B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rohingya adalah nama sebuah etnis di Arakan, Myanmar Utara,

yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer. Mereka, dianggap

sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui secara penuh

kewarganegaraannya oleh pemerintah Burma.

Tidak seperti golongan etnik lain yang setidaknya diakui

warganegaranya oleh rezim Burma, masyarakat Rohingya dianggap

sebagai penduduk sementara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan

penuh. Mereka diharuskan mendapat izin sebelum menikah, dan izin

tersebut biasanya disahkan setelah beberapa tahun. Pergerakan

merekapun dibatasi, mereka diharuskan mendapat izin bahkan untuk

singgah ke desa lainnya, dan sering dihalangi untuk mendapat

pengobatan dan pendidikan.

Sebagai “orang asing”, masyarakat Rohingya tidak diperbolehkan

bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat atau dalam layanan

masyarakat, dan di wilayah Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal

dari golongan etnik Budha Rakhine, yang seringkali menghalangi

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya.

Pemerkosaan dan kerja paksa adalah hal yang cukup lazim, serta

1

seringnya pemerasan terhadap mereka. Tentara meminta uang dari

mereka dan ketika mereka tidak dapat membayar, mereka akan ditahan

dan disiksa.1

Masyarakat Rohingya juga mengalami penyiksaan secara religi,

hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapat izin renovasi,

perbaikan dan pembangunan Masjid. Dalam tiga tahun terakhir,

setidaknya 12 Masjid di Arakan Utara dihancurkan, dengan jumlah

terbesar di tahun 2006. Sejak 1962, tidak ada Masjid baru yang dibangun.

Bahkan para pemimpin agama telah dipenjara karena merenovasi Masjid.

Perlakuan rezim Burma terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya,

disebut-sebut “seburuk-buruk perlakuan terhadap kemerdekaan manusia”.

Seorang pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dalam

penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata PBB) yang sering

bertugas ke daerah-daerah krisis kemanusiaan menggambarkan

kekejaman yang terjadi di Utara Arakan, bagian barat Burma, “Kalian akan

mengerti arti kesengsaraan ketika kalian melihatnya”.2

Kesengsaraan Muslim Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1978

oleh Junta Myanmar, akibatnya ratusan ribu orang mengungsi ke negara-

1 Pengungsi Rohingya enggan kembali ke Myanmar, Hanin Mazaya, 05 Februari 2009, (http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/3292/pengungsi-rohingya-enggan-kembali-ke-myanmar.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:10 WITA.

2 Kabar dari seberang ‘nasib pengungsi Rohingya’, Muhammad Yusuf, 26 Februari 2009, (http://www.hinamagazine.com/news/nasib-pengungsi-rohingya.html.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:15 WITA.

2

negara tetangganya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Antara

lain mereka mengungsi ke perbatasan Burma dengan India. Suasana

kelaparan sangat terlihat di daerah-daerah pengungsian tersebut. Di

Perbatasan Cina, wanita-wanita Rohingya dijual ke  tempat-tempat

prostitusi. “United Nations High Commissioner for Refugees” (yang dalam

penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata UNHCR) pernah

memulangkan sekitar 200 ribu warga Rohingya ke Burma, namun banyak

yang kembali kepengungsian.

Mereka tak sanggup bertahan di daerah asalnya. “Selama

pelecehan hak-hak kemanusiaan masih terjadi di Burma, kami tidak akan

kembali. Kami terjebak antara mulut  buaya dan ular, kemana kami akan

pergi ?” ujar salah seorang pengungsi3. Mereka bingung, pemerintah

Burma menganggap Rohingya itu orang Bengal, sedangkan pemerintah

Bangladesh juga mengusir mereka karena Rohingya itu orang Burma.

“Kemana kami akan pergi ?”4

Tidak hanya pemerintah Burma yang mengintimidasi mereka,

bahkan Junta pun menggembar-gemborkan gerakan anti Islam di

kalangan masyarakat Budha Rakhine dan penduduk Burma sebagai

bagian dari kampanye memusuhi Rohingya. Gerakan ini berhasil,

3 Solidaritas untuk pengungsi rohingya di aceh, Muhammad Ardan, 11 Januari 2009, (http://www.siwah.com/news/jurnalis-oposisi-burma-mengunjungi-pengungsi-rohingya.html.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:18 WITA.

4 Pengungsi Rohingya enggan kembali ke Myanmar, Hanin Mazaya, 05 Februari 2009, (http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/3292/pengungsi-rohingya-enggan-kembali-ke-myanmar.), Ibid.

3

masyarakat Rohingya menghadapi diskriminasi oleh pergerakan

demokrasi Burma. Sebagian masyarakat Rakhine dan Burma menolak

untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnik, dan mereka telah

ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. “Muslim Arakan”,

“Muslim Burma” atau “Bengal dari  Burma” adalah nama-nama yang

disematkan kepada Rohingya sebagai bahan ejekan.

Seharusnya Myanmar dapat bercermin kepada Kanada ataupun

Australia yang tetap mempertahankan politik multikulturalisme yaitu tetao

membiarkan kominitas-komunitas budaya tetap hidup berdampingan

tanpa kehilangan identitasnya, kehidupan yang saling menghargai

keyakinan dan pandangan budaya masing-masing diutamakan dalam

persatuan yang dibentuk5.

Masyarakat Rohingya bukan sekadar mepertahankan identitas

etnis mereka di Burma, perjuangan yang mereka lancarkan di daerahnya

juga untuk tetap membuat Islam berdiri di Burma. Rohingya, sejak tahun

1978 berteriak, menjerit sekeras-kerasnya kepada dunia, namun suara-

suara itu hilang ditelan bumi, terhalang tembok-tembok rezim dan hilang

terbawa angin.

Pada akhir tahun 2008 yang lalu, mereka secara terpaksa

melarikan diri dari Myanmar akibat penderitaan fisik dan batin mereka

setelah mengalami perlakuan yang kurang manusiawi oleh tentara

5 Hendra, Nurtjahjo. 2005. Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 58

4

Myanmar. Sampai di Thailand, mereka pun mengalami nasib yang tak

jauh berbeda dengan perlakuan yang mereka terima di negara asal. Militer

Thailand, dengan perlakuan khas militernya, dengan sewenang-wenang

melepas mereka kembali di Thailand dengan memberi bekal makanan

seadanya. Tidak ada perlakuan diplomatis. Hanya bahasa kekerasan

yang layak dipilih untuk orang-orang Rohingya, mungkin begitulah doktrin

militer Thailand sebagaimana apa yang mereka lakukan terhadap muslim

di Thailand selatan6.

Sepanjang sejarah manusia dibelahan bumi manapun selalu

terpaksa melarikan diri dari tempat kelahirannya mencari tempat untuk

berlindung dari penganiayaan, kekerasan, maupun konflik bersenjata,

namun baru pada awal abad ke-20 negara-negara menyadari bahwa

untuk melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama global7. Begitupun kini

yang dialami oleh Indonesia baru-baru ini yaitu pada bulan Januari 2009,

sampailah para Pengungsi Rohingya di Sabang, Aceh. Mereka ditampung

oleh para nelayan di sana, sekedar untuk bertahan hidup sembari menanti

investigasi yang jelas tentang motif kedatangan mereka.

Menurut beberapa harian ibukota, sebagian besar motif mereka

adalah mencari perlakuan yang lebih manusiawi. Tak salah apabila

6 Rohingya kaum muslim yang terpinggirkan (http//.Sunu Wibirama _ [Cerdas-Terampil-Taqwa] » Blog Archive » Rohingya, Kaum Muslim yang Terpinggirkan.htm) diakses 16 Maret 2009, pukul 16:20 WITA.

7 UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Switzerland : Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi. Hlm 5

5

Indonesia meminta PBB untuk melindungi etnis Rohingya dari perlakuan

buruk pemerintah junta. Ini di dukung pula dengan salah satu pasal dalam

konstitusi kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas

dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain8.

Namun, menerima mereka sebagai warga pengungsi yang

mendapat suaka pun tak mudah. Setidaknya, Indonesia telah berusaha

menunjukkan perlakuan yang baik terhadap pendatang, sekalipun belum

tentu secara administratif mereka bisa menjadi warga negara Indonesia.

Setidaknya, negeri dengan mayoritas muslim ini bisa menunjukkan

pelajaran penting untuk menghargai minoritas. Sebuah pelajaran yang

sangat berharga untuk para negara kampiun Hak Asasi Manusia9.

Dalam menangani para pengungsi ini maka perlu dilakukannya

kerjasama, baik dari negara-negara yang bersangkutan maupun dari

Komisaris Tinggi PBB yang khusus menangani pengungsi UNHCR, serta

LSM-LSM yang ingin terlibat didalam menangani permasalahan ini.

Karena melindungi pengungsi adalah tugas dan tanggung jawab

negara, maka kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting,

pemerintah bekerjasama dengan UNHCR dalam beberapa cara, misalnya

8 Fandi Ahmad dan Tim Setia Kawan. UUD 1945 Amandemen Pertama – Ke empat (1999 - 2002). Jakarta : Setia Kawan. Pasal 28G ayat 2, Hlm. 23

9 Serambinews ‘Etnis rohingya akan di deportasi’, A. Suryadi, 07 Februari 2009, (http://www.serambinews.com/index.php/2009/02/07/enis-rohingya-akan-di-deportasi.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 15:21 WITA.

6

dengan memberikan suaka sesuai kewajiban internasionalnya, dan

dengan memberikan dana bagi kegiatan UNHCR diseluruh dunia. UNHCR

memastikan agar setiap negara tetap menghormati komitmen mereka

untuk melindungi pengungsi dengan cara misalnya memantau tata kerja

nasional, melakukan intervensi atas nama pengungsi bilamana perlu, dan

membantu pemerintah dalam meningkatkan kemampuannya dalam

memberikan suaka.

Di beberapa negara, ini berarti UNHCR harus memeriksa

permohonan suaka setiap individu, UNHCR juga bekerjasama dengan

organisasi antar pemerintah regional seperti Persatuan Afrika, Uni Eropa,

dan organisasi negara-negara Amerika guna mengharmonisasikan dan

menyempurnakan pemberian perlindungan internasional di wilayahnya10.

Kerjasama antar negara juga penting guna mengatasi masalah

pengungsi, terutama jika terjadi perpindahan massal yang mendadak

menyeberangi perbatasan negara. Gerakan internasional bisa mengurangi

beban yang ditanggung negara-negara perbatasan secara signifikan,

upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara

asal pengungsi, bantuan keuangan dan materi kepada negara-negara

suaka untuk membantu pengungsi. UNHCR mempunyai peran penting

dalam memobilisasi dan mengkoordinir inisiatif pembagian tanggung

10 Hinamagazine ‘unhcr dilibatkan tangani pengungsi rohingya di aceh, Faisal Rahmat 05 Februari 2009, (http://www.hinamagazine.com/index.php/2009/04/01/unhcr-dilibatkan-tangani-pengungsi-rohingya-di-aceh.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 15:23 WITA.

7

jawab dan beban tersebut. Karena kepergian pengungsi (Internasional)

dan pengungsi Internal ‘IDP (Internal Displacement Persons) sering

bertumpang tindih, dan hasilnya koordinasi kegiatan secara tunggal

seringkali menjadi pemecahan yang paling masuk akal, terutama selama

operasi pemulangan kembali ketika IDP diungsikan atau kembali kelokasi

geografis yang sama dengan para pengungsi (Internasional)11.

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus

segera ditangani. Komitmen masyarakat internasional untuk menentang

segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan

perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan

lainnya, yang menjadikan cikal bakal lahirnya pengungsi ini, yang didalam

peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengatur 2 (dua) saja

yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan12.

Maka dalam bentuk penanganannya maka komitmen masyarakat

internasional ini ditandai dengan berhasil ditandatanganinya Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi “Convention

Relating to the Status of Refugees 1951” (yang dalam penulisan

selanjutnya penulis singkat dengan kata Konvensi 1951) oleh beberapa

negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951

yang lalu. Konvensi ini sendiri telah diterima secara resmi oleh Majelis

11 UNHCR. 2007. Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban. Hlm. 13

12 Pasal 7 . UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (UUNO262000ttgPengadilanHAM.AdobeAcrobatDocument) diakses pada 21 Desember 2009, pukul 21:10 WITA

8

Umum PBB berdasarkan Resolusi No. 429 (V)13. Serta Protokol Tentang

Status Pengungsi 1967 “Protocol Relating to the Status of Refugees 1967”

(yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata Protokol

1967) yang ditanda tangani oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris

Jenderal pada 31 Januari 196714.

Alasan dihadirkannya Konvensi 1951 oleh PBB oleh karena agar

setiap negara dapat bertanggung jawab dan menjamin agar hak warganya

dihormati, oleh karenanya perlindungan internasional hanya diperlukan

jika perlindungan nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada saat itu,

tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional

terletak pada negara dimana individu mencari suaka.

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan

perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum

internasional, termasuk hukum hak azasi internasional dan hukum adat

internasional. Jadi negara-negara yang menjadi peserta / penanda-tangan

Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan / atau Protokol 1967

mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-

perangkat tersebut (tentang kerangka hukum bagi perlindungan

pengungsi dan pencari suaka).

13 Konvensi mengenai status pengungsi, 1951, (http://www.unhcr.or.id /Data/KonfensidanProtokol.pdf.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 16:09 WITA. Hlm. 9

14 Protokol mengenai status pengungsi 1967, (http://www.unhcr.or.id /Data/KonfensidanProtokol.pdf.). Hlm. 2

9

Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian

menangani pengungsi yang tidak sesuai standar internasional yang sudah

diatur dalam Konvensi 1951 dan Protocol 1967, sebut saja Negara

Thailand, yang telah melanggar pasal 33 konvensi 1951 mengenai

larangan pengusiran atau pengembalian (Refoulement) yang ia lakukan

kepada para Pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya.

Dapat kita bayangkan, jika banyak negara melakukan hal yang

sama seperti yang dilakukan oleh Negara Thailand terhadap pengungsi

yang datang ke wilayahnya. Oleh karenanya keterlibatan UNHCR sangat

penting untuk menentukan kebutuhan masyarakat serta merancang dan

melaksanakan program-program bersama. Semua lapisan dalam

masyarakat, baik perempuan, anak-anak, maupun yang lanjut usia harus

dikonsultasikan dan disertakan dalam semua aspek dan tahap kegiatan

perlindungan dan bantuan, khususnya untuk menghilangkan trauma

(perubahan yang menimbulkan krisis emosional dan stress mental)15 yang

mereka pernah alami dinegaranya.

Jika pengungsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dilibatkan

secara aktif, mereka akan merasa lebih percaya kepada pihak-pihak yang

membantunya serta membangun rasa memiliki atas program-program

yang dilaksanakan untuk mereka. UNHCR dapat memberikan yang

15 Jalaluddin, Rakhmat. 2005. Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 25

10

terbaik berupa perlindungan hukum yang efektif jika kebutuhan dasar

orang tersebut juga terpenuhi16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta

melihat arti penting dari standar penanganan pengungsi yang sudah diatur

dalam Konvensi 1951, maka penulis dapat merumuskan masalahnya

sebagai berikut :

1. Dapatkah Indonesia terikat dengan kewajiban-kewajiban yang

diatur dalam konvensi 1951 dalam penanganan pengungsi ?

2. Apakah status Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan oleh Konvensi 1951 ?

3. Seberapa besar penanganan yang dilakukan pemerintah

Indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang ada

diwilayahnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pengungsi dan

diberikan solusi yang tepat.

2. Untuk mengetahui apakah penanganan pemerintah Indonesia

dalam menangani pengungsi sudah sesuai prosedur yang diatur

dalam Konvensi 1951 atau belum.

3. Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pemerintah

Indonesia dalam menangani Pengungsi Rohingya, dan 16 UNHCR. 2007. Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR. Hlm. 21

11

dikemudian hari kekurangan-kekurangan ini paling tidak dapat

terpenuhi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik

secara teoritis maupun praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum internasional

dan nasional terutama dalam penanganan pengungsi.

2. Kegunaan Praktikal :

a. Sebagai bahan informasi atau masukan terhadap

proses penanganan pengungsi sesuai yang diatur

dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai

status pengungsi.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi

dalam proses penanganan pengungsi.

12

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengungsi

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, itu

tertuang dalam Konvensi 1951, Konvensi pengungsi OAU

(Organization Africa Union), Deklarasi Kartagena Amerika Latin

1984 (the Latin American Cartagena Declaration)17, serta organ

khusus PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR. Definisi

17 UNHCR. 2007. The 1951 Refugee Convention Questions & Answers. Hlm. 5

13

pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan didalam

Konvensi 1951 definisi pengungsi18 terdiri dari :

a. pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi.

Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa Untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar Negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

b. pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional.

Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan diatas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di Negara tempatnya menetap, dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

c. pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan.

Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan lagi karena

18 UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Op.Cit. Hlm. 53

14

tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di Negara asal pengungsi.

Sedangkan definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi

OAU ini muncul dari pengalaman perang kemerdekaan di afrika,

dan pada tahun 1965 dibentuklah Commission on Refugees di

Afrika19. konvensi ini mewakili perluasan yang penting dari konsep

pengungsi karena mengartikan pengungsi sebagai orang-orang

yang lari dari dampak tanpa pandang bulu dari perang sipil,

misalnya layak dianggap pengungsi dibawah Konvensi Pengungsi

OAU walau salah satu unsur penganiayaan dari Konvensi 1951

tidak ada. Menurut Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi

pengungsi sebagai berikut :

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi diluar, pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh Negara asal atau Negara kebangsaan”.20

Definisi lain mengenai pengungsi juga terdapat didalam

Deklarasi Kartagena, walaupun bagian dari definisi ini jelas

dipengaruhi Konvensi Pengungsi OAU serta mencerminkan sejarah

kepengungsian massal akibat perang sipil di negara-negara

Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat secara

19 D. W. Bowett. 2007. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 306

20UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Loc.Cit. Hlm. 58

15

hukum, prinsip-prinsip, termasuk definisi pengungsi telah

dimasukan ke dalam hukum nasional dan pelaksanaan negara-

negara Amerika Tengah dan Latin. Deklarasi Kartagena

memberikan definisi pengungsi sebagai berikut :

“Pengungsi jika mereka meninggalkan negaranya karena hidup, keselamatan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak azasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius”.21

Selain definisi dari Konvensi 1951, Konvesi Pengungsi OAU,

dan Deklarasi Kartagena, organ khusus PBB yang mengurusi

pengungsi, UNHCR juga memberikan definisi pengungsi sebagai

berikut :

“Seorang pengungsi adalah seseorang yang memenuhi kriteria/definisi pengungsi konvensi 1951, serta berada di luar Negara asalnya atau tempat menetapnya dan tidak dapat kembali kesana karena ancaman yang serius dan tanpa pandang bulu terhadap hidupnya, integritas fisik atau kebebasannya dikarenakan kekerasan umum, atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius”.22

2. Rohingya

Belakangan kita sering membaca tentang kondisi politik

negara tetangga kita Myanmar yang sedang bergejolak, namun ada

hal lain yang seakan terlupakan atau sengaja dilupakan oleh

21 Ibid Hlm. 59

22 Ibid Hlm. 64

16

masyarakat internasional, yaitu tindakan represif junta militer

terhadap warga Muslim Myanmar23.

Adakah warga Muslim di Myanmar ? Mungkin itu adalah

pertanyaan yang akan muncul pertama kali ketika mendengar kata

Myanmar. ‘ya tentu saja ada warga Muslim di Myanmar’, mereka

adalah orang Rohingya, keturunan Bengali, Panthay (Muslim

Burma-China) dan Pashu atau Moken (penduduk kepulauan

Andaman, atau dikenal juga sebagai Orang Laut dalam bahasa

Melayu)24.

Siapakah Rohingya itu ? Etnis Rohingya adalah penduduk

asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri merupakan sebuah

negara bagian seluas 14.200 mil persegi yang terletak di barat

Myanmar, merupakan daerah pesisir timur teluk Bengali yang

bergunung-gunung, berbatasan langsung dengan India di utara,

negara bagian China di Timur laut, distrik Magwe dan Pegu di

timur, distrik Irrawady di selatan dan Bangladesh di barat laut, saat

ini dihuni oleh sekitar 5 juta penduduk yang terdiri dari dua etnis

utama, Rohingya yang Muslim dan Rakhine / Maghs yang

beragama Budha.

23 Rohingya muslim Myanmar yang di dzalimi (http://www.arrahmah.com /index.php/news/read/2762/rohingya-muslim-myanmar-yang-didzalimi) diakses pada 02 Desember 2009, Pukul 15:31 WITA.

24 Ibid.

17

Kata Rohingya berasal dari kata Rohang, yang merupakan

nama lama dari negara bagian Arakan. Etnis Rohingya yang sudah

tinggal di Arakan sejak abad ke 7 Masehi, hal ini merupakan

bantahan bagi junta militer yang menyatakan, bahwa etnis

Rohingya merupakan pendatang yang di tempatkan oleh penjajah

Inggris di Bangladesh, memang secara fisik etnis Rohingya

memiliki kesamaan fisik dengan orang Bangladesh, merupakan

keturunan dari campuran orang Bengali, Persia, Mongol, Turki,

Melayu dan Arab, yang menyebabkan kebudayaan Rohingya

sedikit berbeda dari kebanyakan orang Myanmar. Termasuk dari

segi bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Parsi,

Urdu dan Bengali.

Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen

yang pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Budha

dan Muslim. Pada 1203 M, Bengali menjadi sebuah negara Islam,

dan sejak saat itu pula pengaruh Islam mulai merambah masuk ke

wilayah Arakan. Hingga pada akhirnya pada 1430 M. Arakan

menjadi sebuah negara Muslim. Selama 350 tahun kerajaan

Muslim berdiri di Arakan dan Umat Islam hidup dengan tenang.

Namun pada 24 September 1784 M. Raja Boddaw Paya dari

Burma menginvasi Arakan dan menguasainya.

Pada 1824-1826 perang Anglo-Burma pertama pecah.

Ketika perang ini berakhir pada 24 Februari 1426 yang ditandai

18

dengan diratifikasinya Perjanjian Yandabo menyebabkan Burma,

Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Lalu

denga Government of India Act. Tahun 1935 diputuskan bahwa

Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April

1937, melalui keputusan ini pula digabungkanlah Arakan menjadi

bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan mayoritas

penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan

India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang

Merdeka pada Tahun 1948.

Penduduk Muslim Rohingya merupakan mayoritas penduduk

di Arakan, dengan jumlah kurang lebih 90 persen, namun selama

49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar) jumlah itu terus

berusaha dikurangi, mulai dari pengusiran hingga pembunuhan,

hingga saat ini hanya tersisa sedikit Umat Islam Rohingya di

selatan Arakan sedangkan di bagian utara Rohingya masih menjadi

mayoritas25.

Nasib Muslim Rohingya setelah Burma merdeka sangatlah

memprihatinkan, ini dikarenakan Pada saat bangsa Burma lainnya

merayakan kemerdekaan pada tahun 1948, Umat Islam Rohingya

justru seakan dikucilkan dari kegembiraan itu. Hal itu ditandai

dengan tidak diundangnya satu pun perwakilan Umat Islam

Rohingya saat perjanjian penyatuan Burma di tanda tangani pada

25 Ibid.

19

12 September 1947 di Pinlong, negara bagian Shan antara

Jenderal Aung San (Ayah tokoh pro Demokrasi Aung San Su Kyi)

dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma unuk bersama-sama

merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk

negara Federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian

sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk

menggabungkan diri setelah 10 tahun, etnis Rohingya sama sekali

tidak dilibatkan dalam proses ini.

Berbeda dengan etnis yang lain yang berhak mendirikan

negara bagian sendiri, etnis Rohingya Kehilangan haknya, bahkan

wilayahnya (Arakan) diserahkan kepada etnis Rakhine yang

beragama Budha, walaupun populasinya kurang dari 10 persen

penduduk Arakan, sejak saat itulah hak-hak etnis Rohingya

berusaha dihilangkan oleh para politisi Budha Burma.

Bahkan semenjak junta militer menguasai Burma keadaan

semakin memburuk, bukan saja hak-hak politis yang dikekang,

tetapi juga dalam bidang sosial-budaya, hal ini ditandai dengan

ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingya pada tahun

1965 oleh Junta26.

3. Prinsip Utama Perlindungan Internasional

26 Ibid.

20

Prinsip utama yang melatar belakangi perlindungan

internasional bagi pengungsi, perangkat-perangkat kuncinya adalah

konvensi 1951 dan protokol 196727, ketentuan-ketentuan yang

tercakup di dalamnya termasuk :

a. larangan untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka yang beresiko menghadapi penganiayaan saat dipulangkan (prinsip non-refoulement).

b. persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang non diskriminatif.

c. standar perlakuan terhadap pengungsi.

d. kewajiban pengungsi kepada Negara tempatnya suaka.

e. tugas Negara untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Namun lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan prinsip

non-refoulement (larangan pengusiran dan pengembalian) adalah :

a. melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke Negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, kebansaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

b. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional atau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat namun tidak berlaku jika individu tersebut menghadapi resiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kjam, tidak manusiawi atau menghinakan.

c. Sebagai bagian dari hukum adat dan traktat, prinsip dasar ini mengikat semua Negara.

4. Bali Process

27 UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Op.Cit. Hlm. 39

21

Bali Regional Misterial Conference “BRMC” (yang dalam

penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata Bali Process)

telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2002, 2003,

dan yang terakhir pada tahun 2009 baru-baru ini yang dilaksanakan

di Bali.

Bali Process ke-3 ini bertemakan The Third Bali Regional

Misterial Conference on People Smuggling. Trafficking in Persons

and Related Transnational Crime (BRMC KE-3) yang dilaksanakan

pada tanggal 14-15 April 2009, BRMC ke-3 diketuai bersama oleh

Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, dan Menteri Luar

Negeri RI. Pertemuan dihadiri oleh 197 peserta dari 33 negara

anggota, 8 negara peninjau, dan 9 organisasi internasional dan

regional, dengan tingkat keterwakilan 17 menteri, 11 setingkat

menteri. Hadir pula Komisaris Tinggi UNHCR, Direktur Jenderal

IOM, dan Sekretaris Jenderal ASEAN28.

Pertemuan BRMC ke-3 yang didahului oleh pertemuan

Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting) telah

menghasilkan “pernyataan bersama ketua”. (Co-chairs’ Statement),

yang diifokuskan kepada tiga hal, yang salah satunya adalah

menegaskan kembali mekanisme yang ad hoc group (AHG) yang

dibentuk pada tahun 2002 guna menanggapi dan menyelesaikan

28 Arsip Direktorat Kejahatan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm 1

22

permasalahan kejahatan penyelundupan manusia dan

perdagangan orang secara terpadu29.

4.1 The First Ad Hoc Group Meeting of the Bali Process.

The First Ad Hoc Group Meeting of the Bali Process (yang

dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata AHG Bali

Process) telah diselenggarakan dari tanggal 27 - 29 Juli 2009.

Pertemuan diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Multilateral

Departemen Luar Negeri RI dan Duta Besar Australia untuk isu

Penyelundupan Manusia, Peter Wolcott. Pertemuan dihadiri oleh

12 negara yang terdiri dari Afghanistan, Australia, Bangladesh,

India, Indonesia, Maladewa, Malaysia, Myanmar, Pakistan,

Selandia Baru, Sri Lanka, dan Thailand; dan 5 (lima) organisasi

internasional yaitu IOM, UNHCR, United Nations Office on Drugs

and Crime (UNODC), dan ASEAN Secretariat (sebagai Peninjau)30.

5. Myanmar (Negara Asal pengungsi Rohingya)

Myanmar (Burma) merupakan salah satu negara termiskin,

tetapi di lain pihak merupakan negara yang cukup menarik di Asia

Tenggara. Meski terlihat begitu berbeda, tetapi memiliki hubungan

yang cukup erat, negara ini tergolong miskin karena selama

beberapa dekade pemerintahannya selalu melakukan perlindungan

29 Ibid.

30 Ibid. Hlm. 2

23

ketat dari pengaruh asing, karenanya Myanmar dinilai memiliki

karakter yang berbeda dan menarik. Bepergian ke Myanmar tidak

hanya sebagai perjalanan ke wilayah geografis yang berbeda,

tetapi juga merupakan sebuah perjalanan memasuki jaman lain

yang berbeda31.

Dalam ucapan asli penduduk Burma, nama daerah ini selalu

disebut dengan Myanmar. Pada tahun 1989, pemerintah militer

Myanmar, mengumumkan bahwa negara ini adalah Myanmar.

Sejak saat itu, dalam pengumuman resmi dan pertukaran

diplomatik hanya nama Myanmar yang disebut untuk nama negara

ini, walaupun orang-orang sudah terbiasa memanggilnya dengan

sebutan Burma. Tapi secara tidak resmi, nama Burma masih tetap

dipakai32.

5.1 Junta Militer

Junta militer diucapkan menurut ucapan bahasa Spanyol

hun-ta, biasanya merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator

militer. Dalam bahasa Spanyol Junta sendiri berarti ‘rapat

bersama’, dan biasanya digunakan untuk berbagai kumpulan yang

bersifat kolegial (hubungan kerekanan).

31 Myanmar atau Burma (http://www.asiamaya.com/panduasia/myanmar/e-01land/em-lan10.htm) diakses pada 28 November 2009, Pukul 13:30 WITA.

32 Ibid.

24

Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer

yang berpangkat tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai

oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-

galanya. Bentuk-bentuk junta militer yang terkenal adalah

Pemerintahan Agusto Pinochet di Cili, diktator militer yang terkenal

karena kekejamannya di Argentina dari 1976 hingga 198333.

6. Indonesia (Negara Transit Pengungsi Rohingya)

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang

dipimpin oleh seorang Presiden dengan jumlah wilayah sebanyak

33 Provinsi, daerah-daerah yang pernah dijadikan tempat

pengungsian, seperti : Pulau Galang (Pengungsi Vietnam),

Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (Pengungsi Timor Leste),

Bogor (Pengungsi Afghanistan) serta yang terbaru adalah Aceh

yaitu di Pulau Weh Sabang dan Idi Rayeuk Aceh Timur (Pengungsi

Rohingya).

6.1 Aceh

Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama

Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh

Darussalam (2001-2009) adalah sebuah provinsi di Indonesia dan

merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki

33 Militer Myanmar (Junta-militer-Wikipedia-bahasa-indonesia,ensiklopedia-bebas.webarchive) diakses pada 07 Desember 2009, pukul 17:05 Wita

25

otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan

provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini

berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra

Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan

Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan34.

Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah

Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan

Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda

gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir

pantai musnah sama sekali, yang terberat adalah Banda Aceh,

Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.

Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa

pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan

kota dan 18 kabupaten35 yang diantaranya adalah Pulau Weh

Kabupaten Sabang dan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang di

jadikan tempat sementara Pengungsi Rohingya.

7. Australia (Negara Tujuan Pengungsi Rohingya)

Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of

Australia) atau dikenal sebagai Australia saja adalah sebuah 34 Sejarah Aceh (http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh#Sejarah) diakses pada 05

Desember 2009, Pukul 11:20 WITA.

35 Ibid.

26

negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua

terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia

dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan

Samudra Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara

termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Disebelah

timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan

Kaledonia Baru (secara administratif milik Perancis), sementara di

tenggara bertetangga dengan Selandia Baru 36.

Australia, walaupun terletak di dekat Asia, lebih sering

disebut sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang

mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian

besar kulit putih.

Australia mempunyai enam buah negara bagian, dua

wilayah besar, dan yang lain wilayah kecil. Negeri-negeri ini adalah

New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania,

Victoria dan Australia Barat. Dua wilayah tanah besar adalah

Northern Territory dan Australian Capital Territory. Kebanyakan

penduduk Australia yang sekurang-kurangya 20,6 juta adalah

keturunan pendatang dari abad kesembilan belas dan kedua puluh,

kebanyakan dari Britania Raya dan Irlandia. Penduduk Australia

telah berlipat 4 sejak akhir Perang Dunia I,

36 Demografi Australia (http://id.wikipedia.org/wiki/Australia) diakses pada 02 Desember 2009, Pukul 16:10 WITA.

27

Dipacu oleh program imigrasi yang ambisius. Pada tahun

2001, kelima kelompok terbesar dari 23,1% penduduk Australia

dilahirkan di luar negeri berasal dari Britania Raya, Selandia Baru,

Italia, Vietnam dan Cina. Menyusul pembatalan Kebijakan Australia

Putih pada tahun 1973, banyak inisiatif pemerintahan telah

diadakan untuk menggalakkan dan mempromosikan keamanan

budaya berdasarkan kebijakan multikulturalisme.

Seperti banyak negara maju yang lain, Australia sedang

mengalami peralihan demografi terhadap penduduk yang lebih tua

usianya, penduduk di bawah dan di atas umur bekerja. Umumnya

dengan banyak negara berkembang lainnya, Australia sedang

mengalami perubahan demografi ke arah penduduk yang lebih tua,

dengan lebih banyak pensiunan dan lebih sedikit orang usia kerja.

Sebagian besar orang Australia (759.849 selama masa 2002–

2003) tinggal di luar daerah mereka. Australia telah memelihara

salah satu program imigrasi di dunia untuk meningkatkan jumlah

penduduk. Sebagian besar imigrannya terlatih, namun kuota

imigrasi termasuk kategori untuk anggota keluarga dan para

pengungsi37.

B. Badan serta Organisasi yang Terlibat dalam Menangani

Pengungsi Rohingya.

37 Ibid.

28

1. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (yang dalam

penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata Deplu) adalah

salah satu badan yang mewakili Pemerintah Indonesia bersama

Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Republik Indonesia (yang dalam penulisan selanjutnya penulis

singkat dengan kata Kesra) dalam menangani Pengungsi Rohingya

yang ada di Aceh, Departemen inilah yang mendiplomasikan

permasalahan-permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia

dengan negara asal melalui para diplomatnya.

Tugas pokok diplomat merupakan tolak ukur penilaian

kinerja. Terdapat lima tugas pokok diplomat, yaitu : mewakili,

melakukan negosiasi, melindungi, melakukan promosi, dan

pelaporan, yang kinerja dan pencapaiannya akan diukur setiap

tahun melalui Sasaran Kerja Individual (SKI). Melalui pembenahan

organisasi dan sumber daya manusia ini, pencapaian misi

diplomasi UU No. 37 tahun 1999 di atas dapat terpenuhi38.

Tugas utama Deplu diarahkan untuk : (1) Memagari potensi

disintegrasi bangsa, (2) Upaya membantu pemulihan ekonomi, (3)

38 Deplu “benah diri” (http://www.deplu.go.id/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4&I=id) diakses pada 13 Desember 2009, pukul 20:27 WITA.

29

Upaya peningkatan citra Indonesia, (4) Meningkatkan kualitas

pelayanan dan perlindungan WNI39.

2. Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan

rakyat.

Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat adalah salah satu badan yang mewakili Pemerintah

Indonesia bersama Departemen Luar Negeri dalam menangani

Pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, Departemen inilah yang

mengurusi sebagian besar kebutuhan hidup para pengungsi di

Aceh.

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Kesra mempunyai

tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan

dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan

kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan

kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesra

menyelenggarakan fungsi :

39 Tugas utama Deplu dari tahun 1998 – sekarang (http://www.deplu.go.id /Pages/History.aspx?IDP=4&I=id) Diakses pada 13 Desember 2009, pukul 20:23 WITA.

30

1. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

3. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;

7. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden40.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kesra

mengkoordinasikan :

1. Departemen Kesehatan2. Departemen Pendidikan Nasional

3. Departemen Sosial

4. Departemen Agama

5. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup

7. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

8. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

10. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

40 Kelembagaan Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (http://www.menkokesra.go.id/content/view/14/34/) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 10:05 WITA.

31

11. Instansi lain yang dianggap perlu41

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang

dikoordinasikan Menteri / Menteri Negara yang terkait dengan

tugas dan fungsi Kesra adalah :

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

3. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)

4. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

5. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

7. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

8. Instansi lain yang dianggap perlu42

Kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun

2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kesra sebagai

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005,

bahwa Kesra terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian Koordinator2. Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial

3. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup

4. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak

5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara

6. Deputi Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata41 Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat (http://www.menkokesra.go.id/content/view/166/117/) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 10:15 WITA.

42 Ibid.

32

7. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

8. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri

9. Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM

10. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

11. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Kesejahteraan Rakyat

12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan

13. Staf Ahli Bidang Teknologi, Air Bersih, dan Perumahan Rakyat

14. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Tertinggal

15. Inspektorat43

3. UNHCR

Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau yang

biasa disebut dengan UNHCR adalah suatu badan khusus dibawah

dewan ekonomi sosial atau ECOSOC (Economic and Social) yang

dibentuk oleh sidang umum PBB melalui resolusi No. 319 (IV),

komisi ini di dirikan karena IRO (International Refugees

Organisation) atau organisasi internasional yang menangani

pengungsi pengungsi pada waktu itu kehilangan peminat pada

akhir 1940-an, namun jelas diakui perlunya suatu lembaga

pengungsi, setidaknya dalam waktu dekat ini.

Setelah melalui perdebatan sengit di PBB tentang bentuk

yang akan diambil oleh lembaga yang akan di dirikan, maka

43 Ibid.

33

didirikanlah sebuah lembaga yang bernama UNHCR. Wewenang

utama UNHCR telah dikukuhkan dalam peraturan yang terlampir

pada Resolusi 428 (V) Sidang Umum PBB tahun 1950. Wewenang

ini kemudian diperluas oleh resolusi-resolusi susulan dari Sidang

Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yaitu memberikan,

berdasarkan alasan kemanusiaan dan non-politik, perlindungan

internasional kepada pengungsi serta mencarikan solusi permanen

bagi mereka44.

Namun perlu diketahui bahwa UNHCR memberikan

perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi

juga ada kategori lainnya dari yang kehilangan tempat tinggal atau

orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari

suaka45.

Keadaan tersebut telah menimbulkan suatu perkembangan

baru dalam hukum Internasional yaitu timbulnya kebutuhan akan

suatu pengaturan bagi masalah pengungsi. Tokoh-tokoh UNHCR

merupakan pelopor yang menghendaki dibentuknya cabang hukum

baru yaitu hukum pengungsi (Refugee Law)46.

44 UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Op.Cit. Hlm.6

45 UNHCR. Pengungsi Dalam Angka. Hlm. 6

46 Syahmin AK. 1985. Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum , Bandung : Armico. Hlm. 3

34

4. IOM

International Organization for Migration atau Organisasi

Internasional Untuk Migrasi (yang dalam penulisan selanjutnya

penulis singkat dengan kata IOM atau OIM) adalah Organisasi

antar Pemerintah yang didirikan pada tahun 1951. IOM

berkomitmen untuk membantu penanganan migrasi secara tertib &

manusiawi, memajukan kerjasama internasional di bidang migrasi,

membantu mencari solusi praktis dalam masalah migrasi,

menyediakan bantuan kemanusiaan bagi migran yang

membutuhkan47.

IOM membantu Pemerintah dalam menangani imigran yang

tertangkap di wilayah Indonesia dengan 2 cara:

Ketika tertangkap, pihak yang berwenang memberitahu

pihak IOM, lalu mengirimkan suatu tim untuk melakukan

pemeriksan kesehatan, mencarikan tempat tinggal dan mengatur

makanan mereka.

IOM juga menjelaskan tentang keadaan mereka dan

membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga

permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika mereka memilih

status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR. Bila mereka

memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus

47 Materi Ajar (Hand Out) dari Yosefina Tanggau Bore’ (Salah Satu Staf IOM di Indonesia), Makassar 25 November 2009. Hlm. 7 dan 8.

35

segala keperluan kepulangan, termasuk travel document, ticket,

dan lainnya48.

5. ICRC

ICRC “International Committee of the Red Cross” (yang

dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata ICRC)

atau yang lebih dikenal dengan Palang Merah Internasional adalah

sebuah organisasi kemanusiaan netral, tidak memihak, dan

mandiri49. Mandat ICRC yaitu melindungi dan membantu korban

konflik bersenjata (sperti kasus 7 pemuda timor timur yang meminta

suaka di Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta. Dengan bantuan

ICRC mereka kemudian telah diberangkatkan ke Swiss pada

tanggal 29 Desember 199350), diperolehnya dari negara-

negara ,melalui keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 (yang juga

disebut konvensi-konvensi palang merah51) beserta protokol-

protokol tambahannya tahun 1977 dan 2005 yang menggantikan

Konvensi Jenewa pertama tahun 1864, organisasi ini didirikan oleh

48 Ibid. Hlm. 21

49 ICRC. 2008. Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda.

Hlm 2

50 Sumaryo Suryokusumo. 2005. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus. Bandung : Alumni. Hlm. 158. Lihat Juga Kompas, 24 November 1993.

51 KGPH, Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 48

36

Henry Dunant Pada Tanggal 24 Juni 1859 di Solferino (Kota kecil di

Italia Utara)52.

ICRC pertama hadir di Indonesia pada tahun 1979. ICRC

dan Palang Merah Indonesia (yang dalam penulisan selanjutnya

penulis singkat dengan kata PMI) adalah organisasi-organisasi

pertama untuk merespon darurat yang disebabkan oleh tsunami

pada bulan Desember 2004, namun ICRC sekarang kembali ke

kegiatan yang lebih tradisional yang berkaitan dengan situasi

konflik dan paska-konflik, saat ini ICRC juga masih tetap

bekerjasama dengan PMI untuk menangani para Pengungsi

Rohingya, baik yang di Pulau Weh (Sabang) maupun yang ada di

Idi Rayeuk (Aceh Timur)53.

6. PMI

Proses pembentukan PMI dimulai 3 September 1945 saat itu

Presiden Soekarno memerintahkan Dr Boentaran (Menkes RI

Kabinet I) agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional.

Dibantu Panitia lima orang terdiri atas dr. R. Mochtar sebagai

Ketua, dr. Bahder Djohan sebagai Penulis dan tiga anggota panitia

yaitu dr. Djoehana Wiradikarta, dr. Marzuki, dr. Sitanala,

mempersiapkan terbentuknya Perhimpunan Palang Merah

52 ICRC. 2006. Kenali ICRC. Production Sector : International Committee of the Red Cross. Hlm 2

53 Pengenalan ICRC (http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/indonesia? opendocument) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 11:15 WITA.

37

Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, 17 September

1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini

dikenal sebagai Hari PMI.

Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial

kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana

dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada

tahun 1958 melalui UU No 59. Kecuali protocol I yang sampai

sekarang Indonesia belum meratifikasinya, ini dikarenakan ada

beberapa pasal yang dipandang dapat membahayakan Negara

yaitu dapat mendorong disintegrasi54.

Sebagai perhimpunan nasional yang sah, PMI berdiri

berdasarkan Keputusan Presiden No 25 tahun 1925 dan

dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi

perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalang merahan

melalui Keputusan Presiden No 246 tahun 196355.

Dalam berbagai kegiatan PMI komitmen terhadap

kemanusiaan seperti strategi 2010 berisi tentang memperbaiki

hajat hidup masyarakat rentan melalui promosi prinsip nilai

54 KGPH, Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Op.Cit. Hlm. 196

55 Sejarah Pembentukan serta Peran Palang Merah Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 13:10 WITA.

38

kemanusiaan, penanggulangan bencana, kesiapsiagaan

penanggulangan bencana, kesehatan dan perawatan di

masyarakat, Deklarasi Hanoi (United for Action) berisi penanganan

program pada isu-isu penanggulangan bencana, penanggulangan

wabah penyakit, remaja dan manula, kemitraan dengan

pemerintah, organisasi dan manajemen kapasitas sumber daya

serta humas dan promosi, maupun Plan of Action merupakan

keputusan dari Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

ke-27 di Jenewa Swiss tahun 1999.

Dalam konferensi tersebut Pemerintah Indonesia dan PMI

sebagai peserta menyatakan ikrar di bidang kemanusiaan56. Hal ini

sangat sejalan dengan tugas pokok PMI adalah membantu

pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama

tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi: Kesiapsiagaan

Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan

Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan

Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah. Kinerja

PMI dibidang kemanusiaan dan kerelawanan mulai dari tahun

1945 sampai dengan saat ini salah satunya sebagai berikut :

“Membantu saat terjadi peperangan/konflik. Tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI pada masa perang kemerdekaan RI, saat pemberontakan RMS, peristiwa Aru, saat gerakan koreksi daerah melalui PRRI di Sumbar, saat

56 Ibid.

39

Trikora di Irian Jaya, Timor Timur dengan operasi kemanusiaan di Dilli, pengungsi di Pulau Galang”57.

7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah Internasional dan

Bulan Sabit Merah Internasional :

1. Kemanusiaan (humanity)2. Kesamaan (impartiality)

3. Kenetralan (neutrality)

4. Kemandirian (independence)

5. Kesukarelaan (voluntary service)

6. Kesatuan (unity)

7. Kesemestaan (universality)58

C. Konvensi 1951 (United Nations Convention For Refugees Status

1951)

Konvensi ini merupakan istilah yang biasanya dipakai bagi

instrumen resmi yang berkarakter multilateral. Istilah konvensi juga

mencakup instrument-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga-

lembaga internasional59. Konvensi 1951, yaitu Konvensi PBB tentang

pengungsi telah ditandatangani untuk pertama kalinya di Jenewa, Swiss

pada tanggal 28 Juli 1951 oleh 27 negara60.

57 Ibid.

58 Ibid.

59 J. G. Starke. 2007. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (2). Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 586

60 http://www.unhcr.or.id/Data/KonfensidanProtokol.pdf.). Ibid. Hlm. 9

40

Dalam Konvensi 1951 sendiri mengatur61 antara lain sebagai

berikut :

Bab I mengenai ketentuan umum dari pasal 1 sampai dengan pasal

11 yang berisi Definisi istilah pengungsi, kewajiban umum, non-

diskriminasi, agama, hak yang diberikan yang terpisah dari konvensi ini,

istilah dalam keadaan yang sama, pembebasan dari resiprositas,

pembebasan dari tindakan luar biasa, tindakan sementara,

kesinambungan tempat tinggal dan pelaut pengungsi.

Bab II mengenai status hukum dari pasal 12 sampai dengan pasal

16, yang berisi status pribadi, milik bergerak dan tidak bergerak, hak karya

seni perindustrian, hak berserikat dan akses ke pengadilan.

Bab III mengenai pekerjaan yang memberi penghasilan dari pasal

17 sampai dengan pasal 19 yang berisi pekerjaan yang menghasilkan

upah, swakarya dan profesi bebas.

Bab IV mengenai kesejahteraan dari pasal 20 sampai dengan 24,

berisi pencatuan, perumahan, pendidikan umum, pertolongan publik serta

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Bab V mengenai tindakan administratif dari pasal 25 sampai

dengan pasal 34, yang berisi bantuan administrative, kebebasan

berpindah tempat, surat identitas, dokumen perjalanan, pungutan fiskal,

pemindahan asset, pengungsi yang berada secara tidak sah di Negara

61 Ibid. Hlm 11

41

pengungsian, pengungsian, larangan pengusiran atau pengembalian

(refoulement) dan pewarganegaraan.

Bab VI mengenai ketentuan pelaksanaan dan peralihan dari pasal

35 sampai dengan pasal 37, yang berisi kerjasama instansi nasional

dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB), informasi tentang peraturan

perundang-undangan nasional dan hubungan dengan konvensi-konvensi

sebelumnya.

Bab VII mengenai ketentuan dari pasal 38 sampai dengan 46,

yang berisi penyelesaian perselisihan, penandatanganan, ratifikasi dan

aksesi, ketentuan pemberlakuan toritorial, klausul federal, reservasi, mulai

berlaku, pembatalan, revisi dan notifikasi oleh sekrtaris jenderal

perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan

dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka

penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di

Makassar, Jakarta, dan di Aceh, Pengumpulan data dan informasi akan

dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang

sesuai dengan objek yang diteliti, seperti :

1. Kantor Departemen Luar Negeri RI ( Direktorat Asia Timur

dan Pasifik, Direktorat Kejahatan Internasional dan

Pelucutan Senjata ‘KIPS’, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan

Sosial Budaya, dan Kepala Biro Administrasi Menteri ),

2. Kantor Kementrian Negara Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat RI ( Deputi I Bidang Pemulihan

Konflik sosial ),

43

3. Kantor Departemen Sosial RI,

4. Kantor UNHCR Jakarta ( Assistant Protection Officer ),

5. Kantor IOM Jakarta ( National Operations Officer ),

6. Kantor ICRC Jakarta ( Program untuk Kepolisian dan TNI ),

7. Kantor PMI Jakarta ( Bidang Tanggap Darurat dan Restoring

Family Links ),

8. Wilayah pengungsian ( Pulau Weh ) di Sabang Nangroe

Aceh Darussalam, dan

9. Tempat-tempat studi ( Pusat Studi HAM ‘PUSHAM’ Unhas,

Warung Internet, dll ).

Sedangkan penelitian untuk studi internet, penulis melakukan

pencarian pada situs :

1. www.google.com ,

2. www.wikipedia.org ,

3. www.menkokesra.go.id ,

4. www.icrc,org ,

5. www.deplu.go.id ,

6. www.unhcr.ch , dan

44

7. situs lain yang berhubungan dengan tulisan ini.

Data ini dikumpulkan secara langsung dengan mendatangi tempat-

tempat-tempat penelitian tersebut serta menggunakan fasilitas akses

internet secara online.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara

langsung kepada nara sumber yang terpercaya ( Teuku Faizasyah ‘Juru

Bicara Deplu / Ka. BAM’, Rolliansyah Soemirat ‘Direktorat Kejahatan

Internasional dan Pelucutan Senjata Deplu’, Ayodia G. L. Kalake ‘Ka. Sub.

Dit. Dinas III Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Deplu’,

Krishnajie ‘Direktorat Asia Timur dan Pasifik Deplu’, Syahbuddin ‘Ka. Bid.

Pemulihan Konflik Sosial Deputi I Kementrian Negara Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat’, Darwin dan Anita ‘Staf UNHCR’, Ronnie Bala ‘Staf

IOM’, Dinihari Puspita ‘Staf ICRC’, Andreane Tampubolon dan Umi Alfiyah

‘Staf PMI’ serta dari beberapa pengungsi yang bersangkutan ).

Selain data primer dipergunakan juga data Sekunder dalam

penulisan skripsi ini, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

penulis dalam proses penelitian melaui cara penelusuran literatur atau

kepustakaan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang ada kaitannya

45

dengan masalah yang akan dibahas melalui studi kepustakaan dan studi

internet, berkenaan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan

data melalui Penelitian Lapangan (Field Research) dan Studi

Kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Mengenai Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the

Status of Refugees 1951), Protokol Tambahan Mengenai Status

Pengungsi 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees 1967), serta

UUD’ 1945 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat

pakar hukum. Serta bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

(hukum), dan ensiklopedia.

Eksplorasi data di lapangan dilakukan mengingat lokasi penelitian

dapat dijangkau oleh penulis.

D. Analisis Data

46

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama

proses penelitian dalam bentuk data primer,sekunder dan tersier, diolah

dengan menggunakan analisis Normatif Deskriptif, dengan maksud untuk

mengolah data Primer, Sekunder, dan tersier yang telah diperoleh agar

menjadi sebuah karya ilmiah / skripsi yang terpadu dan sistematis.

Sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memberikan

gambaran secara jelas mengenai proses penanganan Pengungsi

Rohingya di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

bekerjasama dengan UNHCR, Organisasi Internasional, dan LSM-LSM

lainnya.

47

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Hubungan Indonesia dengan Aturan Konvensi 1951.

Dewasa ini perjanjian internasional memainkan peranan yang

sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara.

Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar

kerjasama mereka dalam mengatur berbagai kegiatan serta

menyelesaikan masalah. Perjanjian internasional merupakan instrumen

yuridik oleh karenanya mengikat para pihak62. Mengikat disini adalah

melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Seperti

yang ditegaskan oleh Oppenheim-Lauterpacht:63

62 Boer Mauna, 2005. Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T. Alumni, Hlm 82

63 Oppenheim-Lauterpacht, dalam bukunya C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002. Modul Hukum Internasional, Jakarta: Djambatan. Hlm 105

48

International treaties are agreements of contractual charter between states, creating legal rights and obligations between the parties”. (perjanjian adalah suatu persetujuan antarnegara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak).

Dari uraian yang dikemukakan diatas, perjanjian internasional

dapat pula diuraikan sebagai64:

Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Subyek-subyek hukum yang dimaksud disini adalah negara.

Sepertinya halnya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja65:

“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu”.

Dalam perkembangannya, perjanjian Internasional dibagi atas 2

(dua) golongan berdasarkan proses pembentukan dan pembuatannya.

Pertama Perjanjian internasional yang diadakan dengan tiga tahap, yaitu:

perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi (pengesahan). Biasanya

perjanjian semacam ini diadakan untuk hal-hal yang dianggap sangat

penting (vital) sehingga memerlukan persetujuan badan-badan yang

berwenang (treaty-making power). Kedua perjanjian internasional yang

diadakan hanya melalui dua tahap, yaitu: perundingan dan

64 I Wayan Partiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bag:1. Bandung: Mandar Maju. Hlm 12

65 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni. Hlm 117

49

penandatangan tanpa ratifikasi. Biasanya perjanjian ini kurang begitu

penting (vital), sederhana, dan memerlukan penyelesaian yang cepat.

Misalnya: perjanjian perdagangan yang berjangka pendek66.

Pasal 33 (1) Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara

peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun

mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya

dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras,

agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau

pandangan politiknya67.

Prinsip non refoulement68 ini tidak hanya terdapat pada Konvensi

1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada

Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) pasal 3, Konvensi

Jenewa IV (Fourth Geneva Convention) tahun 1949 pada pasal 45

paragraf 4, pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

(International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1966 pasal 13,

dan instrumen-instrumen HAM lainnya69.

66 Alma, Manuputty dkk. 2008. Hukum Internasional. Depok: Rechta. Hlm 110

67 Sulaiman Hamid. 2002. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 96

68 Negara-negara peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau pandangan politiknya (Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951)

69Heru Susetyo. Prinsip Non Refoulement dan Mensikapi Pencari Suaku Rohingya. (http://saverohingya.com/manusia-perahu-dan-warga-yang-dilupakan.html) diakses pada 10 Desember 2009, Pukul 15:00 WITA.

50

Lebih dari itu, prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari hukum

kebiasaan internasional (international customary law). Dalam arti, negara

yang belum menjadi pihak (state parties), dengan kata lain belum

meratifikasi Konvensi 1951 – pun harus menghormati prinsip non

refoulement ini.

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum

menjadi negara pihak (state parties) dari Konvensi 1951. Kendati demikian

negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu

saja terhadap pencari suaka Rohingya.

Myanmar selaku negara asal adalah yang paling bertanggung

jawab. Karena sudah puluhan tahun lamanya etnis Rohingnya bermukim

di Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai warganegara. Myanmar

juga membiarkan terjadinya penyiksaan dan diskriminasi terhadap mereka

atas dasar perbedaan etnis dan agama (persecution). Hal mana dapat

digolongkan sebagai kejahatan negara (state violence)70 atau bahkan

terdapat indikasi Genosida (namun hasil penelitianlah yang akan

membuktikannya nanti, karena kasus ini belum selesai dan sementara

berproses).

Terkait dengan hal tersebut Indonesia telah memberikan sikap

yang positif dengan menyampaikan keprihatinan dan memaklumi masalah

70 Ibid.

51

yang sudah terjadi (melalui langkah diplomatis yaitu melakukan

pertemuan yang intensif dari kedua negara melalui perwakilannya),

namun ini semua dapat memberikan pelajaran bagi semua negara agar

kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali71.

Thailand, Indonesia, dan negara-negara lain yang menjadi tempat

transit maupun tujuan utama pengungsian mereka, bertanggungjawab

untuk tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara paksa

(non refoulement) ketika pencari suaka asal Rohingnya terdampar

ataupun tiba di wilayah kedaulatannya melalui cara yang tidak lazim.

Karena memulangkan mereka ke Myanmar pada kondisi seperti ini adalah

hal yang sangat tidak mungkin. “Ketika kami sampai di Thailand kami

disiksa dan bahkan sesudah penyiksaan tersebut para militer Thailand

melepaskan kami kembali ke lautan bebas dengan cara-cara kasar,

hingga akhirnya pada saat itu saya terpisah dengan keluarga saya yang

lain” ujar salah seorang pengungsi72.

Jalan terbaik adalah menampung para pencari suaka untuk

sementara sambil menentukan proses selanjutnya, apakah akan memberi

suaka langsung, meneruskan ke negeri lain, ataukah mengembalikan ke

negeri asal ketika kondisinya memang sudah memungkinkan. Maka arah

71 Hasil Wawancara Bersama Bapak Teuku Faizasyah ‘Juru Bicara Dept. Luar Negeri RI’ di Gedung Utama Deplu Lantai 3, Bagian Biro Administrasi Mentri, Hari Kamis, 16 Juli 2009, Pukul 10.00 – 11.30 WIB.

72 Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Bin Mohammad Daud (37 Tahun) “Salah Seorang Pengungsi Rohingya asal Myanmar” oleh Hanin Mazaya, yang dikutip oleh penulis seusai shalat Jum’at. Hari Jum’at 31 Juli 2009. Pukul 13.10 WIB

52

yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan

permasalahan pengungsi ini yaitu penyelesaian yang bersifat regional saja

yakni negara-negara terkait diwajibkan mengutus para Menteri Luar

Negerinya guna membicarakan kesemuanya didalam sebuah forum agar

mendapat solusi yang terbaik, dan proses inilah yang dinamakan dengan

Bali Process, jadi tidak sampai diselesaikan di ASEAN forum walaupun

ke-3 negara terkait tersebut (Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia)

adalah anggota ASEAN73.

Dalam proses ini, UNHCR ikut terlibat. Karena, UNHCR memiliki

mandat untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan

memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Dan

mandat ini tak terbatas pada ‘pengungsi’ yang dimaksud pada Konvensi

1951 saja melainkan juga untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan

(stateless persons) orang-orang yang kembali pulang dari

pengungsiannya (returnees) dan juga, pada kasus-kasus tertentu, adalah

para “pengungsi dalam negeri” (internally displacement persons) atau

mereka yang terusir dari daerah asalnya namun tidak sampai

menyeberang ke negeri lain. Maka, kali ini kita patut bangga dengan

rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia. Keputusan menampung

sementara pencari suaka Rohingya patut dijadikan contoh bagi negara-

negara lain, dan adalah hal yang sepatutnya dilakukan dari sisi hukum

internasional. Dengan demikian, memberikan penampungan sementara

73 Hasil Wawancara bersama Bapak Teuku Faizasyah

53

adalah hal yang sepatutnya dilakukan sesuai asas non refoulement dalam

Konvensi 195174.

Selain itu Teuku Faizasyah Juga menyatakan bahwa :

“Walaupun secara yuridis Indonesia tidak berkewajiban untuk terikat dalam aturan Konvensi 1951 karena Indonesia bukan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi, namun demi alasan kemanusiaan, Indonesia memiliki tradisi baik dalam membantu para manusia perahu yang lari dari negaranya (selain Rohingya termasuk juga penungsi Vietnam dan Timor Leste), dan ini sudah diketahui oleh banyak Negara”75.

2. Status Rohingya Terkait dengan UNHCR dan Konvensi 1951.

2.1 Sekilas Masalah Pengungsi Rohingya yang Ada di Aceh76.

Pada tanggal 7 Januari 2009, sebanyak 193 manusia perahu yang

beretnis Rohingnya dan berasal dari Bangladesh dan Myanmar ditemukan

terdampar di Sabang, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pada tanggal

3 Februari 2009, 198 manusia perahu yang juga berasal dari etnis

Rohingnya Bangladesh dan Myanmar ditemukan terdampar di kecamatan

Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Indonesia memberikan

perhatian khusus terkait upaya penanganan 391 manusia perahu asal

74 Heru Susetyo. Prinsip Non Refoulement dan Mensikapi Pencari Suaku Rohingya. (http://saverohingya.com/manusia-perahu-dan-warga-yang-dilupakan.html) Ibid.

75 Hasil Wawancara bersama Bapak Teuku Faizasyah

76 Arsip Direktorat Asia Timur dan Pasifik (Astimpas) Departemen Luar Negeri RI. Hlm. 1-2

54

Myanmar dan Bangladesh yang terdampar di Propinsi Nanggroe Aceh

Darussalam tersebut.

Dalam rangka mencari penyelesaian yang komprehensif atas

keberadaan manusia perahu tersebut, pemerintah Indonesia telah

melakukan langkah-langkah penangan yang diperlukan secara paralel,

baik pada tataran nasional maupun melalui kerjasama bilateral dan

regional. Hal tersebut juga telah dibahas dalam pertemuan presiden RI

dengan PM Myanmar pada 16 maret 2009 di Jakarta.

Presiden RI dalam hal ini menekankan perlu adanya solusi praktis

terhadap masalah ini. Pada tingkat nasional Pemerintah Indonesia telah

bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu UNHCR dan IOM

untuk melakukan verifikasi dan penentuan status bagi para manusia

perahu tersebut. Fokus upaya Pemerintah Indonesia pada saat ini adalah

melakukan pemulangan terhadap para manusia perahu yang telah

menyatakan kesediaannya direpatriasi secara suka rela (voluntary

repatriation).

Kasus manusia perahu etnis Rohingnya asal Bangladesh dan

Myanmar merupakan salah satu masalah illegal migration yang terjadi di

Indonesia. Mengingat kompleksnya permasalahan tersebut, dibutuhkan

penanganan yang dilakukan secara paralel pada tingkatan domestik,

bilateral dan regional. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-

langkah yang diperluakan secara paralel, baik pada tataran nasional

55

maupun melalui kerjasama bilateral dan regional dalam upaya

penanganan masalah illeggal migration.

Dalam rangka mencari penyelesaian komprehensif atas

keberadaan manusia perahu tersebut, Pemerintah Indonesia telah

melakukan penanganan yang diperlukan secara paralel, baik pada tataran

nasional maupun kerjasama bilateral dan regional.

Pada tataran nasional, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan

UNHCR dan IOM membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) guna

menentukan status 391 manusia perahu asal Bangladesh dan Myanmar

tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti salah satu hasil pertemuan Presiden

RI dengan PM Myanmar tersebut, Departemen Luar Negeri juga telah

mengirimkan utusan khusus ke Bangladesh dan Myanmar pada 31 Maret

– 4 April 2009. Kunjungan dimaksudkan untuk menjajaki upaya fasilitasi

dan dukungan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh dalam penanganan

permasalahan tersebut, serta mengkonsultasikan lebih lanjut langkah-

langkah penyelesaian yang praktis, komprehensif dan efektif dalam

penyelesaian isu tersebut. Pihak Myanmar telah menyampaikan bahwa

Myanmar pada prinsipnya bersedia menerima para manusia perahu asal

Myanmar kembali, asalkan mereka dapat membuktikan diri sebagai

penduduk Myanmar.

Pada tingkat regional, negara-negara ASEAN juga menunjukkan

keseriusan dan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

56

Pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand pada 28 Februari – 1 Maret 2009,

telah disepakati untuk menangani isu tersebut melalui mekanisme Bali

Process dan perlunya penanganan masalah tersebut dalam konteks yang

lebih luas dengan melibatkan negara asal, transit dan tujuan. Dalam

kaitan ini, Bali Process Ke-3 di Bali pada 14-16 April 2009 telah

membahas masalah ini dalam mencari berbagai upaya terobosan.

Indonesia senantiasa mendukung Bali Process sebagai mekanisme

regional untuk mencari solusi bagi permasalahan illegal migration

khususnya dalam menangani root cause permasalahan terrsebut.

Bali Process sebagai forum yang melibatkan negara asal, negara

transit dan negara tujuan para illegal migrants untuk membicarakan

masalah tersebut perlu senantiasa didukung guna memperoleh solusi

yang praktis dalam menangani root cause permasalahan di negara asal

yang mendorong para illegal migrants tersebut penyelundupan manusia,

baik otak pelaku asing maupun orang-orang Indonesia yang terlibat,

sesuai dengan pengkategorian penyelundupan manusia sebagai tindak

pidana menurut hukum pidana Indonesia maupun ratifikasi Konvensi anti

Penyelundupan Manusia yang telah dilakukan oleh Indonesia.

2.2 Proses Verifikasi pengungsi Rohingya oleh UNHCR

Perihal Rohingya, pada saat ini sedang diverifikasi oleh UNHCR

dan dalam kurun waktu yang tidak lama akan didapat kepastian apakah

mereka dapat diklasifikasikan sebagai orang yang harus kembali atau

apakah diantara mereka secara pribadi menyatakan siap kembali

57

kenegara asal. Proses tersebut tetap memperhatikan hak asasi manusia

perahu tersebut.

Sejak minggu lalu77, telah ada aktifitas verifikasi dari tim UNHCR

dengan Pemerintah Indonesia. Kendala yang ditemui adalah mencarikan

penerjemah. Pemerintah Indonesia memberikan keleluasaan kepada

UNHCR untuk mencarikan tenaga penerjemah yang bisa berbahasa

Rohingya. Oleh sebab itu proses tersebut memerlukan waktu dan terus

didampingi oleh tim Deplu.

Pemerintah RI memegang kendali pelaporan verifikasi tersebut. Hal

itu akan menjadi bagian dari fungsi UNHCR untuk mencarikan negara

ketiga untuk dapat menampung para Rohingya. Mengenai tujuh orang

yang dinyatakan kabur. Dapat diinformasikan bahwa mereka sudah

ditemukan dan telah dikembalikan di tempat penampungannya78.

2.3 Perkembangan Pengungsi Rohingya

Secara umum perkembangan pengungsi manusia perahu Rohingya

belum banyak berubah. Proses investigasi yang melibatkan pemerintah

Indonesia dengan IOM dan UNHCR telah selesai dilakukan, dari proses

tersebut telah diidentifikasi boat people Rohingya sebagai warga Negara

Bangladesh. Mereka sudah menyatakan siap untuk dipulangkan.

Pemerintah RI saat ini sedang memproses pemulangan mereka, namun

77 Teuku Faizasyah. Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta 17 April 2009. Hlm. 2

78 Ibid.

58

mengingat proses ini melibatkan jumlah pengungsi yang besar,

pendanaannya masih diupayakan oleh Pemerintah RI bekerjasama

dengan IOM. Hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada Pemerintah

Bangladesh.

Adapun masalah teknis pemulangan akan melibatkan pemerintah

Indonesia, Pemerintah Bangladesh dan IOM, bagi pengungsi yang

menyatakan siap pulang akan dikumpulkan pada suatu tempat sehingga

memudahkan proses finalisasi akhir. Untuk memastikan pemenuhan

kebutuhan kemanusiaan Pengungsi Rohingya, pemerintah Pusat telah

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah79.

Hingga saat ini seluruh Pengungsi Rohingya yang berada di daerah

pengungsian di Pulau Weh dan Idi Rayeuk telah dipindahdahkan ke

daerah Medan pada awal Desember 2009, dengan jumlah 195 orang (196

orang lainnya dari jumlah keseluruhan 391 orang, sebagian telah

dipulangkan ke negaranya masing-masing atas kemauan mereka sendiri

dan sebagian lagi kabur / lari dari daerah pengungsian) dan kesemuanya

telah diberikan status pengungsi oleh UNHCR, namun hingga saat ini

UNHCR belum mempublikasikannya dikarenakan belum ada waktu dan

kesempatan untuk mengumumkannya kepada pers80.

79 Teuku Faizasyah. Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta 5 Juni 2009. Hlm. 2

80 Hasil Pemberitahuan dari Bapak Darwin “ Staf UNHCR” Kepada Penulis via Telepon. Hari Kamis 24 Desember. Pukul 13.05 WITA.

59

3. Penanganan Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi

Rohingya.

3.1 Poin-Poin Penting dalam Bali Process

Disela-sela BRMC ke-3 telah diadakan Informal Ministerial

Breakfast, dengan mengundang negara-negara yang langsung terkait

(negara asal, transit, dan tujuan) masalah irregular people movement,

seperti Myanmar, Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka, ini dimaksudkan untuk

membahas tanggapan negara-negara dikawasan terhadap kasus-kasus

irregular people movement.

Pertemuan BRMC ke-3 yang didahului oleh pertemuan Tingkat

Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting) telah menghasilkan “pernyataan

bersama ketua”. (Cochairs’Statement), yang diifokuskan kepada tiga hal,

yakni :

a. Menegaskan kembali komitmen-komitmen yang telah disepakati pada BRMC ke-1 tahun 2002 dan BRMC ke-2 tahun 2003;

b. Membuat penilaian strategis mengenai situasi dan kondisi terkini serta tantangan yang dihadapi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang dikawasan; dan

c. Menegaskan kembali mekanisme ad hoc group (AHG) yang dibentuk pada tahun 2002 guna menanggapi dan menyelesaikan permasalahan kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang secara terpadu81.

Selanjutnya konferensi menegaskan kembali dukungan dan

komitmennya terhadap upaya untuk memberantas penyelundupan

manusia dan perdagangan orang serta kejahatan transnasional terkait

81 Arsip Direktorat KIPS. Deplu. Op.Cit. Hlm. 1

60

merupakan ancaman terhadap integritas proses dan prosedur keamanan

batas wilayah kawasan, dan melemahkan kemampuan negara untuk

emngelola migrasi. Secara khusus dinyatakan kekhawatiran terhadap

berbagai cara transportasi dalam penyelundupan dan perdagangan orang

yang membahayakan jiwa orang yang diselundupkan dan

diperdagangkan.

Guna meningkatkan kerjasama regional. Ekstradisi terhadap

penyelundup dan traffickers dan penukaran informasi dan komunikasi

antara asal, transit, dan tujuan. Dapat memperkuat upaya kawasan dalam

menanggulangi perdagangan gelap orang. Disepakati bahwa Bali Process

telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam meningkatkan

kordinasi ddan komunikasi.

Penyelundupan manusia dan perdagangan orang merupakan

ancaman bagi berbagai kelompok orang yang rentan. Selain itu diakui

bahwa orang yang diperdagangkan, khususnya wanita dan anak-anak

merupakan korban, sehingga perlu dilindungi dan diperbantukan melalui

dukungan korban, rehabilitasi dan reintegrasi. Dalam hal ini, dinilai penting

pendekatan korban (victim-centered approach) dalam penegakan hukum,

guna meningkatkan prosekusi dan mencegah pengulangan korban.

Menyadari bahwa masalah kemiskinan, jurang perbedaan ekonomi,

kesempatan kerja, konflik internal dan ketidakamanan sebagai penyebab

utama penyelundupan manusia dan perdagangan orang, perlu ditanggapi

secara bersama dan menyeluruh. Krisis ekonomi global berpotensi untuk

61

menciptakan insentif bagi orang untuk mengejar keuntungan ekonomi

diluar negaranya, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah

penyelundupan manusia dan perdagangan orang. negara asal, transit dan

tujuan perlu memainkan peranan dalam melindungi dan mencari solusi

bagi pencari suaka. Sementara bagi yang diketahui bukan pencari suaka,

dikembalikan ke negara asalnya dengan cara yang terhormat dan

manusiawi. Untuk itu, disadari perlunya penggalangan dukungan dan

kerjasama internasional.

Dalam studi kependudukan dikenal adanya konsep migrasi yang

dapat dibedakan antara permanen dan non permanen, walaupun sulit

untuk didefinisikan, fenomena migrasi permanen dibatasi pada migrasi

“spontan” migrasi tenaga kerja, migrasi spontan disini adalah mereka yang

melakukan perpindahan melewati batas Negara bukan dalam konteks

kontrak kerja atau mereka yang bermigrasi secara illegal untuk bekerja di

Negara82.

BRMC ke-3 berhasil dalam menugaskan kembali mekanisme ad

hoc (AHG) yang dihentikan pada tahun 2004. AHG tersebut dimaksudkan

untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini

dikawasan denagan melibatkan negara-negara terkaitoleh meningkatnya

irregular people movement, termasuk pendatang gelap asal Rohingya dan

Afghanistan. Disepakati bahwa Bali Process dalam posisi untuk

82 M. Arif Nasution. 1999. Globalisasi dan Migrasi Antar Negara. Bandung : Alumni. Hlm. 2

62

melanjutkan dan dimanfaatkan guna menaggapi kasus-kasus irregular

people movement83.

3.2 Efektifitas Bali Process

Ditegaskan bahwa Bali Process tidak hanya membahas mengenai

Rohingya tetapi juga melihat insiden-insiden yang berkembang akhir-akhir

ini. Namun hasil akhir dari Bali Process adalah terbentuknya suatu Ad Hoc

working groups yang nantinya akan membahas current issues yang lebih

besar.

Disela-sela Bali Process, Indonesia juga melakukan pembicaraan

bilateral dengan Negara Myanmar dan juga Bangladesh, untuk

mengetahui bagaimana kebijakan umum mereka tentang Rohingya.

Dalam Bali Process tersebut tercipta komitmen-komitmen yang jelas bagi

para Rohingya.

Salah satu hal positif yang dihasilkan dari Bali Process adalah

kesediaan para peserta untuk mengangkat akar permasalahan seperti

pemberian bantuan keuangan dari Australia sebesar AUS$ 3,2 juta.

Disamping itu tercapai pula kesepakatan antara Myanmar dan UNHCR

mengenai salah satu akar permasalahannya. Akan tetapi masih ditemui

keterbatasan-keterbatasan forum tersebut. Indonesia sebagai negara

83 Arsip Direktorat KIPS. Deplu. Op.Cit. Hlm. 2

63

yang berada dikawasan Asia Pasifik, mengapresiasi segala bentuk upaya-

upaya bilateral84.

3.3 Isu Illegal Immigrant dalam Bali Process

Indonesia tidak bisa menjadikan isu illegal immigrant di Deplu,

apabila belum melewati perbatasan maka hal ini diserahkan pada pihak

imigrasi dan hal ini masih dalam proses investigasi.

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang tidak dapat

dibebani dengan masalah ini, karena banyak negara yang harus dilibatkan

yaitu negara tujuan dan negara asal. Memperhatikan adanya peningkatan

imigran ilegal yang datang ke Indonesia dari bulan Januari sampai April.

Dan secara geografis, kita mempunyai banyak perbatasan sehingga

Indonesia meningkatkan pengamanan pada perbatasan-perbatasan

tersebut. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama regional untuk mengatasi

hal tersebut.

Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan semakin

meningkatnya illegal immigrant yang datang ke Indonesia, dan hal ini telah

dibahas pada saat Bali Process. Dalam hal ini salah satu alasan adalah

situasi politik dinegara asal . dan terdapat poin penting antara hubungan

Indonesia dengan Australia. Komunikasi bilateral telah ditingkatkan dalam

menangani masalah ini85.

84 Teuku Faizasyah. Pokok-Pokok Press Briefing. 17 April 2009. Op.Cit Hlm. 2

85 Ibid. Hlm. 1

64

3.4 Poin-Poin Penting dalam AHG Bali Process.

Dalam sambutan pembukaan, ketua bersama menyampaikan

bahwa pertemuan pertama AHG Bali Process merupakan tindak lanjut

dari Bali Process ke-3 yang diadakan pada tanggal 14-15 April 2009,

dengan diputuskannya untuk mengaktifkan kembali mekanisme Ad Hoc

Group (AHG). Pertemuan pertama AHG ini diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi / kegiatan yang bersifat praktis pada tingkat

operasional dalam rangka menangani permasalahan irregular people

movement di kawasan86.

Pertemuan pertama AHG Bali Process berjalan lancar dan

memenuhi keinginan dari Bali Process untuk mengadakan pertemuan

yang dapat menghasilkan tindak lanjut yang bersifat konkret dan praktis,

khususnya pada tingkat operasional. Hal ini juga ditandai dengan

disepakati beberapa langkah-langkah kedepan sebagaimana tercermin

dalam Co-Chairs’ Statement.

Sesuai denga Co-Chairs’ Statement yang telah disahkan, maka

pertemuan telah menyepakati empat tindak lanjut kedepan yakni (a)

Tackling Irregular Movement; (b) Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum;

(c) Strategi-Strategi Komunikasi; dan (d) Tindak Lanjut dalam Isu-Isu

Perlindungan87.

86 Arsip Direktorat KIPS. Deplu. Op.Cit. Hlm. 2

87 Ibid.

65

Disamping hasil Bali Process dan AHG Bali Process diatas, secara

lebih spesifik lagi penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah

Indonesia hingga saat ini yaitu Deplu telah melakukan repatriasi kepada

Pengungsi Rohingya yang berasal dari Bangladesh, serta mencarikan

negara ke-3 (tiga) bagi para Pengungsi Rohingya yang berasal dari

Myanmar dan Bangladesh88.

Kesra sendiri hingga saat ini telah memberikan 500 ton beras, dan

200 ton obat-obatan89, dari semua yang telah dilakukan Pemerintah

Indonesia, pernyataan yang dilontarkan oleh PMI, yaitu :

“Menurut sudut pandang PMI sendiri mengenai penanganan Pemerintah Indonesia dalam menangani Pengungsi Rohingya sudah cukup baik diukur dari segi pemberian penanganan yang cepat tanggap (tanggap darurat) terhadap pengungsi yang masuk ke wilayahnya”90.

Sedangkan peranan PMI bekerjasama dengan ICRC yang sudah

dilakukan untuk Pengungsi Rohingya yang saat ini ada di Aceh adalah

PMI telah melakukan bantuan untuk evakuasi, mendirikan tenda bekerja

sama dengan Departemen Sosial (Depsos), member makanan bekerja

sama dengan IOM, memberikan air bersih melalui proses sanitasi

88 Hasil Wawancara bersama Bapak Teuku Faizasyah

89 Hasil Wawancara Bersama Bapak Syahbuddin ‘Ka.Bid. Pemulihan Konflik Sosial Deputi I Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI’ di Gedung Kementrian Negara Koor. Bidang Kesra. Lantai 2, Bagian Pemulihan Konflik Sosial Deputi I, Hari Selasa, 20 Juli 2009, Pukul 11.00 – 12.30 WIB.

90 Hasil Wawancara Bersama Ibu Anne Tampubolon dan Umi Alfiyah ‘Head of Restoring Family Links dan Koordinator Tanggap Darurat Palang Merah Indonesia’ di Twin Plaza Building. Lantai 3, Ballroom Area, Hari Kamis, 23 Juli 2009, Pukul 12.00 – 13.30 WIB.

66

bekerjasama dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota

Sabang, serta membuka posko dan membuat septi tank di wilayah

pengungsian.

Selain itu PMI juga melakukan 3 (tiga) penanganan PMI, yaitu (a)

PSP, yang sifatnya Non-Material seperti terapi sosial dan games yang

kesemuanya untuk menghilangkan trauma para pengungsi, (b) RFL, yaitu

memfasilitasi komunikasi para pengungsi dengan keluarganya

(menyatuka keluarga yang terpisah dengan cara pendataan, (c) JRS,

yang sifatnya material seperti memberikan selimut dan sarung kepada

para pengungsi91.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh IOM terkait dengan

penanganan Pemerintah RI, yaitu :

“Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia semakin hari semakin baik, karena sudah memahami hukum internasional khususnya dalam hal proteksi bagi orang-orang yang melarikan diri dari negaranya karena suatu sebab tertentu dan terdampar di negara lain, sedangkan dari kepolisian juga makin mengerti aturan main sesuai penanganan dalam hukum internasional yang berlaku”92.

3.5 Kendala-kendala yang Dihadapi Terkait dengan Penanganan

Pengungsi Rohingya.

91 Hasil Wawancara Bersama Ibu Anne Tampubolon dan Umi Alfiyah.

92 Hasil Wawancara Bersama Bapak Ronnie Bala ‘National Operations Officers International Organization for Migration (IOM)’ di Gedung Eksekutif. Lantai 9, Kantor IOM Indonesia, Hari Selasa, 28 Juli 2009, Pukul 14.00 – 15.30 WIB.

67

i. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin

penampungan sementara (dan saat ini hal tersebut masih kita

bicarakan dengan Kesra)93.

ii. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan

kepada pihak Kesra, serta sulitnya mendapat data yang valid soal

informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah)94.

iii. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus

diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus

menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak95.

3.6 Hal-Hal yang Harus Dilakukan ke Depan yang Hingga Saat Ini Belum

Terlaksana terkait dengan Penanganan Pengungsi.

i. Menyelesaikan permasalahan pengungsi dengan cepat,

teratur, dan yang terbaik96

ii. Membuat juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis), jadi kami selalu siap kapanpun disaat terjadinya

bencana dalam bentuk apapun yang terjadi di kemudian hari97.

93 Hasil Wawancara Bersama Bapak Teuku Faizasyah.

94 Hasil Wawancara Bersama Bapak Syahbuddin.

95 Hasil Wawancara Bersama Ibu Anne Tampubolon dan Umi Alfiyah.

96 Hasil Wawancara Bersama Bapak Teuku Faizasyah.

97 Hasil Wawancara Bersama Ibu Anne Tampubolon dan Umi Alfiyah.

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketiga pokok permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

69

1. Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi

1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit di

beberapa konvensi kemanusiaan yang lain. Lebih dari itu,

prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan

internasional (international customary law). Dalam arti, negara

yang belum menjadi pihak (state parties), dengan kata lain

belum meratifikasi Konvensi 1951 – pun harus menghormati

prinsip non refoulement ini. Baik Myanmar, Thailand, maupun

Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (state

parties) dari Konvensi 1951. Kendati demikian negara-negara

tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja

terhadap pencari suaka Rohingya. Myanmar selaku negara asal

adalah yang paling bertanggung jawab. Karena sudah puluhan

tahun lamanya etnis Rohingnya bermukim di Myanmar namun

tak kunjung diakui sebagai warganegara. Thailand, Indonesia,

dan negara-negara lain yang menjadi tempat transit maupun

tujuan utama pengungsian mereka, bertanggungjawab untuk

tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara

paksa (non refoulement) ketika pencari suaka asal Rohingnya

terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatannya melalui cara

yang tidak lazim.

2. Bali Process ke-3 pun yang membahas permasalahan Rohingya

telah selesai dilaksanakan, namun negara tujuan untuk para

70

pengungsi masih dalam tahap pembicaraan. Hingga saat ini

seluruh Pengungsi Rohingya yang berada di daerah

pengungsian di Pulau Weh dan Idi Rayeuk telah

dipindahdahkan ke daerah Medan pada awal Desember 2009,

dengan jumlah 195 orang (196 orang lainnya dari jumlah

keseluruhan 391 orang, sebagian telah dipulangkan ke

negaranya masing-masing atas kemauan mereka sendiri dan

sebagian lagi kabur / lari dari daerah pengungsian) dan

kesemuanya telah diberikan status pengungsi oleh UNHCR,

namun hingga saat ini UNHCR belum mempublikasikannya

dikarenakan belum ada waktu dan kesempatan untuk

mengumumkannya kepada pers.

3. Salah satu hal positif dari hasil Bali Process adalah kesediaan

para peserta untuk mengangkat akar permasalahan seperti

pemberian bantuan keuangan dari Australia sebesar AUS$ 3,2

juta, serta penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah

Indonesia hingga saat ini yaitu Deplu telah melakukan repatriasi

kepada Pengungsi Rohingya yang berasal dari Bangladesh,

serta masi terus mencarikan negara ke-3 (tiga) bagi para

Pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan

Bangladesh.

B. Saran

71

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas

permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan semua negara memperhatikan hak-hak asasi manusia

para warganegaranya dan setiap mengambil keputusan tidaklah

harus selalu menggunakan kekerasan.

2. Diharapkan semua negara dapat memperhatikan dan

melaksanakan prinsip non refoulement bagi para pengungsi yang

datang kenegaranya. .

3. Diharapkan Pemerintah Indonesia memikirkan baik-baik jika

memiliki keinginan untuk meratifikasi Konvensi 1951 ini,

dikarenakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara

peratifikasi sangatlah berat jika diukur dari kemampuan Indonesia,

apalagi masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah

garis kemiskinan dan sangat membutuhkan bantuan dari

pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alma, Manuputty dkk. 2008. Hukum Internasional. Depok: Rechta.

Boer Mauna, 2005. Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T. Alumni

72

D. W. Bowett. 2007. Hukum Organisasi Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.

Fandi, Ahmad dan Tim Setia Kawan. 1999. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama – Ke Empat (1999 – 2002). Jakarta : Setia Kawan.

Hendra, Nurtjahjo. 2005. Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen. Jakarta : Rajawali Pers.

I Wayan Partiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bag:1. Bandung: Mandar Maju.

ICRC. 2008. Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda. Switzerland : International Committee of the Red Cross Production Sector.

ICRC. 2006. Kenali ICRC. Switzerland : International Committee of the Red Cross Production Sector.

J. G. Starke. 2007. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (2). Jakarta : Sinar Grafika.

Jalaluddin, Rakhmat. 2005. Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar. Bandung : Remaja Rosdakarya.

KGPH, Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta : Rajawali Pers.

M, Arif Nasution. 1999. Globalisasi dan Migrasi antar negara. Bandung : Alumni.

Mochtar, Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional (Buku I- Bagian Umum). Bandung: Alumni.

Sulaiman Hamid. 2002. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. Jakarta : Rajawali Pers.

Sumaryo Suryokusumo. 2005. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus. Bandung : Alumni.

Syahmin A.K. 1985. Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum , Bandung : Armico.

UNHCR, 2005, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR. Switzerland : Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi.

73

UNHCR. 2005. Pengungsi dalam Angka. Switzerland : Media Relations and Public UNHCR.

UNHCR. 2007. Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR. Switzerland : Media Relations and Public UNHCR.

UNHCR. 2007. The 1951 Refugee Convention Questions and Answers. Switzerland : Media Relations and Public UNHCR.

UNHCR. 2007. Pengungsi dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan dan Jawaban. Switzerland : Media Relations and Public UNHCR.

Konvensi:

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

Convention Relating to the Status of Refugees 1951.

Protocol Relating to the Status of Refugees 1967.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

Sumber Lain:

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002. Modul Hukum Internasional, Jakarta: Djambatan.

Materi Ajar (Hand Out) dari Yosefina Tanggau Bore’ (Salah Satu Staf IOM di Indonesia), Makassar 25 November 2009

Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 2. 2006. Jakarta : Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti atas Kerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Pengungsi Rohingya enggan kembali ke Myanmar, Hanin Mazaya, 05 Februari 2009, (http://www.arrahmah.com/index.php/news/ read /3292/pengungsi-rohingya-enggan-kembali-ke-myanmar.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:10 WITA.

74

Kabar dari seberang ‘nasib pengungsi Rohingya’, Muhammad Yusuf, 26 Februari 2009, (http://www.hinamagazine.com/news/nasib-pengun gsi-rohingya.html.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:15 WITA.

Rohingya kaum muslim yang terpinggirkan (http//.Sunu Wibirama _ [Cerdas-Terampil-Taqwa] » Blog Archive » Rohingya, Kaum Muslim yang Terpinggirkan.htm) diakses 16 Maret 2009, pukul 16:20 WITA.

Solidaritas untuk pengungsi rohingya di aceh, Muhammad Ardan, 11 Januari 2009, (http://www.siwah.com/news/jurnalis-oposisi-burma-mengunjungi-pengungsi-rohingya.html.) diakses 16 Maret 2009, pukul 15:18 WITA.

Serambinews ‘Etnis rohingya akan di deportasi’, A. Suryadi, 07 Februari 2009, (http://www.serambinews.com/index.php/2009/02/07/enis-rohingya-akan-di-deportasi.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 15:21 WITA.

Hinamagazine ‘unhcr dilibatkan tangani pengungsi rohingya di aceh, Faisal Rahmat 05 Februari 2009, (http://www.hinamagazine.com /index.php/2009/04/01/unhcrdilibatkan-tangani-pengungsi-rohingya-di-aceh.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 15:23 WITA.

Konvensi mengenai status pengungsi, 1951, (http://www.unhcr.or.id /Data/KonfensidanProtokol.pdf.) diakses pada 16 Maret 2009, pukul 16:09 WITA. Hal. 9

Rohingya muslim Myanmar yang di dzalimi (http://www.arrahmah.com /index.php/news/read/2762/rohingya-muslim-myanmar-yang-didzalimi) diakses pada 02 Desember 2009, Pukul 15:31 WITA.

Sejarah Aceh (http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh#Sejarah) diakses pada 05 Desember 2009, Pukul 11:20 WITA.

Demografi Australia (http://id.wikipedia.org/wiki/Australia) diakses pada 02 Desember 2009, Pukul 16:10 WITA.

Deplu “benah diri” (http://www.deplu.go.id/Pages/AboutUs. aspx?IDP= 4&I=id) diakses pada 13 Desember 2009, pukul 20:27 WITA.

Tugas utama Deplu dari tahun 1998 – sekarang (http://www.deplu.go.id /Pages/History.aspx?IDP=4&I=id) Diakses pada 13 Desember 2009, pukul 20:23 WITA.

75

Kelembagaan Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (http://www.menkokesra.go.id/content/view/14/34/) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 10:05 WITA.

Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (http://www.menkokesra.go.id/content/view/166/117/) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 10:15 WITA.

Pengenalan ICRC (http://www.icrc.org/web/eng/ siteeng0.nsf/htm lall/indonesia? opendocument) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 11:15 WITA.

Sejarah Pembentukan serta Peran Palang Merah Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia) diakses pada 11 Desember 2009, Pukul 13:10 WITA.

Heru Susetyo. Prinsip Non Refoulement dan Mensikapi Pencari Suaku Rohingya. (http://saverohingya.com/manusia-perahu-dan-warga-yang-dilupakan.html) diakses pada 10 Desember 2009, Pukul 15:00 WITA.

76