sistem pembiayaan perumahan.pptx

5/19/2018 sistem pembiayaan perumahan.pptx

1/22

MKP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

PRODI PWK - UNS

2014

#3


2/22

Lembaga terkait Pembangunan Perumahan

Skema kelembagaan pembangunan perumahan di

Indonesia Sistem Pembiayaan Pembangunan Perumahan di

Indonesia


3/22

KETERPADUANKELEMBAGAAN

PEMERINTAH

LEMBAGA

KEUANGAN

ORGANISASI

EKSTERNAL

ORGANISASI

MASYARAKAT

SWASTA


4/22

PEMERINTAH

Pemerintah memiliki peran ganda dalam pengadaan perumahan

(Panudju, 1997) :

1. Pembuat kebijaksanaan, Undang-undang, peraturan,

kelembagaan, serta program pengadaan perumahaan, baik

skala nasional maupun daerah tidak dapat digantikan

pihak manapun

2. Pelaksana pembangunan perumahan dapat digantikan

ataupun adanya peluang kerjasama dengan swasta &masyarakat


5/22

PEMERIN

TAH

Posisi pemerintah dalam pengadaan perumahan :

1. Penghasil perumahan (provider )

Bertanggung jawab & pengambil keputusan tunggal dalamseluruh tahapan pengadaan perumahan, hinggamenghasilkan produk jadi berupa rumah untuk dijual ataudisewakan kepada masyarakat. dalampelaksanaannya, pemerintah dapat melakukannya sendiriatau dibantu oleh pihak kedua (perencana, manajemen

konstruksi, kontraktor, ahli-ahli lain)

2. Fasilitator (enabler)

Menciptakan iklim yang kondusif dan memberikanberbagai bantuan kepada pihak swasta dan masyarakatuntuk berperan serta aktif dalam pengadaan rumah kebijakan insentif bagi developer swasta dan subsidibunga KPR untuk masyarakat, terutama golonganekonomi menengah kebawah


6/22

Ada 5 komponen utama yang perlu dibiayai dalam pengadaan perumahan :pengadaan lahan, pembangunan prasarana lingkungan, bangunan rumah,rancangan bangunan dan biaya pengelolaan, serta biaya bunga pinjamanmodal (Roger Tyne, Payne, 1984) membutuhkan jumlah dana besar, untuknegara berkembang menjadi masalah (keterbatasan kemampuan ekonomi

pemerintah & masyarakat)

Lembaga keuangan yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalammembangun rumah (Angel, 1983, Tanphiphat, 1983, dalam Panudju, 1997):1. Bank Komersial

Sasaran golongan ekonomi menengah keatas (bankable)2. Lembaga Simpan Pinjam Khusus

Sasaran masyarakat berpenghasilah rendah & tidak tetap (nonbankable)

3. Koperasi PerumahanSasaran tergantung komunitas yang membentuk & motivasipembentukannyaSumber dana pinjaman dana berputar (revolving fund) dari pemerintah

atau bank komersial.

LEMBAGA KEUANGAN


7/22

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di negara

berkembang --TIDAK SEBANDING-- kemampuanpemerintah pengadaan perumahan membuka peluangpihak swasta dalam pembangunan perumahan.

2004 bisnis properti perumahan meningkat pesat

konsumen semakin kritis dalam membeli rumah memunculkan kompetisi para developer

Dalam pemasaran proyek perumahan, pihak developerharus mengetahui kondisi pasar dan segmentasikonsumen yang ditargetkan (Sastra M, dkk, 2006) untuk memperhitungkan perputaran uang dan jangkawaktu pengembalian modalnya sasaran : masyarakatbankable

SWASTA (DEVELOPER)


8/22

Hal-hal yang perlu diketahui oleh pengembangdalam menyikapi kondisi pasar produk propertiperumahan, antara lain (Sastra M, dkk, 2006) :

1. Keinginan yang spesifik dari konsumen yangditargetkan

2. Kemampuan ekonomi target pemasaran(kondisi keuangan)

3. Aksesibilitas (pencapaian lokasi)

4. Perilaku konsumsivitas dari target pemasaran(konsumen)

5. Tingkat kemampuan daya beli konsumen.SW

ASTA(DEV

ELOPER)


9/22

a. Lembaga-lembaga sosial

Biasanya menjadi prakarsa pengadaan perumahanmasyarakat berpenghasilan rendah, yakni sebagai Technical

Service Organization(TSO) yang berperan dalam prosespendampingan.

b. Perusahaan swasta

Berperan melalui penyediaan perumahan bagi karyawannya,ataupun bergerak dalam wujud program CSR (CorporateSocial Responsibility), yakni peran serta aktif perusahaandalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepadamasyarakat dalam bentuk pendampingan (TSO) ataupun

pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga diharapkan tingkatperekonomian masyarakat meningkat dan mampu memilikirumah (Radyati, 2008).

ORGANISASI EKSTERNAL


10/22

c. Agen internasional

Berpengaruh dominan dalam evolusi kebijakanperumahan di negara berkembang sejak Tahun1960an (Habitat Internasional, 2003) UN Habitat(paling berpengaruh)

United Nations Human Settlements Programme(UNHABITAT) badan PBB yang bertugasmewujudkan sosial dan lingkungan kota(permukiman) yang berkelanjutan dengan tujuan

memberikan perlindungan sama bagi semua orang(http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Habitat).

Mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunanperumahan untuk masyarakat berpenghasilanrendah, khususnya bagi negara-negaraberkembang anggaran dana dari kontribusi mitramultilateral dan bilateral untuk kerja sama teknis,sumbangan, dan sekitar 5 persen dari anggaran PBBregular(http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=10).O

RGA

NISASIE

KSTERNAL
http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Habitathttp://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=10http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=10http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Habitat


11/22

Banyak dari program-program yang diberikanoleh agen-agen internasional tidak berhasilditerapkan di negara-negara berkembang, karena

(Habitat International, 2003):1. Terjadi perubahan penekanan kebijakan,

sehingga cenderung tidak terbentuk kontinuitasprogram.

2. Kesuksesan implementasi kebijakanperumahan di negara berkembang sangatdipengaruhi oleh pemerintah nasional internaldibandingkan agen internasional yangmengeluarkan program-program tersebut.

3. Ketidaksesuaian kebijakan perumahan yangdirekomendasikan agen internasional dengankarakteristik negara berkembang.O

RGA

NISASIE

KSTERNAL


12/22

Adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat lokal berpenghasilan

rendah untuk mengatasi kesulitan dalam kepemilikan rumah. Konsep organisasi perumahan masyarakat :

a. TURNER (Turner, 1972)

Peran serta masyarakat lokal organisasi pelaksanaanpengadaan rumah yang terdiri atas pihak-pihak yang membantudan masyarakat lokal

Turner tidak menekankan bagaimana seharusnya organisasipelaksana dibentuk, melainkan lebih mementingkan konseppelaksanaannyakebebasan menentukan sumber daya yangdiperlukan dan keputusan tentang cara-cara pelaksanaan

seluruh tahapan pengadaan rumah

Bentuk, tujuan, dan cara kerja organisasi harus disesuaikandengan kemauan dan kemampuan masyarakat yangbersangkutan.

ORGANISASI MASYARAKAT


13/22

b. LEWIN (Lewin, 1981)

perlu adanya suatu wadah atau organisasi yang baik dan sesuaidengan keinginan dan kemampuan masyarakat KoperasiPerumahan dianggap sebagai organisasi yang dapatmemberdayakan masyarakat penghasilan rendah dalam pengadaanperumahannya sendiri.

koperasi bisa dikaitkan dengan koperasi atau organisasi

kemasyarakatan lainnya, dengan sasaran kegiatan disesuaikandengan kebutuhan masyarakat atau anggotanya

4 unsur utama yang harus dipenuhi oleh koperasi perumahan :

1. Adanya kegiatan swadaya anggotanya yang dilakukan secarabersama-sama.

2. Adanya usaha untuk meningkatkan kepentingan ekonomianggota koperasi melalui kerjasama antar anggota dan denganinduk koperasi.

3. Adanya kejelasan hubungan organisasi

4. Adanya sistem pengelolaan dan pengontrolan yang demokratis

oleh anggota

ORGANISASI MASYARAKAT


14/22

SKEMA KELEMBAGAAN

PERUMAHAN DI INDONESIA
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/bagan%20kelembagaan%20indonesia.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/bagan%20kelembagaan%20indonesia.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/bagan%20kelembagaan%20indonesia.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/bagan%20kelembagaan%20indonesia.pdf


15/22

SISTEM PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

PERUMAHAN


16/22

INFORMAL/

SELF HELP/

SWADAYA

FORMAL HYBRID

Sistem

Pembiayaan


17/22

3 SYSTEM PENYEDIAANRUMAH

1. informal system / household-based system/ Self help housing/sistem perumahan swadaya. Mencukupi sekitar 80 % darikebutuhan perumahan

2. formal system , dibagi menjadi 2

Dikembangkan oleh Perum-perumnas yaitu badan pemerintah di bidangpembangunan perumahan

Dikembangkan oleh developer swasta (REI)

3. sistem Hybrid


18/22

SELF HELP HOUSING

Sistem pembangunan bisa berjalan dengan baik

Mayoritas masyarakat bisa menyediakan rumah sendiri tanpabantuan dan assistantbaik dari pemerintah maupun lembaga

pembiayaan formal yang lain.

Kaya dengan variasi tergantung dari budaya, lingkungan dankebijakan pemerintah

Peran pemerintah lebih pada bagaimana meningkatkan efisiensi dariproses ini serta menciptakan regulasi2 (perijinan rumah) sehinggasesuai dengan karakter pembangunan perumahan swadaya.

Perlunyapolitical will pemerintah untuk mengarahan upaya untukmasyarakat ekonomi lemah


19/22

SYSTEM PERUMAHANFORMAL

Biasanya menyediakan rumah untuk golongan menengah dan

golongan tinggi Banyak terkendala oleh kemampuan developer di dalam

menyediakan baik pembiayaan untuk pembangunan rumahnya(construction cost) maupun pembiayaan kepemilikan rumahnya.

High-subsidies.


20/22

SYSTEM HYBRID

Penyediaan perumahan lewat lembaga-lembaga non pemerintahseperti yayasan, koperasi dsb

Melalui lembaga keswadayaan masyarakat

Bentuk pembangunannya berupa pembangunan perumahanbertumpu pada kelompok

Dibentuk lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat untukmengelolaan pendanaan dari masyarakat.


21/22


22/22

Bagi kelas menjadi 8 kelompok

Tiap kelompok memilih 1 Negara

Pilihan : Afrika selatan, Amerika, Filipina, Malaysia, Pakistan,Singapura, Srilanka, Thailand

Masing-masing kelompok mengidentifikasi Kelembagaan dan

sistem pembiayaan pembangunan perumahan permukiman diNegara tersebut.

Bahan kajian dapat menggunakan materi yang disediakan, tapitidak menutup kemungkinan dari sumber-sumber lain.

Tugas dikumpulkan dalam bentuk softcopy (1 kelas digabung) &printout berupa makalah dan power point, pada hari Selasa, 7Oktober 2014 (sebelum perkuliahan dimulai)

Mungkin akan dipresentasikanjadi siap-siap ya

Jangan lupakan sumber referensi atau daftar pustaka ya.

sistem pembiayaan perumahan.pptx

Documents