sistem pemerintahan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi• Sistem Pemerintahan • Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (RPJP, visi misi presiden dan penuangannya dalam RPJMN, RKP dan APBN serta level Kementerian/Lembaga dalam Renstra dan Renja).

• Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

• Keterkaitan dan Harmonisasi dengan RPJMD dan Penyusunan APBD


5dadang-solihin.blogspot.com

Lembaga-lembaga dalam Sistem Ketatanegaraanmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


UUD 1945

TNI/POLRI

dewan pertimbangan

kementerian negara

badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

KYkpubank

sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

LingkunganPeradilan Militer

Perwakilan BPK

Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPRDBupati/Walikota

PUSAT

DAERAHLingkungan

Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia


M P R

BADAN PENGELOLA

BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI(DESENTRALISASI

FUNGSIONAL)

LEMBAGA NEGARA LAINNYA

D P R PRESIDEN

DAERAHOTONOM

DESENTRALISASI

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

B P K M A M K

TUGAS PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN DAERAH/

PEMERINTAHAN DESA

MENTERI

D P D

DEKONSENTRASI

Kekuasaan Pemerintahan


PRESIDEN

Kementerian/LPNK

Pemegang kekuasaanpemerintahan – Psl 4 (1)

UUD 1945

KoordinasiKoordinasi Sebagian Urusan

Tanggungjawab

PUSAT

DAERAH

Otonomi Seluas-luasnya Psl 18 (5) UUD ‘45

Psl 17 UUD 1945

Keuangan Negara

Keuangan DaerahPemerintahan Daerah

Prinsip dan Asas Pemerintahan Daerah

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.


Pemerintahan Daerah


mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAHKEPALA PEMERINTAH

DAERAH DPRD

anggota DPRD dipilih melalui

pemilu[Pasal 18 (3) **]

Gubernur, Bupati, Walikota

dipilih secara demokratis

[Pasal 18 (4)**]

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda


Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]

Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah


APBNBelanja untuk

Daerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TP

Belanja Pusatdi Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana VertikalMelalui K/L

APBD

PendapatanDaerah

Belanja Daerah

PAD DAPERLain-Lain

Pendapatanyang sah

Operasional

Surplus /Defisit Daerah

PembiayaanDaerah

Desentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

• Pajak• Retribusi• Bag. LabaBUMD

• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya

Dana Otsus

6 Urusan

Di luar6 Urusan

Mendanai KegiatanDesentralisasi

Mendanai KegiatanDekon/TP dan

Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Modal

Apa Itu Pembangunan?


Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

(Kartasasmita, 1997)

Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

(Todaro, 2000)

How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah


Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Sarana dan Prasarana yang memadai dan

berkualitas

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA


PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM Lokal

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Supranasional

TingkatNasional

Tingkat Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Sinergitas Stakeholders


UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan

Fungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


d s t…

d s t…


Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.


1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional


IMPACT

Sinergi RPJMN – Renstra K/L


ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME

Arah Kebijakan dan Strategi

Nasional

RenstraK/L

Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019

Rancangan Teknokratis

RPJMN 2015-2019

RancanganRPJMN

2015-2019

Rancangan Akhir

RPJMN 2015-2019

Visi – Misi Presiden terpilih

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Arahan RPJPN 2005-2025

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Aspirasi Masyarakat


Visi Pembangunan 2005-2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025


Kerangka Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 – 2019

GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015,

PERUBAHAN IKLIMPOLHUKA

MEKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH

• RB• Tertib

hukum• Anti korupsi• Demokrasi• Stabilitas DN

• TranformasiStruktur

• Resiliensi: Pangan, Energi dan Air

• Infrastruktur• Inovasi

• Mutu SDM• Kemiskinan• Pemerataan• Kesempatan

kerja• SJSN

• PengelolaanSDA danbiodiversity

• Kelautan• Mitigasi &

AdaptasiPerubahan Iklim

• Pemerataan• SPM terpenuhi• Perkotaan -

Perdesaan• Pelaksanaan

Desentralisasi

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISMKerangka Pendanaan:APBN dan Non-APBN

Kerangka Regulasi KerangkaKelembagaan

Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta

kemampuan IPTEK yang terus meningkat

• Membutuhkan comprehensive reform

• Not Business as Usual (out of the box)

• Prinsip berkelanjutan• Terpadu, tidak sendiri-

sendiri

2025-2030Landasan

utk Menuju Negara

Maju

Tema RPJMN

2015-2019Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjut

an


BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONALMemaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untukmengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005-2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikankebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019.2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-20252.2 Pencapaian RPJMN 2005-20092.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014

BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN3.1 LINGKUNGAN STRATEGISMemaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskanlangkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya3.1.1. Geo-ekonomi3.1.2. Geo-politik 3.1.3. Bonus Demografi3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim

3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNANMemberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapidalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi1. Pertumbuhan Ekonomi2. Percepatan Pemerataan dan keadilan3. Keberlanjutan Pembangunan4. Stabilitas Politik dan Keamanan5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien6. Pemberantasan Korupsi7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia8. Kesenjangan Antar Wilayah9. Percepatan Pembangunan Kelautan

Outline RT-RPJMN 2015-2019(1)


BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secaramenyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomimakro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhaninvestasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019.4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014

Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelangakhir tahun 2014.

4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019.Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesiatahun 2015-2019.

4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-20195.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019)5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019



BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN• Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya

diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai diskusi dengan stakeholders pembangunan.

• Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah.

6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMIMemuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunanEkonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran,arah kebijakan dan strategi pembangunan.A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi6.1.1. Penguatan Sektor Primer

Sasaran (Impact) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa

B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air6.1.4. Ketahanan Pangan6.1.5. Ketahanan Energi6.1.6. Ketahanan Air



C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai

Keseimbangan Pembangunan6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan

D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja6.1.12. Peningkatan Investasi6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional

6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM,LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan



6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan 6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri 6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri 6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan

Nasional 6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat6.4.3. Pendidikan6.4.4. Kebudayaan6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan

6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN



BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN

7.1. KERANGKA PENDANAANKerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum, sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah.

7.2. KERANGKA REGULASIKerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya.

7.3 KERANGKA KELEMBAGAANBerisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

7.4. KERANGKA EVALUASI Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan indikator kinerja pembangunan.

BAB VIII: PENUTUP



Kerangka Pendanaan


1. Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

2. Perencanaan kerangka regulasi sejak awal perencanaan dimaksudkan untuk :• Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan

perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

• Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

• Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Regulasi


• Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat, Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas.

• Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien.

Kerangka Kelembagaan


• Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Kerangka Evaluasi



Pokok-pokok Arahan Presiden RI 30 Oktober 2014:

“Visi Presiden adalah Tri Sakti, Misinya adalah Nawa Cita dan motonya adalah Smart Work

Tri Sakti1. Berdaulat dalam Politik2. Berdikari dalam Ekonomi3. Berkepribadian dalam Kebudayaan

Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964

Outline Renstra K/L

57

Bab I Pendahuluan1.1. Kondisi Umum1.2. Potensi dan Permasalahan

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L2.1. Visi2.2. Misi 2.3. Tujuan2.4. Sasaran Strategis

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L3.3. Kerangka Regulasi3.4. Kerangka Kelembagaan

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan4.1. Target Kinerja4.2. Kerangka Pendanaan

Bab V PenutupLampiran1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L2. Matriks Kerangka Regulasi

dadang-solihin.blogspot.com

4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Delapan LangkahPenyusunan Renstra K/L

3. Penyusunan Visi dan Misi

2. Identifikasi Kondisi Umum dan Analisis Potensi dan Permasalahan

1. Persiapan Penyusunan

8. Penyusunan Kerangka Kelembagaan

7. Penyusunan Target dan Pendanaan

6. Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator

5. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi

1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

2. Aspirasi Masyarakat3. SWOT Analysis

Balance Scorecard

Logic Model

Identifikasi 1. Isu-isu Strategis 2. Asas Legal3. Struktur Organisasi 4. Data dan Informasi


Renstra K/L

59

Bab I Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan

dalam Renstra K/L periode sebelumnya,• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan

pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.

1.2. Potensi danPermasalahan

Menjelaskan mengenai:• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,

peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun nasional

• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L serta

• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.


Renstra K/L

60

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.

2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi

2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.


Renstra K/L

61

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada K/L terkait dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

• Arah kebijakan K/L dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan K/L yang bersangkutan.

• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing Program.


Renstra K/L

62

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.3. Kerangka Regulasi

• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L.

• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Renstra K/L

63

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.

4.2. Kerangka Pendanaan

• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis K/L, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.

• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR.

• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.


Renstra K/L

64

Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen RenstraK/L yang telah disusun

• arahan dari pimpinan K/L yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis K/L sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan K/L.

• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis K/L yang bersangkutan.

Lampiran

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L

2. Matriks Kerangka Regulasi


Matrik Kinerja dan Pendanaan

65

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi

Target Alokasi (Rp 000) Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NS-BS2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

K/L XXX XXX XXX XXX XXXSasaran Strategis 1 XXX

- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX

Sasaran Strategis 2 XXX- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX

PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXXSasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX

- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX

Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX

Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XSasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXXSasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXXSasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX

Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XSasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXXSasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXXDst


Matriks Kerangka Regulasi

66

NoArah Kerangka

Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggung Jawab

Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian


Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

68

1/2


Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.

69

2/2


Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Hirarki dari Visi ke Program

Visi

Misi

Strategi

Kebijakan

Program

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Tujuan/ Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi


Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJAPRIMA

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)

KebingunganX Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program

Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program

TidakTerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program

Visi Misi SasaranTidakEfektifX Kebijakan Program

Strategi ProgramSalahLangkahXVisi Misi Sasaran

Kebijakan TidakEfisienXStrategiVisi Misi Sasaran


Langkah Penyusunan RPJMD

73

Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator


Janji Jokowi – Ahok 2012-2017

1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh

2. Mengatasi Banjir3. Merintis Angkutan Massal4. Layanan Kesehatan Gratis5. Bangun Mal PKL Revitalisasi

Pasar Tradisional6. Menyediakan Ruang Publik7. Birokrasi Bersih Profesional8. Gubernur - Wagub Tanpa

Voorijder9. Pendidikan Gratis

dadang-solihin.blogspot.com74

Sistematika Penulisan RPJMD

75

Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3



76

2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

2/3



77

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

3/3


Evaluasi Kualitas RPJMD

78

1/3

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

.

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah

.

3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)



79

2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:

.

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)

5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.

.



80

3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

.

8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah

.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional

.

10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

.

11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


sistem pemerintahan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Education