Hery Hermawanto, SKM.MKes..SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

BANDUNG, 30 SEPTEMBER 2014

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANDisajikan Pada Pertemuan Pengelolaan Data SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat

UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN

UNDANG-UNDANG NO

14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

118. SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna

menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.

(PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)

4

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

285. Penyelenggaraan subsistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari :

a. Perencanaan sumber daya manusia kesehatanb. Pengadaan sumber daya manusia kesehatanc. Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dand. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya

manusia kesehatan

288. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan dilakukan dengan mendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melalui peningkatan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan

PUSRENGUN PUSTANSERDIK

SI PUSRENGUN SI PUSTANSERDIK

PUSDIKLAT NAKES

SI PUSDIKLAT NAKES

PUSDIKLAT APARATUR

SI PUSDIKLAT APARATUR

BANK DATA SDMK(DATA WAREHOUSE)

BANK DATASISTEM INFORMASI

KESEHATAN

APLIKASI SI SDMK

DINKES KAB/KOTA

DINKES PROVINSI

PUBLIKSTAKEHOLDER

(LINPROG-LINSEK)

Admin Admin

Admin Admin

Admin

Admin

Admin

MODEL SI SDMK

PUSDATIN

SET BPPSDMK

STRUKTUR INPUT DATA

PUSAT

PROVINSI

KABUPATEN

DINKES PROVINSI

DINKES KABUPATEN

PUSDATIN

SUBBAG DATIN

SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (SWASTA)

SISDMK

INSTRUMEN PEMETAAN SDM KESEHATAN (AGREGAT)

NO TABEL JUDUL

1. Tabel 1. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT di Provinsi/Kabupaten/Kota

2.. Tabel 2. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Puskesmas

3. Tabel 3. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Rumah Sakit

4. Tabel 4. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Sarana Kesehatan Lainnya

5. Tabel 5. Rekapitulasi SDM Kesehatan Yang Melanjutkan Pendidikan

6. Tabel 6. Pelatihan Yang Diselenggarakan di Wilayah

7. Tabel 7. Rekapitulasi SDM Kesehatan Asing Yang Bekerja di Indonesia

8. Tabel 8. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Yang Telah Disertifikasi oleh MTKI/MTKP/KFN

PENGELOLA DATASET BPPSDMK

PENGELOLA DATADINKES PROV

PENGELOLA DATADINKES KAB/KOTA

PENGELOLA DATADI FASYANKES

PUSDATIN & UNIT UTAMA LAINNYA

MODEL PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN

INPUT

PENDAMPINGAN/VERIFIKASI

PENDAMPINGAN/VERIFIKASI

PENDAMPINGAN/VERIFIKASI

PEMUTAKHIRAN DATA NASIONAL

PEMUTAKHIRAN DATA PROVINSI

PELAPORAN/REGISTRASI

PROSES KOMPILASI DATA SDMK YANG TERKAIT

PROSES

PEMUTAKHIRAN BANK DATA SDMK

PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN DATA

PENDUDUK

PENGOLAHAN DATA SDMK DENGAN STANDAR

SDMK FASYANKES

PENYAJIAN GAMBARAN KEADAAN SDMK

PENYAJIAN PETA RASIO SDMK & PENDUDUK

PENYAJIAN GAMBARAN KEBUTUHAN

BERDASARKAN STANDAR FASYANKES

OUTPUT

TUNTUTAN & KEBUTUHAN

LULUSAN DOKTER/DOKTER GIGI/NAKES

DOKTER/ DOKTER GIGI/NAKES YG BEKERJA DI FASYANKES PEMERINTAH

DOKTER/ DOKTER

GIGI /NAKES YG BEKERJA DI FASYANKES SWASTA/

MASYARAKAT

DOKTER/DOKTER GIGI /NAKES YG : BEKERJA TIDAK DI

FASYANKES BEKERJA TIDAK SESUAI

PROFESI TIDAK BEKERJA

DAPAT MENGGAMBARKAN:

DAPAT DIPILAH PER FASYANKES, PER KAB/KOTA, PER PROVINSI

TAHAPAN PENGEMBANGAN SI SDMK 2013 -2014

EXISTING SI SDMK

1. Peningkatan Kemampuan Pengelola

Datin SDMK

2. Peningkatan Kemampuan Pengelola

Datin SDMK

3. Pengayaan Model Sistem Informasi

SDMK

4. Pelaksanaan Implementasi SI

SDMK

5. Workshop Tindak Lanjut Implementasi

SI SDMK

6. Monitoring & Evaluasi Implementasi

SI SDMK

Replikasi SI SDMK secara nasional

AIPHSS - AUSAID

Terima Kasih

hery_hermawanto@yahoo.comdatinbppsdmk@gmail.com

SUMBER DAYA PENDUKUNGJARINGAN KOMPUTER SETIAP LANTAI (8

LANTAI)WEBSITE : www.bppsdmk.kemkes.go.idSDM PENGELOLA: 1 orang MKes., 2

orang MKom. 2 orang SKom, 2 orang DIII Kom., DAN 1 orang STAF ADMINISTRASI

SUMBER DAYA ANGGARAN

MASALAH & HAMBATANASPEK REGULASIREGULASI PENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI SDMK MASIH KURANGREGULASI YANG TELAH ADA BELUM

DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYAASPEK SUMBER DAYASUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DI

DAERAH (KURANG & ROTASI) SUMBER DAYA ANGGARAN : BERBEDA-

BEDA SETIAP PROVINSI

MASALAH & HAMBATANASPEK SISTEMBELUM TERINTEGRASINYA KOMPONEN

PPSDMK BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

PERLU DUKUNGAN PUSDATIN

JARINGAN INTERNETINTERGRASI SISTEM INFORMASI

DENGAN ESELON 1 DAN ESELON 2 LAIN LINTAS PROGRAM & LINTAS SEKTOR

PENGELOLAAN WEBSITE YANG AMANPENGEMBANGAN REGULASI

PENGELOLAAN DATA & INFORMASI

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 1, UU No. 36 Th 2009

PuskesmasRumah SakitDinas KesehatanApotikKlinikRumah Bersalin

Laboratorium KesehatanInstalasi FarmasiBalai PengobatanPraktek BersamaPraktek Mandiridll

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Pasal 756

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

PERMENKES NO 1144/MENKES/PER/VIII/2010

Pasal 760Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran; • pengelolaan data dan informasi;• penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan

hubungan masyarakat;• pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan

perlengkapan;• pelaksanaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional:• pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan• pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 765

a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

BAGIAN PROGRAM & INFORMASI