Pidana Anak berdasarkan UU SPPA 11/2012

Sistem Peradilan

NEW

Perubahan paradigm dari Retributif (pembalasan) – Restorative (Pemulihan)

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Masuknya proses Diversi dalam setiap tingkatan : Penyidikan, Penuntutan, Persidangan; “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Dalam hal Anak belum beru-mur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Peker-ja Sosial Profesional men-gambil keputusan untuk:

DEFINISI ANAKYANG BERKONFLIKDENGAN HUKUM

YANG BISA DILAKUKAN PENAHANAN

TAHUN12 - 18

14 tahun/lebih

Melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun/lebih

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari

orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan

menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana

01

02

03

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; ataub. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahter-aan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

JANGKA WAKTU PENAHANAN

PENYIDIKAN : 7 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 8 HARI

PENUNTUTAN : 5 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 5 HARI

PERSIDANGAN : 10 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 15 HARI

BANDING : 10 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 15 HARI

KASASI : 15 HARI, DAPAT DIPERPANJANG 20 HARI

www.lbhmawarsaron.or.id #lbhmawarsaron @lbh_mawarsaron

UU SPPA 11/2012

KEWAJIBAN DIVERSI DALAM SETIAP TINGKATAN:

PASAL 7

PASAL 9 AYAT 2

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; danb. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

PROSES DIVERSI DILAKUKAN MELALUI MUSYAWARAH DENGAN

MELIBATKAN ANAK DAN ORANG TUA/WALINYA, KORBAN DAN/ATAU ORANG TUA/WALIN-

YA, PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, DAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL BERDASAR-

KAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.

Diversi dalam Tingkat Penyidikan:Laporan dugaan Tindak Pidana -> Penyidikan->Diversi (30 hari) -> jika Diversi Berhasil -> dibuatkan kesepakatan Diversi berserta Berita acara Diversi ->Keluar Penetapan (3 hari) setelah diterima kesepakatan Diversi -> Penghentian Penyidikan

Diversi dalam Tingkat Penuntutan :Berkas diterima dari Tingkat Penyidikan -> ditunjuk Jaksa anak � Diversi (30 hari) -> Jika berhasil-> dibuatkan kesepakatan Diversi berserta Berita acara Diversi ->Keluar Penetapan (3 hari) setelah diterima kesepakatan Diversi ->Penghentian Penuntutan

Di tingkat Pengadilan:Berkas diterima di Pengadilan -> Hakim mengeluarkan Penetapan hari musyawarah Diversi -> Fasilitator Diversi memimpin Musyawarah (30 hari) -> Jika Berhasil -> dibuatkan Kesepakatan Diversi Bersama beserta Berita Acara Diversi -> KPN menerbitkan ketetapan penghen-tian pemeriksaan perkara

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;b. tindak pidana ringan;c. tindak pidana tanpa korban; ataud. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

PASAL 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; ataud. pelayanan masyarakat

www.lbhmawarsaron.or.id #lbhmawarsaron @lbh_mawarsaron

PASAL 3

PIDANA DAN TINDAKAN

PIDANA POKOK:

PIDANA TAMBAHAN:

TINDAKAN

1. Pidana Peringatan: pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak2. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga,pelayanan masyarakat, pengawasan3. Pelatihan kerja :dilaksanakan paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun4. Pembinaan dalam lembaga :paling singkat 3 bulan paling lama 24 bulan5. Penjara : di LPKA, maksimum ½ dari ancaman pidana penjara dewasa

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat

BAGI ANAK YANG BELUM BERUSIA 14 TAHUN HANYA DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN.

Dapat diajukan dalam tuntutan kecuali ancaman pidana paling singkat 7 tahun

1. Pengembalian kepada orang tua/wali2. Penyerahan kepada seseorang3. Perwatan di RSJ4. Perawatan di LPKS (paling lama 1 tahun)5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal (paling lama 1 tahun)6. Pencabutan SIM (paling lama 1 tahun)7. Perbaikan akibat tindak pidana

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekreasional;

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta

merendahkan derajat dan martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

l. memperoleh kehidupan pribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

n. memperoleh pendidikan;

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SETIAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERHAK:

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Hak Atas Bantuan Hukum

PASAL 40

www.lbhmawarsaron.or.id

www.lbhmawarsaron.or.id #lbhmawarsaron @lbh_mawarsaron