sistem hukum
TRANSCRIPT
anggraiayu
UNDANG – UNDANG KEBEBASAN
INFORMASI PUBLIK
anggraiayu
SISTEM HUKUM DAN
PENYIARAN
LATAR
BELAKANG
Perubahan paradigma tersebut dikuatkan
dalam komitmen yuridis dengan lahirnya
Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Kendati sebetulnya, dalam konstitusi
Indonesia jaminan atas akses informasi ini
sudah tercantum sejak amandemen kedua UUD
1945 Pasal 28F P e r t a m a K e d u a K e t i g a
anggraiayu
anggraiayu
Pengertian Informasi Publ ik
Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
anggraiayu
ASAS
DAN
TUJUAN
UU KIP
Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan
atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sector atau
badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan
UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
anggraiayu
ASAS
DAN
TUJUAN
UU KIP
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dengan Tujuan :1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui
rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel;
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
anggraiayu
Bagi RakyatUU yang memberikan jaminan kepada
rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
T u j u a n UU K I P
anggraiayu
Bagi Badan PublikUU yang memberikan kewajiban kepada
Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif
(dengan permohonan oleh Pemohon).
T u j u a n UU K I P
Tujuan UU KIP terbagi atas dua yakni :
anggraiayu
Prinsip-prinsip pengaturan Informasi Publik :
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,kepatutan, dan kepentingan umum
anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
Hak dan Kewajiban Pemohon, Pengguna Informasi dan Badan Publik
Hak Pemohon Informasi PublikPasal 41. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.2. Setiap Orang berhak.3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
anggraiayu
KETENTUAN DALAM UU KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK K e w a j i b a n P e n g g u n a I n f o r m a s i P u b l i k
Pasal 51. Pengguna Informasi Publik wajib
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
anggraiayu
BADAN PUBLIK
Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.
P e n g e r t i a n B a d a n P u b l i k
anggraiayu
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Hak Badan PublikPasal 61. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
H A K B A D A N P U B L I K
anggraiayu
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (pada pasal 7)
K E W A J I B A N B A D A N P U B L I K
anggraiayu
K l a s i f i k a s i I n f o r m a s i
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada pasal 9.
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta pada pasal 10,11,14,15,16.
Informasi Yang dikecualikan Pasal 17
anggraiayu
M e k a n i s m e M e m p e r o l e h I n f o r
m a s i1. UU KIP Bab VI Pasal 21
2. UU KIP Bab VI Pasal 22
anggraiayu
K o m i s i I n f o r m a s i
F u n g s i K o m i s i I n f o r m a si
Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
Ajudikasi nonlitigasi.
anggraiayu
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK
Tugas dan Tanggung Jawab PPID
PENGERTIAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat Jenderal dan Menteri).
KRITERIA PPID1. Merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan infomasi publik
2. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengelolaan data, pelayanan Inforamasi dan kehumasan.
anggraiayu
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK
3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial RI dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, setelah di
mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1(satu) kali
dalam sebulan.
anggraiayu
W E W E N A N G P P I D1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
Kementerian Sosial dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat di akses atau tidak melalui pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP dengan seksama dan penuh ketelitian.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK
anggraiayu
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan Keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara. dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kuranngya 1 (satu) kali dalam sebulan (dalam hal Badan Publik memiliki Pejabat fungsional dan/atau petugas informasi).
anggraiayu
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN INFORMASI PUBLIK
PertamaMengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Kementerian Sosial RI.
anggraiayu
Sengketa Informasi
dan Cara
PenyelesaiannyaPersengketaan yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan PerUU-an (Ketentuan Umum Pasal 1 (3).
anggraiayu
1.Cepat 2.Tepat
3.Biaya ringan 4.Sederhanan dan 5.Pemenuhan hak atas Informasi
Publik
Azas-Azas Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 2 & Pasal 3)
anggraiayu
Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan antara para pihak terkait dengan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g.
Cara Penyelesaian Sengketa
M e d i a s i
anggraiayu
Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan:
Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan hasil putusan: membuka sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas; dan/atau(ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas.
Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan memang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik.
A j u d i k a s i
anggraiayu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
S e l e s a i
anggraiayu
P E N G A J U A N S E N G K E T A K E P A D A K O M I S I I N F O R M A S I
Jika sudah terjadi kesepakatan para pihakBerisfat final dan megikat.
anggraiayu
PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE PENGADILAN
anggraiayu
Bab XI pada UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi
publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan
aduan yang diajukan melalui peradilan umum.
Setiap pelanggaran yang dikenai sangsi pidana akan diamcam juga dengan sangsi pidana dalam undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sansi pidanan dari undang-
undang yang lebih khusus tersebut.
KETENTUAN PIDANA
anggraiayu
Contoh Kasus
Pelaksanaan UU
Keterbukaan Informasi
Publik (KIP).
anggraiayu
Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial,
juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi
manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance.
Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat
informasi.
K E S I M P U L A N
anggraiayu
ANY QUESTIONS
???
anggraiayu
T H A N K Y O U