sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada badan

66
SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TUGAS AKHIR Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Oleh: RAISSA ABIYYU MAGFIRA NIM D010317021 PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 2020

Upload: others

Post on 28-Oct-2021

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET

TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi

Oleh:

RAISSA ABIYYU MAGFIRA

NIM D010317021

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 2020

Page 2: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

i

SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET

TETAP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Akuntansi

Oleh:

RAISSA ABIYYU MAGFIRA

NIM D010317021

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 2020

Page 3: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

ii

Page 4: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

iii

Page 5: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

iv

Page 6: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

v

MOTTO

Trust the timing of your life

Page 7: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

vi

ABSTRAK

Raissa Abiyyu Magfira (D010317021), Sistem Akuntansi Penghapusan Aset

Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Tugas Akhir,

Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri

Banjarmasin, 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntansi

penghapusan aset tetap di Bakeuda Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan memfokuskan pada

sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dan memperoleh data

dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya meliputi

deskripsi kegiatan, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, informasi yang

diperlukan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur, sistem

pengendalian internal, dan pembuatan bagan alir.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penghapusan aset tetap

pada Bakeuda Kota Banjarmasin ini merupakan salah satu tahapan dalam siklus

pengelolaan aset atau barang milik daerah. Fungsi yang terlibat dalam sistem

akuntansi penghapusan aset tetap ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD),

Kepala SKPD, Sekretaris Daerah, bidang aset, tim penghapusan, walikota selaku

kepala daerah, dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Sistem

akuntansi penghapusan aset tetap memiliki tiga prosedur, yaitu prosedur usulan

SKPD, prosedur pemeriksaan administrasi dan fisik, dan prosedur persetujuan

penghapusan. Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin disarankan untuk menambah sumber daya manusia guna

meringankan pekerjaan dalam mengelola aset daerah.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap, Sistem Akuntansi Aset

Tetap

Page 8: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya karena

limpahan berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap

pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin”. Tak lupa kita

panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar

Muhammad SWT. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk

memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III

pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan,

meskipun kami telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu,

segala saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Tugas

Akhir ini kami terima lapang dada.

Dari persiapan sampai dengan selesainya Tugas Akhir ini,

penyusun banyak menerima bantuan berupa bimbingan serta arahan,

baik secara moriil maupun materiil dari berbagai pihak. Dengan tulus

dan rendah hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Joni Riadi, S.ST., MT selaku Direktur Politeknik Negeri

Banjarmasin.

2. Ibu Nailiya Nikmah, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Banjarmasin.

3. Ibu Hj. Nurul Qolbiyah, SE., Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi

Politeknik Negeri Banjarmasin.

4. Bapak Sirajudin, SE., Ak., CA., MSA selaku Dosen Pembimbing

I yang telah banyak memberikan waktunya untuk membimbing

penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Page 9: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

viii

5. Ibu Nailiya Nikmah, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II

yang telah banyak memberikan waktunya untuk membimbing

penulisan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Hj. Nurul Qalbiah, SE., Ak dan Hj. Nurul Mukhlisah, SE., MM

selaku Wali Kelas VI A Akuntansi yang sabar dan pengertian

menghadapi tingkah laku penulis dan kawan-kawan sekelas.

7. Bapak H. Subhan Nor Yaumil, SE., M.Si selaku Kepala Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

8. Selaku Orang tua Abah yang selalu mendoakan dan melindungi

dari surga serta Ismawardina Hayati yang telah menjadi mama

yang sangat luar biasa yang selalu mendoakan dan memberikan

dukungan baik berupa pelukan hangat maupun kasih sayang

dalam bentuk uang.

9. Seluruh Keluarga Umar Sirajudin dan Keluarga Alm. H. Salman

Nafarin yang selalu memberikan semangat dan selalu

memberikan kasih sayang.

10. Akhmad Fahri Ramadhana, S.H yang selalu menemani,

menyayangi, membantu, mendoakan, dan memberikan semangat

serta doa kepada penulis semasa berkuliah dan menyelesaikan

penulisan Tugas Akhir ini.

11. Ika, Aliza, Liesty, Aura, Vera, Alghi, dan Indra yang selalu

memberikan semangat dan menemani selama menyelesaikan

Tugas Akhir.

12. Ainur Rahmah, Aprilliana Wiranti Hairin, Ester Novita, Rosanty

Rizkha Agustina, Aya, dan semua sahabat yang berada dikelas

Angkatan Covid 2020 yang saling memberikan dukungan dan

kebersamaan dari awal hingga Akhir perkuliahan.

Page 10: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

ix

Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam Tugas

Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca

pada umumnya dan kepada penulis khususnya. Tugas Akhir ini

sangatlah jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun kelak menjadi

pembelajaran bagi penulis.

Banjarmasin, Juli 2020

Page 11: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................. i

Halaman Persetujuan ........................................................................................ ii

Halaman Pengesahan ....................................................................................... iii

Halaman Pernyataan Keaslian.......................................................................... iv

Halaman Motto ................................................................................................ v

Abstrak ............................................................................................................. vi

Kata Pengantar ................................................................................................. vii

Daftar Isi........................................................................................................... x

Daftar Bagan .................................................................................................... xi

Daftar Lampiran ............................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................... 1

B. Permasalahan ............................................................................. 2

C. Rumusan Masalah ...................................................................... 3

D. Tujuan Penelitian ....................................................................... 3

E. Kegunaan Penelitian .................................................................. 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .......................................................................... 4

B. Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................ 10

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .......................................................................... 17

B. Variabel Penelitian .................................................................... 17

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................. 18

D. Metode Pengumpulan Data ....................................................... 18

E. Teknik Analisis Data ................................................................. 19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .......................................................................... 20

B. Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................... 27

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .................................................................................... 39

B. Saran .......................................................................................... 40

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 41

Page 12: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

xi

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Sistem Penghentian Pemakaian Aset Tetap .................................. 10

Bagan 4.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Banjarmasin.. 21

Bagan 4.2 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap pada

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin ................................. 38

Page 13: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 NPWP Bakeuda Kota Banjarmasin ............................................ 42

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup ................................................................... 43

Lampiran 3 Peta Daerah Penelitian .................................................................. 45

Lampiran 4 Lampiran Berkas Usulan Penghapusan ........................................ 46

Lampiran 5 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing I .................................... 48

Lampiran 6 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing II ................................... 50

Lampiran 7 Lembar Saran Dosen Penguji I ..................................................... 51

Lampiran 8 Lembar Saran Dosen Penguji II ................................................... 52

Lampiran 9 Screen Record Pelaksanaan Tugas Akhir .................................... 53

Page 14: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap perusahaan dan institusi pemerintahan pasti memiliki sumber daya

atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis serta memiliki nilai pertukaran

yang biasa disebut dengan aset. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau/ sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya.

Aset memiliki beberapa jenis yaitu aset tetap, aset lancar dan aset tak

berwujud. Suatu aset dikatakan sebagai aset tetap karena memiliki bentuk fisik serta

umur penggunaan ekonomis yang panjang atau permanen dan tidak untuk dijual

sebagai bagian dari operasional serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan baik dalam kegiatan pemerintah ataupun dimanfaatkan untuk

masyarakat umum. Menurut PSAP 07 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan

kesamaan dalam sifat maupun fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi

pada aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut Kolinug dkk, (2015) Aset tetap merupakan salah satu unsur yang

harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan

keuangan daerah. Agar menghasilkan kesempurnaan pada penyajian neraca maka

dibutuhkan sistem yang baik dan tepat sebagai sistem pengelolaan aset.

Pengelolaan Aset memiliki banyak cara dan sistem salah satu nya adalah

penghapusan. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 1 angka (46)

menyebutkan bahwa Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah

Page 15: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

2

dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

berada dalam penguasaannya. Aset tetap yang dapat dilakukan usulan

penghapusannya adalah aset peralatan dan mesin. Aset peralatan dan mesin

diantaranya alat berat, alat angkutan, mesin, pompa, pembangkit uap. Alat angkutan

terdiri dari alat angkutan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan dinas merupakan

alat angkutan bermotor. Sehingga kendaraan dinas dapat dilakukan usulan

penghapusannya jika memenuhi kriteria atau persyaratan dilakukan penghapusan.

Penggunaan kendaraan dinas operasional tersebut tentu memerlukan

pembiayaan dan perawatan setiap tahunnya. Kendaraan dinas operasional sebagai

entitas milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan seluruh SKPD kota

Banjarmasin pastinya akan mengalami pengurangan nilai ekonomis.

Bakeuda Kota Banjarmasin berlokasi di Komplek PDAM, Jalan Pramuka

Tirta Dharma Nomor 17 RT 09 Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan

salah satu Instansi pemerintah yang melaksanakan penghapusan aset tetap pada

barang milik daerah serta menjadi instansi yang bertanggung jawab tentang

tugasnya dalam mengelola aset daerah.

Pada pelaksanaan sistem penghapusan aset tetap yang dilaksanakan oleh

Bakeuda Kota Banjarmasin ini harus ditangani secara khusus agar tidak terjadi

penyimpangan serta pernyalahgunaan dokumen yang berkaitan dengan sistem

tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin”

sebagai judul Tugas Akhir.

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahannya

adalah Bakeuda Kota Banjarmasin belum memiliki sistem akuntansi penghapusan

aset tetap yang rinci baik berupa fisik maupun non fisik. Agar penelitian ini lebih

terarah penulis membatasi penelitian hanya pada sistem akuntansi penghapusan

Page 16: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

3

aset tetap kendaraan pada Bakeuda Kota Banjarmasin terutama untuk Kendaraan

dinas/operasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah pada

penelitian ini adalah “ Bagaimana Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap

Berupa Kendaraan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem akuntansi

penghapusan aset tetap yang diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kegunaan dalam

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat meningkatkan wawasan dan

pengetahuan tentang sistem akuntansi penghapusan aset tetap yang telah

didapatkan selama mengikuti perkuliahan sistem informasi akuntansi,

selain itu juga dapat dijadikan sebagai perbandingan terhadap sistem

akuntansi yang didapat di lapangan.

2. Bagi Bakeuda Kota Banjarmasin

Penelitian ini bagi Bakeuda Kota Banjarmasin dapat menjadi

wawasan baru an pengetahuan tentang sistem akuntansi penghapusan aset

tetap pada sebuah instansi pemerintahan, sekaligus dapat dijadikan acuan

penyempurnaan sistem akuntansi tersebut.

3. Bagi Politeknik Negeri Banjarmasin

Penelitian ini bagi Politeknik Negeri Banjarmasin diharapkan

dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil

topik mengenai sistem akuntansi penghapusan aset tetap dan menambah

daftar kepustakaan di Politeknik Negeri Banjarmasin.

Page 17: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna

memudahkan dalam pengelolaan data perusahaan (Mulyadi

2016:3).

2. Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-

bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu (Baridwan,2010:4). Prosedur

adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan

beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan

yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2016:4).

3. Pengertian Aset tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk

kepentingan umum.

4. Definisi Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem akuntansi aset tetap merupakan perancangan sistem

untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset

tetap. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut salah satunya

prosedur pengadaan aset tetap. Sistem tersebut yang menghasilkan

berbagai dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam

catatan akuntansi dilukiskan hubungannya dengan sistem akuntansi

Page 18: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

5

pokok (Mulyadi 2016:14)

5. Dokumen Yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

Dokumen yang digunakan dalam sistem penghapusan aset

tetap adalah:

a. Surat permintaan Transfer Aset Tetap

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan

pemberian otorisasi transfer aset tetap.

b. Surat Permintaan Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Dokumen ini digunakan sebagai permintaan dan

pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap.

c. Bukti Memorial

Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk

pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset

tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian

aset tetap dan pengeluaran modal (Mulyadi:504)

6. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset

Tetap Catatan akuntansi yang digunakan dalam mencatat

transaksi yang

mengubah harga pokok aset tetap adalah:

a. Kartu Aset Tetap

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap

yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang

terkait dengan aset tetap tertentu (Mulyadi, 2016:512).

b. Jurnal Umum

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harga

pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk

pemasangan dan pembongkaran aset tetap (Mulyadi,

2016:512).

Page 19: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

6

c. Register Bukti Kas Keluar

Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian

aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran

kas (Mulyadi, 2016:512).

7. Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

a. Fungsi Pemakai

Dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai

bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset

tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi

untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang

tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh

rapat umum pemegang saham. Unit organisasi pemakai aset

tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. (Mulyadi,

2016:513)

b. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan

investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari

satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab

melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari

berbagai fungsi lain dalam perusahaan (Mulyadi, 2016:513).

c. Direktur yang Terkait

Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap

usulan investasi dan surat permintaan otorisasi investasi

reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah

wewenangnya (Mulyadi, 2016:514).

d. Direktur Utama

Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua

mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir

surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan

Page 20: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

7

otorisasi reparasi (Mulyadi, 2016:514).

e. Fungsi Pembelian

Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan

menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset

tetap (Mulyadi, 2016:514).

f. Fungsi Penerimaan

Fungsi ini bertanggung jawab memilih melakukan

pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok.

Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan

dalam laporan penerimaan barang (Mulyadi, 2016:514).

g. Fungsi Aset Tetap

Fungsi ini bertanggungjawab atas pengelolaan aset tetap

perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam

penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset

tetap (Mulyadi, 2016:514).

h. Fungsi Akuntansi

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen

sumber (bukti kas keluar dan bukti memorial) untuk

pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku

pembantu aset tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi

bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang

bersangkutan dengan aset tetap (register bukti kas keluar dan

jurnal umum) (Mulyadi, 2016:514).

8. Jaringan Subsistem Yang Membentuk Sistem Akuntansi Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), jaringan subsistem yang membentuk

sistem akuntansi aset tetap ada 7 yaitu: sistem pembelian aset tetap,

sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem

pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem

transfer aset tetap, sistem revaluasi aset tetap, sistem akuntansi

Page 21: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

8

penyusutan aset tetap. Subsistem pada pembahasan teori penelitian

yaitu sistem penghentian pemakaian aset tetap.

a. Sistem Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga

pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan

pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul

sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut.

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan

penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang

dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat

permintaan penghentian dan transfer aset tetap.

9. Unsur Pengendalian Internal dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap

Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap

sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi dalam unsur pengendalian internal sistem

akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi aset

tetap.

2. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian

pemakaian aset tetap harus dilaksanakan lebih dari satu

unit organisasi yang bekerja secara independen.

b. Sistem Otorisasi

Sistem otorisasi dalam unsur pengendalian internal

sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Anggaran investasi diotorisasi oleh Rapat Umum

Pemegang Saham.

2. Surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan

otorisasi reparasi, surat permintaan penghentian

Page 22: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

9

pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset

tetap diotorisasi oleh Direktur yang bersangkutan dan

Direktur Utama.

3. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada Departemen

yang bersangkutan.

4. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

5. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi

penerimaan.

6. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

7. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi.

c. Prosedur Pencatatan

Prosedur pencatatan dalam unsur pengendalian internal

sistem akuntansi aset tetap adalah perubahan kartu aset tetap

harus didasarkan pada bukti kas keluar, atau bukti memorial,

atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri

dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi

oleh pejabat yang berwenang.

d. Praktik yang Sehat

Praktik yang sehat dalam unsur pengendalian internal

sistem akuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap

dengan kartu aset tetap.

2. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat

pengendalian investasi dalam aset tetap.

3. Penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian.

4. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran

modal (capital expenditure) dengan pengeluaran

pendapatan (revenue expenditure)

(Mulyadi:517).

Page 23: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

10

10. Bagan Alir Sistem Akuntansi Aset Tetap

Bagan Alir sistem akuntansi penghentian pemakaian

aset tetap disajikan sebagai berikut :

Bagan 2.1

Bagan 2.1 Sistem Penghentian Pemakaian Aset Tetap

Sumber : Mulyadi (2016)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Aspek / Nama

Peneliti

Roza Febrieli Dawolo

(2017)

Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Sumatera

Utara

Andrian Budi

(2017)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Judul Sistem Penghapusan Aset

pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara

Sistem Penghapusan Aset

Tetap pada Dinas Perikanan

Kota Semarang

Page 24: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

11

Institusi yang

Diteliti

BPKAD Provinsi Sumatera

Utara

Dinas Perikanan Kota

Semarang

Rumusan

Masalah

1. Apa pengertian

penghapusan Barang Milik

Negara/Daerah dan dasar

hukum penghapusan BMN

sesuai Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah?

2. Apakah syarat Barang

Milik Daerah yang dapat

dihapuskan?

3. Bagaimana Mekanisme

Penghapusan Aset Pada

Badan Pengelolaan

1. Apa definisi aset tetap /

barang milik daerah

menurut Dinas

Perikanan Kota

Semarang?

2. Bagaimana penilaian

dan penghapusan aset

tetap menurut Dinas

Perikanan Kota

Semarang?

3. Siapa saja pihak yang

terkait dalam

penghapusan aset tetap

Page 25: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

12

Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara?

pada Dinas Perikanan

Kota Semarang?

4. Bagaimana prosedur

penghapusan aset tetap dan

pencatatan akuntansi

menurut Dinas Perikanan

Kota Semarang?

Tujuan

Penelitian

a.Untuk mengetahui

bagaimana teknis

pelaksanaan penghapusan

barang milik daerah

lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara

terkhusus pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

b.Untuk mengetahui apa saja

kendala yang dihadapi

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah dalam

penghapusan barang milik

daerah tersebut.

c.Untuk mengetahui apakah

syarat melakukan

penghapusan telah sesuai

dengan peraturan tentang

1. Untuk memenuhi salah satu

persyaratan

menyelesaikan pendidikan

program diploma III Jurusan

Akuntansi di Universitas

Diponegoro

2. Untuk menambah wawasan

dan pemahaman mengenai

materi yang telah dipelajari

saat proses perkuliahan.

3. Untuk mengetahui aset tetap

yang dimiliki oleh Dinas

Perikanan Kota Semarang.

4. Untuk mengetahui prosedur

penghapusan aset tetap pada

Pemerintahan.

Page 26: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

13

pengelolaan barang milik

negara/daerah.

Metode - Metode pengumpulan data - Metode pengumpulan data

yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain:

observasi, wawancara. dan

studi pustaka

- Metode analisis data yang

digunakan dalam penulisan

tugas akhir Analisis data

yang digunakan dalam

penulisan tugas akhir ini,

data-data dan informasi

yang diperoleh akan

dianalisis dengan

kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain :

wawancara, dokumentasi

dan observasi.

Hasil

Penelitian

Dari hasil pengamatan serta

pembahasan atas sistem

penghapusan pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara, maka

Penulis dapat

menyimpulkan sebagai

berikut:

1. Sistem penghapusan aset

Pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

telah sesuai dengan teori

Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan atas sistem

penghapusan aset tetap pada

Dinas Perikanan Kota

Semarang, berikut datanya

adalah:

1. Dinas Perikanan dalam

prosedurnya menghapuskan

aset tetap telah sesuai dengan

Standar Akuntansi

Pemerintah, yaitu Peraturan

Pemerintah No 71 Tahun

Page 27: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

14

dan peraturan yang berlaku

sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik

Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri

Keuangan Nomor

50/PMK.06/2014,

walaupun masih terdapat

kekurangan karena

pertimbangan atas nilai aset

yang akan dihapuskan

dengan tidak perlu

mendapat persetujuan dari

DPRD Provinsi Sumatera

Utara. Hal tersebut

menyebabkan proses

penghapusan aset yang

dilaksanakan relatif lebih

cepat.

2. Penyusunan dan sistem

evaluasi pembiayaan yang

memadai untuk mendukung

pemilihan metode yang

paling efisien untuk

penghapusan.

2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah.

2. Dinas Perikanan Kota

Semarang dalam melakukan

penghapusan tetap

berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 17

tahun 2007 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 19

tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

3. Dinas Perikanan Kota

Semarang dalam penentuan

pengusulan penghapusan aset

tetap dengan cara melihat

kondisi aset tetap,

perbandingan biaya perbaikan

dengan perbandingan biaya

penghapusan, umur ekonomis

yang sudah habis, dan faktor

modernisasi.

4. Dalam penghapusan aset

tetapnya Dinas Perikanan

Kota Semarang

Page 28: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

15

3. Kondisi yang

melatarbelakangi

penghapusan aset pada

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara

adalah sebab-sebab lain

yang dimana aset telah

rusak berat dan sudah tidak

dapat digunakan lagi atau

dimanfaatkan. Sehingga

aset sudah layak untuk

dapat dihapuskan dengan

menempuh tata cara yang

berlaku sesuai Peraturan

Pemerintah.

4. Aset yang akan dihapuskan

akan di hapus dari daftar

barang jika sudah dibuat

berita acara penghapusan

dengan mempertimbangkan

nilai sisa umur manfaat aset

yang akan dihapus.

melakukannya dengan cara

penjualan aset tetap atau

lelang.

5. Dinas Perikanan Kota

Semarang hanya

mengusulkan penghapusan

aset tetap daerah dan sisanya

diserahkan kepada DPPKAD

dan Dinas Perikanan tinggal

menerima SK Penghapusan

Aset Tetap.

Page 29: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

16

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang

penulis lakukan dengan hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut

:

Persamaan antara penelitian Roza Febrialie Darwono dan Andrian

Budi dengan penulis yaitu topik yang diteliti sistem penghapusan aset tetap

yang diterapkan pada instansi.

Perbedaan antara penelitian Roza Febrialie Darwono dan Nuri

Rahmawati dengan penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Pada

penelitian Roza Febrialie Darwono meneliti Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi sedangkan pada penelitian Andrian Budi meneliti

Dinas Perikanan Kota Semarang sedangkan penulis melakukan penelitian

terhadap Badan Keuangan Daerah Kota.

Page 30: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Studi

Kasus. Menurut Van Wynsberghe & Khan (2007), studi kasus adalah metode

penelitian yang bertujuan untuk menyajikan laporan kepada pembaca mengenai

bagaimana rasanya terlibat dalam suatu kejadian dan menjadi bagian

didalamnya dengan hasil analisis yang rinci dan mendalam mengenai suatu

kasus atau kejadian yang diteliti. Maka dari itu dalam melaksanakan penelitian

studi kasus diperlukan penggalian informasi dan penganalisisan yang rinci

dalam penggambarannya agar kejadian yang dituangkan sesuai dengan

gambaran dan realita yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang

digunakan yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisi data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi. Maka dari itu penulis menggunakan penelitian deskriptif karena

penelitian digunakan untuk mendeskripsikan fakta sebagaimana adanya.

B. Variabel Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan penjelasan tentang definisi operasional

variabel penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan serta

memberikan suatu istilah pada penelitian. Variabel yang terdapat pada

penelitian ini adalah sistem penghapusan aset tetap pada Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin. Sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada

Bakeuda Kota Banjarmasin sama halnya dengan penghentian pemakaian aset

tetap. Menurut Mulyadi (2016:525) sistem penghentian pemakaian aset tetap

adalah sistem yang dirancang untuk mencatat harga pokok dan akumulasi

penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau

kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut.

Pada hal ini dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penghentian

Page 31: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

18

pemakaian aset tetap adalah bukti laporan yang dilampiri dengan dokumen

pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap.

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 ruang lingkup penghapusan

barang milik daerah terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang

Kuasa pengguna.

2. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola.

3. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati (Bodgan dan Taylor 2009: 21). Penelitian kualitatif

berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang

diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Metode

penelitian kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan

sistem penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin yang

bersumber dari dokumen serta penjelasan dari narasumber.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2004:42), dan data

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya

dalam bentuk tabel atau diagram (Umar, 2004 : 42).

Sumber data primer diperoleh penulis dengan cara wawancara. Serta

sumber data sekunder yang diperoleh penulis berupa dokumen-dokumen

yang berisikan sejarah singkat dan struktur organisasi pada Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Page 32: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

19

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data

dengan cara berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai atau

juga bisa dengan cara tidak langsung seperti memberikan daftar

pertanyaan untuk dijawab (Umar, 2004:51).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

menghimpun data dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar, hasil karya, maupun elektronik (Nilamsari, 2014:181).

E. Teknik Analisis Data

Berikut adalah tahapan-tahapan teknik analisis data yang berupa

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Deskripsi kegiatan penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota

Banjarmasin.

2. Fungsi yang terkait dengan penghapusan aset tetap pada Bakeuda

Kota Banjarmasin.

3. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penghapusan aset

tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

4. Informasi yang diperlukan manajemen penghapusan aset tetap pada

Bakeuda Kota Banjarmasin.

5. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan atas

penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

6. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penghapusan

aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

7. Sistem pengendalian internal yang ada pada sistem akuntansi

penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

8. Bagan alir pada sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada

Bakeuda Kota Banjarmasin.

Page 33: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah lembaga teknis

daerah pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan

Pemerintahan Kota Banjarmasin yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang bertanggung jawab dan berada dibawah Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Badan keuangan Kota Banjarmasin sebelumnya terdiri dari dua

instansi Pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Pada tahun

2002 bagian keuangan sekretariat daerah Kota Banjarmasin adalah

instansi yang melaksanakan pengelolaan keuangan untuk seluruh unit

kerja yang ada di Kota Banjarmasin, lalu pada tahun 2003 karena ruang

lingkup pelayanannya dianggap terlalu luas maka Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah kota Banjarmasin diubah menjadi Badan Keuangan.

Pada 2011 Badan Keuangan dilebur dan digabungkan dengan

Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

Kota Banjarmasin menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Kemudian dikarenakan begitu

banyak dan kompleksnya pekerjaan yang ditangani maka pada tahun

2012 dipisah lagi menjadi Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Banjarmasin.

Lalu pada akhir tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka Dinas Pendapatan dan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjarmasin digabungkan

menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Page 34: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

21

2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

dapat dilihat pada Bagan 4.1.

Bagan 4.1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Kota Banjarmasin

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Page 35: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

22

3. Uraian Tugas Pimpinan serta Pegawai Instansi

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, maka uraian tugas masing-

masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan

melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah.

b. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program.

Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan,

rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian. Sub

Bidang Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi

serta laporan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan perencanaan anggaran, pengelolaan,

penatausahaan, dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan Badan Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan

kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta

menyelenggarakan administrasi kepegawaian Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

c. Bidang Pendapatan dan Penetapan

Bidang Pendapatan & Penetapan mempunyai tugas pokok yaitu

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan

penetapan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya. Sub

Bidang Pendapatan dan Penetapan terdiri dari :

Page 36: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

23

1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai tugas

pokok melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap

potensi subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah

lainnya.

2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan

perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah

Lainnya.

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai

tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data serta pengembangan, penyajian dan

pelayanan informasi PBB, BPHTB, dan Pajak daerah

lainnya.

d. Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas yaitu

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penagihan dan

pengawasan seluruh subjek dan objek PBB, BPHTB, dan Pajak

Daerah lainnya. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari

:

1) Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas melaksanakan

penagihan terhadap tunggakan atau piutang PBB, BPHTB,

dan Pajak Daerah lainnya.

2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, mempunyai

tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib

PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.

3) Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan, mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan. pengolahan dan penyajian data

serta pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi

PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah lainnya.

Page 37: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

24

e. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan pelaksanaan

anggaran serta pengelolaan investasi daerah. Sub Bidang Anggaran

terdiri dari :

1) Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung, mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan perubahan

anggaran belanja langsung dan memfasilitasi SKPD dalam

menyusun RKA SPKD dan DPA belanja langsung SKPD.

2) Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung,

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan

perubahan anggaran belanja tidak langsung dan

memfasilitasi SKPD dalam Menyusun RKA SPKD dan DPA

belanja tidak langsung SKPD.

3) Sub Bidang Pengangguran Pendapatan Daerah dan

Pembiayaan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan

daerah serta pengelolaan dan penyertaan modal/investasi

daerah.

f. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan

pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sub bidang

Perbendaharaan terdiri dari :

1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas, mempunyai

tugas melaksanakan penatausahaan, pengelolaan, dan

evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Surat Perintah Pengeluaran Dana

(SP2D) mempunyai tugas melaksanakan pemilihan,

pengarsipan dan evaluasi dokumen SPP, SPM, dan SP2D.

Page 38: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

25

3) Sub Bidang Pengelolaan Spj melaksanakan penerimaan,

mempunyai tugas pemeriksaan penelitian dan pengarsipan

surat pertanggung jawaban (SPJ) fungsional dari bendahara

pengeluaran seluruh SPKD.

g. Bidang Akuntansi

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan

pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sub Bidang

Perbendaharaan terdiri dari :

1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah, mempunyai

tugas menyusun laporan realisasi anggaran, neraca dan

catatan atas laporan keuangan serta evaluasi laporan

keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

pada Dinas Daerah

2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan

RSUD, mempunyai tugas menyusun laporan realisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta

evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pada inspektorat, badan, dan RSUD.

3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD,

Sekretariat Daerah dan Kecamatan, mempunyai tugas

menyusun laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas

laporan keuangan serta evaluasi laporan keuangan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Sekretariat

DPRD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

h. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan,

pengelolaan, mutasi dan penghapusan aset. Menurut Perwali Kota

Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2016 bidang aset memiliki tugas

Page 39: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

26

menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan dan

pemeliharaan barang milik daerah, menyusun program,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan analisis

kebutuhan dan perencanaan aset daerah, menyusun program,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan inventarisasi

aset daerah, Menyusun program, mengkoordinasikan, membina

dan mengendalikan penatausahaan dan penghapusan barang milik

daerah, menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan,

pengamanan dan pengendalian barang milik daerah, menyusun

program, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan

penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan Barang

milik daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya. Pada sistem akuntansi penghapusan aset tetap

pada Bakeuda Kota Banjarmasin, bidang aset khusunya sub bidang

pemanfaatan penilaian dan penghapusan aset memiliki tugas

sebagai rekapitulasi usulan, cek fisik dan cek administrasi terhadap

aset yang akan dihapuskan. Sub Bidang Aset terdiri dari:

1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset, mempunyai tugas

melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana

kebutuhan aset daerah

2) Sub Bidang Penatausahaan Aset, mempunyai tugas

melaksanakan Inventarisasi, Verifikasi dan Penatausahaan

aset daerah.

3) Sub Bidang Pemanfaatan Penilaian dan Penghapusan Aset,

melaksanakan pengaturan dan pemantauan pemanfaatan,

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan

penghapusan aset daerah.

Pada sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada

Bakeuda Kota Banjarmasin, bidang aset khususnya sub bidang

pemanfaatan penilaian dan penghapusan aset memiliki tugas

Page 40: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

27

sebagai rekapitulasi usulan, cek fisik dan cek administrasi terhadap

aset yang akan dihapuskan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Pokok

Sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota

Banjarmasin merupakan salah satu tahapan dalam siklus pengelolaan

aset atau barang milik daerah. Hal ini adalah tindakan menghapus

barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan

dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dan

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

yang berada dalam penguasaannya.

2. Fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam penghapusan aset yang dilaksanakan

oleh Bakeuda Kota Banjarmasin yaitu :

a. Fungsi Pemakai

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melakukan usulan

penghapusan aset tetap yang sudah memenuhi kriteria/syarat

penghapusan. Fungsi ini dilakukan oleh SKPD selaku pengurus

barang.

b. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan

pembahasan dan melakukan analisis terhadap barang yang diusul

penghapusan serta sebagai penanggung jawab untuk menyiapkan

berkas administrasi penghapusan aset sebelum diserahkan kepada

tim penghapusan. Fungsi ini dilakukan oleh sub bidang

pemanfaatan penilaian dan penghapusan aset tetap.

c. Pejabat Sekretaris Daerah

Pejabat ini berfungsi selaku pejabat yang dapat memberikan

persetujuan terhadap usulan penghapusan aset yang sudah

diusulkan oleh SKPD. Fungsi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Kota Banjarmasin selaku pengelola barang.

Page 41: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

28

d. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau

Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.

Pada Sistem penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota

Banjarmasin, kepala daerah bagi Kota Banjarmasin adalah

Walikota. Fungsi ini memiliki peran sebagai pemberi keputusan

pada aset yang akan dihapuskan atau dimusnahkan.

e. Fungsi Penghapusan Aset

Fungsi ini bertanggung jawab terhadap proses penghapusan

pencatatan aset tetap yang sudah terbit SK penghapusannya dari

SIMDA BMD. Fungsi ini dilakukan oleh SKPD selaku pengurus

barang.

3. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penghapusan

aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah :

a. Surat usulan penghapusan dari SKPD.

Surat ini sebagai suatu bentuk usulan penghapusan terhadap

BMD yang sudah tidak layak. Surat ini diusulkan oleh Kepala SKPD

selaku pengguna barang beserta dengan lampiran dokumen

kelengkapan administrasi berupa daftar usulan barang yang akan

dihapuskan, foto dokumentasi fisik barang, surat pernyataan

penggunaan barang bahwa barang yang dihapus tidak mengganggu

tugas pokok dan fungsi SKPD (Tupoksi SKPD), dan surat

pernyataan pengguna barang bahwa bersedia mengamankan selama

proses penghapusan. Rincian lampiran surat usulan penghapusan

aset terlampir pada daftar lampiran.

b. Penilaian kondisi fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan

Dokumen ini sebagai acuan penilaian fisik terhadap kendaraan

yang akan dihapuskan. Surat hasil penilaian cek fisik kendaraan dari

Dinas Perhubungan ini memiliki informasi berupa SKPD yang

mengusulkan penghapusan barang, nomor polisi kendaraan, nomor

Page 42: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

29

BPKB, no mesin, nomor rangka, jumlah penilaian fisik yang akan

dinilai dan keterangan. Pada bagian bawah berisi tempat, tanggal,

bulan dan tahun dikeluarkannya hasil penilaian cek fisik kendaraan

dari Dinas Perhubungan beserta tanda tangan dari Kepala Dinas

Perhubungan.

c. Informasi dari pencatatan aset pada SIMDA BMD

Untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun

sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat

menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan

dapat diuji kebenarannya, maka salah satu aplikasi yang telah

dikembangkan adalah Aplikasi Komputer Sistem Informasi

Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA – BMD) yang

dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan aset pemerintah

daerah. Aplikasi SIMDA BMD berguna sebagai aplikasi yang

menyediakan data base berupa aspek keuangan, aset daerah, data

kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat

digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. Pada

aplikasi SIMDA BMD ini terdapat informasi berupa kode barang,

uraian barang, merk dan tipe barang, ukuran/cc barang, nomor

rangka, nomor mesin, tahun perolehan, serta harga perolehan barang

yang akan diusulkan penghapusannya. Sistem akuntansi

penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin

menggunakan aplikasi ini sebagai tahapan terakhir dalam

penghapusan aset yang dilakukan oleh SKPD melalui pengurus

barang.

4. Informasi yang diperlukan

Informasi yang diperlukan dalam sistem akuntansi penghapusan

aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah :

a. Informasi kondisi kendaraan

Informasi kondisi kendaraan ini berupa daftar usulan dari

SKPD. Daftar usulan barang yang akan dihapuskan ini memiliki

Page 43: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

30

informasi berupa nama SKPD yang mengusulkan penghapusan,

nama barang yang akan dihapuskan, nomor kode barang, kode

register, kode lokasi, merk atau type, tahun beli atau tahun

perolehan, asal-usul perolehan, harga barang. kondisi atau keadaan

barang apakah masih baik, kurang baik ataupun rusak berat dan

keterangan yang berisi nomor kendaraan bermotor. Lalu berisi tanda

tangan dari Kepala SKPD yang mengusulkan dan tanda tangan oleh

Pengurus Barang dari SKPD tersebut.

b. Informasi riwayat pemakai / pengguna

Informasi ini sebagai dasar pertimbangan penilai dalam

melakukan perhitungan nilai limit harga jual. Informasi

pertimbangan ini dapat dilihat melalui Kartu Inventaris Barang

(KIB) yang berisikan data berupa nama barang yang akan

dihapuskan, jenis kendaraan, merk/type, tahun perolehan,

ukuran/CC kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi,

nomor BPKB, nama pemakai, serta jabatan pemakai.

c. Informasi kelengkapan surat menyurat

Informasi ini berisi kelengkapan surat menyurat barang yang

akan dihapuskan berupa STNK dan BPKB kendaraan yang akan

diusulkan penghapusannya.

5. Catatan akuntansi yang digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan pada penghapusan aset tetap

ini adalah aplikasi SIMDA BMD. Program aplikasi ini digunakan

untuk pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan,

pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang

daerah. Aplikasi ini memiliki beberapa menu yaitu perencanaan,

pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, dan penghapusan. Catatan akuntansi yang digunakan

pada penghapusan aset tetap dalam aplikasi ini tersedia pada bagian

penatausahaa. Pada bagian ini terdapat menu inputan yang berisi

data inventaris barang. Data ini berisikan tentang merk, type,

Page 44: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

31

ukuran/cc, bahan, nomor rangka, nomor mesin dan nomor BPKB

yang tersimpan pada data base SIMDA BMD, sehingga dapat

dijadikan sebagai catatan akuntansi yang digunakan pada sistem

penghapusan aset tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin.

6. Prosedur yang membentuk sistem

a. Prosedur usulan SKPD

Dalam prosedur ini SKPD menginventarisir barang milik

daerah yang akan diusulkan penghapusannya lalu membuat daftar

barang sebelum diserahkan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD

mengusulkan penilaian fisik atas barang milik daerah yang akan

dihapuskan kepada Dinas Perhubungan.

b. Prosedur pemeriksaan administrasi dan fisik

Setelah itu hasil cek fisik dari Dinas Perhubungan diserahkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan cek fisik dan cek

administrasi yang diusulkan penghapusannya. Hasil verifikasi

diserahkan kepada bidang aset lalu bidang aset menyampaikan

kepada tim penghapusan.

c. Prosedur persetujuan penghapusan

Tim penghapusan menerima berkas yang telah di rekapitulasi

oleh bidang aset dan menyampaikan persetujuan penjualan dan

penilaian harga limitnya kepada Walikota selaku kepala daerah.

Berdasarkan persetujuan Walikota, maka dikeluarkan SK

persetujuan, setelah itu diserahkan kepada bidang aset untuk

membuatkan surat permohonan lelang dan diserahkan kepada

KPKNL untuk diperiksa kelengkapan sebelum dilaksanakan lelang.

Setelah lelang dilaksanakan maka KPKNL membuatkan SK risalah

lelang dan dikembalikan kepada bidang aset untuk membuatkan dan

mengajukan surat permohonan penerbitan SK penghapusan aset

kepada Walikota. Walikota menerima berkas tersebut dan

diterbitkan SK Penghapusan aset dan diserahkan kembali pada

Page 45: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

32

SKPD untuk dilakukan penghapusan dari pencatatan aset melalui

aplikasi SIMDA BMD Kota Banjarmasin.

7. Sistem pengendalian internal

Unsur pengendalian internal yang ada dalam sistem akuntansi

penghapusan aset tetap, yaitu:

a. Organisasi

1) Fungsi pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan kondisi fisik

kendaraan masih dalam keadaan layak atau rusak.

2) Fungsi pemeriksaan administrasi bertanggung jawab untuk

pemeriksaan dari pencatatan pada SIMDA BMD dan

pemeriksaan STNK dan BPKB.

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

1) Tim penghapusan aset dapat memberikan persetujuan atas

penghapusan suatu aset yang diusulkan oleh SKPD

2) Penghapusan aset kendaraan dari pencatatan aset di neraca SKPD

dapat dilakukan setelah SK Kepala Daerah tentang penghapusan

aset telah diterbitkan.

c. Praktik yang sehat

1) SKPD harus melengkapi berkas usulan penghapusan .

2) SKPD harus jujur memberitahukan kondisi barang yang akan

diusul penghapusan. Hanya barang yang rusak berat yang dapat

diusulkan penghapusan.

3) SKPD harus dapat menunjukan barang yang akan diusulkan

penghapusan.

4) SKPD harus menyerahkan barang kepada bidang aset.

5) Bidang aset selaku pembantu pengelola barang harus

melakukan cek fisik barang yang diusulkan penghapusan aset

oleh SKPD.

6) Penilai publik selaku pihak yang melakukan penilaian harga

limit penjualan yang melaksanakan proses penilaian sesuai

standar penilaian.

Page 46: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

33

8. Bagan Alir

Berikut adalah bagan alir dari sistem akuntansi penghapusan aset

tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin:

Keterangan :

DB : Daftar Barang

SKPA : Surat Keputusan Penghapusan Aset

Mulai

Menginventarisir

aset yang

disusulkan

Membuat

DB

DB

1

10

SKPA

Menghapus aset

dari aplikasi

SIMDA BMD

Selesai

SKPD

Page 47: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

34

Lanjutan

Keterangan :

DB : Daftar Barang

SPPF : Surat Permohonan Penilaian Fisik

Membuat

SPPF

Kepala SKPD

1

DB

SPPF

Bersama dokumen

kelengkapan

administrasi

DB

SPPF

2

2

DB

SPPF

Menerima berkas

bersama dokumen

kelengkapan

administrasi

Memberikan

otorisasi

DB

SPPF

SEKDA

3

Page 48: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

35

Lanjutan

DB

SPPF

Merekapitulasi

usulan, cek

administrasi & fisik

Membuat

DRBP

DRBP

4

3 6

DBJ

SKPP

Membuat

SPL

SPL

DBJ

SKPP

SPL

7

8

SKRL

Membuat dan

mengajukan

SPPSKPA

Sub bidang Pemanfaatan Penilaian dan

Penghapusan Aset

SKRL

SPPSKPA

9

SPPSKPA

Keterangan :

DB : Daftar Barang

DBJ : Daftar Barang yang akan dijual/dilelang

SPPF : Surat Permohonan Penilaian Fisik

SKRL : Surat Keputusan Risalah Lelang

SKPP : Surat Keputusan Persetujuan Penjualan

SPL : Surat Permohonan Lelang

DRBP : Daftar Rekapitulasi Barang yang diusul Penghapusan

SPPSKPA : Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Aset

Page 49: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

36

Lanjutan

Keterangan :

DBJ : Daftar Barang yang akan dijual/dilelang

DRBP : Daftar Rekapitulasi Barang yang diusul Penghapusan

TIM PENGHAPUSAN

4

DRBP

Pembahasan

DRBP

Membuat

DBJ

DBJ

5

Dikembalikan kepada

Kepala SKPD

Tidak Setuju

Setuju

Page 50: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

37

Lanjutan

Keterangan :

DBJ : Daftar Barang yang akan dijual/dilelang

SKRL : Surat Keputusan Risalah Lelang

SKPP : Surat Keputusan Persetujuan Penjualan

SKPA : Surat Keputusan Penghapusan Aset

SPPSKPA : Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Aset

5

DBJ

Memberikan

persetujuan

penjualan

WALIKOTA

Menerbitkan

SKPP

SKPP

DBJ

SKPP

6

9

SKRL

SPPSKPA

Menerbitkan

SKPA

SKPA

10

Page 51: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

38

Lanjutan

Keterangan :

DBJ : Daftar Barang yang akan dijual/dilelang

SKRL : Surat Keputusan Risalah Lelang

SPL : Surat Permohonan Lelang

SKPP : Surat Keputusan Persetujuan Penjualan

Bagan 4.2 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penghapusan Aset Tetap pada Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Sumber: Diolah oleh penulis

7

8

DBJ

SKPP

SPL

Memeriksa

kelengkapan

administrasi

Melaksanakan

lelang

Menerbitkan

SKRL

SKRL

KPKNL

Page 52: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

39

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam

penulisan Tugas Akhir yang berjudul Sistem Akuntansi Penghapusan Aset

Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, maka kesimpulan

yang didapat penulis sebagai berikut:

1. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penghapusan aset tetap pada

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu fungsi pemilik, fungsi

penelitian dan pengembangan, pejabat sekertaris daerah, kepala daerah,

fungsi akuntansi dan penghapusan aset.

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penghapusan aset

daerah pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah surat usulan

penghapusan dari SKPD, penilaian kondisi fisik kendaran dari Dinas

Perhubungan, serta informasi dari pencatatan aset pada aplikasi SIMDA

BMD.

3. Informasi yang diperlukan oleh sistem akuntansi penghapusan aset tetap

pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah informasi kondisi kendaraan,

informasi Riwayat penggunaan, dan informasi kelengkapan surat

menyurat berbentuk STNK dan BPKB.

4. Catatan yang digunakan pada sistem akuntansi penghapusan aset tetap

pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah aplikasi SIMDA BMD.

5. Prosedur yang membentuk sistem akuntansi penghapusan aset tetap

pada Bakeuda Kota Banjarmasin adalah prosedur usulan SKPD,

prosedur pemeriksaan administrasi dan fisik, prosedur persetujuan

penghapusan.

6. Sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi penghapusan aset

tetap pada Bakeuda Kota Banjarmasin meliputi organisasi, sistem

otorisasi dan praktik yang sehat.

Page 53: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

40

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir penulis yang berjudul Sistem

Akuntansi Penghapusan Aset Tetap pada Badan Keuangan Kota

Banjarmasin, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin khususnya bidang aset, sub

bidang penatausahaan harus menambah sumber daya manusianya guna

meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah.

2. Semua SKPD kedepannya diharapkan agar selalu menyampaikan data

barang yang akan dihapuskan secara berkala dam sesuai waktu yang

ditentukan agar proses penghapusan dapat dilakukan secara cepat dan

efisien, serta barang yang akan dihapuskan tidak menumpuk maupun

terbengkalai.

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap sistem

akuntansi yang ada pada Bakeuda Kota Banjarmasin atau instansi

pemerintah lainnya.

Page 54: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

41

DAFTAR PUSTAKA

2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline).

Pusat Bahasa dan Kementrian Pendidikan Nasional.

Baridwan, Zaki. 2010. Sistem Akuntansi Penyusutan Prosedur dan Metode. Edisi 5. Yogyakarta: BPPE

Dawolo, Roza Febrieli. Sistem Penghapusan Aset pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Utara. 2017. Tugas Akhir

Humairo. Syiva. 2019. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas

Negara Untuk Penyaluran Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Banjarmasin. Tugas

Akhir. Politeknik Negeri Banjarmasin.

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Cetakan Kedua.

Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2012 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2016 Tentang

Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Page 55: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 56: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap Raissa Abiyyu Magfira

2 Jenis Kelamin Perempuan

3 Tempat dan Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 April 1999

4 Alamat Jl. Sungai Jingah No. 84 RT. 17 RW. 01

5 NIM D010317021

6 Program Studi D3 Akuntansi

7 Alamat Email [email protected]

8 Nomor Telepon/HP 087703374807

9 Nama Ayah Martadiansyah (Alm)

B. Riwayat Pendidikan

Nama Sekolah Kota Th.Lulus

SD SD Negeri Pasar Lama 3 Banjarmasin 2011

SLTP SMP Negeri 1 Banjarmasin Banjarmasin 2014

SLTA SMA Negeri 1 Banjarmasin Banjarmasin 2017

C. Organisasi yang Pernah Diikuti

No Nama Organisasi Jabatan Tahun

1 Paduan Suara Poliban Anggota 2019

D. Kegiatan Kemahasiswaan yang Pernah Diikuti

No Jenis Kegiatan Tempat dan Waktu Status dalam Kegiatan

1 OKKMB (Orientasi

Kahidupan Kampus Bagi

Banjarmasin, Peserta

Page 57: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tertanda,

Raissa Abiyyu

Magfira

Page 58: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 59: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 60: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 61: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 62: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 63: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 64: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 65: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN
Page 66: SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN ASET TETAP PADA BADAN

Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir