roadmap transformasi digital menuju dpr yang …
TRANSCRIPT
0
ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU DPR YANG MODERN DAN ASPIRATIF
OLEH
NAMA : DJAKA DWI WINARKO NDH : 16 INSTANSI : SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2020
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
A. Latar Belakang. ....................................................................................................... 1
B. Kondisi Saat Ini ........................................................................................................ 2
C. Kondisis yang Diharapkan ........................................................................................ 3
D. Gagasan Perubahan ................................................................................................ 5
E. Tujuan Perubahan .................................................................................................... 5
F. Manfaat Proyek Perubahan ...................................................................................... 5
G. Ruang LIngkup ......................................................................................................... 6
H. Output Kunci ............................................................................................................. 7
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ......................................................................... 9
A. Pentahapan Proyek Perubahan. ............................................................................... 9
B. Pentahapan Rencana Kerja ..................................................................................... 10
C. Tata Kelola Proyek Perubahan ................................................................................ 12
D. Analisis Stakeholder ................................................................................................ 13
E. Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan ............................................................16
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ................................................................. 17
A. Hasil Capaian Proyek Perubahan. .......................................................................... 17
B. Perubahan Sikap Stakeholders ............................................................................... 23
C. Masalah dan Strategi Penanganannya ................................................................... 25
BAB IV Penutup ....................................................................................................................... 27
A. Kesimpulan ......................................................................................... 28
B. Pengalaman Dalam Memimpin Proyek Perubahan ................................. 29
C. Saran
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Tahapan Kegiatan ..................................................................................................... 10
Tabel II 2 Analisis Stakeholder .................................................................................................. 14
Tabel III.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Proyek Perubahan .......................................................... 17
Tabel II.4 Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan ..................................................... 16
Tabel II.4 Tabel II.4 Masalah dan Strategi Penanganannya ........................................................ 26
iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar II.2 Peta Stakeholder Roadmap Transformasi Digital DPR RI .................. 15
Gambar III.4 Peta Stakeholder Setelah Dilakukan Strategi Komunikasi .................. 25
1
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU DPR MODERN DAN ASPIRATIF
--------------------------------
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan salah satu
lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi bersama dengan pemerintah
membahas dan mengesahkan UU, membahas dan menyetujui APBN, dan melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR sebagai lembaga perwakilan yang
memegang kedaulatan rakyat, selalu memperjuangkan kepentingan rakyat atau
konstituen yang diwakilinya.
DPR mempunyai visi “Menjadi Lembaga Perwakilan yang Modern, Terbuka,
Aspiratif, dan Berintegritas Sebagai Pilar Demokrasi Untuk Mewujudkan Tujuan
Bernegara”. DPR yang modern diwujudkan dengan memanfaatkan penggunaan
teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menerapkan prinsip-
prinsip good and clean governance. Sedangkan pengertian terbuka adalah adanya
transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. DPR yang aspiratif
dimaksudkan agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai perwujudan fungsi
representasi melalui pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan. DPR yang berintegritas
adalah DPR yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas
dan wewenangnya.
Untuk mendukung visi DPR RI tersebut, maka Sekretariat Jenderal DPR RI
sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan
visi, “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi
DPR RI”. Untuk bisa melaksanakan Visi Setjen DPR sebagai sasaran untuk mendukung
pencapaian Visi DPR, maka Setjen DPR RI harus menjadi supporting system yang
profesional dan modern.
Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan
perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang
meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan
2
informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan
kedewanan.
Saat ini dunia sedang memasuki era transformasi yang disebut dengan revolusi
Industri 4.0, yang ditandai dengan semakin menghilangnya batasan antara dunia fisik,
digital, dan biologis. Jantung dari industri 4.0 adalah otomatisasi serta perangkat cerdas
yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui pertukaran data,
sehingga big data maupun artificial intelligence (AI) memegang peranan penting di
dalamnya.
Internet of Things (IoT), merupakan suatu istilah di mana teknologi internet
ditanamkan pada suatu alat melalui jaringan wifi. Proses pada IoT dijalankan secara
otomatis melalui sebuah program dan tidak memerlukan interaksi baik dari manusia ke
manusia maupun dari manusia ke komputer. IoT dilengkapi dengan sensor yang
memungkinkan alat tersebut berkomunikasi seperti memunculkan notifikasi atau
memberikan informasi pada aplikasi.
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merupakan simulasi proses
kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. AI bekerja
dengan cara menggabungkan sejumlah besar data dengan pemrosesan yang cepat,
berulang dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara
otomatis dari pola atau fitur dalam data.
Indonesia adalah salah satu negara penghasil data terbesar di dunia, namun
data-data kita berserakan dimana-mana dalam format yang beragam. Saat ini dalam
pengembangan IoT yang menuju IoE (Internet of Everything), beragam data dianalisis,
diawasi, baik itu berupa deteksi, face recognition, user behaviour, jumlah pengguna
aplikasi, website dan sebagainya. Oleh karena itu pengamanan terhadap data sangat
diperlukan, selain memperkuat infrastruktur keamanan informasi mendeteksi serangan
yang terjadi dalam big data, juga diperlukan penguatan sisi suprastruktur yang berupa
dukungan regulasi dan manajemen SDM pengguna (user).
Teknologi informasi revolusi industri 4.0 dengan unsur-unsurnya dapat
dimanaatkan secara maksimal oleh Sekretariat Jenderal DPR dalam meningkatkan
pelayanan kepada DPR dan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang
matang kondisi eksisting sekarang dengan keondidi yang diharapkan. Untuk iru lah perlu
dibuatk roadamap transformasi digital sebagai pemandu dalam perencanaan
penggunaan dan pengembangan teknologi informasi di masa yang akan datang.
3
B. Kondisi Saat Ini
Untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik, menyiapkan data yang
lengkap, akurat dan handal, sehingga berdampak pada pelayanan yang prima pada
Dewan memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sekretariat
Jenderal DPR telah menggunakan sarana TIK dalam penyelenggaraan pelayanan kepada
Dewan, namun belum optimal. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:
1. Belum adanya panduan, acuan, referensi dalam kegiatan dan pengembangan
pengembangan TIK.
2. Tata kelola yang belum terintegrasi, dimana masih ada ego sektoral, kurangnya
koordinasi, serta terjadinya duplikasi program kegiatan dan anggaran.
3. Integrasi data antara eksternal dan internal DPR belum murni semua, masih ekspor-
impor file.
4. Semua sistem sudah terintegrasi secara database, tapi tidak interoparabilitas.
5. Adanya tuntutan kecepatan dan keakuratan dalam pelayanan informasi kepada
anggota DPR.
6. Kemudahan masyarakat dalam mengakses DPR terutama terkait informasi yang
dibutuhkan dan keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan.di DPR.
Belum optimalnya pelayanan di bidang TIK tercermin dari hasil evaluasi SPBE
yang dilakukan Kementerian Menpan dengan perolehan nilai yang belum maksimal
yaitu 2,49 dari skala 5.
Dalam peningkatan layanan teknologi informasi kepada Dewan dan masyarakat masih
terkendala, antara lain :
1. Man (pengguna dan penyedia), beragamnya tingkat pemahaman dan kebutuhan
anggota DPR terhadap layanan teknologi informasi dalam proses kerja di DPR. Di
samping itu, belum semua supporting system DPR (ASN dan Tenaga Ahli)
memanfaatkan TIK secara optimal baik dalam pelayanan administrasi maupun
pelayanan keahlian.
2. Aplikasi yang ada belum memanfaatkan pengetahuan berbasis data (data driven).
3. Belum ada standarisasi arsitektur computer (computer architecture)
4. Data dan informasih belum semua didigitalisasi dan masih tersebar.
5. Kelembagaan yang membidangi TIK belum sesuai dengan beban tugas dan
tanggung jawabnya.
4
6. Belum ada pedoman, acuan, dan referensi dalam pengembangan TIK.
Keenam aspek tersebut merupakan rekomendasi perbaikan terhadap
permasalahan yang dihadapi Sekretariat Jenderal DPR dalam peningkatan kualitas
pelayanan pada DPR dan masyarakat. Untuk itu perlu disusun suatu strategi
pengembangan TIK yang terencana, jelas dan terukur, dalam kerangka waktu tertentu
yang dituangkan dalam dolkumen roadmap transformasi digital. Roadmap transformasi
digital tersebut menggambarkan secara secara detail teknis yang harus dilaksanakan
selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini juga akan dapat menjembatani pemikiran
strategis ke aksi yang lebih teknis, seperti misalnya jenis layanan yang dibutuhkan,
teknologi apa yang akan dipilih, siapa yang menjalankan, sumber daya apa yang
diperlukan, dan kapan tahapan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan tersedianya
dokumen road map transformasi digital, diharapkan kegiatan yang direncanakan dapat
diimplementasikan dan mendapatkan komitmen dari seluruh stakeholder.
C. Kondisi yang Diharapkan
Pelaksanaan pelayanan Sekretrariat Jenderal DPR dapat dioptimalkan dengan
penggunaan TIK melalui penyusunan roadmap transformasi digital terhadap kerja-kerja
yang dilakukan di DPR. Kondisi yang diharapkan dengan adanya raodmap transformasi
digital, antara lain :
1. Terjadinya perubahan pola pikir dan pola kerja anggota DPR dan supporting system
DPR dengan lebih mengoptimalkan penggunaan TIK dalam proses kerja di DPR.
2. Tersedinya dokumen pengembangan TIK untuk memastikan bahwa data dan
informasi yang dibutuhkan tersedia dan mudah diakses.
3. Proses kerja lebih efektif dan efisien karena terhubung dengan system digital
utama terpadu (unified digital core).
4. Meningkatkan keamanan data.
5. Meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR dan masyarakat.
6. Meningkatkan nilai indeks SPBE Sekretariat Jenderal DPR.
Roadmap Transformasi Digital Munuju DPR yang Modern dan Aspiratif
merupakan wujud komitmen kuat untuk membuat suatu pedoman bagi pengembangan
TIK di lingkungan Setjen DPR RI. Melalui Roadmap ini, diharapkan dapat memetakan
5
kebutuhan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan di internal dan eksternal DPR,
sehingga dapat dibuat perancangan proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi,
dan arsitektur teknologi yang terintegrasi dalam sistem informasi dan Komunikasi di
Setjen RI. Dokumen Roadmap ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan, tata kelola dan struktur organisasi terkait
pengelolaan TIK di lingkungan Setjen DPR.
D. Gagasan Perubahan
Perkembangan teknologi informasi pada era revolusi industry 4.0 telah
memberikan banyak fasilitas dan kemudahan pada organisasi dalam pencapaian
tujuannya. Sekretariat Jenderal sebagai supporting system DPR, dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada Dewan dan juga kepada masyarakat memerlukan
pengembangan TIK yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan adanya
dokumen perencanaan strategis penggunaan dan pengembangan TIK yang dituangkan
dalam roadmap transformasi digital.
Transformasi digital dalam Roadmap ini disusun berdasarkan analis gap antara
kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, tata kelola
teknologi informasi belum dapat mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur dan aplikasi, dan keamanan sehingga belum mampu memberikan layanan
yang terintegrasi. Dengan melalui integrasi antara proses bisnis, data, dan aplikasi
diharapkan dapat menghasilkan layanan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta memberi kemudahan dalam berbagi
pakai data.
E. Tujuan Perubahan
Tujuan proyek perubahan ini adalah terwujudnya sebuah dokumen Roadmap
Tranformasi Digital DPR yang akan menjadi pedoman dan panduan bagi pengembangan
TIK di DPR-RI. Pengembangan TIK yang terencana diharapkan dapat menjadikan cara-
cara kerja di DPR menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan administrasi dan
keahlian kepada DPR dapat lebih cepat, tepat, dan akurat. Di samping itu, masyarakat
akan lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi dan menyampaikan aspirasi
serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di DPR.
6
F. Manfaat Proyek Perubahan
1. Tersedianya dokumen yang dapat mengikat komitmen seluruh stakeholder dalam
pengembangan TIK.
2. Perbaikan tata kelola teknologi informasi dengan mengintegrasikan antara proses
bisnis, data dan informasi, aplikasi dan teknologi.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan terutama
terkait dengan layanan keahlian (aktivitas utama) dan layanan administrasi
(aktivitas penunjang).
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, dimana data tersebut dapat diakses kapan dan dari mana
saja.
5. Masyarakat lebih mudah mengetahui kinerja lembaga DPR dan menyampaikan
aspirasi, serta dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
6. Meningkatkan peringkat penilaian SPBE.
G. Ruang Lingkup
Roadmap tersebut setidaknya berisi mengenai potret bagaimana layanan
informasi yang diberikan Setjen DPR kepada Anggota DPR dan masyarakaat pada saat
ini. Bagaimana TI sudah digunakan, aplikasi sudah banyak dibuat, namun memang
belum terintegrasi, sehingga belum banyak memberikan manfaat. Dengan dokumen
roadmap tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pada seluruh stakeholder di
Setjen DPR, bagaimana proses transformasi digital dilaksanakan dengan memanfaatkan
big data, internet of things (IoT), artificial intelegence (AI), dan cyber security dengan
tahap kegiatan disertai dengan timeline penyelesaian.
Roadmap tersebut berisi rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan, yang antara lain menyangkut aspek :
a. Arsitektur proses bisnis
Pengaturan ulang terhadap proses bisnis, dengan memperhatikan beberapa aspek,
meliputi: cakupan bisnis (Business Scope), model bisnis (Business Model), platform
dan ekosistem (Platforms and Ecosystems).
7
b. Evaluasi value chain meliputi, sehingga dapat menghubungkan antara prosesnes
bisnis dengan data, aplkasi dan teknoloigi.
c. Arsitektur komputer (computer architecture)
Arsitektur komputer terkait dengan organisasi dan struktur hardware, software,
infrastruktur dan jaringan.
d. Data dalam teknologi informasi adalah data arsitektur yaitu yang terkait dengan
pengorganisasian big data. Data arsitektur dipahami sebagai model, kebijakan,
aturan dan standarisasi yang menentukan data apa yang akan dikumpukan,
bagaimana data tersebut disimpan, ditata, diintegrasikan dan dikelola dalam satu
sistem.
e. Platform yang digunakan adaptif terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan
masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan (aspirasi)
f. Evaluasi kelembagaan yang mencakup pengelolaan transisi digital (managing digital
transition), perancangan organisasi untuk inovasi (designing organization for
innovation), serta ketrampilan, kemampuan, dan manajemen bakat (skills, capability,
and talent management).
H. Output Kunci
Output kunci yang dicapai dalam setiap pentahapan kegiatan proyek perubahan
adalah sebagai berikut :
1. Jangka Pendek (minggu ke-2 Juni 2020 – minggu ke-2 September 2020)
Kebijakan berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi
Digital Menuju DPR yang Modern dan Aspirastif. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
ini digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan TI untuk
mendukung kerja-kerja di DPR. Dengan dokumen ini pengembangan dalam
memanfaatkan TIK menjadi terarah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
teknologi.
2. Jangka Menengah (awal September 2020 – awal September 2021)
a. Memasukkan Peraturan DPR tentang Digitalisasi Parlemen dalam agenda acara
Badan Legislasi DPR.
8
b. Pelaksanaan proses digitalisasi sesuai dengan target waktu dalam roadmap.
3. Jangka Panjang (setelah September 2021- Septemer 2024).
a. Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dokumen roadmap sebagai
acuannya.
9
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. PENTAHAPAN PROYEK PERUBAHAN
Pentahapan proyek perubahan (milestone) memberikan gambaran tentang output
capaian yang dihasilkan dari setiap tahapan, baik tahap jangka pendek, jangka menengah,
maupun jangka panjang. Pentahapan tesebut dapat didiskripsikan sebagai berikut :
1. Jangka Pendek
Output
a. Kajian urgensi transformasi digital dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR dan
Peraturan DPR.
Kegiatan :
1) Pembentukan Tim Efektif
2) Penyusunan Rencana Kerja penyusunan kajian dan Pembentukan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR dan Peraturan DPR.
3) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi
Digital.
4) Penyusunan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital.
5) Sosialisasi transformasi digital kepada stakeholder internal (Biro dan Pusat) dan
stakeholder ekternal.
6) Membangun komitmen bersama.
7) Pengembangan aplikasi Candradimuka.
8) Pengembangan website DPR
2. Jangka Menenegah
Output
a. Finalisasi draft Peraturan DPR tentang DPR Digital.
b. Menyerahkan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital ke Badan Legislasi DPR.
c. Melaksanakan program kerja sesuai rencana kerja dalam roadmap.
d. Melanjutkan Pengembangan aplikasi Candradimuka.
e. Melanjutkan Pengembangan website DPR
10
f. Monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola TI, Aplikasi dan infrastruktur yang
mencakup rekomendasi perbaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh seluruh
unit kerja dalam pelaksanaan proses digitalisasi.
3. Jangka Panjang
Output
a. Melaksanakan Program Kerja Sesuai Roadmap.
b. Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dokumen roadmap sebagai
acuannya.
B. Pentahapan Rencana Kerja
Tahapan kegiatan dari milestone yang telah disusun dapat terlihat pada table berikut :
Tabel II.1 Tahapan Kegiatan
TAHAPAN/OUTPUT/KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
JANGKA PENDEK Minggu ke-2 Juni 2020 sd Minggu ke-2 September 2020
OUTPUT Kegiatan : a. Pembentukan Tim Pelaksana
b. Penyusunan Rencana Kerja Tim.
c. Penyusunan kajian urgensi pembentukan peraturan
Sekjen dan Peraturan DPR
d. Penyusunan draft Peraturan Sekjen tentang Roadmap
Transformasi digital DPR.
e. Sosialisasi transformasi digital kepada stakeholder
internal (Biro dan Pusat) dan stakeholder ekternal.
f. Menyusun draft awal Peraturan DPR tentang DPR
Digital.
g. Pengembangan aplikasi Candradimuka.
h. Pengembangan website DPR
Minggu ke-2 Juni 2020 Minggu ke-2 Juni 2020 Minggu ke-4 Juni 2020 Minggu ke-1 Juli Minggu ke-4 Juli Minggu ke-1 Agustus Minggu ke-1 Agustus Minggu Ke1 Agustus
11
JANGKA MENENGAH Minggu ke-3 September 2020 sd Minggu ke-3 Maret 2020
OUTPUT Kegiatan : 1. Melaksanakan rencana kerja dalam roadmap:
a. Melanjutkan Pengembangan aplikasi Candradimuka.
b. Melanjtukan Pengembangan website DPR. c. Vulnereability Assesmnet d. Pembetukan Komite Teknoloi Informasi (KTI) dan
Cheaf Information Officer (CIO). e. Implementasi digital signature. f. Audit TI.
2. Draft Peraturan DPR tentang Digitalisasi DPR dibahas
di Baleg, dengan didahului kegiatan : a. Uji konsep dengan Civil Society Organisation dan
Perguruan Tinggi. b. Finalisasi draft dengan Tenaga Ahli Badan
Legislasi.
Minggu ke-4 September 2020 Minggu ke-4 Septemebr 2020 Minggu ke-1 Oktober 2020 Minggu ke-2 Oktober 2020. Minggu ke 4 Oktober 2020 Minggu ke-1 Januari 2021. Minggu ke-1 November 2020 Minggu ke-4 November 2020
Jangka Panjang
Maret 2021 sd Maret 2023
OUTPUT a. Mengimplementasikan seluruh rencana kerja sesuai
roadmap. b. Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan
layanan digital di DPR yang lebih efektif dan efisien.
C. Tata Kelola Proyek Perubahan
Agar Proyek Perubahan berhasil, maka perlu melakukan pengorganisasian siapa
saja yang dilibatkan dengan peran dan tugas sesuai dengan kewenangannya yang
dituangkan dalam Surat Keputusan Sekjen Nomor 656/Sekjen/2016 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Perubahan Roadmap Transformasi Digital menuju
DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas, sebagai berikut :
1. Mentor dalam proyek perubahan ini adalah Sekretaris Jenderal DPR, yaitu Dr. Indra
Iskandar, M.Si. Adapun tugas mentor adalah sebagai berikut :
12
a. Memberikan dukungan penuh dalam implementasi proyek perubahan dalam
mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan
implementasi proyek perubahan;
b. Memberikan bimbingan serta arahan kepada tim dalam mengidentifikasi dan
menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam implementasi
proyek perubahan;
c. Memantau progress/perkembangan dan capaian proyek perubahan sesuai dengan
milestone yang telah ditetapkanemberi dukungan penuh pada project leader.
2. Coach dalam proyek perubahan ini adalah Widyaiswara Utama Lembaga Administrasi
Negara yaitu DR. Dr. Choirul Djamari. Tugas Mentor adalah :
a. Memantau kegiatan proyek perubahan, melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu tim apabila mengalami permasalahan;
b. b. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi proyek perubahan.
c. Mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara PKN Tingkat I.
d. Mejadi counsellor tim saat menghadapi permasalahan.
3. Project Manager/Ketua dalam proyek perubahan ini adalah Kepala Biro Pimpinan DPR
(Djaka Dwi Winarko), yang bertugas :
a. Menyusun perencanaan implementasi proyek perubahan.
b. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach.
c. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder internal dan
eksternal.
d. melakukan eksekusi seluruh tahapan yang telah dirancang dengan
mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki.
e. Memantau, mengevaluasi dan memberikan arahan terkait perkembangan
implementasi proyek perubahan.
D. Tata Kelola Proyek Perubahan :
Dalam implementasi proyek perubahan ini, Project Manager dibantu oleh 2 sub
tim yaitu: Sub Tim Penyusunan Dokumen Transformasi Digital, Sub Tim Penyusunan
13
Kerangka Kebijakan berupa NA, Draft Peraturan Sekretaris Jenderal dan draft Peraturan
DPR.
Sub Tim Penyusunan Dokumen Transformasi Digital bertugas :
a. Melakukan penyiapan bahan-bahan penyusunan transformasi digital terkait dengan
Tata Kelola TI, Tata Kelola Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi.
b. Melakukan audit existing sistem informasi dan menyusun rencana transformasi
digital, serta draft Roadmap.
c. Melakukan identifikasi proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan
arsitektur teknologi pada aktivitas utama dan aktivitas penunjang.
Sub Tim Penyusunan Kerangka Kebijakan (SK Sekjen dan Peraturan DPR) :
a. Mengumpulkan bahan dan informasi terkait dengan dasar yuridis, praktek empiris di
K/L, dan benchmarching parlemen negara lain.
b. Melakukan diskusi internal dan mengundang Civil Society Organisation.
c. Menyusun SK Sekjen tentang Roadmap Transformasi Digital dan Peraturan DPR
tentang Digital Parlemen.
Sekretariat Tim Pelaksana Proyek Perubahan, membantu Agen Perubahan merencanakan,
mengatur jadwal acara, menyiapkan bahan yang dibutuhkan, dan mengadministrasikan
evidence.
E. Analisis Stakeholders
Pegawai Sekretariat Jenderal DPR dan stakeholders ekternal yang mempunyai
kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan roadmad
transformasi digital DPR dikelompokkan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder. Dengan
memanfaatkan hasil pemetaan, maka stakeholders dikelompokkan menjadi 4 (empat) sebagai
berikut :
1. Identifikasi Stakeholders
a. Promoters, memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga pengaruh untuk
membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya)
14
b. Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya
dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan
c. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi
memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi
tertarik
d. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya kegiatan.
Berdasarkan pengelompokkan tersebut, maka individu yang berkepentingan
dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek perubahan roadmap
transformasi digital di DPR, dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Stakeholder Internal
Tabel II.2 Analisis Stakeholder Internal
No. Stakeholders Analisis
1. Pimpinan DPR Latens
2. Pimpinan BURT DPR. Latens
3. Sekretaris Jenderal DPR RI Promoters
4. Deputi Bidang Persidangan Promoters
5. Deputi Bidang Administrasi Promoters
6. Kapusdatin Promoters
7. Biro Persidangan I Defenders
8. Biro Persidangan II Defender
9. Biro Kepegawaian dan Organisasi Defender
10. Para Kapus BKD Defender
11. Irtama Defender
12. Biro Perencanaan dan Keuangan Latents
13. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Latents
14. Biro, Biro Umum Latens
15. Forum Komunikasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR (FORSATA).
Apathetic
16. Para pelaksana. Apathetic
b. Stakeholders Eksternal
No. Stakeholders Analisis
15
1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Defender
2. Democracy, Security Study (IDESSS), Reni
Suwarso, Ph.D
Defenders
3. Indonesia Parliamentary Center (IPC). Defenders
4. Koordinatoriat Wartawan Parlemen Defenders
5. Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh
Indonesia (ASDEPSI).
Aphatetic
Untuk memudahkan melihat stakeholder di atas, maka berikiut digambarkan peta
stakeholder untuk mengetahui posisi masing-masing stakeholder. Informasi
tentang posisi stakeholders ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam
menyusun strategi dan metode komunikasi tepat untuk keberhasilan proyek
perubahan.
Gambar II.2
Peta Stakeholders Roadmap Transformasi Digital DPR
(Low Latents) Hight Interest
(Apathetics) - (Defendents)
LATENTS
Pimpinan DPR
Pimpinan BURT DPR.
Biro Pengelolaan Barang Milik
Negara
Biro Biro Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
PROMOTERS
Sekretaris Jenderal DPR RI
Deputi Bidang Persidangan
Deputi Bidang Administrasi
Kapusdatin
APATHETICS
Forum Komunikasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR (FORSATA).
Assosiasi Sekwan Provinsi Seluruh Indonesia
DEFENDERS
Irtama
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Para Kapus BKD
Low Interest High Interest
High Interest
Hig
h In
flu
ence
Lo
w In
flu
ence
Hig
h In
flu
ence
Lo
w In
flu
ence
16
E. KENDALA/HAMBATAN – STRATEGI PENANGANAN
Beberapa potensi kendala atau hambatan, risiko dan strategi yang diperlukan dalam
pembuatan roadmap transformasi digital di DPR antara lain :
Tabel II.4 Kendala/Hambatan – Strategi Penanganan
No. Masalah Strategi
1. Luasnya cakupan roadmap yang harus
disusun dan menyangkut masalah
teknis.
Menyusun jadwal yang terperinci dan
melakukan komunikasi secara intensif
dengan stakeholder untuk dapat
memberikan masukan dan sarannya
dalam penyusunan roadmap.
Melibatkan narasumber dalam kegiatan
tersebut.
2. Masih ada ego sektoral, sehingga
dalam penyusunan tata kelola IT
terutama terkait dengan penetapan
aplikasi membutuhkan diskusi yang
lama.
Menyakinkan bahwa fungsi yang ada
pada aplikasi tidak hilang hanya
menggabungkan untuk dapat membuat
sistem yang lebih sederhana.
3. Penyusunan peraturan di Sekretariat
Jenderal DPR harus didasarkan pada
Prolegset yang telah disusun pada
tahun sebelumnya.
Meyakinkan kepada Kepala Biro Hukum
dan Pengaduan Masyarakat akan
pentingnya Peraturan Sekretaris
Jenderal dalam mewujudkan parlemen
modern yang merupakan visi DPR.
17
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Proyek Perubahan dilakukan pada saat off campus kedua yaitu pada Tahapan
Laboratorium Kepemimpinan. Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan untuk
mencapai target output yang telah ditetapkan pada jangka pendek yaitu dari tanggal
11 Juni sd 8 September 2020. Adapun gambaran capaian hasil proyek perubahan
dapat dilihat pada matrik berikut:
A. Hasil Capaian Proyek Perubahan
Hasil capaian proyek perubahan jangka pendek secara ringkas dapat dilihat pada
rekapitulasi pada tabel berikut:
Tabel III.1. Rekapitulasi Hasil Capaian Proyek Perubahan
N0. Rencana Output Realisasi Output
Deskripsi % Milestone 1: Penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Digital 1. SK Tim Pelaksana Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
992/SEKJEN/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.
100
2. Rencana Kerja Penyusunan Roadmap Transformasi Digital di DPR
Dokumen Rencana Kerja Penyusunan Roadmap Transformasi Digital di DPR
100
3. Pemahaman transformasi Digital oleh stakeholder internal
Tersosialisasikannya pengetahuan dan pemahaman pentingnya transformasi digital.
100
4. Penyusunan Dokumen Transformasi Digital
Tersusunnya Dokumen Transformasi Digital di Sekretariat Jenderal DPR
100
Milestone 2 : Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.
1. Sosialisasi dokumen transformasi digital kepada seluruh stakeholder internal dan eksternal.
Stakeholder mempunyai pemahaman dan memberikan saran dan masukan.
100
18
2. Drafting dokumen transformasi digital dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR.
Draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR tentang roadmap trnaformsi digital di DPR.
100
3. Tersusunnya SK Sekjen tentang Transformasi DigitalDPR
Peraturan Sekjen DPR Nomor .. Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan Berintegritas.
100
Milestone 3: Penyusunan Peraturan DPR tentang DPR Digital
1. Pengumpulan bahan dan referensi tentang Parlemen Digital.
Terkumpul bahan dan materi tentang parlemen digital
100
3. FGD dengan stakeholder eksternal
Tersosialisasinya DPR digital dan masukan pengaturan terhadap DPR digital.
100
4. Penyusunan draft Peraturan DPR tentang DPR Digital
Tersusunnya draft Peraturan DPR tentang DPR Digital
Adapun uraian dari pelaksanaan proyek perubahan pada masing-masing milestone
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Milestone 1: Penyusunan Kajian Transformasi Digital
a. Untuk menghasilkan kajian tarnsformasi digital di DPR, Peraturan Sekjen
tentang Transformasi Digital, dan Peraturan DPR tentang Parlemen Digital,
dimulai dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada mentor
(Sekretaris Jenderal) untuk mendapatkan arahan-arahan dalam
mengimplementasikan proyek perubahan.
b. Di samping itu, dilakukan diskusi juga dengan Deputi Persidangan untuk
mendapatkan masukan, terutama terkait dengan urgensi tranformasi dalam
digital dalam pelayanan persidangan.
c. Berdasarkan arahan-arahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan
mengadakan rapat bersama antara Karo Pimpinan (Project Manager) dengan
para staf yang ada di Biro Pimpinan untuk menyusun Tim Pelaksana.
d. Pembentukan Tim Pelaksana dilakukan pada minggu kedua bulan Juni
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 992/SEKJEN/2020
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Roadmap
19
Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern, Terbuka, Aspiratif, dan
Berintegritas.
e. Pembentukan Tim Pelaksana dengan Ketua Kepala Biro Pimpinan DPR
(project manager) dimaksudkan untuk merencanakan, melaksanakan,
monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dalam milestone. Anggota Tim berasal berasal dari Biro dan Pusat terkait.
f. Tim Pelaksana telah berhasil menyusun Dokumen Kajian Transformasi Digital
pada pertengahan bulan Juni 2020. Dokumen kajian ini disusun untuk
mendapatkan
Pengarahan Mentor pada Tim Pelaksana Pembetukan Roadmap Transformasi Digital
g. alasan urgensi transformasi digital, aspek-aspek apa saja yang menjadi
ruang lingkup transformasi digital, termasuk praktek yang ada di parlemen
negara lain.
h. Sosialisasi kajian tranformasi digital disosialisasikan terhadap para fungsinal
pranata komputer, dan seluruh staf di Deputi Persidangan.
i. Agar terjadi adanya pemahaman tentang transformasi digital dan kesadaran
akan pentinya penerapan digitalisasi di DPR dalam menjawab tantangan dan
tuntutan dari Anggota DPR dan masyarakat telah dilakukan sosialisasi
transformasi digital bagi para stakeholder internal di DPR.
20
j. Penyusunan kajian transformasi digital ini dapat menjadi bahan dalam
penyusunan Peraturan Sekjen DPR tentang Roadma Tranformasi Digital dan
penyusunan Peraturan DPR tentang DPR Digital.
Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Sekjen DPR dengan
Kepala BSSN dalam rangka mempercepat proses digitalisasi di DPR (10 Juli 2020)
2. Milestone 2 : Penyusunan SK Sekretaris Jenderal DPR tentang Roadmap
Transformasi Digital di DPR..
a. Berdasarkan arahan-arahan Sekjen DPR dan Deputi Persidangan,
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan rapat bersama antara Karo
Pimpinan (Project Manager) dengan para staf yang ada di Biro Pimpinan
untuk menyusun rencana kerja penyusunan Peraturan Setjen DPR
tentang Roadmap Transformasi Digital di DPR.
b. Tim yang sudah dibentuk pada minggu kedua bulan Juni 2020 telah
berhasil menyusun Dokumen Rencana Kerja Penyusunan Roadmap
21
Transformasi Digital pada akhir bulan Juni 2020. Dokumen Rencana
Kerja penyusunan roadmap transformasi digital disusun untuk
memberikan arah dan langkah-langkah bagi Tim Efektif dalam
melaksanakan kegiatan.
c. Sosialisasi roadmap tranformasi digital dengan stakeholder internal.
Agar terjadi adanya pemahaman tentang transformasi digital dan
kesadaran akan pentinya penerapan digitalisasi di DPR dalam menjawab
tantangan dan tuntutan dari Anggota DPR dan manjamin keberhasilan
transformasi digital. Sosialisasi tersebut juga diikuti oleh para pejabat
struktural di bawahnya dan para pengelola kegiatan yang ada di unit-unit.
Rapat koordinasi pematangan konsep Roadmap Transformasi Digital dengan para
Kapus di Badan Keahlian DPR. (10 Juli 2020)
3. Milestone 3 : Penyusunan Peraturan DPR tentang Roadmap Transformasi
Digital di DPR..
a. Peraturan DPR tentang DPR Digital dapat diterima oleh Baleg dan masuk
dalam agenda pembahasan Baleg apabila terdapat cukup alasan secara
filosofs, yuridis, dan sosiologis. Untuk mendapatkan rumusan yang
demikian, maka perlu mendapatkan masukan bukan saja dari internal tapi
juga dari eksternal.
22
b. FGD dengan civil society organization untuk memperkuat konsep
peraturan DPR.
Selesai sosialisasi roadamap dan identifikasi kebutuhan Set AKD di jajaran Persidangan II untuk pembuatan
Sistem Informasi AKD (23 Juli 2020).
Diskusi awal dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi untuk merancang draft Peraturan DPR tentang e-Parlemen.
23
B. Perubahan Sikap Stakeholders
Perubahan sikap stakeholders merupakan indikator keberhasilan perwujudan
roadmad transformasi digital. Dengan pemetaan sikap stakeholder pada
perencanaan proyek perubahan, disusunlah strategi komunikasi untuk dapat
merubah sikap stakeholders tersebut yang tercermin di dalam matriks berikut :
Strategi untuk merubah sikap stakeholders internal dilakukan melalui beberapa
kegiatan antara lain :
1. Internal
a. Sosialisasi tentang strategisnya peran transformasi digital dalam membantu
proses kerja di DPR kepada para pejabat tinggi pratama, Pejabat
Administrator, Pengawas dan Pengelola kegiatan.
Melalui proes komunikasi secara timbal balik dan intensif dapat
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dan kesadaran
berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital di DPR.
b. Penandatanganan kerjasama antara Sekretariat Jenderal dengan Badan
Sandi dan Siber Nasinal (BSSN) menjadi salah satu forum untuk
menyampaikan penting dan perlunya teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk masalah keamanan data dan
informasi. Seluruh pejabat tinggi eselon I, II, III mengetahui dan menyadari
24
pentingnya teknologi informasi bagi kemajuan instansi, khsususnya dalam
memberikan pelayanan informasi.
c. Pada berbagai kesempatan, melalui rapat koordinasi, rapat Reboan Tim
Pelaksana RB, agen perubahan selalu menyampaikan perkembangan
penyusunan roadmap transformasi digital, sehingga dapat menjadi kesadran
bersama terhadap pentingnya transformasi digital.
d. Khusus kepada para pimpinan dilakukan komunikasi secara langsung oleh
Agen Perubahan agar mengetahui ruang lingkup dan progress pelaksanaan
penyusunan road tarnsformasi digital.
2. Eksternal
Sedangkan pendekatan yang dilakukan untuk merubah sikap stakeholders
eksternal dilakukan antara lain melalui:
A. Diskusi terbatas atau tatap muka dengan stakeholders eksternal untuk
mendapatkan pemahaman dan pandangan mengenai substansi roadmap
tranformasi digital di DPR.
B. Permintaan dukungan dari stakeholdear eksternal terhadap proyek
perubahan.
Setelah melalui pertemuan, diskusi dan komukasi yang efektif, dapat
stakeholder mengetahui maksud dan tujuan proyek perubahan dapat mendukung
proyek perubahan. Perubahan sikap stakeholders dari yang sifatnya Defenders,
Latents, dan Apathetics baik stakeholder yang berasal dari internal maupun
stakeholder eksternal menjadi sifatnya Promoters, dapat digambarkan pada
diagram berikut:
25
Gambar III.4 Peta Stakeholder Setelah Dilakukan Strategi Komunikasi
(Low Latents) Hight Interest
(Apathetics) - (Defendents)
C. Masalah dan Strategi Penanganannya
Beberapa kendala yang dihadapi selama implmenetasi proyek perubahan dan
strategi yang diperlukan dalam pembuatan roadmap transformasi digital di DPR
antara lain :
Laten (Hight Power, Low
Interes)
• Kepala Biro BMN
• Kepala Biro Umum.
Promoter (Hight Power, Hight
Interest)
Pimpinan DPR + Karominpeg Pimpinan BURT + KaroPersidangan I Sekjen DPR + Karo Persidangan II Deputi Persidangan + Cicil Society Org Deputi Administrasi. Kapusdatin Biro Renkeu Irtama Para Kapus BKD
Low Interest High Interest
Hig
h In
flu
en
ce
Hig
h In
flu
en
ce
Apathetic
(Low Power, Low Interest)
media massa
Defender
(Low Power, High Interest)
High Interest Low Interest
Low
Infl
uen
ce
Low
Infl
uen
ce
26
Tabel II.4 Masalah dan Strategi Penanganannya
No. Masalah Strategi
1. Luasnya cakupan roadmap yang
harus disusun dalam transformasi
digital, karena mulai dari assesmen,
validasi, dan menyusun
rekomendasi.
Menyusun jadwal yang terperinci
dan melakukan komunikasi secara
intensif dengan stakeholder untuk
dapat memberikan masukan dan
sarannya dalam penyusunan
roadmap.
2. Masih kuatnya adanya ego sektoral,
sehingga belum dapat menerima
apabila ada penghapusan atau
penggabungan aplikasi yang
mempunyai kemiripan.
Menyakinkan bahwa fungsi yang
ada pada aplikasi tidak hilang hanya
menggabungkan untuk dapat
membuat system yang lebih
sederhana.
3. Penyusunan peraturan di Sekretariat
Jenderal DPR harus didasarkan
pada Prolegset yang telah disusun
pada tahun sebelumnya.
Meyakinkan kepada Kepala Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat
akan pentingnya Peraturan
Sekretaris Jenderal dalam
mewujudkan parlemen modern yang
merupakan visi DPR.
27
BAB IV
PENUTUP
Transformasi digital merupakan salah satu wujud bagaimana revolusi industri
4.0 berkontribusi besar dalam efektivitas pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini
Sekretariat Jenderal DPR. Roadmap Transformasi Digital DPR menjadi dokumen
yang mengikat komitmen seluruh stakeholder dalam penggunaan dan
pengembangan teknologi informasi. Dengan melakukan pengaturan ulang terhadap
proses bisnis di Sekretariat Jenderal yang dihubungkan melalui value chain dengan
arstektur data, aplikasi, dan teknologi dapat mempercepat proses kerja,
meningkatkan akurasi data, efissiensi penggunaan resources, dan mendekatkan
hubungan serta memperdek jarak. Kerja-kerja di DPR dapat lebih efektif, efisien, dan
produktif.
Roadmap transformasi digital yang disusun untuk jangka lima tahun,
merupakan pekerjaan besar yang harus dirawat dan dijaga keberlangsungannya.
Komitmen pimpinan dan stakeholder yang telah dituangkan dalam kerangka
kebijakan berupa Keputusan Sekretaris Jenderal DPR. selain menjadi dokumen
perencanaan juga merupakan dokumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
DPR sebagai lebaga negara, lembaga perwakilian, dan lembaga politik
mempunyai dinamika yang sangat tinggi. Teknologi informasi juga berkembang
sangat cepat. Dengan adanya roadmap ini diharapkan dapat ada kepastian dalam
satrategi dan pilihan teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan dan
pengembangan TI di DPR.
Dengan semakin meningkatnya kemampuan pengguna dan penyedia layanan
informasi, dukungan sarana dan prasaranan teknologi informasi yang selalu adaptif
dengan perkembangan teknologi insformasi, serta komitmen yang kuat dari pimpinan
dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR dan Peraturan DPR
tentang DPR digital, maka visi DPR menjadi lembaga perwakilan yang modern,
terbuka, aspiratif, dan berintegritas dapat diwujudkan.
28
A. Kesimpulan
1. Kemajuan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 dengan dicirikan
adanya transformasi digital, dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses
kerja yang ada di DPR.
2. Dimensi yang sangat luas dari transformasi digital dan dinamisnya lembaga
DPR memerlukan adanya peta jalan yang menjadi pedoman dan rujukan
dalam perencanaan dan pengembangan teknologi informasi. Peta jalan
tersebut dituangkan dalam kerangka kebijakan berupa Keputusan Sekretaris
Jenderal DPR dan Peraturan DPR tentang DPR Digital.
3. Roadmap Transformasi Digital sebagai sebuah dokumen perencanaan
penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi disusun untuk periode 5
tahun yang mengatur mengenai tata kelola TI, aplikasi, dan teknologi dalam
menunjang kerja-kerja DPR menjadi lebih cepat, akurat, dan proses
pengambilan keputusan berbasis data, dan efisien dalam penggunaan
resources.
4. Komitmen pimpinan dan meningkatnya kesadaran dan kemampuan seluruh
stakeholder dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting
terhadap keberhasilan roadmap ini dalam menunang kinerja DPR.
B. Pengalaman Dalam Memimpin Proyek Perubahan (Lesson Learnt)
Proyek Perubahan Roadmap Transformasi Digital Menuju DPR yang Modern,
dan, Aspiratif, merupakan laboratorium kepemimpinan, kesempatan untuk
mengaplikasikan berbagai materi pembelajaran PKN I dalam suatu proyek
perubahan yang melibatkan stakeholder internal maupun eksternal.
Bagaimana masalah diidentifikasi dan dirumuskan untuk dicarikan solusinya
dengan memanfaatkan berbagai konsep dan telaah literatur, benchmarhing
dengan membandingkan succes story di tempat lain adalah pengalaman yang
berharga.
29
Bagaimana ide dan gagasan proyek perubahan dapat diterima,
dipahami, dan mendapat dukungan dari pimpinan (mentor), pembimbing (coach)
dan stakeholder internal maupun eksternal menjadi salah satu leason learnt
yang menarik. Strategi dan teknik berkomunkiasi dengan cara informative,
persuasif, consultative, educatif dan semangat bekerja secara kolaboratif
menjadi bagian penting juga dalam pelaksanaan proyek perubahan.
C. Saran
1. Faktor manusia tetap menjadi kunci utama terhadap keberhasilan teknologi
dalam membantu pencapaian tujuan organisasi. Sehingga faktor manusi (user
dan penyedia) layanan informasi menjadi bagian penting yang harus
dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan di bidang teknologi informasi.
2. Kerjasama dengan para stekeholders terkait tetap dilanjutkan untuk
membangun kolaborasi untuk menunju target-target jangka menegah dan
jangka panjang dari proyek perubahan ini,