sistem kelembagaan dan organisasi di daerah

SISTEM KELEMBAGAAN & ORGANISASI PENATAAN RUANG DI DAERAH

Alhilal Furqan, Ph.DKK Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan Kebijakan

SAPPK – ITB2015

Mengapa Kelembagaan Penataan Ruang Harus Berubah?

• Adanya dinamika paradigma pemerintahan daerah (pasang-surutnya sistem desentralisasi formal yang dianut): – UU 5/74 UU 22/99 UU 32/2004

• Adanya perubahan sistem penataan ruang yang digunakan (UU No. 26/2007):– Basis Mitigasi Bencana– Sistem “Penyelenggaraan” pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

(Tur-Bin-Lak-Was)– Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Discretionary System ke Regulatory

System) – Penggunaan Zoning Regulation– Ideologi Hukum Perencanaan (“Public Interest Ideology” ke “Public Participation

Ideology”)– Sanksi Hukum (Tidak hanya ke masyarakat pemanfaat ruang tetapi juga ke

pemerintah – sebagai pemberi izin & atau sebagai pemanfaat ruang)– Sistem “Persetujuan Substansi” RTRW oleh Pemerintah Pusat (mempengaruhi

proses mem-Perda-kan RTR• Governance & Good Governance

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - Institut Teknologi Bandung (ITB)

Dinamika Pengaturan Pemerintahan Daerah Terkait Penataan Ruang

• UU 32 Tahun 2004 & PP 38 Tahun 2007: Urusan Penataan Ruang sebagai Urusan Konkuren (Bersama) – Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota

• PP 41 Tahun 2007: SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Daerah sangat variatif – cenderung terjadi berbagai penggabungan untuk penyederhanaan, termasuk untuk tugas pokok dan fungsi penataan ruang

• Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007: pembatasan “kegiatan” bidang penataan ruang dalam mata anggaran di APBD


“Pengkaitan” Penataan Ruang (Spatial) dengan Perencanaan Pembangunan

(Aspatial)• Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang tidak

dapat dipisahkan• Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dalam

berbagai tingkatan saling mengacu, dan secara bersama-sama diacu untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah– UU No. 26 Tahun 2007– PP No. 8 Tahun 2008– Permendagri No. 54 Tahun 2010


Konsepsi “Kelembagaan”

• “The humanly devised constraints that shape human interaction ... They stucture incentives in human exchange, whether political, social or economic ... Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life ... Institutions include any form of constraint that human beings devise to shape interaction” Vanessa Bainbridge, et.al (2000:6)

• “Wherever we encounter substantial, continued, organized activity with means structures to pursue shared goals, we deal with behavior that at some stage of consequence can be called institutional.” Hurst (1977:48)


Kelembagaan/Kepranataan/Institusi adalah suatu bentuk kesatuan unsur ‘formal’ (kesepakatan) beserta jaringan dukungan yang dikembangkan di dalamnya secara terorganisir, yang secara kontinu mempengaruhi sistem manajemen sumberdaya dari suatu entitas tertentu, untuk menghasilkan dan/atau melindungi perubahan

RUMUSAN “KELEMBAGAAN”


Lingkup KelembagaanTUJUAN

PEMBANGUNAN

EKOSISTEM, SUMBERDAYA, TEKNOLOGI, ENERGI, DLL

KONDISI SOS-BUD-EKONOMI-POLITIK

MEKANISM

E,

PROSES,

PROSEDUR

BENTUK, STRUKTUR

PERA

N &

PART

ISIPA

SI

STAK

EHOLD

ERS

LINGKUNGANLIN

GKUNGA

N

LINGKUNGANSekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - Institut Teknologi Bandung (ITB)(Oetomo, 2004)

Implikasi Lingkup Kelembagaan• Tujuan berbeda, kelembagaan yang dibutuhkan berbeda• Lingkungan dan kondisi Sos-bud, Sos-ek, Sos-pol yang

berbeda membutuhkan kelembagaan yang berbeda meskipun ‘Tujuan’ sama.

• Lingkungan dan kondisi geografis, ekosistem alami & buatan, ketersediaan sumberdaya alam & buatan, penguasaan & ketersediaan teknologi, ketersediaan energi dan alternatifnya, dll memerlukan penyesuaian karakteristik kelembagaan yang berbeda meskipun ‘Tujuan’ sama


Pranata Kelembagaan dalam Penataan Ruang

1. Lembaga: struktural/formal, ad-hoc, forum/non-formal? BKPRD? Dinas? Komite Perencanaan/Penataan Ruang? Dewan Penataan Ruang?

2. Mekanisme/prosedur: peraturan-perundang-undangan yang harus diacu, dilaksanakan, dan dibutuhkan (UU, PP, PerPres, Perda, SK Kepala Daerah, dll.) untuk mencapai tujuan penataan ruang?

3. Peranserta dan keterlibatan “stakeholders”: dalam ‘pengaturan’, ‘pembinaan’, ‘pelaksanaan (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang)’, dan ‘pengendalian’?


Reformulasi Lembaga Penataan Ruang?DINAMIKA SISTEM DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH

PENGKAITAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (SPATIAL) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN (ASPATIAL)

UBAHAN SISTEM PENATAAN RUANG

PRINSIP (GOOD) GOVERNANCE

KELEMBAGAAN PENATAAN

RUANG YANG DIBUTUHKAN

ISSUES OF CONCERN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SAAT INI & 20 TAHUN MENDATANG

EVALUASI KINERJA & KEEFEKTIFAN BKPRD/TKPRD s.d SAAT INI

PENGATURAN CAKUPAN PENATAAN RUANG


Dinamika Sistem Otonomi Daerah: Penataan Ruang sebagai Urusan Wajib Daerah (UU 32/2004 & PP 38/2007)

URUSAN PEMERINTAHAN

WEWENANG PENUH PUSAT:[Pasal 10 (1) & (3)]1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter & Fiskal Nasional6. Agama

DAPATDIKELOLA BERSAMADibagi dg kriteria Pasal 11 (1):1. Eksternalitas2. Akuntabilitas3. Efisiensi

URUSAN PEMDA URUSAN PEMERINTAH (PUSAT)

WAJIBPelayanan Dasar[Psl 11 (3)]

PILIHANSektor Unggulan[Pasal 11 (3)]

[Pasal 10 (5)]:• Menyelenggarakan sendiri• Melimpahkan sebagian

kepada Gubernur (dekonsentrasi)

• Menugaskan sebagian urusan ke Pemda atau Pemdes

Diselenggarakan dg asas otonomi & tugas pembantuan [pasal 10 (2)]

[Pasal 10 (4)]:• Menyelenggarakan sendiri• Melimpahkan sebagian kepada

Perangkat Pem/Wkl Pemerintah di Daerah

• Menugaskan ke Pemda atau Pemdes

Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Contoh “Dekonsentrasi” Terbaru Dalam Penataan Ruang

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota


Contoh Issues of Concern Wajib dalam Penataan Ruang Khusus Kota/Perkotaan

(Spesifikasi “Tambahan” dlm UU No. 26/2007 Pasal 28):• Penyediaan dan pemanfaatan Ruang

Terbuka Hijau;• Penyediaan dan pemanfaatan ruang

terbuka nonhijau; • Penyediaan dan pemanfaatan prasarana

dan sarana jaringan pejalan kaki, • Penyediaan dan pemanfaatan Angkutan

umum, • Penyediaan dan pemanfaatan ruang

kegiatan sektor informal, dan • Penyediaan dan pemanfaatan ruang

evakuasi bencana

Perlu dicermati dalam Persetujuan Substansi, terutama di RDTRK dan RTR KSK


Kaitan Pengaturan Cakupan Penataan Ruang: Terkait ke Siapa Saja Stakeholders-nya?

UUD 1945

HUKUM PENATAAN RUANG

LINGKUNGAN HAK WARGA NEGARA

PROSES PERENC.

Dimensi WADAH

Dimensi S.D.Alam

Dimensi KEGIATAN

HAK ATAS RUANG• Perairan

• ZEE• Konvensi hukum

laut• Pemerintahan

daerah• Pertahanan• Landas kontinen• Treaty tapal batas• Batas wilayah

negara

• Sumber daya air• Energi• Pertambangan• Kehutanan• Minerba• Geothermal• Migas• Konservasi sda hayati• Perikanan• Lingk. Hidup• (RUU) PRUN ?• Pesisir. Pulau-pulau

kecil

• Jalan• Ll angkutan jalan• Pelayaran• Penerbangan• Perkeretaapian• Transmigrasi• Perumahan permukiman• Rumah susun• Telekomunikasi• Irigasi• Bangunan gedung• Benda cagar budaya• Perlindungan hutan• Perkebunan• Kepariwisataan• Pengelolaan sampah

• Pokok agraria• Pencabutan hak

atas tanah• Kewarga-negaraan• Kependu-dukan

• SPPN• Budgeting• Penyeleng-garaan

negara bersih bebas kkn• Pelayanan publik• Pembentukan peraturan

perundang-undangan• Ombudsman• Keterbukaan informasi

publik


RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH


Implikasi Perubahan UU Penataan Ruang kepada BKPRD:

Perubahan Dasar Hukum

• Permendagri No. 147 Tahun 2004 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIUBAH dan DICABUT dengan

• Permendagri No. 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah


Permendagri 147/2004 Diganti dengan Permendagri 50/2009 Tentang Pedoman

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

• Semua konsideran “Mengingat”-nya sudah diganti:– UU No. 24/1992 ke UU No. 26/2007 (dan PP 15/2010)– UU No. 22/1999 ke UU No. 32/2004 (dan PP 38/2007 serta PP 41/2007)– UU No. 25/1999 ke UU No. 33/2004– PP No. 69/1996 ke PP No. 68/2010– PP No. 47/1997 ke PP No. 26/2008– Keppres 4/2009 Tentang BKPRN

• Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) versi Lama (Permendagri 147/2004) diganti dengan BKPRD versi Baru (Permendagri 50/2009)


Implikasi Perubahan UU Penataan Ruang ke BKPRD: Tugas & Fungsi

• Tidak hanya di Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (~Penataaan Ruang versi UU No. 24 Tahun 1992)

• Tugas dan Fungsinya seharusnya meluas ke Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan)


Contoh Issues of Concern Penataan Ruang Provinsi? (ambil dari RTRWP)

1. ……2. …. 3. dst

Contoh Issues of Concern Penataan Ruang Kabupaten/Kota? (ambil dari RTRWK)

1. ……2. …. 3. dst

FOKUS TUPOKSI & KEANGGOTAAN POKJA BKPRD PROVINSI

FOKUS TUPOKSI & KEANGGOTAAN POKJA BKPRD KABUPATEN/KOTA


Restrukturisasi BKPRD Provinsi?• Konsep ‘good governance’ & ‘public participation ideology’ -

> Peran & peranserta lengkap ‘pemangku kepentingan’- (sesuai issues of concern) sehingga: – BKPRD Multi-stakeholders (tidak hanya perangkat pemerintah)? –

Koordinasi Horisontal– BKPRD Provinsi, melibatkan Kabupaten/Kota sebagai anggota? –

Koordinasi Vertikal– BKPRD Provinsi berfungsi sebagai media koordinasi yang

melibatkan dinas/badan lembaga di provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, ikatan ahli/profesi, secara proporsional

• Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan mekanisme “PENGATURAN”, “PEMBINAAN”, “PELAKSANAAN”, dan “PENGAWASAN”


Restrukturisasi BKPRD Kabupaten/Kota?

• Konsep ‘good governance’ & ‘public participation ideology’ -> Peran & peranserta lengkap ‘pemangku kepentingan’- (sesuai issues of concern) sehingga: – BKPRD Multi-stakeholders (tidak hanya perangkat pemerintah)? – Koordinasi

Horisontal– BKPRD Kabupaten/Kota, melibatkan BKPRD Kabupaten/Kota tetangga dalam

pembahasan di Pokja Perencanaan Tata Ruang,maupun Pokja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang– Koordinasi Horisontal

– BKPRD Kabupaten berkoordinasi dengan BKPRD Provinsi maupun BKPRN dalam pengambilan keputusan strategis yang mempunyai eksternalitas lintas Daerah – Koordinasi Vertikal.

• Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan mekanisme “PENGATURAN”, “PEMBINAAN”, “PELAKSANAAN”, dan “PENGAWASAN”


Langkah-langkah Pelembagaan Pengembangan Kapasitas Organisasi

• Dilakukan melalui “Pembinaan Penataan Ruang” yang efektif;• Pengembangan kapasitas Organisasi dilakukan dengan:

– Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang melalui BKPRD

– Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang untuk dan oleh masing-masing POKJA BKPRD

– Peningkatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang

– Peningkatan pendidikan dan pelatihan– Peningkatan penelitian dan pengembangan– Pengembangan sistem informasi dan basis data penataan ruang– Peningkatan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada

masyarakat, dan– Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat kota dalam penyelenggaraan penataan ruangSekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan - Institut Teknologi Bandung (ITB)

Khusus: Bagaimana Pelembagaan Pelaksanaan Zoning Regulation di

Kota/Perkotaan?• UUPR yang baru mengubah pola pengendalian

pemanfaatan ruang dari “discretionary system” (sistem perizinan/permit) ke “regulatory system” (sistem peraturan zoning).

• Sistem kelembagaan yang ada saat ini belum didukung organisasi-organisasi khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan Zoning regulation tersebut sesuai dengan konsep idealnya!


Perbedaan “Izin” padaRegulatory & Discretionary System dalam Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Zoning/Regulatory System

Discretionary/ Permit System

Kedudukan Perijinan

Proses administrasi Bagian penting pelaksanaan rencana

Acuan Peraturan & Peta Zoning

Codes & Permufakatan/ Penilaian Stakeholders

Keputusan Diterima atau Ditolak Diterima, Ditolak, atau Menawarkan kompromi/pemenuhan kondisi/persyaratan tertentu


Aspek Kelembagaan Zoning di Kota/Perkotaan ke Depan?

• Governing body: mengesahkan Perda Zoning, kewenangan tertinggi dalam perubaan peraturan/peta zoning (DPRD?)

• Planning commission: merekomendasikan batas zona; menelaah dan membuat rekomendasi untuk semua perubahan terhadap peraturan/peta zoning (DTK/Dinas Tata Ruang?; Komisi Perencanaan Independen?):

• Board of Appeal/Adjusment; Zoning Board: mempertimbangkan permohonan variansi; pengecualian; mempertimbangkan keberatan; menafsirkan ketidakjelasan aturan/batas zona (BKPRD?; Bappeda?; ?)

• Staff: mengadministrasikan peraturan zoning; menegakkan peraturan zoning; menyediakan telaah proyek atau informasi lainnya untuk ketiga lembaga di atas (DTK/DTR?; DPB?)


Terimakasih


sistem kelembagaan dan organisasi di daerah

Government & Nonprofit