sek ila t akunt an si -...

{{

SEKILATAKUNTANSI

tim implementasi dan evaluasiakuntansi berbasis akrual

pemerintah kabupatenbanyuwangi

tahun 2015

Kacamata awam

SEKILAT AKUNTANSI - Kata Pengantar

I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT

karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Tim

Penyusunan dan Pengembangan Konsep Akuntansi

Berbasis Akrual yang dibentuk melalui Surat Keputusan

Bupati Banyuwangi Nomor

188/177/KEP/429.011/2015 Tentang Pembentukan

Tim Implementasi dan Evaluasi Akuntansi Berbasis

Akrual telah menyelesaikan salah satu tahapan proses

diseminasi pengetahuan akuntansi kepada seluruh

jajaran pelaksana administrasi pelaporan keuangan

dalam bentuk buku “Sekilat Akuntansi Dalam Kacamata

Awam”.

Buku ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman tentang akuntansi secara umum kepada

seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya

pengelola keuangan daerah yang memiliki latar belakang

SEKILAT AKUNTANSI - Kata Pengantar

I

non akuntansi. Buku ini bersifat pemahaman umum

dengan gaya penulisan ringan yang dimaksudkan untuk

memudahkan pembaca menangkap esensi dasar ilmu

akuntansi. Pembahasan lebih dalam secara teoritis dan

teknis berdasarkan lingkungan pengelolaan keuangan

Kabupaten Banyuwangi akan disusun dalam buku

tersendiri.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan

buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari segenap

pihak untuk perbaikan proses maupun tahapan

diseminasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan selalu

kami harapkan. Tak ada gading yang tak retak, semoga

buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Salam Akrual,

Tim Penyusun

SEKILAT AKUNTANSI-Daftar Isi

II

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................. I

Daftar Isi ......................................................................................... II

SekilasAkuntansi .......................................................................... 2

1. ApaituAkuntansi? .................................................................... 2

2. PersamaanDasarAkuntansi .................................................... 4

3. SiklusAkuntansi ........................................................................... 8

4. PerlakuanAkuntansi .................................................................. 15

5. Basis Akuntansi ........................................................................... 24

6. MengenalLaporanKeuangan .................................................. 27

KonsepAkuntansi Basis Akrual ............................................... 31

1. Kronologis ................................................................................... 31

2. AkuntansiPemerintahSelayang Pandang ......................... 33

a) PersamaanDasarAkuntansiPemerintah ................... 35

b) Basis AkuntansiPemerintah .......................................... 36

3. MengenalAkrualDalamLingkunganPemerintah ............ 38

3.1 LRA ....................................................................................... 40

3.2 Neraca................................................................................... 40

3.3 LAK ....................................................................................... 41

3.4 LaporanOperasional ....................................................... 41

3.5 LaporanPerubahanEkuitas .......................................... 44

3.6 LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih............... 45

4. ManfaatKeunggulanAkrual ..................................................... 48

PendapatanAkrual ....................................................................... 53

BebanAkrual .................................................................................. 65

1. BebanPegawai .............................................................................. 65

2. BebanBarang ................................................................................ 67

3. BebanBunga .................................................................................. 67

SEKILAT AKUNTANSI-Daftar Isi

II

4. BebanSubsidi ................................................................................ 68

5. BebanHibah ................................................................................... 69

6. BebanBantuanSoisal .................................................................. 69

7. BebanPenyisihanPiutang......................................................... 69

8. Beban Transfer ........................................................................... 70

Implementasi Basis AkrualdanWacana Ideal ................... 78

1. Akuntansi Basis AkrualdalamBayanganAparatur

InstansiPemerintah ......................................................... 84

2. Implementasi Basis AkrualdanTantangannya ...... 88

a. Komitmen ................................................................... 89

b. Resistensi/penolakanterhadap

perubahan ................................................................... 90

c. TersedianyaSDM yang kompeten ...................... 90

d. SistemAkuntansidan IT Based System ........... 91

3. SebuahPendekatanImplementasi

PemkabBanyuwangi ....................................................... 92

4. WacanaImplementasi Basis Akrual

Kualitas Super ................................................................... 99

Penutup ......................................................................................... 108

Tim Penyusun ............................................................................... 110

{bab}1

sekilas akuntansi

SEKILAT AKUNTANSI - Sekilas Akuntansi

2

SEKILAS AKUNTANSI

1. Apa itu Akuntansi?

Mendengar kata akuntansi, sebagian orang akan

membayangkan sederet angka, penerimaan dan

pengeluaran, jurnal, buku besar, sampai dengan laporan

keuangan yang memusingkan kepala. Padahal, akuntansi

merupakan hal yang sederhana dalam kehidupan kita

sehari-hari. Ketika seorang pemilik warung mencatat

semua transaksi yang dilakukannya, seperti mencatat

hasil penjualan barang dagangan, mencatat siapa saja

yang berhutang padanya, dan mencatat belanja untuk

kebutuhan warungnya, maka pemilik warung tersebut

telah melakukan kegiatan akuntansi, lho!

Sebetulnya, akuntansi adalah hal yang cukup

mudah untuk dipahami, bahkan bagi orang awam

sekalipun. Untuk memahami akuntansi secara lebih jauh,

kita harus menguasai konsep dasar ilmu akuntansi

dengan memahami pengertian akuntansi terlebih

dahulu. Sebagai contoh, Bu Hanifah adalah seorang ibu


3

rumah tangga yang selalu melakukan pencatatan atas

semua transaksi yang terjadi dalam rumah tangganya,

baik transaksi penerimaan yang terkait dengan semua

uang yang ia dapatkan maupun transaksi pengeluaran

saat ia membelanjakan sesuatu. Dengan melihat catatan

keuangan hariannya, Bu Hanifah bisa menilai kondisi

keuangan keluarga saat ini. Apabila dirasa pengeluaran

uang yang selama ini dilakukan terlalu berlebihan, maka

Bu Hanifah akan mengendalikan pengeluaran-

pengeluaran yang bersifat tidak penting dan lebih

memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan utama, seperti

sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menarik

kesimpulan bahwa secara sederhana akuntansi diartikan

sebagai proses mencatat, menggolongkan, mengolah,

dan menyajikan data transaksi keuangan sehingga

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dengan contoh di atas,

penerapan akuntansi secara profesional dalam sebuah

perusahaan atau entitas diharapkan dapat menjadi

sumber informasi tentang kondisi keuangan perusahaan


4

bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Lalu, siapa sajakah yang membutuhkan informasi

akuntansi? Pihak-pihak yang membutuhkan informasi

akuntansi terbagi menjadi pihak internal dan eksternal

perusahaan. Pihak internal terdiri dari karyawan dan

manajer. Bagi pihak internal perusahaan, informasi

mengenai kondisi keuangan menjadi dasar untuk

membuat kebijakan dalam perusahaan. Sedangkan pihak

eksternal terdiri dari pemegang saham, investor,

kreditor, pemasok, dan masyarakat. Mereka

menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kinerja

sebuah perusahaan atau entitas, apakah mendapatkan

keuntungan atau menderita kerugian, dalam kacamata

lain berupa surplus atau defisit.

2. Persamaan Dasar Akuntansi

Setelah memahami konsep dasar akuntansi,

selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan dasar

akuntansi. Langkah pertama, pelajarilah rumus

persamaan dasar akuntansi. Tenang, rumusnya

sederhana, kok! Rumusnya adalah:


5

Bagaimana? Mudah bukan?

Lalu, apa yang dimaksud dengan aset, hutang,

dan modal? Udah, nggak perlu pusing. Berikut ini adalah

masing-masing penjelasannya:

1. Aset merupakan kekayaan yang kita miliki. Aset

dapat berupa uang di laci, uang di lemari besi,

tabungan, peralatan, persediaan bahan makanan,

surat berharga, tanah, rumah, dan lain-lain.

Kekayaan juga bisa berasal dari hutang ataupun

dari kekayaan yang kita miliki sebelumnya.

2. Hutang adalah suatu kewajiban yang harus kita

bayar nantinya akibat dari perolehan aset yang

kita miliki sekarang.

3. Modal/ kekayaan bersih atau yang bahasa

kerennya “ekuitas” adalah kemampuan diri

sendiri yang kita jadikan modal untuk melakukan

Aset Hutang Modal

(Ekuitas)


6

aktivitas/ usaha.

Hal yang perlu diingat dari persamaan dasar

akuntansi adalah, kita anggap “=” (sama dengan)

sebagai pembatas sisi kiri dan sisi kanan. Jadi, sisi

kiri adalah aset dan sisi kanan adalah

penjumlahan hutang dan modal. Total sisi kiri dan

total sisi kanan harus sama. Ya iyalah, ‘kan

tandanya “sama dengan”, jadi harus sama, dong!

Pada aset, catat “debet” jika nilainya bertambah

atau catat “kredit” saat nilainya berkurang.

Sedangkan untuk hutang dan modal, catat “debet”

jika nilainya berkurang atau catat “kredit” jika

nilainya bertambah. Ilustrasi dari penjelasan

tersebut adalah sebagai berikut:

Aset

+

Biaya

Hutang

Modal

+

Pendapatan

(+) DEBET

(–) KREDIT

(–) DEBET

(+) KREDIT


7

Untuk mempermudah pemahaman kita terhadap

penjelasan di atas, perhatikanlah beberapa contoh

transaksi di bawah ini:

1. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Tuan Petruk

mendirikan badan usaha yang bergerak di bidang

reparasi alat-alat elektronik dengan nama CV.

Aman Sentosa. Tuan Petruk menyetorkan uang

sebagai setoran awal sejumlah Rp 10.000.000,00.

Selain itu, Tuan Petruk mendapatkan pinjaman

dari Tuan Gareng sebesar Rp 5.000.000,00.

2. Kemudian pada tanggal 15 November 2015, CV.

Aman Sentosa juga mendapatkan pinjaman dari

Bank ABC sebesar Rp 10.000.000,00 untuk

membeli peralatan servis.

Aset

15.000.000

Hutang

5.000.000

Modal

10.000.000


8

3. Pada tanggal 29 November 2015, CV. Aman

Sentosa melunasi hutangnya kepada Tuan Gareng

sebesar Rp 5.000.000,00.

3. Siklus Akuntansi

Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan

bahwa akuntansi diharapkan dapat memberikan

informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menemukan

Aset

15.000.000

+

10.000.000

Hutang

5.000.000

+

10.000.000

Modal

10.000.000

Aset

25.000.000

–

5.000.000

Hutang

15.000.000

–

5.000.000

Modal

10.000.000

DEBET KREDIT

KREDIT DEBET


9

informasi tersebut? Informasi terkait kondisi keuangan

suatu perusahaan terdapat dalam laporan keuangan

perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan

merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi, dimana

siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai

dari terjadinya transaksi keuangan sampai dengan

penyusunan laporan keuangan. Karena namanya “siklus”,

kegiatan-kegiatan ini akan terjadi secara berulang-ulang

dan terus menerus. Siklus akuntansi dimulai dari

mengumpulkan bukti transaksi, mencatat atau

menjurnal setiap transaksi, memindahkan setiap akun ke

dalam buku besar, dan pada akhir periode akuntansi,

umumnya per 31 Desember, akan menghasilkan laporan

keuangan. Daripada pusing ngebayanginnya, beginilah

kurang lebih ilustrasi dari siklus akuntansi:


10

1) Transaksi

Transaksi adalah suatu aktivitas yang

menimbulkan perubahan kekayaan perusahaan,

seperti menjual hasil produksi, membeli bahan

baku, serta membayar gaji dan berbagai macam

biaya lainnya.

2) Bukti-Bukti Transaksi

Jika ada seseorang bertanya, “Berapa biaya kuliah

S1-mu?”, mungkinkah kita bisa langsung

memberikan jawaban? Atau mungkin kita akan

menjawab, “Kira-kira Rp 150.000.000,00.”

SIKLUS AKUNTANSI SEDERHANA

TRANSAKSI BUKTI-BUKTI TRANSAKSI

LAPORAN KEUANGAN

JURNAL UMUM

JURNAL

PENYESUAIAN

NERACA PERCOBAAN (TRIAL BALANCE)

BUKU BESAR (GENERAL LEDGER)


11

Katakanlah kita nekad menjawab secara spontan,

apakah orang yang bertanya akan percaya

terhadap jawaban kita? Jelas tidak. Untuk

menjawab pertanyaan tersebut secara pasti,

akurat, dan bisa dipercaya, kita perlu:

1. Mengumpulkan data pengeluaran sejak

pertama kuliah hingga lulus, yaitu berupa

nota, buku tabungan, bukti transfer, dan bukti

pengeluaran lainnya.

2. Mengelompokkan bukti-bukti pengeluaran

tersebut, mana saja pengeluaran yang terkait

dengan urusan kuliah.

3. Menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran

terkait dengan urusan kuliah.

Nah, nota, buku tabungan, dan bukti transfer

adalah contoh dari bukti transaksi. Bukti

transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi

data transaksi yang dibuat setelah melakukan

transaksi.

Setiap transaksi yang terjadi harus memiliki bukti

transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.


12

Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat

dalam bukti transaksi secara benar. Mengapa

demikian? Karena bukti transaksi menjadi dasar

dalam pencatatan akuntansi.

3) Jurnal Umum

Setelah tahap pengumpulan bukti transaksi

selesai, langkah berikutnya adalah mencatat nilai

transaksi yang ada pada bukti transaksi ke dalam

suatu catatan akuntansi atau yang sering disebut

dengan “jurnal umum”. Mengapa disebut dengan

jurnal umum? Hal tersebut dikarenakan bahwa

jurnal umum berisi catatan atas segala bukti

transaksi yang muncul akibat terjadinya

tranksaksi keuangan suatu perusahaan.

4) Buku Besar (General Ledger)

Dalam jurnal umum, catatan atas transaksi masih

dalam kondisi yang tercampur, dimana berbagai

jenis transaksi ditampung dalam satu catatan.

Pada langkah ini, catatan atas transaksi tersebut

kemudian dipindah ke dalam kelompok

peruntukannya menyesuaikan dengan jenis


13

transaksi. Kelompok peruntukan tersebut dikenal

dengan istilah “akun”. Sebagai contoh, jenis

transaksi penjualan dipindah ke dalam akun

penjualan, transaksi pembelian bahan baku

dimasukkan ke dalam akun persediaan, transaksi

pembelian aset dikelompokkan ke dalam akun

aset tetap, dan lain sebagainya.

Kelompok-kelompok akun tersebut kemudian

disebut dengan “buku besar”. Dalam buku besar,

satu jenis transaksi dikumpulkan menjadi satu

kelompok, semisal akun buku besar penjualan

terdiri atas semua transaksi penjualan saja, akun

kas terdiri atas transaksi yang hanya berupa kas

saja, akun aset tetap terdiri transaksi yang

melibatkan aktiva tetap saja.

Pada akhir proses ini, kumpulan dari nilai

transaksi pada masing-masing akun nantinya

akan membentuk nilai akhir yang biasa disebut

dengan “saldo akhir”. Saldo akhir ini bisa berupa

saldo debet atau saldo kredit, menyesuaikan

dengan jenis akunnya.


14

5) Neraca Percobaan (Trial Balance)

Tujuan utama penyusunan neraca percobaan

adalah untuk menguji kebenaran buku besar yang

telah dibuat. Salah satu indikator bahwa

penyusunan buku besar sudah dilakukan dengan

benar adalah jika jumlah seluruh akun yang

dikompilasi dalam laporan keuangan

menghasilkan neraca yang seimbang (balance)..

ingat persamaan akuntansi.

6) Jurnal Penyesuaian

Pada suatu periode akuntansi, dimungkinkan

adanya transaksi yang tidak tercakup dalam

operasional normal suatu entitas. Bisa juga

karena perlakuan suatu metode kebijakan

misalnya persediaan dihitung secara periodik,

maka saldo persediaan harus disesuaikan dengan

perhitungan pada periode pelaporan. Beberapa

macam variasi penyesuaian dimungkinkan pada

suatu periode pelaporan. Transaksi penyesuaian

ini dalam akuntansi diakomodir dalam bentuk

jurnal penyesuaian.


15

7) Laporan Keuangan

Penyajian saldo akun-akun dalam format yang

ditentukan seperti neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan modal itulah yang disebut

dengan laporan keuangan. Penyajian laporan

keuangan harus dilakukan sesuai dengan bentuk

yang sudah ditetapkan dalam standar penyajian

laporan.

4. Perlakuan Akuntansi

Terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi

perlu dimaknai sebagai kejadian yang harus

didokumentasikan. Dokumentasi akuntansi dilakukan

dalam bentuk pencatan transaksi sesuai dengan pola

akuntansi yang diterapkan. Pemaknaan sampai dengan

proses pencatatan tersebut dalam istilah akuntansi

dinamakan perlakuan akuntansi atau bahasa kerennya

accounting treatment.

Sekarang waktunya kita membuat kesepakatan,

tapi sebelum itu, kita mengkhayal sebentar...


16

Bayangkanlah kita mempunyai tiga amplop

besar. Di masing-masing amplop, kita tulis “Kantong

Makan”, “Kantong Transport”, dan “Kantong Tabungan”.

Tiba-tiba kita mendapatkan uang Rp 900.000,00 tunai.

Selanjutnya, uang tersebut kita bagi tiga dan kita

masukkan ke masing-masing kantong, sehingga masing-

masing kantong berisi Rp 300.000,00.

Suatu ketika, uang di kantong makan sudah

habis, sedangkan kita sangat lapar. Karena kita harus

makan, maka kita meminjam uang dari kantong

tabungan sebesar Rp 100.000,00. Supaya kita tidak lupa,

maka kita menulis di Kantong Tabungan, “diambil Rp

100.000,00”. Disaat yang sama, kita menulis di kantong

makan, “ditambah Rp 100.000,00”. Jadi, setiap kita

memindahkan uang dari satu kantong ke kantong

lainnya, maka kita harus mencatat di kedua kantong

tersebut.

Begitulah akuntansi. Kita harus mencatat

transaksi keuangan kita sesuai kelompok

peruntukannya. Pada saat kita hendak memindahkan

peruntukan uang dari satu kelompok ke kelompok yang


17

lain, maka kita harus mencatatnya di kedua kelompok

peruntukan. Kelompok-kelompok peruntukan itu

disebut sebagai “akun”, kalau dalam bahasa inggris

disebut “account”. Jangan tanya kenapa namanya begitu,

karena penulis juga nggak tau siapa yang ngasih nama...

Supaya lebih mudah, akun tersebut kita beri nomor.

Kesepakatan kita adalah memberi nomor untuk

setiap akun CV. Aman Sentosa. Berikut ini adalah nomor

dan nama akun CV. Aman Sentosa:

Aset

No. Akun Nama Akun

100

110

120

130

140

150

Kas

Piutang

Persediaan Suku Cadang

Peralatan

Gedung

Tanah

Hutang

No. Akun Nama Akun

200

210

Hutang usaha

Hutang bank


18

Modal

No. Akun Nama Akun

300 Modal Pemilik

Pendapatan

No. Akun Nama Akun

400 Pendapatan Jasa

Beban

No. Akun Nama Akun

500 Biaya sewa

Loh, kok ada tambahan pendapatan dan biaya?

Di rumus sebelumnya ‘kan cuma ada aset, hutang, dan

modal? Tenang, sebenarnya dua akun ini adalah bagian

dari modal. Anggap saja seperti ini, kita biasa

menyimpan uang di brankas atau laci rumah ‘kan? Ketika

kita akan berangkat bekerja, maka kita pindahkan uang

yang ada di laci ke dalam kantong untuk sementara. Pada

saat jam istirahat, kita mengeluarkan uang untuk


19

membeli makan siang. Sepulang makan siang, ternyata

kita mendapatkan honor dari perusahaan. Kemudian kita

menyimpannya dalam kantong. Sesampainya di rumah,

uang yang ada dalam kantong kita kembalikan lagi ke

dalam laci. Nah, brankas atau laci tadi, kita anggap

sebagai akun modal, sedangkan kantong celana, kita

gunakan untuk menampung pendapatan dan biaya.

Secara sederhana, pendapatan diartikan sebagai

penambahan jumlah aset, sedangkan biaya adalah

pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh

pendapatan. Udah, gitu aja!

Oke, sekarang kita akan membantu Tn. Petruk

untuk menyusun catatan akuntansi CV. Aman Sentosa.

Sejak memulai bisnisnya pertanggal 1 Oktober 2015, CV.

Aman Sentosa belum membuat pencatatan akuntansi

terkait transaksi-transaksi yang terjadi, sementara

pertanggal 31 Desember 2015, CV. Aman Sentosa harus

tutup buku. Sesuai permintaan, CV. Aman Sentosa ingin

periode pembukuannya adalah dari bulan Januari s/d

Desember tiap tahunnya. Berikut ini adalah catatan

pemilik CV. Aman Sentosa:


20

1. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Tuan Petruk

mendirikan badan usaha yang bergerak di bidang

reparasi alat-alat elektronik dengan nama CV.

Aman Sentosa. Tuan Petruk menyetorkan uang

sebagai setoran awal sejumlah Rp 10.000.000,00.

Selain itu, Tuan Petruk mendapatkan pinjaman

dari Tuan Gareng sebesar Rp 5.000.000,00.


Sentosa juga mendapatkan pinjaman dari Bank

ABC sebesar Rp 10.000.000,00 untuk membeli

peralatan servis.


Sentosa melunasi hutangnya kepada Tuan Gareng

sebesar Rp 5.000.000,00.

4. Pada tanggal 11 Desember 2015, CV. Aman

Sentosa membeli peralatan reparasi dari Toko

Elektronik Jaya. Total pengeluaran adalah sebesar

Rp 6.500.000,00.

5. Pada tanggal 27 Desember 2015, CV Aman

Sentosa menerima pembayaran untuk jasa

reparasi mesin cuci dari pelanggan sebesar Rp


21

1.750.000,00.

Tugas kita adalah menyusun catatan di atas

menjadi sebuah catatan akuntansi yang disebut “Jurnal”.

Jurnal merupakan sebuah catatan harian semua

transaksi keuangan perusahaan. Perbedaan catatan di

atas dengan jurnal adalah, dalam jurnal, kita harus

menambahkan nama dan nomor akun yang sesuai.

Kapan kita harus membuat jurnal? Jurnal seharusnya

ditulis setiap terjadi transaksi.

Berhubung CV. Aman Sentosa sebelumnya

belum memahami akuntansi, terpaksa kita harus

merapel pembuatan jurnalnya. Ingat ya, saat menyusun

jurnal, kita harus menggunakan rumus dasar akuntansi

yang sudah kita bahas sebelumnya.

Berdasarkan transaksi pertama, kita akan

membuat jurnal untuk memasukkan modal usaha CV.

Aman Sentosa. Jurnalnya adalah sebagai berikut:


22

No. Tanggal Jurnal Ref Debet Kredit

1. 1-10-2015 Kas 100 15.000.000

Hutang usaha 200 5.000.000

Modal pemilik 300 10.000.000

Hal pertama yang harus kita lakukan adalah

mencatat nomor dan tanggal transaksi (lihat nomor 1

dan 2).

Transaksi ini terdiri dari setoran pemilik dan

hutang yang berupa uang tunai, pastinya uang tersebut

akan masuk ke dalam “Kas” perusahaan ‘kan? Lalu,

adakah akun kas? Ya, ada! Akun kas adalah salah satu

akun aset yang mempunyai nomor akun 100. Karena kas

merupakan akun aset yang berada di sis kiri, maka kita

akan menambahkan sebesar Rp 15.000.000,00 pada sisi

kiri.

Jika kita menambahkan Rp 15.000.000,00 pada

sisi kiri, artinya kita juga harus menambahkan Rp

15.000.000,00 pada sisi kanan. Tapi kita letakkan pada

akun apa? Karena kas tersebut berasal dari hutang dan

1 2 3 5 6 7 4 6 7


23

modal, maka kita gunakan akun modal dan hutang.

Adakah akun hutang dan modal? Ya! Ada akun hutang

usaha dengan nomor akun 200 dan akun modal pemilik

dengan nomor akun 300. Jadi, selain kita menulis akun

kas seperti nomor 3 pada tabel di atas, kita juga harus

menulis akun modal dan hutang seperti pada nomor 4.

Sekarang, saatnya mengingat aturan rumus

dasar akuntansi. Penambahan pada sisi kiri, harus kita

catat sebagai debet. Oleh karena itu, nilai Rp

15.000.000,00 pada akun kas, kita tulis di kolom debet

(lihat nomor 6). Sedangkan penambahan pada sisi kanan,

harus kita catat sebagai kredit. Jadi, kita tulis Rp

5.000.000,00 pada akun hutang usaha dan Rp

10.000.000,00 pada modal pemilik (lihat nomor 7).

Sip! Transaksi 1 sudah kita buat jurnalnya. Kalau

mau iseng menghitung sisi kiri dan kanan, sampai detik

ini, sama-sama Rp 15.000.000,00. Masih seimbang ‘kan?

Sebelum mengerjakan jurnal-jurnal selanjutnya, pastikan

dulu Anda benar-benar memahami penjelasan di atas

ya... Berikut ini adalah jurnal untuk transaksi


24

selanjutnya:


2. 15-10-

2015

Kas 100 10.000.000

Hutang

bank 210 10.000.000

3. 29-11-

2015

Hutang Usaha 200 5.000.000

Kas 100 5.000.000

4. 11-12-

2015

Peralatan 130 6.500.000

Kas 100 6.500.000

5. 27-12-

2015

Kas 100 1.750.000

Pendapatan

jasa 400 1.750.000

5. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip

akuntansi yang menentukan kapan suatu transaksi harus

diakui dan dicatat. Pada umumnya, terdapat dua basis


25

akuntansi, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual

(accrual basis). Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi

keuangan diakui dan dicatat ketika kas diterima atau

dibayarkan dari kas. Sedangkan dalam akuntansi

berbasis akrual, transaksi ekonomi diakui dan dicatat

pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat

kas diterima atau dibayarkan.

Biar nggak makin pusing, kita simak aja contoh

berikut ini. Pada tanggal 28 Desember 2015, CV. Aman

Sentosa melakukan jasa reparasi televisi dengan total

tagihan Rp 750.000,00 atas nama Tn. Semar, tapi Tn.

Semar baru bisa membayar tagihannya pada tanggal 30

Desember 2015. Jika CV. Aman Sentosa menggunakan

pencatatan berbasis kas, maka jurnal pada tanggal 28

Desember 2015 adalah:


6. 28-12-2015 TIDAK ADA

JURNAL

Berdasarkan jurnal tersebut, CV. Aman Sentosa

belum mengakui transaksi di atas sebagai pendapatan


26

karena belum ada aliran kas yang masuk. Namun, CV.

Aman Sentosa akan mengakuinya pada tanggal 30

Desember 2015 dengan jurnal sebagai berikut:


6. 30-12-2015 Kas 100 750.000

Pendapatan

jasa 400 750.000

Jika CV. Aman Sentosa menggunakan basis

akrual, maka CV. Aman Sentosa mengakui transaksi

tersebut sebagai pendapatan pada tanggal terjadinya

transaksi, meskipun belum ada aliran kas yang masuk.

Jurnal CV. Aman Sentosa pada tanggal 28 Desember 2015

adalah:


7. 28-12-2015 Piutang 110 750.000

Pendapatan

jasa 400 750.000

Karena belum ada aliran kas masuk, CV. Aman

Sentosa mengakui pendapatannya sebagai piutang. Nah,


27

jika Tn. Semar telah melunasi tagihannya pada tanggal

30 Desember 2015, maka jurnalnya adalah sebagai

berikut:


7. 30-12-2015 Kas 100 750.000

Piutang 110 750.000

6. Mengenal Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses

akuntansi yang bermanfaat dalam memberikan

informasi keuangan bagi pihak internal dan eksternal

suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca,

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan

modal, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan

keuangan biasanya dibuat untuk satu periode akuntansi,

yaitu dimulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Harus dipahami bahwa apapun bentuk atau format

laporan keuangan pada berbagai entitas secara substansi

adalah sama yaitu memberikan informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Proses akuntansi dan


28

laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar

akuntansi dan pelaporan yang sudah ditetapkan. Pada

perusahaan komersil, standar pelaporan mengacu

kepada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan pada

entitas pemerintahan harus mengacu kepada SAP

(Standar Akuntansi Pemerintahan). Lebih detil terkait

SAK dan SAP, bisa ditanyakan pada Mbah Google atau

silakan mampir ke situs IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Jenis laporan keuangan yang digunakan pada

perusahaan komersil adalah:

a. Laporan Laba Rugi

Sesuai namanya, laporan laba rugi artinya laporan

yang berisi informasi apakah sebuah perusahaan

mendapatkan keuntungan atau menderita

kerugian. Pasti masih ingat pepatah “besar pasak

dari pada tiang” ‘kan? Nah, itu contoh usaha yang

rugi. Pengeluarannya lebih besar daripada

pemasukan atau biaya yang dikeluarkan lebih

besar daripada pendapatan. Jadi, laporan laba

rugi adalah laporan yang membandingkan


29

besarnya pendapatan dan biaya/beban.

b. Laporan Perubahan Modal

Laporan yang menyajikan perubahan modal

karena penambahan atau pengurangan modal

dari laba atau rugi.

c. Neraca

Laporan yang memuat informasi posisi jumlah

aset, hutang, dan modal suatu perusahaan pada

suatu periode tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi arus kas

masuk dan arus kas keluar.

konsep akuntansi basis akrual

{bab}2

SEKILAT AKUNTANSI - Konsep Akuntansi Basis Akrual

31

Konsep Akuntansi Basis Akrual

1. Kronologis

Pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi

mendapatkan apresiasi dari banyak pihak karena

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten Banyuwangi sudah berbasis akrual.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah pertama di

Provinsi Jawa Timur yang menerapkan akuntansi

berbasis akrual dalam penyusunan LKPD. Melihat upaya

yang sudah dilakukan, pada sisi kepatuhan, Pemkab

Banyuwangi dinilai telah melakukan terobosan dalam

menyikapi ketentuan penyajian laporan keuangan

daerah.

Jika kita ingin menelusuri perjalanan standar

akuntansi di lingkungan pemerintahan, mari kita simak

ilustrasi di bawah ini:


32

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa

implementasi akuntansi pemerintahan adalah

perubahan paradigma pelaporan yang telah berjalan

sejak Indonesia merdeka. Kebijakan penyusunan

laporan keuangan dalam bentuk neraca dan sebagainya

adalah bentuk reformasi akuntansi yang dilakukan

Tahun 2003

Reformasi bidang akuntansi di Indonesia dilakukan melalui UU No. 17 Tahun 2003 yang intinya pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis

akrual selambat-lambatnya tahun anggaran 2008.

Tahun 2005

Karena waktunya terlalu singkat, pada tahun 2005 disahkanlah PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur penggunaan basis cash toward

accrual (kas menuju akrual) atau sederhananya "setengah akrual". Artinya, ketentuan basis akrual UU No 17 Tahun 2003

masih belum bisa diterapkan.

Tahun 2010

Pemerintah telah mengesahkan PP 71/2010 sebagai pengganti PP 24/2005, yang artinya mengganti basis SAP dari yang semulanya

adalah cash toward accrual menjadi accrual basis, yang mengharuskan selambat-lambatnya tahun 2015 sudah dipake pada instansi pemerintah, termasuk Kabupaten Banyuwangi.


33

melalui UU 17 Tahun 2003. Adanya penundaan

pelaksanaan akuntansi basis akrual menunjukan bahwa

implementasi di lapangan tidak semudah yang

dibayangkan. Berkaca dari implementasi akuntansi yang

sudah berjalan, untuk pelaksanaan akuntansi basis

akrual diperlukan kesiapan khusus dan sistematis

karena menyangkut perubahan kebijakan akuntansi

yang sudah berjalan.

2. Akuntansi Pemerintah Selayang Pandang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu

bidang akuntansi yang diterapkan di lembaga

pemerintahan. Tujuan dari akuntansi pemerintahan

adalah sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah

terhadap penggunaan anggaran atau dana yang berasal

dari masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut berupa

laporan keuangan pemerintah yang akan digunakan oleh

para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja

pemerintah selaku pemberi pelayanan publik.

Siapa sajakah pengguna laporan keuangan

pemerintah? Pengguna utama laporan keuangan


34

pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga

pengawas, lembaga pemeriksa, investor, dan kreditor.

Bagi pemerintah, laporan keuangan memberikan

informasi mengenai keberhasilan aparatur dalam

melaksanakan suatu program atau kegiatan, misalnya

apakah suatu program dan kegiatan telah dilaksanakan

secara tepat sasaran bagi masyarakat? Apakah aparatur

yang melaksanakan kegiatan tersebut cukup kompeten?

Bagaimana tingkat kepatuhan pelaksanaan suatu

kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan?

Tentunya informasi-informasi tersebut dinyatakan

dalam satuan moneter ya...

Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah

dapat membuat berbagai kebijakan di masa depan,

seperti menentukan sumber daya manusia yang tepat,

menentukan program atau kegiatan yang harus

diutamakan, mencari solusi untuk mencegah dan

memperbaiki kegagalan di masa yang akan datang,

rencana investasi daerah, penggalian potensi daerah, dan

lain sebagainya.


35

a. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan

Dalam akuntansi komersial, kita mengenal

persamaan dasar akuntansi sebagai berikut:

Persamaan tersebut, dalam akuntansi

pemerintahan menjadi:

Apa yang dimaksud ekuitas dana? Perbedaan

mendasar akuntansi komersial dengan akuntansi

pemerintahan terletak pada kepemilikannya. Pada

perusahaan, selisih antara aset dan hutang menunjukkan

besarnya modal pemilik perusahaan. Sementara dalam

organisasi pemerintahan, ekuitas dana menunjukkan

satu kesatuan kekayaan bersih Pemerintah tanpa adanya

kepemilikan yang bisa diakui oleh pihak lain diluar

pemerintahan tersebut.

Aset Hutang Modal

(Ekuitas)

Aset Hutang Ekuitas Dana


36

b. Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah sampai dengan tahun 2014 adalah

basis CTA (Cash Toward to Accrual) atau dikenal dengan

basis kas modifikasi. Pada basis CTA, akun neraca

menggunakan basis akrual yang disesuaikan pada saat

pelaporan, sedangkan akun realisasi anggaran

menggunakan basis kas.

Mulai tahun 2015 basis yang digunakan dalam

akuntansi pemerintahan adalah basis akrual. Entitas

pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan

akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan

menggunakan basis akrual dalam pengakuan

pendapatan-LO, beban, pengakuan aset, kewajiban, serta

ekuitas. Sedangkan untuk penyusunan LRA, mengikuti

basis yang diterapkan dalam penyusunan

penganggarannya. Sampai saat ini, pada seluruh

Pemerintahan di Indonesia masih menggunakan basis

kas dalam proses penganggarannya.

Untuk menggambarkan secara gamblang

perlakuan akuntansi terhadap transaksi basis kas


37

dengan transaksi basis akrual, dapat di ilustrasikan

seperti contoh transaksi yang antara ibu Hamid dan ibu

Mahmud. Misalkan, ibu hamid melakukan transaksi

penjualan daging sapi kepada ibu mahmud sebanyak 2

ton dengan total uang senilai Rp. 1.000.000,-. Ibu

mahmud telah sepakat dengan ibu hamid akan

membayar uang daging sapi tersebut pada bulan depan.

Nah, jika ibu hamid melakukan pencatatan akuntansi

menggunakan metode basis kas maka transaksi

penjualan tersebut dianggap tidak ada, dikarenakan uang

hasil penjualan daging sapi tersebut masih belum ada di

tangan ibu hamid alias masih belum dibayarkan oleh ibu

mahmud. Pencatatan akan dilakukan oleh ibu hamid

ketika ibu mahmud sudah membayar hasil penjualan

daging sapi tersebut. Pada basis CTA, penjualan tidak

diakui namun pada neraca dimunculkan adanya piutang

jika sampai dengan akhir tahun realisasi kas belum

terjadi. Pada basis akrual pengakuan piutang dilakukan

pada saat transaksi penjualan dilakukan dengan

pengakuan pendapatan LO pada Laporan Operasional.

Begitulah gambaran sekilas contoh singkat tentang


38

pengertian pencatatan basis kas, CTA dan basis akrual.

3. Mengenal Akrual dalam Lingkungan

Pemerintahan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa

basis akrual adalah proses dasar akuntansi yang

mengakui dan mencatat transaksi keuangan, baik

penerimaan maupun pengeluaran pada saat terjadinya

transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau

dibayarkan. Jika kita mendapatkan uang atau apa saja

yang menjadi hak kita, maka itu merupakan penerimaan.

Sedangkan pengeluaran merupakan kewajiban kita

untuk mengganti atas penggunaan barang atau jasa yang

kita gunakan.

Lalu, apakah perbedaan basis akrual dengan

basis kas menuju akrual? Perbedaan utama antara basis

akrual dengan basis kas menuju akrual terletak pada titik

pengakuan dan pengukuran pendapatan/hak maupun

beban/kewajiban, sedangkan secara fisik terlihat pada

bentuk penyajian laporannya. Kalau ada pemerintah

daerah yang masih menggunakan empat elemen laporan


39

keuangan, maka pemerintah daerah tersebut masih

menggunakan basis kas menuju akrual, sementara bagi

instansi pemerintah yang sudah menyajikan tujuh

elemen laporan keuangan, berarti sudah menggunakan

basis akrual. Berikut ini perbandingan elemen-elemen

laporan keuangan basis kas menuju akrual dengan basis

akrual:

Meskipun secara format, laporan yang disajikan dalam

basis menuju akrual (CTA) masih digunakan dalam

laporan keuangan berbasis akrual, namun dalam teknis

penyusunannya terdapat perbedaan yang krusial. Selain

substansi, terdapat perbedaan cara menghitung ekuitas


40

dalam neraca. Berikut akan diuraikan penjelasan masing-

masing komponen laporan keuangan basis akrual.

3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran terdiri dari

penyajian realisasi pendapatan dan belanja yang sudah

dianggarkan. Kegiatan-kegiatan Pemda yang dibiayai

dari sumbangan pihak ketiga atau sponsor dalam bentuk

non kas tidak masuk dalam catatan laporan realisasi

anggaran ya...

3.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas, yang terdiri dari aset, hutang, dan modal pada

tanggal tertentu. Neraca terbagi menjadi dua pos, yaitu

aktiva dan pasiva. Pos aktiva merupakan rincian dari

aset suatu entitas, yang terdiri dari aset lancar, investasi,

aset tetap, dan aset lainnya. Sedangkan pos pasiva terdiri

dari kewajiban dan ekuitas. Yang perlu diingat, dalam

menyajikan neraca, jumlah antara pos aktiva dan pasiva

harus seimbang, lho!


41

3.3 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas bertujuan untuk mencatat

aliran uang (kas) pemerintah daerah, yang mencakup

aliran kas masuk ke bendahara maupun aliran kas yang

keluar dari bendahara. Laporan ini hanya dibuat dan

disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi

perbendaharaan, seperti BUD dan Instansi yang

menerapkan pola PPK-BLUD.

3.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas

yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan

Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan

beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

pemerintahan, sehingga Laporan Operasional

menyediakan informasi:


42

1. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung

oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan

kehematan perolehan dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO

yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah dalam periode mendatang dengan

cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. mengenai penurunan ekuitas (bila terjadi defisit),

dan peningkatan ekuitas (bila surplus).


43

Mari kita amati contoh Laporan Operasional Dinas ABC

dan Dinas XYZ di bawah ini:

Pendapatan - LO 2015 2014

Pajak 110,00 100,00

Retribusi 65,00 50,00

Total Pendapatan - LO 175,00 150,00

Beban Operasi

Beban Gaji 53,00 50,00

Beban Sewa 52,00 50,00

Total Beban Operasi 105,00 100,00

Surplus 60,00 50,00

Laporan Operasional

Dinas ABC

Per 31 Desember 2015

Beban Operasi 2015 2014

Beban Gaji 53,00 50,00

Beban Sewa 52,00 50,00

Beban perjalanan dinas 105,00 100,00

Total Beban Operasi 210,00 200,00

Defisit (210,00) (200,00)

Laporan Operasional

Dinas XYZ



44

Berdasarkan kedua Laporan Operasional di atas,

terdapat perbedaan antara Laporan Operasional Dinas

ABC dengan Laporan Operasional Dinas XYZ. Pada

Laporan Operasional Dinas ABC mengalami surplus

dikarenakan memiliki pendapatan dan jumlah

pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah beban.

Sedangkan pada Laporan Operasional Dinas XYZ

mengalami defisit karena tidak memiliki pendapatan.

3.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas berfungsi

memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan yang dapat kita bandingkan dengan

tahun sebelumnya.. Hasil dari LPE ini nantinya akan

dipakai pada pos ekuitas di neraca. Berikut ini adalah

contoh laporan perubahan ekuitas:


45

Ekuitas awal 150,00

Surplus/ defisit LO 50,00

Ekuitas akhir 200,00

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas ABC


3.6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-

SAL) berisi informasi tentang kenaikan atau penurunan

anggaran lebih selama satu periode atau 1 tahun

anggaran. Jumlah saldo anggaran lebih menunjukkan

keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Jika jumlah saldo anggaran lebih

semakin kecil tiap tahunnya, kinerja pemerintah dinilai

efektif. Namun jika nilai saldo anggaran lebih-nya

semakin tinggi tiap tahun, pemerintah dinilai tidak

efektif dalam menjalankan program, tidak

memperhatikan kebutuhan masyarakat, atau lain

sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus cermat


46

dalam mengalokasikan anggaran dan tepat waktu dalam

pelaksanaannya. Berikut ini merupakan contoh laporan

perubahan saldo anggaran lebih.

Jika ditarik benang merahnya, elemen-elemen

laporan keuangan tersebut saling berhubungan, seperti

yang ditunjukkan grafis di bawah :

Laporan Finansial

Laporan Operasional

Laporan Perubahan

Ekuitas Neraca

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dinas ABC


SAL awal 150,00

SAL yang digunakan (150,00)

SiLPA tahun berjalan 500,00

SAL akhir 500,00


47

Laporan Pelaksanaan Anggaran

Setelah SKPD menyusun laporan keuangan

berbasis akrual, maka selanjutnya laporan keuangan

SKPD tersebut digabung menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) melalui proses konsolidasi.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

(Entitas Pelaporan)

Laporan Keuangan "Dinas ABC"

(Entitas Akuntansi)

Laporan Keuangan "Kecamatan

DEF"

(Entitas Akuntansi)

Laporan Keuangan "Kelurahan GHI"

(Entitas Akuntansi)

Proses Konsolidasi


48

Apa yang dimaksud entitas pelaporan dan

entitas akuntansi? Entitas pelaporan dapat diartikan

sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan dan

mengacu pada organisasi secara keseluruhan, contohnya

adalah Pemkab Banyuwangi. Sedangkan entitas

akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang

mengelola dan menggunakan anggaran, contohnya

adalah badan, dinas, kantor, kecamatan, sampai

kelurahan. Proses konsolidasi adalah penggabungan

laporan entitas akuntansi ke dalam entitas pelaporan.

4. Manfaat dan Keunggulan Akrual

Manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual

ternyata banyak sekali, lho! Manfaat tersebut antara lain:

1 Dalam akuntansi berbasis akrual, hak dan

kewajiban dicatat dan dilaporkan dengan

lebih tepat.

2 Akuntansi berbasis akrual berfungsi dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah,

khususnya menilai biaya jasa layanan,

efisiensi, dan pencapaian tujuan.


49

3 Akuntansi berbasis akrual membuat kendali

terhadap defisit anggaran dan akumulasi

biaya pemerintah menjadi lebih baik.

Ketiga manfaat tersebut di atas memang

memberikan dampak teknis bagi instansi yang

menerapkannya, tapi secara umum terdapat efek yang

lebih besar dan langsung bisa didapatkan, yaitu:

Karena mekanisme pencatatan

sudah dilakukan per saat

kejadian maka secara logika tidak

ada lagi bottle neck menjelang

akhir tahun. Jika basis akrual

sudah bisa berjalan lancar dan

dengan didukung oleh teknologi

informasi yang oke, pada saat

akhir tahun nanti mungkin beban

pencatatan kita menjadi bisa

sedikit lebih ringan dibanding

sebelumnya.


50

Secara lebih detail keunggulan basis akrual

dibandingkan basis kas terkait dengan substansi

pelaporan dan manfaat yang bisa diperoleh adalah

sebagai berikut:

1. Laporan keuangan basis akrual menghasilkan

laporan finansial yang lebih baik dan memadai

tentang:

a. Kegiatan operasional pemerintahan

melalui Laporan Operasional

b. Perubahan ekuitas melalui Laporan

Perubahan Ekuitas

c. Posisi kekayaan dan kewajiban melalui

Neraca

2. Informasi laporan keuangan berbasis akrual

mendukung pengambilan kebijakan pemerintah

dalam:

a. perencanaan dan penganggaran

pendapatan dan belanja negara tahun

berikutnya

b. mendukung langkah-langkah strategis

pengukuran kinerja dan perhitungan biaya


51

c. manajemen dan optimalisasi penggunaan

aset dan kewajiban

d. meningkatkan kualitas data fiskal bagi

pengambilan kebijakan fiskal dan

penyusunan data statistik nasional

Secara umum, implementasi basis akrual akan

menambah intensitas proses pencatatan pada level

pelaksana atas seluruh transaksi yang terjadi, namun

dengan melihat manfaat dan keunggulan seperti yang

sudah dijelaskan di atas, maka sepertinya memang sudah

seharusnya laporan keuangan pemerintah berbasis

akrual. Jadi, basis akrual mulai 2015...... Siapa takut?

pendapatan akrual

{bab}3

SEKILAT AKUNTANSI - Pendapatan Akrual

53

Pendapatan Akrual

“Pendapatan”, sering kita dengar istilah ini tapi

kadang kita masih belum paham “What is Pendapatan

itu???” Gak usah khawatir, disini kita akan ajak semua

pembaca agar bisa memahami arti pendapatan dari sisi

akuntansi. Zaki Baridwan, pengarang buku ekonomi,

menyatakan bahwa pendapatan adalah kenaikan aktiva

suatu badan usaha atau pelunasan utang selama suatu

periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan

barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang

merupakan kegiatan utama suatu badan usaha.

Panjang banget definisinya, kita sederhanakan,

pendapatan itu pemasukan atau penambahan harta atau

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan

ekuitas, yang bukan berasal dari kontribusi pemilik

modal. Gampangnya, bisa kita simak contoh berikut,

semisal kita ada rumah atau mobil atau benda yang bisa

disewakan lalu kita sewakan ke orang dan kita dapat uang

sewa, nah itu yang namanya pendapatan. simpel bukan?


54

Pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi sudah

meninggalkan akuntansi basis kas dan mulai

menjalankan Akuntansi Basis Akrual. Terus perlakuan

akuntansi pendapatannya bagaimana? kalo dilihat secara

garis besar sebenarnya akuntansi pendapatan pada basis

akrual tidak jauh berbeda dengan akuntansi pendapatan

pada saat menggunakan cash basis. Sedangkan ciri fisik

yang membedakan dua basis tersebut adalah

penambahan rekening pendapatan dan beban LO.

Transformasi dari basis kas menjadi basis akrual dapat

dilihat dari adanya pemilahan pendapatan menjadi dua

komponen yaitu Pendapatan Realisasi Anggaran (LRA)

dan Pendapatan Operasional (LO), perbedaan keduanya

hanya waktu pengakuan dan sifat penerimaannya. Sulit

dimengerti? Ini penjelasannya.

Pendapatan-LO adalah semua hak yang memiliki

potensi atau memiliki pendapatan pada pihak kita atau

Pemerintah Daerah meskipun itu belum terjadi sebuah

transaksi pendapatan secara keseluruhan atau

penerimaan kas langsung, maka pengakuan pendapatan


55

akan dicatat pada saat periode pelaporan disajikan.

Sedangkan pendapatan LRA lebih sederhana,

hanya mencatat transaksi yang sudah menghasilkan

uang sampai periode laporan keuangan disajikan,

simpelnya ketika Pemda terima pendapatan pada hari ini

akan dicatat hari ini juga sebagai penambah pendapatan.

Berikut contoh sederhana soal pendapatan,

misalnya Kabupaten Banyuwangi punya lahan kosong,

dan pada tahun 2015 ada pihak lain (sebut saja dia CV.

Milkimil) ingin menyewa lahan tersebut untuk

membangun toko dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

dengan sewa 10 juta. berikut tabel transaksi :

LRA LO

Mencatat pendapatan

langsung pada 2015

sebesar 10 juta

Mencatat pendapatan secara

berkala sebesar 2 juta per

tahun sampai 2019


56

Pada Laporan Operasional (LO), pihak

Pemerintah Daerah mencatat pendapatan dari CV.

Milkimil itu di awal sebesar 2 juta setiap tahun sampai 5

tahun kedepan, tepatnya sampai 2019 akan dicatat

sebesar 2 juta per tahun. Sedangkan pada LRA seperti

biasa, pendapatan diakui secara langsung 10 juta sesuai

dengan jumlah kas yang diterima pada tahun 2015,

karena LRA itu masih dalam lingkup cash basis yang

ketika ada penerimaan sebesar 10 juta ya dicatat sebagai

pendapatan 10 juta pada tahun 2015. sederhana bukan?

Pengaruh dari pengakuan antara basis kas dan

akrual terhadap pendapatan adalah munculnya piutang

dan pendapatan diterima dimuka(utang). Piutang adalah

hak kita (Pemda) atas pihak luar yang disebabkan

adanya transaksi yang menimbulkan hak tagih.

Sedangkan pendapatan diterima dimuka adalah

transaksi yang menimbulkan kewajiban pemenuhan

(contra prestasi) atas penerimaan kas yang sudah

diterima saat ini. Sebagaimana contoh transaksi di atas,

nilai penerimaan sebesar 10 juta hanya diakui sebagai

pendapatan sebesar 2 juta dan senilai 8 juta dianggap


57

sebagai pendapatan diterima dimuka yang akan di

kompensasikan setiap tahun sebagai pendapatan sebesar

2 juta sampai dengan tahun 2019.

Pola pengakuan pendapatan atas penerimaan

piutang pada basis akrual berbeda dengan akuntansi

berbasis kas. Dalam pendapatan LRA, piutang akan

dicatat sebagai “penambah pendapatan” dalam neraca

pada tahun pembayaran piutang. Masuknya piutang

sebagai penambah pendapatan karena pendapatan LRA

masih menggunakan basis kas yang berasumsi ketika

ada piutang pada tahun kemarin atau sebelumnya dan

dibayarkan pada tahun sekarang, LRA akan mencatat

penambahan pendapatan pada tahun yang sekarang.

Tetapi pengakuan LO sebaliknya, LO akan

mengakui sebagai “pengurang piutang” dikarenakan

piutang tersebut merupakan hak Pemerintah Daerah

yang sudah menjadi pendapatan tahun sebelumnya dan

bukan sebagai pendapatan tahun ini.


58

LRA LO

Sebagai penambah

pendapatan

Sebagai pengurang

piutang

Contoh sederhana, Pemerintah daerah tahun

2014 memiliki piutang pada CV. Milkimil sebesar 15 juta

rupiah dan dibayarkan pada tahun 2015. Pencatatan

pendapatan pada LRA akan mencatat piutang sebagai

penambahan pendapatan pada tahun 2015, sedangkan

pada pendapatan LO akan dicatat sebaliknya, piutang

akan menjadi sebagai pengurang pendapatan pada tahun

2015, dikarenakan 15 juta yang harusnya diberikan CV.

Milkimil kepada Pemerintah Daerah pada tahun 2014

baru diberikan pada tahun 2015.

Sampai disini, dapat dipahami bahwa konsep

pendapatan akrual pada dasarnya hanya terkait

pengakuan yang seharusnya dilakukan atas penerimaan

kas atau pengakuan atas potensi pendapatan yang akan

diterima di masa mendatang. Berdasarkan ilustrasi di

atas dapat disimpulkan bahwa akrualisasi pendapatan

membutuhkan penatausahaan atas pendapatan yang


59

timbul melalui pengakuan piutang dan penatausahaan

piutang yang terkait dengan pemantauan terhadap

penerimaan kas atas pembayaran piutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, alur

proses akuntansi terkait pendapatan-LO jika dilihat dari

aspek pengakuan, pencatatan, klasifikasi dan

pengungkapan adalah sebagai berikut :

Pengakuan, dilakukan pada saat timbulnya hak atas

pendapatan (hak tagih) atau jika terjadi pendapatan

yang sudah direalisir (diterima secara kas).

Pencatatan, dilakukan secara bruto maksudnya

pendapatan harus dicatat secara utuh keseluruhan

dan tidak diperkenankan untuk dinettokan atau

dikurangi langsung dengan biaya yang terkait.

Klasifikasi, pendapatan diklasifikasikan sesuai

dengan sumber pendapatannya. Untuk

memperjelasnya, akun yang digunakan disesuaikan

dengan klasifikasi pendapatan yang dimiliki.

Pengungkapan, pendapatan harus diungkapkan

berdasarkan rincian lebih detail atas sumber


60

pendapatan dan informasi terkait lainnya yang

diperlukan. Pengungkapan atas rincian pendapatan

disajikan di dalam CALK.

Penatausahaan pendapatan dalam akuntansi

basis akrual perlu mendapat perhatian. Hal ini

dikarenakan dokumentasi transaksi yang terjadi melalui

pencatatan akuntansi adalah merupakan bukti

kepatuhan implementasi basis akrual. Analisis

penatausahaan pendapatan basis akrual dapat ditinjau

dari 6 aspek sebagai berikut :

• OBYEK Pengakuan Pendapatan

• SUBSTANSI Treatment akuntansi pendapatan tergantung pada titik pengakuan yang sudah diatur dalam kebijakan

• ASSURANCE Pencatatan penerimaan dan pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan


61

• PENDEKATAN - Lakukan yang mampu untuk dilakukan, landasi yang dilakukan dengan kebijakan

- Prakteknya tergantung pada kebijakan penatausahaan pendapatan, apakah bersifat perpetual, periodik atau gabungan

• TEKNIS - Analisis kebijakan dan praktek nyata

- Perpetual, Periodik, dan Gabungan

• PRAKTIK - Pelaksanaan nyata penatausahaan pendapatan sudah berbasis akrual

- Kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan yang dibuat

Analisis sesuai aspek dalam matrik di atas dapat

digunakan sebagai acuan apakah implementasi akrual

pendapatan yang kita lakukan, sudah memenuhi kondisi

minimal model implementasi yang diharapkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait

pendapatan LO sesuai dengan kondisi nyata administrasi

pendapatan yang ada saat ini dapat disikapi dengan

pelaksanaan kebijakan pendapatan di antaranya sebagai


62

berikut :

1. Pengakuan pendapatan perlu dibedakan untuk yang

bersifat official assesment (dengan penetapan)

maupun yang self assesment ( tanpa penetapan).

2. Terhadap pendapatan pajak yang self assesment

(pajak hotel dan pajak restoran) dan pendapatan

retribusi tanpa penetapan diakui pada saat

penerimaan kas.

3. Terhadap pendapatan yang bersifat official

assesment, pendapatan diakui pada saat penerbitan

SKPD, SKP kurang bayar pendapatan transfer dan

bagi hasil pajak serta keputusan pembebanan

TP/TGR.

4. Adanya periodesasi pendapatan yang jelas atas

penerimaan kas lintas periode.

5. Setiap pengakuan harus dilandasi dengan dokumen

pengakuan yang berkaitan dengan adanya atau

timbulnya pendapatan.


63

Nah, sudah jelaskan.. Silahkan SKPD penghasil

atau yang memiliki pendapatan, monggo dicross check

pelaksanaan akrualisasi pendapatan ditempatnya

masing-masing. Kalau belum pas, ya segera disesuaikan

sebelum tutup buku akhir tahun. Entar jadi temuan lho.

beban akrual

{bab}4

SEKILAT AKUNTANSI - Beban Akrual

65

Beban Akrual

Kita tentu sering mendengar kata beban. Beban

listrik, beban air, atau bahkan beban telepon. Apa

sebenarnya yang dimaksud dengan beban? Beban

merupakan kewajiban yang harus ditanggung atas

penerimaan barang/jasa. Korelasi beban dengan

pengeluaran belanja adalah belanja digunakan untuk

membayar kejadian beban yang telah terjadi. Misal kita

membayar listrik di awal Februari untuk listrik yang

telah dipakai selama bulan Januari. Beban juga bisa

terjadi akibat pemakaian barang/jasa atau asset yang

sudah kita peroleh melalui belanja.

Dalam keuangan pemerintah daerah terdapat

beberapa macam beban. Adapun macam-macam beban

adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap

pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang

harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai

negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh


66

pemerintah daerah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan

melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium

non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban

gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui

mekanisme LS, beban pegawai diakui saat

diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya

kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat

dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui

mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika

bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran

honor) telah disahkan pengguna anggaran.


67

b. Beban Barang

Beban barang merupakan penurunan manfaat

ekonomi dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan

jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,

pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium

kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah

atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang diakui ketika bukti penerimaan

barang atau Berita Acara Serah Terima

ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih

terdapat barang persediaan yang belum terpakai,

maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Bunga

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran

pemerintah daerah untuk pembayaran bunga

(interest) yang dilakukan atas kewajiban

penggunaan pokok utang (principal outstanding)


68

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang

terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima

pemerintah daerah seperti biaya commitment fee

dan biaya denda.

Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan

Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat

bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban

bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan

walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal

pelaporan.

d. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi

anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada

perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat

kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan

subsidi telah timbul.


69

e. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah daerah

dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada

pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan,

yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan

bersamaan dengan penerbitan SP2D.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah

daerah dalam bentuk uang atau barang yang

diberikan kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan

yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu


70

dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.

h. Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa

pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan. Beban transfer

diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat

timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika

terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada

akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang

harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan

sudah diketahui daerah yang berhak menerima,

maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya

peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah

tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.


71

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening

listrik.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran

kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset

nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah

Daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/

berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan

atau amortisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, alur

proses akuntansi terkait beban jika dilihat dari aspek

pengakuan, pencatatan, klasifikasi dan pengungkapan

dapat diuraikan sebagai berikut :


72

Pengakuan, dilakukan pada saat timbulnya

kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan adanya

penurunan manfaat ekonomi maupun potensi jasa.

Pencatatan, dicatat sebesar beban yang terjadi

selama periode pelaporan dan dinilai sebesar

akumulasi beban yang terjadi selama satu periode

pelaporan.

Klasifikasi, pendapatan diklasifikasikan sesuai

dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Pengungkapan, beban harus diungkapkan

berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi

lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan.

Pengungkapan beban disajikan di dalam CALK.

Pemenuhan alur proses akuntansi atas beban ini harus

dilakukan secara integral satu kesatuan terhadap

masing-masing transaksi yang terjadi.

Pengakuan beban dalam akuntansi basis akrual

perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan

dokumentasi transaksi yang terjadi melalui pencatatan

akuntansi adalah merupakan bukti kepatuhan


73

implementasi beban basis akrual. Terutama untuk beban

persediaan yang harus didukung dengan penatausahaan

persediaan. Analisis pengakuan beban basis akrual dapat

ditinjau dari 6 aspek sesuai tabel berikut :

• OBYEK Pengakuan Beban

• SUBSTANSI Treatment akuntansi beban disesuaikan dengan mekanisme belanja yang dilakukan

• ASSURANCE Pencatatan Beban dan Belanja sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

• PENDEKATAN - Lakukan yang mampu untuk dilakukan, landasi yang dilakukan dengan kebijakan

- Prakteknya tergantung pada kebijakan penatausahaan belanja dan pengakuan beban. Pencatatan dilakukan sesuai dengan titik pengakuan

• TEKNIS - Analisis kebijakan dan praktek nyata

- Perpetual, Periodik, dan Gabungan


74

• PRAKTIK - Pelaksanaan nyata penatausahaan beban sudah berbasis akrual

- Kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan yang dibuat

Analisis sesuai aspek dalam matrik beban di atas

dapat digunakan sebagai acuan apakah implementasi

beban akrual dan belanja yang kita lakukan, sudah

memenuhi kondisi minimal model implementasi yang

diharapkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait

pengakuan beban sesuai dengan kondisi nyata

administrasi belanja yang ada saat ini dapat disikapi

dengan pelaksanaan kebijakan pengakuan beban di

antaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Beban yang timbul dari belanja yang bersifat

langsung diakui pada saat timbulnya kewajiban

pembayaran yaitu saat penerbitan SPM. Contohnya

beban pemeliharaan, beban pegawai, beban bunga,

beban transfer, beban hibah dan bansos.


75

2. Terhadap pembayaran oleh bendahara untuk belanja

UP, pembebanannya dilakukan pada saat

pengesahan belanja oleh Pejabat Penatausahaan

Keuangan.

3. Terhadap beban yang bersifat pemakaian seperti

persediaan diakui secara perpetual sesuai dengan

saat kejadian. Sedangkan beban yang bersifat

penurunan nilai diakui secara priodik seperti

penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang.

4. Adanya periodesasi beban yang jelas atas

pengeluaran belanja sesuai penggunaan dan

pemanfaatannya.

Beberapa hal yang membedakan akrualisasi

belanja dan pengakuan beban dengan kondisi yang

sudah terjadi sebelumnya adalah pengakuan kapan

beban itu timbul. Penyelesaian beban tersebut

diselesaikan melalui belanja daerah. Pengakuan

pencatatan dan perlakuan akuntansi lainnya

membutuhkan konsistensi pelaksanaan. Sudah saatnya

kita buka kembali bagaimana kebijakan pengakuan


76

belanja, pengakuan beban yang sudah disusun dalam

kebijakan akuntansi kita.

Hayooo... dicek ulang pencatatan bebannya.

Sudah akrual, jangan pernah lagi menunda pencatatan.

Beban yang terjadi setiap

bulan harus dicermati dan

direkonsiliasi.. Jangan lupa...

tingg... tingg...!

implementasi basisakrual wacana ideal

{bab}5

SEKILAT AKUNTANSI - Implementasi Basis Akrual Wacana Ideal

78

Implementasi Basis Akrual

dan Wacana Ideal

Pada segmen bagian buku ini, kita akan berpikir

bagaimana basis akrual dapat diterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah (daerah)

sesuai dengan peraturan terkait. Secara lebih jauh kita

(mungkin) harus berpikir bagaimana seharusnya kondisi

ideal yang optimal terkait implementasi akuntansi basis

akrual pada sektor pemerintahan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab. II,

Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mengakui

dan mencatat transaksi keuangan, baik penerimaan

maupun pengeluaran pada saat terjadinya transaksi

tersebut bukan hanya pada saat kas diterima atau

dibayarkan. Pada dunia nyata akuntansi pemerintahan

yang terlihat seringnya adalah tumpukan transaksi yang

belum dicatat, data yang tidak update, aparat yang

malas-malasan, dokumentasi berkas yang berceceran

dan semua hal negatif atas ketidak tertiban dalam bidang


79

administrasi merupakan kondisi umum yang sering

terjadi. Lha kalau sekarang harus menerapkan basis

akrual dalam pelaporan akuntansinya dengan kondisi

serabutan seperti itu kira-kira jadinya nanti seperti apa

yaa..? Atau sebaliknya, bisa tidak basis akrual diterapkan

dalam kondisi lingkungan administrasi yang serabutan..?

Sebelum masuk dalam pembahasan

implementasi basis akrual, coba kita pinjam alat

Doraemon yang namanya “Pintu Kemana Saja”, mari kita

berkunjung ke suatu daerah Entah Berantah yang

katanya akuntabilitasnya nomer wahid di jagat dunia

administrasi pemerintahan. Daerah Entah Berantah

layaknya pemerintah daerah umumnya di Indonesia,

namun yang membedakannya adalah ketertiban dan

keteraturan aparatnya dalam berakuntabilitas melalui

proses akuntansi yang diselenggarakan. Setiap unit SKPD

pada daerah tersebut sampai dengan unit terkecil secara

tertib dan teratur melakukan pencatatan semua

transaksi yang terjadi pada saat kejadian.


80

Pencatatan administrasi kejadian ataupun

transaksi menggunakan aplikasi yang mudah

dioperasikan, tinggal klik-klik edit tambah simpan hapus

dan enter, beres. Seluruh sistem yang digunakan sudah

terhubung dalam arti semua aplikasi transaksi

terintegrasi dan terkoneksi pada semua titik kejadian

transaksi di semua SKPD sampai dengan level terkecil.

Begitu canggihnya sistem mereka sehingga tidak ada

satupun pencatatan administrasi yang bersifat

pengulangan maupun duplikasi. Semua serba otomatis

disediakan oleh sistem, hal ini sudah menjadi mindset

jajaran pengelola keuangan pada daerah tersebut

dimana semua memiliki pikiran yang sama bahwa

seluruh kejadian dan transaksi harus dicatat saat

kejadian dan proses akuntansi selanjutnya dilakukan

oleh sistem secara Real Time Clock (RTC) dan otomatis,

ujug-ujug semua laporan akuntansi maupun

administratif yang diperlukan menjadi tersedia begitu

saja.. tinggal print out dan ditandatangani, yakin bener

1000 %. Katanya kondisi ini sudah mereka alami sejak

saat basis kas masih menjadi dasar pencatatan


81

akuntansinya. Saat ini mereka sudah menerapkan basis

akrual, dan menurut mereka perbedaan basis akuntansi

tersebut cuma masalah proses dan format laporan.

Waahhh... hebat yaa sistem mereka. Pantesan

staf akuntansinya dan pengelola administrasinya pada

seger-seger semua. Mereka jarang lembur kecuali hanya

saat insidentil ada kebutuhan mendesak. Hari sabtu dan

minggu mereka benar-benar nikmati sebagai hari libur.

Semua laporan yang dibutuhkan dapat diselesaikan tepat

waktu dengan akurasi yang tinggi. Beda banget dengan

gambaran pemda pada umumnya, dimana kadang

laporannya masih sering ada kesalahan dan jauh lebih

sering terlambatnya daripada tepat waktunya. Belum

lagi staf akuntansi dan pengelola administrasinya yang

terlihat kuyu kurang tidur karena mabuk lembur dan

mumet nyari selisih angka yang jatuh entah dimana.

Sepertinya pekerjaan akuntansi dan

administratif di daerah Entah Berantah banyak

difasilitasi oleh sistem pengelolaan keuangan yang

handal, mencakup prosedur operasional maupun sistem

aplikasi yang mumpuni. Tapi yang jelas komitmen atas


82

ketertiban dan keteraturan sampai dengan level

pelaksana terdepan itulah yang menjadikan bangunan

sistem berjalannya dengan baik tanpa hambatan. Ngirii

deh.. kapan ya kita bisa seperti itu..?

Kembali ke dunia nyata pemerintah daerah pada

umumnya... Kayaknya kondisi yang ada terpaut jauh

dibandingkan dengan Daerah Entah Berantah. Belajar

dari daerah tersebut ternyata bukan masalah basis

akuntansinya, namun komitmen atas ketertiban dan

keteraturan dari seluruh jajaran mulai dari level

tertinggi sampai level pelaksana terdepan. Hal ini

menunjukan bahwa tidak ada masalah dengan

perubahan basis akuntansi, artinya basis akuntansi mau

dirubah jadi apapun selama bisa dikondisikan

implementasinya maka semuanya akan baik-baik saja.

Persoalannya justru terhadap upaya pengkondisian

lingkungan pengelolaan sesuai dengan dinamika

perubahan sistem. Sepertinya irama/komitmen

pimpinan dan internalisasi nilai-nilai yang diyakini bagus

adalah merupakan entry point pengkondisian lingkungan

pengelolaan keuangan yang baik. Dua hal tersebut adalah


83

merupakan sebagian bentuk cerminan terselenggaranya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

memadai pada suatu lingkungan pengelolaan.

Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010

maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan

berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Ini

berarti bahwa pada saat ini merupakan masa peralihan

bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan

penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan

pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Suka ataupun tidak, jika sudah menjadi

keharusan maka harus dilaksanakan. Oleh karenanya,

saat ini yang harus dilakukan setiap entitas

pemerintahan adalah menemukan cara dan strategi

bagaimana mengimplementasikan basis akrual dalam

sistem pencatatannya. Peribahasa “banyak jalan menuju

roma” dan “roma tidak dibangun dalam semalam”

sepertinya cocok disandingkan dengan berbagai upaya

pemda untuk mengkondisikan perubahan basis

akuntansi tersebut dalam lingkungan pengelolaan

keuangannya. Sejauh mana basis akrual bisa


84

diimplementasikan, atau seberapa besar tingkat

kesesuaian implementasinya dengan SAP, pada dasarnya

merupakan trik dan strategi masing-masing daerah

sesuai kondisi lingkungan pengelolaan yang dimilikinya.

1. Akuntansi Basis Akrual dalam Bayangan

Aparatur Instansi Pemerintah

Sebagaimana kondisi yang terjadi saat

terminologi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan

mulai diperbincangkan, banyak kebingungan dan

kegalauan yang timbul pada jajaran pengelola

administrasi pemerintahan. Basis akrual pada dasarnya

cenderung merupakan image akuntansi perusahaan atau

sektor korporat. Pertanyaan yang sering muncul dari

sebagian orang yang awam masalah akuntansi (siapa

ya?) adalah apakah memang akuntansi basis akrual

dapat diterapkan dalam sektor pemerintahan? Senada

pesimis lainnya adalah pertanyaan terkait apa perlunya

akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

Mungkin tidak ada salahnya pertanyaan tersebut

muncul, lha wong akuntansi yang sudah ada sebelumnya

saja belum diaplikasikan secara maksimal. Hal ini


85

terlihat dari rendahnya capaian opini WTP pada laporan

keuangan pemerintah meskipun reformasi pengelolaan

keuangan sudah berjalan lumayan lama. Apa sih

susahnya membuat laporan keuangan sehingga capaian

opini auditor eksternal masih menjadi momok bagi

sebagian besar instansi pemerintahan..? Keharusan

melaksanakan basis akrual bagi sebagian instansi

pemerintah dirasakan seperti ungkapan “belum tegak

berdiri, tiba-tiba disuruh berlari”... Gimana caranya?

Meskipun hujan protes dan keluhan, akuntansi basis

akrual sudah menjadi peraturan yang harus

dilaksanakan. Fenomena yang terjadi saat ini instansi

pemerintah di wilayah manapun bagian negeri tercinta

Indonesia terjangkit wabah studi banding. Entah karena

ketakutan atau hal lainnya, saat ini hilir mudik

kunjungan antar instansi pemerintah untuk melihat

kondisi daerah lain tak ubahnya seperti peta jalur

penerbangan yang terhubung antar daerah. Sebagian lagi

malah seperti “setrika”, bolak-balik melakukan

kunjungan.. (sepertinya sekali tidaklah cukup).

Sedemikian fenomenanya sampai ada pihak swasta yang


86

mau terlibat untuk mengakomodir kepentingan kegiatan

tersebut, semacam epen orgenaiser studi banding begitu

katanya.

Akuntansi basis kas untuk penyusunan neraca

daerah, saat ini sudah tinggal kenangan. Saatnya beralih

ke akuntansi basis akrual. Berkaca kepada akuntansi

basis kas yang sudah sekian lama kita terapkan, mungkin

kita bisa belajar dari argumen para pakar akuntansi yang

mengkritisi perbedaan basis kas dan basis akrual,

diantaranya :

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan

informasi yang cukup tentang hutang dan piutang,

sehingga penggunaan basis akrual sangat

disarankan. (Ingat cerita Ibu Hamid dan Ibu

Mahmud) jika menggunakan basis akrual, maka

dapat diketahui berapa pendapatan sebenarnya ibu

hamid, berapa uang yang masih belum diterima

oleh ibu hamid (Piutang) dan bagi ibu mahmud

berapa banyak utang atau uang yang masih belum

dibayarkan kepada ibu hamid.

b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi


87

yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi

yang sebenarnya (full costs of operation). Meskipun

ibu mahmud belum membayar uang pembelian

daging sapinya, akan tetapi jika ibu mahmud

menggunakan basis akrual maka pembelian daging

sapi itu sudah diakui sebagai belanja.

c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan

informasi yang dapat diandalkan dalam informasi

aset dan kewajiban. Tentu saja informasi yang

dihasilkan oleh basis akrual dapat memberikan

gambaran proyeksi posisi keuangan yang lebih

memadai untuk membuat keputusan masa

mendatang.

Sesuai dengan perbedaan kondisi antara kedua

basis, sepertinya akuntansi basis akrual banyak memiliki

kelebihan dibandingkan basis kas. Untuk saat ini

mungkin secara kongkrit manfaatnya belum terlihat (Lha

wong baru mulai). Betewe, percaya dah dengan para

pakar, toh mereka memang ahli di bidangnya. Lagi pula

saat ini siapa yang mau membantah lagi? Khan sudah

jadi SAP, jadi kalo tidak mau mengikuti berarti tidak


88

ingin dapat opini WTP. Yahh, sepertinya rugi kalau sudah

kerja keras menyajikan laporan keuangan sebagai

bentuk akuntabilitas instansi pemerintah tapi gak bisa

dapat opini terbaik. Wis, pokoke madhep manthep ...

Saatnya kita dukung program pemerintah... Go Akrual

2015!!!

2. Implementasi Basis Akrual dan Tantangannya

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di

pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar

proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu

dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan

proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan

berbasis akrual ini secara lebih detail.

Keberhasilan perubahan akuntansi

pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan

keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel

memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak.

Beberapa tantangan dalam implementasi

akuntansi pemerintahan berbasis akrual diantaranya :


89

a. Komitmen

Komitmen dalam sebuah lingkungan

pengelolaan adalah merupakan kunci utama

pelaksanaan sebuah kebijakan.

Implementasi basis akrual merupakan suatu

kebijakan yang membutuhkan komitmen

penuh dari semua unsur pelaksananya pada

semua tingkatan pengelola. Kemauan

pelaksanaan hanya akan menjadi retorika

Sistem Akuntansi dan IT

TANTANGAN AKRUAL


90

belaka jika berhenti pada tataran kebijakan

namun tidak dilaksanakan dalam

pengelolaan keuangan sebenarnya.

b. Resistensi / penolakan terhadap perubahan

Sebagaimana layaknya untuk setiap

perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang

sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan

enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk

itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan

dilakukan berbagai sosialisasi sehingga

penerapan akuntansi pemerintahan

berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Resistensi dapat diminimalisir jika

komitmen dari unsur pimpinan telah

diinternalisasikan menjadi komitmen pada

tataran pelaksana.

c. Tersedianya SDM yang kompeten

Penyiapan dan penyusunan laporan

keuangan berbasis akrual memerlukan SDM

yang mampu menguasai akuntansi

pemerintahan. Bukan hanya pemahaman


91

terhadap penyusunan laporan keuangan

berbasis akrual namun juga penguatan

pemahaman pada proses penatausahaan

keuangan terkait dengan basis akrual yang

terkait. Untuk itu, pemerintah pusat dan

daerah perlu secara serius menyusun

perencanaan SDM di bidang akuntansi

pemerintahan. Peningkatan kapasitas

pemahaman atas SDM keuangan yang

dimiliki perlu terus ditingkatkan agar

kendala implementasi dari aspek kesiapan

SDM dapat diminimalisir. Peran dari

perguruan tinggi dan organisasi profesi

tidak kalah pentingnya untuk memenuhi

kebutuhan akan SDM yang kompeten di

bidang akuntansi pemerintahan.

d. Sistem Akuntansi dan IT Based System

Melihat kompleksitas implementasi

akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan

bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual

di lingkungan pemerintahan memerlukan


92

sistem akuntansi dan IT yang lebih rumit.

Melihat kompleksitas transaksi

pemerintahan yang semakin meningkat dan

dukungan SDM yang belum sepenuhnya

mumpuni dalam ranah akuntansi basis

akrual, maka diperlukan aplikasi sistem

komputer yang dapat memudahkan dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual.

3. Sebuah Pendekatan Implementasi Pemkab

Banyuwangi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemkab

banyuwangi pada tahun 2014 sudah disusun

berdasarkan basis akuntansi akrual. Sebagaimana

komitmen bersama yang dituangkan dalam sebuah

rencana aksi Road Map Implementasi Banyuwangi

Akrual Basis 2015, rencana implementasi dibagi dalam

tiga tahapan penerapan yang akan dimulai pada

penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013,

yaitu :


93

Tahun Implementasi

Sistem

Keterangan

2013 CTA - Konversi

laporan akrual

Laporan Keuangan CTA

akan dikonversi dalam

standar pelaporan akrual,

sehingga laporan

keuangan daerah tahun

2013 dapat disajikan

sesuai format PP 71/2010

2014 Dual Sistem (CTA

– Akrual)

Implementasi dual sistem

sebagai proses diseminasi

sistem akuntansi yang

baru. Pada tahun 2014,

diharapkan laporan

keuangan versi PP 71

sudah dapat dihasilkan

melalui Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan.


94

Tahun Implementasi

Sistem

Keterangan

2015 Akrual Penuh Implementasi sistem

akrual secara penuh. Pada

tahun ini diharapkan

seluruh aspek pengelolaan

keuangan telah beralih

secara penuh dari basis

CTA menjadi basis akrual.

Technical proses yang rencanakan adalah

sebagai berikut :

Tahun 2013 – Konversi Laporan Keuangan CTA

1. Pembentukan tim yang akan menjadi gugus tugas

implementasi akrual basis.

2. Pembahasan konsep perubahan mencakup

pemetaan kondisi existing dan terobosan

penyesuaian konversi format laporan.

3. Sosialisasi dan penjelasan implementasi PP 71

Tahun 2010 pada seluruh Pengelola Keuangan


95

SKPD.

4. Sosialisasi konsep dan perubahan sistem yang akan

dilaksanakan.

Tahun 2014 – Pelaksanaan Dual Sistem

1. Evaluasi kesiapan SDM dan pemantapan

pemahaman konsep

2. Evaluasi pelaksanaan tahap I dan perbaikan yang

diperlukan

3. Pemrograman sistem informasi akrual.

4. Evaluasi kesesuaian lingkungan sistem untuk

menjamin kemudahan proses integrasi antar

sistem pengelolaan ( Sistem Informasi Barang dan

Sistem Informasi Pendapatan )

5. Fasilitasi pelaksanaan dual sistem.

6. Brainstorming perubahan sistem pengelolaan

khususnya pelaksana akuntansi SKPD.

Tahun 2015 – Implentasi akrual basis penuh.

1. Fasilitasi pelaksanaan sistem akuntansi akrual.

2. Evaluasi hasil penerapan dual sistem dan akomodir

perbaikan yang diperlukan.

3. Evaluasi stabislitas sistem informasi akuntansi


96

berbasis akrual.

4. Troubleshooting dan debugging sistem informasi

untuk menjamin kelancaran pelayanan dan

pemenuhan kebutuhan.

Sesuai dengan hasil evaluasi Tim Implementasi

Basis Akrual, pada tahun 2014 secara umum proses

implementasi telah menunjukan hasil, dimana proses

konversi laporan tahun 2013 telah dapat dilakukan

secara in-system. Berdasarkan kebijakan pimpinan,

untuk mengetahui apakah implementasi yang sudah

dilakukan telah sesuai dengan SAP maka LKPD tahun

2014 agar disajikan berdasarkan basis akrual. Hal ini

dimaksudkan agar hasil pemeriksaan auditor eksternal

atas LKPD 2014 dapat dijadikan pedoman

penyempurnaan basis akrual selanjutnya.

Lingkungan sistem aplikasi pengelolaan

keuangan pemkab Banyuwangi yang berbasis Web,

menginspirasi munculnya ide untuk mengintegrasikan

seluruh aplikasi keuangan. Aplikasi yang digunakan

untuk pengelolaan keuangan adalah SIMRAL(Sistem

Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan


97

Pelaporan meliputi proses perencanaan, penatausahaan

dan pelaporan. Sedangkan aplikasi yang digunakan

untuk pengelolaan pendapatan adalah SIMPADA (Sistem

Informasi Pendapatan Daerah), dan aplikasi pengelolaan

barang adalah SIMBADAWANGI (Sistem Informasi

Manajemen Barang Daerah Banyuwangi).

Proses integrasi secara umum dimaksudkan

agar tidak terjadi duplikasi entry antar sistem dan

meningkatkan pengendalian akuntansi atas proses

pencatatan pendapatan dan belanja barang. Dalam

pelaksanaannya, integrasi antar sistem ini selanjutnya

merubah konsep pencatatan pendapatan dan konsumsi

barang yang sudah berjalan selama ini. Sebelumnya

pencatatan akuntansi untuk pendapatan dan konsumsi

barang menggunakan metode periodik, dengan adanya

integrasi antar sistem maka pola pencatatan pendapatan

dapat dilakukan secara perpetual atau setiap saat

kejadian.

Sistem aplikasi dimodifikasi sedemikian rupa

untuk memudahkan proses operasi pencatatan. Hal ini

dimaksudkan agar operator masing-masing sistem


98

aplikasi tidak merasa kesulitan yang nantinya akan

menjadikan resistensi penggunaan aplikasi dalam

pelaksanaan basis akrual. Komitmen dan dukungan tidak

hanya dibangun pada level pimpinan tapi juga antar

operator sistem aplikasi dalam SKPD. Evaluasi atas

keselarasan hasil input pencatatan dalam aplikasi pada

SKPD terus difasilitasi secara periodik. Selain

membangun koordinasi pada level pemerintah daerah,

masing-masing SKPD diharapkan dapat memiliki

kesadaran akuntansi atas seluruh proses administrasi

keuangan yang telah dilaksanakan.

Dengan dukungan seluruh SKPD, laporan

keuangan pemerintah kabupaten Banyuwangi pada

tahun 2014 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) dari Auditor Eksternal. Hal ini

menunjukan bahwa dengan kerja keras dan komitmen

yang tinggi, implementasi basis akrual dalam laporan

keuangan pemerintah bukanlah suatu hal yang

menakutkan.. (padahal waktu penyerahan opini sempat

deg-degan). Selama ada kemauan, disitu pasti ada jalan.


99

4. Wacana Implementasi Basis Akrual Kualitas

Super

Pertanyaan yang selalu menjadi bahan

pembicaraan di antara penggiat akuntansi pemerintahan

selama ini adalah seperti apa laporan keuangan

pemerintah basis akrual itu? Atau lebih dalam lagi,

bagaimana sih seharusnya basis akrual diterapkan dalam

pemerintahan?

Sebagaimana umumnya penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah, kita terbiasa dengan

contoh yang sudah ada, atau bagaimana laporan

keuangan itu disusun sebelumnya, selalu menjadi acuan

dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Pemahaman adanya standar pelaporan, secara umum

masih relatif rendah di lingkungan pengelola keuangan

daerah. Lebih parah lagi opini laporan keuangan masih

lebih diyakini berasal dari adanya masalah keuangan

umum hasil pemeriksaan bukan dari penyajian laporan

keuangan yang sudah disusun.


100

Sedikit demi sedikit kesadaran atas penyajian

laporan yang sesuai standar mulai dipahami oleh

pengelola keuangan meskipun belum seutuhnya, namun

capaian opini WTP sedikit banyak merangsang minat

dan upaya pengelola keuangan untuk dapat meraihnya.

Obrolan sebagian pengelola keuangan, capaian opini

WTP sudah menjadi gengsi yang dapat mengindikasikan

kredibilitas penyusunan laporan keuangan daerah,

meskipun sangat disadari bahwa opini WTP tidak

menjamin pengelolaan keuangan yang bebas dari

penyelewengan.

Kembali lagi kepada pertanyaan seperti apa

laporan keuangan basis akrual itu? Kalau hanya untuk

dapat menyajikan laporan keuangan sesuai format basis

akrual mungkin secara mudah dapat dilakukan. Kita bisa

melihat format laporan akrual, kemudian dilakukan

konversi atas data yang ada mungkin dengan serta merta

laporan format akrual bisa kita hasilkan. Nah, kalau cuma

begitu saja berarti mudah khan? Tapi apakah cukup

begitu saja? Pada kenyataannya tidaklah demikian,

ternyata auditor juga melihat bagaimana laporan akrual


101

(atau konversi laporan ) itu dihasilkan.

Pada beberapa kesempatan, baik auditor

eksternal maupun KSAP (Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan) menyatakan bahwa laporan akrual atau

konversinya harus memenuhi syarat by transaction, by

process dan by aplication. Arti gampangnya laporan

akrual harus disajikan sesuai dengan dukungan

transaksi, melalui sebuah proses akuntansi dan

dihasilkan melalui aplikasi. Nah, loh.. ternyata tidak

semudah yang kita pikirkan sebelumnya.

Dengan demikian untuk dapat menyajikan

laporan keuangan berbasis akrual memang diperlukan

strategi khusus dan rencana implementasi yang jelas dari

masing-masing daerah sesuai kondisi dan karakteristik

pengelolaan keuangan yang dilakukan. Setidaknya

strategi dan rencana implementasi tersebut akan

memberikan panduan apakah penyusunan laporan

keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar

atau belum. Apakah laporan keuangan yang sesuai

standar akan menjamin perolehan opini WTP?... Eh,

jangan keburu dulu. Sesuai dengan ketentuan laporan


102

keuangan yang baik yaitu kesesuaian dengan standar

dan dukungan Sistem Pengendalian Intern yang

memadai, dua-duanya harus terpenuhi. Hal ini berarti

jika laporan keuangan kita sudah bagus sesuai dengan

standar namun banyak temuan pengendalian intern yang

cukup material, opini WTP tentu saja jauh dari

jangkauan. Jadi, jangan sampai karena fokus dalam

implementasi basis akrual kemudian kita banyak

kecolongan dalam pelaksanaan kegiatan yang berbuah

temuan pemeriksaan. Dua-duanya harus seimbang,

laporan keuangan harus sesuai standar dan

pengendalian intern harus tetap ditingkatkan.

Sekarang coba kita lihat dapur akrual kita.

Keberhasilan pemkab Banyuwangi dalam menghasilkan

laporan akrual pada tahun 2014 telah menginspirasi

berbagai pihak. Hal ini terbukti dengan banyaknya

kunjungan dari daerah lain yang ingin mengetahui

sampai dengan mengadopsi proses migrasi akrual yang

sudah kita terapkan. Secara sistem, kalau hanya untuk

menghasilkan laporan akrual dapat dikatakan bahwa

kita sudah pengalaman. Besar harapan untuk


103

penyusunan laporan keuangan akrual di masa-masa

mendatang kita tidak akan menemui kesulitan lagi.

Melihat capaian yang sudah kita peroleh sampai

dengan saat ini, dan antusiasme daerah lain terhadap

pengembangan basis akrual, belum saatnya kita

berpangku tangan. Semangat untuk tetap dapat

menyajikan yang terbaik harus terus kita bangun,

rasanya aneh nantinya kalau kita yang duluan

mengimplementasikan basis akrual namun akhirnya

nanti kita malah yang tertinggal dibandingkan dengan

daerah lain dalam penerapan basis akrual. Oleh

karenanya inovasi dan perbaikan harus terus dilakukan

untuk penyempurnaan implementasi basis akrual di

Pemkab Banyuwangi.

Kembali lagi ke pertanyaan awal, bagaimana

basis akrual itu seharusnya diterapkan dalam akuntansi

pemerintahan? Kalau melihat lingkungan pengelolaan

kita sendiri, sepertinya masih banyak celah administrasi

umumnya saat ini yang dapat dieksplorasi untuk

pengembangan basis akrual masa mendatang.

Sebagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah Entah


104

Berantah yang sudah nge-link pada semua tahapan dan

laporan keuangan yang dapat disajikan secara real time,

dapat kita jadikan tujuan untuk pengembangan sistem

pengelolaan basis akrual selanjutnya. Apakah mungkin?

Apa sih yang tidak mungkin selama ada kemauan?

Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam terkait

ketentuan pengelolaan dan standar pelaporan

pemerintahan, kita seperti melihat kepingan pengelolaan

yang terbagi dalam beberapa aspek yang seakan-akan

terpisah. Sebagaimana kita pahami laporan realisasi

anggaran pendapatan dan belanja yang masih disusun

berdasarkan basis kas karena penganggaran atas

perencanaan daerah masih menggunakan dasar kas.

Pada sisi lain kita dituntut menerapkan basis akrual

dalam pelaporan pendapatan dan beban dalam laporan

operasional. Jika kita tanyakan kenapa penganggaran

tidak sekalian menggunakan basis akrual, tentu saja

memerlukan analisis lebih lanjut terkait bagaimana hal

tersebut dapat dilakukan.

Terlepas dari berbagai macam pertanyaan, kita

pada tataran pelaksana kebijakan dan serangkaian


105

peraturan terkait pola administrasi dan pelaporan sudah

selayaknya untuk mengikuti dan patuh dalam

pelaksanaannya. Bagaimana kita menerapkan sebuah

kebijakan dan peraturan adalah merupakan ranah

improvisasi yang dapat dilakukan kemudahan

penerapan. Selama tidak bertentangan dengan

peraturan, sebuah sistem tidak dapat dikatakan benar

atau salah tapi lebih cenderung kepada kuat dan

lemahnya pengendalian intern dalam penerapan sebuah

aplikasi pengelolaan.

Integrasi sistem pengelolaan pendapatan dan

sistem pengelolaan barang ke dalam sistem keuangan

daerah, adalah merupakan langkah awal dari langkah

selanjutnya yang mungkin akan dilakukan kemudian.

Meskipun belum sepenuhnya tertib, penatausahaan

transaksi yang difasilitasi oleh masing-masing sistem

dengan integrasi pencatatan akuntansi pada sistem

keuangan telah memberikan sedikit kemudahan

penyusunan laporan. Pada kondisi saat ini, peningkatan

ketertiban pencatatan masih memerlukan proses

pengawasan dan evaluasi periodik, namun sangat


106

diyakini bahwa jika internalisasi sistem telah optimal

pada masing-masing pelaksana maka rekonsiliasi dan

evaluasi akan terjadi secara otomatis pada masing-

masing SKPD. Bilamana hal ini dapat terjadi, tentu saja

jika dukungan komitmen pengelola keuangan pada

setiap tingkatan dapat terus dijaga konsistensinya.

Kelemahan yang umumnya dialami oleh hampir

semua pemda adalah kurang terkordinasinya tahapan

pengelolaan yang dilakukan. Masing-masing bagian

dalam internal pemda ataupun tingkat SKPD berjalan

sendiri-sendiri dengan mengedepankan tupoksinya

tanpa melihat kepentingan akuntabilitas secara

keseluruhan. Jika seluruh kepentingan telah diakomodir

dan integrasi secara menyeluruh dalam kerangka

pengendalian intern telah dapat dilakukan secara

otomatis maka ego sektoral bagian akan dapat

diminimalisir.

Bayangkan jika integrasi sistem pengelolaan

telah dapat diintegrasikan secara keseluruhan mulai dari

tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan

sampai dengan pelaporan dengan mengakomodir


107

kebutuhan masing-masing aspek pengelolaan, maka

akuntansi pemerintahan bukanlah sesuatu hal yang

menyulitkan selama ada komitmen dan konsistensi

penerapan kebijakannya. Bukan suatu impian jika

seluruh aspek pengelolaan telah mendukung, seluruh

transaksi baik pendapatan maupun belanja dan beban

dicatat secara real time pada setiap titik kejadian, serta

proses akuntansi telah difasilitasi oleh sistem yang andal,

pada suatu waktu nanti neraca daerah dapat diterbitkan

setiap saat bukan lagi per tanggal tapi setiap saat

dibutuhkan. Memungkinkan atau tidak, yang jelas tidak

ada salahnya untuk berusaha.

SEKILAT AKUNTANSI - Penutup

51 108

PENUTUP

Buku “Sekilat Akuntansi Dalam Kacamata

Awam” disusun berdasarkan kondisi latar belakang

sumber daya pengelola keuangan daerah yang berasal

dari beraneka ragam disiplin ilmu. Dalam rangka

peningkatan pemahaman terhadap akuntabilitas

pelaporan terkait implementasi akuntansi berbasis

akrual, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan atas

kesenjangan pengetahuan dalam dunia akuntansi.

Sangat disadari bahwa materi buku ini bersifat

dasar dan umum serta cenderung mengarah ke

pemahaman terkait akuntansi pemerintahan secara

implementatif. Penerapan basis akrual dalam laporan

keuangan pemerintah memerlukan dasar pemahaman

yang kuat terhadap perlakuan akuntansi atas setiap

transaksi keuangan yang terjadi. Materi umum yang ada

dalam buku ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam

proses pembelajaran dan diseminasi implementasi basis

akrual tahap-tahap selanjutnya dalam rangka

SEKILAT AKUNTANSI - Penutup

51 109

peningkatan kualitas akuntabilitas di masa yang akan

datang.

Setiap kesuksesan berawal dari satu langkah

kecil. Sebagaimana buku sederhana ini, adanya

kesepahaman dasar pada seluruh jajaran pengelola

keuangan terhadap tantangan akuntabilitas dapat

membangun semangat kebersamaan dalam membangun

akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

yang lebih baik.

GO ACCRUAL... TETAP WTP!

SEKILAT AKUNTANSI - Tim Penyusun

52 110

TIM PENYUSUN

Drs. Djadjat Sudradjat, M.Si.

Samsudin, S.E., M.Si.

Drs. DMA Budi Siswanto, M.E.

Firman Hidayat, S.E.

Retno Wilis, S.E.

Nuriazha Novatilala, S.E.

Kwartika Dyah Wulaningrum, S.E.

Henry Januar Bayuangga, S.E.

Yuli Adhantini, S.E.

Zubdatin Niswah, S.E.

Anindya Dianing Pratiwi, S.E.

Roma Dahliaseva

Andika Permana Putra, A.Md.

Tanjung Shinta Yudaningtyas, A.Md.

sek ila t akunt an si -...

Documents