rsu haji surabaya
TRANSCRIPT
RSU HAJI SURABAYA
ZONA INTEGRITAS
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan
kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik
(Permen PAN RB nomor 10 tahun 2019)
Catatan :
WBK = Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM = Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
MENUJU MENUJU
1
2
3
4
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
Membangun Komitmen
Sosialisasi pemahamanZona Integritas (ZI)
Implementasi pada enam(6) fokus area
Monitoring dan Evaluasi
FOKUS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
6 Area
Area Manajemen Perubahan
Area Penataan Tatalaksana
Area Manajemen SDM
Area Penguatan Pengawasan
Area Penguatan Akuntabilitas
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1
2
3
4
5
6
1. AREA MANAJEMEN
PERUBAHAN
TUJUAN
1. Meningkatnya komitmen pimpinan
dan pegawai dalam melakukan
Reformasi Birokrasi
2. Terjadinya perubahan pola
pikir dan budaya kerja
2. AREA PENATAAN
TATALAKSANA
2. Meningkatnya efisiensidan efektivitas prosesRS
3. Meningkatnya kinerja
dilingkungan RS
1. Meningkatnya penggunaan
teknologi informasi dalam
proses penyelenggaraan
manajemen RS
TUJUAN
KEGIATAN
COST CONTAINMENT STRATEGY
3. AREA MANAJEMEN SDM
TUJUAN KEGIATAN
1. Meningkatnya ketaatan terhadap
pengelolaan SDM
2. Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan SDM
3. Meningkatnya disiplin SDM
4. Meningkatnya profesionalisme SDM
1. Perencanaan kebutuhan pegawai (mengacu
pada peta jabatan)
2. Pola mutasi internal
3. Penyusunan standar kompetensi jabatan
4. Asesmen individu berdasarkan kompetensi
5. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
6. Pembangunan/Pengembangan database
pegawai
7. Pengembangan pendidikan dan pelatihan
pegawai berbasis kompetensi
Penilaian Kinerja melalui Data Base Pegawai
1. Penetapan pola ketenagaan RSU Haji dengan SK Direktur nomor 445/028/304/2018
2. SK Direktur nomor 445/105/305/2019 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan pribadi dalam penempatan pegawai dilingkungan RSU Haji Surabaya
KEGIATAN MANAJEMEN SDM
4. AREA PENGUATAN PENGAWASAN
TUJUAN KEGIATAN
1. Meningkatnya efektivitas
pengelolaan keuangan rumah
sakit
2. Menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang
1. Pengendalian gratifikasi (UPG)
2. Penerapan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP)
3. Peningkatan Peran Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) sebagai QualityAssurance dan consulting
4. Wistle Blowing System (WBS)
5. Managemen Komplain (pengaduanmasyarakat)
6. Penanganan benturan kepentingan
Pemberian dalam arti luas, yaknimeliputi pemberian uang, barang,rabat (discount), komisi, pinjamantanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalananwisata, pengobatan cuma-cuma,dan fasilitas lainnya.
GRATIFIKASI
APA YANG DIMAKSUD GRATIFIKASI?
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
JENIS-JENIS GRATIFIKASI
Pemberian HadiahPemberian Tips
Pemberian Uang Pemberian Upeti
Pemberian Komisi
√ √
√ √
√ √Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik
*
Sistem Pengendalian Intern yangdiselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PENGERTIAN SPIP
Peraaturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008
PENGERTIAN SPI
*
Sistem Pengendalian Intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
√√
WISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
APA YANG DIMAKSUD WISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS)?
Sistem pelaporan pelanggaran yang
memungkinkan setiap pegawai untuk
melaporkan adanya pelanggaran yang
kerahasiaan identitas pelapor dijamin
serta diberikan perlindungan oleh
pimpinan dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika
wbs.rsuhaji.jatimprov.go.id
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 06 tahun 2018
Situasi dimana penyelenggara negaramemiliki atau patut diduga memilikikepentingan pribadi terhadap setiappenggunaan wewenang sehingga dapatmempengaruhi kualitas keputusandan/atau tindakannya.
BENTURAN KEPENTINGAN
BENTURAN KEPENTINGAN ADALAH
Permen PAN RB nomor 37 tahun 2012
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
*
1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh
/hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi
2. Pemberian ijin yang diskriminatif
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan
dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari
pejabat pemerintah
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan
keputusan yang tidak profesional
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik
6. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma
dan prosedur
7. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki
kepentingan atas sesuatu yang dinilai
8. Dan lain-lain
√√
KEGIATAN PENGAWASAN
Pengendalian
Gratifikasi
(Pemberian tips,
hadiah, dll)
Public Campaign
(Kampanye tentang
Gratifikasi)
Penerapan
SPIP
(Kegiatan audit,
reviu, evaluasi,
pemantauan, dan
kegiatan
pengawasan oleh
SPI)
Manajemen
Komplain
(Alur pengaduan
komplain)
5. AREA PENGUATAN
AKUNTABILITAS
TUJUAN KEGIATAN
1. Meningkatnya kinerja RSU Haji
Surabaya
2. Meningkatnya akuntabilitas RSU
Haji Surabaya
1. Penyusunan Renstra, RSB,
Penguatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (SAKIP, Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP),
Laporan Kinerja BLUD)
2. Pengembangan sistem manajemen
kinerja organisasi
3. Penyusunan Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) RSU Haji
Surabaya
KEGIATAN AKUNTABILITAS
Proses Bisnis
Rumah Sakit
Rapat
RENSTRA
Rapat Evaluasi
Kinerja BLUD
Dokumen
RENSTRA dan
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)
6. AREA PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN KEGIATAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah)
2. Meningkatnya jumlah unit
pelayanan yang memperoleh
standardisasi pelayanan KARS
3. Meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
di RSU Haji
1. Maklumat pelayanan, standar
pelayanan, tarif pelayanan
2. Aplikasi pelayanan publik
3. Inovasi pelayanan publik
4. Monitoring (dilakukan monitoring kinerja
program sesuai indikator yang
ditetapkan)
5. Evaluasi Tahunan melalui penyusunan
laporan kinerja BLUD
MAKLUMAT PELAYANAN dan
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SK Direktur nomor 445/1519/304/2018
tanggal 14 September 2018Sk Direktur nomor 445/901/304/2019
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
MENDULANG MENTARI
2017 >
GETAS (GERIATRI PRIORITAS)
NYANTRI
< 2018
2019 >
PENDAFTARAN ONLINE
MANAJEMEN BED
SIPP(SISTEM INFORMASI
PASCA PELAYANAN)
ABABIL(APLIKASI BANTUAN
BILLING)
YEL – YEL ZI
RSU HAJI SURABAYA : berkah berkah berkah
GRATIFIKASI & PUNGLI : stop
ZONA INTEGRITAS : jujur amanah
JAWA TIMUR : jaya luar biasa