sejarah hukum dagang

1

SejarahSejarah HukumHukum DagangDagang

I. Hukum Dagang tak tertulisI. Hukum Dagang tak tertulis

Ubi societas ibi ius (cicero)Ubi societas ibi ius (cicero)

2

Sejarah Hukum DagangSejarah Hukum Dagang

II. Hukum Dagang TertulisII. Hukum Dagang Tertulis

1. Zaman Romawi1. Zaman Romawi

2. Perancis2. Perancis

3. Belanda3. Belanda

4. Indonesia4. Indonesia

3

Sejarah Hukum DagangSejarah Hukum DagangI. Zaman RomawiI. Zaman Romawi

Kaisar Justianus Kaisar Justianus pada permulaan abad VI ( 527-533) membuat kodifikasi pada permulaan abad VI ( 527-533) membuat kodifikasi yang dikenal dengan Corpus iuris civilis yang terdiri dari:yang dikenal dengan Corpus iuris civilis yang terdiri dari:

A. Codex JustianiA. Codex Justianikumpulan undang-undang (leges lex) yang masih berlaku, kumpulan undang-undang (leges lex) yang masih berlaku, berisikan:berisikan:- hukum perdata- hukum perdata- hukum pidana- hukum pidana- hukum tata negara- hukum tata negara- hukum tata usaha negara- hukum tata usaha negara( tidak terdapat hukum dagang secara tersendiri, ( tidak terdapat hukum dagang secara tersendiri, melainkan menjadi satu dengan hukum perdata)melainkan menjadi satu dengan hukum perdata)

B. Digesta (pandectae)B. Digesta (pandectae)Kumpulan petikan karangan para sarjana hukumKumpulan petikan karangan para sarjana hukum

4


I. Zaman RomawiI. Zaman RomawiC. InstitionesC. Institiones

Kitab pelajaran hukumKitab pelajaran hukum

D. NovellaeD. NovellaeKumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah Codex selesaiKumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah Codex selesai

Note: Note: Negara Romawi bermula sebagai negara kota (Stadstaat) Negara Romawi bermula sebagai negara kota (Stadstaat) yakni yakni kota kota Roma kemudian kekuasaannya meluas meliputi:Roma kemudian kekuasaannya meluas meliputi:

- Semenanjung Appenia ( Italia) 290 S.M.- Semenanjung Appenia ( Italia) 290 S.M.- Hispania (Spanyol) 133 S.M. - Hispania (Spanyol) 133 S.M. - Ghalia yang meliputi : - Ghalia yang meliputi :

PerancisPerancis, , Belgia, Belgia, Luxemburg, Luxemburg, Swis, Swis, NederlandNederland

5


II. PerancisII. Perancis Pada tahun 1000 s.d. 1500an Masehi, di Pada tahun 1000 s.d. 1500an Masehi, di

italia dan italia dan Perancis selatanPerancis selatan bermunculan bermunculan kota-kota perdagangan seperti : Genua, kota-kota perdagangan seperti : Genua, Florence, Vennetia, Marceile dll.Florence, Vennetia, Marceile dll.

Hukum Romawi ( Corpus iuris civilis) tidak Hukum Romawi ( Corpus iuris civilis) tidak mampu lagi menyelesaikan seluruh mampu lagi menyelesaikan seluruh permasalahan yang muncul.permasalahan yang muncul.

Di Kota-kota tersebut di susunlah Di Kota-kota tersebut di susunlah peraturan-peratuaran baru yang bersifat peraturan-peratuaran baru yang bersifat kedaerahan. kedaerahan.

6


II. PerancisII. Perancis

Peraturan-peraturan tersebut dikenal Peraturan-peraturan tersebut dikenal dengan dengan KoopmansrechtKoopmansrecht (Hukum (Hukum Pedagang). Pada masa ini sudah mulai Pedagang). Pada masa ini sudah mulai dikenal istilah dikenal istilah HukumHukum DagangDagang

Semakin erat hubungan dagang antar Semakin erat hubungan dagang antar daerah membutuhkan kesatuan daerah membutuhkan kesatuan hukum daganghukum dagang

7


II. PerancisII. Perancis Ordonance du CommerceOrdonance du Commerce 1673 1673

Pada abad XVII diadakan kodifikasi Pada abad XVII diadakan kodifikasi Hukum Dagang “Ordonance du Hukum Dagang “Ordonance du Commerce” oleh Commerce” oleh Raja Louis XIVRaja Louis XIV (1643-1715 M) dengan menunjuk (1643-1715 M) dengan menunjuk Colbert Colbert sebagai organisatornyasebagai organisatornya

Ordonance de La MarineOrdonance de La Marine 1681 1681 (kodifikasi hukum perdagangan lewat (kodifikasi hukum perdagangan lewat laut)laut)

8


II. PerancisII. Perancis Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte

- Code Civil des Francais 1804 - Code Civil des Francais 1804

- - Code Commerce 1807Code Commerce 1807

- - Code Penal 1810Code Penal 1810

9


BelandaBelanda

Burgerlijk Wet Boek (BW)1838Burgerlijk Wet Boek (BW)1838 Wetboek van Strafrecht (WvS)1867Wetboek van Strafrecht (WvS)1867 Wetboek van Koophandle (WvK)1838Wetboek van Koophandle (WvK)1838

10


BelandaBelanda Wetboek Van KoophandleWetboek Van Koophandle

- - Wetboek van Koophandle Wetboek van Koophandle merupakan merupakan salinan salinan dari Code Commerce Perancis dari Code Commerce Perancis yang yang diberlakukan di Belanda atas diberlakukan di Belanda atas azas azas konkordansikonkordansi

-- Pada 1983 Buku III KUHD oleh Prof. Pada 1983 Buku III KUHD oleh Prof. Molengraf digantikan dengan Undang-Molengraf digantikan dengan Undang-Undang KepailitanUndang Kepailitan

11


IndonesiaIndonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

18481848 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

18481848 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum Pidana

1867 untuk golongan eropa1867 untuk golongan eropa

1873 untuk golongan pribumi1873 untuk golongan pribumi

1918 untuk semua golongan penduduk1918 untuk semua golongan penduduk

12


IndonesiaIndonesia

KUHDKUHD masih berlaku s.d. diadakan masih berlaku s.d. diadakan peraturan baru berdasarkan peraturan baru berdasarkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945UUD 1945

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru

menurut Undang-undang Dasar ini.”

13


Isi Pokok KUHDIsi Pokok KUHD Ketentuan Umum Pasal 1Ketentuan Umum Pasal 1 Buku I tentang Dagang Pada UmumnyaBuku I tentang Dagang Pada Umumnya

terdiri dari 10 Bab pasal 2 s.d. 308terdiri dari 10 Bab pasal 2 s.d. 308 Buku II Tentang Buku II Tentang Hak-hak Dan

Kewajiban-kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaranterdiri dari 13 Bab, dari Pasal 309 s.d. 754

14


Perubahan-Perubahan pada KUHDPerubahan-Perubahan pada KUHD

(Azas Konkordansi)(Azas Konkordansi)

CC (Perancis) 1807CC (Perancis) 1807

WvK (Belanda) 1838WvK (Belanda) 1838

KUHD Indonesia 1848KUHD Indonesia 1848

15


Perubahan-Perubahan pada KUHDPerubahan-Perubahan pada KUHD Bab I (Pasal 2, 3, 4 &5 ) dihapusBab I (Pasal 2, 3, 4 &5 ) dihapus

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938

Bab II Pasal 6 dihapus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

16



Pasal 54 KUHD diubah dengan Pasal 54 KUHD diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 TAHUN 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Stb.1847:23]

17



Pasal Pasal 36 s.d. Pasal 5636 s.d. Pasal 56 KUHD yang KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan1971, dinyatakan tidak berlaku tidak berlaku dengan dengan berlakunya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. SelanjutnyaSelanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1995 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dinyatakan tidak berlakutidak berlaku dengan UU Nomor 40 Tahun dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2007 tentang Perseroan Terbatas

18


sejarah hukum dagang

Documents