kelembagaan sistem pengelolaan air limbah (spal-t) - struktur organisasi
TRANSCRIPT
Sanitasi.Net
Tipikal Struktur Organisasi
Pengelola Air Limbah (SPAL-T)
Modul A:
Kelembagaan Pengelola SPAL Terpusat
Pelatihan Kelembagaan, Administrasi & Pembiayaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T))
Agustus, 2015
KAP-A4
Sanitasi.Net
Pokok Bahasan Modul
Kelembagaan SPAL-Terpusat
Modul A1 Penataan Organisasi Pengelola
Modul A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional
Modul A3 Tata Organisasi dan SOP
Modul A4 Struktur Organisasi
Modul A5 Kemitraan dan CSR
Sanitasi.Net
PERUMUSAN DAN PENATAAN
STRUKTUR ORGANISASI
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
Sanitasi.Net
Perumusan dan Penataan Stuktur Organisasi
• Organisasi pengelola yang mengambil bentuk SKPD, pada
prinsipnya urusan SPAL-T masuk dalam Bidang ke-PU-an.
– Setidak-tidaknya ada jabatan yang mengurusi SPAL-T di dalam Dinas
PU daerah.
– Daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan kelembagaannya
sendiri, selama masih mengacu kepada peraturan yang berlaku.
• Semakin besar kebutuhan daerah atas penanganan SPAL-T,
maka sebaiknya semakin tinggi posisi jabatan yang
mengurusnya.
Sanitasi.Net
PP 41/ 2007
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah :
– tidak menentukan jenis perangkat daerah
masing-masing daerah,
– pembentukannya disesuaikan dengan potensi
dan karakteristik daerah masing-masing,
dengan mengikuti perumpunan urusan-urusan
wajib dan pilihan
Sanitasi.Net
TIPIKAL STRUKTUR ORGANISASI
PENANGANAN SPAL-T
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Dinas yang menangani SPAL-T
• Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi
penyelenggara pelayanan publik satu sektor PLP secara
independen, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang
menjalankan fungsi layanan pengelolaan sampah.
• Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor Air Limbah
atau SPALT, bila kondisi daerah membutuhkannya dan
pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai.
• Dalam contoh semacam ini, maka fungsi dari subbidang Air
Limbah harus terakomodasi di dalam dinas yang lain, misalnya
Dinas PU.
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Struktur Dinas yang Menangani Satu Bidang PLP
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Dinas yang menangani urusan ke-PLP-an
• Dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan air limbah dan
drainase di posisikan sebagai bidangnya.
• Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi
nomenklatur PLP, sehingga bisa disebut Dinas PLP.
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Struktur Dinas yang Menangani Bidang PLP
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Bidang yang menangani satu atau lebih subbidang PLP
dalam suatu Dinas
• PLP terkelompok sebagai Bidang, sedangkan sektornya
menjadi seksi.
• Pola lain adalah pola campuran, dengan satu atau lebih sektor
PLP menjadi Bidang, lainnya sebagai seksi.
• Bentuk paling minimal bagi pengelolaan PLP bisa berupa Seksi
di bawah bidang yang lain
dalam suatu dinas
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Struktur Dinas dengan PLP Sebagai Bidang
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Struktur dengan Pembedaan Posisi Sektor PLP
sebagai Bidang dan Seks
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Struktur dengan PLP sebagai Seksi
Sanitasi.Net
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
(UPTD)
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi UPTD sebagai Pengelola SPAL-T
• Untuk pemerintah daerah yang menggunakan bentuk UPTD
sebagai pengelola SPALT tertentu (misalnya SPALT, IPAL, atau
IPLT); penempatannya adalah di dalam struktur Dinas yang
terkait (sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas).
• UPTD memiliki garis komando langsung ke Kepala Dinas
seperti para Kepala Bidang
• Kepala UPTD di Kabupaten/Kota merupakan pejabat dengan
eselon setingkat para Kepala Seksi di Dinas terkait (eselon 4).
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi UPTD sebagai Pengelola SPAL-T
• Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian
tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Sementara untuk
dinas di level pemerintahan provinsi yang belum terdapat
jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi
(PP No.41/2007).
Sanitasi.Net
Struktur Organisasi Posisi UPTD dalam Dinas Daerah
Sanitasi.Net
PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL
DAN STRUKTUR ORGANISASI
Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL-Terpusat
Sanitasi.Net
Penataan Jabatan Fungsional (Permendagri No. 57/2007)
1. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan
Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.
Sanitasi.Net
Penataan Jabatan Fungsional (Permendagri No. 57/2007)
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Sanitasi.Net
Penataan Struktur Organisasi & Beban Kerja (Permendagri No. 57/2007 dan 12/2008)
1. Penataan struktur organisasi juga bisa mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, yang menjelaskan pentingnya melakukan analisis
beban kerja dalam merumuskan susunan organisasi.
2. Ketentuan mengenai analisis beban kerja dapat dilihat pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Sanitasi.Net
Analisis Beban Kerja & Struktur Organisasi
• Pada dasarnya, analisis dilakukan terhadap setiap substruktur
dari organisasi, dan pada akhirnya dihitung beban kerja dari
masing-masing substruktur tersebut.
• Dari hasil perhitungan, akan dapat disimpulkan apakah
struktur yang ada sebenarnya masih bisa menampung tugas-
tugas lainnya (ditambah tugasnya) atau sudah kelebihan beban,
dan perlu diperbesar.
Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sanitasi.Net
Daftar Modul
Kelembagaan & Pembiayaan SPAL Terpusat
Modul
A. Kelembagaan
B. Administrasi
C. Pembiayaan
Sub-Modul
A1 Penataan Organisasi Pengelola
A2 Lembaga Pengelola dan Kerjasama Regional
A3 Tata Organisasi dan SOP
A4 Struktur Organisasi
A5 Kemitraan dan CSR
Sanitasi.Net
Terimakasih
Joy Irmanputhra
AFSI FasilitatorSanitasi.Org