sap 13 fix
DESCRIPTION
ak lpd sap 13 SAK ETAPTRANSCRIPT
AKUNTANSI PERBANKAN DAN LPD
PERTEMUAN 13
OLEH :
KELOMPOK 6 DAN KELOMPOK 13
GUSTI AYU MADE RISDHARYANTI (1315351062)
NI LUH PUTU DWI GITA SARI (1315351071)
NI LUH PUTU NUARSIH (1315351078)
COKORDA ISTRI INTAN PARAMITA DEWI (1315351086)
I GUSTI AYU SUCITRAWATI (1315351117)
NI KETUT AYU MIKE RATNASARI (1315351119)
MADE MIRAH DHARMAVATMI YUSTANA (1315351122)
NI KADEK DESY YASINTA PUTRI (1315351141)
PROGRAM EKSTENSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………..……….... 1
1. PENGERTIAN SAK ETAP ……………………………………..…….. 2
2. KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF SAK ETAP ……….…........… 2
3. RUANG LINGKUP SAK ETAP ………………………….………….... 7
4. LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP …..………………….…..….… 8
5. MANFAAT DAN TUJUAN SAK ETAP .……..…………………….... 11
6. KARAKTERISTIK SAK ETAP ………...………………………….….. 11
7. IMPLEMENTASI SAK ETAP …………….……………………..…….. 11
8. KEBIJAKAN AKUNTANSI SAK ETAP…………..……………...…. 13
9. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP DENGAN PSAK 14
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 15
1
1. PENGERTIAN SAK ETAP
Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK ETAP). SAK ETAP ini sejalan dengan International Financial Reporting Standard
for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang
berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan
bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul
pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs). Jadi, apabila kita
membandingkan judul pada IFRS for SMEs dan SAK ETAP, maka istilah entitas tanpa
akuntabilitas publik) sama pengertiannya dengan small and medium-sized entities.
Apabila SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 2009, IFRS for SMEs sendiri
baru disahkan pada bulan Juli 2009. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusun sebagai
acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
SAK ETAP menggunakan acuan IFRS for Small Medium Enterprises (SME)
yang lebih sederhana antara lain:
1. Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan.
2. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode
ekuitas.
3. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.
4. Laporan keuangan sesuai SAK ETAP menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas.
Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah dapat
menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit untuk mendapatkan opini
audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal.
SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai
dengan kondisi Indonesia.
2. KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF SAK ETAP
a. Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun
yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi
kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga
2
menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.
b. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan
1. Dapat Dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh
pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang
wajar.
2. Relevan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,
menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar
laporan keuangan.
4. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan
material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan
atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Substansi Mengungguli
Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
5. Pertimbangan Sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi
ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi
dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
6. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan
harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk
tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau
menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi
ditinjau dari segi relevansi.
3
7. Dapat Dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan
keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi
dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan
keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan secara relatif.
8. Tepat Waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan
dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang
tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan
kehilangan relevansinya.
9. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat. Manfaat informasi seharusnya
melebihi biaya penyediannya.
c. Posisi keuangan suatu entitas
Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada
suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung
dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.
Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan
diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari
peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua
kewajiban.
d. Kinerja keuangan: pendapatan dan beban
Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari
entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan
sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti
tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan
keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah
penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut
sebagai berikut:
4
1. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode
pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau
terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
terkait dengan distribusi kepada penanam modal.
e. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu
pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur
dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos
tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat
digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau
catatan atau materi penjelasan.
f. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas
untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan
keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar
pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:
1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset
pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang
diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai
penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset,
atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi
dengan wajar.
5
3. Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas (pervasif).
Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,
penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif
dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan.
g. Dasar akrual
Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas,
dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui
sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan
keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos
tersebut.
1. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa
depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak
mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.
Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam
laporan laba rugi.
2. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur
dengan andal.
3. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset
dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam Laporan laba rugi jika kenaikan
manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset
atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan
kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat
ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau
peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
5. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban.
Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan,
dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.
6
h. Saling hapus tidak diperkenankan
Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau
penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.
3. RUANG LINGKUP SAK ETAP
Digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu:
1. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial
statement) bagi pengguna eksternal, Contoh pengguna eksternal adalah
pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan
lembaga pemeringkat kredit.
3. Entitas dengan akuntabilitas publilk signifikan boleh menggunakan SAK ETAP
jika diijinkan oleh otoritas berwenang. SE No.11/37/DKBU Bank Indonesia
tanggal 31 Desember 2009 yang menetapkan standar akuntansi keuangan
untuk BPR adalah SAK ETAP dan SE No. 12/14/DKBU Bank Indonesia tanggal
1 juni 2010 yang menetapkan penggunaan Pedoman Akuntansi Bank
Perkreditas Rakyat (PA – BPR) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010.
SAK ETAP, dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (ETAP), yaitu entitas yang:
1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal
Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan adalah:
1. Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses
pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator
lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar
masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang efek,
dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK
ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
Contoh: Bank Perkreditan Rakyat
Entitas berakuntabillitas publik adalah:
1. Perusahaan kecil yang memiliki saham di pasar modal.
2. Perusahaan manufaktur besar (bukan emiten).
3. Bank umum besar (bukan emiten).
7
4. Entitas yang bisnis satu-satunya adalah pendapatan bunga atas uang yang
dipinjamkan kepada nasabah. Entitas ini memperoleh semua dana dari seorang
pemilik yang milyuner.
5. Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan keuangan, misalnya: pemegang saham,
kreditor, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas.
4. LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP
Laporan keuangan yang dipersiapkan sesuai dengan SAK ETAP untuk
menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang
berguna untuk pengguna luas yang tidak dalam posisi meminta laporan untuk
memenuhi kebutuhan informasi tertentu, misalnya diberikan kepada: Bank, Pemilik,
dan Penyandang dana.
4.1 Penyajian Laporan Keuangan
Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit
and unreserved statement) atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan
keuangan. Terdiri dari:
1. Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyarakatkan
penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai
dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, penghasilan, dan
beban. Penyajian wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.
Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit
menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan
laporan keuangan. Entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat
menyusun laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan keuangan minimal
satu kali dalam setahun. Informasi komparatif dengan periode sebelumnya
dengan keunggulan yang sama. Pos-pos yang material disajikan terpisah.
2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP
Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus
membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved
statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
8
Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika
mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.
3. Kelangsungan Usaha
Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang
menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas
melanjutkan kelangsungan usahanya. Entitas mempunyai kelangsungan usaha
kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau
menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis.
4. Frekuensi Pelaporan
Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk
informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode
pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk
periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka
entitas mengungkapkan:
1. Fakta tersebut;
2. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
3. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat
seluruhnya diperbandingkan.
5. Konsistensi Penyajian
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus konsisten kecuali:
a. Terjadi perubahan signifikan operasi entitas atau perubahan tersebut
menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan.
b. SAK ETAP mensyaratkan perubahan penyajian.
c. Reklasifikasi harus dilakukan retrospektif, kecuali tidak praktis dapat
secara prospektif.
d. Jika prospektif: diungkapkan sifat reklasifikasi dan jumlah pos yang
direklasifikasi serta alasannya.
6. Informasi Komparatif
Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode
sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam
laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan
9
informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk
pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
7. Materialitas dan Agregasi,
Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan
sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat
atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan
dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individu maupun
bersama-sama dapat memengaruhi pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat
menjadi faktor penentu.
8. Identifikasi Laporan Keuangan Lengkap
Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Perubahan periode laporan
keuangan sehingga periode laporan berbeda, maka ETAP mengungkapkan:
a. Fakta tersebut.
b. Alasan penggunaan periode yang lebih pendek atau lebih panjang.
c. Fakta bahwa jumlah informasi komparatif dalam laporan keuangan yang
terkait tidak dapat diperbandingkan.
d. Identifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan.
Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan
keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan
merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus
dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Informasi berikut, jika
perlu, pada setiap halaman:
a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak
laporan periode terakhir;
b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang
lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
c. Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 Mata Uang
Pelaporan;
d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan laporan
keuangan:
1. Domisili , bentuk hukum dan alamat kantor yang terdaftar;
2. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utama.
10
5. MANFAAT DAN TUJUAN SAK ETAP
SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip
going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk
mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya
itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut
dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan
standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memeroleh berbagai
kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang;
dapat memeroleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.
Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan
bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang
mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. ETAP
sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang
melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata
lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana
kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia
menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari
semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.
6. KARAKTERISTIK SAK ETAP
a. Stand alone accounting standard (tidak mengacu ke SAK Umum).
b. Mayoritas menggunakan historical cost concepts.
c. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah.
d. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum.
e. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana.
f. Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran.
g. Pengurangan pengungkapan.
h. Tidak akan berubah selama beberapa tahun.
7. IMPLEMENTASI SAK ETAP
PSAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Penggunaan PSAK ini
harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi yang sudah memutuskan untuk
11
menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk
selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK ETAP.
Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak
praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif.
Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan
keuangan maka:
1. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan
dalam SAK ETAP;
2. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak
mengijinkan pengakuan tersebut;
3. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban
atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi
merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda
berdasarkan SAK ETAP;
4. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang
diakui.
Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru
diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya.
Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau
transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan
penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada
kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada
penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya.
Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya
berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang
sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil
penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lainnya sebelum
tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal
penerapan SAK ETAP.
Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan
untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan
SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara
konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK
ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun
laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan
12
entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak
diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas
tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non- ETAP dan tidak
diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP.
Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun
laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat
menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini
dalam menyusun laporan keuangan. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam
paragraf 29.1 – 29.3
8. KEBIJAKAN AKUNTANSI SAK ETAP
Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yang terdiri dari perubahan
estimasi dan koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP secara spesifik
mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan
SAK ETAP. Namun, jika dampak tidak material maka entitas tidak perlu mengikuti
persyaratan dalam SAK ETAP.
Jika transaksi, peristiwa tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka
manajemen dengan menggunakan judgementnya mengembangkan dan menerapkan
suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi:
a. Relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi; dan
b. Andal yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan dengan jujur posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas.
c. Mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya,
serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya.
d. Netral yaitu bebas dari bias
e. Mencerminkan kehati-hatian.
f. Bersifat lengkap dalam semua hal yang material
Acuan dalam membuat pertimbangan (Bab 9.5):
1. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu
yang serupa dan terkait; dan
2. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban,
pendapatan dan beban dan prinsip-prinsip pervasif di Bab 2 Konsep dan
Prinsip Pervasif.
13
3. PSAK non ETAP dan panduan tambahan dapat dijadikan rujukan, namun tidak
boleh bertentangan dengan Bab 9.5
9. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP DENGAN PSAK
SAK ETAP PSAK
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan
1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan posisi keuangan pada awal
periode komparatif untuk penyajian
kembali
14
DAFTAR PUSTAKA
http://daniels-stephanus.blogspot.com/2013/07/standat-akuntansi-keuangan-
entitas.html
http://syannegracetine.blogspot.com/2013/11/materi-sak-etap_14.html
https://tsetyaernawati.wordpress.com/2012/04/05/rangkuman-isi-sak-etap/
https://www.scribd.com/doc/275842055/lpd-13
http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20ETAP&id=71
15