SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BANDI

Sesi 6:

SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH PUSAT

• Menteri Keuangan – selaku pengelola fiskal – menyusun LKPP – untuk disampaikan kepada Presiden – dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)

• Menteri/pimpinan lembaga– selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang– menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi

LRA, Neraca, dan CaLK– dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. (Ps.

55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004, Ps. 9 Point g UU 17/2003)

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

TIME FRAME PELAPORAN KEUANGAN

Jan

20X1Feb 20X1 Mar 20X1 Apr 20X1 Mei 20X1 Jun 20X1

Juli – Agustus

20X1

KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGAMENKEU BPK MENKEU DPR

- TINGKAT K/L

- TINGKAT ESELON I

- TINGKAT SATKER

LK UNAUDITED LK AUDITEDAUDIT LKPP

PEMBAHASAN RUU

P2 APBN DENGAN

DPR

KERANGKA UMUM SAPP

SAPP

SAISA-BUN999

SAKSIMAK-BMN

SiAPSAUP&H01,02

SA-IP03

SA-PP04

SAKUN SAU061,096,097,101102

099 098

SA-TD05

070,071

SA-BL

Kemayoran,Bungkarno,

TMII

SA-BSBL06

062,069

DJKN

Utang yang

diteruspinjamkan

Piutang Penerusan

Pinjaman (RDI/RPD?)

SA-TK99

Jasa Perbendaharaan; PFK;

Koreksi kesalahan

Ps 3 PMK 171/2007

KERANGKA SAI

SAI

SAKSIMAK-

BMN

Pengelolaan Fungsi

Bendahara Umum Negara (PMK171/PMK.05/2007)

MENTERI KEUANGAN

Selaku PimpinanDepartemenKeuangan

(PA)

Dilaksanakan olehSetjen Depkeu

(SAI)

SelakuBendahara UmumNegara (SA-BUN)

PengelolaBAPP

Pengelola UtangPemerintah dan

Hibah

DilaksanakanDJPU

SA-UPH061,096,097,

101,102

PengelolaInvestasi

Pemerintah

DilaksanakanDJKN

SA-IP099

PengelolaPenerusanPinjaman

DilaksanakanDJPBN

SA-PP098

PengelolaTransfer ke

Daerah

DilaksanakanDJPK

SA-TD070,071

PengelolaBelanja Subsidi &Belanja Lain-lain

DilaksanakanDJA

SA-BSBL062,069

PengelolaBadan Lain

DilaksanakanDJPBN

SA-BL

PengelolaTransaksi Khusus

DilaksanakanMasing-masingEselon I Depkeu

SA-TK

Pengelola Barang(DJKN)

SIMAK-BMN

“BUN”(SiAP)

UA-BUN

Lender vs BUMN/ Pemda

(Utang) (Piutang)

HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN

PENGAWASANPENGAWASAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAANANGGARAN

PERENCANAANANGGARAN

SAPP

DIPA

SPM

SP2D

MPN

APBN

RKA-K/L

SIMAK-BMNSAKSA-BUN

Bagan Akun

Standar

Ps 3 PMK 171/2007

Dasar Hukum- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945

Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negaradiatur dengan undang-undang.

- UNDANG UNDANG:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 1:

• Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uangmaupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 3:

• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan.

Pasal 6:

- Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada

Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang

Pasal 9:

- Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain

menyusun dan menyampaikan laporan kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 29:Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangkapelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.

* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 30:

Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung-jawaban APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan meliputi :

- Laporan Realisasi APBN (LRA)

- Neraca

- Laporan Arus Kas

- Catatan atas Laporan Keuangan

dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 32:Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP.

* PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat

Pasal 33:

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam UU.

* UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 17 Tahun 2003

PMK 59/PMK.06/2005

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi :

- Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN

- Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang

ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003

S A I(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)

SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkom-

puterisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 8:

Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan

SAI untuk menghasilkan laporan keuangan, termasuk

Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

UU No. 17 Tahun 2003

PMK 171/2007 Ps 18

(1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib

menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan

keuangan.

(2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP.

(3) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib

membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:a. UAPA/B:

b. UAPPA/ B-E1

c. UAPPA/B-W, dan

d. UAKPA/B.

Organisasi

Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit

akuntansi keuangan yang teriri atas :

a. UAPA --- UAPB

b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1

c. UAPPA-W --- UAPPB-W

d. UAKPA --- UAKPB

SINGKATAN PMK 59

• UAI = Unit Akuntansi Instansi

• UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

• UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang

• UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Eselon 1

• UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1

• UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah

• UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah

• UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

• UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

Pasal 9:

- Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca

beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan kepada:

a. KPPN

b. UAPPA-W/UAPPA-E1

- UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap

bulan, dituangkan dalam BAR

- UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan

semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan

CALK kepada UAPPA-W

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 10:

- UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuanganUAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan keuangan tingkatUAPPA-W

- UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada :

a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan

b. UAPPA-E1

- UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit DitjenPerbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR

- UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dantahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-E1

UU No. 17 Tahun 2003

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PROSES AKUNTANSI SAPP

GL SA-BUN

ASET(SIMAK-BMN)

DJKN

Budget(APBN)

RKA-K/LDIPA

GL SAI

GL SAPP

LKK/L

LKBUN

LKPP

Transaksi

PersediaanAnggaran

Transaksi

Aset

Transaksi

Realisasi

Transaksi

Piutang

SIMAK-BMN SAK

Transaksi

Lainnya

Transaksi

BLU

SAUP SA-IP SA-PP

SA-BUN

SA-TD SA-BSBL SA-BL

Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran

MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL

SiAP

SAKUN SAU

BPK

SA-TK

21.952

Satker

WilayahEselon I

K/L

KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

LKPP

LRANERACAARUS KASCALK

CALK

LRANERACA

LK- K/L

ARUS KASNERACALRA

CALK

LK-BUN BEPEKA

DPR

ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

179

KPPN/PKN

30

Kanwil DJPBN

1

DJPBN-DAPK

SA-BL

MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA

SIA

P

BUN

UAKPA

UAPPA/B-W UAPPA/B-E1 UAPA/B

38

Satker BLU

1.486 282 73

S-AUP & H

SA-IPSA-

BSBLSA-TK

SA-TD

KONSOLIDASI

SA BUN

Dasar:

• PMK 13/2005 tentang Bagan Akun Standar

• PMK 91/2007 tentang Bagan Akun Standar,

menyempurnakan PMK 13/2005

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar

• adalah daftar perkiraan buku besar

• yang ditetapkan dan disusun secara sistematis

• untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan

anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan

keuangan

• pemerintah pusat (psl 1, PMK 91/2007)

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar meliputi

• kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program,

• kegiatan/sub kegiatan,

• bagian anggaran/unit/satuan kerja, dan

• kode perkiraan/akun. (psl 2, PMK 91/2007)

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar digunakan

• sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap

Kementerian Negara/Lembaga

• untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL),

• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan

• Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,

• mulai Tahun Anggaran 2008.

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar

(1) dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

(2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ditjen

Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri Keuangan dapat membentuk Tim Bagan

Akun Standar.

BAGAN AKUN STANDAR

SUMBER

• PMK 171/2007 tentang Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

• PMK 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusathttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fff.unair.ac.id%2Fentryfile%2Fmiscfiles%2FPPTS%2FS%2520%2520A%2520%2520I.ppt&ei=YAcLU_CLKoWLrQeUwIDYBg&usg=AFQjCNEvHZA0OYftb54RvYV_XMxPDKn-Qw&sig2=oiyPbqWwA-QiGDzQvDwbdg

• DITJEN DIKTI REGIONAL I-V, SURABAYA, MEDAN, DENPASAR, JAKARTA,

MAKASSAR. 2007. SAI.• ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..