Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan Tentang Isi Media

di Indonesia

Tesis

Diajukan Kepada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh: Setyo Pamungkas NPM: 322009005

Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga 2014

iii

v

ABSTRACT Freedom of expression constitutionally gains its

recognition by its statement in Article 28 and Article 28F of the 1945 Amendment. Such recognition indicates that Indonesia has fulfilled its obligation as a state party to the convention because it has ratified the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Recognition in the constitution is the basis of the law of the media, including Law No. 40 of 1999 about the Press, Law No. 32 of 2002 about Broadcasting, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Law No. 33 of 2009 on Film.

National law through the law of the media regulates the media’s content for the purpose of accommodating the interests of human rights, particularly freedom of expression implementation that uses the means of media. The press, broadcasting, internet and movies are the space of freedom for the media persons to express themselves or their works. The principles of the right to have freedom of expression are stated in Article 19 of the UDHR and Article 19 of the ICCPR. In the convention, there are some basic principles, such as the recognition of the freedom of expression, the scope of the implementation, and the limitations of the form. These principles are obligations that must be met by Indonesia as the party which has ratified the law. The ratification requires the state to incorporate the principles of universal freedom of expression in the legislation. Specifically about the content of the media, all legislation must use the principles of the convention as its material.

Recognition of the right includes the forms of freedom of expression, which explicitly means that every person has the right to communicate and obtain information to develop

vi

personal and social environment, and the right to seek, obtain, possess, keep process and convey information by using all available channels. The essence of the importance is in all available channels should also be able to provide space to realize the freedom of expression. The recognition of the constitution impacts the formation of legislation on the media, namely the Press Law, the Broadcasting Law, the Law for movies and the Law of ITE. Directly, this is a juridical recognition in the technical legislation.

Realization of freedom of expression is in the form of the content of media products, press, broadcast, electronic information, and films. This form of media is distributed by media entities which should still be subject to the laws. The need for the procedure is stipulated by the law so that all the output of the media entities are closely monitored and address all the concerns associated with the media content. Thus, the media content must not conflict with the things that have been set in the legislation.

Meanwhile, it does not mean the contents of media are not given limits. Restriction is absolutely necessary that the media does not show information and news that is not suitable for public viewing and could harm others. The restriction is carried out in line with Article 19, Section (2) of the ICCPR, which is based on the law to respect the reputation of others, public order, public Morals, public health. Restrictions are also needed to prevent racial discrimination behavior and other forms of violence. All four laws set limits to the media content, just as the convention and Undang-Undang Dasar 1945 set their principles.

Media content which is regulated by the law must have harmony with other laws. At this point it is necessary that any harmonization of the laws which regulate the content of the media has the same conception. Harmonization lies in the two

vii

interests, namely the harmonization of substance and the harmonization between legislation. Each of these laws has different ways of implementation substance convention principles. Harmonization is based on the legal substance, legal structure and legal culture. Freedom of expression remains a major concern in determining whether any laws provide equal opportunities and constraints within the framework of realization of freedom of expression by media persons.

On the other hand, harmonization becomes an attempt to clarify the position of convention principles contained in the law. It is that the legislation has met the requirements set by the conventions. This requirement is set because the laws have established the legal system on the freedom of expression right which is universal. Keywords: Freedom of expression, harmonization, media content

viii

v

ABSTRAK

Freedom of the expression mendapatkan pengakuan secara konstitusional dengan dicantumkan di dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945 Amandemen. Pengakuan tersebut mengindikasikan bahwa negara Indonesia memenuhi kewajiban sebagai negara pihak dalam konvensi karena telah meratifikasi Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Pengakuan dalam konstitusi, menjadi dasar pembentukan undang-undang tentang media, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hukum nasional melalui undang-undang tentang media, mengatur isi media dengan maksud mengakomodasi kepentingan hak asasi, khususnya implementasi kebebasan berekspresi yang menggunakan sarana-sarana media. Pers, penyiaran, internet dan film adalah ruang kebebasan bagi para pelaku media untuk mengekspresikan diri atau karya-karya media. Prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi yang tercantum di dalam Article 19 UDHR dan Article 19 ICCPR. Di dalam konvensi tersebut ada beberapa prinsip dasar yakni: pengakuan terhadap kebebasan berekspresi, cakupan implementasi kebebasan berekspresi, dan batasan-batasan wujud kebebasan berekspresi. Prinsip tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Negara Indonesia sebagai negara pihak karena telah meratifikasi. Ratifikasi tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memasukkan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang universal di dalam peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai isi media,

vi

semua undang-undang harus menggunakan prinsip-prinsip konvensi sebagai muatan materinya.

Pengakuan hak meliputi bentuk kebebasan berekspresi, yang secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Esensi pentingnya ada pada segala saluran yang tersedia juga harus mampu menyediakan ruang untuk mewujudkan kebebasan berekspresi. Pengakuan di dalam konstitusi berimplikasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan tentang media, yakni dalam UU Pers, UU Penyiaran, UU ITE dan UU Perfilman. Secara langsung, hal ini merupakan pengakuan secara yuridis dalam perundang-undangan teknis.

Perwujudan kebebasan berekspresi ada pada isi yang berupa produk-produk media, baik pers, siaran, informasi elektronik, dan film. Wujud media ini disebarluaskan oleh entitas media yang tetap harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya masing-masing. Kebutuhan prosedur ditetapkan oleh undang-undang agar semua keluaran dari entitas media diawasi secara ketat dan memperhatikan semua kepentingan yang berhubungan dengan isi media. Dengan demikian isi media tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang telah diatur di dalam undang-undang.

Sementara itu, bukan berarti isi media tidak diberikan batasan. Pembatasan mutlak diperlukan agar media tidak menampilkan informasi dan berita yang tidak layak dikonsumsi dan membahayakan pihak lain. Pembatasan dilakukan agar sejalan dengan Article 19 Section (2) ICCPR, yakni ditetapkan berdasar undang-undang, untuk menghormati reputasi nama baik pihak lain, public order,

vii

public morals, public health. Batasan juga diperlukan untuk mencegah perilaku diskriminasi SARA dan bentuk kekerasan lain. Keempat undang-undang mengatur batasan kepada isi media, sebagaimana konvensi dan UUD 1945 mengatur prinsipnya.

Isi media yang diatur di dalam undang-undang, harus memiliki keselarasan antara undang-undang yang satu dengan undang yang lain. Pada titik ini harmonisasi diperlukan agar tiap undang-undang mengatur isi media dengan konsepsi yang sama. Harmonisasi terletak pada dua kepentingan, yakni harmonisasi materi muatan dan harmonisasi antar undang-undang. Masing-masing undang-undang memiliki substansi yang berbeda cara implementasi prinsip konvensi. Harmonisasi berlandaskan pada legal substance, legal structure dan legal culture. Kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama dalam menentukan apakah tiap undang-undang tersebut memberikan kesempatan sekaligus batasan yang setara dalam rangka perwujudan kebebasan berekspresi oleh para pelaku media.

Di sisi lain, harmonisasi menjadi upaya untuk memperjelas kedudukan prinsip konvensi yang terdapat pada undang-undang, yakni bahwa undang-undang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan konvensi. Syarat ini ditetapkan karena undang-undang membentuk sistem hukum atas kebebasan berekspresi yang menjadi hak asasi yang universal. Kata kunci: kebebasan berekspresi, harmonisasi, isi media

viii

ix

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah membimbing penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Tesis ini diberikan judul: Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan Tentang Isi Media di Indonesia. Penulisan tesis ini mengajukan topik yang menitikberatkan pada kebebasan berekspresi sebagai hak asasi yang universal. Hak ini diakui di dalam sistem hukum nasional, semenjak diatur di dalam UUD 1945 dan keempat undang-undang tentang media: UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Secara khusus penelitian yang diajukan penulis adalah untuk melihat bagaimana kebebasan berekspresi memberikan inspirasi bagi pengaturan tentang isi (content) media. Isi media manjadi komoditas di dalam bisnis media yang menentukan arah demokrasi di bidang media, yakni bahwa masyarakat, pelaku media dan pemerintah berada pada satu koridor hukum media yang sama. Prinsip-prinsip di dalam konvensi internasional, yang terkait dengan kebebasan berekspresi menjadi panduan utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mengimplementasikan hak universal ini di dalam hukum nasional.

x

Di samping itu, penulis hendak melihat bagaimana sistem hukum media dibangun secara harmonis. Khususnya mengenai isi media, hukum nasional dipandang sebagai wadah aturan yang aplikatif bagi pelaku media dan masyarakat sebagai konsumen media. Negara pada konteks ini harus mampu menyusun sebuah sistem hukum tentang isi media yang dapat secara komprehensif dipahami dalam harmonisasi aturan yang sama pemahamannya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Keutuhan dan kesinambungan antar undang-undang tentang media, menentukan keselarasan arah isi media yang diatur dan menjadi sumber kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Esensi dari penulisan tesis ini adalah untuk melihat bagaimana negara sebagai subyek internasional telah berkontribusi dalam pemenuhan atas hak asasi manusia, khususnya memberikan perlindungan yang layak pada hak atas kebebasan bereskpresi. Negara juga menjadi pihak yang menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pelaku media untuk menjaga dan melindungi isi media sebagai wujud riil dari kebebasan berekspresi di bidang media, baik pers, penyiaran, internet maupun film.

Kewajiban negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia, memunculkan kewajiban untuk memasukkan prinsip-prinsip hak asasi di dalam sistem hukum yang dibentuknya. Secara sederhana, pengaturan tentang isi media, menjadi implementasi yuridis tentang prinsip kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia diakui dan dikembangkan di Indonesia. Pengembangan ini tentu saja bermula dari kesadaran negara sebagai

xi

pelindung sekaligus pemberi batas yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, pembentukan sistem hukum media, khususnya yang mengatur isi media, memiliki karakter perlindungan yang komprehensif dan memadai.

Di samping itu, harmonisasi hukum juga penting dilakukan demi menjaga agar konteks perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan hak universal, tidak diciderai dengan perbedaan makna pengertian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Harmonisasi hukum menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam membentuk sistem hukum media, demi mendorong kesesuaian makna kebebasan berekspresi, secara vertikal maupun horizontal. Tentang bagaimana kebebasan berekspresi dinyatakan dan diakui dalam konvensi, undang-undang dasar, dan diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan tentang media. Lalu bagaimana secara berhadap-hadapan antar undang-undang memuat prinsip kebebasan berekspresi, khususnya tentang isi media. Inilah esensi dari penulisan tesis, yakni; mengetahui bagaimana akomodasi kebebasan berekspresi melalui isi media serta harmonisasi hukum isi media.

Harapannya adalah bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang kebebasan berekspresi, khususnya tentang pengaturan isi media di Indonesia.

Terimakasih. Hormat saya, Penulis

xii

xiii

PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan rumusan tentang penelitian yang telah disusun dan diselesaikan oleh penulis dengan melibatkan banyak sumber informasi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong yang menyertai setiap waktu, memberikan berkat terus menerus, dan mengasihi selalu;

2. Drs. Yohanes Warsono (Almarhum), Bapak yang telah menuliskan sejarah bagi kehidupan penulis;

3. Ibu Wigatining Warsini yang menjadi orang tua yang hebat dan mendampingi penulis dalam tiap peristiwa yang dilalui penulis termasuk menyelesaikan studi;

4. Wisnu Wardhana, Endah Wulandari, S.Pd, dan Kesie Istichomah, S.Si., kakak-kakak penulis yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam penyusunan tesis ini;

5. Dr. Tri Budiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di PPs MIH UKSW sekaligus membagi pengalaman belajar di kelas kuliah S2 maupun S1;

6. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.H., dan Umbu Rauta, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi Pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

7. Krishna Djaja Darumurti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang menjadi pemimpin di tempat penulis menyelesaikan studi;

8. Segenap staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

xiv

Salatiga yang telah membantu penulis dalam memenuhi kewajiban penulis di FH UKSW;

9. Teguh Pambudi, S.T., dan Alma Cindhi Permata, S.H., sahabat penulis di tempat kerja penulis yang terus mengingatkan dan memberi semangat yang tak kenal lelah kepada penulis;

10. Yusup Wibisono, S.H., dan Riyanto, S.E., sebagai atasan penulis yang terus mendorong agar penulis dapat terus berkembang dalam studi dan pekerjaan yang diemban penulis;

11. Valentine Primi Kristiani, yang istimewa, yang selalu di hati dan yang hadir dengan cara berbeda;

12. Segenap rekan kerja di tempat kerja penulis yang bersedia bersama-sama dengan penulis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan penulis, Ricardo Ariesta Manoppo, S.Psi., Yeni Rudianto, S.Psi., Muhammad Dhani Iskandar, S.Kom., Lilis Prasetyaningsih, S.H., Jamaludin Al Ashari, S.H., Endy Mardianto, S.Kom. dan Erwin Pamungkas, S.T.;

13. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mengisi kehidupan penulis. Demikian tesis ini disusun demi kepentingan

akademis penulis dan memberikan sumbangsih kepada dunia akademis yang senantiasa dicintai. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi perkembangan hukum media di Indonesia.

Tuhan memberkati pelayanan kita. Amien. Hormat saya, Penulis

xv

DAFTAR ISI Halaman Judul......................................................... i Lembar Pengesahan ............................................... iii Abstrak ................................................................... v Kata Pengantar ...................................................... ix Persembahan ....................................................... xiii Daftar Isi ............................................................ xvi Daftar Tabel ......................................................... xix Daftar Bagan ..........................................................xx Bab I Pendahuluan .................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................15 C. Keaslian Penulisan ............................................16 D. Tujuan Penulisan ..............................................16 E. Manfaat Penulisan ............................................17

1. Manfaat Teoritik ..........................................17 2. Manfaat Praktis ...........................................17

F. Tinjauan Pustaka ..............................................18 1. Tentang Kebebasan Berekspresi ...................18 2. Tentang Media dan Hukum Media ...............22 3. Tentang Harmonisasi Hukum ......................24

G. Metode Penelitian ..............................................28 1. Jenis Penelitian ...........................................28 2. Tipe Penelitian .............................................28 3. Pendekatan Masalah ....................................29 4. Bahan Hukum .............................................29 5. Unit Amatan dan Unit Analisis .....................31

Bab II Kerangka Kebebasan Berekspresi dan Harmonisasi Hukum Media ........................... 33

A. Media dan Kebebasan Berekspresi ....................33 1. Absolutist Theory ............................................ 38

xvi

2. Ad Hoc Balancing Theory ................................39 3. Preferred Position Balancing Theory ................41 4. Meiklejohnian Theory .......................................42 5. Access Theory ..................................................44

B. Instrumen Hukum Internasional Mengenai Kebebasan Berekspresi ..................................... 52 1. Konvensi Internasional ................................. 52

a. Universal Declaration of Human Rights ....52 b. International Covenant on Civil and Political

Rights ........................................................56 c. The African Charter on Human and Peoples

Rights ........................................................57 d. American Convention of Human Rights and

American Declaration of the Rights and Duties of Man ............................................60

e. European Convention on Human Rights ... 64 2. Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi di

dalam Instrumen.......................................... 66 a. Kewajiban-kewajiban Umum .................. 67 b. Hak Untuk Menyampaikan Pendapat

Tanpa Dibatasi ...................................... 70 c. Hak Untuk Mencari, Menerima, dan

Memberikan Informasi dan Gagasan ...... 71 d. Jenis Informasi atau Gagasan yang

Dilindungi .............................................. 72 e. Alasan yang Diperkenankan Untuk

Pembatasan ........................................... 73 3. Elemen Dasar Kebebasan Berekspresi di

dalam Konvensi ............................................ 74 a. “Everyone shall have the rights..” .............75 b. “..to seek, receive and impart..” ................75 c. “..an information and ideas of any

kinds..” ......................................................77

xvii

d. “..regardless of frontiers..” ....................... 79 e. “..through any media..” ............................ 80 f. “..to respect and to ensure..” .................... 80

C. Dua Sisi Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi .................................................................81 1. Kebebasan Berekspresi sebagai Derogable

Right ................................................................ 81 2. Kebebasan Berekspresi sebagai Inalienable

Right ................................................................ 87 D. Ruang Lingkup Kebebasan Berekspresi .............91

1. Keabsahan Pembatasan Berdasarkan Ketentuan Instrumen Internasional ..............95

2. Ruang Lingkup Pembatasan oleh karena Keberadaan Hak Lain dalam Instrumen ...... 105

E. Harmonisasi Hukum ....................................... 109 1. Definisi ....................................................... 109 2. Harmonisasi Hukum .................................. 114 3. Aspek-Aspek dalam Harmonisasi Hukum ... 120

Bab III Konstruksi Kebebasan Berekspresi dalam

Regulasi Isi Media ...................................... 131 A. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi

Manusia di Indonesia ...................................... 131 1. Pengakuan Kebebasan Berekspresi di dalam

Konstitusi ................................................... 132 2. Representasi Kebebasan Berekspresi sebagai

Isi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ................................................... 138 a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers ......................................... 140 b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran ................................ 146

xviii

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ............................................ 156

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman................................. 164

B. Kebebasan Berekspresi dalam Peraturan Perundang- undangan tentang Media di Indonesia ....................................................... 172 1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak dalam

Peraturan Tentang Isi Media....................... 179 2. Menjamin Hak atas Kebebasan Berekspresi

dalam Hukum Nasional .............................. 188 3. Struktur dalam Jaminan Hukum terhadap

Kebebasan Berekspresi .............................. 196 4. Limitasi Kebebasan Berekspresi dalam Isi

Media ......................................................... 204 a. Pembatasan Berdasar Ketentuan

Otentik ................................................. 209 b. Pembatasan oleh karena Eksistensi Hak

Lain ...................................................... 219 C. Harmonisasi Peraturan Isi Media .................... 247

1. Harmonisasi Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dengan Konvensi dan Konstitusi .................................................. 251

2. Harmonisasi Isi Media ................................ 258 Bab IV Penutup ................................................... 269

A. Kebebasan Berekspresi Sebagai Isi Media ....... 269 B. Harmonisasi Hukum Tentang Isi Media........... 277 C. Saran-saran .................................................... 283

Daftar Pustaka .................................................... 287

xix

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. P3 dan SPS.............................................. 155 Tabel 3.2. Ketentuan tentang Isi dalam UU ITE........ 163 Tabel 3.3. Pengakuan Kebebasan Berekspresi

Sebagai Hak ............................................. 188 Tabel 3.4. Lembaga Negara di Bidang Media ............ 194 Tabel 3.5. Perbandingan Pembatasan ...................... 212 Tabel 3.6. Asas Dalam Undang-Undang Media ......... 214 Tabel 3.7. Larangan Muatan Isi Media ..................... 223 Tabel 3.8. Public Order, Public Health dan

Public Moral ............................................. 239 Tabel 3.9. Pemenuhan Prinsip Kebebasan

Berekspresi Dalam Isi Media .................... 246

xx

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Konvensi, UUD dan Undang-undang. ..... 187