road map pembangunan zona integritas menuju...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU RESORT P. AMBON & P.P. LEASE

ROAD MAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN

POLRES P. AMBON & P.P. LEASE

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pelaksanaan tugas Polri pada Renstra 2015-2019 diarahkan untuk mencapai

tujuan dalam rangka mewukudkan organisasi Polri menuju National Class Organiztio

(NCO) hingga mencapai status Word Class Organization (WCO) pada tahun

2025;organisasi Polri dengan Good and Clean Governance, perubahan mind set dan

culture set menuju Pemolisian Demokratis (Democratic Policing); rasa aman dan

nyaman dimasyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan dan kehidupan

sehari-hari; Polri yang profesional dan berkopeten, bermoral, modern, unggul dan

terpercaya masyarakat; dan penegak hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN

yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang tak lain sebagai aktualisasi arah kebijakan

pemerintah dalam Nawa Cita menuju perubahan dengan menghadirkan negara yang

bekerja, kemandirian yang mensejahterahkan, dan revolusi mental sebagai mana

tertuang dalam RP JMN Tahun 2015-2019.

2

Revormasi birokrasi merupan salah satu langka awal mendukung program pemerintah

untuk melakukan penataan terhadap sistim penyelenggaraan organisasi polri yang

baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional dalam mewujudkan Good and Clean Governance menuju aparatur polri

yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan pelayanan prima kepolisian serta

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat

kendala yang dihadapi, seperti adanya penyalagunaan wewenang, pratek KKN,

diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Guna menghilangkan perilaku penyimpang dan koruptif anggota polri, dilakukan

langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM). Proses

pembanguna Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari pencanangan Zona

Integritas yang difokuskan pada penerapan program Menajemen Perubahan,

Penataan Tata Laksana, Penataaan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang

bersifat kongkrit.

Penyusunan Road Map Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), di lingkungan Polres P.

Ambon & PP. Lease tindak pidana korupsi diarahkan untuk menjadi panduan dan

pedoman dalam implemntasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM). Dengan mengacu

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)

dilingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor : Kep / 580 / VI / 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Petunjuk

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) di Lingkungan Polri.

3

2. Maksud dan Tujuan

Road Map ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Polres P. Ambon & PP. Lease tindak

pidana korupsi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) serta dengan tujuan

memberikan seragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan

Melayanai (WBBM).

3. Pengertian Umum

a. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada

Polri yang mempuyai komitmen untuk mewujudkan menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) melalui reformasi

birokrsi, khusunya dalam hal pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas

pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya;

b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan

kerja yang memnuhi sebagian besar program Menajemen Perubahan, Penataan

Tata Laksana, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, dan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) adalah predikat yang diberikan

kepada satuan kinerja yang memenuhi sebagian besar Menajemen Perubahan,

Penataan Tata Laksana, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas

Pelayanan Publik.

4

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRSTAS

4. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilaksanakan

hanya pada tingkat Mabes Polri sebagai deklarasi/pernyataaan dari Kapolri

bahawa Polri telah siap membangunan Zona Integritas;

b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kapolri dan jajaran

seluruh atau sebagian besar anggota telah menandatangani dokumen pakta

integritas. Penadatanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara

massal/serentak pada saat serah terimah jabatan;

c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilakukan bersam-

sam di tingkat Mabes Polri, dilaksanakan secara terbuka dan di publikasikan secra

luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau,

mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi

birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik;

d. Penandatanganan Piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas

dilaksanakan oleh kapolri pada tnggal 2 September 2013 di saksiskan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Badan

Pemerikasa Keuangan republik indonesia (BPK RI), Ketua Ombudsman Republik

Indonesia (ORI), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Anggota

Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) dihadapan peserta apel kasatwil Tahun

2013.

5. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan zona

integritas yang di fokuskan pada penerapan program Menajemen Perubahan,

Penataan Tata Laksana, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan

Publik yang bersifat kongkrit.

5

Proses pemilihan satker yang berpotensi sebagai zona integritas dilakukan dengan

membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap satker tersebut.

Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada kasatker

untuk ditetapkan sebagai usulan satker berpredikat zona integritas menuju

WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh tim

penilai (TPI), setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Kapolri tentang

satker yang akan di usulkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Apabila

satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM,

langkah selanjutnya adalah penetapan dengan keputusan Kapolri sebagai Zona

Integritas menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas menuju WBBM. Dalam penetapan Zona

Integritas menuju WBKdan WBBM ditentukan dengan dua komponen yang harus di

bangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit meliputi 6 program bidang Menajemen Perubahan, Penataan

Tata Laksana, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang

diharapakan dapat menghasilkan sasaran aparatur Polri yang bersih dan bebas dari

KKN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai komponen hasil.

6. Pembangunan Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja,

pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) individu pada

Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dibangun meniadi lebih baik sesuai

dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona inteqritas

Target yang ingin dicapai melalui program ini :

a) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada setiap unit

kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

6

b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada setiap unit kerja Polres

P. Ambon & PP. Lease yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

c) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya

resistensi terhadap perubahan peraturan maupun perundangan-

undangan.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan Manajeman Perubahan, yakni :

1) Penyusunan tim kerja :

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

a) Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM

b) Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur atau

mekanisme yang jelas.

2) Menyusun rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM :

a) Penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

b) Penyusunan dokumen rencana pemabangunan Zona Integritas menuju

WBK/BBM harus memuat target-target prioritas yang relelvan dengan tujuan

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c) Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM harus di sediakan dan memadai.

3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

di lakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas

korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di

rencanakan.

b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM.

7

c) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja :

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

a) Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

b) Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

c) Pelaksanaan Pelatihan Budaya Kerja dan Pola Pikir.

d) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju

WBK/WBBM.

2. Penataan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Target yang ingin dicapai melalui program ini :

a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan

manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona

Integritas menuju WBK/WBBM.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan Penataan Tatalaksana, yakni :

1) Tersusunya Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pelayanan :

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti :

a) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi.

b) Prosedur operasinal tetap telah dilaksanakan.

c) Prosedur operasional tetap telah di evaluasi.

8

2) E-Office / E-Goverment


seharusnya dilakukan, yaitu :

a) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.

b) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.

c) Sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

3) Keterbukaan Informasi Publik :

a) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah di terapkan.

b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi

publik.

3. PANATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Bertujuan untuk meninqkatkan profesionallsme SDM di lingkungan Polres P.

Ambon & PP. Lease.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-

masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada

masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan Penataan Sistem Manajemn SDM,

yaitu :

1) Polres P. Ambon & PP. Lease telah membuat rencana kebutuhan personel dan

pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi

9

pendidikan, penyusunan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah membuat rencana kebutuhan personel dan

pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi

pendidikan.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menerapkan rencana kebutuhan personel

dan pegawai di tiap unit kerja.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menerapkan monitoring dan evaluasi

terhadap rencana kebutuhan personel dan pegawai di unit kerjanya.

2) Pola Mutasi Internal



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal

secara terbuka dalam wanjak dewan pertimbangan kirier.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menetapkan kebijakan promosi jabatan

secara terbuka dalam wanjak dewan pertimbangan kirier.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap kebijakan pola mutasi internal.

3) Pengembangan Personel dan Pegawai Berbasis Kompetensi



a) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacit building / transfer

knowledge).

b) Terdapat kesempatan / hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti

diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

4) Penetapan Kinerja Individu.



a) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

10

b) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja

individu level diatasnya.

c) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan.

d) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan / di implementasikan mulai

dari penetapan, implementasi dan pemantauan

5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personel dan Pegawai.


seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin / kode etik / kode prilaku

telah dilaksanakan / diimplementasikan.

6) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personel dan Pegawai


seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada

unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA


a) Meningkatkan kinerja Polres P. Ambon & PP. Lease.

b) Meningkatkan akutabilitas Polres P. Ambon & PP. Lease

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

yaitu :

1) Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang

termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Polress P. Ambon &

PP. Lease tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang

diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber

daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik

dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan

oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

11

a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melibatkan pimpinan secara langsung pada

saat penyusunan perencanaan.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

penyusunan penetapan kinerja.

c) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari

pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk

mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :

a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki dokumen perencanaan.

b) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.

c) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable,

Relevant and Time bound (SMART);.

d) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.

e) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.

f) Polres P. Ambon & PP. Lease telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM

yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja Direktorat Tindak

Pidana Korupsi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan.

b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Polres P. Ambon & PP. Lease.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program Penguatan Pengawasa,

yaitu :

1) Pengendalian Gratifikasi

a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki publik campaign tentang

pengendalian gratifikasi; dan

12

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah mengimplementasikan pengendalian

gratifikasi

2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator

ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah membangun lingkungan pengendalian.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

d) Polres P. Ambon & PP. Lease telah mengkomunikasikan dan

mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

3) Pengaduan Masyarakat



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah mengimplementasikan kebijakan

pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website).

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil

penanganan pengaduan masyarakat.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan monitoring dan evaluasi

atas penanganan pengaduan masyarakat.

d) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat.

4) Whistle Blowing System



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menerapkan whistle blowing system.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan evaluasi atas penerapan

whistle blowing system.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan

whistle blowing system.

13

5) Penanganan Benturan Kepentingan



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah mengidentifikasi benturan kepentingan

dalam tugas pelayanan.

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan sosialiasi penanganan

benturan kepentingan.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah mengimplementasikan penanganan


d) Polres P. Ambon & PP. Leasetelah melakukan evaluasi atas penanganan


e) Polres P. Ambon & PP. Lease telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan.

6. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Merupakan suatu upaya dari Polres P. Ambon & PP. Lease Tindak Pidana

Korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Target yang ingin dicapai melalui program ini, yaitu :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih

aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi Polri.

b) Meningkatnya jumlah capaian kepemilikan dokumen berupa (Surat Ijin

Mengemudi (SIM) – Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ).

c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program Penguatan Kualitas

Pelayanan Publik, yaitu :

1) Standar Pelayanan



14

a) Polres P. Ambon & PP. Lease memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memaklumatkan standar pelayanan.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar

pelayanan.

d) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan reviuw dan perbaikan atas

standar pelayanan dan SOP.

2) Budaya Pelayanan Prima.



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki sitem reward and punishment bagi

pelaksana layanan lakukan

b) sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam

upaya penerapan budaya pelayanan prima.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki informasi tentang pelayanan

mudah diakses melalui berbagai media.

d) Polres P. Ambon & PP. Lease telah memiliki sarana layanan terpadu /

terintegrasi Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan inovasi pelayanan

berupa pelayanan Akte secara on-line bekerja sama dengan berbagai rumah

sakit.

3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan



a) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan.

b) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka.

c) Polres P. Ambon & PP. Lease telah melakukan tindak lanjut atas hasil

survey kepuasan masyarakat.

15

7. Komponen Hasil

Komponen hasil diukur dengan survey eksternal guna memperoleh

informasi apakah di lingkungan Polres P. Ambon & PP. Lease telah terwujud

Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

apakah di Iingkungan Polres P. Ambon & PP. Lease telah terwujud peningkatan

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

16

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

8. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM

yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pedoman

ini. Evaluasi di lingkungan Polres P. Ambon & PP. Lease dan dilaksanakan oleh Karo

Rena Polda Maluku dalam hal ini di delegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI)

yakni oleh Kabag Reformasi Birokrasi Polri Polda Maluku, melalui penelaahan

pekerjaan sesuai dengan petunjuk pada lembar kerja evaluasi.

9. Pelaporan

Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM di Iingkungan Polres P. Ambon & PP. Lease dilaksanakan secara

berjenjang kepada Kapolres P. Ambon & PP. Lease.

17

BAB V

PENUTUP

Demikian road map pembangunan Zona lnteqritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di buat dengan

sebenarnya, diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasinya.

Ditetapkan di : Ambon pada tanggal : Februari 2018

SUTRISNO HADY SANTOSO, S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76061070

18

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU RESORT P. AMBON & P.P. LEASE

road map pembangunan zona integritas menuju...

Documents