sistem akuntansi pemerintahan...
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SiAP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
PENDAHULUAN
OverviewSistem Akuntansi
Pemerintahan
Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.
Sesi1
Sesi1
Learning Objectives
1. Memahamkan Keuangan Negara,2. Memahamkan Dasar hukum keuangan negara dan pelaporan/ akuntansi
pemerintahan,3. Memahamkan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara,4. Memahamkan pengertian sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Sistem Penganggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD)
5. Memahamkan Sistem Akuntansi Pemerintahan6. Memahamkan pencarian dan penelusuran sumber bacaan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
1
3
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARASISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA• Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil
Learning Objectives
Bandi.staff.fe.uns.ac.id4
1. Memahamkan keuangan negara
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah• UU 17/ 2003: Keuangan Negara• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi
dokumen perencanaan pembangunan nasional• UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah• PP 20/2005: Rencana Kerja• PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara
Lembaga• PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan• PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Dasar Hukum Keuangan NegaraDasar Hukum Keuangan Negara
5
2. Memahamkan Dasar hukum keuangannegara
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
6
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
1209/PMK.05/2015 209/PMK.05 2015Investasi Pemerintah
2256/PMK.05/2015 256/PMK.05 2015Transaksi khusus
3181/PMK.05/2015 181/PMK.05 2015Utang Pemerintah
4264/PMK.05/2014 264/PMK.05 2014Belanja Subsidi & Lain-lain
5265/PMK.05/2014 265/PMK.05 2014Belanja Subsidi & Lain-lain
6271/PMK.05/2014 271/PMK.05 2014Hibah
7260/PMK.05/2014 260/PMK.05 2014Pelaporan Badan Lainnya
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
7
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
876/PMK.05/2008 260/PMK.05 2014Pelaporan Badan Lainnya
9262/PMK.05/2014 262/PMK.05 2014Pelaporan Pemerintah Pusat
10259/PMK.05/2014 259/PMK.05 2014Penerusan Pinjaman
11266/PMK.05/2014 266/PMK.05 2014Transaksi khusus
12263/PMK.05/2014 263/PMK.05 2014Transfer ke Daerah & Dana Desa
13272/PMK.05/2014 271/PMK.05 2014Likuidasi entitas akuntansi
14216/PMK.05/2013 216/PMK.05 2013Investasi Pemerintah
Learning Objectives
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
8
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
15217/PMK.05/2013 217/PMK.05 2013Pelaporan Badan Lainnya
16213/PMK.05/2013 262/PMK.05 2013Pelaporan Pemerintah Pusat
17221/PMK.05/2013 221/PMK.05 2013Transaksi khusus
18218/PMK.05/2013 218/PMK.05 2013Utang Pemerintah
19215/PMK.05/2013 262/PMK.05 2013Jurnal Akuntansi
208/PMK.05/2013 216/PMK.05 2013Saldo Kas di entitas akuntansi
21214/PMK.05/2013 218/PMK.05 2013Bagan akun Standar
2213/PMK.05/2005 218/PMK.05 2013Bagan akun Standar
Learning Objectives
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
9
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
2391/PMK.05/2007 218/PMK.05 2013Bagan akun Standar
24241/PMK.05/2012 241/PMK.05 2012Belanja Subsidi & Lain-lain
25225/PMK.05/2012 225/PMK.05 2012Investasi Pemerintah
26200/PMK.05/2012 200/PMK.05 2012Pelaporan Badan Lainnya
27232/PMK.05/2012 232/PMK.05 2012Penerusan Pinjaman
28248/PMK.05/2012 248/PMK.05 2012Transaksi khusus
29249/PMK.05/2012 249/PMK.05 2012Utang Pemerintah
Learning Objectives
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
10
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
30198/PMK.05/2012 248/PMK.05 2012Likuidasi entitas akuntansi
31230/PMK.05/2011 230/PMK.05 2011Hibah
32190/PMK.05/2011 190/PMK.05 2011Investasi Pemerintah
33235/PMK.05/2011 235/PMK.05 2011Pelaporan Badan Lainnya
34233/PMK.05/2011 233/PMK.05 2011Pelaporan Pemerintah Pusat
35238/PMK.05/2011 238/PMK.05 2011Pemerintahan
36234/PMK.05/2011 234/PMK.05 2011Transaksi khusus
3728/PMK.05/2010 28/PMK.05 2010Penerusan Pinjaman
Learning Objectives
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
• Peraturan (Keputusan Menteri Keuangan)
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Peraturan Perundang-UndanganPeraturan Perundang-Undangan
11
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
NO Peraturan Nom PMK/ Tahun tentang Sistem Akuntansi
3840/PMK.05/2009 40/PMK.05 2009Hibah
39120/PMK.05/2009 120/PMK.05 2009Transfer ke Daerah & Dana Desa
40196/PMK.05/2008 196/PMK.05 2008Belanja Subsidi & Lain-lain
4186/PMK.05/2008 86/PMK.05 2008Utang Pemerintah
42171/PMK.05/2007 171/PMK.05 2007Pelaporan Pemerintah Pusat
431047/KMK.05/2006 1047/KMK.05 2006Entitas Akuntansi
44 59/PMK.06/2005 59/PMK.05 2005Pelaporan Pemerintah Pusat
45337/KMK.012/2003 337/PMK.05 2003Pelaporan Pemerintah Pusat
46225/MK/V/4/1971 225/PMK.05 1971Pelaporan Pemerintah Pusat
Learning Objectives
2. Memahamkan Dasar hukum Sistemakuntansi Pemerintahan
Learning Objectives
Bandi.staff.fe.uns.ac.id12
3. Memahamkan Kekuasaan keuangannegara
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraPendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
;
13 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Presiden(sebagai CEO)
Kepala KPPN(selaku Kuasa CFO)
Kepala Kantor(selaku Kuasa COO)
Menteri Keuangan(sebagai CFO)
Menteri Teknis(sebagai COO)
Pendelegasian kew enangan pelaksanaan program
Pendelegasiankewenanganperbendaharaan
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.3. Memahamkan Kekuasaan keuangan
negara
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARANSISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMDaerah
RPJPDaerah
RKPRPJMNasional
RPJPNasional
RKPDaerah
RenstraKL Renja - KL
RenstraSKPD
Renja -SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
Planning
PemerintahPusat
Budgeting
PemerintahDaerah
Pedoman
Learning Objectives
4. Memahamkan Sistem Penganggaran
14 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
Keterkaitan antar siklus.
4. Memahamkan Penganggaran & PelaporanKeuangan
Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Sistem Penggaran dan Pelaporan KeuanganSistem Penggaran dan Pelaporan Keuangan
15
Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
SiklusAnggaran 2015
SiklusAnggaran 2016 Siklus
Anggaran 2015
Perencanaan 2016Penetapan 2016
Pelaporan 2016Pemeriksaan 2016
Learning Objectives
Kekuasaan pengelolaan & pertanggung jawaban
16 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
KEUANGANDilaksanakan
PelaksanaBENDAHARA
DILAPORKAN/Dipertanggungja
wabkan
UU 17/2003Keuangan
UU 1/2004Perbendaharaan
UU 15/2004Pemeriksaan
5. Memahamkan Sistem akuntansiPemerintahan keuangan negara
Learning Objectives
Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.5. Memahamkan Sistem akuntansi
Pemerintahan & keuangan negara
PelaksanaBENDAHARA
UU 1/2004Perbendaharaan
PP 8/2006Pelp. Keuangan
Sistem Akuntansi•PMK 233/2011•PMK 171/2007•PMK 59/2005
PP 71/2010Standar Akuntansi
LAPORANKEUANG
AN
• PA• KPA
17 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Learning Objectives
18 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Kementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.idKementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.id
6. Menelusur sumber acuan
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
19 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Wikipedia:www.id.wikipedia.orgWikipedia:www.id.wikipedia.org
6. Menelusur sumber acuan
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
Learning Objectives
20 Bandi.staff.fe.uns.ac.id
Kementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.idKementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.id
6. Menelusur sumber acuan
Sistem Akuntansi Pemerintahan(SiAP)
Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.
• UU 17/ 2003: Keuangan Negara• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen
perencanaan pembangunan nasional• UU 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah• PP 20/2005: Rencana Kerja• PP 21/2005: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga• PP 24/2005: Standar Akuntansi Pemerintahan• PP 06/2006: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah• Peraturan Menteri Keuangan Terkait• Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait
ReferensiLearning Objectives
6. Menelusur sumber acuan
21Bandi.staff.fe.uns.ac.id