ruupendidikan tinggi dinilai...
TRANSCRIPT
f 217 18
• Senin Sr; sa, Sabtu
:"- .•..,,Millggu
--------"""-...~=--Rabu Karnis ',- Jumat , \
\
7 8 9 10 11 t z 13 14 15 1622 23 24 25 @ 27 28 29 30 31
i~-..-Oes / /
C'Me; -) Jul \~; Ags Sep C)Okt v NovJlln -:.-:'.._--"
3 4 ::; 619 20 21
Jail .-- , Peb • Mal Apr... -_.__ ._--- .._...._ .... ,-_..- "-"
RUU PendidikanTinggi Dinilai
KomersialisasiPemerintah dan DPR harus membatalkan rencanapengesahan RUU PT. Kalau tetap disahkan,Komnas pendidikan akan melakukan judicial review.
5VARIEF OEBAIDILLAH dikan nasional, praktisi pendidikan,dan lembaga bantuan hukum (LBH)
I(j0MISINasional Peridi- juga mengajukan empat tuntutandikan (KNP)menolak draf kepada pemerintah.RUU Pendidikan Tinggi "Salah satunya penghentian pem-RUUPT)yang akan disah- bahasan dan pembatalan rencana
kan oleh DPRRI pada April 2012. pengesahan RUUPT,"ujar penelitiKNPmenilai RUUPT sarat komer- hukum dari LBHMasyarakat Alexsialisasi dan dicurigai memb<l;wa Argo Hernowo pada jumpa pers dimisi privatisasi perguruan tinggi Jakarta, kemarin.dalam UUNo 9 Tahun 2009 tentang Hadir dalam pertemuan itu, Al-Badan Hukum Pendidikan yang ghifari Aqsa dari LBHJakarta yangsudalr dibatalkan oleh Mahkamah juga Ketua BEMFHUI, Ketua BEMKonstitusi (MK). UIFaldo Maldini, dan peneliti padaSelain itu, KNPyang merupakan Lembaga Kajian dan Advokasi un-
gabungan dari Badan EksekutifMa- tuk Independensi Pendidikan Yura _hasiswa (BEM),lembaga swadaya Pratama.masyarakat (LSM) peduli pendi- Alghifari Aqsa mengatakan ada-------
I{ lip i n g Hum a 5 U n pad 2 0 12
Tuntutan TerkaitRencana PengesahaanRUU tentangPendidikan Tinggi
Penghentian pembahasan dan pembatalanrencana pengesahan RancanganUndang-Undang (RUU) PendidikanTinggi.
@ Mengembalikan status badan hukum milikneqara (BHMN) dan BLU perguruan tinggimenjadi perguruan tinggi negeri.
Penghapusan dualisme status tenaga pendidikdan kependidikan.
@) Mewujudkan hak rakyat atas pendidikan tinggi denganmenyediakan pendidikan tinggi negeri tanpa diskriminasibagi seluruh rakyat Indonesia.
nya pembagian dalam RUU PTten tang perguruan tinggi otonom,semiotonom, dan otonom terbatas,memperlihatkan upaya privatisasi.
"Otonomisasi itu jelas erat kaitan-nya dengan pendanaan, dan disinilah komerstalisasi akan subur,"jelas Aqsa.
Menu tnya, pemerintah danDPR harus belajar dari privatisasituj PTN, termasuk UIyang sudah].)e status BHMN. Sejak menjadiBHMN, ujarnya, penaikan biayapendidikan sangat signifikan.
"RUUPTjelas hanya melanggeng-kan orang berduit daripada yangberprestasi. Bahayanya lagi, otono-misasi pendidikan rnenjadikan rek-tor raja kecil," tandas Aqsa.
Yura Pratama menambahkan,otonornisasi pendidikan telah dis-alahartikan dari otonomi keilmuanmenjadi otonomi finansial.
Sumber: Komisi Nasionat Pendidlkan/Tlm MI/GrafiS: Fredy
"Karena itu kalau RUUPT disahkan, kami akanmelakukan judicial review,"ujar Yura yang sebelumnya jugamengajukan judicial review at as UUBHPkeMK.
Lebih lanjut, Aqsa mernpertanya-kan keberadaan UUNomor 2 Tahun2003 tentang Sist em PendidikanNasional (Sisdiknas).
Menurutnya, RUUPT tidak diper-lukan karena sudah termuat dalamPasal24 ayat (4) UUSisdiknas, yangmenyatakan bahwa penyelengga-raan pendidikan tinggi diatur lebihlanjut dengan peraturan pemerin-tah (PP).
"Karena itu kami menganggapRUUPT hanya upaya mengalihkantanggung jawab pendanaan darinegara kepada masyarakat," kataAqsa lagi.
Di lain hal, saat dihubungi secara
t e r p i-sah,D i r -
j en PendidikanTinggi KemendikbudDjoko Santoso mempersilakan ka-langan masyarakat, akademisi, danLSM yang menolak RUU PT agarberdialog dengan DPR.
Djoko juga mempertanyakan mo-tif penolakan terhadap RUUPT itu.Dia meminta KNPmembaca secarakomprehensif RUU PT itu. "Pasalmana dan ayat berapa yang menun-jukkan komersialisasi," ujarnya.
Namun, ia mengakui masalahiuran atau uang kuliah yang dulutidak ditentukan PTkini dalam RUUPT diatur. "Mungkin ini salah satuyang menjadi keberatan mereka,"pungkasnya. (*/Ant/X-8)