A. Pengertian Sistem Pembiayaan Kesehatan

Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan

oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Azrul Azwar : 2004).

Sistem pembiayaan kesehatan dapat didefinisikan sebagai sustu sistem yang

mengatur mengenai besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan

oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Helda : 2011). Sedangkan

subsistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya

penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan

saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan

guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Ana Faiza :

2013).

Dalam sistem pembiayaan kesehatan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu

pelaksana pelayanan kesehatan (health provider) dan pengguna jasa pelayanan kesehatan

(health consumer). Bagi pelaksana pelayanan kesehatan terkait dengan besarnya dana

yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan suatu upaya kesehatan dalam hal ini

menjadi persoalan utama pemerintah dan atau pihak swasta, sedangkan dalam hal

pengguna jasa layanan berhubungan dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk

mendapatkan manfaat dari adanya pelayanan kesehatan yang menjadi persoalan utama

bagi para pemakai jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat

dibedakan besarnya dana bagi kedua pihak, yaitu :

a. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan mengarah pada seluruh biaya

investasi serta seluruh biaya operasional.

b. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih mengarah pada jumlah biaya yang

harus dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.

B. Sumber Pembiayaan Kesehatan

Secara umum sumber pembiayaan kesehatan suatu negara berasal dari :

a. Anggaran Pemerintah

Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya

ditanggung oleh pemerintah. Pelayanannya diberikan secara Cuma-Cuma oleh

pemerintah, sehingga sangat jarang penyelenggaraan pelayanan kesehatan

disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang kondisi keuangannya belum

baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar.

b. Anggaran Masyarakat

Dapat bersumber dari individual atau perusahaan. Sistem ini mengharapkan

agar masyarakat (swasta) dapat berperan aktif secara mandiri dalam

penyelenggaraan maupun pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hal ini memberi

dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta,

dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai dengan

peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh pihak pemakai jasa

layanan kesehatan. Contohnya CSR atau Corporate Social Responsibility dan

pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai maupun melalui sistem

asuransi. Dana yang bersumber dari swasta antara lain meliputi perusahaan

swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dana kemanusiaan.

c. Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri

Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan penyakit-

penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya

oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain.

d. Penggabungan anggaran pemerintah dan masyarakat

Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat

mengakomodasi kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan dari sumber pembiayaan

kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung

sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi.

Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi biaya

kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan.

C. Macam-macam Sistem Pembiayaan Kesehatan

Menurut pendapat Hodgetts dan Cascio (1983), ada dua macam jenis pelayanan

kesehatan, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan

masyarakat (public health services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang

umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya adalah

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan

sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

2. Pelayanan kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical

service)ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (soslo

practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution), tujuan

utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta

sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

D. Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan

Suatu biaya kesehatan dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat

berikut ini :

1. Jumlah

Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup, dalam arti mencukupi untuk

membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak

menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya.

2. Penyebaran

Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Apabila dana yang

tersedia tidak dialokasikan dengan baik tentu akan menyulitkan pengelenggaraan

setiap uapaya kesehatan.

3. Pemanfaatan

Alokasi dana pelayanan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatn pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan.

Upaya yang dapat dilakuakan untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, yaitu :

- Peningkatan Efektivitas

Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi

penggunaan sumber dana. Alokasi dana lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang

menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya lebih mengutamakan upaya

pencegahan daripada pengobatan penyakit.

- Peningkatan Efisiensi

Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme

pengawasan dan pengendalian. Mekanisme tersebut meliputi :

a. Standar minimal pelayanan yang memiliki tujuan untuk menghindari pemborosan.

Pada dasarnya, terdapat dua macam standar minimal yang sering diterapkan, yaitu

- Standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar

minimal laboratorium.

- Standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan

penderita, serta daftar obat-obat esensial.

Dengan adanya standar minimal pelayanan, diharapkan pemborosan dapat dihindari

dan dengan demikian tingkat efisiensinya dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, dengan

adanya standar minimal pelayanan ini dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam

menilai mutu pelayanan kesehatan.

b. Kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan merupakan bentuk lain yang

diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, terdapat dua bentuk

kerjasama yang dapat dilakukan, yaitu :

- Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan

kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan demikian, dapat lebih

menghemat dana yang tersedia serta dapat pula digunakan dalam menghindari

penggunaan peralatan yang rendah, sehingga tingkat efisiensinya juga akan

meningkat.

- Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yaitu adanya hubungan timbal balik

kerjasama antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan yang lain.

E. Perkembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan

Di berbagai negara, terdapat tiga model sistem pembiayaan kesehatan bagi warganya

yang diberlakukan secara nasional yaitu model asuransi kesehatan sosial (Social Health

Insurance , model asuransi kesehatan komersial / privat (Commercial / Private Health

Insurance) dan model terakhir yaitu Pelayanan Kesehatan Nasional (National Health

Services). Model asuransi kesehatan berkembang pertama kali di beberapa negara benua

Eropa pada tahun 1882 dan kemudian menyebar ke benua Asia. Kelebihan model ini

adalah kemungkinan cakupan yang mencapai 100 persen jumlah penduduk dan biaya

yang dikeluarkan relatif rendah dalam pembiayaan kesehatan.

Model asuransi komersial mulai berkembang di Amerika Serikat. Sistem ini tidak

berhasil mencapai cakupan 100 persen penduduk, sehingga Bank Dunia

merekomendasikan pembaruan sistem asuransi kesehatan. Berdasarkan data Bank Dunia,

Amerika Serikat merupakan negara dengan pembiayaan kesehatan paling tinggi di dunia

yang mencapai 13,7% dari GNP pada tahun 1997, sementara negara Jepang yang

pembiayaan kesehatannya hanya 7 % dari GNP tetapi memiliki derajat kesehatan

penduduk yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan tingginya usia harapan hidup

penduduk Jepang yang mecapai 77,6 yahun untuk pria dan 84,3 tahun untuk wanita.

( Fatmah Arianty : 2011 ).

Terakhir model National Health Services dirintis pemerintah Inggris sejak usai perang

dunia kedua. Model ini juga membuka peluang cakupan 100% penduduk, namun

pembiayaan kesehatan yang dijamin melalui anggaran pemerintah akan menjadi beban

yang berat.

F. Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Perkembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Departemen Kesehatan pada tahun 2006 mengeluarkan konsep pembangunan

kesehatan berkelanjutan yang kemudian dikenal sebagai Visi Indonesia Sehat 2010.

Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai cara guna mencapai visi tersebut

dengan mensosialisasikan hingga ketingkat daerah. Kebijakan desentaralisasi yang

direvisi kembali melalui UU Nomr 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

sedikit menghambat berjalannya kebijakan Indonesia Sehat 2010. Konsepsi visi

Indonesia Sehat 2010 pada prinsipnya menyiratkan pendekatan sentralistik dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sebuah paradigma yang secara nyata

cukup bertentangan dengan prinsip desentarlisasi yang di atur dalam UU

pemerintahan daerah yang mana kewenangan daerah otonom dalam penentuan arah

dan model pembangunan di wilayahnya masing-masing tanpa harus terikat dengan

kebijakan pemerintah pusat. 

Kebijakan desentralisasi tersebut berpengaruh terehadap pola lama

pembangunan pada beberapa bidang, tak terkecuali dengan pembangunan bidang

kesehatan. Kekuasaan otonom pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan

pembangunannya membuat konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010 menjadi tidak

terlalu bermakna (Astaqauliyah.com : 2011). Hal itu dapat ditunjukkan dengan

masih banyaknya daerah-daerah di Indonesia yang pembangunan di bidang

kesehatannya sangat jauh dari kualitas baik, pada saat yang sama kecenderungan

epidemiologi penyakit tidak banyak mengalami perubahan dan diperparah oleh

lemahnya infrastruktur promoif dan perventif bidang kesehatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan

dengan menerbitkan dokumen panduan pembangunan kesehatan yang kemudian

dikenal sebagai sistem kesehatan nasional yang terdiri dari upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan

perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

Komponen pembiayaan kesehatan merupakan salah satu komponen terpenting dalam

sistem kesehatan nasional.

Kebijakan dalam pembiayaan kesehatan kemudian kembali diterbitkan oleh

pemerintah pada tahun 2004, melalui UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional (UU SJSN) dengan tujuan memberikan jaminan nasional

yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, pada tahun

2005 pemerintah melalui Departemen Kesehatan meluncurkan program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang disempurnakan bentuk

dan operasionalnya pada tahun 2008 menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas ).

Pemerintah kembali memperkenalkan program baru pada tahun 2010 yaitu

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dananya disalurkan ke seluruh

puskesmas yang ada di Indonesia. Pengaruh lembaga Internasional seperti PBB yang

Indonesia menjadi anggotanya dengan konsep Millenium Development Goals

(MDGs) menekankan beberapa target pembangunan berkelanjutan yang harus

dicapai oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Salah satu

komponen dalam MDGs adalah bidang kesehatan yaitu target penurunan Angka

Kematian Ibu melahirkan atau AKI pada tahun 2015 yang harus menurun hingga

102/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23/1000

kelahiran hidup. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan meluncurkan program baru yang dilaksanakan sejak bulan

Januari 2011 yaitu program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan tujuan

menjamin seluruh pembiayaan persalinan seluruh warga negara.  

Pembiayaan kesehatan pada masa ini terus mengalami peningkatan yang diiringi

dengan peningkatan anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 yang

mencapai 27,7 Triliun rupiah yang menjadi 27,8 Triliun Rupiah (naik 172,7 milyar)

pada tahun 2011. Kementerian Kesehatan menganggarkan dana sebesar 6,3 Triliun

Rupiah untuk pembiayaan program jampersal dan Jamkesmas, anggaran BOK untuk

seluruh puskesmas di Indonesia mencapai 904,5 milyar rupiah. Anggaran

Jamkesmas diperuntukkan bagi pembiayaan kesehatan 76,5 juta jiwa warga miskin

di seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan RI ; 2011).

Pada tahun 2011, pemerintah juga memperluas cakupan pelayanan program

Jamkesmas selain bagi masyarakt miskin juga diberikan kepada gelandangan,

pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin yang tidak punya identitas,

masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, korban bencana paska tanggap

darurat dan masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah

tahanan. Keterlibatan pemerintah daerah pada masa ini juga ditunjukkan dengan

adanya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diperuntukkan bagi

warga suatu daerah yang belum tercakup dalam program Jamkesmas.

Sistem Pembiayaan Kesehatan Indonesia secara terbagi dalam 2 sistem, yaitu :

1. Fee for Service

Sistem ini secara singkat diartikan sebagai sistem pembayaran berdasarkan

layanan, yang mana pencari layanan kesehatan berobat kemudian membayar

kepada penyedia pelayanan kesehatan (dokter, ahli gizi, bidan, rumah sakit dan

sebagainya). Penyedia pelayanan kesehatan mendapatkan pendapatan

berdasarkan pelayanan yang telah diberikan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih bergantung

pada sistem pembiayaan kesehatan secara Fee for Service ini. Berdasarkan

laporan WHO pada tahun 2006 sebagian besar (70%) masyarakat Indonesia

masih bergantung pada sistem Fee for Service dan hanya 8,4% yang dapat

mengikuti sistem Health Insurance (WHO, 2009).

Kelemahan dari sistem Fee for Service ini adalah terbukanya peluang bagi

pihak penyedia pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan hubungan Agency

Relationship, yang mana penyedia pelayanan kesehatan mendapat imbalan

berupa uang jasa medik untuk pelayanan yang telah diberikannya yang besar

kescilnya ditentukan dari negosiasi. Semakin banyak jumlah pasien yang

ditangani, semakin besar pula imbalan yang didapat dari jasa medik yang

ditagihkan kepada pasien.

2. Health Insurance

Sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak

ketiga atau pihak asuransi setelah pencari pelayanan kesehatan berobat. Sistem

health Insurance ini dapat berupa sistem kapitasi dan system Diagnose Related

Group (DRG System).

Capitation Payment

Sistem kapitasi merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan

kesehatan yang mana penyedia pelayanan kesehatan menerima sejumlah

penghasilan tetap per peserta untuk pelayanan kesehatan yang telah ditentukan

per periode waktu. Pembayaran bagi penyedia pelayanan kesehatan dengan

sistem kapitasi yaitu pembayaran yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada

penyedia pelayanan kesehatan atas jasa layanan kesehatan dengan pembayaran

di muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya (unit

cost) tertentu. Salah satu lembaga di Indonesia adalah Badan Penyelenggara

JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

Diagnose Related Group

Sistem berikutnya yaitu DRG (Diagnose Related Group) tidak jauh berbeda

dengan sistem kapitasi. Pada sistem ini, pembayaran dilakukan dengan melihat

diagnosis penyakit yang dialami pasien. Penyedia pelayanan kesehatan telah

mendapat dana dalam penanganan pasien dengan diagnosis tertentu dengan

jumlah dana yang berbeda tiap diagnosis penyakit. Sejumlah dana yang

diberikan ini, jika dapat dioptimalkan penggunaanya demi kesehatan pasien,

sisa dana akan menjadi pemasukan bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Kelemahan dari Insurance System adalah dapat menimbulkan terjadinya

underutilization yang mana dapat terjadi penurunan kualitas dan fasilitas yang

diberikan kepada pasien untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Selain itu, apabila peserta tidak banyak bergabung dalam sistem ini, maka risiko

kerugian tidak dapat terhindarkan. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu

penyedia pelayanan kesehatan mendapat jaminan adanya pasien (captive

market), mendapat kepastian dana tiap awal periode waktu tertentu, penyedia

pelayanan kesehatan taat terhadap prosedur, sehingga mengurangi terjadinya

multidrug dan multidiagnose, serta penyedia pelayanan kesehatan lebih

mengarah kepada tindakan preventif dan promotif.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai sistem pembiayaan kesehatan dengan

sistem kapitasi dinilai lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka

kesakitan dibandingkan sistem pembayaran berdasarkan sistem Fee for Service.

Namun, hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh Indonesia dikarenakan

terdapatnya beberapa hambatan dan tantangan, salah satunya yaitu sistem

kapitasi yang belum dapat memberikan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat

tanpa terkecuali sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hingga saat ini, perusahaan asuransi masih banya memilah peserta asuransi

yang mana peserta dengan risiko penyakit tinggi dan atau kemampuan

membayar rendah tidaklah menjadi target anggota asuransi. Untuk mewujudkan

pemertaan kesehatan, dapat dilakukan universal coverage yang bersifat wajib

yang mana penduduk yang mempunyai risiko kesehatan rendah akan membantu

mereka yang berisiko tinggi dan penduduk yang mempunyai kemampuan

membayar lebih akan membantu mereka yang lemah dalam pembayaran. Hal

inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditemukan solusinya

bagi sistem kesehatan di Indonesia.

Contoh Health Insurance yang berada di bawah naungan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial :

- Askes

- Jamkesmas

- ASBRI

- Taspen

- Jamsostek

Sumber Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Pembiayaan kesehatan Indonesia pada masa ini tidak lagi sepenuhnya

bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta

yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di

berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat

tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat,

seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak

menentukan perencanaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.

Partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehatan yang bersumber

masyarakat (UKBM) seperti posyandu dan kader kesehatan. Akses masyarakat

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai merata

seiring dengan bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mulai

menjangkau daerah pedesaan di Indonesia. Dengan meningkatnya peran

swasta/masyarakat tentu akan berdampak baik bagi perkembangan pembiayaan

kesehatan di Indonesia terutama dalam hal pengalokasian dana pemerintah.

Namun, hal yang juga harus diperhatikan adalah ketika tingginya biaya kesehatan

yang harus dikeluarkan jika menggunakan fasilitas kesehatan swasta yang tidak

sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia

yang masih tergolong ekonomi menengah ke bawah.

Fungsi Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

a. Penggalian Dana

Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Sumber dana UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat

maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman

serta berbagai sumber lainnya. Sementara itu, sumber dana lain dalam upaya

mencapai kesehatan masyarakat adalah melalui swasta atau masyarakat.

Sumber dana dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public

private patnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya

keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana tak

lain berasal dari masyarakat sendiri yang menghimpun dana secara aktif

dalam upaya mencapai kesehatan masyarakat, seperti halnya dana sehat.

Sedangkan secara pasif dapat berupa dana sosial keagamaan.

Penggalian dana untuk Untuk Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari dana

masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Namun, bagi

masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dana berasal dari pemerintah

melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

b. Pengalokasian Dana

Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah

untuk UKM dan UKP yang dilakukan melalui penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5%

PDB atau 15% total anggran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.

Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM

dilaksanakan berdasarkan atas asas gotong royong sesuai dengan kemampuan

masing-masing orang. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepersertaan

dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela.

c. Pembelanjaan

Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public private patnership digunakan

untuk membiayai UKM.

Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sosial

keagamaan digunakan untk membiayai UKM.

Pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan keluarga iskin dilaksanakan melalui

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib.

G. Sistem Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan di Cina

Cina merupakan negara dengan total populasi penduduk terbanyak di dunia yaitu

sekitar 1 milyar lebih, baik yang menetap di Cina maupun yang menyebar di seluruh

dunia, dengan demikian pupulasi penduduk Cina adalah 1/5 total penduduk dunia.

Meskipun kini Cina ,mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun 80% penduduk

Cina tinggal di daerah pedesaan dan masih mengalami kemiskinan. Secara historis,

terdapat empat pembabakan kondisi politik di Cina yang mempengaruhi sistem kesehatan

nasional yaitu kejayaan komunis pada masa Mao Zedong di tahun 1949, revolusi budaya

dari tahun 1965-1977, reformasi Cina sejak awal tahun 1980, dan liberalisasi ke arah pasar

bebas sejak pertengahan tahun 1980 hingga sekarang.

1. Masa Kejayaan Komunis Mao Zedong Tahun 1949

Pada masa ini Cina mengalami perang sipil dan perang dengan Jepang. Oleh

karena itu, fokus utama negara Cina adalah perang sehingga menyebabkan rendahnya

produktivitas di bidang pertanian dan industri yang ditujukan dengan konsumsi pangan

nasional karena konsumsi pangan diprioritaskan untuk kebutuhan perang. Akibatnya,

kekurangan pangan tersebut menimbulkan berbagai penyakit epidemik di Cina. Hal itu

diperparah dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya berada di Kota,

sedangkan di desa tidak ada sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan modern yang

digunakan hanyalah sistem kesehatan tradisional Cina.

Pada Kongres Kesehatan Nasional ke-1, Mao Zedong mengusulkan empat

acuan yang dijadikan sebagai ideologi dasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan harus ditujukan untuk pekerja

2. Upaya kesehatan diprioritaskan terhadap upaya kesehatan preventif dibanding

upaya kuratif. Sejak pertengahan tahun 1960, pemerintah Cina telah

mengupayakan peningkatan kesehatan melalui program sanitasi dalam mencegah

berbagai penyakit, seperti penyakit pes yang diakibatkan oleh lalat, naymuk,

serangga, dan tikus

3. Cina menerapkan sistem kesehatan modern dan tradisional

4. Peraturan pemerintah tentang kesehatan harus masif dan menyeluruh ke semua

penduduk Cina

2. Masa Revolusi Budaya Tahun 1965-1977

Sebagai orang nomor satu di Cina pada waktu itu, Mao Zedong ingin

menanamkan nilai-nilai ideologi komunis kepada penduduk Cina melalui proses

institusionalisasi atau yang dikenal dengan istilah revolusi budaya. Proses

institusionalisasi tersebut dilakukan melaului kampanye politik dan represi sosial

dengan cara kekerasan, oleh karena itu, terjadi pembantaian penduduk Cina yang

menentang komunisme. Bahkan sekolah dan sekolah kedokteran ditutup, penelitian

medis dihentikan, dan pengurangan anggaran kesehatan.

3. Masa Reformasi Cina Tahun 1980 Awal

Kematian Mao Zedong pada tahun 1976 membawa Cina ke arah modernisasi

di bidang pertanian, ilmupengetahuan, dan teknologi. Begitupun dengan pendidikan

medis dan penelitian medis.

4. Masa Liberalisasi Cina Pertengahan Tahun 1980-sekarang

Meskipun telah terjadi reformasi ke arah pasar bebas yang mengindikasikan

adanya privaritas pada sistem pelayanan sosial dan publik. Namun, sistem kesehatan

nasional Cina masih menggunakan ideologi ekonomi sosialis yaitu pro terhadap

penduduk desa dan harga pelayanan kesehatan yang murah.

Organisasi Sistem Pelayanan Kesehatan

Setiap provinsi di Cina diberikan otonomi untuk mengelola sistem

kesehatannya sendiri yang difasilitasi oleh pemerintah lokal atau provinsi. Selama

tahun 1970 dan awal tahun 1980, sistem pelayanan kesehatan pada penduduk desa

didasarkan pada sistem pelayanan kesehatan kooperatif yang mana menekankan pada

kebutuhan pelayanan kesehatan dengan biaya yang sangat murah atau tanpa biaya.

Sistem ini juga berlaku pada negara berkembang. Sistem ini terdiri dari 3 level

utama :

1. A production brigade health station. Sistem ini berada pada tingkat desa dan

melibatkan penduduk desa sebagai tenaga kesehatannya. Penduduk desa yang

terdiri dari 15.000 hingga 50.000 orang dibagi menjadi beberapa sub kelompok

yang terdiri dari 1000 samapai 3000 berdasarkan kemampuan ekonomi dan setiap

kelompok mempunyai health station. Health station ini terdiri dari tenaga

kesehatan publik, dukun beranak, dan barefoot doctor. Barefoot doctor meupakan

petani yang mendapat pendidikan dan pelatihan medis selama beberapa bulan,

setelah mendapat pendidikan medis, kemudian mereka kembali ke sub

kelompoknya untuk menjadi tenaga kesehatan yang menangani permasalahan

kesehatan seperti mengatasi penyakit ringan, mengadakan imunisasi dan kontrol

terhadap angka kematian, dan mendukung sanitasi.

2. Klinik Kesehatan. Kepemilikan dan pengelolaan klinik kesehatan diselenggarakan

oleh kelompok-kelompok tertentu. Tenaga kesehatan pada klinik kesehatan ini

terdiri dari dokter dan yang bekerja penuh waktu yang menerapkan pengobatan

tradisional Cina dan pengobatan barat. Klinik kesehatan ini ditujukan untuk

menyediakan perawatan dasar dan operasi ringan.

3. Rumah Sakit Negara. Kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit negara

diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Tenaga kesehatan pada rumah sakit

negara terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis yang bekerja penuh waktu.

Rumah sakit negara yang menerapkan pengobatan medis modern ini menyediakan

pelayanan kesehatan dan fasilitas dengan kualitas yang baik.

Privatisasi ekonomi di Cina pada pertengahan tahun 1980 telah mengubah

sistem pelayanan kesehatan di wilayah desa. Misalnya barefoot doctor digantikan oleh

dokter di pedesaan. Jika dahulu 90% wilayah desa di Cina menerapkan sistem

pelayanan kesehatan kooperatif, kini hanya 10% saja.

Untuk dalam hal sistem pembiayaan kesehatan di desa, kini telah beralih

menjadi sistem pelayanan kesehatan yang membutuhkan biaya. Petani membayar

dokter di desa, biaya berobat tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan di

wilayah kota, banyak perusahaan yang menyediakan klinik dan rumah sakit yang

didirikan dari laba perusahaan dan ditunjukkan khusus untuk pekerja perusahaan

tersebut. Sama seperti perusahaan, negara juga mendirikan rumah sakit dengan tujuan

mencari pendapatan dari produksi ekonomi. Namun, rumah sakit tersebut ditujukan

untuk pegawai pemerintah, militer, dan pelajar.

Reformasi Kesehatan Cina

Pada bualan April 2009, Pusat Partai Komunis Cina dan Dewan Negara Cina

mengumumkan inisiatif reformasi kesehatan yang komprehensif dan juga

mengeluarkan rencana reformasi kesehatan yang baru dengan nama “Rencana

Pelaksanaan Memperdalam Farmasi dan Reformasi Sistem Kesehatan 2009-2011”

yang berisi :

1. Mempercepat perluasan sistem kesehatan dasar

2. Membangun sistem daftar obat esensial (termasuk penghapusan dispensing

pendapatan obat dari pemerintah dan penyedia layanan)

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan primer melalui sistem baru dari lembaga

penyedia pelayanan kesehatan

4. Mempromosikan pemerataan pelayanan kesehatan dasar publik

5. Memfasilitasi program percontohan reformasi di rumah sakit umum

Pemerintah Cina mengeluarkan dana sebesar 850 miliar Yuan atau $124 miliar

untuk mensukseskan reformasi ini yang akan berlangsung selama tiga tahun yaitu

2009 hingga 2011. Menurut Peopledaily.com, tujuan utama dalam reformasi ini

adalah :

1. Memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat di desan dan kota

2. Memajukan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kesehatan

3. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan

4. Menjadikan pelayanan kesehatan yang adil dan murah

Adanya reformasi ini tentu membawa perubahan yang signifikan terhadap

sistem pelayanan kesehatan di Cina dari sistem terpusat menjadi sistem pasar. Hal

itu dapat ditunjukkan dengan sistem pelayanan kesehatan sebelum tahun 1978 yang

mana masih berdirinya komune-komune yang masing-masing memiliki rumah

sakit atau klinik. Dana pelayanan kesehatan semua ditanggung oleh pemerintah,

sehingga rakyat tidak perlu berpikir untuk membayar penyedia pelayanan

kesehatan atau obat. Di samping itu, juga masih terdapat barefoot doctors yang

ditugaskan ke desa-desa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

desa.

Akan tetapi, sistem tersebut berubah seiring dengan adanya reformasi

kesehatan di Cina yang mengharuskan rumah sakit dan klinik untuk menyesuaikan

diri dengan cara menarik bayaran dan menjual obat dengan harga yang ditentukan

oleh pihak rumah sakit. Hal ini juga menyebabkan pelayanan kesehatan bertambah

mahak dari tahun ke tahun. Di samping itu, tidak berfungsinya lagi barefoot doctor

memaksa mereka untuk beralih profesi menjadi petani dan buruh. Hal ini

disebabkan karena pendapatan yang lebih besar bila menjadi petani daripada

dokter.

Sistem Asuransi di Cina

Penerapan kebijakan asuransi kesehatan di Cina tak sepenuhnya sempurna,

masih terdapat masalah yaitu belum semua masyarakat Cina dilindungi oleh

asuransi kesehatan. Menurut Christoper Bodeen, penulis Associated Press, saat ini

hanya 30% dari populasi 1,3 milyar jiwa yang dilindungi oleh asuransi kesehatan.

Hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan reformasi kesehatan yang menargetkan

untuk melindungi 90% dari populasi pada akhir tahun 2011.

Asuransi kesehatan pada masa pra-reformasi ekonomi dibedakan antara

masyarakat desa dan kota. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan

dibagi menjadi dua, yaitu Asuransi Pemerintah (Government Insurance Scheme)

dan Asuransi Buruh (Labour Insurance Scheme). Asuransi pemerintah ini

ditujukan kepada staf dan pegawai di institusi pemerintahan, sekolah, universitas,

dan institusi riset. Sedangkan asuransi buruh ditujukan kepada pegawai yang

bekerja di pabrik-pabrik milik negara. Sedangkan masyarakat perkotaan sisanya

dilindungi oleh program bantuan oleh pemerintah.

Untuk masyarakat desa disediakan Asuransi Kesehatan Kooperatif

(Cooperative Medical Scheme). Asuransi kesehatan kooperatif ini merupakan

ekonomi kolektif dan program asuransi prabayar. Asuransi ini melindungi sekitar

85% dari masyarakat desa pada tahun 1976.

Setelah tahun 1978, terjadi perubahan dalam asuransi kesehatan ini. Untuk

masyarakat perkotaan, Asuransi Pemerintah dan Asuransi Buruh digantikan dengan

Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance). Asuransi ini melindungi

semua pekerja di kota, baik pemerintah maupun swasta. Tetapi asuransi ini hanya

melindungi setengah dari populasi masyarakat kota, belum termasuk buruh migran

yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Masyarakat desa tidak lagi

dilindungi oleh Asuransi Kesehatan Kooperatif. Asuransi ini kolaps pada tahun

1994, kurang dari 10% populasi di pedesaan yang masih dilindungi oleh asuransi

tersebut. Jadi masyarakat desa harus membayar sendiri pelayanan kesehatannya.

Akan tetapi pada tahun 2003, diluncurkan program Asuransi Kesehatan

Kooperatif baru (New Cooperative Medical Scheme) untuk menggantikan Asuransi

Kesehatan Kooperatif sebelumnya. Premi asuransi ini dibayar melalui tiga sumber,

yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Individu. Sampai pada tahun 2007,

685 milyar jiwa (79% dari populasi pedesaan) dilindungi oleh Asuransi Kesehatan

Kooperatif Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. Perbandingan Sistem Kesehatan Antar Negara. (Online), (http://xa.yimg.com/kq/groups/22968201/1802961620/name/Perbandingan+Sitem+Kesehatan+Antar+Negara.pdf), diakses 18 Oktober 2014.

Anonim. 2009. Cina dan Pelayanan Kesehatan. (Online), (http://masihadalangitdiataslangit.blogspot.com/2009/05/reformasi-pelayanan-kesehatan-cina.html), diakses 18 Oktober 2014.

Arianto, Kurniawan. 2011. Perubahan Pola Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Sejalan dengan Perubahan Politik yang terjadi. (Online), (http://arieanto165.blogspot.com/2011/11/perubahan-pola-pembiayaan-kesehatan-di.html), diakses 18 Oktober 2014.

Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan , Edisi ketiga, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.

Febrinia, Azizah. 2013. Sekilas Tentang Reformasi Kesehatan di China. (Online), (http://azizahfebrinia93.wordpress.com/2013/05/06/ssekilas-tentang-reformasi-kesehatan-di-china/), diakses 18 Oktober 2014.

Kristanto, Bima Eka dkk. 2013, Sistem Pembiayaan Nasional dan Penyusunan Anggaran Program Kesehatan. (Online), (https://www.academia.edu/5837697/Sistem_Pembiayaan_Nasional_dan_Penyusunan_Anggaran_Kesehatan), diakses 18 Oktober 2014.

Suparyanto. 2014. Pembiayaan Kesehatan. (Online), (http://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/07/pembiayaan-kesehatan.html), diakses 18 Oktober 2014.