“road safety policing - dephub.go.id

RAKORNIS BIDANG

PERHUBUNGAN DARAT

Birawa Ballroom

Bidakara Grand Pancoran Hotel,

Jakarta

Selasa, 3 Maret 2020

“ROAD SAFETY POLICING”Penguatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat Untuk

Mewujudkan Visi Misi Presiden RI

CHRYSHNANDA DL

DAFTAR

ISI1. ROAD SAFETY POLICING 3

2. E POLICING 7

3. E POLICING PADA FUNGSI LALU LINTAS 9

4. GRAND DESIGN 12

5. PERATURAN-PERATURAN, UU, RASIONALISASI UULLAJ SOP DAN PERKAKOR 17

6. MEMBANGUN SMART POLICE YANG BERKARAKTER 22

7. ROAD SAFETY CHOACHING : EDUKASI DAN TRAINING 24

8. BAGAIMANA MEMBANGUN ROAD SAFETY POLICING 28

9. BAGAIMANA IMPLEMENTASI ROAD SAFETY POLICING 36

10.STRATEGI-STRATEGI ROAD SAFETY POLICING 48

11.INDEKS ROAD SAFETY 93

2

ROAD SAFETY POLICING

ROAD SAFETY DAPAT DIPAHAMI MAKNANYA SEBAGAI LALU

LINTAS YG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR. POLICING

DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN YAITU SEGALA

USAHA DAN UPAYA KEPOLISIAN PADA TINGKAT MANAJEMEN

MAUPUN OPERASIONAL DENGAN ATAU TANPA UPAYA PAKSA

UNTUK MEMELIHARA KETERATURAN SOSIAL.

SEJALAN DENGAN KONSEP TERSEBUT MAKA ROAD SAFETY

POLICING DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN UNTUK

MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA LALU LINTAS YANG AMAN,

SELAMAT, TERTIB, DAN LANCAR.

3


MENGAPA LALU LINTAS DITUNTUT AMAN,

SELAMAT, TERTIB, DAN LANCAR? KARENA

LALU LINTAS MERUPAKAN URAT NADI

KEHIDUPAN. LALU LINTAS SEBAGAI

REFLEKSI BUDAYA BANGSA DAN SEBAGAI

CERMIN TINGKAT MODERNITAS.

4


POLA PEMOLISIAN TERSEBUT FOKUS PADA ROAD SAFETY ATAU TERWUJUD

DAN TERPELIHARANYA LALU LINTAS YANG AMAN SELAMAT TERTIB DAN

LANCAR. YANG IMPLEMENTASINYA SECARA AKTUAL DAN VIRTUAL DI ERA

DIGITAL SEKARANG INI DIDUKUNG DALAM SISTEM ON LINE YANG DISEBUT

SEBAGAI IT FOR ROAD SAFETY.

IT FOR ROAD SAFETY YANG DIBANGUN DAN DIOPERASIONALKAN DALAM

ROAD SAFETY POLICING MERUPAKAN SISTEM BACK OFFICE, APLICATION

DAN NET WORK UNTUK MENDUKUNG PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI,

REFORMASI BIROKRASI DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA YAITU

PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT TEPAT AKURAT TRANSPARAN AKUNTABEL

INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES.

5


DI ERA DIGITAL INI, MASYARAKAT MENUNTUT PEMOLISIAN YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA, DALAM ARTI: CEPAT, TEPAT,

AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, INFORMATIF, DAN MUDAH DIAKSES. PELAYANAN KEPOLISIAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI

PELAYANAN ADMINISTRASI, KEAMANAN, KESELAMATAN, PELAYANAN HUKUM, KEMANUSIAAN DAN INFORMASI.

1. PELAYANAN ADMINISTRASI. YANG DIKATEGORIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI ADALAH BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN SURAT

KETERANGAN KEPOLISIAN SEBAGAI JAMINAN LEGITIMASI ATAS KEABSAHAN DAN KEBENARAN ATAS APA YANG DISAMPAIKAN/

DIJELASKAN DALAM SURAT TERSEBUT.

2. PELAYANAN KEAMANAN ADALAH PELAYANAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN KEPOLISIAN BAIK DENGAN/ TANPA UPAYA

PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN RASA AMAN

MASYARAKAT.

3. PELAYANAN KESELAMATAN ADALAH PELAYANAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN KEPOLISIAN BAIK DENGAN/ TANPA UPAYA

PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KESELAMATAN, MENINGKATKAN

KUALITAS KESELAMATAN DAN MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

4. PELAYANAN HUKUM ADALAH TINDAKAN KEPOLISIAN BAIK DENGAN/ TANPA UPAYA PAKSA BAIK SECARA LANGSUNG/ MELALUI MEDIA

UNTUK MEMBANGUN PERADABAN. DALAM MENEGAKKAN HUKUM POLISI JUGA SEBAGAI PENEGAK KEADILAN, ATURAN DAN SISTEM-

SISTEM YANG DIBUAT UNTUK MENGAWASI BUKAN UNTUK MENAKUT NAKUTI.

5. PELAYANAN KEMANUSIAAN ADALAH TINDAKAN-TINDAKAN KEPOLISIAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UPAYA-UPAYA

MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA/ DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PEJUANG KEMANUSIAAN.

6. PELAYANAN INFORMASI ADALAH PELAYANAN KEPOLISIAN UNTUK MEMBERIKAN PENCERAHAN, MEMOTIVASI, MEMBERITAHU HAL

BARU DAN MENDORONG ORANG LAIN BERBUAT BAIK.

DALAM MEMBANGUN PELAYANAN KEPOLISIAN YANG PRIMA PERLU DIBANGUN SISTEM-SISTEM ONLINE YANG DAPAT DIKATAKAN

SEBAGAI E-POLICING.

6

ELECTRONIC POLICING (E-POLICING) YANG MERUPAKAN PEMOLISIAN DI ERA

DIGITAL YANG DAPAT MENDUKUNG PELAYANAN KEPOLISIAN YANG PRIMA

YAITU: CEPAT, TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL, INFORMATIF DAN

MUDAH DIAKSES.

E-POLICING DAPAT DIPAHAMI MEMBAWA COMMUNITY POLICING PADA SISTEM

ONLINE. E-POLICING BISA MENJADI STRATEGI INISIATIF ANTI KORUPSI,

REFORMASI BIROKRASI DAN CREATIVE BREAK THROUGH. DIKATAKAN SEBAGAI

INISIATIF ANTIKORUPSI KARENA MEMINIMALISIR BERTEMUNYA PERSON TO

PERSON DALAM PELAYANAN-PELAYANAN KEPOLISIAN DI BIDANG

ADMINISTRASI KARENA SUDAH DAPAT DIGANTIKAN SECARA ONLINE MELALUI

E-BANKING, ATAU MELALUI ERI (ELECTRONIC REGISTRATION AND

IDENTIFICATION) DAN SEBAGAI REFORMASI BIROKRASI KARENA DAPAT

MENEROBOS SEKAT-SEKAT BIROKRASI YANG RUMIT YANG MAMPU MENEMBUS

RUANG DAN WAKTU MISALNYA TENTANG PELAYANAN INFORMASI DAN

KOMUNIKASI MELALUI INTERNET, DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA DALAM

BIROKRASI DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA LANGSUNG DENGAN SMK

(STANDAR MANAJEMEN KINERJA) YANG DIBUAT MELALUI INTRANET/ INTERNET

JUGA SEHINGGA MENJADI LESS PAPER DAN SEBAGAINYA

E-POLICING

7

PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DENGAN SISTEM

BACK OFFICE, APLIKASI, JARINGAN

8

DI ERA DIGITAL MANUSIA SEMAKIN HIDUP

DI BALIK LAYAR, YANG VIRTUAL PUN SUDAH

MENJADI AKTUAL, DUNIA MAYA MENJADI

NYATA, YANG SLL MENGINGINKAN

KECEPATAN, KETEPATAN, KEAKURASIAN,

KETERBUKAAN, TRANSPARANSI DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA SEMAKIN

MUDAH MENGAKSESNYA. MENJAWAB

TUNTUTAN, HARAPAN DAN KEBUTUAN DI

ERA DIGITAL INI MEMERLUKAN ADANYA

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BARU YANG TENTU

SAJA TIDAK BERKUTAT PADA NORMA-

NORMA KONVENSIONAL, MANUAL DAN

APALAGI REBUTAN-REBUTAN KEKUASAAN

DAN PENDOMINASIAN SUMBER DAYA.

JAMAN-JAMAN FEODAL, JAMAN-JAMAN

OTORITER SUDAH BUKAN ERA DIGITAL,

SUDAH USANG MEMUAKKAN DAN

MEMALUKAN. TEROBOSAN-TEROBOSAN

KREATIF YANG DENGAN NALAR DAN AKAL

WARASLAH YANG MENJADI HARAPAN DAN

MENJADI TUMPUAN.

PELAYANAN PUBLIK DI SEMUA LINI DI ERA DIGITAL

MEMBUTUHKAN : 1. BACK OFFICE SEBAGAI PUSAT DATA,

KOMUNIKASI, KOORDINASI, PENGENDALIAN, PENGAWASAN

DAN INFORMASI, 2. APLIKASI SEBAGAI BENTUK MODEL

PROGRAM-PROGRAM LAYANAN YANG BISA DI INSTALL

DALAM BERBAGAI MODEL DAN SISTEM BAIK UNTUK

PENDATAAN, PENCARIAN, PEMBERIAN INFORMASI,

KECEPATAN MERESPON DAN SEBAGAINYA, 3. JEJARING,

INILAH YANG SERING DILUPAKAN. JEJARING SECARA

ELEKTRONIK DAN SCR MANUAL HARUS TERUS DIBANGUN

SEBAGAI FONDASI DASAR ATAS KEKUATAN DARI SISTEM-

SISTEM PELAYANAN TERSEBUT. 3 KONSEP DASAR TSB

SEMESTINYA ADA DI SEMUA LINI PELAYANAN KHUSUSNYA

PELAYANAN PUBLIK. PELAYANAN DI ERA DIGITAL TIDAK

HANYA MAMPU MEMENUHI HARAPAN DAN TUNTUTAN

NAMUN JUGA MAMPU MENGATASI SEGALA ANCAMAN

TANTANGANNYA. SEMAKIN CANGGIH TEKNOLOGI DAN

SUMBER DAYA MANUSIANYA SEMAKIN CANGGIH PULA

TINGKAT KEJAHATANYA. POLA-POLA PELAYANAN

KEAMANAN, KESELAMATAN, KEMANUSIAAN, HUKUM,

INFORMASI DAN ADMINISTRASI SEMAKIN DISIAPKAN

SISTEM-SISTEM PENGAMANAN SECARA TERPADU DAN

SISTEM-SISTEM BACKUP YANG JUGA KUAT SEHINGGA TIDAK

MUDAH DITEROBOS PARA HACKER.

8

E POLICING PADA FUNGSI LALU LINTAS DALAM MEMANAGE

KAMSELTIBCAR LANTAS

01TMC

TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE

SUATU SISTEM MANAGEMENT LALU LINTAS UTK MENDUKUNG ROAD SAFETY MANAGEMENT

04SDC

SAFETY DRIVING CENTRE

SISTEM MODERNISASI PENDIDIKAN PENGEMUDI UTK MENDUKUNG SAFER ROAD USER

02SSC

SAFETY AND SECURITY CENTRE

SISTEM MODERNISASI DI BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN UTK MENDUKUNG

SAFER ROAD

06 SMART MANAGEMENT

SMART MANAJEMEN

SISTEM MANAGEMENT YG BERBASIS IT DLM MENUJU POLANTAS YG

PROMOTER YG DIAWAKI OLEH PETUGAS-PETUGAS CYBER COPS

03ERI

ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION

SISTEM MODERNISASI DLM MEMANANGE KENDARAAN BERMOTOR UTK MENDUKUNG

SAFER VEHICLE

05 INTAN

INTELLIGENT TRAFFIC ANALYSIS SYSTEM

SISTEM MODERNISASI PELAYANAN PUBLIK BERUPA INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOLUSI

UTK MENDUKUNG POST CRASH CARE

9

IMPLEMENTASI E POLICING PADA FUNGSI LALU LINTAS

DENGAN MEMBANGUN

BACK OFFICE

APPLICATION

NETWORKSEBAGAI PUSAT DATA,

KOMUNIKASI, KOORDINASI,

PENGENDALIAN, PENGAWASAN

DAN INFORMASI,

SEBAGAI BENTUK MODEL PROGRAM-PROGRAM LAYANAN

YANG BISA DI INSTALL DALAM BERBAGAI MODEL DAN

SISTEM BAIK UNTUK PENDATAAN, PENCARIAN, PEMBERIAN

INFORMASI, KECEPATAN MERESPON DAN SEBAGAINYA,

JEJARING SECARA ELEKTRONIK DAN SCR

MANUAL HARUS TERUS DIBANGUN SEBAGAI

FONDASI DASAR ATAS KEKUATAN DARI SISTEM-

SISTEM PELAYANAN TERSEBUT.

10

ERA DIGITAL PERAN MEDIA SANGAT PENTING UNTUK MENGATASI POST TRUTH DAN

HOAX.

UNTUK PEMBERDAYAAN MEDIA DAN SISTEM INTELEGENT TRANSPORTATION SYSTEM

DIBANGUN IRSMM (INTELLEGENCE ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT)

INTELLIGENCE ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT, ADALAH TIM KERJA YANG

DIBENTUK UNTUK MERENCANAKAN, MENGAWASI, MEMPRODUKSI,

MENDISTRIBUSIKAN ATAU MEMANAGE BERBAGAI KEGIATAN MEMBANGUN OPINI

MASYARAKAT TENTANG LALU LINTAS DALAM HIDUP DAN BERKEHIDUPAN. PADA

PELAKSANAANNYA, IRSMM BERGERAK SECARA INTELIJEN KHUSUSNYA BIDANG

MEDIA.

INTELLIGENCE ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT JUGA SEBAGAI SARANA

PENYAMPAIAN SUATU PERISTIWA DENGAN KEMASAN YANG INSPIRATIF, EDUKATIF,

KOMUNIKATIF, INFORMATIF, SOLUTIF DAN MENGHIBUR, MENGCOUNTER ISU,

MELAWAN HOAX. SELAIN ITU TENTU JUGA MENJADI PUBLIC RELATION BAGI

POLANTAS DISELURUH INDONESIA, DAN SIAP MENGCOUNTER ISU YANG KONTRA

PRODUKTIF.

11

GRAND DESIGN

12

SECARA GARIS

BESAR KERJA

KEPOLISIAN DPT

DILIHAT DARI 2

RANAH

POLISI

RANAH BIROKRASI

RANAH

MASYARAKAT

BENANG MERAH

INILAH YG DISEBUT

PEMOLISIAN

MODEL

PEMOLISIAN

BERBASIS WILAYAH1

BERBASIS

KEPENTINGAN/

FUNGSIONAL

2

BERBASIS DAMPAK

MASALAH3

POLANTAS

MODEL PENYUSUNAN INDEKS KAMSELTIBCAR LANTAS

13

KEWENANGAN

POLRI DLM

MENANGANI

LALU LINTAS

EDUKASI1

ENGINEERING2

ENFORCEMENT3

REGIDENT

PENGEMUDI DAN

RANMOR4

PUSAT K3i5

REKOMENDASI

DAMPAK LALU LINTAS6

KOORDINATOR

PEMANGKU

KEPENTINGAN7

KORWAS PPNS8

IMLEMENTASI

ROAD SAFETY/

ROAD SAFETY

ZERO ACCIDENT

AMANAT UULLAJ

1. MEWUJUDKAN & MEMELIHARA

KAMSELTIBCAR LANTAS

2. MENINGKATKAN KUALITAS

KESELAMATAN & MENURUNKAN

TINGKAT FATALITAS KORBAN LAKA

3. MEMBANGUN BUDAYA TERTIB

BERLALU LINTAS

4. KAT YAN DI BIDANG LLLAJ

AMANAT PBB MELALUI DEKADE AKSI

KESELAMATAN MENURUNKAN TINGKAT

FATALITAS KORBAN LAKA S/D 50% SAMPAI

DENGAN TAHUN 2025

RUNK

1. ROAD SAFETY MANAGEMENT

(MANAJEMEN KESELAMATAN

BERLALU LINTAS)

2. SAFER ROAD (JALAN YANG

BERKESELAMATAN)

3. SAFER VEHICLE (KBM YANG

BERKESELAMATAN)

4. SAFER PEOPLE (PENGGUNA JALAN YG

BERKESELAMATAN)

5. POST CRASH (PENANGANAN PASCA

LAKA)

POLANTAS

IT For Road Safety, Big

Data dan One Gate

Service

Traffic Attitude Record

(TAR) dan Demeryt

Point System (DPS).

Safety Driving Centre

(SDC)

E-Tilang

Traffic Accident

Research Centre

(TARC)

Road Safety Centre

(RSC)

Implementasi

program-program

Road Safety

7 program prioritas

Road Safety

Road Safety

Partnership Action

(RSPA)

Indonesia Road Safety

Award (IRSA)

DIREKTORAT

BAG

14

KAMSEL

GAKKUM

REGIDENT

RENMIN

OPS

TIK

DIREKTORAT

BAG

A. DISEMINASI GURU, POLICE GOES TO CAMPUS, ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION, PENGEMBANGAN SDC/ SRC, PEMBAHARUAN TAMAN LALU

LINTAS

B. PENELITIAN DAN PEMETAAN TROUBLE SPOT DAN BLACK SPOT, SISTEM ANALISIS KECELAKAAN DAN PELANGGARAAN LALU LINTAS, SISTEM-

SISTEM MODERNISASI PADA SSC, SUPPORTING ANALYSIS DATA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KEMACETAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN.

C. MEMBUAT BLUE PRINT KORLANTAS, SOP, MEMBUAT ANALISA HASIL KAJIAN-KAJIAN DALAM POTRET KESELAMATAN DAN INDEKS KAMSETIBCAR

LANTAS, MEMBUAT DAN MEMPERBAHARUI VADEMIKUM POLISI LALU LINTAS, MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DAN

KERJASAMA ANTAR STAKE HOLDER TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN PROPINSI , MELAKUKAN BENCH MARK DAN KAJIAN UNTUK

PROFESIONALISME DAN MODERNISASI POLANTAS DI DALAM DAN LUAR NEGERI

D. AUDIT KINERJA LALU LINTAS YG BERBASIS PROMOTER, MEMBENTUK TIM TRANSFORMASI, MEMBENTUK TIM KREATIF UNTUK SUPPORTING

AUDITING BERKALA, MENGANALISA HASIL AUDIT DAN MEMBUAT PRODUK-PRODUK PENILAIAN, MELAKUKAN SUPPORTING/ BACK UP,

MEMBUAT PRODUK-PRODUK UNTUK PENCEGAHAN, PERBAIKAN, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN

A. SISTEM DATA ONLINE

B. PENINDAKAN BATAS KECEPATAN MAKSIMAL

C. TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS (TAA)

D. TRAFFIC ACCIDENT EARLY WARNING (TAEW)

E. KEMITRAAN DNG NETIZEN UTK CARE TERHADAP PELANGGARAN DAN MASALAH LALU LINTAS (PRA ELE)

F. E-TILANG

G. QUICK REMODERNISASI GAKKUM (INTEGRATED SYSTEM)

H. SPON TIMES

1. MODERNISASI KINERJA POLANTAS (BACK OFFICE, APLICATION, NETWORK)

2. BACKUP SISTEM UNTUK IT

3. TRANSFORMASI KOMPETENSI

4. MONITORING DAN EVALUASI IT

A. SISTEM MANAJEMEN KINERJA

B. SISTEM PERENCANAAN

C. MEMBANGUN KUALITAS SDM

D. MODERNISASI SARPRAS

E. SISTEM ANGGARAN

F. PENGADAAN

A. OPERASI-OPERASI KEPOLISIAN

B. OPERASI-OPERASI KONTIJENSI

C. IMPLEMENTASI ASTA SIAP

D. NTMC

E. PRESENTER/ PUBLIC RELATION

A. ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION (ERI)

B. SAFETY DRIVING CENTRE (SDC)

C. SISTEM PELAYANAN ONLINE

D. DEMERYT POINT SYSTEM

E. INTEGRATED SYSTEM DNG PROGRAM PEMERINTAH

F. SISTEM PELAYANAN REGIDENT

PROGRAM-

PROGRAM ROAD

SAFETY

15

PROGRAM-

PROGRAM ROAD

SAFETY

A. EDUKASI MELALUI POLSANA, POLICE GOES TO CAMPUS, PKS, CARA

AMAN KE SEKOLAH, SAFETY RIDING/ DRIVING, TMC, TRAFFIC BOARD,

SAKA BHAYANGKARA LANTAS, TAMAN LALU LINTAS, KAMPANYE

KESELAMATAN LALU LINTAS, KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL),

SEKOLAH MENGEMUDI, OPERASI KEPOLISIAN DAN PENEGAKAN

HUKUM.

B. ENGINEERING YANG BERBASIS PADA IT. SECARA VIRTUAL DENGAN

MENERAPKAN INTAN UNTUK MEMONITOR TINGKAT KEPADATAN ARUS

YANG MENJADI POTENSI TROUBLE SPOT DAN BLACK SPOT DAN

MELAKSANAKAN SISTEM QUICK RESPON TIME.

C. PENEGAKAN HUKUM (GAKKUM) DENGAN MENERAPKAN SISTEM

PENEGAKAN HUKUM DARI MULAI MANUAL, ONLINE SAMPAI DENGAN

ELEKTRONIK MULAI DARI TRAFFIC ACCIDENT EARLY WARNING (TAEW) ,

PRA ELE , E-TILANG, E SIDIK SAMPAI DENGAN ELE DENGAN DIBACK UP

TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS (TAA) .

D. REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DENGAN PENERAPAN ELECTRONIC

REGISTRATION AND INDENTIFICATION (ERI) DENGAN MENERAPKAN

SISTEM OBU (ON BOARD UNIT), RFID, ANPR (AUTOMATIC NUMBER

PLATE RECOGNITION).

E. PUSAT K3I SEBAGAI PUSAT KOMANDO, KOORDINASI, KODAL, DAN

INFORMASI. K3I ADALAH PROGRAM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN

SOLUSI KAMSELTIBCAR LANTAS SEBAGAI IKON KECEPATAN, KEDEKATAN

DAN PERSAHABATAN.

F. KOORDINATOR PEMANGKU KEPENTINGAN DENGAN MEMBANGUN

WADAH BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MERUPAKAN

REPRESENTASI UNTUK DAPAT BEKERJASAMA/ BERSAMA-SAMA

MEMBANGUN SISTEM YANG TERPADU UNTUK MENCARI AKAR

MASALAH DI BIDANG LLAJ MELALUI FORUM, ASOSISASI DAN LAIN-

LAIN

G. AMDAL LALIN YANG BERKAITAN DENGAN REKOMENDASI KEPOLISIAN

DI BIDANG LLAJ TERKAIT SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

H. KORWAS PPNS DENGAN MELAKUKAN KOORDINASI, KONTROL/

PENGAWASAN DAN KEMITRAAN DENGAN PPNS DALAM MENEGAKKAN

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN LLAJ.

PILOT

PROJECT

IBUKOTA

KOTA BESAR

KOTA

KOTA KABUPATEN

SATLANTAS SEBAGAI

KEKUATAN IMPLEMENTASI

ROAD SAFETY

16

PERATURAN-

PERATURAN, UU,

RASIONALISASI UULLAJ

SOP DAN PERKAKOR

17

KUMPULAN PP, PERMEN DAN PERPOL TTG LALU LINTAS

1818

1. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

2. PP NO. 22 TAHUN 1990 TTG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH

TINGKAT II

3. PP NO. 43 TAHUN 1993 TTG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

4. PP NOMOR.KEBUTUHAN LALU LINTAS

5. PP NOMOR 8 TAHUN 2011 TTG ANGKUTAN MULTIMODA

6. PP NO. 37 TAHUN 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

7. PP NO. 80 TAHUN 2012 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

8. PP NO. 79 TAHUN 2013 JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

9. PP NO. 79 TAHUN 2013 TTG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

10. PP NO. 74 TAHUN 2014 ANGKUTAN JALAN

11. PP NO. 37 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KUMPULAN PP, PERMEN DAN PERPOL TTG LALU LINTAS

1919

1. Peraturan Kapolri Nomor 03 tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda

Nomor Kendaraan ( STNK ) Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB )

Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas

2. Peraturan Kapolri Nomor 05 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor

3. Peraturan Kapolri Nomor 09 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)

4. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan

Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

5. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu

Lintas

6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak Pada Polri

SOP (Standard Operational Procedure)Standard Operational Procedure (SOP) bagi institusi yang bekerja secara profesional merupakan pilar

untuk mampu bertahan, tumbuh, berkembang bahkan mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Bagi

birokrasi yang tanpa kompetitor dengan SOP dapat menunjukan kualitas kinerja dan standar mutu

atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya. SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan dasar untuk

menunjukan tingkat profesionalitas kerjanya. Standard Operational Procedure (SOP) setidaknya

mencakup :

1. Job description dan job analysis yang berisi jabaran tugas dan analisa pekerjaan / beban tugas

termasuk resiko tugas yang dibuat secara bertingkat-tingkat dan bervariasi disesuaikan dengan

fungsi, bagian, bidang tugasnya.

2. Standardisasi keberhasilan tugas yang mengacu dari point 1 yang juga bertingkat-tingkat dan

bervariasi. Isi keberhasilan tugas mencakup dengan : a. Kepemimpinan, b. Administrasi ( SDM,

perencanaan dan program-program, sarpras/ teknologi dan IT (perorangan, kelompok/unit dan

kesatuan), anggaran), c. Operasional (sesuai fungsi bidang tugasnya) yang bersifat rutin, khusus

dan kontijensi, d. Capacity building (kreatifitas/inovasi). Point-point tersebut dibuat dalam

standar angka/ tingkat keberhasilanya yang menjadi pedoman nilai dari point-point

keberhasilanya.

3. Sistem penilaian kinerja berisi sistem penilaian berdasar angka-angka untuk pekerjaan-pekerjaan

yang dianggap berhasil pada point 2 bisa menggunakan angka/ huruf. Penilaian kinerja ini sebagai

raport penilaian atas hasil kerja para pekerja dan untuk menunjukan tingkat kualitas kinerjanya.

4. Sistem reward dan punishment yang juga dibuat sebagai dasar untuk mengapresiasi yang

berprestasi dan menindak bagi yang menyimpang/ melanggar. Ini dibuat juga secara bertingkat-

tingkat dan bervariasi.

5. Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (do dan

don’t)

6. Standard Operational Procedure (SOP) tatkala bisa diterapkan dengan baik akan memperkuat

institusi/ korporasi, namun tatkala diabaikan sebenarnya tinggal menunggu waktu ambruk /

ditinggalkan. 20

PERKAKOR MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT FOR ROAD

SAFETY

1. Perkakor tentang Electronic Registration and Identification

2. Perkakor tentang Safety Driving Centre

3. Perkakor tentang Safety and Security Centre

4. Perkakor tentang Big data dan One Gate Service

5. Perkakor tentang Cyber Cops

6. Perkakor tentang Inteligence Traffic Analysis

7. Perkakor tentang Traffic Accident Research Centre

8. Perkakor tentang Traffic Management Centre

9. Perkakor tentang Smart Management

10. Perkakor tentang Traffic Attitude Record dan Demeryt Point System

21

MEMBANGUN SMART

POLICE YANG

BERKARAKTER

22

TERBANGUNNYA SDM POLANTAS YANG MEMILIKI INTEGRITAS DAN BERKARAKTER YANG DAPAT DITUNJUKAN SISTEM-

SISTEM YANG DIBANGUN DENGAN BERBASIS KOMPETENSI, MEMILIKI KOMITMEN, DAN KEUNGGULAN. UNTUK

MEMBANGUN SDM YANG BERKARAKTER (BERBASIS KOMPETENSI, MEMILIKI KOMITMEN, DAN MAMPU

DIUNGGULKAN/ MEMILIKI KEUNGGULAN).

DALAM IMPLEMENTASINYA DAPAT DILIHAT DARI KEPEMIMPINAN, ADMINISTRASI, OPERASIONAL DAN CAPACITY

BUILDINGNYA YANG DAPAT DI TUNJUKAN DENGAN ADANYA :

A. POLITICAL WILL DARI PIMPINAN,

B. KOMITMENT MORAL DARI PARA PEMIMPINYA;

C. BERPEDOMAN PADA SOP YANG BERISI JOB DESCRIPTION, JOB ANALYSIS, STANDARDISASI KEBERHASILAN TUGAS,

SISTEM PENILAIAN KINERJA , SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT SERTA ADANYA ETIKA KERJA (APA YANG HARUS

DIAKUKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN),

D. MENEMPATKAN ORANG-ORANG YANG BERKARAKTER DAN BERSEMANGAT SEBAGAI IKON DAN AGENT OF

CHANGE YANG AKAN MENJADI PENJURU 200 PERUBAHAN,

E. SIAPNYA MASTER-MASTER TRAINER YANG AKAN MEMBENTUK DAN MELATIH TRAINER-TRAINER PADA TINGKAT

POLDA DAN POLRES,

F. SIAPNYA TIM TRANSFORMASI SEBAGAI TIM BACK UP/ TIM KENDALI MUTU,

G. TERBANGUNNYA SISTEM-SISTEM PENELITIAN/ PENGKAJIAN DAN JUGA ADANYA ASSESMENT CENTRE,

H. ADANYA PROGRAM-PROGRAM TRAINING DAN COACH DISEMUA FUNGSI, BAGIAN DAN LINI,

I. ADANYA PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN,

J. ADANYA PILOT PROJECT,

K. ADANYA SISTEM-SISTEM UNTUK MONITORING DAN EVALUASI MELALUI BACK OFFICE (UNTUK MEMBANGUN SOP

MENJADI SISTEM ELEKTRONIK MELALUI SMK (SISTEM MANAJEMEN KINERJA),

L. PROGRAM-PROGRAM KADERISASI,

M. TERBANGUNNYA POSISI-POSISI FUNGSIONAL NONSTRUKTURAL SEPERTI: 1) SAFETY RIDING DAN DRIVING

CENTRE, 2) SECURITY TRAINING CENTRE, PUSAT SEKOLAH PENYIDIK DAN SEKOLAH-SEKOLAH TINGGI ILMU

KEPOLISIAN. 23

ROAD SAFETY CHOACHING

EDUKASI DAN TRAINING

24

Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan / goal

yang Anda tentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal. Seorang coach juga akan berfungsi sebagai

partner akuntabilitas untuk memastikan Anda menjalankan hal – hal yang akan Anda lakukan.

Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan

kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Edukasi

merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu

pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia.

Karena seberapun pintar seseorang, jika tidak punya adab atau berperilaku buruk maka tidak akan berguna

bagi kehidupan orang banyak.

Training adalah proses transfer skill / kemampuan kepada para peserta training. Di sini kata kuncinya

adalah proses penguasaan skill / kemampuan.

Fokus dalam sebuah training (sering juga disebut workshop) adalah peserta melakukan praktek. Sebuah skill

baru bisa dikusai jika dipraktekkan dan diulang – ulang untuk semakin mengasah kemampuan peserta.

ROAD SAFETY CHOACHING

EDUKASI DAN TRAINING

25

ROAD SAFETY COACHING MEMBERIKAN EDUKASI AKAN

KESELAMATAN BERLALU LINTAS. PROGRAM INI MEMBERI KESADARAN

AKAN PENTINGNYA KESELAMATAN LALU LINTAS SEHINGGA MAMPU

MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN, MENURUNKAN TINGKAT

FATALITAS KORBAN LAKA SERTA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB

BERLALU LINTAS. SELAIN ITU MEMBERIKAN TRAINING TENTANG ROAD

SAFETY

DALAM BIROKRASI ATAU INSTITUSI PROFESI,

PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

SEBAGAI IMPLEMENTASINYA MERUPAKAN

REFLEKSI DARI PROFESIONALISME. DALAM

BIROKRASI YANG PATRIMONIAL,

KONVENSIONAL, SARAT DENGAN POTENSI KKN.

JABATAN-JABATAN DIKASTAKAN DENGAN

STRATIFIKASI BASAH DAN KERING (WALAU

TIDAK TERSURAT NAMUN TERSIRAT) SEBAGAI

BENTUK DISKRESI BIROKRASI.

ORIENTASINYA BUKAN PADA ORIENTASI KERJA

DAN GAJI, MELAINKAN PADA JABATAN DAN

KEKUASAAN.

JABATAN-JABATAN STRUKTURAL YANG

STRATEGIS DAN DIKATEGORIKAN BASAH AKAN

MENJADI IDOLA DAN TERUS MENJADI AJANG

PEREBUTAN.

SEDANGKAN PADA JABATAN-JABATAN

FUNGSIONAL YANG SEBAGAI IKON

PROFESIONALISME, INSTITUSI SERING

DIABAIKAN ATAU TIDAK DIINGINKAN.

MENERAPKAN JABATAN FUNGSIONAL SEDANGKAN PADA JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL YANG SEBAGAI IKON

PROFESIONALISME, INSTITUSI SERING DIABAIKAN ATAU TIDAK DIINGINKAN.

JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL BAGI KEPOLISIAN YANG MUNGKIN

DIKEMBANGKAN ANTARA LAIN PADA: PENYIDIK, ANALIS DATA PEKERJA PADA

BACK OFFICE, INSTRUKTUR/PENGAJAR (TEKNIS KEPOLISIAN MAUPUN TUGAS-

TUGAS SECURITI), DOSEN (ILMU KEPOLISIAN), PENGUJI SIM, AHLI FORENSIK

(KEDOKTERAN, FISIKA, KIMIA, DAKTILOSKOPI, TOPOGRAFI, DAN LAINNYA),

PETUGAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEPOLISIAN (TEKNOKRAT KEPOLISIAN,

PEMBUAT APLIKASI, DAN LAINNYA), PETUGAS RISET/PENELIT/EKSPERIMEN,

PETUGAS PADA SAR, JIHANDAK/ JIBOM, PETUGAS PAMWAL VIP DAN VVIP,

PETUGAS PADA PERENCANAAN DAN TIM KENDALI MUTU (SDM, RENA,

PROPAM, INSPEKTORAT, DAN SEBAGAINYA).

MUNGKIN BISA DIKEMBANGKAN LAGI PADA FUNGSIONAL-FUNGSIONAL

LAINNYA DENGAN HARAPAN ADANYA JABATAN-JABATAN FUNGSIONAL AKAN

SEMAKIN PROFESIONAL DAN MEMBANGUN BIROKRASI YANG SEHAT DAN

RASIONAL BERORIENTASI PADA KERJA DAN GAJI.

DAN INIPUN SEBAGAI BAGIAN DARI INISIATIF ANTI KORUPSI, REFORMASI

BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN POLRI YANG PROFESSIONAL, CERDAS,

BERMORAL DAN MODERN.

26

FUNGSIONAL

PENYIDIK LAKA LANTAS

PENGUJI SIM

PENGAWAL VVIP/ VIP

PETUGAS-PETUGAS ANALISA DATA

PETUGAS-PETUGAS IT

TAA

SDC

DGN STANDAR-

STANDAR KOMPETENSI

27

BAGAIMANA MEMBANGUN


28

1. TAHAPAN IDENTIFIKASI AKAR MASALAH PENYEBAB SBB :

A) MERUMUSKAN MODEL AUTOMATISASI SYSTEM INPUTING DATA YANG DIPEROLEH

DARI BERBAGAI SUMBER (LAKA, LANGGAR, TRAFFIC ATTITUDE RECORD, JALAN,

KENDARAAN, ALAM, LINGKUNGAN DAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN

PENYEBAB LAIN YANG MUNGKIN MENJADI MENJADI PENYEBAB). SEMAKIN BANYAK

SUMBER DATA MASUK, SEMAKIN AKURAT DALAM HAL HASIL ANALYSIS.

B) ACCIDENT DATA ANALYSIS, ADALAH PROSES PENDALAMAN DATA DATA TERHIMPUN

MENUJU KESIMPULAN TERKAIT PENYEBAB. HIPOTESA YANG DIHASILKAN DARI

ACCIDENT DATA ANALYSIS, PERLU DI UJI MELALUI RESEARCH.

C) TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH, MERUPAKAN PROSES PENGUJIAN KEBENARAN DARI

HYPOTESA YANG DIHASILKAN DARI DATA ANALYSIS. TARC MEREKONSTRUKSI

HYPOTESA DAN TAA DALAM SEBUAH SCENARIO UJI TEKNIS.

D) TARC, MENGHASILKAN KESIMPULAN TENTANG PENYEBAB DAN MEMBANGUN

RUMUSAN STRATEGY PEMECAHAN DALAM RUANG LINGKUP :

1) EDUKASI / PENCERAHAN

2) LAW ENFORCEMENT

3) STANDARD PROCEDUR PENYELESAIAN (PREVENTIF & POST CRASH).

MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETY

29

2. IMPLEMENTASI STRATEGY (EDUKASI ATAU LAW ENFORCEMENT).

STRATEGY YANG DITERAPKAN BERDASAR CAKUPAN MASALAH YANG DIHADAPI (RELATIF). LANDASAN YANG

DIPAKAI ADALAH HASIL DARI TARC. YANG JUGA DIKAITKAN PADA SISTEM UJI SIM DAN POLA PENINDAKAN

PELANGGARAN PENYEBAB FATALITAS KORBAN LAKA (HELMET, SPEED, DRINK DRIVING, SEAT BELT, CHILD

RESTRAIN, PENGGUNAAN HP SAAT BERKENDARA, MELAWAN ARUS)

3. KAPASITAS TEAM :

ADALAH PENTING UNTUK MENGUASAI DAN MEMAHAMI KEMAMPUAN INTERNAL GUNA MENDAPATKAN

INFORMASI RASIO PERBANDINGAN BESARAN MASALAH VS TEAM YANG MENANGANI.

KAPASITAS TEAM INI JUGA TERMASUK DALAM KEMAMPUAN TERKAIT PENGGUNAAN ALAT BANTU

(INFORMATION TECHNOLOGY). SELAIN DARI STANDARD KEMAMPUAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ROAD

SAFETY DAN CORE BUSSINES PROSES. IMPLEMENTASI IT DALAM SETIAP POS PENYELESAIAN MASLAH ROAD

SAFETY MELALUI SMART MANAGEMENT DENGAN CATATAN CORE BUSSINES PROSESNYA JELAS, ALURNYA

NYAMBUNG DAN LOGIC SEBAGAI KONTRUKSI DAN REKONSTRUKSI SECARA KONSEPTUAL MAUPUN

IMPLEMENTASINYA SEHINGGA DAPAT DITEMUKAN MODEL DAN POLA-POLANYA.

4. SISTEM-SISTEM INPUTING DATA TERINTEGRASI DGN SATU BASIS DATA (OUTPUT DARI TARC),

IRSMS, TRAFFIC ATTITUDE RECORD, ERI, SSC DAN SDC.

DATA LAKA MENJADI FOKUS PERHATIAN AKAN DIKEMBANGKAN KAJIANYA MELALUI TARC UNTUK DAPAT

MENGUMPULKAN DARI BERBAGAI SUMBER YANG SALAH SATUNYA LAKA, DATA TAA DAN SUMBER EXTERNAL,

SELANJUTNYA MELAKUKAN PROSES PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI DISIPLIN

PENGETAHUAN. SEHINGGA HASIL DARI TARC TINGKAT AKURASINYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

SECARA ILMIAH MAUPUN SECARA HUKUM DAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN.


30

MODERNISASI POLANTAS MELALUI IT UNTUK ROAD SAFETYLANGKAH-LANGKAH IT FOR ROAD SAFETY ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. SISTEM DATA DIBANGUN YANG MENCAKUP : A. JALAN DAN SISTEM-SISTEMNYA, B. KENDARAAN YANG

MELINTAS SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI, C. PENGGUNA JALAN INILAH PENTINGNYA TRAFFIC ATTITUDE

RECORD, D. SITUASI ALAM LINGKUNGAN YANG DIPETAKAN DALAM KATEGORI BLACK SPOT DAN TROUBLE

SPOT YANG BERTINGKAT-TINGKAT DENGAN KODE-KODE ANGKA ATAU WARNA SESUAI TINGKAT

KERAWANANYA, E. PEMETAAN MASLAH ATAU HAL-HAL YANG MENJADI PERLAMBATAN ATAU KONFLIK-

KONFLIK SOSIAL.

2. DATA-DATA YANG ADA DI 5 POINT TERSEBUT DIBUAT SISTEM ANALISA DENGAN ANALOGI BERAGAM

SEBAGAI CONTOH A+B+C AKAN KETEMU POLA PERGERAKAN DAN PREDIKSI KEPADATAN ARUS SEHINGGA

BISA DILAKUKAN SISTEM ANTISIPASI DAN SOLUSINYA. CONTOH LAIN A+D+E MENJADI SISTEM PETA DIGITAL

YANG BISA MENJADI BAGIAN UNTUK QUICK RESPON TIME SEHINGGA PERALATAN DAN KOMPETENSI

PETUGAS BISA DI SIAPKAN. CONTOH LAIN B+C BISA DIBUAT SISTEM PENDIDIKAN KESELAMATAN DAN SISTEM

UJI SIM SERTA TRAFFIC ATTITUDE RECORDNYA DAN DEMERIT POINT SYSTEM. CONTOH LAIN B+E DAPAT

DIBUAT SISTEM-SISTEM ANGKUTAN MASSAL DAN JUGA PEMBATASAN ATAU BERBAGAI PENGATURAN UNTUK

MENGATASI MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN SEBAGAINYA.

3. SETIAP PERALATAN TEKNOLOGI TIDAK AKAN BERFUNGSI APABILA TIDAK ADA ORANG-ORANG YANG

MENGAWAKINYA MAKA SISTEM-SISTEM OPERASIONAL PENGAWASAN SAMPAI DENGAN PENANGANAN DAN

PELAYANAN PRIMA DIPERLUKAN PROGRAM-PROGRAM TRAINING, MASTER TRAINER DAN TRAINERNYA. JUGA

LATIHAN-LATIHAN PROBLEM SOLVING SEBAGAI SIMULASINYA.

31

4. SISTEM OPERASIONAL PENJAGAAN PENGATURAN PADA SITUASI NORMAL SAMAPIA DENGAN KONTIJENSI

DILAKUKAN SECARA VIRTUAL DAN AKTUAL SEHINGGA DAPAT DILIHAT APA YANG TELAH, SEDANG DAN AKAN

TERJADI DAPAT DIPREDIKSI DAN DIANTISIPASI SERTA SOLUSI PRIMA DARI PETUGAS-PETUGAS LAPANGAN.

MAKA BACK OFFICE AKAN MENJADI BAGIAN PENTING MENGGERAKAN APLIKASI DAN SISTEM-SISTEM

ELEKTRONIK SECARA ONLINE MAUPUN ATAS PETUGAS-PETUGAS LAPANGAN. PADA SITUASI KHUSUS JUGA

BISA MEMANTAU ATAU MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN VVIP ATAU VIP DENGAN JUGA ADA

JAMINAN AKAN KEPASTIAN WAKTU UNTUK JARAK TEMPUH DAN WAKTU TEMPUH. JUGA JAMINAN

KENYAMANAN YANG DAPAT DIBERIKAN. PADA SITUASI KONTIJENSI ADA STANDAR-STANDAR WAKTU SOLUSI

AKIBAT BENCANA ALAM, KERUSAKKAN INFRASTRUKTUR MAUPUN ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN KRIMINAL

DARI YANG KONVENSIONAL SAMPAI DENGAN TERORISME DAPAT DIPREDIKSI DAN DIANTISIPASI SERTA

SOLUSINYA UNTUK TETAP TERJAMINYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA LALU LINTAS DAN

WARGA SEKITARNYA.

SISTEM OPERASIONAL MENJADI PUSAT KOMANDO, PENGENDALIAN, KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN

INFORMASI MELALUI BACK OFFICE MELALUI SISTEM VIRTUAL DAN AKTUAL SECARA PRIMA UNTUK

TERJAMINYA KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERATURAN, KELANCARAN YANG AMAN, NYAMAN, SELAMAT

DAN TEPAT WAKTU SAMPAI TUJUAN.


32

5. SISTEM-SISTEM PENDUKUNG UNTUK MENGATASI POINT 1 SECARA SISTEMATIS DAN TERKONEKSI DALAM

ONE GATE SERVICE. MAKA BIG DATA DAN SISTEM-SISTEM LAINYA MENJADI SANGAT PENTING DAN

PERLUNYA DIBUAT MODELNYA SEHINGGA DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SDM-NYA, ALAT PERALATAN

PENDUKUNG ( PERORANGAN , UNIT ATAU KELOMPOK SAMPAI DENGAN KESATUAN).

6. HAL-HAL YANG SIFATNYA EMERGENCY ATAU TERJADI KECELAKAAN MAKA SISTEM-SISTEM QUICK

RESPONSE TIME MENJADI ANDALAN DAN SISTEM PELAPORAN DATA MENJADI PENTING. SISTEM TPTKP DAN

SISTEM-SISTEM IDENTIFIKASI HINGGA SCIENTIFIC INVESTIGATION MENJADI BAGIAN UNTUK DASAR BAGI TAA

(TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS) BEKERJA MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN / UNTUK PROJUSTITIA. ADAPUN

UNTUK KEPENTINGAN YANG LEBIH LUAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN, MENURUNKAN

TINGKAT FATALITAS KORBAN LAKA DAN MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS AGAR SENANTIASA

TERWUJUD DAN TERPELIHARANYA KEAMANAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI

SINILAH WADAH RISET KECELAKAAN DIBANGUN / TARC ( TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH CENTRE).

7. PELAYANAN-PELAYANAN PRIMA INI SEMUA AKAN DI BANGUN SISTEM-SISTEM YANG MENDASAR PADA ERA

DIGITAL ADALAH ADANYA BACK OFFICE, APLICATION DAN NETWORK YANG IMPLEMENTASINYA TERWUJUD

DALAM TMC SEBAGAI BIG SYSTEM PENDUKUNG ROAD SAFETY MANAGEMENT YANG DIDUKUNG SISTEM-

SISTEM :

a. SSC (SAFETY AND SECURITY CENTRE) MENDUKUNG SAFER ROAD YANG BERISI SISTEM-SISTEM UNTUK

PEMETAAN BLACK SPOT DAN TROUBLE SPOT, SPEED MANAGEMENT, TRAFFIC COUNT, E SIDIK, E TILANG,

SISTEM DATA LAKA (IRSMS).


33

b. ERI (ELECTRONIC REGISTRATION AND IDENTIFICATION KENDARAAN BERMOTOR) SBG PENDUKUNG SAVER

VEHICLE YG BERISI SISTEM VERIFIKASI DOKUMEN DAN FISIK KENDARAN BERMOTOR (SECARA FISIK KASAT

MATA, TRANSMISI, EMISI GAS BUANG SAMPAI DENGAN NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN) PADA SISTEM ERI

UTK JAMINAN LEGITIMASI PENGOPERASIONAL PADA BAGIAN STNK DAN TNKB AKAN DI LENGKAPI DGN OBU (ON

BOARD UNIT), RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), ATAU SISTEM-SISTEM ANPR (AUTOMATIC NUMBER

PLATES RECOGNATION). SISTEM ERI INI AKAN MENDUKUNG FORENSIK KEPOLISIAN DAN ELE. JUGA MJD DASAR

PROGRAM ERP (ELECTRONIC ROAD PRICING), ETC (ELECTRONIC TOLL COLLECTION), E-PARKING, E-SAMSAT, E-

BANKING DAN ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT.

c. SDC : SAFETY DRIVING CENTRE UTK MENDUKUNG PROGRAM SAVER ROAD USERS. PADA SISTEM INI MENCAKUP

SEKOLAH MENGEMUDI, SISTEM UJI SIM DAN SISTEM PENERBITAN SIM YG DIKEMBANGKAN DALAM TAR ( TRAFFIC

ATTITUDE RECORD / CATATAN PERILAKU BERLALU LINTAS) INI BISA UTK PENGEMUDI MAUPUN KENDARAAN

BERMOTORNYA YG AKAN DIKAITKAN PD SISTEM DEMERYT POINT ( INI SBG PERTANGGUNGJAWABAN BAIK

PENGEMUDI MAUPUN PEMILIK KENDARAAN ATAS KENDARAAN MILIKNYA YG DIOPERASIONALKAN DI JALAN).

d. INTAN ( INTELLEGENCE TRAFFIC ANALYSIS) MENDUKUNG PROGRAM POST CRASH CARE. INTAN MERUPAKAN

SISTEM-SISTEM GABUNGAN POINT A, B, C YANG TERWUJUD DALAM SISTEM PETA DIGITAL SISTEM KOMUNIKASI

DAN SOLUSI YANG TERKONEKSI MELALUI CALL AND COMAND CENTRE. SEPERTI CONTOH 110 ATAU NOMOR-

NOMOR DARURAT LAINYA. INTAN AKAN BERKAITAN DENGAN PEMADAM KEBAKARAN, PLN, AMBULAN 119,

RUMAH SAKIT, SAR BAHKAN JUGA DENGAN PSC (PUBLIC SAFETY CENTRE), PETUGAS-PETUGAS PENGAWALAN

DAN PATROLI JALAN RAYA (DENWAL PJR), JUGA PETUGAS-PETUGAS EMERGENCY DARI STAKEHOLDER LAINYA.


34

8. POINT 1 SAMPAI DENGAN 7 AKAN DIATUR ATAU DIINTEGRASIKAN BERBASIS SOP YANG MENCAKUP : A) JOB

DESCRIPTION DAN JOB ANALYSIS MASING-MASING BAGIAN , B) STANDARDISASI KEBERHASILAN TUGAS, C)

SISTEM PENILAIAN KINERJA, D) SISTEM REWARD AND PUNISHMENT, E) ETIKA KERJA ( APA YANG HARUS DI

LAKUKAN DAN APA YANG TIDAK BOLEH DIKERJAKAN/ DO DAN DON’T). POINT A SAMPAI DENGAN E INILAH YANG

TERCAKUP PADA SMART MANAGEMENT.

9. POINT 1 SAMPAI DENGAN 8 AKAN DIAWAKI PETUGAS-PETUGAS YANG SIAP 1X24 JAM DAN 7 HARI SEMINGGU

TANPA PUTUS PADA CYBER COPS. PETUGAS-PETUGAS CYBER COPS AKAN BERTUGAS PADA BACK OFFICE

UNTUK INPUTING DATA, MENGALISA DAN MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK UNTUK PREDIKSI, ANTISIPASI DAN

SOLUSI YANG DINAMIS BAHKAN SELL ON TIME DAN REAL TIME. SEHINGGA SISTEM-SISTEM PENANGAN

ANGKUTAN UMUM SECARA ONLINE, PENGATURAN, PENJAGAAN BISA MENCOVER SELURUH SUDUT KOTA,

JAMINAN KAMSELTIBCAR LANTAS DAPAT DILAKUKAN, PENANGANAN EMERGENCY DILAKUKAN, SISTEM-SISTEM

RESEARCH PUN AKAN DAPAT DIBACK UP SECARA SCIENTIFIC YANG TINGKAT AKURASINYA TINGGI,

TERBANGUNYA BUDAYA TERTIB MELALUI ELE, DEMERYT POINT SYSTEM MAUPUN TRAFFIC ATTITUDE RECORD

NYA. KUALITAS PENGGUNA JALAN MENINGKAT DAN SISTEM-SISTEM KONTROL ANGKUTAN UMUM MAUPUN

PRIBADI BISA TERKONTROL SECARA CEPAT DAN TEPAT. MEMBACK UP PROGRAM-PROGRAM STAKEHOLDER

LAINYA YANG BERKAITAN DENGAN KRIMINALITAS SAMPAI DENGAN HAL-HAL YANG BERSIFAT EMERGENCY

BAHKAN KONTIJENSI SEKALIPUN.


35

BAGAIMANA IMPLEMENTASI


36

TMC

TMC (TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE) MERUPAKAN

PUSAT K3I (KOMANDO PENGENDALIAN, KOMUNIKASI,

KOORDINASI DAN INFORMASI) GUNA MEMBERIKAN

PELAYANAN CEPAT (QUICK RESPONSE TIME) YANG

DAPAT MENGEDEPANKAN SAT PJR, SAT PAMWAL,

SAT GATUR BAHKAN PETUGAS-PETUGAS

SATLANTAS TINGKAT POLRES MAUPUN POLSEK.

37

SSC (SAFETY ANDSECURITY CENTRE)

SISTEM-SISTEM ELEKTRONIK YANG

MENGAKOMODIR PELAYANAN

KEPOLISIAN DI BIDANG LALU LINTAS

KHUSUSNYA YG BERKAITAN DG

KEAMANAN DAN KESELAMATAN

38

SAFETY DRIVING CENTRE (SDC)SAFETY DRIVING CENTRE (SDC) MERUPAKAN SISTEM UNTUK MENDUKUNG SAVER

PEOPLE MELALUI :

SISTEM PENDIDIKAN KESELAMATAN :

MELALUI BELAJAR DAN BERLATIH, PENGUJIAN TENTANG KESELAMATAN

BERKENDARA (SAFETY DRIVING/ RIDING) YG MENCAKUP ASPEK MANUSIA,

KENDARAAN DAN LINGKUNGAN

WUJUD DARI KEPEKAAN DAN KEPEDULIAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS

SDC MEMILIKI STRATEGI UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DALAM

MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN KECELAKAAN DAN

MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN JUGA SEBAGAI UPAYA

MENYIAPKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEMAMPUAN DAN

KETERAMPILAN PARA PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

RAYA (DLM BERLALU LINTAS)

SDC MERUPAKAN UPAYA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB LALU LINTAS MELALUI

PEMBENTUKAN KARAKTER PARA PENGENDARA DALAM BERLALU LINTAS

PUSAT STUDI/ KAJIAN TENTANG KESELAMATAN BERKENDARA (SAFETY DRIVING/

RIDING)

SISTEM UJI SIM YG TERDIRI DARI UJI ADMINISTRASI, PROGRAM PENYADARAN, UJI

TEORI, UJI SIMULATOR DAN UJI PRAKTEK

SISTEM PENERBITAN SIM

SISTEM PERPANJANGAN SIM DIKAITKAN DENGAN DEMERIT POINT SYSTEM

FUNGSI SIM YANG PRIMA:

-LEGITIMASI KOMPETENSI

-FORENSIK KEPOLISIAN

-FUNGSI KONTROL/ PENEGAKAN HUKUM39

INTAN (INTELLIGENT TRAFFIC ANALYSIS SYSTEM) ADALAH PROGRAM

INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOLUSI KAMSELTIBCAR LANTAS

SEBAGAI IKON KECEPATAN, KEDEKATAN DAN PERSAHABATAN UTK

MENDUKUNG POST CRASH DAN MEMBERIKAN SISTEM PELAYAN

PRIMA DALM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOLUSI.

SALAH SATU TUJUAN JANGKA PANJANG PINTAS ADALAH

MEMBANGUN BIGDATA LALU-LINTAS INDONESIA

BIGDATA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS TREN LALU-

LINTAS SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGHASILKAN REKAYASA

LALU-LINTAS YANG LEBIH BAIK

PROGRAM YANG ADA DI DALAM INTAN:

SISTEM INFORMASI YG BERISI INFORMASI KEPADATAN ARUS, JALAN ALTERNATIF,

SITUASI DAN KONDISI JALAN, KEPENTINGAN-KEPENTINGAN UMUM, WAKTU

TEMUH, SOLUSI DAN EMERGENCY

SISTEM KOMUNIKASI

POLA-POLA PENEMPATAN PETUGAS DAN STAKEHOLDER ANTARA BACK OFFICE

DENGAN WARGA, PENGGUNA JALAN, PETUGAS, DAN SIAP SAJA YG ADA DI

LAPANGAN

SISTEM KODAL YAITU QUICK RESPON TIME (QRT) DAN SISTEM RING

SISTEM KOORDINASI

PELAYANAN TERPADU LINTAS WILAYAH, FUNGSI DAN STAKEHOLDER

INTAN

40

ERIADALAH SISTEM PENDATAAN REGIDENT SCR ELEKTRONIK

UNTUK MENDUKUNG SAVER VEHICLE YG DIKERJAKAN PD

BAGIAN BPKB SBG LANDASAN KEABSAHAN KEPEMILIKAN &

ASAL USUL KENDARAAN BERMOTOR (OBU, ANPR, RFID), SBG

FUNGSI KONTROL, FORENSIK KEPOLISIAN DAN PELAYANAN

PRIMA. DILANJUTKAN PD BAGIAN STNK & TNKB SBG

LEGITIMASI PENGOPERASIONALAN

TNKB DAPAT DIBANGUN MELALUI AUTOMATIC NUMBER PLATE

RECOGNATION (ANPR). DATABASE KENDARAAN SECARA

ELEKTRONIK INI SALING BERKAITAN DENGAN FUNGSI

KONTROL DAN FORENSIK KEPOLISIAN DALAM RANGKA

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA. DARI ERI DAPAT

DIKEMBANGKAN MENJADI PROGRAM-PROGRAM PEMBATASAN,

PENGOPERASIONALAN ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP),

ELECTRONIC TOLL COLLECT (ETC), E-PARKING, E-BANKING.

HAL INI AKAN MENEROBOS SERTA MEMANGKAS BIROKRASI

SAMSAT KARENA HUKUM DITERAPKAN SECARA ELEKTRONIK

MELALUI ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT (ELE).

41

SMART MANAGEMENT

SISTEM MANAJEMEN YG CERDAS MERUPAKAN SUATU TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN BAGI

IMPLEMENTASI E POLICING. SMARY MANAGEMET DIMULAI DR :

1. SISTEM MONITORING PEMETAAN DAN BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN DG CCTV

CAMERA PD DRONE DSB YG TERMONITOR PD BACK OFFICE SBG OPERATION ROOM. DLN

SISTEM MONITORING INI AKAN DPT DILIHAT SCR REAL TIME. DR SISTEM MINITORING DATA

INI BS DIAMBIL SBG BAGIAN INPUTING DATA YG DPT DIGUNAKAN UNTK MENGANILASA

WILAYAH SESUAI DG PENGKATEGORIANYA. AMAN, RAWAN 1 , RAWAN 2 DST.

2. SISTEM INFORMASI KOMUNIKASI DAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DR MASYARAKAT YG

BERSIFAT ADUAN ATAS GANGGUAN PELANGGARAN KEJAHATAN SD HAL2 KONTIJENSI.

SISTEM KOMUNIKASI INI BS DIBANGUN MELALUI BERBAGAI MEDIA SBG

PENGHUBUNGNYA AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIGUNAKAN SESUAI DG KEBUTUHAN.

DAN TATKALA YG BERKAITAN DG STAKE HOLDER LAIN POLISI SIBER BS MENJEMBATANI.

UBTK HAL2 EMERGENCY DAN KONTIJENSI POLISI2 SIBER BS MEMBERI SOLUSI CEPAT.

DSB

3. SISTEM REAKSI CEPAT YG TERINTEGRASI ANTARA KEPOKISIAN, RUMAH SAKIT,

AMBULANCE, PEMADAM KEBAKARAN, DAN PLN MERUPAKAN BAGIAN UNTK BS

BERGERAK SECR TERINTEGRASI DG SKALA PRIORITAS.

4. PATROLI VIRTUAL DAN AKTUAL UNTK MEMBERIKAN KEAMANAN DAN RASA AMAN BAGI

WARGA MASYARAKAT. DG BERBAGAI INFORNASI DAN SOLUSI2NYA.

5. PELAYANAN2 PUBLIK DUKERJAKAN SCR ONLINE DAN AKTUAL UNTK KEAMANAN,

KESELAMATAN, HUKUM, INFORMASI, ADMINISTRASI MAUPUN UNTK KEMANUSIAAN.

6. PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM2 KEPOLISIAN PD BIROKRASI MAUPUN PD

MASYARAKAT. KEGIATAN 2 INI AKAN TERTATA DAN TERKONEKSI SERTA TERKONTROL

DLM SISTEM2 ONLINE.

SMART MANAGENENT BAGI KEPOLISIAN MJD KEUNGGULAN ATAS PEMBERDAYAAN IT, SISTEM

ONE GATE SERVICE DAN BERBAGI QUICK RESPONSE TIMENYA. SMART MANAGEMENT INI

AKAN MAMPU MEMPREDIKSI, MENGANTISIPASI DAN MEMBERI SOLUSI SCR PRIMA.

42

Cyber copsadalah sebuah media dan tim yang digunakan untuk

mempermudah Korlantas Polri dalam memanfaatkan internet

sebagai media komunikasi dan informasi. Dengan pembentukan

Cyber Cops diharapkan dapat juga mendukung pencapaian visi

menjadi Polisi yang profesional, modern, dan terpercaya.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Memantau dan mengumpukan informasi dari masyarakat

yang terkait dengan lalu-lintas

2. Memberikan respon cepat dan tepat terhadap informasi

tersebut di atas

3. Membangun basis data pendukung dari informasi di internet

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

4. Memperkuat citra Korlantas sebagai Polisi yang promoter

43

MENGEMBANGKAN SISTEM APLIKASI CATATAN PERILAKU BERLALU

LINTAS (TRAFFIC ATTITUDE RECORD) DAN DEMERYT POINT SYSTEM

MENGAPA PERILAKU BERLALU LINTAS PERLU DI

REKAM/ DICATAT? CATATAN PERILAKU BERLALU

LINTAS (CPB) MERUPAKAN DATA ATAS

PELANGGARAN LALULINTAS YANG DILAKUKAN

ATAU KETERLIBATANNYA PADA SUATU

KECELAKAAN LALU LINTAS.

DENGAN SISTEM CPB MERUPAKAN BAGIAN

MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS,

SISTEM ANALISA DATA DAN DASAR ATAS SISTEM

UJI SIM (KHUSUSNYA UNTUK PERPANJANGAN SIM).

CPB TATKALA DIKAITKAN DG SISTEM E TILANG (

ELECTRONIC LAW ENFORCEMENT) AKAN SEMAKIN

AKURAT SISTEM PENCATATANYA YG DI RECORD

PD SIM, MAUPUN PD STNK.

44

SELAIN UNTUK KESELAMATAN DAN MEMBANGUN BUDAYA TERTIB

BERLALU LINTAS, CPB JUGA BERGUNA UNTUK PENGAMANAN.

DENGAN MEMBANGUN CPB SETIDAKNYA DAPAT SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN ATAU UPAYA PENDETEKSIAN DAN PENGAWASAN

PARA PENGGUNA LALU LINTAS MAUPUN KENDARAANNYA. DENGAN

SISTEM CPB DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBATASAN MISALNYA

ERP, E-PARKING, E-TOLL, E-SAMSAT, DE MERIT POINT SYSTEM DAN

E-TILANG.

CPB MENJADI BAGIAN DARI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG;

ADMINISTRASI, INFORMASI, KEAMANAN, KESELAMATAN, HUKUM

JUGA KEMANUSIAAN. CPB SEBAGAI APLIKASI JUGA MERUPAKAN

IMPLEMENTASI AMANAT UU LLAJ UNTUK MEWUJUDKAN DAN

MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS, MENINGKATKAN KUALITAS

KESELAMATAN DAN MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN

KECELAKAAN, MEMBANGUN BUDAYA TERTIB DAN PELAYANAN

PRIMA (CEPAT, TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL,

INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES)

45

MEMBANGUN DEMERYT POINT SYSTEMMENGINGAT KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

DG KORBAN FATALITAS YG MENINGKAT MAKA

UPAYA-UPAYA YG PERLU DIBANGUN ADL DG

MENERAPKAN BERBAGAI POLA DAN PROGRAM-

PROGRAM SAFETY BAIK DLM PENEGAKKAN

HUKUM MAUPUN PD SISTEM UJI SIM DAN

PERPANJANGAN SIM. DEMERYT POINT SYSTEM

ADALAH BAGIAN DR SISTEM TILANG DAN

PERPANJANGAN SIM. DG MEMBERIKAN POINT KPD

PARA PELANGGAR LALU LINTAS :

1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DIKENAKAN

POINT 1

2. PELANGGARAN YG BERDAMPAK PD

KEMACETAN DIKENAKAN POINT 3

3. PELANGGARAN YG BERDAMPAK KECELAKAAN

DIKENAKAN POINT 5 46

WADAH KEMITRAAN YG MERUPAKAN REPRESENTASI DARI PARA

PEMANGKU KEPENTINGAN DI BIDANG LLAJ YG SECARA BERSAMA-

SAMA MENCARI AKAR MASALAH LALU LINTAS DAN MENEMUKAN

SOLUSI YG TEPAT DAN DAPAT DITERIMA OLEH SEMUA PIHAK.

PRODUK-PRODUK YG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI REKOMENDASI

UNTUK :

1. PENCEGAHAN

2. PERBAIKAN

3. PENINGKATAN

4. PEMBANGUNAN

TARC DAPAT MENJADI TIM TRANSFORMASI UTK IMPLEMENTASI

DEKADE AKSI KESELAMATAN PADA FUNGSI LALU LINTAS SERTA

MENJADI SOFT POWER BAGI PENINGKATAN KUALITAS

KESELAMATAN DAN UPAYA MENURUNKAN TINGKAT FATALIS

KORBAN LAKA LANTAS

47

TRAFFIC ACCIDENT RESEARCH CENTRE (TARC) MENUJU

ROAD SAFETY RESEARCH DAN DEVELOPMENT

RESEARCH DAN DEVELOPMENT ADALAH SUATU PROSES ATAU LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGEMBANGKAN

SUATU PRODUK ATAU MENYEMPURNAKAN PRODUK YANG TELAH ADA. YANG DIMAKSUD DENGAN PRODUK DALAM

KONTEKS INI ADALAH TIDAK SELALU BERBENTUK HARDWARE, TETAPI BISA JUGA PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE).

RESEARCH DAN DEVELOPMENT ADALAH PENGKAJIAN SISTEMATIK TERHADAP PENDESAINAN, PENGEMBANGAN

DAN EVALUASI PROGRAM, PROSES DAN PRODUK PEMBELAJARAN YANG HARUS MEMENUHI KRITERIA VALIDITAS,

KEPRAKTISAN, DAN EFEKTIFITAS.

STRATEGI-STRATEGI


48

STRATEGI AKADEMIK

1. NASKAH AKADEMIK TTG ROAD SAFETY POLICING :

PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN DI BIDANG LALU LINTAS

2. VADEMIKUM

3. SOP

4. PENELITIAN/ RISET/ KAJIAN-KAJIAN

5. JURNAL

6. POTRET ROAD SAFETY

7. INDEKS ROAD SAFETY

STRATEGI AKADEMIK

50

51

ADMINISTRASI PANDUAN AMDAL LALIN

PANDUAN IDOLA

PANDUAN MANAJEMEN

MEDIA

PANDUAN PSC

PANDUAN IRSA

PANDUAN RSPA

PANDUAN PAMERAN

OPERASIONAL PANDUAN TMC

PANDUAN IRSMS

PANDUAN TARC

PANDUAN IT FOR ROAD SAFETY

PANDUAN KAMPUNG TERTIB

PANDUAN TAMAN LANTAS

PANDUAN PKS

PANDUAN CARA AMAN KE SEKOLAH

PANDUAN MASDARWIS

PANDUAN POCIL

PANDUAN KAMPUS PELOPOR TERTIB BERLALU LINTAS

PANDUAN PEMBINAAN KOMUNITAS

PANDUAN TPTKP

PANDUAN PENGAWALAN

PANDUAN CALL AND COMMAND CENTRE ATAU K3I

TEKNOLOGI PANDUAN SMART CITY

PANDUAN SMART MANAGEMENT

PANDUAN SSC

PANDUAN SDC

PANDUAN ERI

PANDUAN INTAN

PANDUAN TAR DAN DMPS

PANDUAN E POLICING PD FUNGSI

LANTAS

PANDUAN CYBER COPS

5.PANDUAN: HUKUM/ PERATURAN

PANDUAN ETLE

PANDUAN FORUM LLAJ

PANDUAN TAA

PANDUAN TAEW

PANDUAN 7 PROGRAM PRIORITAS

ROAD SAFETY

VADEMIKUMVademikum yang memiliki arti harfiah “ikuti saya” yang merupakan himpunan atau kompilasi

pedoman/ketentuan yang harus dipahami dan juga dipedomani oleh seluruh personil Korlantas Polri dalam

pelaksanaan tugas. Vademikum juga merupakan standar bagi penyelenggaraan tugas secara profesional

yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Personel polri pada fungsi lainnya maupun para pemangku

kepentingan serta masyarakat luas yang peduli akan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Vademikum Polisi Lalu Lintas dapat dikembangkan dalam berbagai petunjuk-petunjuk yang lebih detail

bahkan dapat menjadi landasan pembuatan Standart Operation Procedure (SOP). Penyempurnaan Buku

Vademikum Polisi Lalu Lintas disusun sebagai upaya pencerahan bagi petugas kepolisian di dalam

menangani lalu lintas yang terus berkembang di era digital saat ini. Disamping itu seiring dengan

berjalannya waktu, juga adanya perubahan STOK maupun pada beberapa petunjuk pelaksanaan tugas

Polantas yang sudah ada sebelumnya.

Guna memenuhi nilai manfaat di atas, maka di dalam Vademikum Polisi Lalu Lintas ini memuat beberapa

hal yang mendasar dari konsep-konsep lalu lintas, amanat UULLAJ, amanat PBB dan implementasi polisi

dalam menangani lalu lintas. Kerangka pemikiran yang menjadi isi dari Vademikum Polisi Lalu lintas ini

secara singkat dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Pada bagian pertama tentang Sejarah dan Organisasi Polisi Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab I tentang

Sejarah Polisi Lalu Lintas dan Bab II tentang Organisasi Polisi Lalu Lintas.

2. Pada Bagian kedua tentang Fungsi Teknis Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab III tentang Keamanan dan

Keselamatan, Bab IV tentang Penegakkan Hukum, Bab V tentang Registrasi dan Identifikasi, Bab VI

tentang Operasional Lalu Lintas dan Bab VII tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

3. Pada bagian ketiga tentang Manajemen Pembinaan, Operasional dan Latihan Kepolisian Lalu Lintas

yang terdiri dari Bab VIII tentang Manajemen Pembinaan, Bab IX tentang Manajemen Operasional

Kepolisian Bidang Lalu Lintas dan Bab X tentang Latihan Kepolisian Lalu Lintas.

4. Pada bagian keempat tentang Kapita Selekta Hukum Lalu Lintas, yang terdiri dari Bab XI tentang Hukum

Pidana materiil Lalu Lintas dan Bab XII tentang Hukum Pidana Formil Lalu Lintas untuk Bagian kelima

tentang Polisi Lalu Lintas Masa Depan yaitu pada Bab XIII tentang Polisi Lalu Lintas Era Digital.

52

SOP (Standard Operational Procedure)

SOP menunjukan kualitas kinerja dan standar mutu

atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya.

SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan

dasar untuk menunjukan tingkat profesionalitas

kerjanya.

Standard Operational Procedure (SOP) setidaknya

mencakup :

1. Job description dan job analysis

2. Standardisasi keberhasilan tugas

3. Sistem penilaian kinerja

4. Sistem reward dan punishment

5. Etika kerja

53

PANDUAN HUKUM

54

PANDUAN ADMINISTRASI

55

PANDUAN OPERASIONAL

56

PANDUAN TEKNOLOGI

57

BUKU KATA PAKAR TENTANG ROAD SAFETYBUKU INI BERISI TESTIMONI ATAU PENDAPAT

PARA PAKAR TENTANG ROAD SAFETY DI

INDONESIA DAN SOLUSI-SOLUSI

PENANGANANNYA YG BERISI:

• KEWENANGAN DALAM REGISTRASI

RANMOR DAN PENGEMUDI

• ANGKUTAN ONLINE

• SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN

UMUM

• PENGGUNAAN HP DAN PERALATAN

ELEKTRONIK SAAT BERKENDARA

KAJIAN TARCTARC POLRI yang didirikan tahun 2018 merupakan suatu unit yang melaksanakan program penelitian keselamatan jalan yang terdiri dari kolaborasi antara akademisi dan Kepolisian Lalu Lintas (KORLANTAS POLRI).

Tujuan utama dari unit ini yaitu, untuk melakukan penelitian ilmiah dalam keselamatan jalan, selain itu juga agar polisi tidak gagap dengan perubahan zaman pada semua kebijakan yang dibentuk dengan reasearch

dari terciptanya knowlage transfer dari peneliti ke praktisi untuk langsung di aplikasikan.

Kecelakaan dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-

rambu lalulintas dan lain-lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri.

Dalam kaitan ini kepengurusan dalam dewan peneliti terdiri dari berbagai dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Perguruan/Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Korlantas. Aktivitas awal dari TARC adalah

sebagai berikut:

1. Menerbitkan Jurnal “Journal of Indonesia Road Safey ”

2. Memberikan insentif penelitian keselamatan jalan

3. Publikasi-publikasi kajian keselamatan jalan yang dilakukan Korlantas

4. Membantu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan Korlantas

5. Melakukan program pelatihan keselamatan jalan

6. Mengikuti konferensi internasional dan penyelenggarakan simposiun keselamatan jalan

Jurnal ini direncanakan diterbitkan 3 kali dalam satu tahun dan dalam dua tahun harus mendapatkan akreditasi dari pemerintah dan merupakan jurnal on-line sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Bila memungkinkan juga memiliki versi berbahasa Inggris yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti keselamatan jalan dunia berkaitan. Selain itu bantuan dana penelitian akan diupayakan diberikan kepada

peneliti yang bersama dengan polisi untuk melakukan penelitian berdasarkan tematik yang dihadapi oleh Indonesia, maupun secara global.

Terdapat 7 (tujuh) hal yang dikonsentrasikan Korlantas Polri berdasarakan data-data pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas, yaitu:

1. Penggunaan helm yang masih rendah di Indonesia bagi pengguna sepeda-motor,

2. Penggunaan sabuk pengaman (seat-belt) baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum,

3. Mengemudi dalam pengaruh minuman keras maupun obat,

4. Keselamatan anak-anak dalam berlalu-lintas di jalan. Khusus untuk ini WHO hanya menekankan pada child restraint pada saat di dalam kendaraan, tetapi khusus untuk Indonesia termasuk upaya-upaya agar anak

di bawah usia mengendarai kendaraan, khususnya sepeda motor.

5. Mengendarai kendaraan berlawanan arus, khususna bagi pengguna sepeda motor’

7. Penggunaan telepon genggam (handphone) saat mengendarai kendaraan, dan

8. Pelanggaran batas kecepatan maksimal (speeding)

Keterlibatan polisi bersama dengan akademia/peneliti sangat penting agar terjadi proses pembelajaran dan memahami permasalahan yang ada ataupun sebaliknya. Diharapkan TARC mampu melakukan penelitian-

penelitian yang mendesak yang diperlukan oleh Korlantas dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mempunyai rencana aksi yang secara efektif dapat menurunkan kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban.

Demikian pula TARC harus mampu membantu Korlantas di dalam mengevaluasi program-program rencana aksi keselamatan jalan dan operasi-operasi Kepolisian di bidang Lalu Lintas agar dapat diukur keberhasilannya

maupun diketahui permasalahan yang dihadapinya. Penggunaan “big data” dan aplikasi “internet-ofthink” juga harus dilakukan. Demikian penelitian untuk masalah adaptasi teknologi seperti Intelligent Transportation

System (ITS).

Di dalam TARC harus mampu menghimpun pakar-pakar keselamatan jalan dan transportasi yang didukung pakar-pakar lainnya antara lain di bidang pendidikan, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hukum dan ilmu

kepolisian.

Hasil produk harus mampu menjawab permasalahan keselamatan jalan dan menciptakan program yang mampu secara struktur dan kultur masyarakat yang berperilaku mengutamakan keselamatan, karena melakukan

tindakan represif semata-mata tidak dapat menyelesaikan masalah keselamatan jalan.59

STRATEGI HUKUM

PENERAPAN E TILANG

POLANTAS DALAM MENANGANI PERMASALAHAN LALU LINTAS TELAH MULAI MENERAPKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MEMBANTU

PELAKSANAAN TUGAS DI LAPANGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS. PROGRAM

REFORMASI HUKUM TERUTAMA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN, KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, KSP,

KOMPOLNAS, OMBUDSMAN, LSM, MEDIA, PERBANKAN, DAN PIHAK-HAK TERKAIT LAINYA MEMBANGUN PROGRAM ELANG ( E- TILANG).

E TILANG MERUPAKAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENEGAKKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS. PARA PELANGGAR DAPAT

MENGAMBIL PILIHAN UNTUK LANGSUNG MEMBAYAR DENDA PELANGGARANYA KE BANK TANPA HARUS HADIR SENDIRI UNTUK SIDANG

KE PENGADILAN. SPIRIT DARI E – TILANG ADALAH :

A. KEMANUSIAAN, EDUKASI DALAM RANGKA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS

B. MENCEGAH KECELAKAAN/ KEMACETAN SEBAGAI DAMPAK DARI PELANGGARAN-PELANGGARAN LALU LINTAS

C. MELINDUNGI PENGGUNA JALAN LAINYA AGAR TETAP DAPAT BERLALU LINTAS DENGAN AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR

D. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PELANGGAR, DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM SEHINGGA BISA BERJALAN CEPAT,

TEPAT, AKURAT, TRANSPARAN, AKUN TABEL DAN MUDAH DIAKSES

E. SEBAGAI BENTUK REFORMASI BIROKRASI, INISIATIF ANTI KORUPSI DAN RESTORATIVE JUSTICE

E- TILANG DIDUKUNG SISTEM-SISTEM YANG BERBASIS IT UNTUK SISTEM FILLING DAN RECORDING (BACK OFFICE, APLIKASI DAN

NETWORK) DARI : KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, BANK YANG DISINERGIKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI

BIDANG : INFORMASI, ADMINISTRASI, HUKUM, KEAMANAN, KESELAMATAN, MAUPUN KEMANUSIAAN.

61

S i s t e r n A p l i k a s iTi l a n g O n l i n e

• •Tit ip D e n d a T i l a n g Di B a n kTanpa H a d i r S i d a n g Pengadi lan""

A .A A

B A N K B R I

62

DASAR HUKUM YG MENDUKUNG PELAKSANAAN TILANG ONLINE DAN ELEKTRONIK

Pasal 272 :

(1). Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan

elektronik.

(2). Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

UU NO. 22 TAHUN 2009

Ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6

4

MANFAAT TILANG ONLINE DAN ELEKTRONIK

TIDAK PERLU MENULIS SECARA

MANUAL, LEBIH CEPAT WAKTU

PENINDAKANYA.

TIDAK MEMERLUKAN BLANKO

TILANG.

DATATILANG LANGSUNG BISA

TERKONEKSI DENGAN BACK OFFICE

SEHINGGA DIPEROLEH DATAAKURAT

SEBAGAI SISTEM FILLING DAN

RECORDING.

TERKONEKSI DGDENGAN BANK

UNTUK PEMBAYARAN DENDA.

TERKONEKSI DENGAN

PENGADILAN UNTUK

MENYIDANGKAN/

MENJATUHKAN PUTUSAN

DENDA.

PETUGAS DAPAT MELAMPIRKAN

BUKTI-BUKTI PELANGGARAN

BERUPA FOTO/ FILM/REKAMAN

SEBAGAI LAMPIRAN SIDANG.

PARA PELANGGAR DAPAT

DIKENAKAN DEMERYT POINT

SYSTEM PADA PELANGGARAN-

PELANGGARAN YANG

DILAKUKAN.

SEBAGAI LANDASAN PADA

SISTEM PENGUJIAN SIM,

EDUKASI DAN PROGRAM-

PROGRAM POLANTAS LAINYA.

DAPAT MEMBERIKAN INFO

AKTUAL SEBAGAI POTRET

BUDAYATERTIB BERLALU LINTAS.

6

5

KEMAMPUAN MELAKUKAN

TPTKP UNTUK KECEPATAN

MENOLONG KORBAN DAN

MEMBERDAYAKAN PROGRAM

PSC DAN JUGA UNTUK

MENDUKUNG E-SIDIK

E-SIDIK

SISTEM-SISTEM PENDUKUNG

BACK OFFICE

APLIKASI

NETWORK

RECEIVER

HT

E-IDIK LAKA

KENDARAAN EMERGENCY AND

RESCUE

666666

ELECTRONIC LAW

ENFORCEMENT (ELE)

PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA

ELEKTRONIK BAIK PELANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA KEMACETAN DAN

KECELAKAAN MAUPUN MASALAH-MASALAH LALU LINTAS LAINNYA.

BASIC DARI ELE ADALAH ERI. DARI ERI AKAN DIKAITKLAN DENGAN ADANYA OBU PADA

KENDARAAN BERMOTOR DAN SISTEM ANPR YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM-

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN GANTRY/ GATE / CCTV DAN

SECARAMOBILE, UNTUK DAPAT MEMOTRET/ MEMVIDEOKAN PELANGGARAAN-

PELANGGARAN TERSEBUT DAN DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN YANG

DILAKUKAN PADASAAT BERLALU LINTAS

676767

DALAM ELE

TERDAPAT

BACK OFFICE

APLIKASI

NETWORK

SISTEM ATURAN HUKUM

SISTEM PENINDAKAN

SISTEM DENDA

TINDAKAN-TINDAKAN LANJUT

ATAS PELANGGARAN

KECEPATAN

6868

7. ELECTRONIC TRAFFIC LAW

ENFORCEMENT (ETLE)

PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA

ELEKTRONIK BAIK PELANGGARAN YANG BERDAMPAK PADA KEMACETAN DAN

KECELAKAAN MAUPUN MASALAH-MASALAH LALU LINTAS LAINNYA.

BASIC DARI ETLE ADALAH ERI. DARI ERI AKAN DIKAITKLAN DENGANADANYA OBU

PADA KENDARAAN BERMOTOR DAN SISTEM ANPR YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM-

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN GANTRY/ GATE / CCTV DAN

SECARAMOBILE, UNTUK DAPAT MEMOTRET/ MEMVIDEOKAN PELANGGARAAN-

PELANGGARAN TERSEBUT DAN DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN YANG

DILAKUKAN PADASAAT BERLALU LINTAS

69

STRATEGI OPERASIONAL

72

01 02 03RUTIN KHUSUS KONTIJENSI

DILAKSANAKAN OLEH MASING-

MASING DIREKTORAT DAN

BAGIAN:

KAMSEL

GAKKUM

REGIDENT

BAG OPS

BAG RENMIN

BAG TIK

OPERASI KEPOLISIAN

KEGIATAN PROTOKOLER

KEGIATAN2 POLITIK

KEGIATAN2 KEMASYARAKATAN

FAKTOR MANUSIA

FAKTOR ALAM

FAKTOR KERUSAKAN

INFRASTRUKTUR

BIDANG OPERASIONAL MENCAKUP:

73

1. ETLE

2. KAMPUNG TERTIB LALU

LINTAS

3. SMART CITY

4. SDC (ISNTRUKTUR TIAP

POLDA ADA 10 TRAINER)

5. RSPA

6. ANDALALIN

7. IT FOR ROAD SAFETY

8. IRSMS

9. TARC

10. SMART MANAGEMENT

11. TMC

12. SSC

13. ERI

14. INTAN

STRATEGI OPERASIONALSETIAP POLDA DAN POLRES MENGIMPLEMENTASIKAN:

15. TAR DAN DMPS

16. TAMAN LANTAS

17. PKS

18. CARA AMAN KE SEKOLAH

19. MASDARWIS

20. E POLICING PD FUNGSI

LANTAS

21. POCIL

22. KAMPUS PELOPOR TERTIB

BERLALU LINTAS

23. PEMBINAAN KOMUNITAS

24. TPTKP

25. PENGAWALAN

26. PAMERAN

27. MANAJEMEN MEDIA

28. CYBER COPS

29. FORUM LLAJ

30. CALL AND COMMAND

CENTRE ATAU K3I

31. TAA

32. TAEW

33. 7 PROGRAM PRIORITAS

34. INDONESIA LAYAK ANAK

(IDOLA) MENDUKUNG

PROGRAM KEMENTRIAN

PEMBERDAYAAN WANITA

DAN ANAK

35. PSC 74

KEGIATAN KEMITRAAN

75

KEGIATAN KEMITRAAN DILAKUKAN DENGAN

PIHAK:

1. PEMERINTAH

2. DPR/ DPRD

3. MEDIA

4. LSM

5. SEKTOR BISNIS

6. MASYARAKAT

7. STAKEHOLDER LAINNYA

76

KEGIATAN ROAD SHOW

1. MELAKSANAKAN SEMINAR

Seminar yang dilaksanakan adalah sebuah

pertemuan khusus dengan para akademisi yang

tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang

permasalahan lalu lintas utk menghasilkan solusi

penanganannya

2. MELAKSANAKAN FGD

Focus Group Discussion dilaksanakan untuk

pengumpulan informasi mengenai masalah lalu lintas

yang sangat spesifik

3. SOSIALISASI

4. PENELITIAN

UNTUK KAWASAN:

1. SUMATERA

2. JAWA

3. BALI

4. KALIMANTAN

5. SULAWESI

6. NUSA TENGGARA

7. MALUKU

8. PAPUA

STRATEGI SAFETY

DRIVING CENTRE

77

STRATEGI MEDIA

82

IRSMM

MRSF

DATA-

DATA YG

ADA

MEME

FILM PENDEK, DSB

PAKAR DAN

STAKEHOLDER

UTK MENDUKUNG/

MENDAPATKAN

SOFT POWER

PENCANANGAN HARI

“KESELAMATAN BERLALU

LINTAS” 31 MARET 2019

ACARA PUNCAK ACARA

DARI SELURUH POLDA DAN POLRES

KAJIAN-

KAJIAN

1. OPERASIONALNYA LRT DAN MRT

2. PROGRAM PEMBANGUNAN ANGKITAN UMUM 2030

3. PERPRES NO. 55 TAHUN 2018

4. PERMEN NO. 118 TAHUN 2018

MATERI-

MATERI

DIKMAS

1. KOMUNITAS KORBAN LAKA

2. KAMPUNG TERTIB BERLALU LINTAS

3. KOMUNITAS GURU PEDULI ROAD SAFETY

4. KOMUNITAS-KOMUNITAS KEMASYARAKATAN (OTOMOTIF)

5. SAFETY DRIVING CENTRE

6. PKS

7. POLISI CILIK

8. POLISI SAHABAT ANAK

9. TAMAN LALU LINTAS

10. SAKA BHAYANGKARA LALU LINTAS

11. KAMPUS PELOPOR TERTIB BERLALU LINTAS

12. POLICE GOES TO SCHOOL

13. KAMPANYE KESELAMATAN BERLALU LINTAS

14. CARA AMAN KE SEKOLAH

15. IBU PEDULI ROAD SAFETY

16. TRANSPORTASI SEHAT MERAKYAT

17. MASYARAKAT SADAR WISATA

83

IRSMM

MATERI

JEMENOPSREK

1. PETA TROUBLE SPOT DAN BLACK SPOT

2. MANAJEMEN

- KEBUTUHAN

- KAPASITAS

- PRIORITAS

- KECEPATAN

- EMERGENCY

3. GREEN WAVE

4. CONTRA FLOW

5. ONE WAY

6. KAJIAN PERBATASAN

7. KAJIAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

8. KAJIAN ASDP

9. KAJIAN LEBARAN DAN NATAL TAHUN BARU

MATERI SUBDIT

STANDAR

1. PP

2. PERPRES

3. INPRES

4. PERPOL

5. PERKAKOR

6. PETUNJUK-PETUNJUK

7. PANDUAN-PANDUAN

8. SOP

9. VADEMIKUM

10. PRODUK-PRODUK TERTULIS (BUKU, JURNAL)84

IRSMM

MATERI DIT

GAKKUM

MATERI DIT

REGIDENT

1. PJR

2. TATIB

3. DAGKAR

4. IDIK LAKA

KONSEP PJR DI ERA DIGITAL

POTRET ROAD SAFETY

ETLE TAR (TRAFFIC ATTITUDE RECORD)

E – SIDIK

IRSMS

TAA1. BPKB

2. SIM

3. STNK

4. TNKB

SDC (DEMERYT POINT SYSTEM)

ONLINE

ANPR (AUTOMATIC NUMBER PLATE RECOGNITION)

ERI ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP)

ELECTRONIC TOLL COLLECT (ETC)

ELECTRONIC PARKING (EP)

E BANKING

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)PROLEGNAS UU

TRANSPORTASI ONLINE

SEPEDA MOTOR SBG ANGKUTAN UMUM

PUSAT K3i

DANA PRESERVASI JALAN

SOFT POWER KAJIAN-KAJIAN

85

STRATEGI

MEDIA

EDUKASI

TRANSFORMASI

PROGRAM-

PROGRAM

UNGGULAN

HUMANITY

OPINI PUBLIK CITRA

DATAPELAYANAN

POLANTAS

- KEAMANAN

- KESELAMATAN

- ADMINISTRASI

- HUKUM

- INFORMASI

- KEMANUSIAANYG TELAH

SEDANG

AKAN

COUNTER ISSUE SOFT POWER

ANALISA DATA

- MEDIA OLINE

- MEDIA

ELEKTRONIK

- MEDIA SOSIAL

- MEDIA CETAK

86

87KEGIATAN MEDIA

2.MEDIA

SOSIAL

RIBUAN

PRODUK

ROAD

SAFETY

BERUPA

MEME, FILM

PENDEK,

QUOTE DLL87

SMART CITY :SMART CITY MEMILIKI SEPULUH ELEMEN PENTING DIDALAMNYA. KESEPULUH ELEMEN

TERSEBUT MELIPUTI INFRASTRUKTUR, MODAL, ASET, PERILAKU, BUDAYA, EKONOMI,

SOSIAL, TEKNOLOGI, POLITIK, DAN LINGKUNGAN. KESEPULUH ELEMEN INI TERDAPAT DI

KOTA, YANG MERUPAKAN PUSAT DARI SEGALANYA DI SUATU DAERAH/ WILAYAH/

NEGARA. IMPLEMENTASI SMART CITY DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI, DIHARAPKAN AKAN MENCIPTAKAN TARAF HIDUP YANG LEBIH BAIK

BAGI MASYARAKATNYA.

PEMBAGIAN SMART CITY KEDALAM ENAM JENIS SEBAGAIMANA YANG DIJELASKAN OLEH

IBM. KEENAM JENIS PEMBAGIAN SMART CITY TERSEBUT MELIPUTI SMART ECONOMY,

SMART MOBILITY, SMART GOVERNANCE, SMART PEOPLE, SMART LIVING, DAN SMART

ENVIRONMENT.

1. SMART ECONOMY

2. SMART PEOPLE

3. SMART GOVERNANCE

4. SMART MOBILITY

5. SMART ENVIRONMENT

6. SMART LIVING

88

ENAM POIN PENTING DI DALAM MENERAPKAN SMART CITY:TERKAIT DENGAN PENERAPAN SMART CITY PADA SUATU KOTA/ DAERAH/ TEMPAT, TERDAPAT ENAM

POIN UTAMA YANG HARUS DIPENUHI. KEENAM POIN INI BUKAN SAJA HARUS DIPENUHI SEBELUM

SMART CITY DIIMPLEMENTASIKAN, TAPI JUGA TETAP DIPENUHI SETELAH SMART CITY DITERAPKAN,

SEHINGGA IMPLEMENTASI SMART CITY DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT MAKSIMAL KEPADA

MASYARAKAT DAN PENINGKATAN TARAF DAN KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK. ADAPUN KEENAM

POIN UTAMA TERSEBUT YAITU :

1. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ARSITEKTUR JARINGAN KOMPUTER,

2. KETERBUKAAN INFORMASI SERTA STIMULASI EKONOMI DAN KEILMUAN,

3. PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREATIFITAS MASYARAKAT,

4. STIMULASI TERHADAP SISI ENTERPRISE DAN KEWIRAUSAHAAN,

5. TATANAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI, DAN

6. KESEIMBANGAN ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI.

SMART CITY BUKANLAH SEBAGAI TUJUAN UTAMA MELAINKAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP

MASYARAKATLAH TUJUANYA. KOTA YANG HUMANIS AMAN NYAMAN ASRI TERMASUK LALU

LINTASNYA YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT

PROGRAM IT FOR ROAD SAFETY MERUPAKAN LANGKAH MENDASAR UNTUK MEMETAKAN, MEMBUAT

MODEL, PENANGANAN SECARA HOLISTIK ATAU SISTEMIK, PENDEKATAN BERBASIS PADA SCIENTIFIC

DAN TEKNOLOGI, TERBANGUNYA BIG DATA DALAM BACK OFFICE. YANG DIINPUT MELALUI BERBAGAI

APLIKASI DAN JUGA AKAN DIKAJI MELALUI RISET SECARA ILMIAH. HAL-HAL YANG DILAKUKAN

INPUTING DATA ADALAH MEMBUAT KATEGORI MENGIDENTIFIKASI AKAR MASALAH PENYEBAB DARI

SETIAP PERMASALAHAN TERKAIT ROAD SAFETY.

89

BIG DATA, SISTEM ONLINE DI ERA DIGITAL

DI ERA DIGITAL BERBAGAI KEHIDUPAN SOSIAL KEGIATAN

KEDUANYA SALING TERHUBUNG SECARA ELEKTRONIK.

PRODUKSI BARANG YANG BOLEH DIKATAKAN SEBAGIAN

BESAR DIKERJAKAN DENGAN MESIN ATAU SISTEM-SISTEM

ROBOTIK. SISTEM BISNIS DAN JUAL-BELI DALAM PASAR YANG

DIKELOLA SECARA ONLINE. SISTEM PERBANKAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK. SISTEM

PENGOPERASIONALAN ANGKUTAN UMUM MELALUI SISTEM

UBER, GRAB DAN SISTEM-SISTEM ONLINE. SISTEM

KESEHATAN PUN PENDETEKSIAN, PENGOBATAN SAMPAI

DENGAN OPERASI DAN TRANSPLANTASI DILAKUKAN

DENGAN SISTEM LASER DAN KAMERA-KAMERA TIGA

DIMENSI UNTUK PEMANTAUAN DAN PROSES-PROSES

PENYEMBUHANYA. SISTEM-SISTEM INFORMASI DAN

KOMUNIKASI YANG SEMAKIN CANGGIH MEMBUAT DUNIA

TANPA BATAS RUANG DAN WAKTU. SISTEM-SISTEM

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN

HUKUMPUN BISA MELALUI SISTEM-SISTEM SENSOR ATAU

MELALUI KAMERA-KAMERA PENGAWAS.

90

ONE GATE SERVICEPELAYANAN PUBLIK MERUPAKAN CERMIN

DARI PERADABAN SUATU BANGSA? MUNGKIN

TERLALU LEBAY. PELAYANAN PUBLIK

REFLEKSI PROFESIONALISME APARATUR

NEGARA DAN WUJUD KECINTAAN SERTA

KEBANGGAANYA DI DALAM MEMBANGUN

PERADABAN BANGSANYA. MUNGKIN INI

SEDIKIT LEBIH MUDAH DILIHAT DIRASAKAN

OLEH PUBLIK. TATKALA PELAYANAN PUBLIK

INI MENJADI SESUATU

YANGMEMBANGGAKAN MENJADI CORE DAN

IKON SUATU INSTITUSI TENTU AKAN

DILAKUKAN DENGAN PRIMA DAN TULUS HATI.

NAMUN SEBALIKNYA TATKALA PELAYANAN

PUBLIK MENJADI AJANG PENYIMPANGAN

PEREBUTAN KEWENANGAN BAHKAN

KESEWENANG-WENANGAN, SEBENARNYA

TINGGAL MENUNGGU SAJA KAPAN INI

MELEDAKNYA. 91

SISTEM ANALISA DAN EVALUASI

92

Sistem Analisa dan evaluasi merupakan tugas-tugas penting untuk terus mengikuti dinamika perubahan yang

begitu cepat sehingga terus dapat ditumbuhkembangkan dan ditemukan terobosan-terobosan kreatif baru

dan untuk terus eksis dan unggul karena disinilah untuk menunjukan polisi mampu melampaui perubahan

atau setidaknya polisi selangkah lebih maju terutama di era digital saat ini sehingga bisa memprediksi

mengantisipasi dan memberikan solusi.

Hasil dari analisa yang berupa data-data dirinci dan dikategorikan secara sistematis dan dapat digunakan

melihat permasalahan yang ada pada tingkat lokal maupun nasional yang dapat digunakan untuk mendukung

kebijakan-kebijakan dalam pengembangan. Data-data tersebut menjadi penting untuk dijadikan dasar analisa

dan kajian yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan dan penjabaran pada program-program yang

manjur untuk mengatasi permasalahn lalu lintas. Hasil dari analisa tersebut nantinya dapat diimplementasikan

dan dapat menunjukkan upaya-upaya untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, meningkatkan

kualitas keselamatan, membangun budaya tertib berlalu lintas atau strategi menyelamatkan manusia menjadi

korban laka secara signifikan

INDEKS ROAD SAFETYROAD SAFETY DAPAT DIPAHAMI MAKNANYA SEBAGAI LALU LINTAS YG AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCAR. POLICING DAPAT

DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN YAITU SEGALA USAHA DAN UPAYA KEPOLISIAN PADA TINGKAT MANAJEMEN MAUPUN

OPERASIONAL DENGAN ATAU TANPA UPAYA PAKSA UNTUK MEMELIHARA KETERATURAN SOSIAL.SEJALAN DENGAN KONSEP

TERSEBUT MAKA ROAD SAFETY POLICING DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI PEMOLISIAN UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA

LALU LINTAS YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, DAN LANCAR. MENGAPA LALU LINTAS DITUNTUT AMAN, SELAMAT, TERTIB, DAN

LANCAR? KARENA LALU LINTAS MERUPAKAN URAT NADI KEHIDUPAN. LALU LINTAS SEBAGAI REFLEKSI BUDAYA BANGSA DAN

SEBAGAI CERMIN TINGKAT MODERNITAS.

POLA PEMOLISIAN INI FOKUS PADA ROAD SAFETY ATAU TERWUJUD DAN TERPELIHARANYA LALU LINTAS YANG AMAN SELAMAT

TERTIB DAN LANCAR. YANG IMPLEMENTASINYA SECARA AKTUAL DAN VIRTUAL DI ERA DIGITAL SEKARANG INI DIDUKUNG DALAM

SISTEM ON LINE YANG DISEBUT SEBAGAI IT FOR ROAD SAFETY. IT FOR ROAD SAFETY YANG DIBANGUN DAN DIOPERASIONALKAN

DALAM ROAD SAFETY POLICING MERUPAKAN SISTEM BACK OFFICE, APLICATION DAN NETWORK UNTUK MENDUKUNG

PROGRAM INISIATIF ANTI KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA YAITU PELAYANAN

PUBLIK YANG CEPAT TEPAT AKURAT TRANSPARAN AKUNTABEL INFORMATIF DAN MUDAH DIAKSES. TUJUAN PENYUSUNAN

INDEKS ROAD SAFETY UNTUK MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS YANG TINGKAT KEBERHASILANYA

DAPAT DILIHAT DARI:

(A) INDEKS TINGKAT AMAN SELAMAT TERTIB DAN LANCARNYA LALU LINTAS.

(B) INDEKS TINGKAT MENINGKATNYA KUALITAS KESELAMATAN DAN MENURUNNYA TINGKAT FATALITAS KORBAN

KECELAKAAN.

(C) NDEKS TERBANGUNNYA BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS.

(D) INDEKS PELAYANAN PRIMA DI BIDANG LALU LINTAS.

KE 4 POINT DI ATAS MERUPAKAN SUATU SISTEM TOLOK UJUR KUANTITATIF YANG DINAMIS, YANG MAMPU MENUNJUKKAN

TINGKAT KUALITAS PROFESIONALISME TINGKAT MODERNITASNYA SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK.93

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

“road safety policing - dephub.go.id

Documents