ArcturusMewujudkan Visi Misi Presiden RI
CHRYSHNANDA DL
2. E POLICING 7
4. GRAND DESIGN 12
6. MEMBANGUN SMART POLICE YANG BERKARAKTER 22
7. ROAD SAFETY CHOACHING : EDUKASI DAN TRAINING 24
8. BAGAIMANA MEMBANGUN ROAD SAFETY POLICING 28
9. BAGAIMANA IMPLEMENTASI ROAD SAFETY POLICING 36
10.STRATEGI-STRATEGI ROAD SAFETY POLICING 48
11.INDEKS ROAD SAFETY 93
LINTAS YG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR. POLICING
DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN YAITU SEGALA
USAHA DAN UPAYA KEPOLISIAN PADA TINGKAT MANAJEMEN
MAUPUN OPERASIONAL DENGAN ATAU TANPA UPAYA PAKSA
UNTUK MEMELIHARA KETERATURAN SOSIAL.
POLICING DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN UNTUK
MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA LALU LINTAS YANG AMAN,
SELAMAT, TERTIB, DAN LANCAR.
KEHIDUPAN. LALU LINTAS SEBAGAI
CERMIN TINGKAT MODERNITAS.
DIGITAL SEKARANG INI DIDUKUNG DALAM SISTEM ON LINE YANG DISEBUT
SEBAGAI IT FOR ROAD SAFETY.
IT FOR ROAD SAFETY YANG DIBANGUN DAN DIOPERASIONALKAN DALAM
ROAD SAFETY POLICING MERUPAKAN SISTEM BACK OFFICE, APLICATION
DAN NET WORK UNTUK MENDUKUNG PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI,
REFORMASI BIROKRASI DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA YAITU
PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT TEPAT AKURAT TRANSPARAN AKUNTABEL
INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES.
DI ERA DIGITAL INI, MASYARAKAT MENUNTUT PEMOLISIAN YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA, DALAM ARTI: CEPAT, TEPAT,
AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, INFORMATIF, DAN MUDAH DIAKSES. PELAYANAN KEPOLISIAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI
PELAYANAN ADMINISTRASI, KEAMANAN, KESELAMATAN, PELAYANAN HUKUM, KEMANUSIAAN DAN INFORMASI.
1. PELAYANAN ADMINISTRASI. YANG DIKATEGORIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI ADALAH BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN KEPOLISIAN SEBAGAI JAMINAN LEGITIMASI ATAS KEABSAHAN DAN KEBENARAN ATAS APA YANG DISAMPAIKAN/
DIJELASKAN DALAM SURAT TERSEBUT.
2. PELAYANAN KEAMANAN ADALAH PELAYANAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN KEPOLISIAN BAIK DENGAN/ TANPA UPAYA
PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN RASA AMAN
MASYARAKAT.
PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KESELAMATAN, MENINGKATKAN
KUALITAS KESELAMATAN DAN MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS.
4. PELAYANAN HUKUM ADALAH TINDAKAN KEPOLISIAN BAIK DENGAN/ TANPA UPAYA PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA
UNTUK MEMBANGUN PERADABAN. DALAM MENEGAKKAN HUKUM POLISI JUGA SEBAGAI PENEGAK KEADILAN, ATURAN DAN SISTEM-
SISTEM YANG DIBUAT UNTUK MENGAWASI BUKAN UNTUK MENAKUT NAKUTI.
5. PELAYANAN KEMANUSIAAN ADALAH TINDAKAN-TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UPAYA-UPAYA
MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA/ DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PEJUANG KEMANUSIAAN.
6. PELAYANAN INFORMASI ADALAH PELAYANAN KEPOLISIAN UNTUK MEMBERIKAN PENCERAHAN, MEMOTIVASI, MEMBERITAHU HAL
BARU DAN MENDORONG ORANG LAIN BERBUAT BAIK.
DALAM MEMBANGUN PELAYANAN KEPOLISIAN YANG PRIMA PERLU DIBANGUN SISTEM-SISTEM ONLINE YANG DAPAT DIKATAKAN
SEBAGAI E-POLICING.
MUDAH DIAKSES.
INISIATIF ANTIKORUPSI KARENA MEMINIMALISIR BERTEMUNYA PERSON TO
PERSON DALAM PELAYANAN-PELAYANAN KEPOLISIAN DI BIDANG
ADMINISTRASI KARENA SUDAH DAPAT DIGANTIKAN SECARA ONLINE MELALUI
E-BANKING, ATAU MELALUI ERI (ELECTRONIC REGISTRATION AND
IDENTIFICATION) DAN SEBAGAI REFORMASI BIROKRASI KARENA DAPAT
MENEROBOS SEKAT-SEKAT BIROKRASI YANG RUMIT YANG MAMPU MENEMBUS
RUANG DAN WAKTU MISALNYA TENTANG PELAYANAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI MELALUI INTERNET, DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA DALAM
BIROKRASI DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA LANGSUNG DENGAN SMK
(STANDAR MANAJEMEN KINERJA) YANG DIBUAT MELALUI INTRANET/ INTERNET
JUGA SEHINGGA MENJADI LESS PAPER DAN SEBAGAINYA
E-POLICING
7
BACK OFFICE, APLIKASI, JARINGAN
DI BALIK LAYAR, YANG VIRTUAL PUN SUDAH
MENJADI AKTUAL, DUNIA MAYA MENJADI
NYATA, YANG SLL MENGINGINKAN
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BARU YANG TENTU
NORMA KONVENSIONAL, MANUAL DAN
SUDAH USANG MEMUAKKAN DAN
WARASLAH YANG MENJADI HARAPAN DAN
MENJADI TUMPUAN.
MEMBUTUHKAN : 1. BACK OFFICE SEBAGAI PUSAT DATA,
KOMUNIKASI, KOORDINASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
PROGRAM-PROGRAM LAYANAN YANG BISA DI INSTALL
DALAM BERBAGAI MODEL DAN SISTEM BAIK UNTUK
PENDATAAN, PENCARIAN, PEMBERIAN INFORMASI,
ELEKTRONIK DAN SCR MANUAL HARUS TERUS DIBANGUN
SEBAGAI FONDASI DASAR ATAS KEKUATAN DARI SISTEM-
SISTEM PELAYANAN TERSEBUT. 3 KONSEP DASAR TSB
SEMESTINYA ADA DI SEMUA LINI PELAYANAN KHUSUSNYA
PELAYANAN PUBLIK. PELAYANAN DI ERA DIGITAL TIDAK
HANYA MAMPU MEMENUHI HARAPAN DAN TUNTUTAN
NAMUN JUGA MAMPU MENGATASI SEGALA ANCAMAN
TANTANGANNYA. SEMAKIN CANGGIH TEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA MANUSIANYA SEMAKIN CANGGIH PULA
TINGKAT KEJAHATANYA. POLA-POLA PELAYANAN
KEAMANAN, KESELAMATAN, KEMANUSIAAN, HUKUM,
SISTEM-SISTEM BACKUP YANG JUGA KUAT SEHINGGA TIDAK
MUDAH DITEROBOS PARA HACKER.
KAMSELTIBCAR LANTAS
01 TMC
SUATU SISTEM MANAGEMENT LALU LINTAS UTK MENDUKUNG ROAD SAFETY MANAGEMENT
04 SDC
02 SSC
SAFER ROAD
PROMOTER YG DIAWAKI OLEH PETUGAS-PETUGAS CYBER COPS
03 ERI
SAFER VEHICLE
05 INTAN
UTK MENDUKUNG POST CRASH CARE
9
DENGAN MEMBANGUN
BACK OFFICE
YANG BISA DI INSTALL DALAM BERBAGAI MODEL DAN
SISTEM BAIK UNTUK PENDATAAN, PENCARIAN, PEMBERIAN
INFORMASI, KECEPATAN MERESPON DAN SEBAGAINYA,
JEJARING SECARA ELEKTRONIK DAN SCR
MANUAL HARUS TERUS DIBANGUN SEBAGAI
FONDASI DASAR ATAS KEKUATAN DARI SISTEM-
SISTEM PELAYANAN TERSEBUT.
10
ERA DIGITAL PERAN MEDIA SANGAT PENTING UNTUK MENGATASI POST TRUTH DAN
HOAX.
DIBANGUN IRSMM (INTELLEGENCE ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT)
INTELLIGENCE ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT, ADALAH TIM KERJA YANG
DIBENTUK UNTUK MERENCANAKAN, MENGAWASI, MEMPRODUKSI,
MENDISTRIBUSIKAN ATAU MEMANAGE BERBAGAI KEGIATAN MEMBANGUN OPINI
MASYARAKAT TENTANG LALU LINTAS DALAM HIDUP DAN BERKEHIDUPAN. PADA
PELAKSANAANNYA, IRSMM BERGERAK SECARA INTELIJEN KHUSUSNYA BIDANG
MEDIA.
KOMUNIKATIF, INFORMATIF, SOLUTIF DAN MENGHIBUR, MENGCOUNTER ISU,
MELAWAN HOAX. SELAIN ITU TENTU JUGA MENJADI PUBLIC RELATION BAGI
POLANTAS DISELURUH INDONESIA, DAN SIAP MENGCOUNTER ISU YANG KONTRA
PRODUKTIF.
11
13
KEWENANGAN
AMANAT PBB MELALUI DEKADE AKSI
KESELAMATAN MENURUNKAN TINGKAT
DENGAN TAHUN 2025
BERKESELAMATAN)
BERKESELAMATAN)
BERKESELAMATAN)
LAKA)
POLANTAS
Data dan One Gate
DIREKTORAT
BAG
14
KAMSEL
GAKKUM
REGIDENT
RENMIN
OPS
TIK
DIREKTORAT
BAG
A. DISEMINASI GURU, POLICE GOES TO CAMPUS, ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION, PENGEMBANGAN SDC/ SRC, PEMBAHARUAN TAMAN LALU
LINTAS
B. PENELITIAN DAN PEMETAAN TROUBLE SPOT DAN BLACK SPOT, SISTEM ANALISIS KECELAKAAN DAN PELANGGARAAN LALU LINTAS, SISTEM-
SISTEM MODERNISASI PADA SSC, SUPPORTING ANALYSIS DATA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KEMACETAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN.
C. MEMBUAT BLUE PRINT KORLANTAS, SOP, MEMBUAT ANALISA HASIL KAJIAN-KAJIAN DALAM POTRET KESELAMATAN DAN INDEKS KAMSETIBCAR
LANTAS, MEMBUAT DAN MEMPERBAHARUI VADEMIKUM POLISI LALU LINTAS, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DAN
KERJASAMA ANTAR STAKE HOLDER TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN PROPINSI , MELAKUKAN BENCH MARK DAN KAJIAN UNTUK
PROFESIONALISME DAN MODERNISASI POLANTAS DI DALAM DAN LUAR NEGERI
D. AUDIT KINERJA LALU LINTAS YG BERBASIS PROMOTER, MEMBENTUK TIM TRANSFORMASI, MEMBENTUK TIM KREATIF UNTUK SUPPORTING
AUDITING BERKALA, MENGANALISA HASIL AUDIT DAN MEMBUAT PRODUK-PRODUK PENILAIAN, MELAKUKAN SUPPORTING/ BACK UP,
MEMBUAT PRODUK-PRODUK UNTUK PENCEGAHAN, PERBAIKAN, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN
A. SISTEM DATA ONLINE
D. TRAFFIC ACCIDENT EARLY WARNING (TAEW)
E. KEMITRAAN DNG NETIZEN UTK CARE TERHADAP PELANGGARAN DAN MASALAH LALU LINTAS (PRA ELE)
F. E-TILANG
H. SPON TIMES
2. BACKUP SISTEM UNTUK IT
3. TRANSFORMASI KOMPETENSI
A. SISTEM MANAJEMEN KINERJA
B. SAFETY DRIVING CENTRE (SDC)
C. SISTEM PELAYANAN ONLINE
D. DEMERYT POINT SYSTEM
F. SISTEM PELAYANAN REGIDENT
A. EDUKASI MELALUI POLSANA, POLICE GOES TO CAMPUS, PKS, CARA
AMAN KE SEKOLAH, SAFETY RIDING/ DRIVING, TMC, TRAFFIC BOARD,
SAKA BHAYANGKARA LANTAS, TAMAN LALU LINTAS, KAMPANYE
KESELAMATAN LALU LINTAS, KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL),
SEKOLAH MENGEMUDI, OPERASI KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN
HUKUM.
MENERAPKAN INTAN UNTUK MEMONITOR TINGKAT KEPADATAN ARUS
YANG MENJADI POTENSI TROUBLE SPOT DAN BLACK SPOT DAN
MELAKSANAKAN SISTEM QUICK RESPON TIME.
C. PENEGAKAN HUKUM (GAKKUM) DENGAN MENERAPKAN SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DARI MULAI MANUAL, ONLINE SAMPAI DENGAN
ELEKTRONIK MULAI DARI TRAFFIC ACCIDENT EARLY WARNING (TAEW) ,
PRA ELE , E-TILANG, E SIDIK SAMPAI DENGAN ELE DENGAN DIBACK UP
TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS (TAA) .
REGISTRATION AND INDENTIFICATION (ERI) DENGAN MENERAPKAN
SISTEM OBU (ON BOARD UNIT), RFID, ANPR (AUTOMATIC NUMBER
PLATE RECOGNITION).
INFORMASI. K3I ADALAH PROGRAM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
SOLUSI KAMSELTIBCAR LANTAS SEBAGAI IKON KECEPATAN, KEDEKATAN
DAN PERSAHABATAN.
WADAH BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MERUPAKAN
REPRESENTASI UNTUK DAPAT BEKERJASAMA/ BERSAMA-SAMA
MEMBANGUN SISTEM YANG TERPADU UNTUK MENCARI AKAR
MASALAH DI BIDANG LLAJ MELALUI FORUM, ASOSISASI DAN LAIN-
LAIN
DI BIDANG LLAJ TERKAIT SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN LLAJ.
PILOT
PROJECT
IBUKOTA
18 18
1. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ
2. PP NO. 22 TAHUN 1990 TTG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH
TINGKAT II
3. PP NO. 43 TAHUN 1993 TTG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
4. PP NOMOR.KEBUTUHAN LALU LINTAS
5. PP NOMOR 8 TAHUN 2011 TTG ANGKUTAN MULTIMODA
6. PP NO. 37 TAHUN 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
7. PP NO. 80 TAHUN 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
8. PP NO. 79 TAHUN 2013 JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
9. PP NO. 79 TAHUN 2013 TTG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
10. PP NO. 74 TAHUN 2014 ANGKUTAN JALAN
11. PP NO. 37 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KUMPULAN PP, PERMEN DAN PERPOL TTG LALU LINTAS
19 19
1. Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda
Nomor Kendaraan ( STNK ) Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB )
Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas
2. Peraturan Kapolri Nomor 05 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor
3. Peraturan Kapolri Nomor 09 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)
4. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan
Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
5. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu
Lintas
6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak Pada Polri
untuk mampu bertahan, tumbuh, berkembang bahkan mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Bagi
birokrasi yang tanpa kompetitor dengan SOP dapat menunjukan kualitas kinerja dan standar mutu
atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya. SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan dasar untuk
menunjukan tingkat profesionalitas kerjanya. Standard Operational Procedure (SOP) setidaknya
mencakup :
1. Job description dan job analysis yang berisi jabaran tugas dan analisa pekerjaan / beban tugas
termasuk resiko tugas yang dibuat secara bertingkat-tingkat dan bervariasi disesuaikan dengan
fungsi, bagian, bidang tugasnya.
2. Standardisasi keberhasilan tugas yang mengacu dari point 1 yang juga bertingkat-tingkat dan
bervariasi. Isi keberhasilan tugas mencakup dengan : a. Kepemimpinan, b. Administrasi ( SDM,
perencanaan dan program-program, sarpras/ teknologi dan IT (perorangan, kelompok/unit dan
kesatuan), anggaran), c. Operasional (sesuai fungsi bidang tugasnya) yang bersifat rutin, khusus
dan kontijensi, d. Capacity building (kreatifitas/inovasi). Point-point tersebut dibuat dalam
standar angka/ tingkat keberhasilanya yang menjadi pedoman nilai dari point-point
keberhasilanya.
3. Sistem penilaian kinerja berisi sistem penilaian berdasar angka-angka untuk pekerjaan-pekerjaan
yang dianggap berhasil pada point 2 bisa menggunakan angka/ huruf. Penilaian kinerja ini sebagai
raport penilaian atas hasil kerja para pekerja dan untuk menunjukan tingkat kualitas kinerjanya.
4. Sistem reward dan punishment yang juga dibuat sebagai dasar untuk mengapresiasi yang
berprestasi dan menindak bagi yang menyimpang/ melanggar. Ini dibuat juga secara bertingkat-
tingkat dan bervariasi.
5. Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (do dan
don’t)
6. Standard Operational Procedure (SOP) tatkala bisa diterapkan dengan baik akan memperkuat
institusi/ korporasi, namun tatkala diabaikan sebenarnya tinggal menunggu waktu ambruk /
ditinggalkan. 20
SAFETY
2. Perkakor tentang Safety Driving Centre
3. Perkakor tentang Safety and Security Centre
4. Perkakor tentang Big data dan One Gate Service
5. Perkakor tentang Cyber Cops
6. Perkakor tentang Inteligence Traffic Analysis
7. Perkakor tentang Traffic Accident Research Centre
8. Perkakor tentang Traffic Management Centre
9. Perkakor tentang Smart Management
10. Perkakor tentang Traffic Attitude Record dan Demeryt Point System
21
TERBANGUNNYA SDM POLANTAS YANG MEMILIKI INTEGRITAS DAN BERKARAKTER YANG DAPAT DITUNJUKAN SISTEM-
SISTEM YANG DIBANGUN DENGAN BERBASIS KOMPETENSI, MEMILIKI KOMITMEN, DAN KEUNGGULAN. UNTUK
MEMBANGUN SDM YANG BERKARAKTER (BERBASIS KOMPETENSI, MEMILIKI KOMITMEN, DAN MAMPU
DIUNGGULKAN/ MEMILIKI KEUNGGULAN).
BUILDINGNYA YANG DAPAT DI TUNJUKAN DENGAN ADANYA :
A. POLITICAL WILL DARI PIMPINAN,
B. KOMITMENT MORAL DARI PARA PEMIMPINYA;
C. BERPEDOMAN PADA SOP YANG BERISI JOB DESCRIPTION, JOB ANALYSIS, STANDARDISASI KEBERHASILAN TUGAS,
SISTEM PENILAIAN KINERJA , SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT SERTA ADANYA ETIKA KERJA (APA YANG HARUS
DIAKUKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN),
D. MENEMPATKAN ORANG-ORANG YANG BERKARAKTER DAN BERSEMANGAT SEBAGAI IKON DAN AGENT OF
CHANGE YANG AKAN MENJADI PENJURU 200 PERUBAHAN,
E. SIAPNYA MASTER-MASTER TRAINER YANG AKAN MEMBENTUK DAN MELATIH TRAINER-TRAINER PADA TINGKAT
POLDA DAN POLRES,
F. SIAPNYA TIM TRANSFORMASI SEBAGAI TIM BACK UP/ TIM KENDALI MUTU,
G. TERBANGUNNYA SISTEM-SISTEM PENELITIAN/ PENGKAJIAN DAN JUGA ADANYA ASSESMENT CENTRE,
H. ADANYA PROGRAM-PROGRAM TRAINING DAN COACH DISEMUA FUNGSI, BAGIAN DAN LINI,
I. ADANYA PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN,
J. ADANYA PILOT PROJECT,
K. ADANYA SISTEM-SISTEM UNTUK MONITORING DAN EVALUASI MELALUI BACK OFFICE (UNTUK MEMBANGUN SOP
MENJADI SISTEM ELEKTRONIK MELALUI SMK (SISTEM MANAJEMEN KINERJA),
L. PROGRAM-PROGRAM KADERISASI,
CENTRE, 2) SECURITY TRAINING CENTRE, PUSAT SEKOLAH PENYIDIK DAN SEKOLAH-SEKOLAH TINGGI ILMU
KEPOLISIAN. 23
24
Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan / goal
yang Anda tentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal. Seorang coach juga akan berfungsi sebagai
partner akuntabilitas untuk memastikan Anda menjalankan hal – hal yang akan Anda lakukan.
Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan
kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Edukasi
merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu
pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia.
Karena seberapun pintar seseorang, jika tidak punya adab atau berperilaku buruk maka tidak akan berguna
bagi kehidupan orang banyak.
Training adalah proses transfer skill / kemampuan kepada para peserta training. Di sini kata kuncinya
adalah proses penguasaan skill / kemampuan.
Fokus dalam sebuah training (sering juga disebut workshop) adalah peserta melakukan praktek. Sebuah skill
baru bisa dikusai jika dipraktekkan dan diulang – ulang untuk semakin mengasah kemampuan peserta.
ROAD SAFETY CHOACHING
EDUKASI DAN TRAINING
KESELAMATAN BERLALU LINTAS. PROGRAM INI MEMBERI KESADARAN
AKAN PENTINGNYA KESELAMATAN LALU LINTAS SEHINGGA MAMPU
MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN, MENURUNKAN TINGKAT
FATALITAS KORBAN LAKA SERTA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB
BERLALU LINTAS. SELAIN ITU MEMBERIKAN TRAINING TENTANG ROAD
SAFETY
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
SEBAGAI IMPLEMENTASINYA MERUPAKAN
JABATAN-JABATAN DIKASTAKAN DENGAN
BENTUK DISKRESI BIROKRASI.
DAN GAJI, MELAINKAN PADA JABATAN DAN
KEKUASAAN.
MENJADI IDOLA DAN TERUS MENJADI AJANG
PEREBUTAN.
PROFESIONALISME, INSTITUSI SERING DIABAIKAN ATAU TIDAK DIINGINKAN.
JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL BAGI KEPOLISIAN YANG MUNGKIN
DIKEMBANGKAN ANTARA LAIN PADA: PENYIDIK, ANALIS DATA PEKERJA PADA
BACK OFFICE, INSTRUKTUR/PENGAJAR (TEKNIS KEPOLISIAN MAUPUN TUGAS-
TUGAS SECURITI), DOSEN (ILMU KEPOLISIAN), PENGUJI SIM, AHLI FORENSIK
(KEDOKTERAN, FISIKA, KIMIA, DAKTILOSKOPI, TOPOGRAFI, DAN LAINNYA),
PETUGAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEPOLISIAN (TEKNOKRAT KEPOLISIAN,
PEMBUAT APLIKASI, DAN LAINNYA), PETUGAS RISET/PENELIT/EKSPERIMEN,
PETUGAS PADA SAR, JIHANDAK/ JIBOM, PETUGAS PAMWAL VIP DAN VVIP,
PETUGAS PADA PERENCANAAN DAN TIM KENDALI MUTU (SDM, RENA,
PROPAM, INSPEKTORAT, DAN SEBAGAINYA).
LAINNYA DENGAN HARAPAN ADANYA JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL AKAN
SEMAKIN PROFESIONAL DAN MEMBANGUN BIROKRASI YANG SEHAT DAN
RASIONAL BERORIENTASI PADA KERJA DAN GAJI.
DAN INIPUN SEBAGAI BAGIAN DARI INISIATIF ANTI KORUPSI, REFORMASI
BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG PROFESSIONAL, CERDAS,
BERMORAL DAN MODERN.
A) MERUMUSKAN MODEL AUTOMATISASI SYSTEM INPUTING DATA YANG DIPEROLEH
DARI BERBAGAI SUMBER (LAKA, LANGGAR, TRAFFIC ATTITUDE RECORD, JALAN,
KENDARAAN, ALAM, LINGKUNGAN DAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN
PENYEBAB LAIN YANG MUNGKIN MENJADI MENJADI PENYEBAB). SEMAKIN BANYAK
SUMBER DATA MASUK, SEMAKIN AKURAT DALAM HAL HASIL ANALYSIS.
B) ACCIDENT DATA ANALYSIS, ADALAH PROSES PENDALAMAN DATA DATA TERHIMPUN
MENUJU KESIMPULAN TERKAIT PENYEBAB. HIPOTESA YANG DIHASILKAN DARI
ACCIDENT DATA ANALYSIS, PERLU DI UJI MELALUI RESEARCH.
C) TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH, MERUPAKAN PROSES PENGUJIAN KEBENARAN DARI
HYPOTESA YANG DIHASILKAN DARI DATA ANALYSIS. TARC MEREKONSTRUKSI
HYPOTESA DAN TAA DALAM SEBUAH SCENARIO UJI TEKNIS.
D) TARC, MENGHASILKAN KESIMPULAN TENTANG PENYEBAB DAN MEMBANGUN
RUMUSAN STRATEGY PEMECAHAN DALAM RUANG LINGKUP :
1) EDUKASI / PENCERAHAN
2) LAW ENFORCEMENT
29
STRATEGY YANG DITERAPKAN BERDASAR CAKUPAN MASALAH YANG DIHADAPI (RELATIF). LANDASAN YANG
DIPAKAI ADALAH HASIL DARI TARC. YANG JUGA DIKAITKAN PADA SISTEM UJI SIM DAN POLA PENINDAKAN
PELANGGARAN PENYEBAB FATALITAS KORBAN LAKA (HELMET, SPEED, DRINK DRIVING, SEAT BELT, CHILD
RESTRAIN, PENGGUNAAN HP SAAT BERKENDARA, MELAWAN ARUS)
3. KAPASITAS TEAM :
ADALAH PENTING UNTUK MENGUASAI DAN MEMAHAMI KEMAMPUAN INTERNAL GUNA MENDAPATKAN
INFORMASI RASIO PERBANDINGAN BESARAN MASALAH VS TEAM YANG MENANGANI.
KAPASITAS TEAM INI JUGA TERMASUK DALAM KEMAMPUAN TERKAIT PENGGUNAAN ALAT BANTU
(INFORMATION TECHNOLOGY). SELAIN DARI STANDARD KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ROAD
SAFETY DAN CORE BUSSINES PROSES. IMPLEMENTASI IT DALAM SETIAP POS PENYELESAIAN MASLAH ROAD
SAFETY MELALUI SMART MANAGEMENT DENGAN CATATAN CORE BUSSINES PROSESNYA JELAS, ALURNYA
NYAMBUNG DAN LOGIC SEBAGAI KONTRUKSI DAN REKONSTRUKSI SECARA KONSEPTUAL MAUPUN
IMPLEMENTASINYA SEHINGGA DAPAT DITEMUKAN MODEL DAN POLA-POLANYA.
4. SISTEM-SISTEM INPUTING DATA TERINTEGRASI DGN SATU BASIS DATA (OUTPUT DARI TARC),
IRSMS, TRAFFIC ATTITUDE RECORD, ERI, SSC DAN SDC.
DATA LAKA MENJADI FOKUS PERHATIAN AKAN DIKEMBANGKAN KAJIANYA MELALUI TARC UNTUK DAPAT
MENGUMPULKAN DARI BERBAGAI SUMBER YANG SALAH SATUNYA LAKA, DATA TAA DAN SUMBER EXTERNAL,
SELANJUTNYA MELAKUKAN PROSES PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI DISIPLIN
PENGETAHUAN. SEHINGGA HASIL DARI TARC TINGKAT AKURASINYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
SECARA ILMIAH MAUPUN SECARA HUKUM DAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN.
MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETY
30
MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETY LANGKAH-LANGKAH IT FOR ROAD SAFETY ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
1. SISTEM DATA DIBANGUN YANG MENCAKUP : A. JALAN DAN SISTEM-SISTEMNYA, B. KENDARAAN YANG
MELINTAS SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI, C. PENGGUNA JALAN INILAH PENTINGNYA TRAFFIC ATTITUDE
RECORD, D. SITUASI ALAM LINGKUNGAN YANG DIPETAKAN DALAM KATEGORI BLACK SPOT DAN TROUBLE
SPOT YANG BERTINGKAT-TINGKAT DENGAN KODE-KODE ANGKA ATAU WARNA SESUAI TINGKAT
KERAWANANYA, E. PEMETAAN MASLAH ATAU HAL-HAL YANG MENJADI PERLAMBATAN ATAU KONFLIK-
KONFLIK SOSIAL.
2. DATA-DATA YANG ADA DI 5 POINT TERSEBUT DIBUAT SISTEM ANALISA DENGAN ANALOGI BERAGAM
SEBAGAI CONTOH A+B+C AKAN KETEMU POLA PERGERAKAN DAN PREDIKSI KEPADATAN ARUS SEHINGGA
BISA DILAKUKAN SISTEM ANTISIPASI DAN SOLUSINYA. CONTOH LAIN A+D+E MENJADI SISTEM PETA DIGITAL
YANG BISA MENJADI BAGIAN UNTUK QUICK RESPON TIME SEHINGGA PERALATAN DAN KOMPETENSI
PETUGAS BISA DI SIAPKAN. CONTOH LAIN B+C BISA DIBUAT SISTEM PENDIDIKAN KESELAMATAN DAN SISTEM
UJI SIM SERTA TRAFFIC ATTITUDE RECORDNYA DAN DEMERIT POINT SYSTEM. CONTOH LAIN B+E DAPAT
DIBUAT SISTEM-SISTEM ANGKUTAN MASSAL DAN JUGA PEMBATASAN ATAU BERBAGAI PENGATURAN UNTUK
MENGATASI MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN SEBAGAINYA.
3. SETIAP PERALATAN TEKNOLOGI TIDAK AKAN BERFUNGSI APABILA TIDAK ADA ORANG-ORANG YANG
MENGAWAKINYA MAKA SISTEM-SISTEM OPERASIONAL PENGAWASAN SAMPAI DENGAN PENANGANAN DAN
PELAYANAN PRIMA DIPERLUKAN PROGRAM-PROGRAM TRAINING, MASTER TRAINER DAN TRAINERNYA. JUGA
LATIHAN-LATIHAN PROBLEM SOLVING SEBAGAI SIMULASINYA.
31
4. SISTEM OPERASIONAL PENJAGAAN PENGATURAN PADA SITUASI NORMAL SAMAPIA DENGAN KONTIJENSI
DILAKUKAN SECARA VIRTUAL DAN AKTUAL SEHINGGA DAPAT DILIHAT APA YANG TELAH, SEDANG DAN AKAN
TERJADI DAPAT DIPREDIKSI DAN DIANTISIPASI SERTA SOLUSI PRIMA DARI PETUGAS-PETUGAS LAPANGAN.
MAKA BACK OFFICE AKAN MENJADI BAGIAN PENTING MENGGERAKAN APLIKASI DAN SISTEM-SISTEM
ELEKTRONIK SECARA ONLINE MAUPUN ATAS PETUGAS-PETUGAS LAPANGAN. PADA SITUASI KHUSUS JUGA
BISA MEMANTAU ATAU MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN VVIP ATAU VIP DENGAN JUGA ADA
JAMINAN AKAN KEPASTIAN WAKTU UNTUK JARAK TEMPUH DAN WAKTU TEMPUH. JUGA JAMINAN
KENYAMANAN YANG DAPAT DIBERIKAN. PADA SITUASI KONTIJENSI ADA STANDAR-STANDAR WAKTU SOLUSI
AKIBAT BENCANA ALAM, KERUSAKKAN INFRASTRUKTUR MAUPUN ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN KRIMINAL
DARI YANG KONVENSIONAL SAMPAI DENGAN TERORISME DAPAT DIPREDIKSI DAN DIANTISIPASI SERTA
SOLUSINYA UNTUK TETAP TERJAMINYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA LALU LINTAS DAN
WARGA SEKITARNYA.
SISTEM OPERASIONAL MENJADI PUSAT KOMANDO, PENGENDALIAN, KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN
INFORMASI MELALUI BACK OFFICE MELALUI SISTEM VIRTUAL DAN AKTUAL SECARA PRIMA UNTUK
TERJAMINYA KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERATURAN, KELANCARAN YANG AMAN, NYAMAN, SELAMAT
DAN TEPAT WAKTU SAMPAI TUJUAN.
MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETY
32
5. SISTEM-SISTEM PENDUKUNG UNTUK MENGATASI POINT 1 SECARA SISTEMATIS DAN TERKONEKSI DALAM
ONE GATE SERVICE. MAKA BIG DATA DAN SISTEM-SISTEM LAINYA MENJADI SANGAT PENTING DAN
PERLUNYA DIBUAT MODELNYA SEHINGGA DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SDM-NYA, ALAT PERALATAN
PENDUKUNG ( PERORANGAN , UNIT ATAU KELOMPOK SAMPAI DENGAN KESATUAN).
6. HAL-HAL YANG SIFATNYA EMERGENCY ATAU TERJADI KECELAKAAN MAKA SISTEM-SISTEM QUICK
RESPONSE TIME MENJADI ANDALAN DAN SISTEM PELAPORAN DATA MENJADI PENTING. SISTEM TPTKP DAN
SISTEM-SISTEM IDENTIFIKASI HINGGA SCIENTIFIC INVESTIGATION MENJADI BAGIAN UNTUK DASAR BAGI TAA
(TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS) BEKERJA MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN / UNTUK PROJUSTITIA. ADAPUN
UNTUK KEPENTINGAN YANG LEBIH LUAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN, MENURUNKAN
TINGKAT FATALITAS KORBAN LAKA DAN MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS AGAR SENANTIASA
TERWUJUD DAN TERPELIHARANYA KEAMANAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI
SINILAH WADAH RISET KECELAKAAN DIBANGUN / TARC ( TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH CENTRE).
7. PELAYANAN-PELAYANAN PRIMA INI SEMUA AKAN DI BANGUN SISTEM-SISTEM YANG MENDASAR PADA ERA
DIGITAL ADALAH ADANYA BACK OFFICE, APLICATION DAN NETWORK YANG IMPLEMENTASINYA TERWUJUD
DALAM TMC SEBAGAI BIG SYSTEM PENDUKUNG ROAD SAFETY MANAGEMENT YANG DIDUKUNG SISTEM-
SISTEM :
a. SSC (SAFETY AND SECURITY CENTRE) MENDUKUNG SAFER ROAD YANG BERISI SISTEM-SISTEM UNTUK
PEMETAAN BLACK SPOT DAN TROUBLE SPOT, SPEED MANAGEMENT, TRAFFIC COUNT, E SIDIK, E TILANG,
SISTEM DATA LAKA (IRSMS).
33
b. ERI (ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION KENDARAAN BERMOTOR) SBG PENDUKUNG SAVER
VEHICLE YG BERISI SISTEM VERIFIKASI DOKUMEN DAN FISIK KENDARAN BERMOTOR (SECARA FISIK KASAT
MATA, TRANSMISI, EMISI GAS BUANG SAMPAI DENGAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN) PADA SISTEM ERI
UTK JAMINAN LEGITIMASI PENGOPERASIONAL PADA BAGIAN STNK DAN TNKB AKAN DI LENGKAPI DGN OBU (ON
BOARD UNIT), RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), ATAU SISTEM-SISTEM ANPR (AUTOMATIC NUMBER
PLATES RECOGNATION). SISTEM ERI INI AKAN MENDUKUNG FORENSIK KEPOLISIAN DAN ELE. JUGA MJD DASAR
PROGRAM ERP (ELECTRONIC ROAD PRICING), ETC (ELECTRONIC TOLL COLLECTION), E-PARKING, E-SAMSAT, E-
BANKING DAN ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT.
c. SDC : SAFETY DRIVING CENTRE UTK MENDUKUNG PROGRAM SAVER ROAD USERS. PADA SISTEM INI MENCAKUP
SEKOLAH MENGEMUDI, SISTEM UJI SIM DAN SISTEM PENERBITAN SIM YG DIKEMBANGKAN DALAM TAR ( TRAFFIC
ATTITUDE RECORD / CATATAN PERILAKU BERLALU LINTAS) INI BISA UTK PENGEMUDI MAUPUN KENDARAAN
BERMOTORNYA YG AKAN DIKAITKAN PD SISTEM DEMERYT POINT ( INI SBG PERTANGGUNGJAWABAN BAIK
PENGEMUDI MAUPUN PEMILIK KENDARAAN ATAS KENDARAAN MILIKNYA YG DIOPERASIONALKAN DI JALAN).
d. INTAN ( INTELLEGENCE TRAFFIC ANALYSIS) MENDUKUNG PROGRAM POST CRASH CARE. INTAN MERUPAKAN
SISTEM-SISTEM GABUNGAN POINT A, B, C YANG TERWUJUD DALAM SISTEM PETA DIGITAL SISTEM KOMUNIKASI
DAN SOLUSI YANG TERKONEKSI MELALUI CALL AND COMAND CENTRE. SEPERTI CONTOH 110 ATAU NOMOR-
NOMOR DARURAT LAINYA. INTAN AKAN BERKAITAN DENGAN PEMADAM KEBAKARAN, PLN, AMBULAN 119,
RUMAH SAKIT, SAR BAHKAN JUGA DENGAN PSC (PUBLIC SAFETY CENTRE), PETUGAS-PETUGAS PENGAWALAN
DAN PATROLI JALAN RAYA (DENWAL PJR), JUGA PETUGAS-PETUGAS EMERGENCY DARI STAKEHOLDER LAINYA.
MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETY
34
8. POINT 1 SAMPAI DENGAN 7 AKAN DIATUR ATAU DIINTEGRASIKAN BERBASIS SOP YANG MENCAKUP : A) JOB
DESCRIPTION DAN JOB ANALYSIS MASING-MASING BAGIAN , B) STANDARDISASI KEBERHASILAN TUGAS, C)
SISTEM PENILAIAN KINERJA, D) SISTEM REWARD AND PUNISHMENT, E) ETIKA KERJA ( APA YANG HARUS DI
LAKUKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH DIKERJAKAN/ DO DAN DON’T). POINT A SAMPAI DENGAN E INILAH YANG
TERCAKUP PADA SMART MANAGEMENT.
9. POINT 1 SAMPAI DENGAN 8 AKAN DIAWAKI PETUGAS-PETUGAS YANG SIAP 1X24 JAM DAN 7 HARI SEMINGGU
TANPA PUTUS PADA CYBER COPS. PETUGAS-PETUGAS CYBER COPS AKAN BERTUGAS PADA BACK OFFICE
UNTUK INPUTING DATA, MENGALISA DAN MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK UNTUK PREDIKSI, ANTISIPASI DAN
SOLUSI YANG DINAMIS BAHKAN SELL ON TIME DAN REAL TIME. SEHINGGA SISTEM-SISTEM PENANGAN
ANGKUTAN UMUM SECARA ONLINE, PENGATURAN, PENJAGAAN BISA MENCOVER SELURUH SUDUT KOTA,
JAMINAN KAMSELTIBCAR LANTAS DAPAT DILAKUKAN, PENANGANAN EMERGENCY DILAKUKAN, SISTEM-SISTEM
RESEARCH PUN AKAN DAPAT DIBACK UP SECARA SCIENTIFIC YANG TINGKAT AKURASINYA TINGGI,
TERBANGUNYA BUDAYA TERTIB MELALUI ELE, DEMERYT POINT SYSTEM MAUPUN TRAFFIC ATTITUDE RECORD
NYA. KUALITAS PENGGUNA JALAN MENINGKAT DAN SISTEM-SISTEM KONTROL ANGKUTAN UMUM MAUPUN
PRIBADI BISA TERKONTROL SECARA CEPAT DAN TEPAT. MEMBACK UP PROGRAM-PROGRAM STAKEHOLDER
LAINYA YANG BERKAITAN DENGAN KRIMINALITAS SAMPAI DENGAN HAL-HAL YANG BERSIFAT EMERGENCY
BAHKAN KONTIJENSI SEKALIPUN.
35
PELAYANAN CEPAT (QUICK RESPONSE TIME) YANG
DAPAT MENGEDEPANKAN SAT PJR, SAT PAMWAL,
SAT GATUR BAHKAN PETUGAS-PETUGAS
37
SISTEM-SISTEM ELEKTRONIK YANG
KHUSUSNYA YG BERKAITAN DG
38
SAFETY DRIVING CENTRE (SDC) SAFETY DRIVING CENTRE (SDC) MERUPAKAN SISTEM UNTUK MENDUKUNG SAVER
PEOPLE MELALUI :
BERKENDARA (SAFETY DRIVING/ RIDING) YG MENCAKUP ASPEK MANUSIA,
KENDARAAN DAN LINGKUNGAN
DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS
SDC MEMILIKI STRATEGI UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DALAM
MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN KECELAKAAN DAN
MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN JUGA SEBAGAI UPAYA
MENYIAPKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEMAMPUAN DAN
KETERAMPILAN PARA PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
RAYA (DLM BERLALU LINTAS)
PEMBENTUKAN KARAKTER PARA PENGENDARA DALAM BERLALU LINTAS
PUSAT STUDI/ KAJIAN TENTANG KESELAMATAN BERKENDARA (SAFETY DRIVING/
RIDING)
SISTEM UJI SIM YG TERDIRI DARI UJI ADMINISTRASI, PROGRAM PENYADARAN, UJI
TEORI, UJI SIMULATOR DAN UJI PRAKTEK
SISTEM PENERBITAN SIM
FUNGSI SIM YANG PRIMA:
INTAN (INTELLIGENT TRAFFIC ANALYSIS SYSTEM) ADALAH PROGRAM
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOLUSI KAMSELTIBCAR LANTAS
SEBAGAI IKON KECEPATAN, KEDEKATAN DAN PERSAHABATAN UTK
MENDUKUNG POST CRASH DAN MEMBERIKAN SISTEM PELAYAN
PRIMA DALM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOLUSI.
SALAH SATU TUJUAN JANGKA PANJANG PINTAS ADALAH
MEMBANGUN BIGDATA LALU-LINTAS INDONESIA
LINTAS SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGHASILKAN REKAYASA
LALU-LINTAS YANG LEBIH BAIK
SISTEM INFORMASI YG BERISI INFORMASI KEPADATAN ARUS, JALAN ALTERNATIF,
SITUASI DAN KONDISI JALAN, KEPENTINGAN-KEPENTINGAN UMUM, WAKTU
TEMUH, SOLUSI DAN EMERGENCY
POLA-POLA PENEMPATAN PETUGAS DAN STAKEHOLDER ANTARA BACK OFFICE
DENGAN WARGA, PENGGUNA JALAN, PETUGAS, DAN SIAP SAJA YG ADA DI
LAPANGAN
SISTEM KODAL YAITU QUICK RESPON TIME (QRT) DAN SISTEM RING
SISTEM KOORDINASI
INTAN
40
BAGIAN BPKB SBG LANDASAN KEABSAHAN KEPEMILIKAN &
ASAL USUL KENDARAAN BERMOTOR (OBU, ANPR, RFID), SBG
FUNGSI KONTROL, FORENSIK KEPOLISIAN DAN PELAYANAN
PRIMA. DILANJUTKAN PD BAGIAN STNK & TNKB SBG
LEGITIMASI PENGOPERASIONALAN
RECOGNATION (ANPR). DATABASE KENDARAAN SECARA
ELEKTRONIK INI SALING BERKAITAN DENGAN FUNGSI
KONTROL DAN FORENSIK KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA. DARI ERI DAPAT
DIKEMBANGKAN MENJADI PROGRAM-PROGRAM PEMBATASAN,
ELECTRONIC TOLL COLLECT (ETC), E-PARKING, E-BANKING.
HAL INI AKAN MENEROBOS SERTA MEMANGKAS BIROKRASI
SAMSAT KARENA HUKUM DITERAPKAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT (ELE).
41
SISTEM MANAJEMEN YG CERDAS MERUPAKAN SUATU TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN BAGI
IMPLEMENTASI E POLICING. SMARY MANAGEMET DIMULAI DR :
1. SISTEM MONITORING PEMETAAN DAN BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN DG CCTV
CAMERA PD DRONE DSB YG TERMONITOR PD BACK OFFICE SBG OPERATION ROOM. DLN
SISTEM MONITORING INI AKAN DPT DILIHAT SCR REAL TIME. DR SISTEM MINITORING DATA
INI BS DIAMBIL SBG BAGIAN INPUTING DATA YG DPT DIGUNAKAN UNTK MENGANILASA
WILAYAH SESUAI DG PENGKATEGORIANYA. AMAN, RAWAN 1 , RAWAN 2 DST.
2. SISTEM INFORMASI KOMUNIKASI DAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DR MASYARAKAT YG
BERSIFAT ADUAN ATAS GANGGUAN PELANGGARAN KEJAHATAN SD HAL2 KONTIJENSI.
SISTEM KOMUNIKASI INI BS DIBANGUN MELALUI BERBAGAI MEDIA SBG
PENGHUBUNGNYA AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIGUNAKAN SESUAI DG KEBUTUHAN.
DAN TATKALA YG BERKAITAN DG STAKE HOLDER LAIN POLISI SIBER BS MENJEMBATANI.
UBTK HAL2 EMERGENCY DAN KONTIJENSI POLISI2 SIBER BS MEMBERI SOLUSI CEPAT.
DSB
3. SISTEM REAKSI CEPAT YG TERINTEGRASI ANTARA KEPOKISIAN, RUMAH SAKIT,
AMBULANCE, PEMADAM KEBAKARAN, DAN PLN MERUPAKAN BAGIAN UNTK BS
BERGERAK SECR TERINTEGRASI DG SKALA PRIORITAS.
4. PATROLI VIRTUAL DAN AKTUAL UNTK MEMBERIKAN KEAMANAN DAN RASA AMAN BAGI
WARGA MASYARAKAT. DG BERBAGAI INFORNASI DAN SOLUSI2NYA.
5. PELAYANAN2 PUBLIK DUKERJAKAN SCR ONLINE DAN AKTUAL UNTK KEAMANAN,
KESELAMATAN, HUKUM, INFORMASI, ADMINISTRASI MAUPUN UNTK KEMANUSIAAN.
6. PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM2 KEPOLISIAN PD BIROKRASI MAUPUN PD
MASYARAKAT. KEGIATAN 2 INI AKAN TERTATA DAN TERKONEKSI SERTA TERKONTROL
DLM SISTEM2 ONLINE.
SMART MANAGENENT BAGI KEPOLISIAN MJD KEUNGGULAN ATAS PEMBERDAYAAN IT, SISTEM
ONE GATE SERVICE DAN BERBAGI QUICK RESPONSE TIMENYA. SMART MANAGEMENT INI
AKAN MAMPU MEMPREDIKSI, MENGANTISIPASI DAN MEMBERI SOLUSI SCR PRIMA.
42
Cyber cops adalah sebuah media dan tim yang digunakan untuk
mempermudah Korlantas Polri dalam memanfaatkan internet
sebagai media komunikasi dan informasi. Dengan pembentukan
Cyber Cops diharapkan dapat juga mendukung pencapaian visi
menjadi Polisi yang profesional, modern, dan terpercaya.
Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
1. Memantau dan mengumpukan informasi dari masyarakat
yang terkait dengan lalu-lintas
tersebut di atas
yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
4. Memperkuat citra Korlantas sebagai Polisi yang promoter
43
LINTAS (TRAFFIC ATTITUDE RECORD) DAN DEMERYT POINT SYSTEM
MENGAPA PERILAKU BERLALU LINTAS PERLU DI
REKAM/ DICATAT? CATATAN PERILAKU BERLALU
LINTAS (CPB) MERUPAKAN DATA ATAS
PELANGGARAN LALULINTAS YANG DILAKUKAN
ATAU KETERLIBATANNYA PADA SUATU
SISTEM ANALISA DATA DAN DASAR ATAS SISTEM
UJI SIM (KHUSUSNYA UNTUK PERPANJANGAN SIM).
CPB TATKALA DIKAITKAN DG SISTEM E TILANG (
ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT) AKAN SEMAKIN
AKURAT SISTEM PENCATATANYA YG DI RECORD
PD SIM, MAUPUN PD STNK.
44
PENCEGAHAN ATAU UPAYA PENDETEKSIAN DAN PENGAWASAN
PARA PENGGUNA LALU LINTAS MAUPUN KENDARAANNYA. DENGAN
SISTEM CPB DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBATASAN MISALNYA
ERP, E-PARKING, E-TOLL, E-SAMSAT, DE MERIT POINT SYSTEM DAN
E-TILANG.
ADMINISTRASI, INFORMASI, KEAMANAN, KESELAMATAN, HUKUM
JUGA KEMANUSIAAN. CPB SEBAGAI APLIKASI JUGA MERUPAKAN
IMPLEMENTASI AMANAT UU LLAJ UNTUK MEWUJUDKAN DAN
MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS, MENINGKATKAN KUALITAS
KESELAMATAN DAN MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN
KECELAKAAN, MEMBANGUN BUDAYA TERTIB DAN PELAYANAN
PRIMA (CEPAT, TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL,
INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES)
DG KORBAN FATALITAS YG MENINGKAT MAKA
UPAYA-UPAYA YG PERLU DIBANGUN ADL DG
MENERAPKAN BERBAGAI POLA DAN PROGRAM-
PROGRAM SAFETY BAIK DLM PENEGAKKAN
HUKUM MAUPUN PD SISTEM UJI SIM DAN
PERPANJANGAN SIM. DEMERYT POINT SYSTEM
ADALAH BAGIAN DR SISTEM TILANG DAN
PERPANJANGAN SIM. DG MEMBERIKAN POINT KPD
PARA PELANGGAR LALU LINTAS :
1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DIKENAKAN
KEMACETAN DIKENAKAN POINT 3
DIKENAKAN POINT 5 46
PEMANGKU KEPENTINGAN DI BIDANG LLAJ YG SECARA BERSAMA-
SAMA MENCARI AKAR MASALAH LALU LINTAS DAN MENEMUKAN
SOLUSI YG TEPAT DAN DAPAT DITERIMA OLEH SEMUA PIHAK.
PRODUK-PRODUK YG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI REKOMENDASI
UNTUK :
DEKADE AKSI KESELAMATAN PADA FUNGSI LALU LINTAS SERTA
MENJADI SOFT POWER BAGI PENINGKATAN KUALITAS
KESELAMATAN DAN UPAYA MENURUNKAN TINGKAT FATALIS
KORBAN LAKA LANTAS
ROAD SAFETY RESEARCH DAN DEVELOPMENT
RESEARCH DAN DEVELOPMENT ADALAH SUATU PROSES ATAU LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGEMBANGKAN
SUATU PRODUK ATAU MENYEMPURNAKAN PRODUK YANG TELAH ADA. YANG DIMAKSUD DENGAN PRODUK DALAM
KONTEKS INI ADALAH TIDAK SELALU BERBENTUK HARDWARE, TETAPI BISA JUGA PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE).
RESEARCH DAN DEVELOPMENT ADALAH PENGKAJIAN SISTEMATIK TERHADAP PENDESAINAN, PENGEMBANGAN
DAN EVALUASI PROGRAM, PROSES DAN PRODUK PEMBELAJARAN YANG HARUS MEMENUHI KRITERIA VALIDITAS,
KEPRAKTISAN, DAN EFEKTIFITAS.
2. VADEMIKUM
3. SOP
PANDUAN KAMPUNG TERTIB
PANDUAN TAMAN LANTAS
PANDUAN MASDARWIS
PANDUAN POCIL
PANDUAN PEMBINAAN KOMUNITAS
TEKNOLOGI PANDUAN SMART CITY
LANTAS
VADEMIKUM Vademikum yang memiliki arti harfiah “ikuti saya” yang merupakan himpunan atau kompilasi
pedoman/ketentuan yang harus dipahami dan juga dipedomani oleh seluruh personil Korlantas Polri dalam
pelaksanaan tugas. Vademikum juga merupakan standar bagi penyelenggaraan tugas secara profesional
yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Personel polri pada fungsi lainnya maupun para pemangku
kepentingan serta masyarakat luas yang peduli akan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.
Vademikum Polisi Lalu Lintas dapat dikembangkan dalam berbagai petunjuk-petunjuk yang lebih detail
bahkan dapat menjadi landasan pembuatan Standart Operation Procedure (SOP). Penyempurnaan Buku
Vademikum Polisi Lalu Lintas disusun sebagai upaya pencerahan bagi petugas kepolisian di dalam
menangani lalu lintas yang terus berkembang di era digital saat ini. Disamping itu seiring dengan
berjalannya waktu, juga adanya perubahan STOK maupun pada beberapa petunjuk pelaksanaan tugas
Polantas yang sudah ada sebelumnya.
Guna memenuhi nilai manfaat di atas, maka di dalam Vademikum Polisi Lalu Lintas ini memuat beberapa
hal yang mendasar dari konsep-konsep lalu lintas, amanat UULLAJ, amanat PBB dan implementasi polisi
dalam menangani lalu lintas. Kerangka pemikiran yang menjadi isi dari Vademikum Polisi Lalu lintas ini
secara singkat dapat ditunjukkan sebagai berikut:
1. Pada bagian pertama tentang Sejarah dan Organisasi Polisi Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab I tentang
Sejarah Polisi Lalu Lintas dan Bab II tentang Organisasi Polisi Lalu Lintas.
2. Pada Bagian kedua tentang Fungsi Teknis Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab III tentang Keamanan dan
Keselamatan, Bab IV tentang Penegakkan Hukum, Bab V tentang Registrasi dan Identifikasi, Bab VI
tentang Operasional Lalu Lintas dan Bab VII tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
3. Pada bagian ketiga tentang Manajemen Pembinaan, Operasional dan Latihan Kepolisian Lalu Lintas
yang terdiri dari Bab VIII tentang Manajemen Pembinaan, Bab IX tentang Manajemen Operasional
Kepolisian Bidang Lalu Lintas dan Bab X tentang Latihan Kepolisian Lalu Lintas.
4. Pada bagian keempat tentang Kapita Selekta Hukum Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab XI tentang Hukum
Pidana materiil Lalu Lintas dan Bab XII tentang Hukum Pidana Formil Lalu Lintas untuk Bagian kelima
tentang Polisi Lalu Lintas Masa Depan yaitu pada Bab XIII tentang Polisi Lalu Lintas Era Digital.
52
atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya.
SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan
dasar untuk menunjukan tingkat profesionalitas
kerjanya.
mencakup :
2. Standardisasi keberhasilan tugas
3. Sistem penilaian kinerja
5. Etika kerja
57
BUKU KATA PAKAR TENTANG ROAD SAFETY BUKU INI BERISI TESTIMONI ATAU PENDAPAT
PARA PAKAR TENTANG ROAD SAFETY DI
INDONESIA DAN SOLUSI-SOLUSI
PENANGANANNYA YG BERISI:
• KEWENANGAN DALAM REGISTRASI
RANMOR DAN PENGEMUDI
ELEKTRONIK SAAT BERKENDARA
KAJIAN TARC TARC POLRI yang didirikan tahun 2018 merupakan suatu unit yang melaksanakan program penelitian keselamatan jalan yang terdiri dari kolaborasi antara akademisi dan Kepolisian Lalu Lintas (KORLANTAS POLRI).
Tujuan utama dari unit ini yaitu, untuk melakukan penelitian ilmiah dalam keselamatan jalan, selain itu juga agar polisi tidak gagap dengan perubahan zaman pada semua kebijakan yang dibentuk dengan reasearch
dari terciptanya knowlage transfer dari peneliti ke praktisi untuk langsung di aplikasikan.
Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-
rambu lalulintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri.
Dalam kaitan ini kepengurusan dalam dewan peneliti terdiri dari berbagai dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Perguruan/Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Korlantas. Aktivitas awal dari TARC adalah
sebagai berikut:
2. Memberikan insentif penelitian keselamatan jalan
3. Publikasi-publikasi kajian keselamatan jalan yang dilakukan Korlantas
4. Membantu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan Korlantas
5. Melakukan program pelatihan keselamatan jalan
6. Mengikuti konferensi internasional dan penyelenggarakan simposiun keselamatan jalan
Jurnal ini direncanakan diterbitkan 3 kali dalam satu tahun dan dalam dua tahun harus mendapatkan akreditasi dari pemerintah dan merupakan jurnal on-line sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
Bila memungkinkan juga memiliki versi berbahasa Inggris yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti keselamatan jalan dunia berkaitan. Selain itu bantuan dana penelitian akan diupayakan diberikan kepada
peneliti yang bersama dengan polisi untuk melakukan penelitian berdasarkan tematik yang dihadapi oleh Indonesia, maupun secara global.
Terdapat 7 (tujuh) hal yang dikonsentrasikan Korlantas Polri berdasarakan data-data pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas, yaitu:
1. Penggunaan helm yang masih rendah di Indonesia bagi pengguna sepeda-motor,
2. Penggunaan sabuk pengaman (seat-belt) baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum,
3. Mengemudi dalam pengaruh minuman keras maupun obat,
4. Keselamatan anak-anak dalam berlalu-lintas di jalan. Khusus untuk ini WHO hanya menekankan pada child restraint pada saat di dalam kendaraan, tetapi khusus untuk Indonesia termasuk upaya-upaya agar anak
di bawah usia mengendarai kendaraan, khususnya sepeda motor.
5. Mengendarai kendaraan berlawanan arus, khususna bagi pengguna sepeda motor’
7. Penggunaan telepon genggam (handphone) saat mengendarai kendaraan, dan
8. Pelanggaran batas kecepatan maksimal (speeding)
Keterlibatan polisi bersama dengan akademia/peneliti sangat penting agar terjadi proses pembelajaran dan memahami permasalahan yang ada ataupun sebaliknya. Diharapkan TARC mampu melakukan penelitian-
penelitian yang mendesak yang diperlukan oleh Korlantas dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mempunyai rencana aksi yang secara efektif dapat menurunkan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban.
Demikian pula TARC harus mampu membantu Korlantas di dalam mengevaluasi program-program rencana aksi keselamatan jalan dan operasi-operasi Kepolisian di bidang Lalu Lintas agar dapat diukur keberhasilannya
maupun diketahui permasalahan yang dihadapinya. Penggunaan “big data” dan aplikasi “internet-ofthink” juga harus dilakukan. Demikian penelitian untuk masalah adaptasi teknologi seperti Intelligent Transportation
System (ITS).
Di dalam TARC harus mampu menghimpun pakar-pakar keselamatan jalan dan transportasi yang didukung pakar-pakar lainnya antara lain di bidang pendidikan, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hukum dan ilmu
kepolisian.
Hasil produk harus mampu menjawab permasalahan keselamatan jalan dan menciptakan program yang mampu secara struktur dan kultur masyarakat yang berperilaku mengutamakan keselamatan, karena melakukan
tindakan represif semata-mata tidak dapat menyelesaikan masalah keselamatan jalan. 59
STRATEGI HUKUM
POLANTAS DALAM MENANGANI PERMASALAHAN LALU LINTAS TELAH MULAI MENERAPKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN TUGAS DI LAPANGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS. PROGRAM
REFORMASI HUKUM TERUTAMA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, KSP,
KOMPOLNAS, OMBUDSMAN, LSM, MEDIA, PERBANKAN, DAN PIHAK-HAK TERKAIT LAINYA MEMBANGUN PROGRAM ELANG ( E- TILANG).
E TILANG MERUPAKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS. PARA PELANGGAR DAPAT
MENGAMBIL PILIHAN UNTUK LANGSUNG MEMBAYAR DENDA PELANGGARANYA KE BANK TANPA HARUS HADIR SENDIRI UNTUK SIDANG
KE PENGADILAN. SPIRIT DARI E – TILANG ADALAH :
A. KEMANUSIAAN, EDUKASI DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS
B. MENCEGAH KECELAKAAN/ KEMACETAN SEBAGAI DAMPAK DARI PELANGGARAN-PELANGGARAN LALU LINTAS
C. MELINDUNGI PENGGUNA JALAN LAINYA AGAR TETAP DAPAT BERLALU LINTAS DENGAN AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR
D. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PELANGGAR, DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM SEHINGGA BISA BERJALAN CEPAT,
TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUN TABEL DAN MUDAH DIAKSES
E. SEBAGAI BENTUK REFORMASI BIROKRASI, INISIATIF ANTI KORUPSI DAN RESTORATIVE JUSTICE
E- TILANG DIDUKUNG SISTEM-SISTEM YANG BERBASIS IT UNTUK SISTEM FILLING DAN RECORDING (BACK OFFICE, APLIKASI DAN
NETWORK) DARI : KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, BANK YANG DISINERGIKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI
BIDANG : INFORMASI, ADMINISTRASI, HUKUM, KEAMANAN, KESELAMATAN, MAUPUN KEMANUSIAAN.
61
S i s t e r n A p l i k a s i Ti l a n g O n l i n e
• •Tit ip D e n d a T i l a n g Di B a n k Tanpa H a d i r S i d a n g Pengadi lan""
A .A A
62
63
Pasal 272 :
elektronik.
pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
UU NO. 22 TAHUN 2009
Ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6
4
TIDAK PERLU MENULIS SECARA
MANUAL, LEBIH CEPAT WAKTU
ELEKTRONIK BAIK PELANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA KEMACETAN DAN
KECELAKAAN MAUPUN MASALAH-MASALAH LALU LINTAS LAINNYA.
BASIC DARI ELE ADALAH ERI. DARI ERI AKAN DIKAITKLAN DENGAN ADANYA OBU PADA
KENDARAAN BERMOTOR DAN SISTEM ANPR YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM-
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN GANTRY/ GATE / CCTV DAN
SECARAMOBILE, UNTUK DAPAT MEMOTRET/ MEMVIDEOKAN PELANGGARAAN-
PELANGGARAN TERSEBUT DAN DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN PADASAAT BERLALU LINTAS
ELEKTRONIK BAIK PELANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA KEMACETAN DAN
KECELAKAAN MAUPUN MASALAH-MASALAH LALU LINTAS LAINNYA.
BASIC DARI ETLE ADALAH ERI. DARI ERI AKAN DIKAITKLAN DENGANADANYA OBU
PADA KENDARAAN BERMOTOR DAN SISTEM ANPR YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM-
SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN GANTRY/ GATE / CCTV DAN
SECARAMOBILE, UNTUK DAPAT MEMOTRET/ MEMVIDEOKAN PELANGGARAAN-
PELANGGARAN TERSEBUT DAN DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN PADASAAT BERLALU LINTAS
DILAKSANAKAN OLEH MASING-
MASING DIREKTORAT DAN
8. IRSMS
9. TARC
15. TAR DAN DMPS
19. MASDARWIS
LANTAS
pertemuan khusus dengan para akademisi yang
tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang
permasalahan lalu lintas utk menghasilkan solusi
penanganannya
pengumpulan informasi mengenai masalah lalu lintas
yang sangat spesifik
KAJIAN-
KAJIAN
2. PROGRAM PEMBANGUNAN ANGKITAN UMUM 2030
3. PERPRES NO. 55 TAHUN 2018
4. PERMEN NO. 118 TAHUN 2018
MATERI-
MATERI
DIKMAS
3. KOMUNITAS GURU PEDULI ROAD SAFETY
4. KOMUNITAS-KOMUNITAS KEMASYARAKATAN (OTOMOTIF)
5. SAFETY DRIVING CENTRE
11. KAMPUS PELOPOR TERTIB BERLALU LINTAS
12. POLICE GOES TO SCHOOL
13. KAMPANYE KESELAMATAN BERLALU LINTAS
14. CARA AMAN KE SEKOLAH
15. IBU PEDULI ROAD SAFETY
16. TRANSPORTASI SEHAT MERAKYAT
17. MASYARAKAT SADAR WISATA
2. MANAJEMEN
8. KAJIAN ASDP
MATERI SUBDIT
IRSMM
POTRET ROAD SAFETY
E – SIDIK
ELECTRONIC TOLL COLLECT (ETC)
TRANSPORTASI ONLINE
PUSAT K3i
SMART CITY : SMART CITY MEMILIKI SEPULUH ELEMEN PENTING DIDALAMNYA. KESEPULUH ELEMEN
TERSEBUT MELIPUTI INFRASTRUKTUR, MODAL, ASET, PERILAKU, BUDAYA, EKONOMI,
SOSIAL, TEKNOLOGI, POLITIK, DAN LINGKUNGAN. KESEPULUH ELEMEN INI TERDAPAT DI
KOTA, YANG MERUPAKAN PUSAT DARI SEGALANYA DI SUATU DAERAH/ WILAYAH/
NEGARA. IMPLEMENTASI SMART CITY DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI, DIHARAPKAN AKAN MENCIPTAKAN TARAF HIDUP YANG LEBIH BAIK
BAGI MASYARAKATNYA.
PEMBAGIAN SMART CITY KEDALAM ENAM JENIS SEBAGAIMANA YANG DIJELASKAN OLEH
IBM. KEENAM JENIS PEMBAGIAN SMART CITY TERSEBUT MELIPUTI SMART ECONOMY,
SMART MOBILITY, SMART GOVERNANCE, SMART PEOPLE, SMART LIVING, DAN SMART
ENVIRONMENT.
88
ENAM POIN PENTING DI DALAM MENERAPKAN SMART CITY: TERKAIT DENGAN PENERAPAN SMART CITY PADA SUATU KOTA/ DAERAH/ TEMPAT, TERDAPAT ENAM
POIN UTAMA YANG HARUS DIPENUHI. KEENAM POIN INI BUKAN SAJA HARUS DIPENUHI SEBELUM
SMART CITY DIIMPLEMENTASIKAN, TAPI JUGA TETAP DIPENUHI SETELAH SMART CITY DITERAPKAN,
SEHINGGA IMPLEMENTASI SMART CITY DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT MAKSIMAL KEPADA
MASYARAKAT DAN PENINGKATAN TARAF DAN KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK. ADAPUN KEENAM
POIN UTAMA TERSEBUT YAITU :
2. KETERBUKAAN INFORMASI SERTA STIMULASI EKONOMI DAN KEILMUAN,
3. PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREATIFITAS MASYARAKAT,
4. STIMULASI TERHADAP SISI ENTERPRISE DAN KEWIRAUSAHAAN,
5. TATANAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI, DAN
6. KESEIMBANGAN ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI.
SMART CITY BUKANLAH SEBAGAI TUJUAN UTAMA MELAINKAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP
MASYARAKATLAH TUJUANYA. KOTA YANG HUMANIS AMAN NYAMAN ASRI TERMASUK LALU
LINTASNYA YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT
PROGRAM IT FOR ROAD SAFETY MERUPAKAN LANGKAH MENDASAR UNTUK MEMETAKAN, MEMBUAT
MODEL, PENANGANAN SECARA HOLISTIK ATAU SISTEMIK, PENDEKATAN BERBASIS PADA SCIENTIFIC
DAN TEKNOLOGI, TERBANGUNYA BIG DATA DALAM BACK OFFICE. YANG DIINPUT MELALUI BERBAGAI
APLIKASI DAN JUGA AKAN DIKAJI MELALUI RISET SECARA ILMIAH. HAL-HAL YANG DILAKUKAN
INPUTING DATA ADALAH MEMBUAT KATEGORI MENGIDENTIFIKASI AKAR MASALAH PENYEBAB DARI
SETIAP PERMASALAHAN TERKAIT ROAD SAFETY.
89
KEDUANYA SALING TERHUBUNG SECARA ELEKTRONIK.
PRODUKSI BARANG YANG BOLEH DIKATAKAN SEBAGIAN
BESAR DIKERJAKAN DENGAN MESIN ATAU SISTEM-SISTEM
ROBOTIK. SISTEM BISNIS DAN JUAL-BELI DALAM PASAR YANG
DIKELOLA SECARA ONLINE. SISTEM PERBANKAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK. SISTEM
PENGOPERASIONALAN ANGKUTAN UMUM MELALUI SISTEM
UBER, GRAB DAN SISTEM-SISTEM ONLINE. SISTEM
KESEHATAN PUN PENDETEKSIAN, PENGOBATAN SAMPAI
DENGAN OPERASI DAN TRANSPLANTASI DILAKUKAN
DENGAN SISTEM LASER DAN KAMERA-KAMERA TIGA
DIMENSI UNTUK PEMANTAUAN DAN PROSES-PROSES
PENYEMBUHANYA. SISTEM-SISTEM INFORMASI DAN
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN
MELALUI KAMERA-KAMERA PENGAWAS.
DARI PERADABAN SUATU BANGSA? MUNGKIN
TERLALU LEBAY. PELAYANAN PUBLIK
KEBANGGAANYA DI DALAM MEMBANGUN
PERADABAN BANGSANYA. MUNGKIN INI
INI MENJADI SESUATU
DILAKUKAN DENGAN PRIMA DAN TULUS HATI.
NAMUN SEBALIKNYA TATKALA PELAYANAN
PUBLIK MENJADI AJANG PENYIMPANGAN
MELEDAKNYA. 91
Sistem Analisa dan evaluasi merupakan tugas-tugas penting untuk terus mengikuti dinamika perubahan yang
begitu cepat sehingga terus dapat ditumbuhkembangkan dan ditemukan terobosan-terobosan kreatif baru
dan untuk terus eksis dan unggul karena disinilah untuk menunjukan polisi mampu melampaui perubahan
atau setidaknya polisi selangkah lebih maju terutama di era digital saat ini sehingga bisa memprediksi
mengantisipasi dan memberikan solusi.
Hasil dari analisa yang berupa data-data dirinci dan dikategorikan secara sistematis dan dapat digunakan
melihat permasalahan yang ada pada tingkat lokal maupun nasional yang dapat digunakan untuk mendukung
kebijakan-kebijakan dalam pengembangan. Data-data tersebut menjadi penting untuk dijadikan dasar analisa
dan kajian yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan dan penjabaran pada program-program yang
manjur untuk mengatasi permasalahn lalu lintas. Hasil dari analisa tersebut nantinya dapat diimplementasikan
dan dapat menunjukkan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, meningkatkan
kualitas keselamatan, membangun budaya tertib berlalu lintas atau strategi menyelamatkan manusia menjadi
korban laka secara signifikan
INDEKS ROAD SAFETY ROAD SAFETY DAPAT DIPAHAMI MAKNANYA SEBAGAI LALU LINTAS YG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR. POLICING DAPAT
DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN YAITU SEGALA USAHA DAN UPAYA KEPOLISIAN PADA TINGKAT MANAJEMEN MAUPUN
OPERASIONAL DENGAN ATAU TANPA UPAYA PAKSA UNTUK MEMELIHARA KETERATURAN SOSIAL.SEJALAN DENGAN KONSEP
TERSEBUT MAKA ROAD SAFETY POLICING DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA
LALU LINTAS YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, DAN LANCAR. MENGAPA LALU LINTAS DITUNTUT AMAN, SELAMAT, TERTIB, DAN
LANCAR? KARENA LALU LINTAS MERUPAKAN URAT NADI KEHIDUPAN. LALU LINTAS SEBAGAI REFLEKSI BUDAYA BANGSA DAN
SEBAGAI CERMIN TINGKAT MODERNITAS.
POLA PEMOLISIAN INI FOKUS PADA ROAD SAFETY ATAU TERWUJUD DAN TERPELIHARANYA LALU LINTAS YANG AMAN SELAMAT
TERTIB DAN LANCAR. YANG IMPLEMENTASINYA SECARA AKTUAL DAN VIRTUAL DI ERA DIGITAL SEKARANG INI DIDUKUNG DALAM
SISTEM ON LINE YANG DISEBUT SEBAGAI IT FOR ROAD SAFETY. IT FOR ROAD SAFETY YANG DIBANGUN DAN DIOPERASIONALKAN
DALAM ROAD SAFETY POLICING MERUPAKAN SISTEM BACK OFFICE, APLICATION DAN NETWORK UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA YAITU PELAYANAN
PUBLIK YANG CEPAT TEPAT AKURAT TRANSPARAN AKUNTABEL INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES. TUJUAN PENYUSUNAN
INDEKS ROAD SAFETY UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS YANG TINGKAT KEBERHASILANYA
DAPAT DILIHAT DARI:
(A) INDEKS TINGKAT AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCARNYA LALU LINTAS.
(B) INDEKS TINGKAT MENINGKATNYA KUALITAS KESELAMATAN DAN MENURUNNYA TINGKAT FATALITAS KORBAN
KECELAKAAN.
(D) INDEKS PELAYANAN PRIMA DI BIDANG LALU LINTAS.
KE 4 POINT DI ATAS MERUPAKAN SUATU SISTEM TOLOK UJUR KUANTITATIF YANG DINAMIS, YANG MAMPU MENUNJUKKAN
TINGKAT KUALITAS PROFESIONALISME TINGKAT MODERNITASNYA SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK. 93
SEKIAN DAN TERIMA KASIH