rpp ham b

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 3 Banjarmasin

Kelas/Semester : XI PIS 1 / Ganjil

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pokok Bahasan : BAB 1 Kasus-Kasus yang Belum Terselesaikan :

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM

Alokasi waktu : 2 x 45 menit (1 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong,

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan

bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan

dan pemenuhan HAM

4.1 Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka

perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan upaya – upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia

(HAM) di Indonesia.

2. Menyebutkan lembaga – lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM.

4. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan

HAM.

5. Menyebutkan contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dalam

kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan warga masyarakat.

D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 1

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan

mengkomunikasikan siswa mampu dan dapat:

1. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan upaya – upaya perlindungan dan

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

2. Siswa mampu menyebutkan lembaga – lembaga Hak Asasi Manusia di

Indonesia.

3. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas

HAM.

4. Menjelaskan proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Pengadilan

HAM.

5. Menyebutkan contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dalam

kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan warga masyarakat.

E. Materi Pembelajaran

1. Upaya Penegakkan HAM

Upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia secara umum

ditempuh melalui lima jalur, yakni pertama, melalui kampanye penyadaran dan

advokasi; kedua, melalui pendidikan; ketiga, melalui pembentukan peraturan

perundang-undangan (legislasi); keempat, melalui pembentukan lembaga hak asasi

manusia; dan kelima, melalui peradilan (pengadilan). Kelima upaya ini dianggap

perlu dilakukan secara terpadu. Dengan upaya terpadu melalui lima jalur tersebut,

upaya perlindungan dan penegakan HAM diharapkan dapat mencapai hasil

sebagaimana yang diharapkan. Adapun penjelasan kelima upaya tersebut, sebagai

berikut.

a. Kampanye Penyadaran dan Advokasi HAM

Kampanye penyadaran HAM ialah gerakan serentak yang dilakukan untuk

menanamkan kesadaran tentang pentingnya HAM pada warga masyarakat.

Melalui aksi ini ditanamkan pengertian bahwa setiap warga negara memiliki

HAM serta HAM wajib dilindungi, dijamin dan dihormati. Kampanye HAM

perlu dilakukan terutama dengan sasaran masyarakat lapisan bawah yang

pengetahuan dan kesadaran HAM-nya umumnya masih rendah.

Adapun advokasi ialah gerakan pendampingan dan pembelaan terhadap

para korban pelanggaran HAM. Advokasi dilakukan selama proses peradilan

kasus pelanggaran HAM berlangsung agar para korban mendapatkan

perlindungan dan pembelaan dengan semestinya serta kasusnya dapat diberi

putusan yang benar dan adil oleh pengadilan. Sasaran advokasi terutama adalah

para korban pelanggaran HAM yang lemah dari segi ekonomi dan politik.

b. Pendidikan HAM

Upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui dunia pendidikan hampir

serupa dengan upaya melalui kampanye penyadaran. Bedanya, upaya lewat

pendidikan merupakan upaya resmi pemerintah yang dilakukan dengan

landasan kurikulum dan kegiatan yang terprogram serta sistematis. Intinya,

upaya lewat pendidikan juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan

kesadaran mengenai HAM, tetapi dengan sasaran khusus para pelajar dan

mahasiswa. PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) adalah satu –

satunya mata pelajaran yang memberikan materi tentang HAM kepada siswa

dan mahasiswa. Dalam mata pelajaran ini, terdapat materi khusus mengenai

HAM. Selain itu, diajarkan pula perihal hak dan kewajiban warga negara.

c. Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (legislasi) tentang HAM

Keberadaan peraturan perundang – undangan tentang hak asasi manusia

sangatlah penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Tanpa peraturan perundang – undangan yang menjamin keberadaan hak asasi

warga negara dengan segala permasalahannya, semua upaya perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia kurang ada artinya. Tanpa undang – undang yang

berisi ketentuan tentang hak asasi manusia, upaya perlindungan dan penegakan

hak asasi manusia akan amat lemah dan mudah sekali dimentahkan atau

mengalami kemacetan karena tidak memiliki landasan hukum yang sah dan

kuat.

Oleh sebab itu, sejak memasuki era reformasi, diberlakukan berbagai

peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Melalui inisiatif

DPR dan pemerintah telah disahkan sejumlah peraturan perundang-undangan

tentang hak asasi manusia dan hal – hal lain yang terkait. Peraturan perundang-

undangan yang sudah ditetapkan tersebut UU No.5/1998 (tentang Pengesahan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang

Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), UU No.

9/1998 (tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum), UU

No. 39/1999 (tentang Hak Asasi Manusia), UU No. 26/2000 (tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia), serta Keppres No. 181/1998 (Komisi Nasional

Antikekerasan terhadap Perempuan). Peraturan perundang-undangan lain yang

juga diberlakukan, antara lain, sebagai berikut

1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2) UU No. 19/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 tentang

Penghapusan Pekerja secara Paksa;

3) UU No. 21/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 11 tentang

Diskriminasi dalam Pekerjaan;

4) UU No. 29/1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi; serta

5) Keppres No. 31/2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi

Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri

Surabaya dan Pengadilan Negeri Makassar.

d. Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dinilai belum cukup

lengkap jika hanya mengandalkan peraturan perundang – undangan terbukti tidak

membuahkan hasil yang optimal. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang –

undangan dianggap perlu untuk dilengkapi perangkat lain. Perangkat lain yang

dimaksud, antara lain, lembaga hak asasi manusia.

Keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah hak asasi manusia

penting dibentuk untuk memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hak asasi

manusia. Lembaga semacam itu juga diharapkan dapat menjadi infrastruktur untuk

memperbaiki dan memajukan kondisi hak asasi manusia. Untuk memaksimalkan

kinerjanya, lembaga khusus hak asasi manusia itu sendiri juga diharuskan

memenuhi persyaratan tertentu yang ketat. Persyaratannya adalah lembaga tersebut

harus bersifat independen (netral) serta beranggotakan orang-orang yang mumpuni

dan memiliki kepedulian yang besar dalam perlindungan dan penegakan hak asasi

manusia. Perlu ditambahkan, sifat independen itu mengandung pengertian bebas

dari campur tangan dan pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah.

e. Melalui Peradilan / Pengadilan

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus

terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi

manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam

penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan

maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan

memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu,

berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan

oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

Selain itu dibentuk pula pengadilan HAM ad hoc yang khusus menangani

kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 39 Tahun

1999.

2. Lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia

Lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

c. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)

d. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

3. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Komnas HAM

Pada awalnya Komnas HAM mendapat aduan, baik secara lisan maupun

tertulis dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak

asasinya telah dilanggar. Langkah Komnas HAM selanjutnya meliputi tahapan

berikut.

1) Melakukan Pemeriksaan

Tahap ini dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi atau pihak lain

yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya tidak lain untuk

menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan yang ada. Hal itu

dapat ditentukan berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan. Jika buktinya

tidak kuat, penuntutan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.

2) Menyelesaikan Pengaduan Setelah Melalui Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini Komnas HAM dapat menentukan penyelesaian

pengaduan yang ada dalam berbagai bentuk seperti berikut. Perdamaian

kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan

sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus

pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;

serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi

manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

4. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Pengadilan HAM dan

Pengadilan HAM Ad Hoc

Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM dapat

dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

1) Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan

penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap

tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.

2) Penahanan

Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding

di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

3) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya

penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas

Komnas HAM dan unsur masyarakat.

4) Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan,

jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Jika dalam penyidikan

tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat

penghentian penyidikan.

5) Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung

dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.

6) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim

yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim ad hoc.

Pemeriksaan ditingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk

banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari.

Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM Ad Hoc

Proses pengadilan HAM ad hoc pada dasarnya sama dengan proses di

pengadilan HAM; yang membedakannya pada jenis kasus yang ditanganinya.

Pengadilan HAM ad hoc hanya menangani kasus pelanggaran HAM yang

terjadi sebelum diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa

tertentu dengan keputusan presiden. Jadi, pengadilan HAM ad hoc sifatnya

tidak permanen, sedangkan pengadilan HAM bersifat permanen.

5. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Sikap positif kita sebagai warga negara akan turut menentukan keberhasilan

upaya perlindungan dan penegakan HAM. Dalam kehidupan sehari – hari kita

dapat melakukan perilaku yang mendukung upaya untuk menegakan HAM di

Indonesia, terutama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun

contoh perilku tersebut, sebagai berikut.

a. Di lingkungan keluarga ; Menghormati dan menyayangi adik atau kakak

b. Di lingkungan Sekolah ; Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau

guru.

c. Di lingkungan masyarakat (warga) ; Tidak menghardik pengemis atau kaum

dhu’afa lainnya.

F. Metode Pembelajaran

a) Pendekatan : Saintifik

b) Model Pembelajaran : Inquiry Learning

c) Metode : Tanya Jawab dan Resitasi

G. Media, Alat dan Sumber Belajar

a) Media : Gambar dan Video

b) Alat : Notebook, LCD Projector dan Laser Pointer

c) Sumber Belajar : Buku Guru dan Siswa Mata Pelajaran PPKn untuk

SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 penerbit

Kemdikbud, Modul Siswa PPKn Kelas XI Kurikulum 2013

Semester 1 penerbit Asprasi - CV. Graha Printama Selaras

dan Internet.

H. Langkah – langkah Pembelajaran

Kegiatan Deskripsi KegiatanAlokasi

Waktu

Pendahulua

n

1. Guru menyiapkan kelas agar lebih kondusif

(mencek kerapian dan kebersihan ruang kelas,

menyiapkan alat dan media pembelajaran serta buku

bahan ajar yang diperlukan).

2. Guru mengecek kehadiran siswa.

3. Guru meminta mengumpulkan tugas/PR yang

diberikan pertemuan sebelumnya.

4. Guru memberikan motivasi dan menayakan materi

pelajaran pada pertemuan sebelumnya

5. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari

yaitu tentang “upaya perlindungan dan penegakan

HAM” dan menyampaikan tujuan pembelajaran.

15 menit

Inti a. Mengamati

Siswa diminta untuk membaca teks Pelajaran PPKn

Bab 1 Sub bab C materi upaya perlindungan dan

penegakan HAM.

55 menit

b. Menanya

Siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan

berkaitan dengan materi yang telah dibacanya.

c. Mengumpulkan Informasi

Peserta didik mengumpulkan informasi tentang

upaya penegakan HAM dan penanganan kasus

pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah

dengan menggunakan berbagai sumber dari buku,

media maasa atau internet dan media sosial lainnya.

d. Mengasosiasi

Peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis

upaya penegakan dan penanganan kasus

pelanggaran HAM di Indonesia.

e. Mengomunikasikan

o Peserta didik menyampaikan hasil analisis dan

kajiannya dan peserta didik lainnya diberi

kesempatan untuk menanggapi hasil analisis

temannya.

o Guru memberikan klarifikasi dan penguatan atas

jawaban / hasil analisis siswa.

Penutup

a. Guru menanyakan apakah peserta didik sudah

memahami materi pelajaran sub bab C. Upaya

Perlindungan dan Penegakan HAM.

b. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan

c. Guru mengadakan ulangan harian 3 berkaitan

dengan materi yang baru disampaikan.

d. Guru memberikan tugas individu dikerjakan di

rumah.

e. Guru menyampaikan judul baru materi pertemuan

berikutnya.

f. Guru mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan

rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa bahwa pertemuan kedua ini berjalan dengan

baik dan lancar.

20 menit

Penilaian Pertemuan 1

1. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran

berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi berdasarkan tingkat

perhatian dan keaktifan siswa.

2. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan memberikan 5 soal essay yang terkait

dengan materi yang baru saja dikaji.

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik

dalam kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan

memberikan komentar terkait dengan materi yang sedang dibahas

(mengomunikasikan secara lisan).

PENILAIAN

1. Penilaian pertemuan

a. Penilaian proses

No.Nama

Siswa

ReligiusTanggung

JawabPeduli Responsif Santun

B

T

M

T

M

B

M

K

B

T

M

T

M

B

M

K

B

T

M

T

M

B

M

K

B

T

M

T

M

B

M

K

B

T

M

T

M

B

M

K

1.

2.

3.

4.

5.

...

b. Penilaian hasil

Indikator Pencapaian KompetensiTeknik

Penilaian

Bentuk

PenilaianInstrumen

1. Menjelaskan upaya – upaya

perlindungan dan penegakan Hak

Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Tes

tertulis

Isian 1. Jelaskan upaya – upaya

perlindungan dan

penegakan Hak Asasi

Manusia (HAM) di

Indonesia ?

2. Menyebutkan lembaga – lembaga Hak

Asasi Manusia di Indonesia

Tes

tertulis

Isian 2. Sebutkan lembaga –

lembaga Hak Asasi

Manusia di Indonesia.

3. Menjelaskan proses penanganan

kasus pelanggaran HAM melalui

Komnas HAM.

Tes

tertulis

Isian 3. Jelaskan proses

penanganan kasus

pelanggaran HAM

melalui Komnas HAM ?

3. Menjelaskan proses penanganan kasus

pelanggaran HAM melalui Pengadilan

HAM.

Tes

tertulis

Isian 4. Jelaskan proses

penanganan pelanggaran

HAM melalui

Pengadilan HAM ?

5. Menyebutkan contoh perilaku yang

mendukung upaya penegakan HAM

dalam kehidupan sehari-hari di rumah,

sekolah dan warga masyarakat.

Tes

tertulis

Isian 5. Sebutkan contoh

perilaku yang

mendukung upaya

penegakan HAM dalam

kehidupan sehari-hari di

rumah, sekolah dan

warga masyarakat ?

Kunci Jawaban :

1. Upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sebagai

berikut:

1) Kampanye Penyadaran dan Advokasi HAM

Kampanye penyadaran HAM ialah gerakan serentak yang dilakukan untuk

menanamkan kesadaran tentang pentingnya HAM pada warga masyarakat.

Adapun advokasi ialah gerakan pendampingan dan pembelaan terhadap para

korban pelanggaran HAM.

2) Pendidikan HAM

PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) adalah satu – satunya

mata pelajaran yang memberikan materi tentang HAM kepada siswa dan

mahasiswa. Dalam mata pelajaran ini, terdapat materi khusus mengenai HAM.

Selain itu, diajarkan pula perihal hak dan kewajiban warga negara.

3) Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (legislasi) tentang HAM

Tanpa undang – undang yang berisi ketentuan tentang hak asasi manusia,

upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan amat lemah dan

mudah sekali dimentahkan atau mengalami kemacetan karena tidak memiliki

landasan hukum yang sah dan kuat.

4) Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia

Keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah hak asasi

manusia penting dibentuk untuk memperkuat upaya perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Lembaga semacam itu juga diharapkan dapat

menjadi infrastruktur untuk memperbaiki dan memajukan kondisi hak asasi

manusia. Untuk memaksimalkan kinerjanya, lembaga khusus hak asasi

manusia itu sendiri juga diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang ketat.

Persyaratannya adalah lembaga tersebut harus bersifat independen (netral) serta

beranggotakan orang-orang yang mumpuni dan memiliki kepedulian yang

besar dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

5) Melalui Peradilan / Pengadilan

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus

terhadap pelanggaran HAM berat. Selain itu dibentuk pula pengadilan HAM

ad hoc yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum

diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999.

2. Lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain sebagai

berikut:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

b. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

c. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)

d. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

3. Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui Komnas HAM yaitu

pada awalnya Komnas HAM mendapat aduan, baik secara lisan maupun tertulis

dari setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya

telah dilanggar. Langkah Komnas HAM selanjutnya meliputi tahapan berikut.

1) Melakukan Pemeriksaan; Tahap ini dilakukan dengan memanggil pengadu,

saksi atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya

tidak lain untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan

yang ada. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan pembuktian dalam

pemeriksaan. Jika buktinya tidak kuat, penuntutan tidak dapat dilanjutkan

atau dihentikan.

2) Menyelesaikan Pengaduan Setelah Melalui Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini Komnas HAM dapat menentukan penyelesaian

pengaduan yang ada dalam berbagai bentuk seperti berikut. Perdamaian

kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan

sengketa melalui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus

pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;

serta penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi

manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

4. Proses penanganan pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM dapat

dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

1) Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan

penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap

tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.

2) Penahanan

Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding

di pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

3) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya

penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas

Komnas HAM dan unsur masyarakat.

4) Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan,

jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Jika dalam penyidikan

tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat

penghentian penyidikan.

5) Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung

dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.

6) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim

yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim ad hoc.

Pemeriksaan ditingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk

banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari.

5. Adapun contoh perilku tersebut, sebagai berikut.

a. Di lingkungan keluarga ; Menghormati dan menyayangi adik atau kakak

b. Di lingkungan Sekolah ; Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau

guru.

c. Di lingkungan masyarakat (warga) ; Tidak menghardik pengemis atau kaum

dhu’afa lainnya.

Kunci jawaban

Sesuai jawaban siswa

Pedoman Penskoran

1. Soal nomor 1

Aspek Skor

Siswa menjawab sangat lengkap 30

Siswa menjawab lengkap 25

Siswa menjawab kurang lengkap 20

Siswa menjawab tidak lengkap 15

SKOR MAKSIMAL 30

2. Soal nomor 2

Aspek Skor





SKOR MAKSIMAL 10

3. Soal nomor 3

Aspek Skor





SKOR MAKSIMAL 20

4. Soal nomor 4

Aspek Skor





SKOR MAKSIMAL 30

5. Soal nomor 5

Aspek Skor





SKOR MAKSIMAL 10

Banjarmasin, 29 Agustus 2016

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin Guru Mata Pelajaran,

Drs. Syarifuddin Dra. Hj. Samiah

NIP 196220924 199203 1 006 NIP 19570819 198403 2 002

rpp ham b

Career