sekjen bpk ri hendar ristriawan reformasi birokrasi dalam

reformasi birokrasi

INGIN mengajak rapat para kepala perwakilan seca-ra rutin, tidak perlu lagi mengundang mereka setiap minggu atau bulannya. Cukup gunakan teknologi tele-

conference atau videoconference. Secara umum, teknologi mendorong produktivitas kerja secara efektif dan efisien.

Pengggunaan teknologi elektronik atau Teknologi in-formasi (TI) membuat banyak manfaat ketimbang mu-daratnya. Pun hal yang sama jika reformasi birokrasi di-kemas dan didukung dengan TI. Birokrasi akan terlihat modern dan berdaya guna dengan tetap mencitrakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, kredible, dan akuntable serta untuk menjauhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotism (KKN).

Dengan pijakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 sebagai legitimasi hukum BPK serta peraturan perun-dang-undangan yang terkait dengan keuangan Negara, ditambah dengan salah satu percontohan reformasi bi-rokrasi, BPK berusaha mengubah paradigma, struktur, kewenangan, tugas, dan fungsinya secara terukur dengan perkembangan teknologi.

Merunut hal itu, reformasi birokrasi mencakup kelem-bagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis atau aktifitas utamanya, serta sarana dan prasarana. BPK, kini berupaya mengemas empat aspek itu ke dalam teknologi informasi melalui e-BPK dan e-Audit dengan Pusat Data/database sebagai sumber utamanya.

Sebagai lembaga negara dengan ukuran organisasi yang besar yang terdiri dari kantor pusat dan perwakilan di 33 provinsi, akan ada persoalan jarak dan waktu, kalau ini kemudian tidak diantisipasi atau diefisiensikan den-gan memanfaatkan teknologi informasi, maka unsur jarak dan waktu ini akan bisa mengganggu proses kinerja BPK.

Penggunaan teknologi elektronik, yang terkait den-gan tugas pokok BPK untuk kegiatan audit maupun yang terkait dengan internal BPK memang ditujukan untuk ke-pentingan institusi.

Dengan begitu, pimpinan BPK, baik itu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan di perwakilan, di unit kerja yang lain, tanpa ada halangan jarak dan waktu. Di mana saja, kapan saja membutuhkan online dan realtime, dapat dilakukan, Misal, langsung dari kantor pusat melalui suatu tempat yang disebut dengan data room, yang realisasi pembangunannya akan dimulai pada tahun 2011.

Menurut Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi, Sek-

jen BPK-RI Hendar Ristriawan, jajaran pelaksana di BPK sudah mulai menyusun blue print atau rancang bangun dari e-BPK dan e-Audit.

“Jadi, tahun 2011 itu kita akan membangun blue print-nya, bagaimana rancang bangun tentang e-BPK dan e-Audit, kemudian kita sudah mulai subsistem-sistem dari e-BPK dan e-Audit ini yang akan diintegrasikan secara ke-seluruhan” Hendar menginformasikan.

Menurutnya, realisasi desain besar e-BPK dan e-Audit ini karena memang tuntunan dengan perubahan organis-asi BPK seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2006.

Sebagai pondasi adalah mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPK. Tupoksi BPK sendiri terdiri dari tupoksi dibidang pemeriksaan, di bidang pemantauan ke-rugian negara, dan tindak lanjut rekomendasi hasil peme-riksaan.

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan

e-BPK, e-Audit, dan Pusat Data:Reformasi Birokrasi Dalam Kemasan TI

n Hendar Ristriawan

28 Warta BPKJANUARI 2011

28 - 30 reformasi birokrasi.indd28 28 06/01/2011 17:00:17

“Dari situ, kita kemudian harus membangun yang namanya integ-rated application; ada SDM, ada ke-uangan, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita bangun e-Audit-nya. Jadi, misalkan pemeriksaan, pemerik-saan itu kita akan bangun satu temp-late untuk setiap jenis pemeriksaan. Template ini terdiri dari template untuk program pemeriksaan, templa-te untuk laporan hasil pemeriksaan, template untuk entitas profile dan sebagainya. Jadi, nanti setiap kali tim akan menyusun program pemerik-saan template-nya sudah ada disitu secara elektronik, “terang Hendar.

Pada waktu pemeriksaan, akan dibangun juga kertas kerja pemerik-saan secara elektronik (e-KKP). Un-tuk pelaporan juga akan dibangun template pelaporan, termasuk ren-cana Ketua BPK RI untuk mengem-bangkan suatu sistem yurisprudensi hukum di bidang pemeriksaan.

“Akan kita coba menyusun data-base secara elektronik. Misalkan, ka-lau temuannya ini, rekomendasinya ini, kriterianya ini. Jadi, bisa seragam semua. Itu contoh di bidang pemerik-saan,” terangnya lagi.

Pada bidang pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, database-nya pun akan dibangun. Misalkan, re-komendasi BPK itu ada berapa, yang sudah ditindaklanjuti berapa, yang masih dalam proses berapa, yang be-lum ditindaklanjuti berapa, dan be-rapa nilai yang belum ditindaklanjuti itu. Termasuk juga pemantauan keru-gian negara, akan dibangun databa-se-nya : berapa kerugian negaranya, kapan terjadinya, instansi mana, yang sudah dibayar berapa, berapa sisanya. Itu akan kelihatan diseluruh BPK.

Sebagai suatu tugas dan kewajiban BPK, penyampaian hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana juga akan dibangun database-nya. Seperti : berapa yang disampaikan ke Kejak-saan dan nilainya berapa; berapa ke Kepolisian dan nilainya berapa, ser-ta berapa ke KPK dan nilainya bera-pa. Termasuk di dalamnya data yang masih dalam penyidikan, penuntutan

dan putusan pengadilan.Terkait dengan integrated appli-

cation tadi, SDM, misalnya akan di-bangun juga database tentang SDM BPK, baik, unsur pemeriksa, maupun penunjang atau pendukung. Itu ter-kait dengan data-data kepegawaian-nya. Hal ini juga berhubungan dengan proses promosi, mutasi, dan pengem-bangan kinerja pegawai, sehingga konsep the right man on the right pla-ce bisa diterapkan dengan lebih baik.

“Jadi, misalkan, kapan dia masuk, pangkatnya apa, pernah ditempatkan dimana, pendidikannya apa, sudah ikut fit and proper test apa belum, dan lain sebagainya,” papar Hendar.

Lebih lanjut dikatakan, pemban-gunan system berbasis teknologi elektronik itu tidak mulai dari nol. Untuk e-SDM, sebelumnya BPK sudah mempunyai yang namanya Sistem In-formasi Sumber Daya Manusia. Hanya memang, diakuinya, datanya masih perlu dilengkapi. Intinya, yang bisa menampilkan secara utuh profil dari karyawan-karyawan BPK. Selain itu, BPK juga sudah mempunyai system informasi tentang kerugian negara dan daerah. Yang masih perlu diopti-malkan agar data tersebut kemudian bisa bersinergi dalam suatu tampilan yang mudah dipahami semua pihak. Karena saat ini, aksesnya itu masih melalui intranet BPK.

Termasuk juga database aset BPK. Database secara elektronik tentang asset BPK sebelumnya sudah ada. Te-tapi yang dikehendaki bukan hanya BPK punya gedung dimana, nilainya berapa, tetapi ada informasi diban-gun kapan, sertifikatnya sudah ada atau belum, luas tanahnya, luas ban-gunannya. Informasinya lebih leng-kap, pun hal yang sama dengan BPK Perwakilan di setiap Provinsi.

Di sisi lain, terkait dengan e-Audit peranan lebih dititikberatkan pada tugas pemeriksaan keuangan ter-hadap auditee, atau lembaga-lemba-ga yang mengelola uang negara yang menjadi obyek pemeriksaan BPK.

Secara garis besar, e-Audit ini menggambarkan sebuah mekanis-

me pemeriksaan secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga auditee. Data yang diperlu-kan tersedia secara elektronik, dan BPK bisa membukanya. Konsepnya link and matching.

Pemeriksaan data supaya lebih valid, data keuangan suatu instansi, akan di-cross check dengan data dari instansi lain yang mempunyai hu-bungan terkait dengan penggunaan uang negara. Sehingga akan ditemu-kan apakah data tersebut sama atau selaras.

“Dari PLN, ini matching-nya, kita bisa dapat data berapa sih kebutuhan bahan bakar untuk industri PLN. Kita sudah dapat dananya. Nah, untuk nge-cross ini, kita perlu data dari Pertami-na. Benar nggak menurut Pertamina, dia jugal ke PLN itu adalah sebesar itu. Ini proses matching. Linking-nya memang sudah ada beberapa data. Tetapi, datanya kan sebetulnya ba-nyak yang perlu kita harus mantap-kan. Nah, yang dengan PLN ini belum optimallah, katakana begitu. Jadi, dia baru transaksi harian, misalnya gitu. Tetapi data assetnya, dan lain-lain, belum,“Hendar mencontohkan.

Ketua BPK Hadi Poernomo meng-hendaki pada tahun 2010 ini, sudah 50 % lembaga-lembaga negara itu sudah dalam tahap linking. Artinya, sistem TI BPK sudah connect dengan sistem TI-nya auditee. Sementara tahun 2011, memulai proses mat-ching-nya. Termasuk juga mulai me-nyusun Juklis, Juklak, model laporan, standard operating procedure (SOP). Serta mendesain jenis data dan infor-masi apa yang dibutuhkan BPK dari auditee untuk bisa dielektronikan. Untuk tahun 2012, target BPK sendiri sudah mulai menginjak proses audit terhadap auditee, artinya, e-Audit su-dah bisa berjalan.

“Jadi, proses di tahun 2011 diha-rapkan, kalau istilahnya ini saluran air, tahun 2011 itu air yang kita alir-kan, data apa yang bisa kita ambil un-tuk kepentingan pemeriksaan. Kalau tahun 2010 baru linking-nya. Kemu-dian tahun 2011 itu proses matching-

29Warta BPK JANUARI 2011


reformasi birokrasi

nya. Matching-nya itu adalah kebutu-han data oleh BPK untuk kepentingan audit bisa dipenuhi oleh auditee-nya. Itu yang Ketua kehendaki di 2011 itu sudah terjadi. Sekarang sudah linking dan beberapa data juga sudah bisa kita download, “papar Hendar.

Antisipasi kendala e-AuditTerkait dengan kendala yang di-

hadapi untuk menerapkan e-Audit, karena ini masih proses menuju, me-nurut Hendar, pertama, masih ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi, baik di internal maupun ek-sternal. Terutama eksternal. Untuk melakukan e-Audit ini perlu proses linking dengan auditee.

Walau BPK punya wewenang seperti yang diamanatkan Undang-Undang namun tetap perlu ada ko-munikasi yang baik dengan auditee. Oleh karena itu, BPK membuat MoU dengan auditee.

Sayangnya, masyarakat mener-jemahkan seolah BPK akan mengaudit saja perlu kesepakatan. Padahal BPK punya kewenangan sesuai perun-dang-undangan. Apa yang menjadi tujuan dijalinnya kesepakatan den-gan auditee adalah untuk menyusun protokolnya. Protokol atau prosedur perolehan data/informasi elektronik secara online yaitu bagaimana BPK,

tanpa menghadirkan pemeriksanya, ditempat auditee, tanpa kemudian terikat oleh waktu, bisa mengambil data.

“Nah, inikan yang perlu proto-kol pengamanan, bagaimana auditee meyakini bahwa oh, ini yang mengak-ses dari BPK, meskipun auditornya tidak ada. Ini yang perlu kita atur protokolnya. Kan, bagaimanapun juga, data yang kita ambil ini adalah data yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sifatnya memang oleh BPK sen-diri sesuai Undang-Undang melarang untuk dibuka/diberikan ke orang lain yang tidak berkepentingan. Itu-lah yang kita atur. Jadi, MoU itu untuk mengatur protokol bukan mengatur BPK, mengaudit itu memang we-wenang BPK, “tegas Hendar.

Mengenai kemungkinan peno-lakan dari lembaga atau instansi yang berhubungan dengan uang ne-gara, menurut Hendar, jauh dari ke-mungkinan itu. BPK sendiri punya ke-wenangan untuk meminta data dari entitas yang terkait dengan keuangan negara dan mereka wajib meme-nuhinya. Bahkan, akunya, beberapa instansi yang sudah dijelaskan mak-sudnya menyambut dengan antusias. Mereka malah ingin segera dimasu-kan dalam program e-Audit ini.

Hal ini dikarenakan waktu mereka tidak ter-ganggu lebih lama diban-dingkan jika auditor BPK mendatangin mereka. Jadi, auditee tidak perlu lagi menggunakan waktu ker-janya untuk mencari do-kumen, mempelajari, dan sebagainya. Tinggal klik ambil dari kantor BPK sen-diri.

Persoalannya mungkin, ada beberapa entitas yang TI-nya belum diarahkan untuk mendukung e-Audit. Tapi ini bukan masalah be-sar. Setiap instansi atau au-ditee biasanya mempunyai anggaran TI. Pihak BPK meminta mengoptimalkan

anggaran tersebut guna mengsukses-kan e-Audit ini sehingga TI auditee bisa diarahkan untuk mendukung-nya.

Untuk internal BPK sendiri, tena-ga-tenaga pemeriksa akan dididik un-tuk menguasai system yang dipakai dalam e-Audit. Bukan e-Audit saja, e-BPK perlu pemahaman dan pelatihan bagi karyawan. Intinya, bagaimana teknologi ini bisa digunakan.

Penggunaan TI juga sebenarnya rawan terhadap gangguan-ganggu-an, seperti hacker dan lain-lain. Oleh karena itu, BPK menggunakan sistem pengaman berlapis. Seperti : untuk perangkat komputernya itu sendiri tidak semua komputer di BPK dapat digunakan untuk mengakses data auditee. Komputer harus didaftar dulu. Sehingga komputer lain tak bisa mengaksesnya. Pengguna komputer tersebut juga didaftar. Iya diberi pas-sword khusus.

Apapun nanti prosesnya, pen-gembangan dan perbaikan terhadap program e-BPK maupun e-Audit akan terus dilakukan. Sebab, pada dasar-nya, tak ada satupun yang sempurna. Apa yang ada hanya meminimalisir segala macam hambatan maupun ke-kurangan ketitik terendah. AAK/DI.

reformasi birokrasi

30 Warta BPKJANUARI 2011


AGENDA

Selain itu Raker BPK kali ini juga merupakan Raker pertama untuk periode Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Tidak ketinggalan Raker kali ini juga

menjadi ajang untuk melakukan evaluasi implementasi Renstra BPK 2006-2010 lalu. Kegiatan Raker kali ini diha-diri para anggota BPK, eselon i, ii, iii dan iV di lingkungan BPK. Selain itu sejumlah kepala perwakilan BPK juga meng-hadiri kegiatan ini.

Sedangkan tema yang diusung dalam Raker kali ini adalah peningkatan mutu dan cakupan pemeriksaan untuk medorong pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Hal ini dilakukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan melalui siner-gi antar lembaga negara.

Dalam pidato pembukaanya Ketua BPK, Hadi Poernomo mengingatkan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang diberi tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungja-wab keuangan negara. Karena itu BPK dituntut untuk me-lakukan pembenahan. Hanya saja menurut Hadi Poernomo upaya untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan transparan tentu tidak bisa dilakukan sendiri

oleh BPK. Karena itu perlu adanya sinergi antara BPK dan lembaga negara yang mengelola keuangan negara.

Selama ini dalam pandangan Hadi Poernomo, kepercay-aan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan BPK semakin tinggi. Kondisi itu pula yang menguatkan dirinya untuk melakukan transformasi pemeriksaan dari “beban dan ke-harusan” menjadi sebuah “kebutuhan”. ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transpa-ran dan akuntabel.

Untuk itu lanjut Hadi Poernomo berbagai upaya dilaku-kan untuk meningkatkan kapasistas kelembagaan. Salah satunya dengan menerapkan pemeriksaan secara elektro-nis. langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk meman-faatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangakn untuk mempermudah pemerolehan data BPK memprakarsai pembentukan sinergi antar lembaga nega-ra. Upaya ini dilakukan untuk membentuk pusat data BPK dengan auditee. nantinya dengan pusat data tersebut BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan pengelolaan dan tangungjawab keuangan negara. “Konsep ini saya sebut “BPK Sinergi”, tambah hadi

Raker Pelaksana BPK:

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan

Rapat Kerja pelaksana Badan pemeriksa

Keuangan (BpK) tahun 2010 digelar di ruang

auditorium, Kantor pusat Badan pemeriksa

Keuangan (BpK) pada 20 Desember lalu.

agenda utamanya yakni menetapkan Rencana

Kerja BpK untuk satu tahun kedepan.

anggota i BPK RIMoermahadi Soerja Djanegara

anggota ii BPK RITaufiequrachman Ruki

anggota iii BPK RIHasan Bisri

anggota iV BPK RIAli Masykur Musa

anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari

anggota Vi BPK RIRizal Djalil

31Warta BPK JanUaRi 2011

31 - 32 agenda rev.indd 31 06/01/2011 0:57:04

AGENDA

Purnomo. Sebagai langkah awal, lanjut Hadi,

BPK telah melakukan kesepakatan bersama dengan masing-masing lem-baga-lembaga negara, termasuk ke-menterian dibawah presiden. Melalui kesepakatan bersama ini, akan terben-tuk pusat data BPK dengan mengga-bungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-auditee). Selain itu juga akan mem-permudah pelaksanaan pemeriksaan BPK. lebih penting lagi kesepakatan bersama ini juga mendorong transpa-ransi dan akuntabilitas data auditee.

Sedangkan untuk mengimplemen-tasikan BPK sinergi itu, langkah awal dengan mengidentifikasikan sumber informasi apa saja yang diperlukan BPK yang berasal dari berbagai lem-baga negara dan Kementerian. infor-masi tersebut dapat berupa data ke-uangan maupun data non keuangan. Selanjutnya data tersebut diproses pemeriksaan secara elektronik. Hasil pengolahan tersebut dipadukan den-gan data dan informasi yang diperoleh dari entitas yang diperiksa.

Selain itu e-audit juga merupakan impelementasi dari reformasi birok-rasi di BPK. Reformasi birokrasi ter-sebut dilaksanakan BPK dengan cara menyempurnakan dan menertibkan birokrasi institusional agar mampu berkomunikasi dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Pada rapat kerja kali ini juga diba-has kegiatan strategis dibidang peme-riksaan dan non pemeriksaan. Dibi-dang pemeriksaan laporan keuangan dibahas peningkatan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan atas leporan ke-uangan melalui penerapan risk based audit (RBa). Melalui penerapan RBa diharapkan pemeriksaanBPK dapat lebih memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut berisi in-formasi yang tidak menyesatkan dan dapat dipercaya. Dengn begitu laporan BPK dapat dijadikan sebagai dasar un-tuk mengambil keputusan.

Terkait dengan adanya peningka-tan perolehan opini terhadap laporan keuangan dipemerintah pusat, daerah

dan BUMD, Hadi Poernomo mengha-rapkan hendaknya dilakukan berda-sarkan prosedur pemeriksaan yang memadai. Selain itu Hadi juga mengin-gatkan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksan BK ha-rus mewaspadai kemungkinan adanya penyimpangan dan kecurangan.

Menyinggung mengenai opni WTP yang diberikan BPK lanjut Hadi bukan berarti tidak ada penyelewengan. Se-bab tujuan dari pemeriksaan bukan untuk menemukan terjadinya korup-si. Tapi untuk memberikan opini apa-kah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akutansi. Dengan demikian jika BPK memberikan opni WTP bukan berarti menjamin di entitias tersebut tidak terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan dan korupsi.

Sekalipun begitu Hadi Poernomo mengharapkan saat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan sua-tu entitas, pemeriksa BPK harus yakin bahwa semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan sudah diuji dari aspek teknis, akutansi, aspek legal dan substansinya.

Seiring dengan peningkatan kua-litas penyajian laporan keuangan me-lalui pemberian opini WTP oleh BPK tersebut, menurut Hadi kebutuhan akan peningkatan pemeriksaan kiner-ja menjadi penting. Karena itu ketua BPK juga mengharapkan Raker kali ini mampu merumuskan rencana pe-meriksaan kinerja dengan jumlah dan

kualitas yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnnya.

Dalam kesempatan Raker kali ini Hadi Poernomo juga mengingatkan untuk membangun BPK menjadi le-bih baik lagi. Melalui rencana strate-gis BPK tahun 2011-2015 BPK perlu memfokuskan pada pemenuhan hara-pan dan kebutuhan pemilik kepentin-gan. Selain itu BPK juga perlu mening-katkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia. Fokus ini harus didukung dengan pe-ningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran, pemenuhan sarana dan pra-sarana serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan untuk menjaga reputasi BPK, lanjut Hadi perlu dilakukan tinda-kan tegas untuk meningkatkan integ-ritas dan disiplin pegawai BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk itu Ketua BPK meminta pejabat BPK agar menjaga integritas BPK. “in-tegritas merupakan pilar utama bagi terwujudnya profesionalisme . Untuk itu kedepan tidak ada lagi kasus-kasus yagn dapat meruntuhkan profesional-isme dan kepercayaan masyarakat ter-hadap BPK,”tambah Hadi Poernomo.

alhasil melalui Raker ini tersu-sunnya Rencana strategis BPK tahun 2011-2015. intinya arah pengem-bangan BPK lima tahun kedepan difo-kuskan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan ke-uangan negara yang transparan dan akuntabel. (bw)

n Ketua BPK Ri Hadi Poernomo memberikan pengarahan kepada peserta Raker

32 Warta BPKJanUaRi 2011

31 - 32 agenda rev.indd 32 06/01/2011 0:57:06

antar lembaga

n Presiden SBY dan Wapres Boediono berbincang dengan para menteri dan gubernur, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011 kepada menteri dan gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.

“TingkaTkan pengawasan internal, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menyerahkan Daftar isian Pelaksana anggaran (DiPa) tahun 2011 di istana neg-

ara Selasa (28/12).Penegasan Presiden ini penting, mengingat masih banyak

pejabat pemerintahan yang kurang peduli dengan temuan dan rekomendasi BPk. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri Dalam negeri gamawan Fauzi menyebutkan yang berwenang menindak pemerintah daerah yang melakukan penyimpan-gan dana bantuan sosial adalah BPk karena BPk lah yang menemukan penyimpangan tersebut. anggota BPk Rizal Djalil pun mengoreksi pernyataan mantan gubernaur Suma-tra Barat tersebut. Menurut Rizal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPk merupakan tanggung jawab pejabat.

Presiden mengaku sampai saat ini ia masih mendengar praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga negara. “Saya minta atensi, masih saya dengar ada mark up dalam pengadaan ba-rang dan jasa. Perpres, keppres sudah disederhanakan, ma-kin cepat, tapi kalau budaya mark up di negeri ini masih ada maka negara yang akan rugi,” tuturnya. Presiden mengaku

telah mulai memetakan wilayah pengadaan barang dan jasa yang rawan potensi penggelembungan dan melakukan pen-gawasan langsung terhadap proses pengadaan tersebut.

Para menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari program-program pembangunan. Mereka juga diminta segera menyusun rencana penarikan dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

“Segera sampaikan rencana penarikan dana itu kepada Menteri keuangan agar dapat disediakan dana sesuai ren-cana masing-masing kementerian atau lembaga,” ujar Pres-iden. SBY juga meminta para pelaksana keuangan agar meng-hayati konsep time value of money. “Pastikan tidak ada yang terlalu lama mengendap dan tidak dipergunakan karena akan memperbesar biaya penyediaan yang harus dikeluar-kan,” Presiden menegaskan.

Menurut Presiden, pola pikir juga harus diubah, yaitu dari pelaksanaan anggaran input base menjadi output base. “Hen-tikan pengelolaan anggaran as usual, yang seperti biasanya. Manfaatkan anggaran secara lebih inovatif, kreatif, dan penuh inisiatif, sehingga mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran sehemat mungkin,” SBY mengingat-kan.

DiPa Diserahkan Lebih awal

SBY: Tindaklanjuti Temuan BPKWarta BPK: Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar setiap temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti dan aparat pengawasan internal pemerintah dapat mengembangkan manajemen risiko di setiap unit kementerian atau lembaga.


33 - 36 antar lembaga.indd 33 06/01/2011 0:58:02

Dalam proses pengadaan barang dan jasa diharapkan melakukan pele-langan lebih awal, yaitu pada akhir tahun anggaran berjalan. “Proses ini hendaknya dilaksanakan sesuai den-gan ketentuan, tanpa ragu-ragu, namun tetap penuh kehati-hatian,” Presiden menambahkan.

Di samping itu, SBY mengimbau untuk segera memperbaiki berbagai kendala administratif, prosedural, dan birokrasi agar tidak lagi menjadi peng-hambat dalam pelaksanaan anggaran 2011. kedepankan pengelolaan keuan-gan negara yang profesional, transparan dan akuntabel, serta mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. “Segera tunjuk

penjabat perbendaharaan sebagai pen-anggung jawab kegiatan dan pengelo-laan keuangan negara yang kompeten dan berkualitas,” tegas Presiden.

Jangan DijebakPresiden meminta komisi Pember-

antasan korupsi (kPk) dan kejaksaan agung untuk membimbing dan mence-gah para pengelola keuangan agar ti-dak takut-takut mengelola anggaran sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Pastikan mereka itu diberi tuntu-nan, bimbingan, supaya tidak ragu-ragu. Tidak boleh berhenti pembangunan karena takut,” ujar SBY. “Bimbinglah,

jangan dijebak sampai salah. Dibimb-ing, dicegah untuk menyimpang, untuk korupsi,”

Di samping itu, prinsip perpajakan yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi juga harus diperhatikan. “Yang ti-dak menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor impor,” Presiden menekankan.

Tema Rencana kerja Pemerin-tah adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata kelola dan Sinergi Pusat Daerah. Sesuai tema tersebut, pemerintah menetapkan 11 Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011.

1. Reformasi birokrasi; 2. peningkatan kualitas pendidikan; 3. peningkatan pelaksanaan upaya ke sehatan dan persentase ketersedi aan obat;4. penanggulangan kemiskinan; 5. peningkatan ketahanan pangan; 6. peningkatan infrastruktur dan peningkatan keselamatan, 7. keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai; 8. pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha;9. peningkatanrasioelektrifikasidan pemanfaatan energi panas bumi;10. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya ke lestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; 11. pengembangan kebijakan, koordi nasi dan fasilitas daerah ter tinggal di kawasan perbatasan; serta peningka tan perhatian dan ke sertaan pemerintah dalam program-program senibudaya. adapun fokus pemerintah pada masa pemerintahan kedua Presiden SBY adalah mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memper-luas lapangan kerja (pro job), mengu-rangi kemiskinan (pro poor) dan men-dukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik (pro environtment).

n Presiden SBY saat menyerahkan DIPA 2011 untuk Kementerian Pekerjaan Umum, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.

n Presiden SBY menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2011 kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Istana Negara, Selasa (28/12) pagi.


antar lembaga antar lembaga


antar lembaga

WARTA BPK: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Sundari menilai selama ini banyak hasil audit BPK tidak direspon

dan ditindaklanjuti secara produktif oleh DPR. Pa-dahal kunci utama tindak lanjut temuan BPK ada di tangan DPR. Dewan, katanya, harus mengguna-kan temuan BPK sebagai bahan pengawasan yang efektif.

“BPK quote and quote adalah kepanjangan tangan DPR dalam pengawasan untuk akuntabili-tas keuangan Negara. Aku kok merasa kasihan den-gan BPK, karena kerja kerasnya kurang mendapat respon memadai. Jadi problemnya ada pada DPR,” ungkap Eva Sundari, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, saat berbincang dengan Warta BPK tentang evaluasi kemitraan BPK dan DPR.

BAKN adalah alat kelengkapan DPR yang tugas uta-manya adalah menganalisis dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - DPR, papar Eva yang juga anggota Komisi XI dari F-PDI, seperti tersandera. Karena faktanya, BAKN dibata-si oleh Undang Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. BAKN tidak bisa lang-

sung menindaklanjuti temuan BPK itu, tapi ha-rus diserahkan ke komisi-komisi. “Kalau komisi tidak memprioritaskan ( temuan BPK), tidak ada tindak lanjut. Jadi ada hambatan di situ,” ujarnya.

Meskipun BAKN, sudah siap dengan tena-ga ahli, karena adanya batasan pada Pasal 113 pasal 1c UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) . Dia menye-butkan BAKN bertugas menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi.

Menurut dia, BAKN bisa lebih produktif jika tidak ada batasan tersebut. BAKN bisa sejak awal menindaklanjuti temuan analisis BPK. “Dengan adanya batasan itu BAKN seper-ti tersandera. Karena jarang ada respon dari komisi karena tidak menjadi prioritas,” papar Eva.

Karena itu, lanjutnya, BAKN mencoba mencari terobosan bagaimana agar hasil ker-ja BPK bisa cepat ditindaklanjuti. Baru-baru ini BAKN rapat dengan para pimpinan komisi dengan harapan temuan BPK ini dapat seca-

ra efektif ditindaklanjuti oleh DPR. Dan salah satu konsensusnya adalah, hasil analisis BPK yang be-rada pada komisi-komisi, akan dibatasi hanya satu periode sidang.

Jika selama satu periode sidang, komisi-komisi tidak memberi respon, maka BAKN akan menin-daklanjuti meskipun tanpa rekomendasi dari komi-si-komisi.

anggota Bakn DPR Eva Kusuma Sundari:

kerja Bakn tidak efektif

antar lembaga


n Eva Kusuma Sundari


“Rumusannya seperti itu, dan sudah disepakati. Jadi sebelum batas waktu, BAKN akan memberi peringatan bahwa komisi harus merespon usulan BAKN untuk menindak lanjuti beberapa kasus yang berkaitan dengan rekan kerja di komisi tersebut,” tutur wanita kelahiran Nganjuk 8 October 1965 ini.

“Peringatan tersebut wajib direspon. Exit policy-nya seperti itu, ada batas wak-tunya, sampai masa sidang berikutnya. Kalau sampai masa sidang berikutnya ti-dak ada respon, maka BAKN harus tidak dilarang untuk menindaklanjuti laporan BPK,” tambahnya.

BAKN merupakan alat kelengkapan baru yang dibentuk oleh DPR dan ber-sifat tetap. Badan ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Di beberapa Negara tugas dan fung-si lembaga semacam BAKN begitu kuat dan independen. Di Australia, misalnya, BAKN didebut Public Account Committee (PAC) yang dapat langsung menindak-lanjuti temuan tanpa melalui Komisi DPR.

“Ketika aku di tim peningkatan kerja, aku belajar ke Australia tentang mem-perkuat fungsi DPR dalam pengawasan keuangan. Jadi harus ada badan sema-cam PAC. Hanya saja berbeda BAKN di sini tersandera dengan adanya komi-si-komisi,” jelas Eva yang sempat dinot-batkan sebagai tokoh Anti Korupsi oleh United Nation Drugs And Crimes (UNDOC) Agustus lalu.

Sebenarnya, lanjut Eva lagi, ada argu-ment yang bagus tentang hal tersebut. Yakni, agar komisi-komisi juga bergerak bersama BAKN sehingga banyak kasus yang bisa ditindaklanjuti secara lang-sung.

Tapi nyatanya tidak berjalan. Contoh-nya saja Komisi III yang memiliki 15 part-ner, waktunya habis untuk pengawasan kinerja, dan tidak punya waktu untuk melakukan pengawasan keuangan. Ko-misi-komisi yang memiliki partner ba-nyak, pengawasan keuangan tidak men-jadi prioritas.

Contohnya, BAKN menemukan—setelah menganalisis laporan BPK tahun 2007-2008--- ternyata di BUMN ada prob-lem serius, subsidi energi juga ada prob-

lem serius. “Kita sudah menyerahkan ke Komisi VI dan VII untuk ditindaklanjuti. Ternyata tidak ada respon dari mereka. Khan sayang. Seharusnya ada peluang perbaikan pengelolaan keuangan, na-mun tidak dilakukan.

BAKN pun tidak bisa meminta BPK melakukan audit investigasi karena ter-ganjal Pasal 113 ayat 1c UUD MD3. Na-mun dengan adanya MoU internal den-gan para ketua komisi, diharapkan ham-batan ini dapat diatasi. Dengan begitu ke depannya DPR dapat lebih optimal dalam merespon hasil kerja BPK.

Kerja Percuma Berbicara tentang sudah maksimal

atau belum kerja BPK selama ini, Eva mengatakan itu tergantung kebutuhan kita. Seharusnya semua pengguna ang-garan negara diaudit. Namun karena keterbatasan waktu dan tenaga, BPK harus membuat prioritas. Itu menjadi hambatan juga.

Jadi, tandas Eva, problem utama BPK adalah dampak yang belum maksimal, dan, itu bukan seluruhnya kesalahan BPK. Itu karena arsitektur lembaga-lem-baga untuk merespon kerja BPK belum maksimal.

Namun Eva melihatnya hal ini lebih karena DPR belum punya pengalaman. Setelah amandemen konstitusi, DPR mendapat wewenang besar namun DPR merespon wewenang yang luas itu dengan lamban. “Reformasi internal DPR berjalan lamban untuk kemudian bisa memaksimalkan wewenang yang dibe-rikan amandemen konstitusi,” tuturnya.

Dulu DPR hanya sebagai stempel, tiba-tiba harus menjadi balancing power, check and balance, perubahan organisasi dan struktur di DPR itu, lamban meres-pon otoritas yang baru ini. Itu yang men-jadi penyebab utama.

Di bagian lain Eva juga menyoroti tentang posisi BPK yang harus menjadi ‘lembaga setengah dewa’ di tengah negara yang korup. Dia mengakui, ini memang peran yang sulit dan tantangan berat.

BPK seperti juga institusi lain juga tidak luput dari oknum-oknum yang masih senang bermain-main. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga ada kecu-

rigaan tentang itu. Jadi memang sudah kultur bangsa, katanya.

Meski demikian, BPK harus menjadi lembaga yang excellent. Pimpinan BPK tidak boleh mentoleransi adanya perma-inan oknum sebab yang dipertaruhkan amanah rakyat. “Sehingga BPK harus menjadi malaikat atau setengah malai-kat.

“Ini salah satu contoh. Ada auditor yang datang untuk mengaudit di Kabu-paten Karanganyar. Saya dapat laporan dari bupatinya mengenai auditor yang kurang baik. Masalah integritas memang menjadi problem umum, tapi BPK harus bisa menjadi contoh karena kedudukan-nya yang sangat terhormat itu.”

BPK telah menjadi lembaga inde-penden. Berbeda dengan dulu di mana ketuanya ditunjuk oleh Presiden. “Kini harapan kepada BPK sangat besar. To-long dijaga amanah ini,” tegasnya.

Eva yakin BPK dapat berperan besar untuk turut memberantas korupsi. BPK punya peluang dan kontribusi yang luar biasa. Karena permasalah utama bangsa kita adalah korupsi. Dan BPK dalam po-sisi punya peluang untuk mempercepat penyelesaian masalah yang memiskin-kan kita, memecah belah kita, yakni ko-rupsi. DI

“BPK quote and quote

adalah kepanjangan

tangan DPR dalam

pengawasan untuk

akuntabilitas keuangan

Negara. Aku kok merasa

kasihan dengan BPK,

karena kerja kerasnya

kurang mendapat respon

memadai. Jadi problemnya

ada pada DPR,”


antar lembaga antar lembaga


profesi

Ratusan akuntan berkumpul di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, pada 8 – 10 Desember lalu. Maklum, perhelatan akbar sedang digelar, Ikatan aKuntan Indonesia (IaI), yakni kongres IaI ke

XI. sejumlah agenda penting dibahas dalam kongres kali ini. seperti menyusun strategi dalam menghadapi dinami-ka dan tantangan profesi, melakukan evaluasi kinerjadan menyusun strategi tentang grand strategy IaI. sedangkan puncak event yang hanya dilaksanakan setiap empat tahun sekali adalah pemilihan kepengurusan IaI baru.

Boleh jadi kongres IaI kali ini sangat strategis.sebab melalui kongres ini mengumpulkan ide dan pemikiran dari seluruh unsur IaI sehubungan dengan dinamika profesi dan tantangan yang akan dihadapi di masa datang, baik yang bersifat nasional maupun global. selain itu kongres kali inijuga mengkaji efektifitas dan kehandalan organisasi IaI agar menjadi organisasi profesi yang adaptif dan solid

dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan begitu ke-depannya IaI dapat berperan untuk memberi manfaat op-timal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan Kongres IaI ke XI kali ini dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia, di Istana Wakil Presiden.Di hadapan sekitar 200 orang anggota IaI yang hadir, Wapres meng-himbau kepada seluruh anggota IaI untuk bekerja secara jujur dan bertanggungjawab dan menghindari kecurangan-kecurangan.sedangkan menyinggung rencana-rencana kerja IaI mendatang, Wapres mendukung sepenuhnya khususnya yang berkaitan dengan uKM. alasannya adalah karena uKM memegang kunci penting dalam bidang eko-nomi maupun politik.

tentunya, dalam Kongres ini IaI akan memilih kepenguru-san baru yang akan mengantarkan profesi akuntan Indonesia ke era format baru organisasi IaI. Dalam kongres ke XI kali ini terpilih Mardiasmo menjadi Ketua Dewan Pengurus nasional

Kongres IaI ke-11

Format Baru Profesi Akuntan

Sejumlah agenda penting dibahas dalam Kongres

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke XI. Seperti menyusun

strategi profesi akuntan dalam menghadapi dinamika

dan tantangan profesi, melakukan evaluasi kinerja

dan menyusun strategi tentang grand strategy IAI.

Harapan kedepannya IAI dapat berperan untuk memberi

manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

37Warta BPK JanuaRI 2011

n Ketua Panitia Pelaksana XI IAI mengucapkan selamat kepada Ketua IAI baru Mardiasmo.

37 - 39 profesi.indd 37 06/01/2011 1:10:54

profesi

Ikatan akuntan Indonesia (IaI) perio-de 2010 – 2014. Dengan sangat meya-kinkan, Mardiasmo memperoleh 520 suara, dan meninggalkan dua kandidat ketua IaI lainnya yakni afdal Baharudin yang memperoleh 306 suara dan dan Erick yang memperoleh 214 suara.

sedangkan untuk membahas masa depan profesi akuntan, sebelum dilang-sungkan pemilihan Ketua umum IaI, juga diselenggarakan seminar nasio-nal. Hadir memberikan Keynote speech dalam seminar tersebut adalah Men-teri Keuangan agus Martowardojo. Ia menyampaikan paper landasan hukum profesi akuntansi.

adapun tema yang diusung dalam seminar tersebut yakni, Introspeksi dan transformasi Profesi akuntansi Menuju IaI 2020: Peran akuntan da-lam Meningkatkan nilai tambah bagi Perekonomian nasional dan Global. Diangkatnya tema ini sebagai upaya IaI untuk meningkatkan kontribusi akun-tan dalam memajukan perekonomian bangsa.

Karena itu dalam seminar itu juga dibahas mengenai peran yang dapat dilakukan akuntan Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah bagi pere-konomian nasional dan global. Mak-lum profesi akuntan memang memiliki peran yang strategis dalam memban-gun good governance di sektor publik, privat, bahkan di uKM dan Koperasi serta syariah.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres, Ito Warsito yang juga Direktur utama Pt Bursa Efek Indonesia, menyatakan profesi akuntan berperan menciptakan nilai tambah melalui profesionalisme profesi dalam mendorong kesejahte-raan masyarakat melalui governance system yang baik. Keberhasilan pen-capaian Good Corporate Governance (GCG) diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, menurut Ito Warsito, pencapaian tersebut akan sangat ter-gantung pada kemampuan pemerintah menciptakan Good Public Governance dalam mewujudkan iklim yang kondu-sif bagi pertumbuhan ekonomi. “IaI se-bagai salah satu pillars of itegrity dalam

mewujudkan GCG, memiliki komitmen untuk memantapkan peran profesi akuntan secara nasional untuk mendu-kung upaya ini,” kata Ito Warsito .

selain itu lanjtu Ito, IaI sebagai anggota International Federation of accountants juga memiliki komitmen untuk membangun arsitektur sistem finansial global yang lebih baik, tran-sparan dan akuntabel.Masuknya In-donesia sebagai salah satu negara G-20 yang menunjukkan diperhitungkannya Indonesia sebagai salah satu kekuatan

ekonomi dunia.Hal ini membawa kon-sekuensi bagi profesi akuntan yakni adanya tuntutan terhadap tingginya ku-alitas akuntan.

sedangkan Ketua Dewan Pengurus nasional IaI terpilih periode 2010 – 2014, Mardiasmo mengungkapkan IaI selaku organisasi profesi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa yang ada saat ini.salah satu tantangan yang dihadapi oleh profesi akuntansi adalah berperan untuk meningkatkan kualitas public dan corporate governance. Ia menam-bahkan gerakan penguatan governance systems, pemberantasan korupsi, tunt-utan untuk lebih transparan dan pro-fessional membutuhkan keterlibatan intens profesi akuntan.

Lebih lanjtu Mardiasmo juga men-gungkapkan, Implementasi program konvergensi International Financial Reporting standards (IFRs) 2012 yang telah dicanangkan IaI sejak tahun 2008 akan dilanjutkan. Ia juga mengharap-kan mendapat dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik.

sebab dalam pandangan Mardias-mo, keberhasilan suatu negara dalam mengaplikasikan IFRs bukan hanya bergantung pada standar akuntansi-nya saja, namun juga bergantung pada regulasi lainnya. apabila standar akun-tansi berbasis IFRs tidak didukung oleh regulasi pasar modal, perpajakan, per-bankan dan kebijakan pemerintah lain-nya yang juga mendukung IFRs, maka konvergensi penuh akan sulit dicapai.

selain itu lanjut Mardiasmo, lang-

”profesi akuntan berperan menciptakan

nilai tambah melalui profesionalisme profesi

dalam mendorong kesejahteraan

masyarakat melalui governance system

yang baik.”

38 Warta BPKJanuaRI 2011

n Ahmadi Hadibroto, ketua IAI periode sebelumnya

37 - 39 profesi.indd 38 06/01/2011 1:10:54

profesi

kah startegis menuju keseragaman ba-hasa dalam akuntansi dan pelaporan keuangan di sektor publik dan privat juga merupakan agenda utama profe-si akuntansi secara global.terciptanya harmonisasi standar akuntansi global juga menjadi salah satu tujuan kelom-pok G-20 dalam meningkatkan kerjasa-ma perekonomian dunia.

Pilar standar akuntansi lainyang saat ini sedang dikembangkan IaI me-nurut Mardiasmo, adalah saK Entitas tanpa akuntabilitas Publik yang dapat diperuntukkan bagi usaha yang bers-kala kecil dan menengah, serta saK syariah untuk mengakomodir perkem-bangan pesat sistem ekonomi dan bis-nis berlandaskan ekonomi Islam dewa-sa ini.

agenda besar lainnya masih menu-rut Mardiasmo, adalah implementasi Laporan Keuangan Pemerintah Ber-basis akrual. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) no 71 tahun 2010 tentang stan-dar akuntansi Pemerintah (saP) pada Oktober lalu. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tesebut, menjadi tugas akuntan untuk menerapkannya dalam penyusunan dan penyajian la-poran keuangan pemerintah. Hanya saja penerapan saP Berbasis akrual ini akan dilakukan secara bertahap dari saP Berbasis Kas Menuju akrual men-jadi saP Berbasis akrual.

Dalam pandangan Mardiasmo, imp-lementasi basis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah. Mo-dal uatam untuk melaksanakan imp-lementasi akuntansi berbasis akrual adalah membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah dan memba-iknya opini audit BPK. Karena itu IaI akan mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pengel-olaan keuangan negara. termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Landasan Hukum

Permasalahan penting lainnya di profesi akuntansi Indonesia saat ini adalah urgensi landasan hukum profesi

akuntansi. uu nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar akuntan ti-dak lagi sesuai dengan perkembangan profesi. apalagi, produk hukum yang sudah berusia 46 tahun tersebut tidak mengatur hal-hal mendasar bagi profe-si akuntan publik.

Karena itu IaI sangat mendukung agar pengaturan profesi akuntan yang komprehensif dapat segera terwujud.Hanya sajapengaturan profesi akuntan tersebut haruslah menjamin terlin-dunginya kepentingan semua stakehol-ders. selain itu pengaturan tersebut juga harus dapat membuat profesi akuntan dapat tumbuh berkembang menjadi kuat. Oleh karena itu, sehubungan dibahasnya Ruu akuntan Publik di DPR, IaI mengha-rapkan agar Peme-rintah dan DPR se-cara sungguh-sung-guh mengupayakan agar Ruu akuntan Publik yang akan diterbitkan terse-but benar-benar mampu menjadi pelindung bagi para pemangku kepen-tingan dan mampu menciptakan pro-fesi akuntan Pub-lik Indonesia yang kuat.

IaI juga meman-dang perlunya pen-gaturan terhadap semua pihak yang bertanggungjawab langsung ataupun tidak langsung ter-hadap informasi perusahaan yang digu-nakan oleh para pemangku kepentin-gan.untuk itu, dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pelaporan ke-uangan secara keseluruhan, IaI sangat mendukung mulai dilaksanakannya penyusunan Ruu Pelaporan Keuangan oleh Pemerintah. urgensi uu Pelaporan Keuangan dipandang mendesak untuk direalisasikan sebagai landasan hukum

profesi akuntansi. Dengan adanya lan-dasan hukum ini diharapkan nantinya profesi akuntan dapat semakin tertata baik, tumbuh dan berkembang.

Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh profesi akun-tan tersebut akan menjadi alat efektif untuk mencegah terjadinya perbua-tan-perbuatan tercela semua kelom-pok profesi akuntan. Juga menjadi alat efektif untuk memperkuat pro-fesi akuntan serta mampu menarik minat angkatan muda Indonesia un-tuk masuk menjadi anggota profesi. Penguatan Profesi

saat ini, penguatan profesi menjadi perhatian utama IaI. apalagi sejak tahun 2007 para pemimpin asEan telah mencanang-kan tahun 2015 sebagai perwuju-dan asEan Eco-nomic Community dengan lalu lintas barang, investasi, dan migrasi peker-ja yang layaknya ada di dalam suatu negara. Prioritas pertama profesi adalah mempersi-apkan kualifikasi profesional yang tinggi yang dibu-tuhkan apabila mobilitas sumber daya manusia ini telah diliberalisa-sikan.

untuk itulah dibawah wadah tunggal IaI seba-

gai komunitas profesi akuntan harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mewujudkan perekonomian negara kita yang lebih maju. tantangan globa-lisasi akan menjadi tantangan bagi pro-fesi akuntan Indonesia untuk bisa kom-petitif dan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. IaI siap untuk memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan global. (bw)

”pemerintah dan

Dpr secara sungguh-

sungguh mengupayakan

agar rUU Akuntan

publik yang akan

diterbitkan tersebut

benar-benar mampu

menjadi pelindung

bagi para pemangku

kepentingan dan

mampu menciptakan

profesi akuntan publik

indonesia yang kuat.”

39Warta BPK JanuaRI 2011

37 - 39 profesi.indd 39 06/01/2011 1:10:54

sekjen bpk ri hendar ristriawan reformasi birokrasi dalam

Documents