salinan lampiran : keputusan komisi pemilihan umum ... · pdf filepenyelenggara pemungutan...
TRANSCRIPT
Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
Nomor : 274/ Tahun 2010 Tanggal : 20 September 2010
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARAPEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011
I. PENDAHULUAN
1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun
2011 pada tanggal 1 Mei 2011 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman
dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
2. Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 huruf b
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan untuk KPPS dibentuk paling lama
21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
3. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 ini disusun untuk mempersiapkan proses
pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.
II. TUJUAN
1. Bagi KPU Kabupaten Pekalongan sebagai pedoman dalam mempersiapkan
proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK dan PPS di
wilayah kerjanya;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pelantikan PPS di
wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan proses pembentukan, penetapan dan
pelantikan KPPS.
1
SALINAN
III. KETENTUAN UMUM1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011, selanjutnya
disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati
dan Wakil Bupati Pekalongan masa jabatan 2011 – 2016 yang diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut KPU
Kabupaten Pekalongan adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Pekalongan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tingkat kecamatan
dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tingkat
desa/kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
Pekalongan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tempat pemungutan
suara dan bersifat sementara;
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjunya disebut PPDP adalah
petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 dan bersifat sementara;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal
yang telah ditetapkan;
2
PELAKSANAAN
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
a. KPU Kabupaten Pekalongan mulai membentuk PPK pada tanggal 1
Oktober 2010;
b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan
pelantikan PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;
e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK
dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
f. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2010;
g. Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman
kepada Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;
h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
1) warga negara Indonesia;
2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;
4) berdomisili di wilayah kerja PPK;
5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
6) sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Puskesmas;
7) dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
dan
3
9) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan.
i. Seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :
1). Pengumuman.
2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;
3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan
ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.KWK.KPU
- PPK/ PPS/ KPPS/ PPDP);
b). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap
berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak
akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye, tidak
akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan
sehat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
c). Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-
KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan
Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU –
PPK/PPS/KPPS);
e). Surat Keterangan Tempat Tinggal di wilayah kerja PPK yang
bersangkutan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
f). Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan
Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/
4
PPS/KPPS). Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang
berstatus PNS;
g). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
h). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (dua) lembar;
4). Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten Pekalongan
memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i
angka 3) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan
Negeri setempat;
5). Untuk pemenuhan syarat pada angka 3) huruf c) dan huruf d)
dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon
anggota PPK;
6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten
Pekalongan dan Kantor Kecamatan;
7). KPU Kabupaten Pekalongan segera melakukan uji kepatutan melalui
wawancara terhadap calon Anggota PPK yang telah memenuhi
persyaratan administrasi;
8). Penyampaian hasil seleksi oleh KPU kabupaten Pekalongan kepada
Anggota PPK terpilih melalui Camat di wilayah setempat;
9). KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat keputusan penetapan
Anggota PPK terpilih;
10). Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi
Anggota PPK terpilih;
11). Pelaksanaan pelantikan Anggota PPK terpilih dan dilanjutkan dengan
rapat kerja;
12). KPU Kabupaten Pekalongan melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa
Tengah atas pelaksanaan proses seleksi, pembentukan, penetapan
dan pelantikan Anggota PPK terpilih serta penyelenggaraan rapat
kerja PPK;
13). PPK terpilih berkoordinasi dengan camat untuk mengusulkan 3 (tiga)
calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Pekalongan kepada
Bupati Pekalongan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu)
nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Bupati
Pekalongan;
5
14). Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mengusulkan 3
(tiga) orang staf Sekretariat PPK kepada Bupati Pekalongan;
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
a. KPU Kabupaten Pekalongan membentuk PPS pada tanggal 1 Oktober
2010;
b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS
mengacu pada pedoman teknis ini;
e. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS
dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
f. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2010;
g. KPU Kabupaten Pekalongan menyusun jadual pembentukan PPS;
h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Pekalongan atas usul
bersama Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) dan Badan
Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya) untuk
dikirim ke KPU Kabupaten Pekalongan melalui Camat dengan persyaratan
sebagai berikut :
1). Warga Negara Indonesia;
2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Cita–Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5). Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
6
6). Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
7). Sehat yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sehat dari Dokter
Puskesmas;
8). Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia ;
9). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10). Pengiriman berkas dari desa/kelurahan ke KPU Kabupaten
Pekalongan melalui Camat;
11). Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi :
a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang
bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm
(Model F1-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS/PPDP);
b). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik,
cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa
Indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru
Kampanye, tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan
Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
c). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat
(Model F3-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan
Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU - PPK/
PPS/ KPPS).
e). Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang
bersangkutan (Model F5=KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
f). Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan
langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK;KPU -
7
PPK/PPS/ KPPS). Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang
berstatus PNS;
g). Fotocopy KTP yang masih berlaku;
h). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga)
lembar.
12). Untuk keperluan calon, KPU kabupaten Pekalongan memfasilitasi
pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf h
angka 11) huruf c ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf h dan angka 11) huruf d) di
Pengadilan Negeri setempat;
13). Untuk pemenuhan syarat pada angka 11) huruf c) dan huruf d)
dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon
anggota PPS;
14). KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat keputusan
penetapan Anggota PPS terpilih;
15). Penyampaian hasil penetapan Anggota PPS terpilih kepada yang
bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah
setempat;
16). Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi
bagi Anggota PPS terpilih;
17). Pelaksanaan pelantikan Anggota PPS terpilih dan dilanjutkan
dengan rapat kerja;
18). PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan atas
pelaksanaan pelantikan dan rapat kerja PPS.
3. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya
mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1
(satu) orang di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
b. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh PPS
mulai 7 November sampai dengan 11 November 2010;
c. PPS dalam hal melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW
atau sebutan lainnya atau warga setempat;
d. Sebelum calon PPDP ditetapkan diminta untuk mengisi dan melampirkan :
8
1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1-KWK.KPU
– PPK/PPS/KPPS/PPDP);
2) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (Model F7-KWK.KPU – PPDP);
e. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan perekrutan petugas
pemutakhiran data pemilih dibebankan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2010 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pekalongan;
f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di
wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
g. PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara
mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama coklit;
h. Penyampaian hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih oleh
PPS;
i. Paling lambat pada tanggal 12 November 2010, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih sudah ditetapkan oleh PPS;
j. PPS melaporkan hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
kepada KPU Kabupaten Pekalongan melalui PPK di wilayahnya;
k. Selanjutnya PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh
petugas pemutakhiran data pemilih untuk diberikan arahan dan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Pekalongan Tahun 2011 di masing-masing TPS;
l. PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih
kepada Petugas Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Pemilih
Sementara untuk masing-masing TPS;
m. PPS melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang
dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU
Kabupaten Pekalongan melalui PPK diwilayah kerjanya.
9
4. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten Pekalongan;
b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan
tanggal pemungutan suara, dengan demikian pembentukan KPPS dimulai
pada tanggal 3 April sampai dengan 10 April 2011;
c. PPS atas nama KPU Kabupaten Pekalongan melaksanakan tes
wawancara terhadap calon anggota KPPS paling lambat tanggal 30 Maret
2011;
d. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota
masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
e. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
f. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS
mengacu kepada pedoman teknis ini;
g. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS
dibebankan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
Pekalongan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan sebagai berikut :
1). Warga Negara Indonesia ;
2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5). Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
6). Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
10
7). Sehat yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sehat dari Dokter
Puskesmas;
8). Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
9). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:
1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1-
KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS/PPDP);
2). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap berbicara,
membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi
Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye, tidak akan menjadi Panitia
Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model
F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
3). Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat (Model
F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
4). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan
Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
5). Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang
bersangkutan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
6). Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung
dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS)
Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
7). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
8). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
9). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten Pekalongan
memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i
11
angka 3) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri
setempat;
10). Untuk pemenuhan syarat pada angka 3) dan angka 4) dilampirkan
setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon anggota KPPS;
j. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat
keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai
jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan;
k. PPS menyampaikan hasil penetapan Anggota KPPS terpilih kepada yang
bersangkutan ;
l. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS terpilih kepada KPU
Kabupaten Pekalongan melalui PPK;
m. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi
Anggota KPPS terpilih;
n. Pelaksanaan pelantikan Anggota KPPS terpilih dan dilanjutkan dengan
rapat kerja;
HAL–HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka
tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab
Ketua dan Anggota PPS;
2.PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan
Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data
pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS
dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
3.Dalam rangka ketertiban, kerapian, pengendalian dan penyelesaian administrasi
keuangan di PPS, KPU Kabupaten Pekalongan bersama PPK dan Sekretariat
PPK melakukan pendampingan.
12
13