sekjen bawaslu lantik kasek bawaslu provinsi se indonesia

BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013

BH AN I IKAN LK GE UT N A G

BULETIN EDISI 7, JULI 2013

Badan Pengawas Pemilihan UmumBAWASLU

Sekjen Bawaslu Lantik KasekBawaslu Provinsi se Indonesia

Menelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014

Sebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal

Menteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi


Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada kha-layak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekre-tariat Bawaslu

Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

Dari RedaksiDari Redaksi

Sepanjang bulan Juli 2013, Badan Pengawas Pemi-lu (Bawaslu) memutuskan sengketa Pemilu terkait kepesertaan parpol di Daerah Pemilihan (Dapil)

dalam Pemilu 2014. Bawaslu mengabulkan permohonan sengketa Pemilu yang disampaikan oleh Partai Persatu-an Pembangunan (PPP) terkait tidak diikutsertakannya di Dapil Jawa Barat II dan Jawa Tengah III berdasarkan keputusan KPU.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan bakal calon atas nama Ain-aul Mardiah memenuhi persyaratan sebagai calon ang-gota DPR RI untuk Dapil Jateng III. Menyatakan pemo-hon memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu atas Dapil Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan daftar calon untuk diserahkan ke KPU,” kata Ketua Ba-waslu, Muhammad saat membacakan keputusan seng-keta Pemilu antara PPP dan KPU, di Jakarta, Senin (8/7) malam.

Bawaslu juga mengabulkan seluruhnya permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan sebagian permo-honan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam keputusan sengketa Pemilu, di Jakarta, Rabu (10/7) malam. Dua partai tersebut, sebelumnya tidak diloloskan sebagai pe-serta Pemilu 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) tertentu oleh KPU , akhirnya berhak ikut Pemilu 2014.

Dalam kasus Partai Hanura, Bawaslu menilai ada ketidakcermatan KPU karena terdapat kesalahan pe-nulisan pada bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPR RI di Dapil Jabar II nomor urut 8 tertulis perempuan atas nama Sally Febian, padahal sesungguhnya yang bersangkutan merupakan seorang laki-laki. Akibatnya, KPU mencoret nama-nama bacaleg tersebut, dikarena-kan penempatan susunan tidak memperhatikan sistem Zipper, yang mana tidak terdapat 1 (satu) orang calon

perempuan pada nomor urut 7, 8, 9, tetapi ada pada nomor urut 10.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan, pemohon memen-uhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan daftar bakal calon yang diajukan ke KPU,” kata Majelis Pemeriksa, yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Muhammad.

Sementara itu, Bawaslu juga mengabulkan permo-honan PAN untuk mengikutsertakan di Dapil Sumatera Barat I dalam Pemilu 2014. Namun, Bawaslu menegas-kan, Keputusan KPU yang mencoret bacaleg atas nama Selvyana Sofyan Hosen, karena tidak memenuhi syarat dalam hal pendidikan.

Bawaslu memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg di partai tersebut dalam Pemilu 2014. Sedangkan, PKPI di Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan lolos atau ber-hak mengikuti Pemilu.“Memutuskan, mengabulkan per-mohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nas-rullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7). n

Daftar isi:

Dari Redaksi .................................................................................................

Laporan UtamaMemaknai Demokrasi Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat .....................................................................................

SorotanMenelusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2014 ...........................

Info BawasluSebelum ke DKPP, Pengawas Pemilu Bermasalah Diperiksa Internal ............................

InvestigasiMenteri dari Parpol Ikut Nyaleg, Dana Parpol Rawan Dipolitisasi ..........................................................

Bawaslu TerkiniSekjen Bawaslu Lantik Pejabat Struktural ......................................

Kasek Bawaslu Provinsi Tandatangani 10 Pakta Integritas ........................................................

Galeri ..............................................................................................................

2

3

6

7

8

9

11

12

Salam AwasDari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.


BH A

N I IK

AN L

K GE

UT N A G

BULETIN EDISI 7, JULI 2013

Badan Pengawas Pemilihan UmumB

AWASLU

Sekjen Bawaslu Lantik KasekBawaslu Provinsi se Indonesia




BULETIN BAWASLU, EDISI 7, JULI 2013 3

Laporan Utama Laporan Utama

Sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, Pemilu merupakan pesta rakyat, dan masyarakat menja-di stakeholders terbesar. Keterlibatan masyarakat

mutlak diperlukan, karena dari berbagai penilaian, masyarakatlah yang menentukan Pemilu tersebut ber-hasil dilakukan atau sebaliknya. Sedangkan Penye-lenggara Pemilu hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Paling tidak, ada dua indikator berhasilnya penye-lenggaraan Pemilu, terutama dalam sisi pengawasan pemilu. Penyelengara pemilu, terutama Badan Penga-was Pemilu (Bawaslu) dapat berhasil jika mencegah dan menindak sesuai hukum terhadap pelaku pelang-garan Undang Undang Pemilu.

Demikian disampaikan Anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas saat memberikan pemaparan tata cara pelanggaran Pemilu dan Pemilukada. “Selaku penga-was Pemilu, Bawaslu tidak mempunyai kepentingan, siapapun yang akan menjadi pemenang,” ujarnya.

Endang menjelaskan, lembaga pengawas Pemilu harus menjalankan Undang Undang sesuai dengan amanat dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta integritas dalam penyelenggaraan Pemilu yang baik. Oleh sebab itu, apabila integritas tersebut terganggu, maka hal-hal yang menjadi dasar atas pelaksanaan proses Pemilu perlu dievaluasi dan harus dilakukan secara transparan.

Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, diper-lukan pengawasan dari berbagai elemen, baik dari penegak hukum maupun institusi yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. “Apabila terjadi pelanggaran pidana, fungsi kepolisian atau kejaksaan merupakan salah satu pengawas yang harus obyektif dan transpa-ransi dalam penanganan tindak pelanggaran” ujarnya.

Memaknai Demokrasi Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat

Menurut Endang, arti penting pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pemilu adalah sebagai wa-dah dan partisipatif masyarakat yang merupakan ele-men penting. Ia berperan dalam fungsi pengawasan. Terkait hal tersebut, keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan Pemilu merupakan bentuk partisipasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara demokra-tis. “Pasca reformasi, tidak hanya unsur penegak hu-kum yang menjadi pengawas Pemilu, tetapi ada unsur perwakilan mahasiswa, bahkan ada unsur perwakilan partai politik,” ujarnya.

Bersinergi Seluruh ElemenSementara itu, Anggota Bawaslu, Nasrullah me-

ngatakan dalam upaya koordinasi Stakeholders Pemi-lukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Bawaslu menggelar rapat koordinasi untuk bersinergi dengan seluruh stakeholders yang berhubungan dengan pe-ngawasan Pemilukada yang demokratis dan berinte-gritas.

Ada dua sisi yang perlu dilakukan dalam penga-wasan Pemilu. Di satu sisi adalah pencegahan, dan di sisi yang lain adalah menindak pelaku pelanggaran itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 terkait dengan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu.

Menurut Nasrulah, paradigma pengawasan Pemilu yang dibangun Bawaslu saat ini adalah mengutama-kan aspek pencegahan. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang sudah terjadi juga tidak perlu ada yang ditinggalkan. “Dua-duanya harus dijalankan, na-mun aspek pencegahan menjadi prioritas,” ujarnya.

Rakor stakeholder pengawasan Pemilukada yang gencar dilaksanakan Bawaslu di berbagai provinsi saat

Ada dua sisi yang perlu dilakukan dalam penga-wasan Pemilu. Di satu sisi adalah pencegahan, dan di sisi yang lain adalah menindak pelaku pelanggaran itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 terkait dengan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenga-raan Pemilu.


Bawaslu dan KPU harus lebih detail dan rigid dalam hal memberikan payung hu-kum soal dana kampanye, agar dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dari dana kampanye tersebut.

PPATK sudah membangun kerjasama dengan Bawaslu terkait dana kampa-nye. Dari kerja sama tersebut diharapkan adanya sinergitas antara Bawaslu dan PPATK terkait pengawasan dana kampa-nye tersebut.

(Salah satunya, ialah tukar menukar infor-masi.)

Aparatus pengawas Pemilu yang ber-masalah diverifikasi terlebih dahulu di internal Bawaslu, sebelum yang bersangkutan disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jika ada pengawas Pemilu yang salah, maka akan dipercepat sidangnya. Na-mun, jika dugaan kesalahan itu hanya fitnah semata, maka ada hak Bawaslu untuk membela aparatusnya.

(Pemeriksaan di internal Bawaslu lebih memudahkan tugas DKPP. )

Fitra dan ICW mensinyalir adanya politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Apalagi sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersa-tu Jilid II ikut menjadi caleg.

Penggunaan pos hibah dan ban-sos sebagai sumber dana untuk membiayai kampanye, merupa-kan praktik yang kemungkinan dapat terjadi pada Pemilu 2014.

(Monitoring terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian dapat di-laksanakan secara maksimal.)

4

B A AS W UL !!!

Laporan UtamaLaporan Utama

ini, merupakan upaya pencega-han sebelum pelanggaran itu ter-jadi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder di dalam melihat dan mencari solusi terhadap berba-gai potensi pelanggaran, Bawaslu telah menggalakkan pola penga-wasan partisipatif. Semua elemen masyarakat dilibatkan, dan terinte-grasi menjadi satu kesatuan.

Nasrullah menekankan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pengawas Pemilu dan ja-jarannya masing-masing, keduanya adalah dua institusi yang diamanat-kan oleh negara ini, sama posisinya, dan mempunyai visi dan misi yang sama. “Jadi, memang boleh punya perbedaan, tapi perbedaan bukan dalam wilayah teknis,” tandasnya.

Independen dan Tidak BerpihakSementara itu, Ketua Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemi-lu (DKPP), Jimly Asshiddiqie me-ngatakan, memasuki era reformasi menjadi tonggak peradaban baru cara berdemokrasi. Dengan adanya era baru tersebut, penyelengga-raan Pemilu saat ini merupakan hal yang penting guna menjaga inte-gritas, baik dalam pelaksanaannya maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri, yang nantinya dapat diper-caya.

“Oleh karena itu, untuk menjaga agar Pemilu berjalan secara demok-ratis, baik penyelenggara maupun pelaksana harus mempunyai cara sikap yang professional. Dengan demikian, penyelenggara Pemi-lu dapat dipercaya sepenuhnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Pemilu di za-man orde baru banyak permasala-han yang mucul, namun hal terse-

but tidak terlihat, karena banyak pelanggaran yang tidak dimuat oleh media massa. Di era reformasi saat ini, permasalahan tersebut semua harus serba transparan, karena ke-terbukan informasi merupakan hak public. Masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut dengan serba terbuka.

Di sisi lain, dalam keterbukaan informasi yang transparan ini, banyak hal yang perlu diketahui oleh instansi yang bekerja seba-gai pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, perlu dipastikan, Bawaslu dan KPU, serta elemen lain yang terkait dalam proses pengawasan Pemilu perlu bekerja secara profesional. “Keberhasilan penyelenggara Pemi-lu ditandai apabila bisa dipercaya dan berintegritas. Selain itu, in-stitusi yang bekerja di dalamnya

Endang WihdatiningtyasNasrullahJimly Asshiddiqie


Laporan Utama Laporan Utama

harus bersikap independent, jujur, dan tidak berpihak,” ujarnya.

Jimly menghimbau, agar ang-gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwa-kilan Daerah (DPD) yang mempu-nyai kepentingan di dalam Pemilu, nantinya harus menjadi contoh sebagai calon wakil rakyat. Mereka seharusnya tidak hanya mengu-tamakan kepentingan di partai poli-tiknya, namun juga harus mempri-oritaskan kepentingan masyarakat.

Hindari Politik UangSementara itu, anggota Bawas-

lu, Nelson Simanjuntak mengata-kan, dalam proses penyelenggaraan Pemilu, politik uang kerap terjadi. Namun pada kenyataannya, tidak ada tindak lanjut terhadap kasus tersebut, dan jarang sekali ditemu-kan penindakan hukumnya. “Salah satu faktornya yang utama adalah sulitnya pembuktian, dan yang kedua adalah jarang orang yang be-rani memberi kesaksian,” ujarnya.

Menurutnya, dalam proses pe-nyelengaraan Pemilu, masyarakat harus diajak agar mereka tidak ter-jebak dalam politik uang. Mereka harus aktif berpartisipasi, sehing-ga dapat mengikuti proses dan ta-hapan Pemilu sesuai dengan keten-tuan Undang Undang. “Ini penting, agar nanti pada proses penyeleng-garaan Pemilu, terutama Pemilu-kada, prosesnya dapat berjalan demokratis dan berintegritas,” him-

baunya.Sementara itu, staf ahli Ke-

mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga, Reydonnyzar Moenek mengatakan, suksesnya proses Pemilukada mer-upakan partisipasi proses politik yang dinamis serta proses demok-ratisasi.

“Dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, jelas tercantum. Faktor penting bagi suksesnya pe-nyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penye-lenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawas-lu, serta DKPP,” ujarnya.

Menurutnya, ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi efektivitas penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, menjadi tugas utama, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP per-lu melakukan koordinasi perbaikan dan penindakan dalam penyeleng-garaan Pemilu.

Donny menjelaskan, perlunya menjaga suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerinta-han di daerah, menggingat adanya calon incumbent yang akan menjadi kandidat Pemilukada. Pelayanan publik tetap harus terjaga dan ber-jalan. Dengan demikian, suasana yang kondusif sangat diperlukan untuk terselenggaranya Pemiluka-da yang demokratis dan berintegri-tas

“Kita berkaca pada Pemilukada di DKI Jakarta, dengan dinamika

yang begitu tinggi, namun ternyata berhasil, berjalan dengan lancar dan manis, bagaimana para calon bersikap kesatria, siap kalah dan siap menang,” ujarnya.

Donny menghimbau kepada semua pihak, khususnya Bawas-lu untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilukada secara aktif maupun partisipatif. “Kami selaku pemerintahan, dan pemerintahan daerah siap mendukung untuk efektivitas penyelengaraan Pemilu-kada,” tandasnya.

Sementara itu, anggota KPU, Juri Ardiantoro mengatakan, pe-milihan gubernur (pilgub) merupa-kan arena kontestansi politik yang harus di lakukan. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa kondisi yang disiapkan di arena pilgub di-harapkan memenuhi peran-peran untuk tujuan Pemilu yang demok-ratis, dan memiliki kualitas yang memadai, serta terhindar dari gese-kan yang timbul di masyarakat.

“Pemilihan gubernur memung-kinkan terjadinya konflik atau gese-kan di masyarakat. Sering terjadi konflik, karena ada ketidakpuasan pada proses Pemilu. Permasalahan dalam Pemilukada sering terjadi karena dua hal. Pertama, karena biaya yang cukup besar. Kedua, penyelengaraan Pemilukada me-nyebabkan masyarakat menjadi terbelah dan terfragmentasi,” ujar Juri.

Karena biaya Pemilukada san-gat besar, kata Juri, maka ada ba-nyak pemikiran yang menginginkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui parlemen daerah (DPRD). “Meskipun banyak biaya di dalam-nya, namun penyelenggaraan Pemi-lukada yang baik sangat penting. Efesiensi anggaran juga penting, tapi jangan mengurangi kualitas penyelenggaraannya,” pungkasnya.

Pilihan politik dan sikap politik praktis yang berubah, tambahnya, menjadikan masyarakat mengkha-watirkan masa depan Pemilukada. Masalah yang sudah sering diung-kap bahwa Pemilukada menyebab-kan masyarakat menjadi terbelah dan terfragmentasi, juga ada be-narnya. n fs/s

Reydonyzar Moenek Juri Adriantoro


SorotanSorotan

Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), pelak-sanaan kampanye Pemilu

dalam kurun waktu 2013 sampai 2014 diperkirakan akan mencip-takan nilai perputaran ekonomi hingga Rp 44,1 triliun. Jumlah ter-besar diperkirakan akan digelontor-kan dari kocek para peserta Pemilu, yakni partai politik dan caleg yang biasa disebut dana kampanye.

Pusat Pelaporan dan Anali-sis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir, dalam perputaran uang dengan jumlah yang banyak tersebut, ada indikasi banyak “uang haram” yang beredar. Bukan tidak mungkin, “uang haram” yang di-maksud berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Data tersebut bukan isapan jem-pol semata. Berkaca dari Pemilu 2009, banyak ditemukan transaksi-transaksi mencurigakan yang ter-


jadi menjelang pelaksanaan Pemilu. Seperti contoh, seseorang yang ha-nya berpenghasilan Rp 1-2 juta per bulan, menyumbang untuk dana kampanye salah satu peserta Pemi-lu hingga 50 juta rupiah. Hal-hal seperti ini juga terjadi dalam pelak-sanaan Pemilukada.

Menuju Pemilu 2014, PPATK mendorong penyelenggara Pemilu,

dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar lebih waspada lagi terhadap banyak-nya dana kampanye yang beredar. Pada Pemilu 2009, penga-wasan dana kampanye tidak men-dapat proporsi yang besar bagi penyelenggara Pemilu, terutama dalam aturan dana kampanye itu sendiri.

“Bawaslu dan KPU harus lebih detail dan rigid dalam hal memberi-kan payung hukum soal dana kam-panye, agar dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dari dana kampanye tersebut,” ujar Direk-tur Kerja sama dan Humas PPATK, Zulkarnain, di Surabaya, Selasa (30/7).

PPATK, sejak awal sudah mem-bangun kerjasama dengan Bawaslu terkait dana kampanye. Dari kerja sama tersebut diharapkan ada-nya sinergitas antara Bawaslu dan PPATK terkait pengawasan dana kampanye tersebut. Salah satunya, ialah tukar menukar informasi.

Bawaslu diharapkan dapat me-lakukan investigasi terhadap ada-nya dana kampanye mencurigakan dari peserta pemilu. Setelah menda-patkan data yang diperlukan, maka Bawaslu dapat memberikan infor-masinya terhadap PPATK.“PPATK juga akan memberikan hasil penelu-suran yang dilakukan, jika ada indi-kasi tindak pidana pencucian uang di dalamnya,” tambah Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, hasil anali-sis tersebut akan diserahkan PPATK kepada Kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, bahwa te-lah terjadi tindak pidana pencucian uang. Untuk selanjutnya, Kepoli-sian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat berkoordinasi dengan Bawaslu.

Nota kesepahaman antara Ba-waslu dan PPATK memang hanya terjadi di tingkat pusat. Namun, itu tidak menjadi ganjalan bagi ja-jaran Bawaslu di tingkat bawah yang menemukan adanya indikasi mencurigakan dari dana kampanye. “Panwaslu dapat memberikan lapo-rannya kepada Bawaslu, untuk se-lanjutnya Bawaslu akan menerus-kan kepada PPATK,” pungkasnya. n fs/s

Menuju Pemilu 2014, PPATK mendorong penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar lebih waspada lagi terhadap banyaknya dana kampanye yang beredar.

Nota kesepahaman antara Ba-waslu dan PPATK memang hanya terjadi di tingkat pu-sat. Namun, itu tidak menjadi ganjalan bagi jajaran Bawaslu di tingkat bawah yang men-emukan adanya indikasi men-curigakan dari dana kampa-nye.


Info Bawaslu Info Bawaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad me-ngatakan, sebaiknya apara-

tus pengawas Pemilu yang ber-masalah diverifikasi terlebih dahulu di internal Bawaslu, sebelum yang bersangkutan disidangkan di De-wan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini untuk me-mudahkan, jika ada aparatus pen-gawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.


“Sebelum pasukan kami dipecat, kami ingin tahu lebih dulu kesala-hannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah, maka akan dipercepat sidangnya. Namun, jika dugaan ke-salahan itu hanya fitnah semata, maka ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Ja-karta, Senin (22/7)

Menurut Muhamad, pemerik-saan di internal Bawaslu lebih me-mudahkan tugas DKPP. Selain itu, juga Bawaslu memandang perlu untuk membela aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata tidak bersalah dalam sidang kode etik DKPP.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Peraturan Bersama tentang Tata laksana antara KPU, Bawaslu, dan DKPP penting untuk segera diter-bitkan, mengingat tahapan Pemilu sudah berjalan dan dinamika yang terjadi dalam setiap tahapan su-dah sangat kencang. “Saya ber-harap, dalam dua hari ke depan Peraturan sudah siap diteken,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan, Peratu-ran Bersama itu diharapkan dapat memberikan solusi antara KPU dan Bawaslu, agar tidak terlihat terjadi selisih paham antara dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

“Ada norma hukum dalam UU yang mengkonstruksikan Bawaslu melakukan pengawasan, namun menyelesaikan sengketa dalam prosedur yang transparan. Ada po-tensi dispute. Diharapkan, Pera-turan Bersama itu memberikan solusi terhadap masalah yang mem-bi-ngungkan ini,” pungkasnya.

Anggota DKPP, Saut Hamo-nangan Sirait mengaku setuju de-ngan usulan Bawaslu tersebut. Ia menambahkan, jika ada aparatus penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi persyaratan lagi sesuai UU, maka akan diberhentikan se-mentara, selanjutnya baru diajukan ke DKPP.

“DKPP tinggal menunggu proses untuk diajukan ke sidang etik. Yang kita bingung, jika ada laporan dari masyarakat yang proses internal Bawaslunya lambat,” tambahnya. n fs/s

Ketua Bawaslu, Muhammad


InvestigasiInvestigasi

Sekretariat Nasional (Sek-nas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra)

dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir adanya politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Apalagi diketahui sepuluh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ikut menjadi calon anggota legis-latif (caleg) dalam Pemilu 2014.

“Dalam APBN, ada kenaikan sekitar Rp 20 triliun untuk dana bantuan sosial dan hibah, yaitu dari Rp 53 triliun menjadi Rp 73 triliun. Ini merupakan cara untuk mendekatkan diri pada sumber keuangan negara,” tutur Koordina-tor Riset Seknas Fitra, M. Maulana ketika menjadi narasumber dalam Expert Meeting Pengawasan Dana Kampanye, di Jakarta, Kamis, be-lum lama ini.

Menurutnya, penggunaan pos hibah dan bansos sebagai sumber dana untuk membiayai kampanye, merupakan praktik yang kemung-kinan dapat terjadi pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, monitoring terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian tersebut dapat dilak-


sanakan secara maksimal. “Pen-ting untuk mengetahui proses le-lang dan pengadaan (tender) yang dilakukan oleh Kementerian yang dipegang oleh parpol dan menteri yang ingin menjadi caleg,” tam-bahnya.

Seperti yang diketahui, ber-dasarkan daftar caleg yang diri-lis KPU pada 24 April 2013 lalu, Partai Demokrat mengusung lima orang menterinya menjadi caleg yaitu Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Syarifudin Hasan, Menteri Perhubungan Evert Erenst (EE) Mangindaan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Men-teri Energi dan Sumber Daya Mi-neral Jero Wacik, dan Menteri Pe-muda dan Olahraga Roy Suryo.

Sedangkan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada Men-teri Pertanian Suswono dan Men-teri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. PKB mencalon-kan dua menterinya sebagai caleg yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini.

Dari PAN mencalonkan satu men-terinya yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu) menduga politik angga-ran menjelang Pemilu 2014 akan semakin menguat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dini terhadap praktik-praktik tersebut.

Sementara itu, penggiat an-tikorupsi, Ibrahim Fahmi Badoh mengusulkan perlu adanya audit sosial yang dilakukan oleh kons-tituen terhadap caleg yang dipil-ihnya. Audit sosial tersebut dapat berupa gerakan tagih janji (gergaji) dalam visi misi serta dana kampa-nye yang dikeluarkan oleh caleg tersebut.

“Biasanya kan hanya lawan politik dari caleg tersebut yang me-lapor ke Bawaslu. Karena itu, ke depan, Bawaslu harus dapat men-dorong masyarakat untuk dapat melaporkan jika ada pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh caleg,” kata Ibrahim, Koordi-nator Divisi Korupsi Politik ICW tersebut. n fs/s

Koordinator Riset Seknas Fitra, M. Maulana :


Bawaslu TerkiniBawaslu Terkini

Pelantikan pejabat struktural Bawaslu oleh Sekjen Bawa-slu, Gunawan Suswantoro,

menandai struktur baru organisasi Bawaslu sebagai lembaga negara -- efektif mulai berlaku yang dikenal dengan Sekretariat Jenderal. Sebe-lumnya, struktur organisasi Bawa-slu hanya disebut Sekretariat.

Untuk memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keah-lian secara masksimal kepada Pimpinan Bawaslu, Sekjen Bawa-slu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Setjen Bawaslu. Acara pelantikan itu berlangsung di ruang media centre Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Jumat (19/7).

Pejabat struktural Bawaslu yang dilantik saat itu masing-masing

Sekjen Bawaslu Lantik Pejabat Struktural

Dermawan Adhi Santoso sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi, Jajang Abdullah sebagai Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Bernad D. Sutrisno sebagai Plt. Kepala Biro Teknis Pe-nyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan Ahmad Khumaidi yang menjabat Kepala Biro Administrasi DKPP. Turut hadir dalam pelanti-kan tersebut, Ketua Bawaslu Mu-hammad, Pimpinan Bawaslu Nas-rullah dan Daniel Zuchron.

Usai pelantikan, Gunawan ber-pesan agar pejabat yang baru di-lantik tersebut siap bekerja keras untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu secara maksimal. Perubahan struktur organisasi dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal, maka

ada penambahan level jabatan satu tingkat. Di bawah Sekjen ada biro, bagian, dan sub bagian.

Gunawan berharap, dengan struktur organisasi yang berkem-bang, proses administrasi persu-ratan tidak lambat. Bahkan, ritme kerja dan akselarasi dalam menye-lesaikan tugas sehari-hari harus lebih ditingkatkan lagi. Karena itu, kerjasama dan koordinasi yang baik di antara unit kerja sangat penting dilakukan.

Gunawan menilai, pelantikan pejabat struktural di lingkungan Setjen Bawaslu merupakan moment penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Per-juangan Bawaslu untuk dapat seta-ra dengan KPU sudah berlangsung pada 2009. Ketika berlangsung gu-gatan judicial review UU Penyeleng-gara Pemilu terhadap UUD 1945 saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.

“Dengan pelantikan pejabat struktural Bawaslu hari ini adalah hari kemenangan Bawaslu. Kita sudah cukup lama berjuang agar Bawaslu setara dengan KPU. Per-juangan dimulai pada saat gugatan sengketa kewenangan di MK. Al-hamdullilah, MK berpihak kepada Bawaslu,” ujar Gunawan. n fs/s

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro (kiri) dan pejabat struktural yang dilantik (kanan)

Pejabat struktural Bawaslu yang dilantik.



Perubahan struktur organisa-si Bawaslu dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal

(Setjen), membuat lembaga negara Pengawas Pemilu ini menata kemba-li organisasi strukturalnya. Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik Kepala Sektretariat Bawa-slu Provinsi seluruh Indonesia.

Bertempat di ruang media cen-tre Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Ja-karta, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik 21 Kepala Ba-waslu Provinsi, Jumat (5/7). Mereka yang dilantik hari itu adalah An-derson sebagai Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Riau, Das-nil (Kasek Bawaslu Provinsi Kepu-lauan Riau), Ahmad Luthfi ((Kasek

Sekjen Bawaslu Lantik Kasek Bawaslu Provinsi se Indonesia

Bawaslu Provinsi Jambi), Hardizon Bahar ((Kasek Bawaslu Provinsi Su-matera Barat), Iriadi (Kasek Bawa-slu Provinsi Sumatera Selatan), Dwi Mulyono ((Kasek Bawaslu Provinsi Lampung), Lopian Hidayat ((Kasek Bawaslu Provinsi Bengkulu), War-dati (Kasek Bawaslu Provinsi Kepu-lauan Bangka Belitung).

Kemudian, Eliazar Barus ((Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Maskur (Kasek Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), Mujiono (Kasek Bawa-slu Provinsi DI Yogyakarta), Amru (Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Timur), Lalu Rizizvan Arista (Kasek Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat), Adam Malik Rosandhi (Kasek Bawaslu Provinsi Kalimantan Se-

latan), Herry Z. Mawuntu (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Uta-ra), Idrus (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat), Anayanthi Soviani-ta (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawe-si Tengah), Rapiuddin (Kasek Ba-waslu Provinsi Sulawesi Tenggara), Lodewyk Breemer (Kasek Bawaslu Provinsi Maluku), Irwan M. Saleh (Kasek Bawaslu Provinsi Maluku Utara), dan Sudirman Saleh (Kasek Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan).

Hadir dalam pelantikan terse-but, Ketua Bawaslu Muham-mad dan Pimpinan Bawaslu, En-dang Wihdatinintyas dan Daniel Zuchron. Sedangkan dari Setjen Bawaslu hadir antara lain Kabag Umum Jajang Abdullah, Kabag Perencanaan dan Anggaran Adhi D. Santoso, dan Kabag Tata Lak-sana Pengawasan Pemilu Bernad D. Sutrisno. Juga hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Staf Setjen Bawaslu. n fs/s



Usai melantik 21 Kasek Ba-waslu Provinsi, di hari dan tempat yang sama, Sekjen

Bawaslu Gunawan Suswantoro menyampaikan 10 pakta integritas yang harus ditaati oleh masing-masing Kasek Bawaslu Provinsi. Penanda tanganan Paka Integritas tersebut berlangsung di ruang me-dia centre Bawaslu, Jl. M. Thamrin, Jakarta, Jumat (5/7).

“Pakta integritas dibuat berbeda, kalau di KPK hanya ada enam butir. Tapi yang ditandatangani sebanyak 10 butir,” ujar Gunawan. Turut hadir peda kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpi-nan Bawaslu Endang Wihdatining-tyas, dan Daniel Zuchron.

Menurut Gunawan, 10 butir pakta integritas ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, tetapi harus menjadi kewajiban untuk ditaati. Jika nanti ada oknum yang melanggar pakta integritas tersebut, Gunawan berjanji akan mengambil tindakan tegas. “Kon-sekuensi logis dari penyimpangan pakta integritas tersebut adalah sanksi,” tegasnya.

Kasek Bawaslu Provinsi yang dilantik berasal dari Provinsi Riau,

Kasek Bawaslu ProvinsiTandatangani 10 Pakta Integritas

Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Be-litung, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Se-latan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Gunawan menilai, pelantikan

pejabat sebuah lembaga nega-ra dan instansi ditujukan bukan hanya menempatkan sosok-sosok pejabat, tetapi untuk mengembang-kan organisasi atau lembaga terse-but. Pejabat struktural di Bawaslu memberikan dukungan agar tugas pengawasan Pemilu berjalan secara maksimal.

Pasca pelantikan Kasek Bawa-slu Provinsi, nantinya akan terben-tuk satuan kerja (staker). Menurut Gunawan, satker tersebut sangat penting untuk mempercepat dukun-gan teknis dan operasional kepada Komisioner Bawaslu dalam men-jalankan tugas Pengawasan Pemilu. Kasek Bawaslu Provinsi juga akan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengelola anggaran cukup besar.

“Anggarannya begitu besar, ka-rena struktur organisasi pengawas Pemilu hingga di tingkat desa/kelu-rahan atau pengawas pemilu lapa-ngan (PPL). Dengan demikian, sau-dara harus berhati-hati mengelola anggaran dan melaksanakan den-gan tertib,” kata Gunawan mengin-gatkan. n fs/s

1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi dengan berperan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.2. Tidak menerima atau memberikan secara langsung atau tidak berupa suap, hadiah, bantuan yang tidak sesuai.

3. Bersikap transparan, jujur, dan adil.4. Menghindarkan pertentangan kepentingan atau conflict of interest.5. Mengedepankan efisiensi anggaran negara dalam setiap kegiatan.6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan,

dan melaksanakan tugas kepada pegawai lain.7. Bertindak secara substansi dan prosedur standar operasional dalam admin-

strasi dan teknis pengawasan Pemilu.8. Bertindak netral terhadap parpol, calon atau peserta pemilu. 9. Akan menyampaikan informasi publik dan turut menjaga kerahasiaan saksi.10. Bila melanggar ketentuan di atas siap bertanggung jawab dan menghadapi

konsekuensinya.

10 Pakta Integritas Kasek Bawaslu Provinsi


GaleriGaleri

Bawaslu menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pengawasan penetapan DPS dan DPT Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Raky-at Daerah (DPRD) Tahun 2014 di Jakarta, 5 Juli 2013.

Bawaslu menerima kunjungan tim Australian Electoral Commission (AEC) dan The Federal Australian Government Agency, AusAID di Ja-karta, Senin, 1 Juli 2013. Tim AEC dan Ausaid diterima Pimpinan Ba-waslu, Nelson Simanjuntak.

Pimpinan Bawaslu Muhammad membuka Rapat Koordinasi Stake-holder Pengawasan Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Masa dan Organisasi Kemasyaraka-tan yang diadakan di Surabaya, 29-31 Juli 2013.

Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta, Senin 15 Juli 2013. Dalam RDP tersebut juga membahas penyempurnaan Per-aturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Bawaslu menggelar sidang keputusan sengketa Pemilu DCS Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Gerindra dan PPP sebagai Pemohon di Jakarta, Senin malam, 8 Juli 2013.

Bawaslu melakukan audiensi dengan Kemenlu di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013. Audiensi tersebut dalam rangka pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Ketua Bawaslu, Muhammad diterima Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di ruang rapat Kemenlu.

sekjen bawaslu lantik kasek bawaslu provinsi se indonesia

Documents