s eb lahu t rd ng s ebl ah tim u rd ng s ebl ah r td ng · 2 luas wilayah kecamatan wadaslintang...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kecamatan Wadaslintang merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo,
terletak antara 70 29’ 20’’ sampai 70 36’ 24’’ Lintang Selatan (LS) dan 1090 44’ 08” sampai 1090 52’ 40’’
Bujur Timur (BT), berjarak 37 km dari Ibu Kota Kabupaten Wonosobo dan 275 km dari Ibu Kota Provinsi
Jawa Tengah (Semarang), dengan luas wilayah 126.760 km2 terletak pada ketinggian 275 m diatas
permukaan laut secara umum wilayah Kecamatan Wadaslintang adalah perbukitan dan pegunungan
sehingga suhu udaranya lebih panas kalau dibandingkan dengan Ibukota Kabupaten.
Batas Wilayah Kecamatan Wadaslintang berbatasan langsung dengan:
Sebelah utara dengan Kecamatan Kaliwiro
Sebelah timur dengan Kabupaten Purworejo
Sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo
Sebelah barat dengan Kabupaten Kebumen
Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Wadaslintang
Kecamatan Wadaslintang merupakan daerah jalur alternatif menuju Kabupaten Kebumen, di
Kecamatan Wadaslintang sendiri memiliki danau buatan dengan nama Waduk Wadaslintang yang airnya
selain berfungsi sebagai Pembagkit Tenaga Listrik dan Budidaya ikan Nila, namun airnya juga digunakan
untuk mengairi persawahan yang terletak Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, selain itu Waduk
Wadaslintang juga berfungsi sebagai obyek wisata karena keindahan alamnya yang dikelilingi perbukitan
yang hijau, khususnya untuk penggemar olah raga memancing, daerah waduk ini adalah terkenal sebagai
lokasi favorit untuk memancing dengan para pengunjung dari dalam maupun luar kota.
P E M E R IN T A HK A B U P A T E N W O N O S O B O
W ad u k W ad a sli n tan g
D u s un /p er m uk im a n
Ja lan A n ta r D es aAn tar D es a_ K ec am a ta nJa lan A n ta r D us u nJa lan A n ta r K ab u p a te nJa lan A n ta r K ec am a ta nJa lan D e saJa lan L in g ka rJa lan L in g ku n ga nL in ta s B atas K a bu pa te n
B a ta s D es aB a ta s K ec am a ta nB a ta s K ab u p a te n
S k a l a 1 : 2 00 .0 0 0
# K a n to r D e sa /K e lu ra ha n
%[ K a n to r K e ca m at an
S is te m K o o rd in at : UT M (u niv e r sa l Tr a n s ve r s e M e rc a tor ) Zo n a 4 9 S
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#%[
#
#
#
#
#
#
LA N C A RTI R IP
B E S U K I
N G A L IA N G U M E LA R
K E M E J IN G
T R IM U L Y O
P L U N JA R A N
S O M O G E D E
E R O R E JO
K A L ID A D A P
P A N E R U S A N
S U M B E R E JO
S U M B E R S A R I
K A R A N G A N Y A R
K A L IG O W O N G
W A D A S L IN T A N G
3 6 2 0 0 0
3 6 2 0 0 0
36 4 00 0
36 4 00 0
3 66 00 0
3 66 00 0
3 68 0 0 0
3 68 0 0 0
3 70 0 0 0
3 70 0 0 0
3 7 2 0 0 0
3 7 2 0 0 0
37 4 00 0
37 4 00 0
3 76 0 0 0
3 76 0 0 0
9158000
9158000
9160000
9160000
9162000
9162000
9164000
9164000
9166000
9166000
9168000
9168000
9170000
9170000
9172000
9172000
P E TA A D M IN IS TR A S I K E C A M A TA N W A D A S L IN T A N G
2 0 2 K m
S u m b e r : 1 . P e ta R B I B a ko su rta na l ed isi t ah un 2 0 0 02 . B a sis D ata P e ta W ilay a h K a b . W o no so b o , B a pp ed a W o n os ob o , 20 1 1
P e tu n ju k L e tak P e ta :
N
K a b . P u rw o re jo
K a b .K e bu m e n
K a b .K e bu m e nK e c . K a lib aw a ng
K e c . K a liw iro
2
Luas wilayah Kecamatan Wadaslintang adalah 12.176 ha atau sekitar 12.91 % dari luas Kabupaten
Wonosobo yang terdiri dari 1.985,28 ha lahan sawah dan 10.730,679 ha lahan bukan sawah.Lahan sawah
menurut penggunaanya terdiri dari sawah tadah hujan seluas 976,61 ha , sawah irigasi sederhana seluas
958,67 ha dan sawah irigasi teknis seluas 50 ha. Sedangkan lahan bukan sawah sebagian digunakan untuk
tegalan dengan luas 4.495,23 ha.
Secara administratif Kecamatan Wadaslintang terbagi dalam 16 Desa dan 1 Kelurahan yang
didalamnya terbagi menjadi 68 Dusun/lingkungan, 113 RW dan 460 RT.
Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT
No Desa /
Kelurahan
Jumlah
Dusun
RT RW
1 Kaligowong 5 34 5
2 Sumbersari 1 5 1
3 Sumberejo 3 17 6
4 Erorejo 2 13 3
5 Karanganyar 5 26 8
6 Panerusan 3 18 8
7 Wadaslintang 4 41 10
8 Plunjaran 5 21 5
9 Kumejing 4 18 4
10 Lancar 5 50 11
11 Somogede 4 32 8
12 Trimulyo 4 36 8
13 Tirip 5 35 11
14 Besuki 4 23 9
15 Gumelar 3 27 3
16 Ngalian 7 47 7
17 Kalidadap 4 17 6
Jumlah 68 460 113
Sumber : BPS Kab. Wonosobo, 2016
Kecamatan Wadaslintang mempunyai potensi produksi untuk tiap-tiap desa atau dusun antara lain :
Tabel. POTENSI DESA DI KECAMATAN WADASLINTANG
No Desa / Kelurahan Potensi Desa
1 Besuki
Hasil Petanian Kapulaga, Kopi Kelapa, Pisang, Padi, Ubi Kayu,
Coklat, Albasia, Pete, Kemukus, Industri Kecil Tempe, Jamur
Shitake, Gula Merah, Indusatri Kecil Anyaman, Konveksi,
Makanan Kecil dan Peternakan Kambing, Kelinci, Itik
3
2 Erorejo
Hasil Petanian Padi, Jagung, Kelapa, Kopi, Kapulaga, Pisang,
Buah-buahan, Peternakan Ayam Ras, Sapi dan Kambing, Nila
Merah dan Industri Kecil Gula Kelapa, Emping, Tempe, Criping
Pisang, Anyaman dan Mebelair serta Kayu Albasia
3 Gumelar Indusri Kecil Gula Kelapa dan Ternak Kambing
4 Kalidadap Hasil Pertanian Padi dan Jagung
5 Kaligowong
Hasil Pertanian Padi, Ubi Kayu, Kelapa, Industri Kecil Tahu,
Tempe, Emping Mlinjo, Gula Kelapa dan Perikanan (kolam
Ikan)
6 Karanganyar
Hasil Petanian Padi, Jagung, Kacang Tanah, Jengkol, Durian,
Rambutan, Kelapa, Kapulaga, Kopi, Pete, Peternakan Sapi dan
Kambing dan Indutri Kecil Gula Kelapa, Gula Aren, Tempe,
Emping, Krupuk, Roti Panggang, Tahu dan Anyaman Kranjang
7 Kumejing
Hasil Petanian Padi, Singkong, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa,
Albasia dan Industri Kecil Lanting dan Tempe
8 Lancar
Hasil Petanian Padi dan Industri Kecil Keripik Pisang, Tahu
dan Gula Kelapa
9 Ngalian
Hasil Pertanian Jagung, Ketela Pohon, Padi, Mlinjo, Jahe,
Kapulaga, Coklat, Kopi, Albasia dan Ternak Sapi, Industri Kecil
Gula Kelapa, Tempe, Gula Kristal, Kecap, Rengginang, Emping
Mlinjo, Ceriping Pisang, Kacang Goreng, Jipang, Enting Jahe
10 Panerusan
Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, Kopi, Kapulaga, Pisang,
Buah-buahan, Peternakan Ayam Buras, Kambing, Sapi,
Kerbau, Ikan Air Tawar, Industri Kecil Gula Kelapa, Tempe,
Anyaman, Mebelair, Sapu Sabut Kelapa
11 Plunjaran Hasil Pertanian Padi, Ubi Kayu, Kelapa dan Ternak (Kambing,
Sapi, Itik dll)
12 Somogede
Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, Kapulaga, Pisang Telur
Puyuh, Jahe, Industri Kecil Gula Kelapa, Tempe, Tahu dan
Gilingan Padi.
13 Sumberejo Ikan iar Tawar (Pepes Ikan Nila) dan Industri Kecil Gula Kepala
14 Sumbersari
Mlinjo, Jagung, Peternakan Sapi dan Industri Kecil Tempe,
Pande Besi, Tukang Kayu dan Kerajinan Bambu
15 Tirip Ikan, kelapa, padi, singkong
16 Trimulyo
Hasil Pertanian Padi, Jagung, Kelapa, Pisang, Buah-buahan,
Peternakan Sapi dan Kambing, Industri Kecil Gula Kelapa,
Tempe dan Krupuk
17 Wadaslintang
Hasil Pertanian Padi, Industri Kecil Tempe, Tahu dan Gula
Kelapa
Sumber : Sie PM Kec. Wadaslintang
4
Isu Strategis yang berkembang di Kecamatan Wadaslintang, yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. OPD Kecamatan Wadaslintang berusaha untuk meningkatkan SDM di tingkat Desa, terutama yang
menyangkut perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, mekanisme pengadaan barang jasa,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam
menghadapi hal ini adalah :
- Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kapasitas untuk kades, sekdes dan perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Kecenderungan penyeleggaraan pemerintahan yang normatif, kurang mampu mengembangkan, menggali
potensi dan kreatifitas lokal, dalam hal ini kecamatan Wadaslintang melaksanakan hal-hal strategis
sebagai berikut:
- Yang menyangkut potensi wisata, telah menetapkan desa Erorejo sebagai desa wisata dan Desa
Kumejing sebagai Desa Wisata Lestari. Desa-desa sekitar obyek wisata seperti Desa Sumberejo,
Desa Plunjaran ,dan Desa Somogede sudah mulai membentuk Pokdarwis dan mengembangkan
potensi wisata yang ada diwilayahnya.
c. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas, mensikapi kondisi yang seperti ini, kantor kecamatan
Wadaslintang secara bertahap berusaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor
berdasarkan skala prioritas seperti :
- Penyempurnaan ruang pelayanan dan fasilitas penunjangnya seperti mebeler, perangkat komputer
dll untuk menciptakan suasana nyaman pelayanan.
- Pengadaan perangkat teknologi bagi karyawan seperti pengadaan laptop, printer dan komputer PC.
- Pembangungan/rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas yang sudah tidak layak, seperti atap
yang bocor, cat yang sudah kusam dll
2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) unit
Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wadaslintang adalah :
- Untuk memberikan gambaran tolok ukur bagi unit – unit kerja di lingkungan Kantor Kecamatan
Wadaslintang agar bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja unit Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wadaslintang
dalam mengimplementasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan
untuk tahun mendatang.
- Sebagai media dalam upaya penyelenggaraan pemerintah menuju tata kelola yang baik, bersih,akuntabel
dan transparan.
5
3. Gambaran Umum Organisasi
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor tahun 2016 tentang Organisasi
Perangakat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka digambarkan Bagan struktur organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah unit Kecamatan sebagai berikut :
Secara kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Wadaslintang meliputi PNS yang
berada di Kantor Kecamatan Wadaslintang, sekretaris desa PNS yang tersebar di desa-desa di wilayah
Kecamatan Wadaslintang dan PNS yang berada di Kelurahan Wadaslintang (walaupun Kelurahan
Wadaslintang sudah merupakan OPD tersendiri). Data Kepegawaian pada akhir Desember Tahun 2017
jumlah PNS Kecamatan Wadaslintang adalah 31 orang yang terdiri dari 22 orang yang berkantor di
Kantor Kecamatan Wadaslintang, 9 orang yang berkantor di Kelurahan
Wadaslintang.
b. Susunan kepegawaian dan kelengkapan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Wonosobo, maka digambarkan Bagan struktur organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kecamatan Wadaslintang yang
berkantor di kantor Kecamatan Wadaslintang sebagaimana terlampir.
Sekretaris Kecamatan
CAMAT
Kasubag
PATEN
Jabatan Fungsional
Kasi
Pemerintahan Kasi Ekonomi dan
Pembangunan
Kasi Kesra dan
Sosial
Kasi Tramtib
dan Linmas
6
Berdasarkan Jabatan
1. Camat : 1 orang.
2. Sekcam : 1 orang.
3. Kasi : 2 orang.
4. Lurah : 1 orang.
5. Seklur : 1 orang.
6. Kasubag : 1 orang.
7. Pelaksana : 24 orang
Jumlah : 31 orang.
Berdasarkan Pendidikan
1. S2 : 3 orang.
2. S1 : 3 orang.
3. D IV : 1 orang.
4. D 3 : 1 orang
5. SLTA : 20 orang.
6. SLTP : 2 orang.
7. SD : 1 orang.
Jumlah : 31 orang.
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
Kelengkapan
1. Gol IV : 3 Orang
2. Gol III : 13 Orang
3. Gol II : 14 Orang
4. Gol I : 1 Orang
Jumlah : 31 Orang
7
Kelengkapan berupa sarana dan prasarana kecamatan
yang dimiliki. Luas lahan Kantor Kecamatan 1.663 m2 yang terbagi
menjadi Ruang Perkantoran dan Rumah Dinas Camat.
Data sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan
Wadaslintang adalah sebagai berikut :
No Prasarana dan Sarana Jumlah
1. Kendaraan Roda 4 2
2. Kendaraan Roda 2 30
3. Generator Listrik 2
4. Lemari Kayu 1
5. Rak Kayu 1
6. Tape recorder 1
7. Televisi ( Panasonic dan LG ) 3
8. Komputer 10
9. Kursi Tamu 7
10. Printer 4
11. Laptop dan LCD Proyektor Acer 1
12. Meja Kursi Tamu 4
13. Meja Kerja 43
14. Tempat tidur 1
15. Parabola Matrik 1
16. Meja rapat 5
17. Camera recorder Sony 1
18. Air Conditioner LG 2
19. Meja Ketik 9
20. Kursi Kerja Eselon ( Olympic, Brother,
Frontline )
8
21. Kursi Tunggu Panjang 2
22. Gordyn 2
23. Kursi lipat 79
24. LCD Proyektor 2
25. Kursi Kerja 2
26. Kursi Tunggu 4
27. Back drop 1
28. Meja Kasir 1
29. Sound system 2
30. Filling kabinet 2
31. Kursi rapat Olympic 171
32. Meja kursi makan 1
33. Laptop Acer 6
8
34. Almari besi 2 pintu 5
35. Radio SSB 1
36. CCTV 1
37. LCD TV 1
38. LCD Monitor 1
39. Camera CCTV 1
40. Lampu Hias 1
41. Kursi plastic dan kayu 100
42. Jam dinding 2
43. Bangku Tunggu 2
44. Bendera 1
45. Kursi rapat 120
46. Kursi rapat 60
47. Papan nama 1
48. Meja makan 7
49. Bangunan gedung tempat kerja 1
50 Rumah dinas Camat 1
51 Tempat parkir Bumi Perkemahan 1
52 Pagar halaman kantor 1
c. Tugas Pokok dan Fungsi
A. CAMAT RINCIAN TUGAS : 1. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan Daerah yang
dilimpahkan oleh Bupati, pelayanan umum, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati;
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
9
10. Pengoordinasian, fasilitasi, dan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Pengoordinasian sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
12. Pengawasan terhadap pelaksanaan, kualitas, manfaat dan dampak program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan sebagai bahan rekomendasi dan pelaporan kepada Bupati;
13. Pengelolaan dan penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana;
14. Pengoordinasian unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
15. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan;
16. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dengan kecamatan disekitarnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
17. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pengembangan kerja sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;
18. Pengelolaan dan penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan, dan survey kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut dan pelaporannya;
19. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen kecamatan secara terpadu dan terintegrasi dengan e-government;
20. Penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Penyusunan, penerapan, dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan Sistem Manajemen Mutu, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan;
22. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan secara berkala dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
23. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan kerja Kecamatan;
24. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
25. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
26. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
10
27. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
B. SEKRETARIS KECAMATAN RINCIAN TUGAS : 1. Penyiapan bahan program kerja Kecamatan sebagai pedoman dan
acuan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. Pengoordinasian dan penyiapan bahan kebijakan teknis serta pelaporan pelaksanaan sebagian urusan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaporan terkait pengoordinasian wilayah, serta unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan/koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerja sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan Kecamatan dan pihak lain;
7. Penyelenggaraan fungsi pelayanan informasi dan pelaksana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan, kualitas, manfaat dan dampak program/kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan dan penyiapan bahan rekomendasi dan pelaporan Camat kepada Bupati;
9. Pengelolaan dan penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan, dan survey kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut dan pelaporannya;
10. Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen Kecamatan secara terpadu dan terintegrasi dengan e-government, serta penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi;
11. Pengumpulan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan penelaahan isi dan harmonisasi hukum, serta bantuan hukum dan pelayanan legal drafting;
12. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian;
13. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui koordinasi dan penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, penetapan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Kecamatan untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan evaluasi program/kegiatan serta rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja
11
Utama untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Pengoordinasian penyusunan dan verifikasi Pra-Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran kegiatan/program berbasis pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria/Indikator Kinerja Utama tahunan;
17. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan antar seksi;
18. Pemfasilitasian serta pemberian dukungan administrasi dan pelayanan di bidang ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, penganggaran dan keuangan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakan, dan kearsipan;
19. Pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik Daerah;
20. Pengoordinasian, fasilitasi, dan bimbingan teknis tata laksana organisasi meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan Sistem Manajemen Mutu, yang diperbaiki secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan;
21. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan program/kegiatan kecamatan secara berkala dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
22. Pengoordinasian, fasilitasi dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
23. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
24. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
25. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
26. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
1. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
RINCIAN TUGAS : 1. Penyiapan bahan program kerja Sub Bagian Pelayanan Administrasi
Terpadu sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta pengelolaan data dan informasi ;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas di bidang pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta pengelolaan data dan informasi;
12
6. Pelaksanaan proses penyelenggaraan semua jenis pelayanan dan perizinan sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati secara terpadu dalam sistem pelayanan administrasi terpadu;
7. Pengawasan dan proses pembatalan izin sesuai dengan kewenangan kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas pendelegasian wewenang di bidang administrasi kependudukan;
9. Pengelolaan Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
10. Pembinaan teknis dan pemberdayaan desa/kelurahan di bidang pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta pengelolaan data dan informasi;
11. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
12. Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat khusus untuk pelayanan administrasi terpadu secara berkala untuk perbaikan sistem pelayanan secara berkelanjutan;
13. Penyiapan bahan rapat koordinasi bidang pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, serta data dan informasi;
14. Penyiapan bahan koordinasi unit kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta data dan informasi;
15. Pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, perizinan, pelayanan administrasi terpadu, serta data dan informasi;
16. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis Kecamatan;
17. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
13
18. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
19. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
20. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
21. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
C. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN RINCIAN TUGAS : 1. Penyiapan bahan program kerja Seksi Pemerintahan sebagai
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pemerintahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas di bidang pemerintahan;
6. Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, meliputi :
a. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan;
c. Penyiapan bahan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan;
d. Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, penyatuan, dan/atau penghapusan desa/kelurahan;
e. Penyiapan bahan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan;
f. Penyiapan bahan pembinaan batas wilayah desa/kelurahan;
g. Pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
h. Pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Struktur Organisasi Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
i. Pengevaluasian, pengawasan dan pembinaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
j. Pengevaluasian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dan rekomendasi kepada Bupati.
14
7. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dan administrasi pertanahan di kecamatan, meliputi :
a. Pengumpulan dan pemeliharaan data tanah/pertanahan;
b. Pengumpulan bahan dan fasilitasi proses pembuatan akta tanah, peralihan hak atas tanah, surat keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penggadaian tanah, surat keterangan kewarisan, surat keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan;
c. Pelaksanaan proses legalisasi administrasi pertanahan surat keterangan waris, surat kuasa waris, penerbitan surat permohonan ukur tanah, surat perelaan, dan surat persetujuan pembagian hak bersama.
9. Penyiapan bahan rapat koordinasi bidang pemerintahan;
10. Penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
11. Pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
12. Penyiapan administrasi hubungan kerja antar kecamatan;
13. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pengembangan kerja sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;
14. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria/ Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada seksi pemerintahan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan;
15. Pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang pemerintahan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
16. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Seksi Pemerintahan;
17. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
18. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
15
D. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL RINCIAN TUGAS : 1. Penyiapan bahan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan
Sosial sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
5. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata, dll;
7. Penyiapan bahan pembinaan dan sinkronisasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah;
8. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial di tingkat Kecamatan, desa/kelurahan;
9. Penyiapan bahan, pengoordinasian, pengendalian, serta evaluasi target dan hasil pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan sosial tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa;
10. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahateraan Keluarga, seni dan budaya;
11. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
12. Penyiapan bahan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dan sosial;
13. Penyiapan bahan koordinasi unit kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
14. Pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Kecamatan;
16
15. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis Kecamatan;
16. Pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat dan sosial dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
17. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
18. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
19. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
E. KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN RINCIAN TUGAS : 1. Penyiapan bahan program kerja Seksi Ekonomi Dan Pembangunan
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu;
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana meliputi pengairan, jalan, jembatan, permukiman dan penyehatan lingkungan, perumahan, kebersihan, perhubungan, tata ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral;
17
9. Penyiapan bahan, koordinasi, dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
10. Penyiapan bahan pembinaan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah;
11. Penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
12. Penyiapan bahan, pengoordinasian, pengendalian, serta evaluasi target dan hasil pembangunan Daerah tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa;
13. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
14. Penyiapan bahan rapat koordinasi bidang perekonomian, pembangunan;
15. Penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
16. Pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Kecamatan;
17. Penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada Seksi Ekonomi Dan Pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran rencana strategis Kecamatan;
18. Pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di Kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
19. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
20. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
21. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
22. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
18
F. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT RINCIAN TUGAS : 1. penyiapan bahan program kerja Seksi Ketenteraman, Ketertiban Dan
Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Kecamatan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. pendistribusian dan pengarahan pelaksanaan tugas personel di unit kerjanya sesuai dengan fungsi dan kompetensi dengan prinsip pembagian habis tugas;
4. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keteriban umum, dan perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi, narkoba, dan lain-lain;
9. pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat (linmas) desa/kelurahan;
10. pelaksanaan tugas pembantuan operasional teknis :
a. penertiban gelandangan, pengemis, orang gila, dan penyandang masalah sosial lainnya;
b. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran susila;
c. pengamanan kejadian bunuh diri, kecelakaan, dan penemuan mayat.
11. penyiapan bahan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan dan penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana;
12. pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
13. penyiapan bahan pembinaan, pelayanan administrasi, dan fasilitasi lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
14. penyiapan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
15. pengoordinasian penyelenggaraan upacara peringatan hari besar nasional dan upacara lainnya;
19
16. penyiapan bahan rapat koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
17. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
18. pengelolaan laporan kejadian dari masyarakat, berita, sandi dan telekomunikasi;
19. pembinaan teknis dan pemberdayaan desa/kelurahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
20. penyiapan bahan koordinasi unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
21. pelaksanaan hubungan kerja teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka keamanan dan ketertiban umum serta penegakkan di wilayah Kecamatan;
22. penerapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria/ Indikator Kinerja Utama dan Standar Operasional Prosedur dengan perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan, manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur pada Seksi Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung pencapaian rencana strategis Kecamatan;
23. pemantuan dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
24. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Seksi Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat;
25. pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
26. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
27. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
28. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.
d. Sistem, Prosedur dan Mekanisme
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku juga disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Sistem pelayanan kepada
masyarakat dengan Standar Pelayanan Minimum merupakan salah satu
20
pemberian pelayanan yang diharapkan tingkat kepuasannya,
masyarakat yang dilayani betul-betul dihargai dan merasa memiliki
sistem pemerintahan yang amanah.
Prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan
Kecamatan Wadaslintang senantiasa melibatkan RT/RW, Desa dan
Kelurahan.
Mekanisme pelayanan diawali dengan melibatkan RT/RW sebagai
sebuah organisasi kemasyarakatan yang lebih mengetahui langsung
ekonomi, social, budaya masyarakatnya.Keterlibatan RT/RW sebagai
bahan pertimbangan Kelurahan/Desa dalam merekomendasikan
sekaligus pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok dan
kewenangannya.
e. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor
Kecamatan Wadaslintang Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4689);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
21
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Instruksi Presiden Republik Indonersia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Karaj Kementrian Pendayagunaan dan Reformasi
Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Wadaslintang Tahun 2016,
adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organisasi
a. Struktur Organisasi Susunan
b. Susunan Kepegawaian & Kelengkapan
c. Tugas Pokok dan Fungsi
22
d. Sistem, Prosedur dan Mekanisme
e. Landasan Hukum
f. Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Rencana Trategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Wadaslintang
a. Visi
b. Misi
c. Tujuan dan Sasaran
d. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kantor
Kecamatan Wadaslintang tahun 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
BAB IV PENUTUP
23
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk merumuskan perencanaan kinerja, kita mengacu rencana
strategis (renstra) lima tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya,
1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah unit Kantor
Kecamatan Wadaslintang.
VISI:
Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Kecamatan Wadaslintang
sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kepanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan berkewajiban mensuksekan
program – program yang ada diwilayahnya dan melaksanakan tugas –
tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi
Kecamatan, maka disusun Visi Kecamatan Wadaslintang adalah
““Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk
semua. “
MISI :
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah unit Kecamatan Wadaslintang adalah :
a. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
b. Peningkatan capaian kinerja dan memajukan penyelenggaraan pemerintahan.
c. Peningkatan kemandirian daerah. d. Peningkatan kesejahteraan dan pemerataannya.
2. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan
Wadaslintang Tahun 2017
Tahun 2017 Camat Wadaslintang merumuskan perencanaan
kinerja, berjanji kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Wonosobo, akan
mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan sebagai berikut :
24
PENETAPAN KINERJA
SKPD : KECAMATAN WADASLINTANG
TAHUN ANGGARAN : 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas layanan
Administrasi publik
Meningkatnya tertib administrasi
kependudukan
Meningkatnya kualitas perencanaan
di tingkat kecamatan
Rata- rata lama penyelesaian pengurusan dokumen
kependudukan ( KK) di kantor Kecamatan
Rata-rata lama penyelesaian dokumen legalisasi di
Kantor Kecamatan
Prosentase kerusakan blangko KK
Rata – rata lama penyelesaian pengurusan surat
pindah penduduk
Prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP
Prosentase Kepemilikan KK
Prosentase penduduk yang memiliki akte kelahiran
Prosentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang
di tindaklanjuti
10 menit
2 menit
2 %
10 menit
85 %
97 %
80 %
40%
Program Peningktan sarana dan
prasarana aparatur :
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Program penataan administrasi
kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan
daerah :
1. Fasilitasi pelaksanaan
Musrenbangdes
2. Fasilitasi penyusunan rencana
pembangunan desa
20.000.000,-
25
Optimalisasi capaian target PBB
Meningkatkan tertib administrasi
perijinan bangunan
Prosentase capaian target PBB
Prosentase capaian target retribusi IMB
100%
85 %
3. Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
4. Fasilitasi hasil Musrenbangcam
di tingkat Kabupaten
5. Penyelarasan hasil Musrenbang
dengan penjaringan aspirasi yang
diperoleh dari anggotaDPRD
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengolaan Daerah :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi
PBB
2. Sosialisasi perubahan dan
penyampaian SPPT wajib pajak
3. Perangsang lunas awal pajak PBB
4. Fasilitasi penyelesaian SPPT
bermasalah bagi wajib pajak
5. Memberikan insentif yang
memadai bagi petugas pemungut
PBB
Program peningkatan pelayanan publik
:
1. Sosialisasi perundang –
undangan perijinan
2. Peningkatan kualitas pelayanan
perijinan usaha
3. Pendataan ulang bangunan yang
belum berijin
26
Meningkatnya peran serta
dankesetaraan gender dalam
pembangunan
Meningkatnya Penanganan Dini
Kejadian Bencana
Meningkatkan tertib administrasi
pemerintah desa
Prosentase anggaran responsif gender yang tercover
dalam APBDes
Prosentase kejadian bencana yang dilaporkan dalam
waktu 1 x 24 jam
Prosentase desa yang menyelesaiakan laporan tepat
waktu dan sesuai ketentuan
- Pertanggungjawaban APBDes
- LPPD
- LKPJ
- Buku administrasi desa
3 %
100 %
100%
100%
100%
70%
Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender :
1. Pemberdayaan Perempuan / PKK
2. Fasilitasi dan pendampingan
PPRG bagi pemerintah desa
Fasilitasi kegiatan penanganan bencana
Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa melalui:
1.Rakor Kades dan Sekdes
2. Pembinaan perangkat desa.
3. Pembinaan administrasi desa
4. Bintek perangkat desa
25.000.000,-
27
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam rangka untuk menuju terselenggaranya tata kelola
pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara
berdaya guna, berhasil guna sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya yang ada dengan
didasarkan suatu perencanaan yang strategis yang ditetapkan oleh masing
masing instansi sebagai laporan kinerja
Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil
pengukuran kinerja, dengan membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu
sasaran. Dari hasil Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Wadaslintang
tahun 2017 menunjukan bahwa rata-rata capaian Kinerjanya mencapai
85,33% dari delapan (8) sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
tabel berikut ini :
29
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN WADASLINTANG
TAHUN ANGGARAN : 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas layanan
Administrasi publik
Meningkatnya tertib administrasi
kependudukan
Meningkatnya kualitas
perencanaan di tingkat
kecamatan
Optimalisasi capaian target PBB
Meningkatkan tertib administrasi
perijinan bangunan
Rata- rata lama penyelesaian pengurusan dokumen
kependudukan ( KK ) di kantor Kecamatan
Rata-rata lama penyelesaian dokumen legalisasi di
Kantor Kecamatan
Prosentase kerusakan blangko KK
Rata – rata lama penyelesaian pengurusan surat
pindah penduduk
Prosentase penduduk wajib e -KTP yang sudah
memiliki e-KTP
Prosentase Kepemilikan KK
Prosentase penduduk yang memiliki akte kelahiran
Prosentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang
di tindaklanjuti
Prosentase capaian target PBB
Prosentase capaian target retribusi IMB
10 menit
2 menit
2 %
10 menit
85 %
97 %
80 %
40%
100%
85 %
10 menit
3 menit
1 %
10 menit
80 %
95 %
80%
30 %
91 %
34 %
100 %
66 %
200%
100%
94.11%
97.93%
100%
75%
91 %
40 %
30
Meningkatnya peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
Meningkatnya Penanganan Dini
Kejadian Bencana
Meningkatkan tertib administrasi
pemerintah desa
Prosentase anggaran responsif gender yang tercover
dalam APBDes
Prosentase kejadian bencana yang dilaporkan dalam
waktu 1 x 24 jam
Prosentase desa yang menyelesaiakan laporan tepat
waktu dan sesuai ketentuan
- Pertanggungjawaban APBDes
- LPPD
- LKPJ
- Buku administrasi desa
4 %
100 %
100%
100%
100%
70%
3,5 %
80 %
100%
100%
100%
65%
87 %
80%
100%
100%
100%
92.85%
31
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
Dari hasil Analisis Kinerja terdapat beberapa tingkat capaian kinerja
yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau
melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian
kinerja sasaran yang belum maksimal dalam arti kata tidak memenuhi
target yang ditetapkan.
Berkaitan dengan hal tersebut secara rinci pengukuran capaian kinerja
kegiatan masing-masing indikator kinerja dapat diuraian sebagai berikut :
1. Kualitas Pelayanan Publik
Target Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini rata-rata mencapai
+116,5 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Rata-rata lama
penyelesaian
pengurusan dokumen
Kependudukan (KK)
di kantorKecamatan
2. Rata-rata lama
penyelesaian
pengurusan dokumen
legalisasi di kantor
Kecamatan
3. Prosentase kerusakan
blangko KK.
4. Rata-rata lama
penyelesaian
pengurusan dokumen
surat pindah/datang
Penduduk
5 Menit
2 Menit
2 %
5 Menit
10 Menit
2 menit
2%
10 menit
10 menit
3 menit
1%
10 menit
100%
66%
200%
100%
Berkaitan dengan Indikator Kinerja diatas yang tidak bisa mencapai
atau ada yang telah mencapai target maksimal dipengaruhi faktor-faktor
berikut :
a. Pembuatan dokumen KK Penduduk
Berdasarkan data Petugas pelayanan KK Rata-rata lama
penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan(KK/Pindah
32
Datang) dikantor Kecamatan Wadaslintang rata-rata berkisar +10
menit, dimulai dari : Awal memasukkan dokumen permohonan
pembuatan KK ke Petugas Register, dilanjutkan pemverifikasian
data pemohon, terus dilanjutkan pengeditan & pengentrian data oleh
petugas operator Komputer dan Terakhir proses pencetakan KK.
Namun demikian dalam pelaksanaan pelayanan KK seringkali
mengalami kendala/hambatan antara lain:
- Jaringan internet mengalami gangguan sehingga proses
pembuatan KK menjadi terganggu
- Peralatan sarana dan prasarana yang terbatas
Pemecahan Masalah :
- Pemenuhan dan pebaikan sarana dan prasarana yang memadai
- Pemeliharaan jaringan LAN secara berkala
- Penambahan Petugas entri data Kependudukan
b. Pembuatan dokumen legalisasi di kantor kecamatan
Proses penyelesaian dokumen legalisasi di Kantor Kecamatan
Wadaslintang + 3 menit diawali dengan : pemohon datang membawa
surat permohonan, untuk selanjutnya di verifikasi dan mendapat
nomor register dan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Namun
dalam prakteknya masih dijumpai kendala/hambatan sehingga
permohonan tidak bisa diproses lebih lanjut antara lain :
- Surat permohonan belum mendapatkan pengesahan dari RT/RW
dan rekomendasi pejabat di tingkat Desa/Kelurahan.
- Pengisian data pemohon yang kurang benar.
- Data pendukung sebagai syarat sebagian yang belum lengkap.
Pemecahan Masalah :
- Melakukan sosialisasi ke desa – desa tentang prosedur
pembuatan surat permohonan legalisasi yang benar
- Pemberian Pelatihan bagi Aparatur Desa/kelurahan tentang SOP
- Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa
Jika dibandingkan dengan kualitas pelayanan publik tahun 2016
lalu, ada peningkatan hal ini dapat dilihat dari tabel di atas.
2. Tertib Administrasi Kependudukan
Untuk tingkat target Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini
rata-rata mencapai +97.34 % sebagaimana dalam tabel berikut ini :
33
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Prosentase
Penduduk Wajib
KTP yg memiliki
KTP
2. Prosentase
kepemilikan KK
3. Prosentase
Penduduk yang
memiliki akte
kelahiran
80%
95%
60%
85%
97%
80%
80%
95%
80%
94.11%
97.93%
100%
Dari gambaran diatas Indikator Kinerja bisa mencapai target meskipun
masih ada beberapa permasalahan atau kendala yang antara lain
adalah :
a. Prosentase Kepemilikan KTP/KK dan akte kelahiran.
Identitas kependudukan yang berkaitan dengan kepemilikan KTP,
KK dan akte kelahiran pada prakteknya banyak mengalami
Permasalahan /hambatan antara lain :
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya
indentitas kependudukan berupa KK/KTP/Akte Kelahiran.
- Faktor SDM masyarakat.
- Masih ditemukannya data ganda indentitas kependudukan,
terutama bagi penduduk migran.
- Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.
Pemecahan Masalah :
- Sosialisasi ke desa – desa tentang arti pentingnya data
indentitas kependudukan bagi warga.
- Pelaksanaan perekaman e KTP & Akte Kelahiran dengan system
jemput bola bekerjasama dengan kantor Adminduk & capil
Wonosobo.
- Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
- Pelatihan bagi operator KTP/KK melalui Diklat/Bintek.
- Peningkatan sumberdaya manusia terkait menejemen
pelayanan public.
Jika dibandingkan dengan pencapaian target di tahun 2016, pencapaian
tahun 2017 ini cenderung meningkat ,hal ini bisa disimpulkan bahwa
untuk penetapan target untuk tahun tahun berikutnya juga tidak jauh
dari pencapaian target tahun 2017, karena sudah mendekati maksimal.
34
3. Kualitas perencanaan di Tingkat Kecamatan
Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini
mencapai + 75% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Dari gambaran diatas Indikator Kinerja yang tidak bisa mencapai target
maksimal dipengaruhi faktor-faktor berikut :
Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2017 program
kegiatan yang yang di tindaklanjuti sebanyak 34 bh dari total usulan
sebanyak 108 bh. Berkaitan dengan tidak terserapnya hasil
Musrenbang disebabkan antara lain:
- kurangnya dukungan politik dari anggota Dewan
- Perencanaan yang masih kurang maksimal, khususnya antara
eksekutif dengan legislatif
- Tidak sinkronnya antara Program Musrenbang dengan Program
Aspirasi dari Dewan
- Anggaran APBD yang tidak mencukupi
Pemecahan Masalah :
- Adanya jalinan komunikasi yang maksimal antara eksekutif
dengan legeslatif
- Persamaan persepsi antara program aspirasi dewan dengan Hasil
Musrenbang.
- Perencanaan yang maksimal di bidang anggaran.
Perbandingan pencapaian target tahun tahun ini dengan tahun lalu
tidak jauh berbeda, faktor penyebabnya adalah relatif sama,
salahsatunya adalah lebih dominannya aspirasi dari anggota legislatif
dalam penetapan anggaran serta terbatasnya kemampuan anggaran
APBD Kabupaten Wonosobo.
4. Optimalisasi Capaian PBB
Dari hasil target Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini
mencapai + 91% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Prosentase
Capaian PBB
100%
100%
91%
91%
Indikator Kinerja
Th
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Prosentase hasil
Musrenbang Tingkat
Kecamatan yang
ditandaklanjuti
29%
40%
30%
75%
35
Dari gambaran diatas Indikator Kinerja dapat mencapai target
maksimal.
Untuk pemasukan PBB tahun 2017 unit Kantor Kecamatan
Wadaslintang sampai dengan akhir bulan Desember 2017 mencapai
Rp.1.392.162.771,- dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar
Rp. 1.147.326.903,- mengalami kenaikan. Meskipun begitu, dalam
pelaksanaannya banyak mengalami permasalah/hambatan antara lain
:
- Adanya ketidak disiplinannya Petugas Pemungut Pajak
- Banyaknya data SPPT yang bermasalah
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah selaku obyek Pajak
Pemecahan masalah :
- Sosialisasi ke desa–desa tentang arti pentingnya Pajak dalam
menunjang pembangunan
- Pemutihan SPPT yang bermasalah
- Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB secara berkala
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang
- Peningkatan Sumber daya Aparatur Pemerintahan
Pencapaian target capaian PBB dari tahun ke tahun selalu ada
peningkatan, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat
wadaslintang mulai bangkit dalam membayar pajak .
5. Meningkatkan Tertib Administrasi Perijinan Bangunan
Tingkat Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini hanya
mencapai + 40% sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Meningkatkan
Tertib
Administrasi
Perijinan
Bangunan
78.84
%
85%
34.1%
40%
Dari gambaran diatas Indikator Kinerja target Capaiannya belum
maksimal hal ini dipengaruhi faktor-faktor berikut :
Berdasarkan data pemasukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
di Wilayah Kecamatan Wadaslintang untuk tahun anggaran 2017
sebesar Rp 6.480.655,- masih kurang dari target yang di tetapkan
oleh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 19.000.000,-.
Jumlah tersebut diperoleh dari 8 ( Delapan ) pemohon IMB selama
tahun 2017.
36
Pencapaian target dari tahun ke Tahun untuk IMB selalu kurang
memenuhi target, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan relatif
tidak sesuai dengan potensi pendapatan. Kecamatan hanya berhak
melayani permohonan IMB untuk wajib pajak yang di bawah 1 miliar,
sedangkan lebih dari 1 Miliar di tangani langsung oleh BPMPPT
Kabupaten Wonosobo.
6. Anggaran Responsif Gender
Berdasarkan data dari seksi pemerintahan semua desa di
Kecamatan Wadaslintang telah mengalokasikan anggaran
pemberdayaan perempuan yang nilainya rata – ratanya adalah 3,5%
dari APBDes, sehingga target capaian alokasi anggaran responsif
gender tercapai 87 %.
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencaa
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
Prosentase
Anggaran
Responsif
Gender yang
tecover dalam
APBDes
3 %
4%
3,5%
87%
Dengan Pencapaian target yang hanya 3,5 % dinilai masih terlalu
kecil, sehingga untuk kedepannya diharapkan bisa ditingkatkan lagi.
7. Penanganan Dini Kejadian Bencana
Tahun 2017 Kecamatan Wadaslintang juga menetapkan
perencanaan strategis yang berkaitan dengan mekanisme
penanganan bencana hal ini dikarenakan kecamatan Wadaslintang
merupakan salah satu daerah yang masuk dalam wilayah rawan
bencana terutama tanah longsor, salah satu faktor utamanya adalah
kondisi geografis yang berupa perbukitan dan lahan penyerapan air
terutama hutan semakin berkurang. Sepanjang tahun 2017 terjadi
bencana 16 kali kejadian bencana berada di 10 desa yang terdiri dari
bencana tanah longsor menimpa / membahayakan rumah, kebakaran
rumah, pondasi rumah longsor, rumah roboh, jembatan roboh,
senderan longsor, jalan longsor, orang tenggelam , kecakaan mikro
bus dan yang lain.
Tolok ukur penanganan dini kejadian bencana adalah prosentase
kejadian bencana yang dilaporkan kurang dari 24 jam.
37
Dari data seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan diperoleh data
80 % kejadian bencana dilaporkan ke Kabupaten kurang dari 1 x 24
jam, sehingga penanganan dini kejadian bencana di Kecamatan
Wadaslintang tercapai 80 %.
8. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
Hasil target Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ini rata-rata
mencapai + 95.83 % sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :
Indikator Kinerja
Tahun
2016
Rencana
Target
Capaian
Realisasi
Pencapaian
Target
1. Prosentase Desa
yang
menyelesaiakan
laporan tepat
waktu & sesuai
ketentuan :
- Pertanggungjawa
ban APBDES
- LPPD
- LKPJ
- Buku
administrasi
desa
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
65%
100%
100%
100%
92.85%
Berkaitan dengan Indikator Kinerja diatas yang tidak bisa
mencapai atau ada yang telah mencapai target maksimal
dipengaruhi faktor-faktor berikut :
a. Administrasi Pemerintahan Desa
Berdasarkan data dari bagian seksi Pemerintahan yang
berkaitannya dengan administrasi Pemerintahan Desa dapat
dijelaskan sebagai berikut :
- Pembuatan pertanggungjawaban APBDES dan LKPJ mayoritas
desa telah membuat tepat waktu.
- LPPD mayoritas desa telah membuat, dan tepat waktu.
- Dari 16 Desa se Wilayah Kecamatan Wadaslintang yang telah
mengisi buku administrasi desa secara rutin baru sekitar 14
desa, sedang sisanya belum maksimal.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut disebabkan antara lain
:
- Kapasitas Sumberdaya aparatur Desa yang kurang
- Kurangnya disiplin Aparatur Desa
38
Pemecahan Masalah :
- Bintek Administrasi Desa bagi Aparatur Desa
- Pembina administrasi desa secara rutin
- Memaksimalkan Teknologi Informasi disertai pendampingan
dari Kecamatan.
- Pelatihan Komputer bagi perangkat desa
Dilihat dari tabel, jika dibandingkan tahun 2016 dengan 2017 ada satu
( 1 ) indikator yang tidak memenuhi target yaitu pengisian buku
administrasi, hal ini disebabkan lebih kepada faktor SDM yang kurang
disiplin sehingga pengisian buku administrasi tidak semua desa
melaksanakan . Namun demikian seksi pemerintahan tidak bosan –
bosannya untuk selalu mengingatkan dan melakukan pembinaan.
B. Realisasi Anggaran
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo nomor 01
tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo tahun
2017. Organisasi Perangkat Daerah unit Kantor Kecamatan
Wadaslintang untuk tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.932.217.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
7.529.129.507,- atau 94.92 %. Untuk selanjutnya Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Kecamatan Wadaslintang dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017
LAMPIRAN : E -XI : PERATURAN DAERAH
NO: ……………………. TANGGAL :………………………..
NO URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
( Rp ) %
REALISASI
2016
1 PENDAPATAN - - -
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - - -
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - - - -
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah - - - -
1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan
- - - -
1.1.4 Lain – lain pendapatan asli
daerah yang sah
- - - -
Jumlah pendapatan asli daerah
39
1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN
YANG SAH
- - - -
1.3.1 Pendapatan Hibah - - - -
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - - -
1.3.3 Pendapatan lainnya - - - -
Jumlahl lain – lain
pendapatan yang sah
- - - -
JUMLAH PENDAPATAN - - - -
2 BELANJA 7.932.217.100 7.529.129.507 94.92 4.438.543.047
2.1 BELANJA OPERASI 4.462.217.100 4.082.384.507 91.49 4.119.368.047
2.1.1 Belanja Pegawai 3.160.382.100 2.786.191.304 88.16 2.453.493.047
2.1.2 Belanja barang dan jasa 526.835.000 526.150.203 99.87 422.597.000
2.1.5 Belanja Hibah 775.000.000 770.043.000 99.36 1.243.278.000
Jumlah Belanja Operasi 4.462.217.100 4.082.384.507 91.49 4.119.368.047
2.2 BELANJA MODAL 3.470.000.000 3.446.745.000 99.33 319.175.000
2.2.1 Belanja tanah - - - -
2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 160.000.000 156.118.000 97.57 14.750.000
2.2.3 Belanja gedung dan bangunan 150.000.000 149.027.000 99.35 199.323.000
2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan
jaringan 3.160.000.000 3.141.600.000 99.42 105.102.000
2.2.5 Belanja aset tetap dan lainnya - - - -
2.2.6 Belanja aset lainnya - - - -
Jumlah belanja modal 3.470.000.000 3.446.745.000 99.33 319.175.000
JUMLAH BELANJA 7.932.217.100 7.529.129.507 94.92 4.438.543.047
SURPLUS / DEFISIT
Wonosobo, 31 Desember 2017
CAMAT WADASLINTANG
HEMI WIDIYANTO, S.Sos,MM
Pembina Tk.I
NIP.19601022 198607 1 001
40
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah
merupakan perwujudan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, program kerja, penggunaan
anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit instansi
pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Wadaslintang telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2016 sebagai
media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada
satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sekaligus
disamping sebagai bahan pembelajaran juga untuk evaluasi kedepannya
agar kinerjanya semakin meningkat.
Dalam penyajian laporan Akuntabilitas ini belum seratus persen
sempurna, namun setidaknya dapat menggambarkan kepada pihak yang
berkepentingan tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh
Kantor Kecamatan Wadaslintang tahun 2017.
Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa
merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang baik, dan
selanjutnya dapat dijadikan bahan media informasi bagi semua pihak yang
membutuhkan.
Kedepannya laporan akuntabilitas kinerja ini bukan hanya dalam rangka
memenuhi kewajiban akuntabilitas saja, namun dapat dijadikan bahan
pembelajaran dalam menentukan arah kebijakan yang lebih baik guna
peningkatan kinerja yang maksimal bagi Unit Kerja Kantor Kecamatan
Wadaslintang pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada
umumnya .
Wonosobo, Maret 2018
CAMAT WADASLINTANG
Hemi Widiyanto, S.Sos,MM PembinaTk I
NIP. 19601022 198607 1 001
41
Sekretaris Kecamatan
CAMAT
Kasubag
PATEN
Jabatan Fungsional
Kasi
Pemerintahan Kasi Ekonomi dan
Pembangunan
Kasi Kesra dan
Sosial
Kasi Tramtib
dan Linmas