - pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU No. 40 tahun 2007 tersebut adalah sebagai berikut:Pasal 1 : a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.


CO

RP

OR

ATE S

OC

IAL R

ES

PO

NS

IBIL

ITY

[C

SR

]DASAR HUKUM

BUMN"Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.


COMMUNITY DEVELOPMENT


PENGERTIAN

Pengertian masyarakat (society) dengan komunitas (community) sering dipertukarkan, sehingga istilah Community Development sering diterjemahkan Pengembangan Masyarakat. Kedua istilah menunjuk pada sekumpulan makhluk sejenis. Masyarakat mengandung pengertian yang lebih luas daripada komunitas, atau komunitas merupakan bagian yang lebih kecil dari suatu masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan makhluk sejenis, dan komunitas adalah sekumpulan makhluk sejenis yang memiliki ciri-ciri yang relatif sama (seragam). Masyarakat Indonesia jika dipandang dari berbagai agama yang dianut (dipeluk) dapat disebut terdiri dari berbagai komunitas, misalnya : komunitas Islam, komunitas Kristen, komunitas Hindu dan sebagainya

CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T


PENGERTIAN1. Community-based services : pelayanan yang bertumpu pada komunitas

adalah struktur dan proses pemenuhan kebutuhan insani (manusia) dengan mengutamakan sumberdaya, keahlian, dan kearifan komunitas itu sendiri.

Definisi tersebut di atas erat kaitannya dengan berbagai istilah yang telah dikenal, misalnya: pembangunan yang bertumpu pada komunitas (community-based development) dan pembangunan perumahan yang bertumpu pada komunitas (community-based housing).

2. Community development : pengembangan komunitas adalah proses membangun, atau membangun kembali struktur komunitas insani di mana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan.

3. Community works : pekerjaan pengembangan komunitas adalah kegiatan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh seseorang yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa memandang apakah orang tersebut menerima imbalan (bayaran/upah) maupun tidak.

4. Community worker : pekerja pengembangan komunitas adalah setiap orang yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa memandang apakah seseorang itu memperoleh imbalan (bayaran/upah) maupun tidak.

Sumber: Jim Ife (1995)

CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T


MENGAPA PENGEMBANGAN KOMUNITAS MENJADI PENTING..?

Penyebab perlunya pengembangan komunitas adalah kegagalan negara-negara yang disebut sebagai ‘negara yang bertujuan mengupayakan kemakmuran rakyat’ (welfare state), termasuk Indonesia.

Faktor Penyebab kegagalan Walfare State:1. Terlalu banyak urusan yang berkaitan dengan pelayanan

insani (human services) yang tidak mungkin efektif dan efisien jika pemenuhannya diupayakan secara sentralistik dengan menggunakan mekanisme negara. Jenjang dan jalur birokrasi yang begitu panjang di dalam pranata negara tidak mungkin mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk berbagai hal.

2. Pola pembangunan industri yang kapitalistik yang diadopsi oleh hampir semua welfare state telah menciptakan masyarakat industrial yang kehilangan identitas komunitas karena hancurnya struktur komunitas terutama komunitas tradisional.

CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T


Kedua hal tersebut di atas terjadi karena industri yang kapitalistik memerlukan dan sekaligus mengakibatkan :

1. Mobilitas angkatan kerja produktif yang sangat tinggi,

2. Mobilitas individu yang sangat tinggi,

3. Tingkat konsumsi per individu dan per keluarga yang semakin membumbung,

4. Dominasi ideologi individualistik yang semakin kental dan kuat.


CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T

Mobilitas Angkatan Kerja (horizontal/vertikal) mengakibatkan begitu banyak individu yang kemudian terpisah dan berpisah dari keluarga, meninggalkan adat-istiadat dan komunitas asalnya. Mereka berubah menjadi individualistik – semakin kurang memperdulikan orang lain dan bahkan semakin tidak religius. Proses ini telah mengakibatkan pergeseran pola masyarakat dari masyarakat gemeinschaft menjadi masyarakat gesellschaft.


GEMEINSCHAFT VS GESELLSCHAFT.

MASYARAKAT GEMEINSCHAFT setiap orang berinteraksi dengan orang-orang lain yang jumlahnya relatif sedikit. Mereka saling mengenal dengan baik satu sama lain dalam berbagai peran berbeda. MASYARAKAT GESELLSCHAFT setiap orang ber-interaksi dengan orang-orang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, tetapi interaksi ini sangat terbatas pada kegiatan-kegiatan instrumental yang spesifik (kegiatan-kegiatan untuk mencapai maksud tertentu yang sangat spesifik, yaitu: pertukaran barang dan jasa tertentu). Setiap orang tidak mengenal atau tidak mengetahui banyak tentang orang-orang lain dengan siapa dia berinteraksi. Pengenalannya atas orang-orang lain hanya sebatas peran spesifik yang dilakukan orang tersebut, misalnya : guru sekolah di mana anaknya bersekolah, pramuniaga di toko swalayan dan sebagainya.Seluruh pranata masyarakat moderen yang berbasis industrial kapitalistik yang diciptakan oleh welfare state dibangun dengan pendekatan yang berbasis pada ‘kebutuhan akan orang-orang yang tidak dikenal’ (the needs of strangers). Dalam rangka menyediakan pelayanan insani, negara mengembangkan sejumlah besar birokrasi dan mempekerjakan sejumlah besar tenaga kerja yang ‘semakin profesional’.

CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T


Benarkah Dinas Penerangan, Humas-humas Pemerintah dan Kemendikbud sudah ‘profesional’ menyediakan informasi dan mengurus pendidikan – mencerdaskan kehidupan bangsa..? (Misalnya)

Uraian dan jawaban-jawaban tidak memuaskan di atas membuktikan begitu banyak kebutuhan insani yang tidak dapat dipenuhi dengan model pelayanan sentralistik yang bertumpu pada negara, pola industrial kapitalistik dan mekanisme pasar. Karena itu, suatu pendekatan lain dalam pemenuhan kebutuhan akan layanan insani (human services) sangat diperlukan. Pendekatan itu adalah pelayanan yang bertumpu pada komunitas (community-based services).

Pemenuhan kebutuhan pelayanan insani yang bertumpu pada komunitas tidak mungkin dilakukan oleh struktur negara, industrial kapitalistik dan pasar. Untuk itu dibutuhkan struktur komunitas yang sesuai. Dalam rangka membangun struktur komunitas yang sesuai itulah upaya pengembangan komunitas (community development) sangat penting dan diperlukan.



DUA SUDUT PANDANG PENGEMBANGAN KOMUNITAS

1. Sudut Pandang Ekologis

Dari sudut pandang ini, kebutuhan akan pengembangan komunitas adalah akibat dari kegagalan struktur negara, industrial kapitalistik, dan pasar dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diyakini hanya dapat diselenggarakan dengan mengikuti prinsip-prinsip ekologi. Di samping itu, tidak dapat disangkal bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan salah satu kebutuhan insani yang sangat hakiki.

2. Sudut Pandang Keadilan SosialPembangunan yang tidak berkelanjutan nampaknya juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Mempersoalkan enam aspek penting sebagai berikut: a. ketidakberuntungan atau ketidakberdayaan struktural (structural

disadvantage),b. kebutuhan (needs),c. hak (rights),d. kedamaian dan anti-kekerasan (peace and non-violence),e. demokrasi partisipatif (participatory democracy), dan f. pemberdayaan (empowerment).

CO

MM

UN

ITY

DEV

ELO

PM

EN

T


SEKIAN DAN TERIMA KASIH

social capital csr - community dev - aris ahmad risadi

Documents