Megapolitan | 5SELASA, 16 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

RUMAH milik cicit Pangeran Dipone-goro, Sukartinah, 69, ternyata telah dile-

lang pada 11 November 2010. Harga lelang yang dimenang-kan tidak jauh berbeda dengan yang tertera dalam nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp8,57 miliar. Rumah seluas 860 m2 itu dijual Rp8,59 miliar atau hanya selisih Rp20 juta dari NJOP.

“Harga limitnya ditetapkan tidak jauh dari harga NJOP. Ini jelas merugikan. Harga limit ha rusnya ditambah dengan har ga pasar dan dibagi dua. Saat ini saja harga pasarnya mencapai Rp20 miliar,” jelas pengacara Sukartinah, Mu-hamad Burhanudin, di Jakarta, kemarin.

Pihak Sukartinah pun men-curigai ada pihak tertentu yang mengincar aset rumah Sukar-tinah. Apalagi proses lelang juga dinilai berlangsung tidak wajar. Penawaran hanya tiga kali dan penaikan penawaran berada dalam rentang Rp500 ribu hingga Rp1 juta. “Ini jelas sudah diatur dan ada permain-an,” tandas pengacara dari tim Farhat Abbas tersebut.

Saat menanggapi hasil lelang itu, Sukartinah, kemarin, men-datangi PN Jakarta Pusat guna mengajukan gugatan atas hasil lelang itu.

Tinah, panggilan akrab Su-

kartinah, mendapat rumah itu dari ayahnya, Raden Sukardjo-no Rekso Soeprojo, yang meru-pakan anak Dipodilogo. Dipo-dilogo adalah anak kandung Pangeran Diponegoro.

Raden Sukardjono bekerja di NV Lelettergieterij Amsterdam yang kini berubah menja di Perusahaan Perdagangan In-do nesia (PPI). Perusahaan mem persilakan Sukardjono membeli rumah dengan cara mencicil selama lima tahun.

Pada 1987, PPI membuat sertifi kat secara sepihak atas kepemilikan rumah tersebut. Kemudian sekitar 5 tahun yang lalu PPI mulai menggugat ru-mah miliknya itu.

Sengketa PPI dengan buruh PPI menjadi motif di balik kasus ini dengan PPI menggu-nakan rumah tersebut sebagai satu-satunya alat pembayaran atas Rp3,5 miliar kewajibannya terhadap 59 karyawan PPI yang di-PHK.

“PPI yang mengadakan PHK, kok harus dibayar dengan ru-mah saya. Ini rumah milik saya. Tidak ada yang bisa mengubah itu,” tegas Sukartinah seusai mendaftarkan surat gugatan hasil lelang tersebut.

Burhanudin menambahkan bahwa dari segi kepemilikan, nenek yang telah menempati rumah itu selama 64 tahun itu mempunyai hak yang kuat. Sebab berdasarkan pokok-po-kok hukum perdata Prof Su-bekti, apabila selama 30 tahun kepemilikan bangunan sese-

orang tidak mendapat gang-guan atau gugatan, otomatis menjadi hak milik.

Perintah pengosonganKetua Pengadilan Nege-

ri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Syahrial Sidik mengatakan terdapat tiga putusan dalam perkara ini. Yakni di tingkat Pengadilan Negeri Sukartinah menang. Pihak PPI pun akhir-

nya mengajukan banding ke tingkat pengadilan tinggi (PT), yang dimenangi PPI.

Pertimbangannya, bukti kepemilikan Sukartinah tidak kuat. Berlanjut ke MA, akhir-nya diputuskan menguatkan putusan PT melalui putusan No 1406K/TDT/2008, pada 14 Januari 2009.

Atas dasar itulah, lelang di-lakukan. Lelang telah ditunda sebanyak empat kali karena pihak Sukartinah berkeberatan dilakukan pelelangan.

Sebelum lelang pun, di hari yang sama, pihak PN Jakpus sudah mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. PN Jakpus menyatakan bahwa

tidak bisa lagi terus-menerus mengundur lelang eksekusi sejak Desember 2009.

Saat ini, lanjut Syahrial, pihaknya tinggal menung-gu permintaan permohonan pengo songan bangunan dari pemenang lelang. (*/J-1)

suhud@mediaindonesia.com

Rumah Sukartinahhanya Laku Rp8,59 M

Pengacara mencurigai adanya pihak tertentu yang mengincar aset itu.

Raja Suhud

Parkir on Streetdi Gajah Mada bakal Dihapus

KARENA menjadi salah satu penyebab kemacetan, Wakil Gubernur DKI Prijanto meng-usulkan agar parkir di jalanan (on street) di kawasan Gajah Mada hingga Hayam Wuruk dihapuskan.

Sebagai gantinya, kenda-raan-kendaraan itu diharuskan masuk ke dalam gedung parkir yang banyak tersedia di se-panjang jalan itu. Sebab ada 10 gedung parkir (off street) milik swasta yang memiliki daya tampung 6.233 unit kendara-an roda empat dan 4.564 unit kendaraan roda dua. Adapun parkir on street di kedua ruas jalan baik wilayah Jakarta Ba-rat dan Jakarta Pusat itu hanya menampung 580 unit mobil.

Kesepuluh gedung tersebut yakni di Gajah Mada Plaza, Kompleks Duta Merlin, Menara BTN, Gedung PT Pelni, Plaza Hayam Wuruk, Glodok Plaza, Hotel Mercure, Hotel Jayakarta, Apartemen Medite rania, dan

Lindeteves Trade Center.“Dengan kapasitas parkir

kendaraan yang ada itu, selu-ruh kendaraan parkir tepi ja lan dapat dipindahkan ke dalam gedung parkir,” tandas Prijanto.

Ia meminta dukungan semua pihak untuk merealisasikan rencana itu. Pemilik kendaraan harus rela berjalan kaki dari gedung parkir ke tempat yang dituju. Pihak Polda Metro Jaya pun diminta untuk menindak

tegas kendaraan yang parkir di area tanda larangan sepanjang dua ruas jalan tersebut.

Dasar hukum yang digu-nakan untuk penghapusan areal parkir itu adalah UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). UU itu mengamanatkan peruntukan jalan adalah untuk jalan, bukan untuk parkir.

Anggota Komisi B DPRD DKI, S Andyka, mengaku sepa-kat dengan rencana tersebut. Kendati demikian, politikus Partai Gerindra itu pesimistis kebijakan tersebut dapat ber-jalan optimal. Hal itu meng-ingat banyak warga enggan un-tuk berjalan kaki melanjutkan perjalanan.

“Untuk merealisasikan kebi-jakan ini, Pemprov DKI harus melakukan sosialisasi secara optimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengikuti aturan yang ada,” ujar Andyka. (Ssr/J-2)

PARKIR LIAR: Kendaraan roda empat parkir di sepanjang Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI akan menertibkan kendaraan yang parkir di sepanjang jalan tersebut.

Selu ruh kendaraan parkir tepi ja lan dapat dipindahkan ke dalam gedung parkir.’’

PrijantoWakil Gubernur DKI Jakarta

PEMBATALAN PROSES LELANG: Sukartinah mendatangi PN Jakarta Pusat untuk mengajukan surat gugatan pembatalan proses lelang rumah yang ditempatinya di Jalan Blitar No 3 Menteng, Jakarta Pusat.

MI/AGUNG WIBOWO

MI/RAMDANI