41 memperkokoh tradisi Cina dengan adanya perwalian keluarga

dankekuasaan negara untuk kerugian individu IX.Hukum Republik

Rakyat Cina Rezim baru Republik Rakyat Cina telah menghapus

semua undangundang yang ada untuk melenyapkan pengaruh feodalisme dan kaum

kelasmenengah . Tatanan hukum baru berbasiskan undangundang yangsekaligus

merupakan penerapan paham MarxismeLeninisme; undangundang yang

ketat dan keras ini diberlakukan untuk menegakanko munisme. Dari tahun 1950

sampai dengan 1958 telah dikeluarkanund ang-undang dalam jumlah yang besar.Sejak

tahun 1958 terjadilah suatu reaksi terhadap hegemoniperu ndangundangan;

pemerintah Cina menentang pengaruh Rusia dankembali ke cara pendekatan

tradisional Cina. Dominasi kedaulatan hukumdihapus. Jadi, terbentuklah sebuah

li baru, sesuai dengan pandanganpandangan politik partai komunis yang

diturunkan dari gagasan Mao TseTung yang dijilid menjadi satu kesatuan yang dikenal

dengan buku merah. Li diterapkan atas orang-orang komunis, sedangkan yang

kejam (undangundang hukum pidana) tetap dipertahankan dan diberlakukan bagi orang-

orang kontrarevolusioner dan bagi orangorang bukan Cina.Didalam bidang hukum privat, hukum

juga memainkan peranan yangsubordinat if dan fragmentaris. Begirulah

struktur hak milik marxisme,deng an tekanan hak milik negara sosialis dan kolektif

diberlakukan di Cina,bukan mellui tatanan perundangundangan, melainkan oleh tindakan-

tindakan sporadis. Suatu kekecualian dalam bidang hukum privat adalahhukum perkawinan. Di

dalam kebanyakan bidang hukum ini diupayakanpen yelesaian perselisihan

secara damai melalui jasajasa perantara. Untukmaksud tersebut dibentukalah Komisi

Perantaraan Masyarakat., yang padahakikatnya mengesampinga n peranan peradilan.Sekar

ang ini hukum perundangundangan Cina bersumber dari duabadan pembuat undang-

undang : badan legislatif negara dan badankekuasaa n partai. Partai menetapkan

isinya, Negara menentukan bentukundangundang. Begitulah sejak tahun 1979 telah

diterbitkan ratusan Sejarah Hukum by JohnGillisen & Frist Gorle

42

undangundang, terutama yang berhubungan dengan institusiinstitusinegara

dan khususnya yang menyangkut hukum ekonomi.

BAB IV

HUKUM JEPANGI.Pen dahuluan Sejarah hukum Jepang dapat dibagi dalam tiga periode

pokok.Selama periode pertama, dari tahun 650 sampai tahun 850 M, jepangmenga

mbil alih hukum Cina; selama periode kedua, yang banyakmempe rhatikan

kesamaan dengan tatanan feodal Erofa, namun yangmenyangk ut hukum, nampaknya

hukum Cina tetap berpengaruh; danperiode ketiga sejak tahun 1868, hukum Jepang

mengalami reformasi yangberlangsun g sangat cepat kearah pola tatanan hukum Erofa Barat

.II.Pengaruh Cina Budhisme masuk Jepang dalam abad VI-VII M, oleh karena

itupengaruh Cina sangat besar disini. Kitab undangundang Jepang yangmengikuti

pola Cina adalah ritsu-ryo , yang terutama mengandung hukumpidana ( ritsu

) namun juga hukum perdata dan hukum tata usaha negara( ryo )., meletakan kepada setiap

orang kewajibankewajiban. III.Tatanan Feodal Sejak abad IX tatanan

legalistik dan egaliter relatif telah diganti olehsebuah sistem feodal ( sho

) yang sangat menyerupai tatanan feodal yangada di Erofa Barat untuk periode yang sama.

Wilayah tuantuan tanahmenikma ti-menikmati priviliseprivilise dalam bidang

perpajakan danperadilan. IV.Hukum Jepang Saat Ini Sejak tahun 1868 pengaruhpengaruh Barat

tidak dapat dielakan.Kitab undang-undang menurut pola Barat, terutama model Jerman dibentuk;sebua

h kitab undangundang hukum acara perdata pada tahun 1899 dansebuah kitab undang-

undang hukum pidana pada tahun 1907. Namun,hukum keluarga dan waris untuk sebagian tetap

diwarnai unsureunsur tradision al. Sejarah Hukum by JohnGillisen & Frist Gorle

43

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, pendudukan Amerikamemb erlakukan

sebuah tatanan monarkhi konstitusional pola Inggris.Sedang kan hukum acara pidana

disesuaikan dengan sistem AngloAmerika,begitu pula tatanan hukum dagang, hukum

korporasi dan kartel sesuaidengan hukum bisnis Amerika Serikat. Namun

kekuasaan yudikatif nam paknya mengandung elemenelemen, baik menurut

tatanan hukumErofa Kontinental maupun fragmenfragmen common law.

Walupundemik ian peradilan Juri tidak diresepsi. Jadi, para hakim diberi tugasmelakuka

n pengawasan terhadap jalannya administrasi pemerintahan danbahkan berwenang

menjalankan hak menguji undang-undang atas undangundang dasar.Kendatip un para hakim

memiliki kemandirian penuh di dalammenjalan kan kekuasaan kehakiman, namun mereka

tidak diangkat untukseumur hidup dalam memangku jabatannya, melainkan hanya untuk

suatumasa bakti selama 10 tahun. Putusanputusan para hakim ini hanya berlakuterhadap kasus kongkrit

yang diajukan untuk dan diputuskan di Pengadilan.Bet apapun juga dalam praktek, arrest-arrest

Mahkamah Agung nampaknyaberp engaruh besar atas peradilan pada pengadilan

negeri dan pengadilanting gi. Sejarah Hukum by JohnGillisen & Frist Gorle