kebijakan parkir on street di jakarta

KEBIJAKAN PARKIR ON-STREET DI JAKARTA

PAPARAN Ir. U. PRISTONO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

PENGENDALIAN & PENATAAN PERPARKIRAN DI JAKARTA

JANGKA PENDEK :

o LAW ENFORCEMENT (Operasi Penertiban Parkir)

o PENATAAN PARKIR KAWASAN

o PENYEDIAAN PARKIR OFF STREET (Gedung/ lahan Parkir di luar ruang milik jalan)

o PENYEDIAAN PARK & RIDE

o PELARANGAN PARKIR ON STREET (parkir di ruang milik jalan)

JANGKA MENENGAH:

o PENERAPAN TARIF TINGGI MELALUI TARIF ZONASI PARKIR

o KERJASAMA PENGELOLAAN PERPARKIRAN DENGAN PIHAK KETIGA

o PERALIHAN PARKIR ON STREET KE OFF STREET (dari ruang milik jalan ke luar ruang milik jalan)

Park & Ride Ragunan Parkir Kawasan Blok M Pelarangan parkir on street

Jl. Gajah Mada Hayam Wuruk

DINAS PERHUBUNGAN DKI

OPERASI PENERTIBAN PARKIR

Bekerjasama dengan Ditlantas PMJ, Kogartap I/Jakarta & Dinas Trantib Pemprov DKI Jakarta

Melakukan operasi penertiban pelanggaran parkir di jalan sejajar koridor Busway, yang rutin dilakukan bersamaan sterilisasi lajur Busway.

Melakukan operasi penertiban pelanggaran parkir di ruas jalan yang ada rambu larangan parkir.

Pemberlakuan tilang, clamping/penggembokan dan penderekan.

PENATAAN PARKIR KAWASAN

Penataan parkir suatu kawasan lingkungan yang tertata rapi dan nyaman yang didukung oleh sistem pengelolaan parkir yang modern.

Sudah diterapkan pada parkir kawasan seperti Blok M dan Mayestik, selanjutnya akan diterapkan secara bertahap di Pasar Baru dan kawasan lainnya di Jakarta dengan mempertimbangkan alternatif ketersediaan fasilitas gedung/lahan parkir di luar badan jalan (off street parking).

Memberikan informasi (rambu larangan, lokasi parkir & ketersedian SRP)

1

2 3

6

7

5

4

ANCOL

TJ. PRIOK

KP. RAMBUTAN

KP. MELAYU

RAGUNAN

BLOK M

PULOGADUNG

PULOGEBANG

HI

KOTA

LEBAK BULUS

KP. RAMBUTAN

RAGUNAN

KALIDERES

PENYEDIAAN LOKASI PARK & RIDE

PULOGEBANG

LOKASI POTENSIAL PARK & RIDE

3

1

2 3

4 5

6 7

8

9

PELARANGAN PARKIR ON STREET

Diterapkan secara bertahap pada ruas-ruas jalan di Jakarta dengan mempertimbangkan alternatif ketersediaan fasilitas gedung/lahan parkir di luar badan jalan (off street parking).

Memberikan informasi (rambu larangan, lokasi parkir & ketersedian SRP)

Sekaligus melakukan penataan fasilitas pedestrian (lebar, nyaman, bersih dan aman).

Before After

Sudah dilakukan : Jl. Gajah Mada Hayam Wuruk

( mulai 20 Juni 2011) Jl. HOS Cokroaminoto

(Menteng) Jl. Gunung Sahari Taman Suropati (Menteng)

Rencana : Jl. Jatinegara Barat Jl. Matraman Jl. Pramuka Jl. Otista Jl. Kelapa Gading

MENAIKKAN TARIF PARKIR

1. Pemberlakuan Pergub 120 Thn 2012 (18 Sept 2012) tentang Biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (off-street).

2. Rencana penerapan kawasan/zoning pengendalian parkir pada on-street terdiri dari 2 Golongan (Perda No. 5 Tahun 2012) mengisyaratkan adanya perbedaan tarif pada derajat kemacetan lalu lintas tinggi dan derajat kemacetan lalu lintas rendah :

Golongan A :

Frekuensi parkir relatif tinggi, kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran, derajat kemacetan lalu lintas tinggi.

Golongan B :

Frekuensi parkir relatif rendah, kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan atau perkantoran, derajat kemacetan lalu lintas rendah

DINAS PERHUBUNGAN DKI

PENERAPAN TARIF TINGGI MELALUI TARIF ZONASI PARKIR

Kawasan (Zoning) parkir

Kawasan (zona) Pengendalian Frekuensi Parkir Tinggi Kemacetan Tinggi

Bukan Kawasan Pengendalian Frekuensi Parkir Rendah sd Sedang Kemacetan Rendah sd Sedang

kendaraan golongan I; kendaraan golongan II; sepeda motor; dan sepeda

Jenis Kendaraan Jenis Kendaraan Bermotor

A

B

Pengolongan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungn Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

1

2 Waktu Jam Penggunaan

3

TARIF PARKIR Kendaraan

Diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Gubernur

Pasal 72 : Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

(1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada : a) ruang milik jalan pada jalan Kabupaten atau jalan Kota; atau b) luar ruang milik jalan.

(2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit :

a) memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur sama dengan atau lebih besar dari 0.7 (nol koma tujuh); dan

b) hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.

(3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

PP. 32 TAHUN 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak,

Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 73 : Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan: a) waktu parkir b) durasi parkir c) tarif parkir d) kuota parkir; dan/atau e) lokasi parkir.

PP. 32 TAHUN 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak,

Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 74 : Pelaksanaan pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Daerah

KERJASAMA PARKIR DENGAN PIHAK KETIGA

Telah dilakukan kerjasama parkir dengan pihak ketiga pada

lokasi parkir :

Parkir Lingkungan Blok M Pelataran Parkir Boulevard Barat Kelapa Gading Artha Gading Gading Batavia Pelabuhan Muara Angke Sunter Paradise dan Parkir Lingkungan Mayestik (sedang dalam proses)

PELARANGAN PARKIR ON STREET DI JL. GAJAH MADA HAYAM WURUK

Kapasitas ruas jalan meningkat

Latar Belakang

KONDISI

Tingginya intensitas on street parking di sepanjang ruas Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk. Pada segmen dan waktu tertentu, lebih dari 1 (satu) lajur jalan terpakai untuk on street parking.

PERMASALAHAN

Berkurangnya kapasitas jalan yang ada, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kemacetan di sepanjang ruas jalan tersebut.

Kapasitas jalan = 1.800 smp/jam/lajur

Foto-foto Kondisi On Street Parking

di Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk

DASAR HUKUM

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Pergub Prov. DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan Pergub No. 111 Tahun 2010 Tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah.

Penghapusan Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk sebagai Tempat Parkir Tepi Jalan di Wilayah Kota Adminstrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat

3. Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 877 Tahun 2011 tentang Penempatan Rambu Larangan pada Jalan Tertentu yang Bukan sebagai Tempat Parkir Umum

Pemberlakukan Larangan Parkir selama 24 jam pada Jl. Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk

4. 17+3 Langkah Penanganan Transportasi Jabodetabek

(Disampaikan oleh UKP4 kepada Wakil Presiden RI)

1. UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN

Pasal 43

(1) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik

Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggrakan di tempat tertentu

pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu

Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 133

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan

mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan Manajemen kebutuhan lalu lintas, ...

(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan cara :

(e) Pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir

maksimal;

DASAR HUKUM PENATAAN PARKIR ON STREET

DI Jl. HAJAH MADA DAN Jl. HAYAM WURUK

17 + 3 LANGKAH PENANGANAN TRANSPORTASI JABODETABEK (UKP4)

Penataan Ruang 2 L6: Penyiapan lahan park and ride untuk mendukung KRL

L7: Meningkatkan kualitas, merevitalisasi dan memperluas pedestrian way (trotoar kota)

Regulasi dan Governance

4 L18: Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek L19: Revisi Rencana Induk Transportasi Terpadu L20: Pendidikan masyarakat tentang kemacetan dan disiplin berlalulintas

Transportasi Publik

3

L8 : Sterilisasi jalur busway (Bus Rapid Transit) terutama di 4 jalur utama L9 : Penambahan 2 jalur busway pada akhir 2012 L10: Harga gas khusus transportasi L11: Restrukturisasi angkutan bis kecil yang tidak efisien L12: Mengoptimalkan KRL Jabodetabek dengan re-routing L13: Penertiban angkutan liar dan tempat perhentian angkutan liar L14: Mempercepat pembangunan MRT L15: Proyek double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai- Cikarang

L16: Mempercepat pembangunan Loopline KRL yang diintegrasikan dengan sistem angkutan massal

L17: Percepatan pembangunan KA Bandara

Sarana dan Prasarana Transportasi

1 L1: Memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) L2: Mengkaji kebijakan perparkiran on-street dan penegakan hukum L3: Perbaikan sarana-prasarana jalan L4: Jalan tol dalam kota tambahan L5: Menyusun kebijakan pembatasan kendaraan bermotor



No RENCANA AKSI

L2-A1 Mengkaji dan menerbitkan kebijakan pengelolaan parkir on

street

L2-A2 Melaksanakan penegakan hukum pemanfaatan jalur lambat

oleh sepeda motor

20 LANGKAH PENANGANAN TRANSPORTASI JABODETABEK (UKP4)

LANGKAH 2 : MENGKAJI KEBIJAKAN PERPARKIRAN ON-STREET DAN PENEGAKAN HUKUM



Data Kapasitas dan Volume Parkir di Ruas

Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk

I. Parkir On Street

No LOKASI PARKIR

VOLUME PARKIR (KEND)

MOBIL MOTOR

1.

2.

3.

4.

Jl. Hayam Wuruk Jak-Pus

Jl. Hayam Wuruk Jak-Bar

Jl. Gajah Mada Jak-Pus

Jl. Gajah Mada Jak-Bar

277

383

525

576

Jumlah 660 1.101

Sesuai Hasil Survei

Lapangan

Data Kapasitas dan Volume Parkir di Ruas

Jl. Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk

II. Parkir Off Street (yang memiliki SIPP)

No LOKASI PARKIR (PENGELOLA) KAPASITAS (SRP) OKUPANSI (%) DAYA TAMPUNG (SRP)

MOBIL MOTOR MOBIL MOTOR MOBIL MOTOR

1.

2.

3.

Jl. Gajah Mada - Jakarta Pusat

a. Komplek Duta Merlin (PT. SPI)

b. Gedung PT. Pelni (PT. MIS)

c. Gajah Mada Plaza

(PT. Anugrah Bina Karya)

Jl. Gajah Mada - Jakarta Barat

a. Grand Paragon (PT. SPI)

Jl. Hayam Wuruk - Jakarta Barat

a. Lindeteves Trade Center (PT. SPI)

b. Hayam Wuruk Plaza

677

137

800

1.000

1.712

800

1.000

150

500

300

1.022

350

50

85

50

75

75

95

N A

N A

N A

N A

N A

N A

335

20

400

250

300

50

N A

N A

N A

N A

N A

N A

Sub Jumlah 2.711 2.190 1.355 N A

Keterangan :

N A : Not Available (data tidak tersedia) Kapasitas parkir untuk menampung

volume pindahan dari parkir on street

Gajah Mada Plaza

Duta Merlin

PT. PELNI

Jl. HAYAM WURUK

Kapasitas (SRP) : 75 mobil

Jl. GAJAH MADA


PETA SITUASI LOKASI PARKIR DAN KAPASITAS ON STREET

PARKING DI JL. GAJAH MADA DAN JL. HAYAM WURUK

(WILAYAH JAKARTA PUSAT)

LOKASI ON STREET PARKING

LOKASI OFF STREET PARKING

HAYAM WURUK PLAZA

Jl. HAYAM WURUK


Jl. GAJAH MADA




(WILAYAH JAKARTA BARAT) SEGMEN 1



LINDETEVES TRADE CENTER

Jl. HAYAM WURUK


Jl. GAJAH MADA


GRAND PARAGON



(WILAYAH JAKARTA BARAT) SEGMEN 2



Konsep Sistem Informasi Parkir dan Perambuan


P

INFORMASI LOKASI PARKIR

Diletakkan di mulut ruas jalan (mis : Jl. Gajah Mada, 50 m setelah

Simp. Harmoni), yang berfungsi

memberikan informasi lokasi-lokasi

parkir yang ada di sepanjang Jl.

Gajah Mada bagi pengguna jalan.

INFORMASI KETERSEDIAAN SRP :

Diletakkan di depan Lokasi Parkir (mis. : Komp. Duta Merlin) yang

berfungsi memberikan informasi

ketersediaan SRP secara real time

pada setiap kantong-kantong parkir

yang ada.

PERAMBUAN

Penempatan Rambu Larangan Parkir (jarak 100 m) di sepanjang Jl.

Gajah Mada dan Jl. Hayam Wuruk

sebagai payung hukum untuk

melakukan penindakan.

JL. GAJAH MADA DAN JL. HAYAM WURUK

(WILAYAH JAKARTA PUSAT)

Lokasi : Gajah Mada Plaza

Kondisi Real-Time Parking Information System (terpasang)


Lokasi : Hayam Wuruk Plaza

Kondisi Real-Time Parking Information System (terpasang)


Display automotic informasi jumlah slot parkir yang kosong bagi pengguna

kendaraan yang ingin parkir di gedung Lindeteves Trade Centre, Glodok.

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka me-

management Juru-juru Parkir yang ada, antara lain:

Bekerjasama dengan pihak pengelola off street parking

yang akan dijadikan pengalihan on street parking.

Mengalokasikan sebagian juru parkir yang ada ke lokasi

off street parking usulan yang bukan milik pihak swasta

(contoh : lahan kosong, gedung kosong dan gedung off

street parking yang akan dibangun)

Juru parkir yang ada di on street parking, dilakukan

mutasi ke lokasi parkir lainnya di lokasi yang dikelola

oleh UP Perparkiran

Manajemen Petugas Parkir (Juru Parkir)


KONSEP DESAIN FASILITAS PEDESTRIAN

BEFORE AFTER

BEFORE AFTER

KONSEP DESAIN FASILITAS PEDESTRIAN

TERIMA KASIH

1. Fasilitas parkir dikelompokkan atas:

a. Fasilitas parkir di ruang milik jalan;

b. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

2. Parkir di ruang milik jalan hanya dapat

diselenggarakan di tempat tertentu di jalan

kabupaten, jalan desa atau jalan kota.

3. Parkir di luar ruang milik jalan hanya dapat

diselenggarakan sesuai izin yang diberikan.

Pasal 43

1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di

luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

a. usaha khusus perparkiran; atau

b. penunjang usaha pokok.

3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di

tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang

harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir,

perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan

Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk

umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan:

a. rencana umum tata ruang;

b. analisis dampak lalu lintas; dan

c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

kebijakan parkir on street di jakarta

Documents