rpmk sip revisi 021215.doc

8/16/2019 RPMK SIP revisi 021215.doc

1/25

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …

TENTANGSISTEM INFORMASI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen

penyelenggaraan Puskesmas perlu dukungan Sistem

Informasi Puskesmas yang mampu menjamin

ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat,

terkini, berkelanjutan, dan dapat

dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Sistem Informasi

Puskesmas;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara




2/25

2


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

115);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM

INFORMASI PUSKESMAS.


3/25

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

2. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang

menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan

keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam

mencapai sasaran kegiatannya.

3. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas untuk

mendokumentasikan kegiatan dan hasil kegiatan upaya kesehatan yang

dilaksanakan serta menyampaikan kepada pihak terkait secara terpadu

dan teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah

ditetapkan.

4. Pencatatan adalah serangkaian kegiatan untuk

mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, dan/atau

penghitungan pada setiap langkah upaya kesehatan yang dilaksanakan

Puskesmas.


4/25

4

5. Pelaporan adalah penyampaian data terpilah dari hasil

pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan

yang telah ditentukan.6. Jaringan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas di wilayah kerja

Puskesmas.

7. Jejaring Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas secara mandiri.

8. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penilaian

dan pertanggung-jawaban yang secara sistematik dilaksanakan

Puskesmas dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi sehingga

menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien.

9. Instrumen pencatatan dan pelaporan adalah media yang

digunakan untuk mencatat keadaan sasaran dan hasil kegiatan

terhadap sasaran termasuk definisi operasional, kodifikasi dan

petunjuk pengisian.

10. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja

perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.

11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggarabPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom


5/25

5

Pasal 2

Pengaturan Sistem Informasi Puskesmas bertujuan untuk:a. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas yang

terintegrasi;

b. menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas,

berkesinambungan, dan mudah diakses; dan

c. meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya melalui penguatan manajemen Puskesmas.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Setiap Puskesmas wajib menyelenggarakan Sistem Informasi

Puskesmas.

(2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit mencakup:

a.pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;

b.survei lapangan;

c.pelaporan lintas sektor terkait; dan

d.pelaporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah

kerjanya.

(3) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diselenggarakan secara elektronik atau nonelektronik.


6/25

6

Bagian Kedua

Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Jaringannya

Paragraf 1

Pencatatan

Pasal 4

(1) Setiap pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya wajib

melakukan pencatatan kegiatan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan.

(2) Lingkup pencatatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pencatatan:

a.data dasar; dan

b.data program.

(3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a.identitas Puskesmas;

b.wilayah kerja Puskesmas;

c.potensi sumber daya Puskesmas; dan

d.sasaran program.

(4) Data program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a.upaya kesehatan masyarakat esensial;

b.upaya kesehatan masyarakat pengembangan; dan

c.upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 5

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

menggunakan instrumen:

a. kartu;


7/25

7

b. formulir;

c. instrumen pencatatan lainnya.

(2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:a.kartu Puskesmas; dan

b.kartu status

(3) Kartu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan identitas pengunjung Puskesmas yang diberikan kepada

setiap pengunjung Puskesmas dan ditunjukkan pada petugas

Puskesmas setiap kali berkunjung mendapatkan pelayanan Puskesmas.

(4) Kartu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:

a.nama lengkap sesuai dengan kart tanda penduduk;

b.Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan

c.Nomor Kartu Keluarga (NKK).

(5) Kartu status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan

instrumen yang digunakan secara berulang dalam pencatatan kegiatan

dan hasil kegiatan terhadap sasaran kegiatan yang sama.

(6) Kartu status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit

memuat:

a.identitas Puskesmas;

b.identitas sasaran;

c.kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran; dan

d.identitas pelaksana kegiatan;

(7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

instrumen yang digunakan satu kali dalam pencatatan kegiatan dan

hasil kegiatan terhadap sasaran kegiatan.

(8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:

a. identitas Puskesmas;


8/25

8

b.identitas sasaran;

c.kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran; dan

d.identitas pelaksana kegiatan.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dapat melakukan penambahan muatan data dalam

instrumen pencatatan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (4) sampai dengan ayat (7) sesuai dengan kebutuhan program pada

masing-masing daerah.

Pasal 6A

(1) Terhadap data yang telah dilakukan pencatatan, dilakukan kegiatan pengolahan

yang meliputi:

a. pembersihan data;

b. validasi data; dan

c. pengelompokan data.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 7

(1) Pelaporan data Puskesmas disusun berdasarkan hasil pencatatan yang

dilakukan oleh pelaksana kegiatan Puskesmas dan jaringannya.

() Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas

pengelola data Puskesmas untuk dijadikan bahan pelaporan kepada dinas

kesehatan kabupaten!kota.

Pasal "#

(1) Pelaporan data Puskesmas dan jaringanya terdiri atas laporan data

dasar dan laporan data program.


9/25

9

(2) Laporan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara rutin setiap tahun.

(3) Laporan data program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara rutin dan non rutin.

Pasal 8

(1) Laporan data program secara rutin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) disampaikan dalam bentuk:

a. laporan mingguan;

b. laporan bulanan; dan

c. laporan tahunan

(2) Laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas laporan mingguan penyakit potensi wabah.

(3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a. laporan bulanan data upaya kesehatan masyarakat esensial;

b. laporan bulanan data upaya kesehatan masyarakat

pengembangan; dan

c. laporan bulanan data upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 8A

Laporan tahunan data dasar dan data program sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.laporan tahunan ketersediaan dan kondisi peralatan Puskesmas;

b.laporan tahunan data ketenagaan di Puskesmas; dan

c.laporan tahunan kegiatan program.

Pasal 9

(1) Laporan data program secara non rutin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:


10/25

10

a.laporan kejadian luar biasa; dan

b.laporan khusus.

(2) Laporan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

a.laporan surveilans sentinel; dan

b.laporan untuk kebutuhan tertentu.

(4) Laporan untuk kebutuhan tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (3)

huruf b harus disetujui dan ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Pelaporan data Puskesmas disampaikan Kepala Puskesmas kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

teratur sesuai dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:

a. laporan mingguan disampaikan paling lambat setiap hari Selasa

pada minggu berikutnya;

b. laporan bulanan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada

bulan berikutnya;

c. laporan tahunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada

bulan pertama tahun berikutnya;

Pasal 11


11/25

11

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membuat dan

menginformasikan umpan balik terhadap pelaporan data Puskesmas

dan jaringannya.

(2) Umpan balik pelaporan data Puskesmas dan jaringannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 pada

bulan diterimanya laporan.

(3) Umpan balik laporan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa surat pemberitahuan yang memuat keterangan paling sedikit

mengenai:

a. absensi laporan;

b. kelengkapan isi laporan;

c. ketepatan waktu penyampaian laporan;

d.hasil validasiisi laporan; dan/atau

e. rekomendasi perbaikan laporan dalam hal ditemukan kesalahan

atau ketidaklengkapan pelaporan.

(4) Dalam hal dibutuhkan perbaikan laporan berdasarkan rekomendasi

dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf e, Puskesmas harus menyampaikan laporan perbaikan paling

lambat 2 (dua) minggu sejak rekomendasi perbaikan laporan diterima

Puskesmas.

(5) Selain perbaikan laporan berdasarkan rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat menyampaikan perbaikan

laporan apabila menemukan kesalahan atau ketidaklengkapan

pelaporan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah

laporan disampaikan.

Paragraf 3

Berkas Keluarga


12/25

12

Pasal 11A

(1) Dalam rangka ...., Puskesmas membuat berkas keluarga setiap

keluarga di wilayah kerjanya.(2) Berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.Identitas keluarga

b.Status imunisasi

c.Status lingkungan dan kebiasaan keluarga

d. Kartu - kartu pelayanan Puskesmas kepada setiap anggota

keluarga

(3) Identitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a.Nomor Kartu Keluarga

b.Nama lengkap kepala keluarga

c.Alamat lengkap

d.Data anggota keluarga

(4) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.

mencakup status setiap anggota keluarga :

a.Nama setiap anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam Kartu

Keluarga

b.Tanggal lahir

c.Jenis kelamin

d.Nomor Induk Kependudukan

e.Pendidikan Terakhir

f. Pekerjaaan

g.Status dalam keluarga

(5) Berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran

Cat : Masuk dalam bab pengelolaan


13/25

13

Bagian Ketiga

Survei Lapangan

Pasal 12

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen

Puskesmas, diselenggarakan survei lapangan.

(2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pemantauan atas program yang diselenggarakan oleh Puskesmas.

(3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

Cat : - diuraikan mengenai kegiatan dalam survei lapangan

-Ayat (2) akan dielaborasi lagi menunggu masukan unit teknis

(litbang)

Bagian Keempat

Pelaporan Lintas Sektor Terkait

Pasal 13

(1)Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen

Puskesmas, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari lintas

sektor terkait.

(2) Data dari lintas sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa data demografi, data terkait program Puskesmas, dan data

lainnya sesuai kebutuhan.


14/25

14

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam pelaporan

yang terintegrasi dengan pelaporan puskesmas dengan mencantumkan

sumber data.

Bagian Keenam

Pelaporan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerjanya

Pasal 14

(1)Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dalam manajemen

Puskesmas, dilakukan pengumpulan data kegiatan dan hasil kegiatan

pelayanan kesehatan di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a.data kelahiran;

b.data kematian;

c.data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya; dan

d.data kunjungan pelayanan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam pelaporan

yang terintegrasi dengan pelaporan puskesmas dengan mencantumkan

sumber data.

Bagian Ketujuh

Klasifikasi dan Kodifikasi

Pasal 14A

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi puskesmas

dilakukan klasifikasi dan kodifikasi data.


15/25

15

(2)Klasifikasi dan kodifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk standarisasi data Puskesmas.

(3)Klasifikasi dan kodifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:

a.diagnosis penyakit dan tindakannya;

b.wilayah administrasi;

c.identitas Puskesmas;

d.jejaring Puskesmas;

e.sumber daya manusia puskesmas;

f.obat dan alat kesehatan; dan

g.sarana dan prasarana Puskesmas.

(4)Ketentuan klasifikasi dan kodifikasi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi

Puskesmas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB III

PENGELOLAAN DATA


16/25

16

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dilakukan

pengelolaan data (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

kegiatan:

a. pengolahan, analisis, dan penyajian;

b.penyimpanan;

c. pemanfaatan;

d.pengamanan dan kerahasiaan.

______________________akhir pembahasan tgl 2 Des 2015__________________

Pasal 16

(1) Puskesmas wajib melakukan pengumpulan data yang bersumber dari:

a. pencatatan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;

b.survei lapangan;

c. pelaporan lintas sektor terkait; dan

d. pelaporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah

kerjanya.

(2) Data sebagai dimaksud pada ayat (1) harus diolah dan dianalisis.

(3) Hasil pengolohan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disajikan dalam berbagai bentuk penyajian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan, pengolahan, analisa,

dan penyajian sebagaimana diamaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


17/25

17

Pasal 17

(1) Dokumen pencatatan dan pelaporan kegiatan dan hasil kegiatan

Puskesmas dihimpun dalam bentuk berkas keluarga dan disimpanmasing-masing Puskesmas.

(2) Berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada

tempat yang aman dan disusun berdasarkan nomor kepala keluarga

menurut desa/kelurahan.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan secara

manual dan atau secara elektronik.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Puskesmas melaksanakan pemanfaatkan data dan informasi untuk

mendukung manajemen Puskesmas.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.Memberikan pelayanan kesehatan;

b.Mendeteksi dini kejadian kesakitan dan masalah kesehatan di

wilayah kerja Puskesmas;

c.Memantau perkembangan kejadian kesehatan dan masalah

kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;

d.Mengidentifikasi masalah kesehatan dan factor yang berpengaruh

terhadap timbulnya masalah kesehatan menurut wilayah dan

kelompok masyarakat (factor resiko);

e.Memantau dan menilai keberhasilan program di Puskesmas;

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih

lanjut dalam Lampiran.


18/25

18

Pasal 19

(1) Data Sistem Informasi Puskesmas bersifat tertutup.

(2) Bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdiakses oleh masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas

Kesehatan Provinsi, dan Kementerian.

(3) Dalam hal diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kab/Kota;

(4) Pemberian ijin akses data oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan aspek kerahasiaan informasi

dan kepentingan bagi pengguna data sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Penggunaan informasi oleh publik yang bersumber dari Sistem

Informasi Puskesmas harus mencantumkan nama Puskesmas sebagai

sumber data.

(2) Penggunaan informasi oleh publik yang bersumber dari Sistem

Informasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang kerahasiaan informasi dan hak atas kekayaan

intelektual.

Bagian Kelima

Keamanan dan Kerahasiaan

Pasal 21

Setiap pemangku kepentingan Sistem Informasi Puskesmas harus menjamin

keamanan dan kerahasiaan informasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.


19/25

19

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 22

(1) Kepala Puskesmas membentuk tim pengelola Sistem Informasi

Puskesmas.

(2) Tim pengelola Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Koordinator

b. Pengelola sistem

c. Pelaksana pencatatan dan pelaporan

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

pejabat subbag TU Puskesmas.

(4) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah

pelaksana urusan system informasi Puskesmas.

(5) Pelaksana pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c adalah pelaksana kegiatan program Puskesmas.

Pasal 23

(1) Tim pengelola system informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.


20/25

20

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertugas

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas

secara keseluruhan;(3) Pengelola system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

bertugas mengelola ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

system informasi Puskesmas;

(4) Pelaksana pencatatan dan pelaporan sebagaiman dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3) bertugas melaksanakan pencatatan, pengolahan,

pemanfaatan dan penyiapan bahan laporan sesuai kegiatan masing-

masing program.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 24

(1) Puskesmas harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang

mengelola system informasi Puskesmas.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kompetensi paling sedikit di bidang statistik, komputer, dan

epidemiologi.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang

mengelola Sistem Informasi Puskesmas.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan sumber daya

manusia yang mengelola Sistem Informasi Puskesmas.


21/25

21

(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup pendidikan dan pelatihan di bidang Sistem Informasi

Puskesmas dan yang terkait

BAB V

SARANA

Pasal 26

(1) Puskesmas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana Sistem

Informasi Kesehatan

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

instrument pencatatan dan pelaporan, aplikasi sistem informasi

Puskesmas, komputer dan perangkat pendukungnya.

(3) Instrumen pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup :

a.Kartu

b.Register

c.Formulir

d.Pedoman

e.Standar prosedur pelaksanaan

(4) Aplikasi sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilaksanakan secara elektronik atau secara non elektronik.

(5) Perangkat pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup sarana komunikasi, jaringan internet, jaringan lokal (LAN),

server


22/25

22

Pasal 27

(1) Aplikasi sistem informasi Puskesmas secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada pasal 41 ayat (4) ……….

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 28

(1) Pendanaan Sistem Informasi Puskesmas bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.Pendanaan pembangunan sistem informasi Puskesmas

b.Pendanaan operasional penyelenggaraan sistem informasi

Puskesmas

c.Pendanaan pemeliharaan dan pengembangan

(3) Pendanaan pembangunan sistem informasi puskesmas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pendaan untuk penyusunan

sistem, pengadaan perangkat, pengembangan tenaga pengelola, dan

kegiatan lainnya yang terkait.

(4) Pendanaan operasional penyelenggaraan sistem informasi puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pendanaan

untuk pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyajian dan

penyebarluasan data dan informasi

(5) Pendanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi

puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup


23/25

23

pendanaa untuk pemeliharaan data, pemeliharaan perangkat, dan

kegiatan pemeliharaan lainnya.

(6) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk:

a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Sistem Informasi

Puskesmas; dan

b. mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas yang efisien dan

efektif.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 30

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1), Menteri dapat memberikan sanksi

administratif.


24/25

24

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. teguran lisan; b. teguran tertulis;

c. publikasi; dan /atau

d. pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pengelola Sistem Informasi

Puskesmas wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini

paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saaat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang

mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


25/25

25

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …….

rpmk sip revisi 021215.doc

Documents