SITUASI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

SAFENET 10 MEI 2016

KONSTITUSI MELINDUNGI DEMOKRASI Kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28 E (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

SITUASI TERKINI

Ada 41 peristiwa sejak Januari 2015 – Mei 2016 pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat.

Unduh: id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi

TABEL 1. FREKUENSI PELANGGARAN

0

1

2

3

4

5

6

Jan

Feb

Mar

A

pr

Mei

Ju

n Ju

l A

gs

Sep

O

kt

Nov

D

es

Jan

Feb

Mar

A

pr

Mei

2015 - Kini

Jumlah

FREKUENSI MENINGKAT Frekuensi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat warga negara menunjukkan tingkat yang tinggi.

Mulai tahun 2016, terjadi 4-5 kali pelanggaran dalam sebulan kebebasan berkumpul dan berpendapat. Artinya, setiap minggu ada 1 peristiwa pelanggaran.

TABEL 2. JENIS KEGIATAN YANG DILANGGAR

SENI & ILMIAH TERLARANG? Sungguh mengherankan melihat apa yang dilanggar, karena rupanya pelanggaran hak berkumpul dan berpendapat ini justru paling banyak terjadi pada kegiatan (ranah) seni dan ilmiah. Kegiatan Pemutaran Film terbukti hal yang paling banyak mendapat larangan, intimidasi sampai pembubaran paksa, padahal ada hak warga untuk mengakses informasi yang dilindungi juga oleh konstitusi.

Judul film yang dilarang: Senyap, Alkinemokiye, Samin vs Semen, Pulau Buru Tanah Air Beta

TABEL 3. KOTA PALING RAWAN PELANGGARAN

CITY OF TOLERANCE? Kota Yogyakarta tercatat sebagai kota yang paling rawan dan sering terjadi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat. Terakhir, ada pembubaran paksa pelaksanaan World Press Freedom Day 2016 di sekretariat AJI Yogyakarta karena ada pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.

Kondisi terkini: sekretariat AJI diminta pindah dan anggota AJI Yogyakarta dibuntuti dan gerak-geriknya dimonitor polisi.

TABEL 4. TINDAKAN YANG SERING DILAKUKAN

TEROR DAN SWASENSOR

Selalu berawal dari teror, entah dalam bentuk SMS/WA blast pengerahan massa, pengerahan fisik, ancaman verbal.

Lalu menjadi swasensor, dalam bentuk ditariknya izin penyelenggaraan acara. Atau keluarnya pelarangan dari pihak berwajib dengan alasan menjaga keamanan bersama. Atau breidel majalah.

Kemudian mengarah pada pembubaran, interogasi, bahkan penangkapan.

TABEL 5. PELAKU PELANGGARAN

PELAKU BUKAN AKTORNYA Polisi tercatat sebagai pihak pelaku tertinggi pelanggaran hak berkumpul dan berpendapat, disusul oleh ormas kekerasan seperti FPI, FUI, GPK, FAKI, dll. Polisi disorot karena seharusnya bukan menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri, melainkan menjadi pelindung bagi penyelenggara acara dari teror.

Persoalannya adalah pelaku di lapangan ini bukan aktornya.

CATATAN Situasi ini hanya pembacaan berdasarkan data, karena belum ada laporan utuh yang lengkap karena masih dalam proses wawancara dan kelengkapan dokumen untuk membuatnya. SAFENET/Southeast Asia Freedom of Expression Network

adalah Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara, baik organisasi maupun individu, dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bebas berpendapat. Koordinator Regional: Damar Juniarto damar@safenetvoice.org