BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial,

ketentuannya tidak terpisah-pisah dan tidak tersebar bebas, melainkan ada

dalam satu kesatuan/keseluruhan yang masing-masing berlaku sendiri-

sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan, terdiri

dari bagian-bagian. Satu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat dilepa-

lepas, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan satu

sistem yang dinamakan sistem hukum. Hukum sebagai suatu sistem hukum

mempunyai bentuk-bentuk sistematikanya sendiri. Sistematika didasarkan

hasil pemikiran dalam pembentukan sistem (Djamali, 2013 : 4)

Sistem hukum merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari

unsur-unsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukan kesatuan yang dapat

dilihat. Unsur-unsur dalam sistem hukum mempunyai hubungan khusus

dengan unsur-unsur lingkungannya selain itu juga dikatakan, bahwa sistem

hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum

dengan istilah-istilahnya bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang

berbeda dan untuk penafsiran yang luas.Ada beberapa sistem hukum yang

berlaku di dunia antara lain sistem hukum eropa kontinental, anglo saxon,

sistem hukum adat, dan sistem hukum islam.

1

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian sistem hukum itu ?

2. Bagaimanakah Sistem Hukum Adat itu?

3. Bagaimanakah Sistem Hukum Eropa Kontinental itu?

4. Bagaimanakah Sistem Hukum Anglo Saxon itu?

5. Bagaimanakah Sistem Hukum Islam itu?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang sistem hukum apa saja yang ada di dunia

2. Sebagai perbandingan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

2

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya

harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem

terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling

berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi

yang teratur serta terintegrasi. Kaitannya dengan hukum, Prof.Subekti,S.H.

(dalam Seminar Hukum Nasional IC Maret 1979 di Jakarta) berpendapat

bahwa “ suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk

mencapai suatu tujuan” (Djamali, 2013 : 67).

Dalam istilah sistem sendiri berasal dari perkataan systema, dalam

bahasa Latin-Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam

bagian. “ sistem” berarti suatu kesatuan atau kebulatan yang terdiri atas

bagian – bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian lainnya saling

berkaitan satu sama lain. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara

pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat

kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula

masalah yang akan dikaji.

3

Sistem hukum menurut para ahli hukum sendiri salah satunya Sudikno

Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan – tatanan yang terdiri atas

bagian – bagian atau unsur – unsur yang satu sama lain saling berhubungan

dan kait – mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan

hukum dalam sutu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur –

unsur yang terkandung dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan,

pelaksananan hukum, partisipasi warga masyarakat (Mertokusumo, 2004 :

104).

Melihat berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan Sistem

hukum adalah keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun

serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan

bermasyarakat.

Pada dasarnya banyak sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara-

negara didunia, namun dalam sejarah dan perkembangannya ada 4 (empat)

macam sistem hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang

diberlakukan di berbagai negara tersebut.

4

2.2 Macam-macam Sistem Hukum di Dunia

A. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di

Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan

negara lain. Istilah ''Hukum Adat'' itu sendiri semula masih asing bagi Bangsa

Indonesia. Sebabnya adalah bahwa ternyata dalam masyarakat Indonesia

dahulu (zaman Mataram, Mojopahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lain

sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan

perhatiannya terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini, sehingga

bangsa Indonesia pada saat itu tidak memiliki ''bahasa hukum'', yaitu istilah-

istilah teknis yang dibina terus- menerus oleh para ahlinya (Wigndodipuro

1983 : 23).

Istilah hukum adat ini sendiri bermula pada tahun 1747 pada waktu VOC

menyusun buku perundang-undangan yang berlaku untuk Landraadnya di

Semarang hingga pada tahun 1929 istilah ''hukum adat'' ini dipakai juga oleh

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam buku-buku karangannya seperti

antara lain ''Het Adatrecht van Nederland Indie'' jilid I sampai dengan III yang

ditulis sejak tahun 1901 sampai 1933, ''Een Adatwetboekje voor heel Indie''

yang diterbitkan dalam tahun 1910, dan ''De ontdekking van her Adatrecht''

dalam tahun 1928. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial

Belanda mulai memakai istilah ''Hukum Adat'' (Adatrecht) dengan resmi di

dalam peraturan perundang-undangannya (Wigndodipuro 1983 : 24)

5

Sistem hukum adat bersumber peraturan-peraturan hukum tidak

tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran

hukum masyarakatnya.hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat

tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk

ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar

bagikehendak suci nenek moyang itu. Oleh karena itu, keinginan untuk

melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya – kehendak

suci nenek moyang – sebagai tolok ukur terhadap keinginan yang akan

dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah

tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih

berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang

tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi sosial

tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sumber hukum yang tidak

tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk

menyesuaikan diri dan elastis. Misalnya saja kalau seorang dari

Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan

trdisinya, secara cepat ia dapat menyesuaikan dengan tradisi daerah yang

didatangi. Keadaan ini berbeda dengan hukum yang peraturan-

peraturannya ditulis daan dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-

undang atau peraturan perundangan lainnya. Undang-undang sulit dapat

diubah secara cepat untuk penyesuaian dalam situasi sosial tertent,

karena dalam perubahannya masih diperlakukan alat pengubah.

Perubahan harus melalui seperangkat alat-alat perlengkapan negara yang

berwenang untuk itu dengan membuat perundangan baru. (Djamali 2013 :

73)

Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, dari sembilan

belas daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia sistem hukum

adat dibagi dalam tiga kelompok yang dikemukakan oleh Djamali (2013 :

6

74) sebagai berikut :

a. Hukum adat mengenai tata negara (tata susunan rakyat).

Hukum adat ini mengatur tentang susunan dari dan ketertiban

dalam persekutuan-persekutuan hukum (rechtsgemenschappen) serta

susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan

penjabatnya.

b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari:

1) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris);

2) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaksi-transaksi tanah);

3) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang

benda selain tanah dan jasa).

C. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-

peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap

pelanggaran hukum pidana itu.

Yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ialah

pengemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani, besar

pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Adat untuk menjaga

keutuhan hidup sejahtera. Pengemuka adat itu dianggap sebagai orang

yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu

ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan kepada

nenek moyanng. Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah

hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus

kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Hukum adat merupakan

pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sendiri

selalu berkembang, dengan tipe yang mudah berubbah dan elastis. Maka,

sejak penjajahan Belanda banyak mengalami perubahan sebagai akibat

dari politik hukum yang ditanamkan oleh pemerintah penjajah itu.

Perubahan secara formal terjadi dalam penghapusan berlakunya hukum

7

adat mengenai delik (hukum pidana).

B. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Asal usul sistem Hukum Eropa Kontinental berasal dari Hukum Romawi

Kuno sebagai modalnya. Sistem hukum ini muncul pada abad ke ketiga

belas di Jerman dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan,

perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini yang mengalami

penyempurnaan yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan

masyarakat yang berubah sehingga disebut juga sistem Hukum Romawi

Jerman.

Pengkajian hukum Romawi di universitas menjadikan hukum romawi

sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi zamannya. Dalam

pengkajian ini didominasi oleh pemikiran mazhab hukum alam. Sistem hukum

eropa kontinental cenderung aksiomatik dan kepada hukum yang dibuat

secara sadar oleh manusia atau hukum perundang-undangan.

Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di

Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di

negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia

membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah

jajahannya.

Sistem eropa kontinental atau juga sering disebut civil law mempunyai

tiga karakteristik, yaitu ''Adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada

preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama,

dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial''. (Marzuki, 2014 : 244). Ketiga hal

tersebut membedakan sistem civil law dari sistem common law.

8

Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa yang

bertitik tolak kepada unsur kedaulatan (sovereignty) nasional termsuk

kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di

dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah “undang-undang.” Undang-

undang itu dibentuk oleh pemegang kekuasaan legeslatif. Selain itu, diakui

“peraturan-peraturan” yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif

berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang

(peraturan-peraturan hukum administrasi negara) dan “kebiasaan-kebiasaan”

yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak

bertentangan dengan undang-undang (Djamali, 2013 : 69)

Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa

Kontinental penggolongannya ada dua (dalam R. Abdoel Djamali, 2013 : 70)

yaitu penggolongan ke dalam bidang “hukum publik” dan “hukum privat”.

Hukum public mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur

kekuasaan dan wewenang penguasa /negara serta hubungan-hubungan

antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah:

a. Hukum Tata Negara;

B. Hukum Administrasi Negara;

c. Hukum pidana;

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur

tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup

demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat ialah:

a. Hukum Sipil; dan

b. Hukum Dagang

9

C. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)

David dan Brierly (dalam Soerjono Soekanto, 1986 : 302) membuat

periodisasi Common Law ke dalam tahapan sebagai berikut :

1. Sebelum Penaklukan Norman di tahun 1066;

2. Periode kedua membentang dari 1066 sampai ke penggabungan Tudors

(1485). Pada periode ini berlangsunglah pembentukan Common Law,

yaitu penerapan sistem hukum tersebut secara luas dengan menyisihkan

kaidah-kaidah lokal;

3. Dari tahun 1485 sampai 1832. Pada periode ini berkembanglah suatu

sistem kaidah lain yang disebut “kaidah equity”. Sistem kaidah ini

berkembang di samping Common Law dengan fungsi melengkapi dan

pada waktu-waktu tertentu juga menyaingi Common Law.

4. Dari tahun 1832 sampai sekarang. Ini merupakan periode modern bagi

Common Law. Pada periode ini ia mengalami perkembangan dalam

penggunaan hukum yang dibuat atau perundang-undangan. Ia tidak bisa

lagi hanya mengandalkan pada perkembangan yang tradisional. Untuk

menghadapi kehidupan modern, Common Law semakin menerima

campur tangan pemerintah dan badan-badan administrasi.

Sistem hukum Anglo Saxon juga kemudian dikenal dengan sebutan

“Anglo Amerika.” Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad XI

yang sering disebut sebagai sistem “Common Law” dan sistem “Unwritten

Law” (tidak tertulis. Walaupun disebut sebagai unwritten law, hal ini tidak

sepenuhnya benar. Alasannya adalah di dalam sistem hukum ini dikenal pula

adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (statuse). Sistem hukum Anglo

Amerika ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di

10

negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia

yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain

di Amerika Serikat sendiri (Djamali 2013 : 70).

Sebagaimana sistem civil law, sistem common law juga mempunyai tiga

karakteristik, yaitu ''Yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang

terutama, dia-nutnya doktrin stare decisis, dan adanya adversary system

dalam proses peradilan''. (Marzuki, 2014 : 250). Ketiga hal itu juga

merupakan pembeda antara sistem common law dari sistem civil law.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa yuridprudensi tidak mempunyai arti

dalam sistem civil law.

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah “putusan-

putusan hakim/pengadilan” (Judicial decisions). Melalui putusan-putusan

hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah

hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping

putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis

undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak

landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari

putusan-putusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan

hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara

sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistemhukum Eropa

Kontinental. Selain itu, dalam sistem hukum Anglo Amerika ada “Peranan”

yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum

Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas

menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga

berperan besar dalam membentuk sluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim

mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan

hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru

yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan

perkara yang sejenis (Djamali 2013 : 71).

11

D. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai

awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang

ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara

individual atau kelompok. Sementara itu untuk beberapa negara di Afrika

dan Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang

berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas

warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam

bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut

ajaran Islam.

Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam (dalam R.

Abdoel Djamali 2013 : 75) :

1. Al-quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yang diwahyukan oleh

Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan perantaraan

Jibril.

2. Sunnah nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-

cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad.

3. Ijma’ ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam

cara bekerja (berorganisasi).

4. Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan

antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu

hukum berdasarkan deduksi. Hal itu dilakukan dengan menciptakan

atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan

maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena

12

persamaan yang ada di dalamnya.

Agama Islam dengan sengaja diturunkan oleh Allah melalui

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan maksud menyusun

ketertiban dan keamanan serta keselamatan umat manusia. Oleh karena

itu, dasar-dasar hukumnya mengatur mengenai segi-segi pembangunan,

politik,sosial ekonomi, dan budaya. Di samping itu,mengatur hukum-

hukum pokok tentang kepercayaan dan kebaktian atau ibadah kepada

Allah. Karena itu berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum

Islam dalam “Hukum Fiqh” terdiri dari dua hukum pokok (dalam R. Abdoel

Djamali, 2013 : 76) :

1. Hukum rohaniah, lazim disebut “ibadat”, yaitu cara-cara menjalankan

upacara tentang kebaktian terhadap Allah, seperti shalat, puasa,

zakat, dan menjalankan haji. Kelima kegiatan menjalankan upacara

kebaktian kepada Allah itu lazim disebut “Al-Arkanul Islam Al-

Hamzah”.

2. Hukum duniawi, terdiri dari:

a. Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai

hubungan antar manusiadalam bidang jual-beli, sewa-menyew,

perburuhan, hukum tanah,hukum perikatan, hak milik, hak

kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya;

b. Nikah, yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga

yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukun-nya, hak dan

kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat

hukum perkawinan:

c. Jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman

terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

13

BAB IIIPENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang

terdiri atas bagian-bagian ( hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi)

satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang

berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan

ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi

(dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim

dalam penerapannya.

3. Sistem hukum anglo saxon adalah suatu sitem hukum yang didasarkan

pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang

kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem

Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan,

hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat,

Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan.

Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim

sangat luas

14

4. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh

dan berkembang serta tertpelihara karena sesuai dengan kesadaran

hukum masyarakatnya.

5. Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari

agama islam.

3.2 SARAN

Pahami dan patuhilah semua hukum dengan baik agar kehidupan kita pun

dapat berjalan dengan baik.

15

DAFTAR PUSTAKA

Djamali, R. Abdoel. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta

Wignjodipuro, Surojo. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung: Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. ke-6. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Adhy, Suriyadhi. ''Perbandingan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Anglo Saxon''. 09 Mei 2015. http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/04/perbandingan-sistem-hukum-eropa.html

Sofyan. ''Perbandingan Sistem Hukum di Dunia''. 09 Mei 2015. http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2013/12/perbandingan-sistem-hukum-di-dunia.html

16