SEJARAH DAN TERMINOLOGI KORUPSI

KELOMPOK 1

RAHMAD F 121 14 027RIZKY RENALDI F 121 14 046FAHMI ARIEF PENAROSA F 121 14 033A. NURUL NOVIA R. F 121 14 044AISYAH PUTRI ABRIANTI F 121 14 004MOH. ABDUH F 121 14 029BAYU GILANG RAMADHAN F 121 14 057FAKHRIZAL MULYA P. F 121 14 042MOH. FIRMAN F 121 14 026

PEMBERANTASAN KORUPSIJURUSAN TEKNIK SIPIL

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGIUNIVERSITAS TADULAKO

2015

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah

untuk tugas mata kuliah Pemberantasan Korupsi tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah

membantu memotivasi dan memberi masukan-masukan yang bermanfaat sehingga

kami dapat membuat makalah ini dengan baik. Khususnya, kami ucapkan terima

kasih kepada Bapak Ruslan M. Yunus, ST.MT selaku dosen mata kuliah

Pemberantasan Korupsi yang telah memberi tugas makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami dan segenap tumpah

darah Indonesia untuk memajukan negara ini menuju Indonesia tercinta bebas dari

KORUPSI.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca

khususnya serta rekan-rekan mahasiswa pada umumnya.

Palu, 9 Maret 2015

Penyusun

Kelompok 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................ ii

Bab I Pendahuluan ..................................................................................................1

A. Latar Belakang .........................................................................................1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................2

C. Tujuan Penulisan .....................................................................................2

D. Manfaat Penulisan .................................................................................. 2

Bab II Pembahasan ................................................................................................. 3

A. Sejarah Perkembangan Korupsi ........................................................... 3

B. Terminologi Korupsi ............................................................................ 8

C. Peristiwa Kasus Korupsi di Indonesia ................................................ 10

Bab III Penutup .................................................................................................... 14

A. Kesimpulan ...................................................................................... 14

B. Saran ................................................................................................ 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat

merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah

kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-akhir ini

banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang

memberitakan kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya

kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdi untuk

kemajuan bangsa ini. Dalam tulisan yang singkat ini, saya akan mencoba

menguraikan secara singkat tentang pengertian korupsi berdasarkan pada undang-

undang anti korupsi dan para ahli penggiat korupsi.

Korupsi tidak dapat dirumuskan dengan satu kalimat, akan tetapi memiliki

makna yang lebih luas yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk

kepentingan pribadi dan orang lain serta dapat merugikan keuangan negara. Kata

“korupsi”, sering kita dengar dan terjadi disekeliling kita. Korupsi biasa terjadi

dirumah, sekolah, masyarakat, maupun diinstansi tertinggi dan dalam

pemerintahan. Mereka yang melakukan korupsi terkadang mengangap remeh hal

yang dilakukan itu. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab bagaimana pun,

apabila suatu organisasi dibangun dari korupsi, maka korupsi akan dapat merusak

tatanan pribadi dan sosial bahkan dapat merusak moralitas bagi anak bangsa.

Suatu tindakan dapat digolongkan korupsi, kalau tindakan itu merupakan

penyalahgunaan sumber daya public, yang tujuannya untuk memenuhi

kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara dan keuangan

negara. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang korupsi baik

dari aspek pengertian yang luas maupun akibat yang timbul dari tindak pidana

korupsi di lingkungan sosial masyarakat.

Kondisi bangsa Indonesia saat ini sebagai salah satu negara yang dianggap

telah dihinggapi oleh penyakit korupsi. Hal ini didasarkan pada data hasil survey

(2004) Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) menyatakan bahwa

korupsi di Indonesia menduduki skor 9,25 di atas India (8,90), Vietnam (8,67),

dan Thailand (7,33). Artinya, Indonesia masih menjadi Negara terkorup di Asia.

Untuk itu, dibutuhkan lembaga negara yang diberi tugas untuk memberantas

korupsi di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara,

dan Kejaksaan. Ketiga institusi negara tersebut diberi kewenangan yang luas

mencegah dan memberantas korupsi sehingga perlu dioptimalkan lembaganya.

B. RumusanMasalah

Rumusan masalah dalam makalah ini:

1. Bagaimana sejarah perkembangan korupsi?

2. Apa yang dimaksud dengan korupsi dalam pengertian terminologi?

3. Bagaimana peristiwa kasus korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan korupsi.

2. Untuk mengetahui pengertian korupsi secara terminologi.

3. Untuk mengetahui peristiwa kasus korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini adalah dapat menambah wawasan tentang

makna korupsi dan sejarah perkembangan korupsi di Indonesia sehingga

dihapkan dapat memberi manfaat bagi setiap pembaca dan dapat

menghindarkan diri dari tindakan korupsi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Korupsi

1. Sejarah Perkembangan Korupsi di Dunia

Sejak kapankah sebenarnya korupsi muncul? Jawaban yang logis atas

pertanyaan tersebut ialah sejak manusia mulai mengenal kehidupan

bermasyarakat, yakni tatkala organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul.

Bahkan mungkin saat manusia itu mengenal interaksi dengan orang lain atau

masyarakat, korupsi sudah dapat timbul.

Korupsi memiliki akar sejarah yang panjang. bukan hanya di Indonesia

tetapi di dunia. Korupsi adalah bagian hitam dari perjalanan peradaban manusia

secara universal. Hampir semua bangsa berhadapan dengan masalah ini sesuai

dengan ukurannya. Korupsi sudah ada ketika zaman kuno yaitu pada peradaban

Mesir, Ibrani, Babilonia, Yunani kuno, Cina, Romawi Kuno dan juga di negara-

begara Barat (Eropa dan Amerika).

G.R Drdriver J.C. Miles dalam menerjemahkan The Babilonian Constitution

menyebut perilaku korup telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak sekitar

tahun 1200 SM. Saat itu, Hammurabi dari Babilonia yang baru menaiki tahta

kekuasaanya, memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki

penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan di bawahnya. Hammurabi

mengancam para pejabat di bawahnya dengan hukuman mati.

Di India Kuno korupsi juga merajalela. Kautilya (abad IV SM), perdana

menteri Maurya yang paling terkenal sangat menaruh perhatian terhadap korupsi.

Dia selalu menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Pegawai negara dan

keluarganya yang bertindak korup diganjar dengan hukuman mati. Sebagian lain

diusir dari kerajaan dan disita harta kekayaannya.

Korupsi dipandang sebagai tindakan amoral dan pelakunya harus

mendapatkan ganjaran sangat berat. Hukum moral, bagi masyarakat kuno ini

sangat dipatuhi. Di samping memiliki daya paksa (represif), hukum moral juga

dipandang sebagai representasi keterlibatan Tuhan dalam persoalan sosial tertentu,

karena itu pelakunya tidak bisa diampuni. Dengan menggunakan pertimbangan

semacam inilah, Gaius Verres (115-43 SM), pejabat Negara Romawi kuno yang

terbukti melakukan korupsi, diasingkan sekaligus dibunuh. Ini adalah gambaran

betapa korupsi telah menjadi masalah sejak ribuan tahun silam.

2. Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

Apabila ditelusuri lebih dalam, gejala korupsi yang berkembang bukanlah

gejala penyakit sosial yang muncul di era modern saat ini. Namun, melalui sebuah

proses dari setiap masa yang dilewati. Masa yang di lewati dalam sebuah tradisi

atau gejala sosial akan memuncak dan muncullah hal yang namanya korupsi.

Sejarah korupsi Indonesia terbagi kedalam beberapa masa, yaitu sebelum dan

sesudah kemerdekaan baik di era Orde Lama maupun Orde Baru hingga berlanjut

di era Reformasi.

A) Era Sebelum Indonesia Merdeka

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-

tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan

dan wanita. Kita dapat melihat bagaimana tradisi korupsi berlangsung dalam

bentuk perebutan kekuasaan dalam kerajaan seperti perebutan kekuasaan di

Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten.

Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan

hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Lalu, kerajaan

Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo

Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta

dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso

Dari contoh – contoh diatas kita diajarkan bahwa konflik kekuasan yang

disertai dengan motif untuk memperkaya diri (sebagian kecil karena wanita),

telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Banyak pihak

yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya saat itu. Mulai dari harta kekayaan

yang dimiliki hingga kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh atasannya.

Kekuasaan dalam hal ini bukan hanya bersifat kekuasaan yang dimiliki

seseorang atas kedudukannya, tetapi juga kekuasaan atas wanita lain. Karena tidak

puas dengan yang dimilikinya, dia melakukan pemberontakan bahkan menikam

dari belakang orang yang ingin “disingkirkannya”.

Pelajaran menarik pada fase zaman kerajaan ini adalah, mulai

terbangunnya watak opurtunisme bangsa Indonesia. Oportunisme adalah suatu

aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan

dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri,kelompok, atau suatu tujuan tertentu.

Atau dengan kata lain, oportunisme adalah tindakan bijaksana yang dipandu

terutama oleh motivasi mementingkan diri sendiri. Istilah ini dapat diterapkan

untuk individu, kelompok, organisasi, gaya, perilaku, dan tren.

Watak ini dapat dilihat dari penyerangan kerajaan Kediri yang dipimpin

oleh Jayakatwang dan Ardaraja (panglima singosari yang anaknya Jayakatwanga)

ke kerajaan Singosari yang pada saat itu dipimpin oleh Kertanegara. Jayakatwang

memanfaatkan kelengahan Kertanegara yang saat itu sedang berperang dengan

Kubilai Khan. Saat pasukan Majapahit pergi meninggalkan kerajaan untuk

berperang dengan kerajaan Mongol, saat itulah kerajaan Kediri melakukan

penyerangan ke Majapahit yang mengakibatkan hancurnya kerajaan dan

meninggalnya Kertanegara.

Selain itu, perilaku opurtunistis dilihat dari posisi orang suruhan dalam

kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan “abdi dalem”. Abdi dalem dalam sisi

kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja

atau sultan. Mereka memanfaatkan kedekatannya dengan raja atau sultan untuk

menindas dan mengeruk kekayaan dari pihak lain. Sebagian besar pemberian pada

raja untuk menarik simpatiknya berasal dari perampasan yang dilakukannya pada

rakyat.

Dari perilaku tersebut, rakyat yang menderita akibat timbulnya “raja – raja

kecil” yang memanfaatkan kekuasaan yang diberikan demi kepentingan sendiri.

Hal tersebut menjadi cikal bakal (embrio) lahirnya kalangan opurtunis yang pada

akhirnya juga memiliki potensi jiwa korup yang begitu besar dalam tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpengaruh terhadap karakter generasi

pada masa sesudahnya.

Pada saat masa penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas

ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa. Budaya korupsi telah dibangun oleh

para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi

ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik

oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang

(lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat

lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk

menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu.

Praktek feodalisme makin berkembang seiring dengan praktek hegemoni

dan dominasi serta perilaku oportunis. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan

oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh

penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan

rakyat Indonesia.

Selain itu tidak jarang mereka mengkorupsi upeti yang dikumpulkan dari

rakyat demi kepentingan diri sendiri sebelum diserahkan pada pihak penjajah. Hal

ini timbul karena tidak adanya sistem pengawasan yang ada dari pihak atasan. Ini

merupakan salah satu alasan terbesar, budaya korupsi menjangkit luas hingga saat

ini.

B. Era Setelah Kemerdekaan

Era setelah kemerdekaan ditandai dengan 3 masa, yaitu masa orde lama,

orde baru dan reformasi. Sebenarnya fase perkembangan praktek korupsi di

zaman modern seperti sekarang ini dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari

belenggu penjajahan. Walaupun penjajah telah pindah tetapi budaya KKN yang

ditinggalkan tidak serta merta lenyap begitu saja. Hal tersebut tercermin dari

perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde

lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di

pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga era reformasi saat ini.

Praktek feodalisme, hegemoni dan dominasi serta perilaku oportunis

merupakan akar timbulkan korupsi. Praktek dominan sangat terlihat pada saaat

pemerintahan orde baru. Presiden sebagai pemimpin Negara dan pemerintahan

memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa,

moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan. Negara melalui

pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan perilaku yang

menyimpang (abuse of power), dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan

pejabat-pejabat pemerintahan.

Hal tersebut disebabkan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang

cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek

korupsi dan berkembanglah budaya politik bisu (culture silent) yang

dihegemonisasi oleh pemerintah, membuat masyarakat terkesan diam dan acuh.

Secara sosiologi, bangunan birokrasi yang hanya berpusat pada segelintir

orang yang menyebabkan korupsi menyebar dan menjamur di Indonesia. Praktek

feodalisme pun makin terlihat dimana pemimpin daerah melanjutkan perilaku

korupsi yang terjadi diatas dan diterapkan ke masyarakat. Dengan kekuasaan yang

dimilikinya, mereka melakukan korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan

atasannya.

Pada saat ini mulai berkembang praktek membangun kerajaan di

pemerintahan dengan menempatkan keluarganya pada jabatan – jabatan penting.

Kasus gubernur Banten dan walikota Tangerang menunjukkan perilaku tersebut

sebagaimana yang diberitakan oleh media masa dan kasus hukumnya di Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Keluarga Ratu Atut ditempatkan pada jabatan – jabatan strategis seperti

walikota dan anggota DPRD. Pola sistem dominan yang dikembangkan di zaman

orde baru terlihat kembali, tetapi untuk saat ini dasarnya pada pertalian keluarga

yang tentunya lebih erat dibandingkan saat dulu hanya pada orang kepercayaan.

B. Terminologi Korupsi

Perkataan "Korupsi" berasal dari bahasa Latin yaitu, "corruptio" yang

memiliki arti perbuatan busuk. Dari bahasa latin inilah kemudian menyebar ke 

negara-negara di eropa seperti di Inggeris dengan sebutan "corruption", di Prancis

"corruption" sampai ke Belanda yaitu dengan sebutan "corruptie" atau "

korruptie" yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut "Korupsi". 

Kartini Kartono dalam Patalogi Sosial mengatakan bahwa,  "Korupsi"

adalah sebagai tingkah laku individu yang menggunakan  wewenang dan jabatan

guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Secara etimologi korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk,

rusak, dan busuk, korup juga berarti dapat di sogok (melalui kekuasaan untuk

kepentingan pribadi) korupsi juga disebutkan beasal dari bahasa Latin Corumpere

dan curruptio yang berarti penyuapan dan corruptor yang berarti merusak.

Secara terminologi korupsi berarti sebagai pemberian dan penerimaan suap.

Definisi korupsi ini lebih menekankan pada praktik pemberian suap atau

penerimaan suap. Korupsi juga berarti buruk, rusak, busuk, memakai barang/uang

yang dipercayakan, dapat disogok. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan

atau menggelapkan  barang atau uang milik perusahaan (negara) tempat bekerja.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan

dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi sebagai tindakan-

tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan

ekonomi (financial maniplations and decision injuriouns to the economy are often

libeled corrupt). Korupsi tidak hanya terkait dengan penyimpangan yang

dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat tanah

publik baik politisi, Pegawai Negeri maupun orang-orang dekat mereka yang

memperkaya diri dengan cara melanggar hukum.

Dari beberapa definisi di atas, korupsi dapat dipahami dalam tiga level,

yaitu:

a. Korupsi dalam pengertian tindakan penghianatan terhadap kepercayaan.

b. Korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse

of power), terkait dengan struktur kekuasaan.

c. Korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan

untuk mendapatkan keuntungan material.

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang  

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: 

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

Pengertian Korupsi Menurut Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan

dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri

maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi,

sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau

pribadi lainnya.  

Pengertian Korupsi Menurut Ahli Ekonomi

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi

didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan

kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan

sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan

penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang

terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Pengertian Korupsi Menurut Haryatmoko

Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang

didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh,

uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

Pengertian Korupsi Menurut Brooks

Rumusan korupsi menurut brooks adalah “dengan sengaja melakukan

kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak

menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit

atau banyak untuk dirinya”.

Dari pengertian korupsi tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi adalah

bagian hitam dari perjalanan peradaban manusia secara universal. Hampir semua

bangsa berhadapan dengan masalah ini sesuai dengan ukurannya. Fakta empiris

tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah besar nan akut yang

menghinggapi setiap organisasi kemasyarakatan dan negara. Dalam konteks

kekinian merambah pada ranah pemerintahan. Perang terhadap korupsi pun kini

tidak hanya menjadi agenda nasional. Lebih dari itu, telah menjadi agenda

internasional.

C. Peristiwa Kasus Korupsi di Indonesia (Kasus Korupsi Gubernur Banten)

Kasus korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi seperti yang

diberitakan oleh madia masa baik media elektronik maupun media cetak.

Misalnya kasus korupsi yang yang sedang diproses di Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah

Korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah, setelah menjadi tersangka

dugaan kasus suap pilkada lebak banten dengan Akil Muchtar, Ketua Mahkamah

Konstitusi. Selain kasus suap tersebut Ratu Atut Chosiyah juga dijerat oleh KPK

untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Provinsi Banten.

KPK merekomendasi ke mendagri agar Ratu Atut Chosiyah diberhentikan

sementara dari jabatan gubernur banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan surat perintah

penyidikan (sprindik) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan

(alkes) di Provinsi Banten. Kasus ini diduga melibatkan Gubernur Banten Atut

Chosiyah., Bambang Widjojanto saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK

mengatakan, Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) kasus tersebut

telah sampai di meja pimpinan KPK. Dalam LKTPK itu telah dirumuskan pasal

yang menjerat Atut. LKTPK itu menjadi dasar diterbitkannya surat perintah

penyidikan (sprindik). "Yang sudah masuk di meja pimpinan itu Laporan

Kejadian Tindak Pidana Korupsi yg menjadi dasar sprindik," kata Bambang di

Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2013). Namun, Bambang enggan

mengungkapkan pasal apa yg disangkakan pada Atut.

KPK diketahui telah menemukan 2 alat bukti yg cukup utk menjerat Atut.

"Pasalnya itu nanti akan dijawab setelah keluar sprindik," katanya. Dilihat dari

kasusnya, Atut bisa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-

Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal tersebut terkait penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara

yang telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga

mengakibatkan kerugian negara.

Sebelumnya, Abraham Samad saat menjabat Ketua KPK mengatakan,

Atut telah dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes Banten.

Namun, sprindiknya belum diterbitkan. Penetapan itu berdasarkan ekspose pada

12 Desember 2013. "Untuk sementara sudah disepakati yg bersangkutan juga

ditetapkan sebagai tersangka. Namun, masih perlu direkonstruksikan perbuatan-

perbuatan serta pasal-pasalnya dalam sprindik yang akan menyusul kemudian,”

kata Abraham saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (17/12/2013).

Ratu Atut saat ini telah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta terkait

kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Atut diduga

menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui adiknya

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK pun akan segera mengirimkan surat

rekomendasi untuk pemberhentian sementara terhadap Gubernur Banten, Ratu

Atut Chosiyah, tersangka dugaan suap penanganan perkara Pilkada Lebak, Banten

di Mahkamah Kontitusi (MK). "Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai

tersangka sudah ditahan, maka KPK mengrim surat utk dilakukan pemberhentian

sementara. Standarnya itu," kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto, Minggu

(29/12/2013).

Bambang Widjayanto mengatakan, surat rekomendasi pemberhentian

tersebut akan langsung ditandatangani Ketua KPK, Abraham Samad ke

Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskannya, ada beberapa alasan yg

melatarbelakangi surat rekomendasi itu segera dilayangkan. Alasan Pertama, kata

Bambang, Ratu Atut telah tidak efektif menjalankan pemerintahannya. "Seseorang

ditahan pasti dia (Atut) tidak efektif menjalankan tugasnya," kata Bambang

Widjayanto.

Alasan kedua, lanjut Bambang, negara akan merugi apabila kepala

daerahnya tidak efektif menjalankan tugasnya. Sebab, negara tetap harus

membayarnya. "Sementara dia tidak memberikan kontribusi," kata Bambang.

Alasan Ketiga, kata Bambang, itu dilakukan karena pihaknya ingin membantu

pemerintah agar kepercayaannya tetap terjaga. "Keempat, ada potensi bahwa

tersangka korupsi Ratu Atut Chosiyah menggunakan orang-rangnyanya untuk

mengalihkan barang bukti atau justru mengarahkan, mengatur orang-orang yang

loyalnya tidak bersedia menjadi saksi," kata Bambang.

Menurut Bambang, ketika Atut sudah diberhentikan, maka proses

hukumnya diprediksi lebih mudah. Karena itu, terang Bambang, pihaknya

mendorong agar pemerintah tegas dalam mengambil posisi dan sikapnya. Dari

pengalaman itu KPK mendorong agar proses lebih optimal, karena orang-orang

yang menjadi tersangka itu masih mempunyai kewenangan dari hak-hak tersebut.

Kalau hal tersebut sampai terjadi, maka dapat membahayakan bagi proses

penegakan hukum di Indonesia," kata Bambang. (diakses News by Republik

Indonesia News & Information Online - RINIO , tanggal 16 Maret 2015)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi sudah ada ketika zaman kuno yaitu pada peradaban Mesir, Ibrani,

Babilonia, Yunani kuno, Cina, Romawi Kuno dan juga di negara-begara

Barat (Eropa dan Amerika). Di Indonesia, perkembangan korupsi sejak

masa sebelum Indonesia merdeka, masa kemerdekaan di era pemerintahan

orde lama, orde baru dan era reformasi dan di masa reformasi telah

dibentuk satu lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pencegahan dan

penindakan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum dan etika pribadi dan

sosial yang dapat merugikan kepentingan negara dan masyarakat pada

umumnya. Akibat dari tindakan korupsi maka negara dan masyaarakat

telah dirugikan dari semua aspeknya terutama keadilan atas hak-hak yang

diterima oleh warga negara dari negaranya. Dari aspek ini dibutuhkan

keadilan hukum untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana

kurupsi agar menimbulkan efek jerah terhadap tindak pidana korupsi yang

dilakukannya.

3. Dari peristiwa kasus korupsi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat

negara (Gubernur Banten) Ratu Atut Chosiyah dapat dijadikan

pembelajaran bagi generasi berikutnnya terutama bagi mahasiwa bahwa

korupsi dapat merugikan negara dan diri sendiri karena setiap orang yang

melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum sesuai Undang-Undang

yang berlaku. Hukuman ini dapat berpengaruh terhadap jabatan akan

diganti, keluarga akan menanggung rasa malu, mendapatkan hukuman

dipenjara dan kerugian lainnya.

B. Saran

Makalah ini disusun atas kerjasama dengan anggota kelompok dengan

segala kelebihan dan kekurangannya. Kami telah berupaya menyusunnya

dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan baik

teknik penulisan maupun materinya. Oleh sebab itu, kami mengharapkan

partisipasi semua pihak untuk kesempurnaan dan perbaikan makalah ini

terutama Bapak Ruslan M. Yunus, ST.MT selaku dosen mata kuliah

Pemberantasan Korupsi dan teman-teman kelompok lainya. Semoga makalah

ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan memahami sejarah

korupsi dan pengertiannya secara terminologi.

DAFTAR PUSTAKA

http://jhoanesdarukeban.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

http://irham93.blogspot.com/2013/11/pengertian-korupsi-menurut-undang.html

http://ulohuglo.blogspot.com/2013/03/sejarah-korupsi-di-dunia.html http://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/ http://andsbarcaboy.blogspot.com/2013/03/sejarah-korupsi-di-

indonesia.html http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/

2013/07/130711_majalahlain_istilahkorupsi https://www.facebook.com/REPUBLIK.INDONESIA.ONLINE/posts/

488078387977718:0