sesuai amanat perundang-undangan tentang spm pendidikan, … spm sem 2 2016.pdf · sesuai amanat...

KATA PENGANTAR

Sesuai Amanat Perundang-undangan tentang SPM Pendidikan, maka

Pemerintah Kab. Purworejo wajib Melaksanakan SPM tersebut. Untuk

mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo dalam

penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2013, maka perlu

dilakukan evaluasi. Salah satu bahan untuk melakukan evaluasi penerapan

dan pencapaian SPM bidang Pendidikan adalah berdasarkan Laporan

penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan.

Laporan ini di susun dalam rangka memenuhi amanah Pasal 17 ayat (3)

Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan SPM dan sesuai dengan Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/kota.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan untuk pembinaan dan

pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kinerja

pemerintahan daerah selanjutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian SPM

bidang Pendidikan.

Purworejo, 31 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKANKEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PURWOREJO

Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014

LAPORAN SEMESTER II

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan

urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan perwujudan otonomi yang

bertanggungjawab, yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin

terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada

warga negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan .

Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan

otonomi, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak

bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan

supervisi, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat berjalan

secara optimal.

Untuk menyamakan dalam pengaktualisasian urusan wajib bidang Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, maka dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di

bidang Pendidikan kepada masyarakat di daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Dan Kebudayaan No 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas No 15 tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Nakertransos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 yang merupakan

amandemen dari Permendiknas No 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2008 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi

Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

C. KEBIJAKAN UMUM

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan

bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam RPJMD program pembangunan bidang Pendidikan diantaranya mencakup: Peningkatan

pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan, Peningkatan mutu

relevansi dan daya saing pendidikan, serta Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik

pendidikan

D. ARAH KEBIJAKAN

Program Pendidikan dirumuskan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Penentuan program Pendidikan dengan mempertimbangkan

keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang di formulasikan ke dalam arah dan kebijakan,

dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak di capai,dan

Indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan

program.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

a. Jenis Pelayanan dasar :

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas No

15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

I. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/kota

II. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

b. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian

No.

Jenis Pelayanan DasarStandar Pelayanan Minimal Batas Waktu

pencapaianTahunIndikator Nilai

1. Pelayanan Pendidikan

Dasar oleh

Kabupaten/ Kota

1. Tersedia satuan pendidikan dalamjarak yang terjangkau dengan berjalankaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MIdan 6 km jalan darat/air untukSMP/MTs dari kelompok permukimanpermanen.

100 2016

2. Jumlah siswa dalam setiap rombonganbelajar untuk SD dan MI tidak melebihi32 orang, dan untuk SMP dan MTstidak melebihi 36 orang. Untuk setiaprombongan belajar tersedia 1 (satu)ruang kelas.

100 2016

3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukupuntuk 36 siswa dan minimal satu setperalatan praktek IPA untukdemonstrasi dan eksperimen pesertadidik.

100 2016

4. Setiap SD dan MI tersedia satu ruangguru yang dilengkapi dengan meja dankursi untuk setiap orang guru, kepalasekolah dan staf kependidikan lainnya;dan di setiap SMP dan MTs tersediaruang kepala sekolah yang terpisahdari ruang guru.

100 2016

5. Setiap SD dan MI tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap 32 pesertadidik dan 6 (enam) orang guru untuk

100 2016

No.



setiap satuan pendidikan, dan untukdaerah khusus 4 (empat) orang guruuntuk setiap satuan pendidikan.

6. Setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap matapelajaran, dan untuk daerah khusustersedia satu orang guru untuk setiapkelompok mata pelajaran.

100 2016

7. Setiap SD dan MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasiakademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)orang guru yang telah memiliki sertifikatpendidik.

100 2016

8. setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV sebanyak 70% dan separuhdiantaranya (35% dari keseluruhanguru) telah memiliki sertifikat pendidik,untuk daerah khusus masing-masingsebanyak 40% dan 20%.

100 2016

9 Setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik masing-masing satu oranguntuk mata pelajaran Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan BahasaInggris dan PendidikanKewarganegaraan;

100 2016

10 Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSD dan MI berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik.

100 2016

11 Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSMP dan MTs berkualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik.

100 2016

12 Setiap Kabupaten/Kota semuapengawas sekolah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik.

100 2016

13 Pemerintah Kabupaten/Kota memilikirencana dan melaksanakan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikandalam mengembangkan kurikulum danproses pembelajaran yang efektif.

100 2016

14 Kunjungan pengawas ke satuanpendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukanselama 3 jam untuk melakukansupervisi dan pembinaan.

100 2016

No.



2. PelayananPendidikan Dasaroleh SatuanPendidikan

1. Setiap SD dan MI menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia,Matematika, IPA, IPS danPendidikan Kewarganegaraandengan perbandingan satu set untuksetiap peserta didik.

100 2016

2. Setiap SMP dan MTS menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup semuamata pelajaran denganperbandingan satu set untuk setiapperserta didik.

100 2016

3. Setiap SD dan MI menyediakan satuset peraga IPA dan bahan yangterdiri dari kerangka manusia, modeltubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPA untukeksperimen dasar dan poster IPA.

100 2016

4. Setiap SD dan MI memiliki 100 judulbuku pengayaan dan 10 bukureferensi, dan Setiap SMP dan MTsmemiliki 200 judul buku pengayaandan 20 buku referensi.

100 2016

5. Setiap guru tetap bekerja 37.5 jamper minggu di satuan pendidikantermasuk 24 jam tatap muka didalam kelas, merencanakanpembelajaran, melaksanakanpembelajaran, menilai hasilpembelajaran, membimbing danmelatih peserta didik, danmelaksanakan tugas tambahanyang melekat pada pelaksanaankegiatan pokok sesuai denganbeban kerja Guru.

100 2016

6. Satuan pendidikanmenyelenggarakan prosespembelajaran di satuan pendidikanselama 34 minggu per tahundengan kegiatan tatap mukasebagai berikut :Kelas I : 18 jam per minggu 100 2016

No.



Kelas II : 18 jam per minggu 100 2016

Kelas III : 24 jam per minggu 100 2016

Kelas IV - VI : 27 jam per minggu 100 2016

Kelas VII - IX : 27 jam per minggu 100 2016

7. Satuan pendidikan menerapkankurikulum KTSP sesuai ketentuanyang berlaku.

100 2016

8. Setiap guru menyusun silabus untuksetiap mata pelajaran atau kelasyang diampunya.

100 2016

9. Setiap guru mengembangkanprogram penilaian untuk membantumeningkatkan kemampuan belajarpeserta didik.

100 2016

10

.

Kepala sekolah melakukan supervisikelas dan memberikan umpan balikkepada guru dua kali dalam setiapsemester.

100 2016

11

.

Setiap guru menyampaikan laporanhasil evaluasi mata pelajaran sertahasil penilaian setiap peserta didikkepada Kepala Sekolah pada akhirsemester dalam bentuk laporanhasil prestasi belajar.

100 2016

12 Kepala Sekolah atau Madrasahmenyampaikan hasil test tengahtahunan dan hasil ujian akhirkepada orang tua peserta didik danmenyampaikan rekapitulasinyakepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota atau Kandepagpada setiap akhir semester.

100 2016

13

.

Setiap satuan pendidikanmenerapkan prinsip-prinsipManajemen Berbasis Sekolah(MBS)

100 2016

c. Realisasi capaian indikator standar pelayanan minimal bidang Pendidikan Dasar tahun 2016adalah sebagai berikut:

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Standar Pelayanan Minimal

Target2016 Realisasi %

1. Pelayanan Pendidikan

Dasar oleh

Kabupaten/ Kota

1. Tersedia satuan pendidikan dalamjarak yang terjangkau dengan berjalankaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MIdan 6 km jalan darat/air untukSMP/MTs dari kelompok permukimanpermanen.

100 100

2. Jumlah siswa dalam setiap rombonganbelajar untuk SD dan MI tidak melebihi32 orang, dan untuk SMP dan MTstidak melebihi 36 orang. Untuk setiaprombongan belajar tersedia 1 (satu)ruang kelas.

100 92,58

3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukupuntuk 36 siswa dan minimal satu setperalatan praktek IPA untukdemonstrasi dan eksperimen pesertadidik.

100 46,74

4. Setiap SD dan MI tersedia satu ruangguru yang dilengkapi dengan meja dankursi untuk setiap orang guru, kepalasekolah dan staf kependidikan lainnya;dan di setiap SMP dan MTs tersediaruang kepala sekolah yang terpisahdari ruang guru.

100 49,47

5. Setiap SD dan MI tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap 32 pesertadidik dan 6 (enam) orang guru untuksetiap satuan pendidikan, dan untukdaerah khusus 4 (empat) orang guruuntuk setiap satuan pendidikan.

100 99,43

6. Setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap matapelajaran, dan untuk daerah khusustersedia satu orang guru untuk setiapkelompok mata pelajaran.

100 92,19

7. Setiap SD dan MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasiakademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)orang guru yang telah memiliki sertifikatpendidik.

100 99,81

8. setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV sebanyak 70% dan separuhdiantaranya (35% dari keseluruhanguru) telah memiliki sertifikat pendidik,untuk daerah khusus masing-masingsebanyak 40% dan 20%.

100 98.90



9 Setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik masing-masing satu oranguntuk mata pelajaran Matematika,IPA, Bahasa Indonesia dan BahasaInggris dan PendidikanKewarganegaraan;

50 47,25

10 Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSD dan MI berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik.

100 86,83

11 Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSMP dan MTs berkualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik.

100 71,43

12 Setiap Kabupaten/Kota semuapengawas sekolah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik.

100 100

13 Pemerintah Kabupaten/Kota memilikirencana dan melaksanakan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikandalam mengembangkan kurikulum danproses pembelajaran yang efektif.

100 100

14 Kunjungan pengawas ke satuanpendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukanselama 3 jam untuk melakukansupervisi dan pembinaan.

100 67,44

2. PelayananPendidikan Dasaroleh SatuanPendidikan

1. Setiap SD dan MI menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia,Matematika, IPA, IPS danPendidikan Kewarganegaraandengan perbandingan satu set untuksetiap peserta didik.

100 60,76

2. Setiap SMP dan MTS menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup semuamata pelajaran denganperbandingan satu set untuk setiapperserta didik.

100 62,47

3. Setiap SD dan MI menyediakan satuset peraga IPA dan bahan yangterdiri dari kerangka manusia, modeltubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPA untuk

100 62,95



eksperimen dasar dan poster IPA.4. Setiap SD dan MI memiliki 100 judul

buku pengayaan dan 10 bukureferensi, dan Setiap SMP dan MTsmemiliki 200 judul buku pengayaandan 20 buku referensi.

100 59,98

5. Setiap guru tetap bekerja 37.5 jamper minggu di satuan pendidikantermasuk 24 jam tatap muka didalam kelas, merencanakanpembelajaran, melaksanakanpembelajaran, menilai hasilpembelajaran, membimbing danmelatih peserta didik, danmelaksanakan tugas tambahanyang melekat pada pelaksanaankegiatan pokok sesuai denganbeban kerja Guru.

100 77,18

6. Satuan pendidikanmenyelenggarakan prosespembelajaran di satuan pendidikanselama 34 minggu per tahundengan kegiatan tatap mukasebagai berikut :Kelas I : 18 jam per minggu 100 100

Kelas II : 18 jam per minggu 100 100

Kelas III : 24 jam per minggu 100 100

Kelas IV - VI : 27 jam per minggu 100 100

Kelas VII - IX : 27 jam per minggu 100 100

7. Satuan pendidikan menerapkankurikulum KTSP sesuai ketentuanyang berlaku.

100 100

8. Setiap guru menyusun silabus untuksetiap mata pelajaran atau kelasyang diampunya.

100 78,46

9. Setiap guru mengembangkanprogram penilaian untuk membantumeningkatkan kemampuan belajarpeserta didik.

100 72,39

10 Kepala sekolah melakukan supervisi 100 42,02



. kelas dan memberikan umpan balikkepada guru dua kali dalam setiapsemester.

11

.

Setiap guru menyampaikan laporanhasil evaluasi mata pelajaran sertahasil penilaian setiap peserta didikkepada Kepala Sekolah pada akhirsemester dalam bentuk laporanhasil prestasi belajar.

100 75,68

12 Kepala Sekolah atau Madrasahmenyampaikan hasil test tengahtahunan dan hasil ujian akhirkepada orang tua peserta didik danmenyampaikan rekapitulasinyakepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota atau Kandepagpada setiap akhir semester.

100 98,60

13

.


100 93,10

Angka Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM ) pada tabel diatasmerupakan realisasi data dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Beberapa kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti kegiatanSeminar, Sarasehan, Diskusi, Penyerapan Narasumber, Studi Kepustakaan, Studi Banding,Pengemasan Bahan Kajian, dan Kritik Seni belum dapat dilaksanakan karena belumteralokasikannya anggaran untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk cakupan sumber dayaKritikus, Insan Media Masa dan Penyandang Dana di Kabupaten Purworejo belum ada.

e. Alokasi AnggaranAlokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM meliputi belanja langsung maupun tidak langsung

NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR SPM

ANGGARAN REALISASI

APBD APBN SUMBERDANA LAINYANG SAH


Rp (000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000)I Pelayanan

Pendidikan Dasaroleh Kabupaten/Kota

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau denganberjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalandarat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen.

- - - - - -

Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidakmelebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang.Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas.

- - - - - -

Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal satuset peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen pesertadidik.

162.000 - - 131.667 - -

Setiap SD dan MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi denganmeja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan stafkependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruangkepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

270.339 267.106 - -

Setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 pesertadidik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, danuntuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk setiap satuanpendidikan.

- - - - - -

Setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap matapelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuksetiap kelompok mata pelajaran.

- - - - - -

Setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhikualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telahmemiliki sertifikat pendidik.

- - 294.000 - - 294.000

setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% darikeseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah

- - - - - -


ANGGARAN REALISASI



Rp (000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000)

khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satuorang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia danBahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan;Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.Setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakankegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkankurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

48.586,3 48.586,3

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukansupervisi dan pembinaan.

64.705 41.550

II. PelayananPendidikan Dasaroleh SatuanPendidikan

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudahdisertifikasi oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran BahasaIndonesia, Matematika, IPA, IPS dan PendidikanKewarganegaraan dengan perbandingan satu set untuk setiappeserta didik.

864.960 - - - - -

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudahdisertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajarandengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik.

- - - - - -

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahanyang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola

1.980.993 - - 247.360 - -


ANGGARAN REALISASI



Rp (000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000)

dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimendasar dan poster IPA.Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10buku referensi, dan Setiap SMP dan MTs memiliki 200 judulbuku pengayaan dan 20 buku referensi.Setiap guru tetap bekerja 37.5 jam per minggu di satuanpendidikan termasuk 24 jam tatap muka di dalam kelas,merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih pesertadidik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat padapelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran disatuan pendidikan selama 34 minggu per tahun dengan kegiatantatap muka sebagai berikut :Kelas I : 18 jam per minggu

Kelas II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV - VI : 27 jam per minggu

Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum KTSP sesuaiketentuan yang berlaku.Setiap guru menyusun silabus untuk setiap mata pelajaran ataukelas yang diampunya.


ANGGARAN REALISASI



Rp (000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000) Rp(000)

Setiap guru mengembangkan program penilaian untukmembantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikanumpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi matapelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepadaKepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasilprestasi belajar.Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan hasil test tengahtahunan dan hasil ujian akhir kepada orang tua peserta didik danmenyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir semester.Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsipManajemen Berbasis Sekolah (MBS)

238.119,7 - - 78.270

f. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Pencapaian SPM untuk bidang Pendidikan Dasar dengan aplikasi di lapanganbelum bisa dilaksanakan secara optimal, karena masih kurangnya Personil yangmempunyai kompetensi di bidang Pendidikan Dasar

2. Beberapa Indikator dan Kegiatan di bidang Pendiidkan Dasar belum Masuk Didalam RPJMD Sehingga Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum bisaterukur

3. Beberapa indikator dan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar belum mendapatkanalokasi anggaran yang memadai.

b. Solusi :1. Agar pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) perlu di cukupi personil yang

mempunyai Kompetensi di bidang Pendidikan Dasar.2. Beberapa Indikator dan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar agar bisa di masukan

di dalam RPJMD.3. Beberapa Indikator dan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar agar mendapat

alokasi Anggaran.

PENUTUP

Demikian Laporan target Capaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM) bidang Pendidikan

Dasar Kabupaten Purworejo Semester II (dua). Kami menyadari Laporan ini masih memerlukan

revisi terutama dalam penentuan Jenis pelayanan dan Indikator SPM Daerah. Semoga di masa

yang akan datang penetapan SPM bidang Pendidikan Dasar lebih baik

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN. PURWOREJO

Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014

NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR SPMCapaian SPM Target Nasional BERI TANDA “V” BILA TELAH DIMUAT

DALAM DOKUMENPermasalahan

Tahun Nilai Tahun Nilai RKPD RENJA RPJMD RENSTRASKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I PelayananPendidikan Dasaroleh Kabupaten/Kota

Tersedia satuan pendidikan dalam jarakyang terjangkau dengan berjalan kakiyaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6km jalan darat/air untuk SMP/MTs darikelompok permukiman permanen.

2016 100 2016 100% Dokumen2 tersebutterbit sebelumpermendiknas no 15tahun 2010( SPM )sehingga blummemuat.

Jumlah siswa dalam setiap rombonganbelajar untuk SD dan MI tidak melebihi32 orang, dan untuk SMP dan MTstidak melebihi 36 orang. Untuk setiaprombongan belajar tersedia 1 (satu)ruang kelas.

2016 92,58 2016 100% Dokumen2 tersebutterbit sebelumpermendiknas no 15tahun 2010( SPM )sehingga blummemuat.

Setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukupuntuk 36 siswa dan minimal satu setperalatan praktek IPA untukdemonstrasi dan eksperimen pesertadidik.


Setiap SD dan MI tersedia satu ruangguru yang dilengkapi dengan meja dankursi untuk setiap orang guru, kepalasekolah dan staf kependidikan lainnya;dan di setiap SMP dan MTs tersediaruang kepala sekolah yang terpisahdari ruang guru.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setiap SD dan MI tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap 32 pesertadidik dan 6 (enam) orang guru untuksetiap satuan pendidikan, dan untukdaerah khusus 4 (empat) orang guruuntuk setiap satuan pendidikan.


Setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu)orang guru untuk setiap matapelajaran, dan untuk daerah khusustersedia satu orang guru untuk setiapkelompok mata pelajaran.


Setiap SD dan MI tersedia 2 (dua)orang guru yang memenuhi kualifikasiakademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)orang guru yang telah memilikisertifikat pendidik.


setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV sebanyak 70% dan separuhdiantaranya (35% dari keseluruhanguru) telah memiliki sertifikat pendidik,untuk daerah khusus masing-masingsebanyak 40% dan 20%.


Setiap SMP dan MTs tersedia gurudengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV dan telah memiliki sertifikat

2016 47,25 2016 100% Dokumen2 tersebutterbit sebelumpermendiknas no 15




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pendidik masing-masing satu oranguntuk mata pelajaran Matematika, IPA,Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggrisdan Pendidikan Kewarganegaraan;

tahun 2010( SPM )sehingga blummemuat.

Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSD dan MI berkualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah memiliki sertifikatpendidik.


Setiap Kabupaten/Kota semua kepalaSMP dan MTs berkualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah memilikisertifikat pendidik.


Setiap Kabupaten/Kota semuapengawas sekolah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik.


Pemerintah Kabupaten/Kota memilikirencana dan melaksanakan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikandalam mengembangkan kurikulum danproses pembelajaran yang efektif.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kunjungan pengawas ke satuanpendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukanselama 3 jam untuk melakukansupervisi dan pembinaan.


II. PelayananPendidikan Dasaroleh SatuanPendidikan

Setiap SD dan MI menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup matapelajaran Bahasa Indonesia,Matematika, IPA, IPS danPendidikan Kewarganegaraandengan perbandingan satu set untuksetiap peserta didik.


Setiap SMP dan MTS menyediakanbuku teks yang sudah disertifikasioleh Pemerintah mencakup semuamata pelajaran denganperbandingan satu set untuk setiapperserta didik.


Setiap SD dan MI menyediakan satuset peraga IPA dan bahan yangterdiri dari kerangka manusia, modeltubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPA untukeksperimen dasar dan poster IPA.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setiap SD dan MI memiliki 100 judulbuku pengayaan dan 10 bukureferensi, dan Setiap SMP dan MTsmemiliki 200 judul buku pengayaandan 20 buku referensi.


Setiap guru tetap bekerja 37.5 jamper minggu di satuan pendidikantermasuk 24 jam tatap muka didalam kelas, merencanakanpembelajaran, melaksanakanpembelajaran, menilai hasilpembelajaran, membimbing danmelatih peserta didik, danmelaksanakan tugas tambahan yangmelekat pada pelaksanaan kegiatanpokok sesuai dengan beban kerjaGuru.


Satuan pendidikanmenyelenggarakan prosespembelajaran di satuan pendidikanselama 34 minggu per tahun dengankegiatan tatap muka sebagai berikut:

Dokumen2 tersebutterbit sebelumpermendiknas no 15tahun 2010( SPM )sehingga blummemuat.

Kelas I : 18 jam per minggu 2016 100 2016 100%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kelas II : 18 jam per minggu 2016 100 2016 100%

Kelas III : 24 jam per minggu 2016 100 2016 100%

Kelas IV - VI : 27 jam per minggu 2016 100 2016 100%

Kelas VII - IX : 27 jam per minggu 2016 100 2016 100%

Satuan pendidikan menerapkankurikulum KTSP sesuai ketentuanyang berlaku.


Setiap guru menyusun silabus untuksetiap mata pelajaran atau kelasyang diampunya.


Setiap guru mengembangkanprogram penilaian untuk membantumeningkatkan kemampuan belajarpeserta didik.


Kepala sekolah melakukan supervisikelas dan memberikan umpan balikkepada guru dua kali dalam setiap

2016 42,02 2016 100% Dokumen2 tersebutterbit sebelumpermendiknas no 15tahun 2010( SPM )




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

semester. sehingga blummemuat.

Setiap guru menyampaikan laporanhasil evaluasi mata pelajaran sertahasil penilaian setiap peserta didikkepada Kepala Sekolah pada akhirsemester dalam bentuk laporan hasilprestasi belajar.


Kepala Sekolah atau Madrasahmenyampaikan hasil test tengahtahunan dan hasil ujian akhir kepadaorang tua peserta didik danmenyampaikan rekapitulasinyakepada Dinas PendidikanKabupaten/Kota atau Kandepagpada setiap akhir semester.




sesuai amanat perundang-undangan tentang spm pendidikan, … spm sem 2 2016.pdf · sesuai amanat...

Documents