hukum dagang - pasar modal
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan modal.
Kegiatan usaha merupakan penopang ekonomi suatu negara. Jika kegiatan usaha di
suatu negara terhambat, maka akan menghambat pula pertumbuhan ekonominya.
Oleh karenanya, pemerintah mesti mendorong dan mendukung kegiatan usaha agar
tetap berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik. Salah satu hal yang bisa
pemerintah lakukan adalah dengan mendukung sistem permodalan perusahaan yakni
dengan membuat kebijakan atau hukum tentang pasar modal. Dengan adanya
dukungan dari pemerintah, maka diharapkan perusahaan bisa mendapatkan modal
dengan optimal.
Pasar modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap iklim usaha di
Indonesia. Di samping itu, pasar modal juga memiliki dampak positif bagi
masyarakat. Dengan adanya pasar modal, masyarakat bisa turut serta dalam
kepemilikan sebuah perusahaan besar dan belajar bagaimana memilih perusahaan
mana yang stabil dan memiliki prospek yang bagus.
Perusahaan bisa mendapatkan modalnya di pasar modal. Untuk mendapatkan
modal itu, perusahaan mesti menerbitkan dahulu surat berharga (efek) dalam bentuk
saham atau bentuk lain kemudian menjualnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek.
Dalam makalah ini, penulis akan membahas mengenai pasar modal, Bursa
Efek, dan salah satu instrumen pasar modal yang paling pokok yakni saham.
1 | H U K U M D A G A N G
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka didapat beberapa rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa yang disebut dengan Pasar Modal?
2. Apa fungsi dan manfaat pasar modal?
3. Bagaimana struktur pasar modal di Indonesia?
4. Siapa badan yang mengawasi pasar modal?
5. Apa itu Bursa Efek?
6. Apa kewajiban dan tanggung jawab Bursa Efek?
7. Apa pengertian Saham?
8. Bagaimana proses transaksi jual-beli Saham?
9. Bagaimana investor mendapatkan keuntungan dari saham?
10. Apa pengertian Obligasi?
11. Apa jenis-jenis Obligasi?
C. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum
Dagang. Selain itu pula, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberi manfaat
bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Di samping bertujuan
untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut, makalah ini juga dibuat guna menambah
pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai Pasar Modal, Bursa Efek,
dan Saham dan agar makalah ini dapat diijadikan referensi bagi para pembaca.
2 | H U K U M D A G A N G
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pasar Modal1) Pengertian Pasar Modal
Pengertian pasar modal secara umum merupakan satu tempat bertemunya para
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.
Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal
(emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal.
Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di
perusahaan menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama
bursa efek dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek, yaitu bursa efek
Jakarta, dan bursa efek Surabaya.1 Dalam Undang-undang No. 8 1995, pasar modal
didefiniskan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”
Dalam transaksi di Pasar Modal, investor dapat langsung meneliti dan
menganalisis emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal. Investor akan
membeli saham yang harganya sedang turun, kemudian menjualnya saat harga
saham sedang naik. Keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga beli dan
jual itu disebut capital gain. Jika harga saham terus anjlok, maka investor akan
menjualnya dengan tanpa memperoleh keuntungan, kerugian investor itu disebut
capital loss. Oleh karenanya, meneliti dan menganalisis perusahaan mana yang
keadaan sahamnya baik, menguntungkan, dan memiliki prospek yang bagus adalah
suatu keharusan bagi investor.
Di samping capital gain, investor juga dapat memperoleh keuntungan dari
deviden. Deviden merupakan pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan
kepada investor yang sudah mendapat persetujuan dari investor yang tergabung
dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk mendapatkan deviden maka
modal yang dipegang oleh investor merupakan modal yang jika dilihat dari segi 1 Dr. Kashmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2014), hal. 183.
3 | H U K U M D A G A N G
waktunya ialah modal jangka panjang. Selain keuntungan finasial yang diperoleh
investor dari capital gain dan deviden, investor juga memperoleh keuntungan
nonfinasial yakni hak suara dalam aktivitas perusahaan, contohnya terlibat dalam
RUPS. Sebab, investor juga memegang posisi sebagai pemilik perusahaan.
Dalam konteks perekonomian menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif
mengapa seseorang melakukan investasi atau menjadi seorang investor, antara lain
adalah:2
a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak merupakan keinginan setiap
manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan
selalu akan dilakukan.
b) Mengurangi tekanan inflasi
Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang
dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal
demikian karena variabel inflasi dapat mengereksi seluruh pendapatan yang
ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai
langkah mitigasi yang efektif.
2) Manfaat dan Fungsi Pasar Modal
Pasar modal mampu menjadi tolok ukur kemajuan perekonomian suatu
negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan
memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan dana langsung dari
masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan atau
pinjaman dari bank.
Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:3
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus
memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2 Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 86.3 MMMetwally, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), hal. 178-179. Dikutip dari Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 128-129.
4 | H U K U M D A G A N G
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya
diversifikasi.
3. Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan
iklim usaha yang sehat.
6. Menciptakan lapangan kerja dan profesi yang menarik.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang
sehat dan mempunyai prospek.
8. Alternatif investasi yang memberikan keuntungan dengan risiko yang bisa
diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol
sosial.
Sedangkan menurut MM Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum
berfungsi:4
1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan
memperoleh bagian keuntungan dan resikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan
likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun
dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga
saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan
bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
3) Struktur Pasar Modal di Indonesia 4 MMMetwally, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), hal. 178-179. Dikutip dari Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 129.
5 | H U K U M D A G A N G
Kegiatan pasar modal membutuhkan hukum agar para investor ingin
berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hukum yang mengatur pasar modal
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan
kegiatan di pasar modal utamanya investor dan mengatur segala bentuk kegiatan di
pasar modal. Jika tidak ada hukum yang mempayungi kegiatan di pasar modal,
maka pasar modal di Indonesia tidak mungkin ada.
Pada tanggal 10 Agustus 1997, pemerintahan mulai melakukan usaha
pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar
Modal (Bapepam) yang semenjak tahun 1991 yang semenjak tahun 1991 berubah
menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005 Bapepam disempurnakan
menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005
tanggal 30 Desember 2005. BAPEPAM-LK merupakan penggabungan dari Badan
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
6 | H U K U M D A G A N G
Kementerian Keuangan
Bursa Efek Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan
Bapepam LK
Profesi Penunjang
- Akuntan - Konsultan hukum - Penilai - Notaris
Pemodal
- Domestik - Asing
Lembaga Penunjang
- Biro administrasi efek
- Bank Kustodian - Wali amanat - Penasihat investasi - Pemeringkat Efek
Perusahaan Efek
- Menjamin Emisi - Perantara
Perdagangan Efek - Manajer Investasi
Emiten
- Perusahaan Publilk
- Reksa dana
Lembaga Kliring dan Penjaminan
di bawah Departemen Keuangan.5 Di bawah ini ialah isi Keppres No 53 Tahun
1990 yang menjelaskan tentang BAPEPAM, dikutip dari buku karangan Prof. Drs.
C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. yang berjudul Pokok-
pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.
4) Badan Pengawas Pasar Modal6
Dipandang perlu membentuk sistem pengelolaan dan pengawasan yang
terpadu dalam sistem keuangan nasional. Selama ini, dimana, sistem pengelolaan
dan pengawasan lembaga keuangan terpisah-pisah (pengawasan perbankan oleh BI
dan pengawasan pasar modal oleh Menteri Keuangan lewat BAPEPAM-LK)
ternyata banyak celah yang memunculkan pengndalian lemah. Bahkan, tidak
sedikit dimanfaatkan untuk kepentingan banyak pihak yang dapat melemahkan
dalam proses pengawasan. Faktanya, selama ini banyak kasus besar berskala
nasional di bidang keuangan mengemuka.
Untuk itu, di Indonesia membutuhkan modal sistem pengawasan sektor
keuangan yang kokoh, transparan, akuntabel, dan mempunyai daya tahan dalam
menghadapi shock perekonomian, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal
maupun internal. Disitulah muncul Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(BAPEPAM-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan institusi independen (tidak dibawah
pemerintah) sehingga diharapkan mampu melakukan pengawasan lembaga-
lembaga keuangan bebas intervensi dan kepentingan-kepentingan politik. OJK
berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Maksudnya,
OJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pengaturan institusi-
5 Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 140.6 Nor Hadi, Pasar Modal, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 31-34.
7 | H U K U M D A G A N G
institusi keuangan lewat penerbitan peraturan keundangan, juga melakukan
pengawasan kesehatan lembaga keuangan.
B. Bursa Efek 1) Pengertian Bursa Efek
Bursa Efek merupakan perantara yang menghubungkan antara emiten dan
investor. UU No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan Bursa Efek sebagai pihak yang
memperdagangkan saham emiten kepada pembeli. Bursa Efek tidak lain adalah
pasar modal itu sendiri. Sedangkan Efek itu sendiri merupakan surat pengakuan
utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti
utang, setiap rights, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek, atau setiap
instrumen yang ditetapkan Bapepam sebagai efek.7
Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang
teratur, wajar, dan efesien. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah
perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan
sebagai perantara pedagang efek. Bursa Efek yang ada di Indonesia, yaitu Bursa
Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang Oktober tahun 2007
dimerger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).8 Izin usaha untuk mendirikan Bursa
Efek dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
dengan modal yang disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh
setengah miliar rupiah).9
2) Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek antara lain:10
Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan
anggota Bursa Efek.
7 Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 474.8 Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 141.9 Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 481.10 Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 141.
8 | H U K U M D A G A N G
Rencana anggaran tahunan di penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada
BAPEPAM.
Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan,
perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian Transaksi Bursa dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
Lebih rinci lagi, Kansil dalam bukunya menulis Pasal-pasal dan Ayat-ayat yang
terkait dengan hal-hal yang wajib diatur oleh bursa efek sebagai berikut:11
Bursa Efek wajib menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur:
a. Pernyataan penerimaan anggota;
b. Pendisiplinan, pembekuan anggota, dan pemecatan anggota yang melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip usaha yang benar, atau
karena tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Bursa Efek;
c. Persayaratan keterbukaan informasi yang wajib dipenuhi perusahaan yang
efeknya tercatat di bursa efek;
d. Pemeriksaan kegiatan perdagangan efek dan keadaan keuangan para
aggotanya termasuk pemeriksaan tahunan, yang dapat diadakan sewaktu-
waktu;
e. Persyaratan melakukan kegiatan atas efek oleh para anggota Bursa Efek
termasuk perdagangan efek di luar Bursa Efek bagi efek yang tercatat di Bursa
Efek tersebut;
f. Pemantauan kegiatan dalam rangka melindungi pemodal dari praktek-praktek
yang dilarang oleh peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Pencatatan dan pencabutan atas pencatatan efek, pembekuan perdagangan efek
untuk melindungi pemodal atau untuk mendorong terciptanya perdagangan
yang wajar dan teratur;
h. Kegiatan usaha para anggota Bursa Efek termasuk praktek-praktek akuntansi
dan pelaporan transaksi kepada para anggota lain serta para nasabahnya;
i. Penyelenggaraan kliring dan penyelesaian transaksi perdagangan secara cepaat
dan efektif; dan
11 Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 490-492.
9 | H U K U M D A G A N G
j. Pemisahan dana dan efek milik para nasabah dari rekening para anggota Bursa
Efek dan penyimpanan dana serta efek tersebut secepatnya pada tempat
penitipan harta.
Selain itu, ada beberapa ketentuan dari sumber-sumber lain yang terkait :
1. Bursa Efek menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, biaya
transaksi, dan biaya-biaya lain, yang dipungut berkenaan dengan biaya-biaya
yang diberikan.
2. Biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menghambat
perkembangan pasar modal.
3. Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam.
4. Bursa Efek menetapkan pedoman bagi penetuan besarnya komisi dan biaya
yang harus dikenakan para anggotanya kepada para nasabah.
5. Komisi dan biaya yang dikenakan ditetapkan oleh masing-masing anggota.
6. Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa keuangan yang bertugas
menjalankan pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap
anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek itu sendiri.
7. Pimpinan suatu pemeriksa keuangan melaporkan secara langsung kepada
direksidan Dewan Komisaris serta Ketua Bapepam tentang masalah-masalah
penting dan relevan yang ditemuinya yang dapat memengaruhi setiap
perusahaan anggota Bursa Efek atau Bursa Efek itu sendiri.
8. Semua laporan satuan pemeriksa keuangan Bursa Efek wajib tersedia setiap
saat apabila diperlukan oleh Bapepam.
9. Setiap pihak yang menerima laporan atau mengetahui isi dari laporan
sebagaimana dimaskud dalam ayat (3) wajib menjaga kerahasiaannya.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku dalam hal
diperlukan untuk kepentingan dinas.
C. Intrumen Pasar Modal
10 | H U K U M D A G A N G
Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang
diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan
dikenal dengan istilah instrumen pasar modal.12
Instrumen pasar modal yang diperdagangkan baik oleh emiten ataupun oleh
deviden berupa surat-surat berharga yang sifatnya kepemilikan atau utang. Surat
berharga yang sifatnya kepemilikan disebut saham dan yang sifatnya utang disebut
obligasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk mendapatkan deviden,
investor harus memiliki modal yang sifatnya jangka panjang. Modal yang sifatnya
jangka panjang tersebut tidak lain adalah saham. Sedangkan obligasi, memiliki jangka
waktu yang terbatas.
1) Saham (Stock)
Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang
melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal ataupun persentase
tertentu. Menurut Subagyo (1997), saham merupakan tanda penyertaan modal pada
suatu perseroan terbatas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alma (1997),
yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam
perseroan. Saham dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang
merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan.13 Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990 saham adalah penyertaan
modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas.
a. Macam-macam Saham
Dilihat dari segi hak atas menerima deviden, saham dibagi menjadi dua yakni :
1. Saham biasa (common stock)
Adapun ciri-ciri saham istimewa (prefered stock) adalah sebagai berikut:14
Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi;
Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain
ditetapkan pada rapat umum pemegang saham;
Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui didalam rapat
umum pemegang saham;
12 Dr. Kashmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2014), hal. 18413 Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 22614 Martalena, Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011), hal. 13
11 | H U K U M D A G A N G
Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan
kepada masyarakat.
2. Saham istimewa (prefered stock).
Adapun ciri-ciri saham istimewa (prefered stock) adalah sebagai berikut:15
Hak utama atas dividen, artinya saham istimewa mempunyai hak
terlebih dahulu dalam hal menerima dividen;
Hak utama atas aktiva perusahaan, artinya dalam hak likuidasi berhak
menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham
istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi;
Penghasilan tetap, artinya pemegang saham istimewa memperoleh
penghasilan dalam jumlah yang tetap;
Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa yang diterbitkan
mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan
syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali
saham istimewa tersebut dengan harga tertentu;
Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak
memiliki suara dalam RUPS;
Saham istimewa kumulatif, artinya divien yang tidak dibayarkan
perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang
saham istimewa tersebut. Jika suatu saat perusahaan tidak membagikan
dividen, maka pada periode yang lain jika perusahaan tersebut
membagikan dividen, maka perusahaan harus membayarkan dividen
terutang tersebut sebelum membagikannya kepada pemegang saham
biasa. (Subagyo, 1997).
Pada umumnya perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum
(Initial Public Offering) menerbitkan saham dalam dua jenis saham tersebut.
Saham biasa tidak memiliki keistimewaan apapun dari segi hak atas menerima
dividen.
Para ahli fikih kontemporer mengharamkan saham istimewa sebab mereka
berpandangan bahwa saham ini mengandung unsur ketidakadilan dan riba.
Pemegang saham mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang
15 Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 227.
12 | H U K U M D A G A N G
dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa (Ibrahim,
2003). Pemegang saham ini pula mendapatkan keuntungan tetap (pre-
determinant revenue), yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.16
b. Proses Transaksi Jual-beli Saham
Dilihat dari prosesnya, urutan perdagangan jual-beli saham atau efek
lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :17
1. Menjadi nasabah di perusahaan efek
Pada bagian ini, sesorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu
menjadi nasbah atau membuka rekening di salah satu broker atau
perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, investor dapat
melakukan kegiatan transaksi.
2. Order dari nasabah
Kegiatan jual beli saham di awali dengan instruksi yang disampaikan
investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat
dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau
order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau yang
lainnya.
3. Diteruskan ke Floor Trader
Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas
broker tersebut yang berada dilantai bursa atau sering disebut dengan floor
trader.
4. Masukan Order ke JATS
Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya kedalam
sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS
yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang
masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh floor trader, tugas
dikantor broker, dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara
pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang
disampaikan investor, baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap
ini, berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa
16 Ibid., hal. 231.17 Martalena, Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011), hal. 36-37.
13 | H U K U M D A G A N G
perubahan order, seperti perubahan harga penawaran dan beberapa
perubahan lainnya.
5. Transaksi terjadi (matched)
Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan
harga yang sesuai dan tercatat di sisitem JATS sebagai transaksi yang
telah terjadi (done), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu
dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak floor trader atau petugas
di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order
yang disampaikan telah terpenuhi.
6. Penyelesaian transaksi (settlement)
Pada tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian
transaksi atau sering disebut dengan settlement. Investor tidak otomatis
mendapatkan hak-hak nya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa
proses seperti kliring, pemindah bukuan, dan lain-lain hingga aklhirnya
hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan
mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham,
akan mendapatkan saham. Di BEI (Bursa Efek Indonesia), proses
penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa.
c. Pemegang Saham
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar
atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak suara kecuali pemegang saham
istimewa. Dalam RUPS dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan
evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.
Apabila pemegang saham berhalangan hadir, ia bisa melemparkan hak suaranya
kepada pemegang saham lain yang disebut poxy. Hasil RUPS akan dilimpahkan
ke komisaris untuk diteruskan ke direksi, kemudian dijalankan.18
Berikut isi RUPS atau yang dibahas dalam RUPS:19
- Menentukan direksi atau komisaris.
- Memberhentikan direksi atau komisaris.
18 Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 156.19 Ibid., hal. 157.
14 | H U K U M D A G A N G
- Menetapkan gaji direksi dan komisaris.
- Mengevaluasi kinerja perusahaan.
- Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan.
- Menentukan kebijakan perusahaan.
- Mengumumkan pembagian laba (deviden).
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan
membeli atau memiliki saham, yaitu:20
1. Dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan
berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jika seorang pemodal
ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham
tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan
saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang
saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan
perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang
saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu
untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti
kepada setiap pemegang saham diberikan sejumlah saham sehingga jumlah
saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya
pembagian dividen saham tersebut.
2. Capital Gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital
gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar
sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham
Rp. 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.500 per saham yang
berarti penjual mendapatkan keuntungan untuk setiap saham yang
dijualnya sebesar Rp. 500.
2) Obligasi
Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang
menerbitkan atau merupakan kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi
pinjaman. Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa
20 Martalena, Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), hal. 13-14.
15 | H U K U M D A G A N G
pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada yang diberikan pinjaman
melalui sebuah kontrak, dan akibat adanya kontrak tersebut, pemeberi pinjaman
memiliki hak untuk dibayar kembali pada waktu tertentu dan dengan jumlah
tertentu pula.21
a. Jenis – jenis Obligasi
Berdasarkan bunga (kupon) yang diberikan, obligasi terbagi menjadi:
1. Obligasi sederhana
Yaitu obligasi yang menawarkan bunga (kupon) tetap selama jangka waktu
obligasi tersebut.
2. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang
Yaitu obligasi yang menawarkan tingkat bunga dengan presentase tertentu di
atas deposito.
3. Obligasi dengan tingkat bunga nol
Yaitu obligasi yang dijual dengan diskon dan dilunasi sesuai dengan nominal
pada akhir periode disebut zero coupon bond.
Berdasarkan penerbitnya, obligasi terbagi menjadi:
1. Obligasi Pemerintah
Obligasi yang diterbitkan pemerintah suatu negara.
2. Obligasi Perusahaan (korporat)
Surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan.
Berdasarkan bentuknya, obligasi terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Obligasi atas nama (registered bond)
Obligasi yang diterbitkan dengan mencantumkan nama pembeli.
2. Obligasi atas unjuk (bearer bond)
Nama pembeli tidak tercantum dalam sertifikat obligasi.
3. Obligasi tanpa sertifikat (book entry bond)
Obligasi diterbitkan tanpa sertifikat. Pernyataan hutang penerbit dinyatakan
dalam sertifikat yang di daftarkan kepada lembaga penyimpanan.
Berdasarkan jaminannya, obligasi dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Guaranteed Bond
21 Nor Hadi, Pasar Modal, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 107
16 | H U K U M D A G A N G
Obligasi yang diterbitkan dengan agunan, baik yang beragunan khusus (secured
bond) atau yang tidak beragunan khusus (unsecured bond)obligasi beragunan
khusus biasanya dinyatakan agunannya, misalnya pabrik yang dimiliki
perusahaan. Sementara obligasi yang tidak beragunan khusus tetap dijamin
dengan kekayaan perusahaan.
2. Subordinated Bond
Obligasi unsecured statusnya di bawah obligasi unsecured biasa sehingga bila
penerbit dilikuidasi maka hak tagih pemilik obligasi ini diberikan setelah hak
tagih obligasi biasa.22
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
22 Martalena, Pengantar Pasar Modal, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), hal. 69-70.
17 | H U K U M D A G A N G
Pengertian pasar modal secara umum merupakan satu tempat bertemunya para
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.
Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal
(emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek efek di pasar modal.
Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan
menurut mereka menguntungkan. Manfaat pasar modal di antaranya ialah perusahaan
mendapatkan sumber pembiayaan jangka panjang dan memungkinkan alokasi dana
secara optimal, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memiliki
perusahaan, dan menciptakan lapangan pekerjaan dan/atau profesi yang menarik.
Pada tanggal 10 Agustus 1997, pemerintahan mulai melakukan usaha
pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal
(Bapepam) yang semenjak tahun 1991 yang semenjak tahun 1991 berubah menjadi
Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005 Bapepam disempurnakan menjadi
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30
Desember 2005. BAPEPAM-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas
Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bawah
Departemen Keuangan. Lalu, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan keuangan di sektor pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bursa Efek merupakan perantara yang menghubungkan antara emiten dan
investor. UU No. 8 Tahun 1995 mendefinisikan Bursa Efek sebagai pihak yang
memperdagangkan saham emiten kepada pembeli. Dengan adanya Bursa Efek, maka
kegiatan di pasar modal diharapkan dapat berjalan dengan teratur, wajar, dan efesien.
Bursa Efek memiliki tugas untuk menyediakan sarana pendukung dan mengawasi
kegiatan anggota Bursa Efek, membuat rencana anggaran tahunan yang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, melaporkan rencana anggaran tahunan, dan
menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, dan hal
lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
18 | H U K U M D A G A N G
Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang
melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal ataupun persentase tertentu.
Menurut Subagyo (1997), saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu
perseroan terbatas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alma (1997), yang
mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan.
Dilihat dari segi hak atas menerima deviden, saham dibagi menjadi dua yakni
saham biasa (common stock) dan saham istimewa (prefered stock). Investor dapat
memperoleh keuntungan dari deviden dan capital gain. Deviden merupakan
pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada investor yang sudah
mendapat persetujuan dari investor yang tergabung dalam RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham). Sedangkan capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga
jual.
Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang
menerbitkan atau merupakan kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi
pinjaman.
Daftar Pustaka
Dr. Kashmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
19 | H U K U M D A G A N G
Hasyim, Farida. 2014. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman.2011.Investasi Syariah Konsep Dasar dan
Implementasinya. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
Huda, Nurul dan Muhamad Heykal.2011.Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis.Jakarta: Kencana.
Kansil dan Christine S.T. Kansil.2006. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990.
Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990.
Undang-undang No. 8 Tahun 1995.
Martalena S. E., M. M.2011. Pengantar Pasar Modal.Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Hadi, Nor. 2013. Pasar Modal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
20 | H U K U M D A G A N G