ringkasan untuk pimpinan rev · mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi...

Executive Summary

LAKIP BPPK Tahun 2008

i

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN (Executive Summary)

Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2005-2009 tujuan yang

hendak dicapai oleh BPPK pada tahun 2005-2009 adalah :

1. Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian;

2. Melaksanakan program dan kegiatan serta tertib administrasi keuangan

Departemen;

3. Memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta

berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang

keuangan dan kekayaan negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat

Pembelajaran-Learning Center);

4. Mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi

pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan Keilmuan -

Knowlegde Development Research Center);

5. Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan departemen;

6. Mewujudkan e-government di BPPK.

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang akan dicapai BPPK pada

tahun 2005-2009 adalah :

1. Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan tekonologi informasi (TI)

2. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif,

yudikatif dan lembaga-lembaga non pemerintah

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Departemen

4. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan

keuangan dan laporan keuangan Departemen

5. Meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholder dengan cara

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian

6. Meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hardskill maupun

softskill) bagi pegawai Departemen Keuangan

7. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat

Keuangan dan kekayaan negara

8. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat

9. Terselenggaranya kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi

pemerintah

Executive Summary


ii

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPPK tersebut, pada tahun

anggaran 2008 BPPK menetapkan 5 program dan 92 kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp232.434.589.000,00. Kelima program tersebut adalah :

1. Program Pendidikan Kedinasan;

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

5. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

Adapun anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program-program

tersebut hingga akhir Desember 2008 adalah sebesar Rp199.231.681.296,00 atau

terealisasi 85,72%. Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program

dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram 1 Realisasi Anggaran Per Program

Tahun Anggaran 2008

Sumber : Bagian Keuangan

Executive Summary


iii

Dari 92 kegiatan, 52 kegiatan di antaranya telah memiliki capaian 100%, bahkan

lebih, sedangkan 41 kegiatan lainnya memiliki capaian kurang dari 100%

Berikut adalah rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan

BPPK seperti terlihat pada Diagram 2 di bawah ini :

Diagram 2

Penyerapan Anggaran Per Unit Tahun Anggaran 2008


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2008, BPPK

mengalami beberapa masalah dalam merealisasikan program dan kegiatannya.

Terdapat dua kategori permasalahan yang dihadapi BPPK, yaitu:

permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan kegiatan akademis dan

permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan non akademis. Dalam kegiatan

akademis, hambatan yang yang ada adalah berkaitan dengan bahan ajar, program

Executive Summary


iv

diklat, dan tenaga pengajar, sedangkan hambatan non akademis adalah masalah

organisasi dan ketatalaksanaan, anggaran, SDM serta sarana dan prasarana.

Kendala-kendala bidang akademis diatasi antara lain dengan selalu melakukan

pengkajian atau merevisi kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan

situasi dan kondisi terkini, melakukan perencanaan program diklat yang

komprehensif, melibatkan sumber daya manusia dari unit lain untuk mengatasi

kurangnya tenaga pengajar pada beberapa mata pelajaran tertentu sesuai dengan

keahliannya. Kendala non akademis diatasi antara lain dengan melakukan

perencanaan anggaran yang baik, mempertegas dukungan/komitmen dari para

pengguna diklat atas urgensi diklat dalam pengembangan SDM Departemen

Keuangan, peningkatan kualitas SDM BPPK serta melakukan sarana dan

prasarana diklat. Agar kendala-kendala tersebut tidak terjadi di masa yang akan

datang maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dan koordinasi yang baik

dengan semua pihak.

BAB I Pendahuluan


1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan unit eselon I di

bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan

SDM Departemen Keuangan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagai bagian dari

pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, BPPK telah mereformasi struktur

kelembagaannya.

PMK tersebut mengamanatkan BPPK untuk melaksanakan tugas

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tersebut,

BPPK mengemban fungsi :

1. Perumusan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan

penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia

Departemen Keuangan;

2. Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan dan

penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia

Departemen Keuangan;

3. Penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan,

pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber

daya manusia Departemen Keuangan;

4. Pengkajian dan pengembangan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang

keuangan negara;

5. Koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penataran dengan

lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga

internasional;

6. Pelaksanaan administrasi badan.

BAB I Pendahuluan


2

Struktur kelembagaan BPPK yang telah disempurnakan oleh Tim Reformasi

Birokrasi Unit untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Sekretariat Badan;

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Anggaran dan Perbendaharaan;

4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak;

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai;

6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan

Keuangan;

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum.

Seluruh Pusdiklat dan Sekretariat sebagai unit pendukung merupakan perumus

kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan. Sebagai unit pelaksana teknis dalam

penyelenggaraan diklat, BPPK memiliki 8 (delapan) Balai Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) Keuangan di daerah. Balai Diklat bertugas untuk menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan di wilayah kerjanya sesuai dengan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK dan secara administratif dibina

oleh Sekretaris BPPK. Kedelapan balai tersebut adalah:

1. Balai Diklat Keuangan I Medan;

2. Balai Diklat Keuangan II Palembang;

3. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta;

4. Balai Diklat Keuangan IV Malang;

5. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan;

6. Balai Diklat Keuangan VI Makassar;

7. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi;

8. Balai Diklat Keuangan VIII Manado.

Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Sumber Daya Manusia (SDM) BPPK

pada tahun 2008 berjumlah 926 orang, terdiri dari 796 orang pegawai struktural dan

130 pegawai fungsional.

BAB I Pendahuluan


3

Sejalan dengan visi BPPK yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan dan

pelatihan keuangan negara dalam menghasilkan SDM yang kompeten,

profesional dan berintegritas, maka dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya BPPK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000

dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001

tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Departemen Keuangan serta keputusan Kepala BPPK Nomor Kep-534/PP/2008

tanggal 17 Desember 2008 tentang Visi, Misi, dan Strategi Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, jenis diklat yang

diselenggarakan oleh BPPK dikelompokkan menjadi :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan).

Diklat Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan

pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian,

dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) disamping pengetahuan dasar tentang

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya

organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai

pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon

PNS menjadi PNS;

2. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan

Diklat dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri atas :

a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan

untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur negara

yang sesuai dengan jabatan struktural tertentu yang dilaksanakan secara

berjenjang untuk memberikan penanaman kesamaan pola pikir yang dinamis

dan bernalar agar memiliki wawasan, pengetahuan yang komprehensif serta

semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan

pengembangan partisipasi masyarakat;

b. Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi

yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing

secara berjenjang untuk memberikan pengetahuan keahlian dan atau

BAB I Pendahuluan


4

keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan;

c. Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS serta dapat dilakukan secara

berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan;

d. Diklat Ujian Dinas (DUD) adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang

memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat dalam golongan

yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepegawaian

yang berlaku;

e. Diklat Penyesuaian Ijazah adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang

memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat sesuai ijazah

pendidikan formal yang dimilikinya. Diklat Penyesuaian Ijazah kemudian

diubah menjadi Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian

Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Departemen

Keuangan;

f. Diklat Penyegaran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan pegawai sehubungan dengan perkembangan

kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pendidikan Tinggi Kedinasan.

Pendidikan Tinggi Kedinasan merupakan akademi, politeknik, dan sekolah tinggi

yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah

nondepartemen yang kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh Perguruan

Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Pendidikan Tinggi Kedinasan terdiri dari Pendidikan Program Diploma

Keuangan, Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana

Selain jenis diklat tersebut di atas, diklat-diklat yang diselengarakan oleh BPPK

dapat pula dikelompokkan berdasarkan biaya penyelenggaraan diklat yakni :

1. Diklat Reguler, yaitu semua jenis diklat yang program dan jenis pembiayaannya

ditanggung seluruhnya oleh BPPK/Departemen Keuangan;

2. Diklat Kerjasama (paralel), yaitu diklat-diklat yang diselenggarakan karena

adanya permintaan dari instansi-instansi lain di luar lingkungan Departemen

Keuangan yang pembiayaannya menjadi beban instansi yang bersangkutan,

sedangkan materi dan pelaksanaan diklatnya dari BPPK.

BAB I Pendahuluan


5

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, BPPK telah menyusun Perencanaan Strategik tahun 2005 s.d.

2009.

B. TUJUAN

LAKIP BPPK Tahun 2008 ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai media pertanggungjawaban BPPK dalam melaksanakan rencana

strategik selama Tahun 2008;

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian kinerja BPPK tahun 2008;

3. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan

pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BPPK Tahun 2008 ini disusun dengan menggunakan sistematika penyajian

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN BAB II RENCANA STRATEGIS BPPK TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 BAB III SUMBER DAYA BAB IV REALISASI ANGGARAN BAB V AKUNTABILITAS KINERJA BAB VI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH BAB VII PROGRAM KERJA TAHUN 2009 BAB VIII PENUTUP

BAB II Rencana Strategis BPPK Tahun 2005-2009


6

BAB II RENCANA STRATEGIS

BPPK TAHUN 2005 - 2009

A. PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu unit

organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari

unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting

Rencana Strategis bagi lembaga pemerintah dan departemen adalah :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan

akuntabilitas. Tanpa adanya rencana strategis, mekanisme dan pelaksanaan

akuntabilitas akan lebih sulit untuk dilakukan terhadap organisasi.

2. Dokumen yang memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di

masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya

Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju

kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.

3. Merupakan dokumen pertanggungjawaban dan bukti transparansi kepada publik

dari lembaga pemerintah dan departemen dalam rangka pelaksanaan

pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Departemen Keuangan.

Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 yang selanjutnya

disebut Renstra Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 (Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 157/PMK.01/2008 tanggal 27 Oktober 2008) merupakan acuan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPPK Tahun 2005-2009. Dalam misi

kelembagaan Departemen Keuangan yang terdapat dalam Matrik Renstra

Departemen Keuangan, salah satu tujuannya adalah memenuhi kualitas sumber

daya manusia yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta berpartisipasi

dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang keuangan dan kekayaan

negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran – Learning Center). Peran

strategis tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

BPPK tahun 2005-2009. Renstra BPPK 2005-2009 merupakan dokumen

perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program,



7

dan kegiatan BPPK dalam rangka menjadikan BPPK sebagai Pusat Pembelajaran

– Learning Center bagi Departemen Keuangan.

Renstra BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh

komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam

rangka pencapaian visi dan misi BPPK. Perumusan rencana strategis tersebut

mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling

ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan

tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai

suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi. Model rencana

strategis yang disusun oleh BPPK mengikuti pola sebagai berikut :



8

Diagram II.1 Model rencana strategik yang disusun oleh BPPK

Kebijakan Departemen Keuangan

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Analisis lingkungan Asumsi-asumsi Faktor penentu keberhasilan

Perumusan Tujuan

Perumusan Sasaran

Cara Mencapai Tujuan/Sasaran

a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

Umpan Balik

Kebijakan Nasional di Bidang Keuangan Negara

Umpan Balik



9

B. VISI BPPK Visi organisasi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana

organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala BPPK Nomor 534/PP/2008 adalah

menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam

menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas.

Visi BPPK perlu ditanamkan pada setiap unsur di BPPK sehingga menjadi visi

bersama (share vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan

menggerakkan sumber daya BPPK.

C. MISI BPPK Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut

dirumuskan tiga misi BPPK yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui pendidikan

dan pelatihan;

2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika

lingkungan;

3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di

bidang keuangan negara.

D. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) adalah faktor

yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor

penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis

lingkungan baik internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, dianalisis

tingkat urgensi dan dampak potensial serta ditentukan skala prioritasnya. Dengan

faktor-faktor inilah, maka tujuan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana

yang telah ditetapkan.



10

Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan perumusan

tujuan adalah :

1. Tersedianya anggaran dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kerja / penyelenggaraan diklat;

2. Dukungan dari unit-unit Eselon I Departemen Keuangan akan meningkatkan

koordinasi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan diklat, dan

pengembangan ilmu di bidang keuangan negara;

3. Adanya sistem informasi diklat dan sistem pengendalian manajemen kegiatan

diklat dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu;

4. Peningkatan kualitas SDM BPPK (struktural maupun fungsional) dan disiplin

kerja dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat yang akan

menghasilkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas;

5. Tersusunnya program diklat berbasis kompetensi dengan memanfaatkan

teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan user;

6. Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis dapat menghasilkan

penyelenggaraan diklat yang berkualitas;

7. Perekrutan widyaiswara baru dan pengembangan kompetensi widyaiswara

dapat memenuhi kebutuhan pengajar diklat;

8. Adanya kajian akademis dapat mengembangkan hal-hal yang baru di bidang

penyelenggaraan diklat dan pengembangan ilmu di bidang Keuangan Negara;

Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan ini, maka BPPK

berusaha untuk merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini

merupakan hal yang unik dari BPPK yang membawa organisasi ini sukses di masa

yang akan datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan Departemen Keuangan, unit pengguna dan

penentu anggaran terhadap pengembangan SDM Departemen Keuangan

melalui diklat yang diselengarakan oleh BPPK.

2. Adanya program diklat unggulan di bidang keuangan negara yang berbasis

kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi;

3. Tersedianya SDM BPPK baik struktural maupun fungsional yang profesional.

4. Adanya Sistem Informasi Manajemen Diklat yang handal;



11

5. Adanya sistem pengendalian manajemen kegiatan diklat yang memadai;

6. Adannya kajian akademis yang berkesinambungan;

7. Terpenuhinya kebutuhan widyaiswara;

8. Adanya kecenderungan masyarakat yang memerlukan informasi di bidang

keuangan. negara.

E. PENETAPAN TUJUAN Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka BPPK telah menetapkan tujuan

yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas administrasi dan pembinaan kepegawaian

2. Melaksanakan program dan kegiatan serta tertib administrasi keuangan

Departemen

3. Memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan oleh Departemen Keuangan serta

berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang

keuangan dan kekayaan negara (menjadikan BPPK sebagai Pusat

Pembelajaran-Learning Center)

4. Mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi

pemerintah (menjadikan BPPK sebagai Pusat Riset Pengembangan Keilmuan -

Knowlegde Development Research Center)

5. Melaksanakan pelayanan prima terhadap tugas/kegiatan pimpinan departemen

6. Mewujudkan e-government di BPPK

F. SASARAN Untuk melaksanakan tujuan seperti yang tertuang dalam Renstra Departemen

Keuangan, sasaran yang akan dicapai oleh Departemen Keuangan melalui BPPK

adalah :

1. Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi dan tekonologi informasi;

2. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang efektif dengan lembaga legislatif,

yudikatif dan lembaga-lembaga non pemerintah:

3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Departemen;

4. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan keuangan, pengelolaan

keuangan dan laporan keuangan Departemen;

5. Meningkatnya pelayanan kepegawaian kepada stakeholder dengan cara

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian;



12

6. Meningkatnya kesempatan mengembangkan kompetensi diri (hardskill maupun

softskill) bagi pegawai Departemen Keuangan

7. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan diklat

keuangan dan kekayaan negara

8. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat

9. Terselenggaranya kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi

pemerintah

G. STRATEGI Untuk mencapai sasaran tersebut BPPK telah menetapkan strategi dan

kebijakan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang

searah dengan jenjang karir dan pengembangan organisasi dengan

kebijakan:

a. menyelenggarakan diklat dan pendidikan sejalan dengan kebutuhan

instansi pengguna

b. melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat bekerja

sama dengan instansi di pusat secara berkesinambungan

c. melakukan riset hubungan diklat dengan pola karir pegawai bekerja sama

dengan instansi pusat

2. Menyelenggarakan diklat dengan kurikulum berbasis kompetensi, dengan

kebijakan mengembangkan diklat dengan tujuan khusus (Spesific Purpose

Training) untuk membentuk SDM yang memiliki Courage, Commitment, dan

Character.

3. Menyelenggarakan diklat berbasis teknologi informasi, dengan kebijakan

menerapkan TI pada diklat klasikal dan diklat jarak jauh.

4. Menyusun standar kompetensi (hard skill dan soft skill) SDM Departemen

Keuangan bekerja sama dengan unit eselon I terkait, dengan kebijakan.

5. Melakukan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan komponen diklat

a. Meningkatkan frekuensi keikutsertaan SDM Departemen Keuangan dalam

kegiatan pengembangan kompetensi diri baik melalui diklat maupun

kegiatan lainnya

b. Melakukan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan kompetensi yang

dibutuhkan oleh setiap unit eselon I



13

6. Menyelenggarakan diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara yang

searah dengan jenjang karir dan perkembangan organisasi dengan kebijakan

meningkatkan mutu penyelenggaraan diklat.

7. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyelenggara diklat dengan kebijakan

menugaskan pengajar/widyaiswara untuk menyusun buku, modul, maupun

tulisan ilmiah lainnya.

8. Menyempurnakan diklat klasikal serta mengembangkan diklat jarak jauh

dengan kebijakan melakukan launching sistem Diklat Jarak Jauh.

9. Memberdayakan Balai Diklat untuk mengetahui profil kebutuhan diklat bagi

SDM Depkeu (terutama pejabat eselon V dan pelaksana) maupun masyarakat

yang ada di wilayah kerjanya bekerja sama dengan Kanwil terkait, dengan

kebijakan melakukan riset yang berkaitan dengan potensi kebutuhan diklat

bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah.

10. Menjadikan Balai Diklat sebagai Learning Center berbasis TI, dengan

kebijakan:

a. Memprioritaskan penyelenggaraan diklat di Balai Diklat.

b. Membangun sistem penyelenggaraan diklat yang berbasis TI.

11. Membangun sistem informasi yang berbasis TI dengan kebijakan

mengembangkan SIM Diklat, SIM Kepegawaian, Online Library dan Online

Journal.

12. Melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri

dengan kebijakan :

a. Mengembangkan upaya penyusunan diklat keuangan negara dan kekayaan

negara sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.

b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai

keuangan negara dan kekayaan negara secara mandiri atau bekerjasama

dengan pihak lain.

13. Melaksanakan penelitian, seminar/workshop, dan penerbitan jurnal ilmiah di

bidang keuangan publik dan akuntansi pemerintah, dengan kebijakan :

a. Menerbitkan jurnal dan buku ilmiah yang berkesinambungan.

b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi SDM Departemen

Keuangan untuk melakukan kajian ilmiah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam misi kelembagaan yang

terdapat pada Matrik Renstra Departemen Keuangan, BPPK telah menetapkan



14

sasaran dan indikatornya yang akan dicapai pada tahun 2009. Rencana kerja BPPK

yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 adalah berupa program dan kegiatan

telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Program/kegiatan dan

indikator kinerja yang ingin dicapai adalah :

1. Program pengelolaan SDM aparatur

a. Kegiatan Pokok: Melakukan penyusunan profil monografi, kompetensi,

levelling dan kebutuhan diklat untuk pegawai di daerah.

Indikator kinerja:

ó Meningkatnya kualitas SDM aparatur

ó Tersedianya diklat di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai

dengan kebutuhan instansi pengguna

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyelenggarakan

diklat PNS, yaitu

ó Diklat Prajabatan

ó Diklat Dalam Jabatan

ó Diploma IV dan Diploma III Khusus

ó Pendidikan Pasca Sarjana

b. Kegiatan Pokok: menyelenggarakan kegiatan pada lembaga pengkajian

keuangan publik dan akuntansi pemerintah

Indikator kinerja:

ó Meningkatnya kualitas SDM Depkeu

ó Tersedianya informasi bagi Depkeu/masyarakat tentang keuangan publik

dan akuntansi pemerintah


administrasi lembaga pengkajian

c. Kegiatan Pokok: menyusun buku audit sektor publik, buku akuntansi

pemerintah, buku aplikasi GFS dan buku aplikasi dan teori keuangan publik

Indikator kinerja:


ó Tersedianya buku audit sektor publik, buku akuntansi pemerintah, buku

aplikasi GFS dan buku aplikasi dan teori keuangan publik

d. Mengikutsertakan SDM Depkeu dalam penyusunan buku dan jurnal ilmiah

Indikator kinerja:




15

ó Terciptanya kesempatan untuk melakukan kajian ilmiah bagi SDM

Depkeu


riset keuangan negara

e. Menyusun modul/buku teks dan karangan ilmiah lain

Indikator kinerja:


ó Tersusunnya modul, buku maupun karya ilmiah lainnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan

penyusunan bahan ajar dan menyusun pedoman penulisan modul

f. Menyelenggarakan diklat jarak jauh dengan kegiatan penyelenggaraan diklat

jarak jauh di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai

Indikator kinerja:


ó Terselenggaranya diklat jarak jauh sebagai upaya peningkatan efisiensi

dan efektivitas diklat


diklat jarak jauh di bidang perpajakan dan kepabenan dan cukai

g. Melakukan riset monografi diklat dengan unit eselon I terkait

Indikator kinerja:


ó Tersedianya informasi mengenai kebutuhan diklat bagi instansi

pengguna


riset manajemen SDM, keuangan publik, audit sektor publik, akuntansi

pemerintah dan perpajakan

h. Menyusun dan mengembangkan sistem dan prosedur yang berbasis TI

Indikator kinerja:


ó Terlaksananya diklat berbasis TI

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melaksanakan

pengembangan SIM Diklat

i. Membangun jaringan intra BPPK baik di pusat maupun di daerah

Indikator kinerja:




16

ó Tersedianya jaringan pada seluruh unit BPPK


pengembangan SIM diklat

j. Menyusun program diklat berbasis kompetensi baik hard skill dan soft skil

Indikator kinerja: Tersedianya informasi bagi Depkeu/masyarakat tentang

keuangan publik dan akuntansi pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyusun kurikulum

diklat berbasis kompetensi

k. Mengoptimalkan peran Balai Diklat Keuangan dalam menyelenggarakan

diklat di daerah

Indikator kinerja:


ó Terselenggaranya diklat di daerah secara optimal

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah mengusulkan

terwujudnya kantor Pusdiklat Anggaran di Gadog

l. Melakukan penyusunan profil kompetensi pegawai dan TNA dengan unit

eselon I

Indikator kinerja:


ó Terpenuhinya mutu penyelenggaraan diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah pemutakhiran diklat

dan materi dengan mengundang nara sumber yang kompeten

m. Melakukan penyempurnaan serta perbaikan sistem diklat klasikal yang

sudah berjalan

Indikator kinerja:


ó Terpenuhinya diklat sesuai dengan kebutuhan/keinginan instansi

pengguna

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah

ó melaksanakan validasi program diklat

ó melaksanakan pengembangan SPM diklat

ó menyusun desain diklat

n. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan

diklat karir dan diklat teknis/fungsional

Indikator kinerja:



17


ó Tersedianya SDM Depkeu yang mempunyai kompetensi sesuai dengan

bidang tugasnya


program diploma I dan III Keuangan

o. Melakukan riset monografi diklat dengan unit eselon I

Indikator kinerja:


ó Tersedianya kebutuhan instansi pengguna akan diklat


riset tentang penyelenggaraan diklat

p. Melakukan penyempurnaan serta perbaikan sistem diklat klasikal yang

sudah berjalan

ó Indikator kinerja: Tersedianya penyempurnaan kurikulum diklat

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah

ó Menyelenggarakan loka karya dalam rangka pengembangan diklat

ó Menyelenggarakan evaluasi pasca diklat

2. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraaan dan kepemerintahan

a. Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah

ó Indikator kinerja: Terjalinnya hubungan dan kerja sama dengan lembaga

tinggi negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah melakukan kerja sama

antar instansi dan diklat di luar badan

b. Peningkatan kualitas pelayanan dan ketatausahaan

Indikator kinerja:

ó Terlaksananya penatausahaan surat-surat secara benar dan tepat waktu

ó Terwujudnya administrasi umum yang mendukung terselenggaranya

administrasi pemerintah di lingkungan Depkeu

ó Terselenggaranya ketatausahaan di lingkungan Depkeu secara benar

dan seragam


ó menyelenggarakan perpustakaan kearsipan dan dokumentasi

ó melaksanakan administrasi umum

ó melaksanakan pemberitahuan, pengumuman dan iklan



18

ó melaksanakan penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisis

data dan statistik

ó melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

ó melakukan perencanaan/implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah

ó menyelenggarakan penatausahaan, pembukuan dan verifikasi dan

pelaksanaan anggaran

ó menyusun program dan rencana kerja/teknis/program

ó melaksanakan pengawetan buku-buku peraturan /pemeliharaan/

perawatan buku dan peralatan perpustakaan

c. Peningkatan kualitas pelayanan kegiatan pimpinan, tamu asing dan upacara

di lingkungan Depkeu

Indikator kinerja:

ó Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam

melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan



ó Terselenggaranya tugas pimpinan yang efektif dan efisien


ó Melakukan pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

ó Menyelenggarakan rapat koordinasi, kerja, dinas, pimpinan, kelompok

kerja, diskusi kerja widyaiswara, rapat dinas dan rakor

d. Peningkatan pemeliharaan sarana gedung penyempurnaan penatausahaan

lay out kantor

Indikator kinerja:

ó Terselenggaranya perbaikan, pemeliharaan bangunan, sarana gedung

ó Terselenggaranya pelayanan penggunaan kendaraan dinas secara

efektif dan proporsional


ó Melaksanakan perawatan gedung dan halaman

ó Melaksanakan perbaikan peralatan kantor dan sarana gedung

ó Melaksanakan perawatan kendaraan dinas

e. Pembuatan daftar gaji dan TKPKN serta pendapatan lain pegawai

Indikator kinerja:

ó Tersedianya pembuatan daftar gaji dan TKPKN serta pendapatan lain

pegawai



19




ó Melaksanakan pembayaran gaji, TKPKN dan pendapatan lain

ó Menyelenggarakan pelayanan kesehatan

ó Melakukan pengadaan toga/pakaian tenaga teknis

3. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pegawai

Indikator kinerja:

ó Berkembangnya tata cara monitoring pelaksanaan risk management di

setiap unit di lingkungan Depkeu

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah penyelenggaraan

rintisan pendidikan non gelar

4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengusulan pembentukan unit TI di daerah

Indikator kinerja: Terbentuknya unit TI di daerah

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah membentuk unit TI di

daerah

b. Pengusulan pegawai di bidang TI di daerah

Indikator kinerja: Tersedianya pegawai di bidang TI

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah menyediakan pegawai

di bidang TI di daerah

c. Pengembangan sistem aplikasi

Indikator kinerja: Implementasi aplikasi yang terintegrasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah mengembangkan

sistem aplikasi

d. Peningkatan infrastruktur TI

Indikator kinerja: Meningkatnya infrastruktur TI yang terintegrasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah membangun

infrastruktur TI yang terintegrasi

e. Pengadaan sarana dan prasarana

Indikator kinerja: Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai


ó Pengadaan kendaraan bermotor dan kendaraan khusus

ó Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan

ó Perawatan gedung



20

ó Pengadaan perlengkapan sarana gedung

ó Pembangunan rumah dinas

ó Pengadaan tanah

ó Pengadaan perlengkapan sarana gedung

ó Pengadaan meubelair

ó Pengadaan alat pendidikan

ó Pengadaan alat pengolah data

ó Pembangunan gedung

BAB III Sumber Daya


21

BAB III SUMBER DAYA

Sumber daya merupakan unsur terpenting dalam proses penyelenggaraaan

pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) didukung oleh sumber daya yang

mencakup sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Sumber daya

manusia BPPK terdiri dari tenaga struktural dan fungsional yang semuanya berjumlah

926 orang pegawai. Sementara sarana dan prasarana yang menunjang

penyelenggraaan diklat terdiri atas tanah dan gedung, kendaraan, sarana penunjang

diklat, serta rumah dinas untuk para pejabat.

A. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam mensukseskan program kerjanya, pada tahun 2008 BPPK didukung oleh

926 orang yang terdiri atas 796 orang pegawai struktural dan 130 pegawai

fungsional. Rincian pegawai menurut pendidikan, golongan dan masing-masing unit

dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO. GOLONGAN PRIA WANITA JUMLAH

1. Golongan IV 120 15 135

2. Golongan III 242 113 355

3. Golongan II 336 72 408

4. Golongan I 27 1 28

JUMLAH 725 201 926

Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK

BAB III Sumber Daya


22

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO. PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH

1. S 3 9 1 10

2. S 2 141 33 174

3. S 1 152 62 214

4. D IV 31 16 47

5. D III 138 34 172

6. D I 68 17 85

7. SLTA 149 35 184

8. SLTP 23 3 26

9. SD 14 0 14

JUMLAH 725 201 926


Tabel III.3

Rincian Pegawai Berdasarkan Unit-unit di lingkungan BPPK

NO. UNIT PRIA WANITA JUMLAH

1. Sekretariat Badan 90 29 119

2. Pusdiklat Pengembangan SDM 58 19 77

3. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara

66 11 77

4. Pusdiklat Pajak 66 12 78

5. Pusdiklat Bea dan Cukai 43 8 51

6. Pusdiklat Keuangan Umum 48 15 63

7. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

24 9 33

8. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 96 31 127

9. Balai Diklat Keuangan I Medan 20 9 29

10. Balai Diklat Keuangan II Palembang 22 6 28

11. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta 28 12 40

BAB III Sumber Daya


23


12. Balai Diklat Keuangan IV Malang 29 13 42

13. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan 24 3 27

14. Balai Diklat Keuangan VI Makassar 23 5 28

15. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi 23 4 27

16. Balai Diklat Keuangan VIII Manado 18 2 20

17. Pelaksana Tugas Belajar 28 4 32

18. Pelaksana Dipekerjakan 17 8 25

19. Pelaksana Dalam Proses Diberhentikan 1 0 1

20. Pelaksana Dalam Cuti Diluar Tanggungan Negara

1 1 2

JUMLAH 725 201 926


Widyaiswara adalah pejabat fungsional di BPPK dan merupakan tenaga yang

berfungsi melaksanakan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu BPPK

senantiasa berusaha keras memenuhi kebutuhan widyaiswara baik dari segi

kuantitas maupun kualitasnya. Sebaran secara rinci widyaiswara untuk setiap unit

di lingkungan BPPK dapat di lihat pada di bawah ini:

Tabel III.4 Sebaran Widyaiswara BPPK Tahun 2008


1. Pusdiklat Pengembangan SDM 8 0 8

2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara

23 2 25

3. Pusdiklat Pajak 16 1 17

4. Pusdiklat Bea dan Cukai 10 0 10

5. Pusdiklat Keuangan Umum 7 2 9

6. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1 0 1

7. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 23 7 30

8. Balai Diklat Keuangan I Medan 3 1 4

9. Balai Diklat Keuangan II Palembang 4 0 4

BAB III Sumber Daya


24


10. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta 4 1 5

11. Balai Diklat Keuangan IV Malang 5 1 6

12. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan 1 0 1

13. Balai Diklat Keuangan VI Makassar 3 2 5

14. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi 3 1 4

15. Balai Diklat Keuangan VIII Manado 1 0 1

JUMLAH 112 18 130

Sumber : Bagian Kepegawaian BPPK B. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPK sebagai penunjang utama

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdiri atas tanah dan gedung, kendaraan,

komputer dan rumah dinas yang kondisinya per 1 April 2008 dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Tanah dan Gedung

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, BPPK memiliki tanah dan gedung

kantor/asrama/kelas dan lain-lain yang terdapat di Jakarta dan daerah-daerah.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel III.5.

b. Kendaraan

Kendaraan BPPK terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 42 kendaraan dan

kendaraan roda dua sebanyak 31 buah. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada

tabel III.6.

Tabel III.5. Tanah dan Gedung Kantor BPPK

NO UNIT TANAH (m2)

GEDUNG KETERANGAN UNIT m2

1 Sekretariat Badan 14,710 21 14628 2 Pusdiklat PSDM 15,047 16 6569 di Magelang 3 Pusdiklat Anggaran 59,750 17 11175 4 Pusdiklat Perpajakan 65,000 10 16364.5 Milik DJP

BAB III Sumber Daya


25

NO UNIT TANAH (m2)

GEDUNG KETERANGAN UNIT m2

5 Pusdiklat Bea dan Cukai 29,680 11 16307 Milik DJBC 6 Pusdiklat Keuangan Umum - - - 7 STAN 260,610 17 30020 8 BDK I – Medan 9,900 1 2400 9 BDK II – Palembang 9,854 9 4616

10 BDK III – Yogyakarta 7,921 9 7189 11 BDK IV – Malang 9,190 9 4174

12 BDK V – Balikpapan 1 765 Milik GKN

10,000 3 2108 Milik BDK V 13 BDK VI – Makassar 2,250 1 935.5 Milik GKN 14 BDK VII – Cimahi 8,830 2126 di Cirebon

5,470 7 4996.25 di Cimahi 15 BDK VIII - Manado 10,000 3 924

JUMLAH 518,212 134 124,604 Sumber : Bagian Umum BPPK

Tabel III.6 Kendaraan Bermotor Milik BPPK

NO UNIT ORGANISASI

HONDA CRV

GRAND VITARA

MIKRO BUS

ISUZU PANTHER

TOYOTA KIJANG

MITS L-300

SUZUKI APV

SPD MOTOR

1 Sekretariat 1 1 2 - 3 1 4 2 Pusdiklat PSDM 1 - 2 1 1 2

3 Pusdiklat Anggaran 1 - 1 1 1 2

4 Pusdiklat Pajak 1 - 1 1 1 2

5 Pusdiklat Bea dan Cukai 1 - 1 1 - 1* 2

6 Pusdiklat Keuangan Umum 1 - 1 1 2

7 STAN 1 - 1 3 2 0 8 BDK I Medan - 2 - - 1 9 BDK II Palembang - 2 - - 2

10 BDK III Yogyakarta - 2 - - 2

11 BDK IV Malang - 2 - - 2 12 BDK V Balikpapan - 2 - - 2 13 BDK VI Makassar - 2 - - 2 14 BDK VII Cimahi - 2 - - 2 15 BDK VIII Manado - 1 1 - 2

JUMLAH 1 7 3 28 11 6 30 Sumber : Bagian Umum BPPK (*) pinjaman dari Kantor Pusat Bea dan Cukai

BAB III Sumber Daya


26

c. Sarana penunjang diklat

BPPK memiliki sarana penunjang diklat berupa komputer, printer, laptop, over

head projector (OHP) dan sarana yang lainnya yang tersebar di setiap unit.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel III.7.

Tabel III.7

Jumlah Sarana Penunjang Diklat BPPK

NO

UNIT ORGANISASI

KOMPUTER FAX PRINTER SCANNER LAPTOP

1 Sekretariat 134 9 49 11 39

2 Pusdiklat Pegawai (Jakarta) 63 5 31 3 17

Pusdiklat Pegawai (Magelang) 54 1 54 1 7

3 Pusdiklat Anggaran 92 2 31 1 20

4 Pusdiklat Pajak 88 1 37 3 21

5 Pusdiklat Bea dan Cukai 66 3 37 3 15

6 Pusdiklat Keuangan Umum 126 4 55 1 22

7 STAN 371 5 61 8 40

8 BDK I Medan 46 1 18 2 9

9 BDK II Palembang 44 1 39 0 10

10 BDK III Yogyakarta 63 3 34 0 13 11 BDK IV Malang 41 3 18 1 5 12 BDK V Balikpapan 31 2 18 1 8

13 BDK VI Makassar 21 1 15 0 8

14 BDK VII Cimahi 32 3 11 1 5

15 BDK VIII Manado 41 3 18 0 8

JUMLAH 1007 40 442 20 122

Sumber : Bagian Umum BPPK

d. Rumah Dinas

Rumah dinas BPPK berjumlah 45 unit, sebagaimana yang tertera pada tabel di

bawah ini.

BAB III Sumber Daya


27

Tabel III.8 Daftar Rumah Dinas Milik BPPK

NO LOKASI TYPE RUMAH UNIT KETERANGAN

1. Jl.Andara Pondok Labu, Jakarta

E.36 1 Rumah Diesel C.70 1 Balai Pertemuan

2. Jurangmangu, Tangerang

C.70 35

28 Dihuni 1 Poliklinik 3 Rumah Tunggu Dosen (PSDM) 3 Kosong

3. Cimahi,Bandung C.70 7 6 rumah pinjaman, 2 mess C.50 1 JUMLAH 45

Sumber : Bagian Umum BPPK

Rumah dinas yang berlokasi di Cimahi, Bandung terdapat 8 unit rumah dinas, 2

unit rumah dinas sudah diserahkan kepada BPPK menjadi mess dan tercatat sebagai

aset BPPK dan 6 unit rumah lainnya pinjaman Dirjen Perbendaharaan.

Rumah dinas BPPK di Jalan Andara Pondok Labu hampir semuanya sudah

dibeli oleh penghuninya hanya tersisa 1 unit rumah disel Tipe E.36 dan 1 unit Balai

Pertemuan (type c.70). Rumah dinas yang telah dibeli oleh penghuninya sudah tidak

lagi tercatat sebagai aset BPPK. Rumah dinas yang berlokasi di Ciledug, Tanggerang

merupakan rumah dinas Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI.

BAB IV Realisasi Anggaran Tahun 2008


28

BAB IV REALISASI ANGGARAN TAHUN 2008

Jumlah anggaran yang diperoleh BPPK Tahun Anggaran 2008 adalah

sebesar Rp232,434,589,000. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Pengelolaan Sumber

Daya Manusia Aparatur, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Negara, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Pengawasan Dan

Akuntabilitas Aparatur Negara. Dana yang telah digunakan untuk membiayai

program-program tersebut hingga akhir Desember 2008 adalah sebesar

Rp199.231.681.296 atau terealisasi 85,72 %.

Uraian realisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan program dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel IV.1

Realisasi Anggaran BPPK per Program Tahun Anggaran 2008

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

SALDO (Rp)

1 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 58,587,261,000 53,903,155,370 92.00 4,684,105,630

2 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

86,615,042,000 70,953,221,448 81.92 15,661,820,552

3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara

63,025,386,000 59,810,328,017 94.90 3,215,057,983

4 Program Pendidikan Kedinasan 12,522,353,000 11,525,277,161 92.04 997,075,839

5

Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Negara

11,684,547,000 3,039,699,300 26.01 8,644,847,700

JUMLAH 232,434,589,000 199,231,681,296 85.72 33,202,907,704




29

Diagram IV.1 Realisasi Anggaran Per Program

Tahun Anggaran 2008


Sedangkan rincian realisasi anggaran untuk setiap unit di lingkungan BPPK dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :



30

Tabel IV. 2. Realisasi Anggaran per unit

Tahun Anggaran 2008

NO UNIT DIPA MENURUT SPJ TIAP UNIT KERJA

REALISASI % REALISASI PENCAPAIAN SALDO

1 2 3 4 5 = (4/3)x100 6 = 3 - 4 I. Pusat 127,800,778,000 109,648,096,074 85.80 18,152,681,926 1 Sekretariat 33,004,750,000 30,363,286,983 92.00 2,641,463,017

2 Pusdiklat Pengembangan SDM 60,436,365,000 51,558,463,576 85.31 8,877,901,424

3 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 9,731,302,000 8,455,896,173 86.89 1,275,405,827

4 Pusdiklat Pajak 11,705,524,000 9,140,758,511 78.09 2,564,765,489 5 Pusdiklat Bea dan Cukai 9,228,592,000 7,390,607,097 80.08 1,837,984,903

6 Pusdiklat Keuangan Umum 3,694,245,000 2,739,083,734 74.14 955,161,266

II. STAN 60,481,375,500 49,238,678,158 81.41 11,242,697,342

III. Daerah 44,152,435,500 40,362,779,928 91.42 3,789,655,572 1 BDK I Medan 6,443,482,500 5,893,408,865 91.46 550,073,635 2 BDK II Palembang 3,071,027,000 2,607,933,831 84.92 463,093,169 3 BDK III Yogyakarta 6,683,596,000 6,309,401,159 94.40 374,194,841 4 BDK IV Malang 3,960,554,000 3,769,080,956 95.17 191,473,044 5 BDK V Balikpapan 5,193,149,500 4,688,527,786 90.28 504,621,714 6 BDK VI Makassar 3,014,408,000 2,521,414,629 83.65 492,993,371 7 BDK VII Cimahi 3,277,628,000 3,007,775,106 91.77 269,852,894 8 BDK VIII Manado 5,103,740,500 4,695,892,535 92.01 407,847,965

9 Pusdiklat Pengembangan SDM di Magelang 7,404,850,000 6,869,345,061 92.77 535,504,939

JUMLAH I + II + III 232,434,589,000 199,249,554,160 85.72 33,185,034,840




31

Diagram IV.2 Penyerapan Anggaran Per Unit

Tahun Anggaran 2008


BAB V Akuntabilitas Kinerja


32

BAB V AKUNTABILITAS KINERJA

A. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN SELAMA TAHUN

2008 Dalam tahun anggaran 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

(BPPK) memperoleh DIPA sebelum revisi Rp 231.944.491.000,00 sedangkan

setelah revisi, anggaran BPPK menjadi sebesar Rp 232.434.589.000,00 yang

digunakan untuk membiayai sebagian dari tugas Departemen Keuangan.

Tugas yang dilimpahkan kepada BPPK selama tahun 2008 tersebut meliputi

empat program, yaitu :

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

4. Program Pendidikan Kedinasan.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian dari

masing-masing program yang telah dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2008.

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Kegiatan untuk Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik yang

dilaksanakan oleh BPPK selama tahun 2008 berjumlah 34 kegiatan. Sampai

dengan akhir tahun 2008 sebagian besar kegiatan untuk program tersebut realisasi

tingkat capaiannya sudah mencapai antara 70 % sampai dengan 100 % baik untuk

indikator input, output, maupun untuk indikator outcome.

Dari sejumlah 34 kegiatan, sebanyak 23 kegiatan capaian realisasinya

sudah mencapai antara 70 % sampai dengan 100 % atau sekitar 67 % dari

kegiatan yang ada. Sedangkan 11 kegiatan lainnya capaian realisasinya di bawah

70 %. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel V.1.



33

Tabel V.1 Daftar Kegiatan dengan Realisasi Tingkat Capaian kurang dari 70 %

NO KEGIATAN

REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) INPUT (DANA) OUTPUT OUTCOME

1 Melakukan pertemuan/jamuan/delegasi/ misi/tamu 67 83 83

2 Melakukan pemberitahuan, pengumuman, dan iklan 67 90 90

3 Menyelenggarakan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi 66 67 67

4 Melaksanakan pengawetan buku-buku peraturan/pemeliharaan/perawatan buku 61 50 50

5 Melakukan pengembangan kapasitas SDM 36 102 102 6 Menyusun renja KL dan Anggaran 26 100 100 7 Menyelenggarakan

ceramah/diskusi/seminar/sarasehan 25 38 38

8 Pengadaan sarana kantor/inventaris 15 100 100 9 Melakukan sewa gedung

kantor/peralatan/kendaraan 12 100 100

10 Melaksanakan pengadaan buku-buku perpustakaan 4 0 0

11 Menyelenggarakan sosialisasi/workshop/seminar/publikasi 0 0 0

Sumber : Bagian Keuangan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara

Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Negara, selama tahun anggaran 2008, BPPK telah merealisasikan dana sebesar

Rp70.953.211.448,00 atau sekitar 81,92% dari rencana anggaran sebesar

Rp86.615.042.000,00. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa

kegiatan dalam rangka meningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur

negara.

Program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2008

yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya aparatur negara meliputi:

a. Menyelenggarakan diklat struktural yang terdiri dari diklat prajabatan, diklat UD

I, diklat UPKP II, diklat UPKP IV, diklat UPKP V, dan diklat UPKP VI.

b. Menyelenggarakan diklat teknis, yaitu diklat teknis anggaran, diklat teknis

perpajakan, diklat teknis kepabeanan dan cukai, dan diklat teknis keuangan

umum.

c. Menyelenggarakan diklat fungsional.

d. Menyelenggarakan diklat penyegaran.

e. Menyelenggarakan seminar midmas.

f. Menyelenggarakan Evaluasi dan Pemantauan Diklat.



34

g. Menyelenggarkan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan.

h. Menyelenggarakan rintisan pendidikan gelar dan pendidikan non gelar.

i. Menyelenggarakan administrasi/persiapan bantuan teknik luar negeri.

j. Menyelenggarakan persiapan beasiswa luar negeri,

penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model pembelajaran.

k. Menyusun kurikulum/sylabus pendidikan dan pelatihan.

l. Melakukan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, dan

pola ilmiah pokok.

m. Menyelenggarakan Prodip III Khusus Akuntansi Pemerintah, Prodip III Khusus

Administrasi Perpajakan, dan Prodip IV Akuntansi.

n. Pembuatan buku literatur, menerbitkan buku/naskah lainnya, menerbitkan jurnal,

melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan sistem

informasi, dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.

Realisasi tingkat capaian sampai dengan akhir tahun 2008 untuk masing-

masing kegiatan diuraikan pada paragraf berikut :

a. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan , Karier, Penjenjangan dan Pendidikan Pasca Sarjana.

Diklat ini meliputi diklat prajabatan, diklat UD I, diklat UPKP II, UPKP IV,

UPKP V, UPKP VI, diklat PIM III, diklat PIM IV serta penyelenggaran pendidikan

Pasca Sarjana. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik

dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya diklat UPKP II, UPKP VI, serta

Persiapan Beasiswa Luar Negeri (Pre-Departure, Seleksi, Survey) yang realisasi

capaiannya kurang dari 50 % untuk indikator peserta. Rincian data-data diklat

tersebut dapat dilihat pada tabel V.2.

Tabel V.2

Diklat Karier dan Penjenjangan Pegawai Departemen Keuangan

LOKASI PESERTA CAPAIAN (%)

BIAYA CAPAIAN (%) RENC REAL RENCANA REALISASI

Diklat Prajabatan 2820 2095 74.29 2,857,373,200 2,178,524,663 76.24 Ujian Dinas I 3274 5653 172.66 1,339,436,375 1,320,246,075 98.57 UPKP II 214 79 36.92 94,671,489 53,641,943 56.66 UPKP IV 238 494 207.56 112,478,512 72,927,911 64.84 UPKP V 2859 1844 64.50 1,249,595,874 656,472,976 52.53 UPKP VI 198 62 31.31 104,501,000 104,501,000 100.00



35

LOKASI PESERTA CAPAIAN (%)

BIAYA CAPAIAN (%) RENC REAL RENCANA REALISASI

Diklat Pim III 90 90 100.00 922,059,000 713,473,290 77.38 Diklat Pim IV 210 210 100.00 1,757,007,000 1,664,771,010 94.75 Seminar 265 218 82.26 181,120,000 107,347,500 59.27 Rintisan Pendidikan Gelar 296 234 79.05 50,029,220,000 44,020,081,658 87.99

Rintisan Pendidikan Non Gelar 25 30 120.00 1,756,520,000 1,664,376,300 94.75

Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negari

74 74 100.00 160,077,000 18,945,200 11.84

Persiapan Beasiswa LN (Pre-Departure, Seleksi, Survey)

1577 277 17.56 4,013,889,000 2,625,133,991 65.40

JUMLAH 12140 11360 93.57 64,577,948,450 55,200,443,516 85.48 Sumber : LAKIP Pusdiklat Pengembangan SDM

b. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan

Diklat ini meliputi diklat teknis dan penyegaran baik yang diselenggarakan di

pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan di daerah.

Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik dari jumlah

peserta maupun biaya diklat. Sedangkan beberapa diklat yang capaiannya kurang

dari 50% serta tidak tercapai sama sekali adalah sebagai berikut : 1. DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN (25%) 2. DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran (25%) 3. DTSS Bendahara Penerimaan (48,33%) 4. DTSS Pengurusan Belanja PNS (47,5%) 5. Penyegaran Pengelolaan Keuangan Negara (45%) 6. DTSS Pengelolaan Penerusan Pinjaman/Hibah DJPBN (0%) 7. DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja (0%) 8. DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (0%) 9. DTSS Penguji Tagihan (0%) 10. DTSS Pejabat Pembuat Komitmen (0%) 11. Pengelolaan Keuangan BLU (0%)

Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.3.



36

Tabel V.3 Diklat yang berkaitan dengan Anggaran dan Perbendaharaan

URAIAN PESERTA

CAP BIAYA

CAP RENC REAL RENC REAL

Diselenggarakan di Pusat (Jakarta)

DTSS Pengelolaan Penerusan Pinjaman/Hibah DJPBN 60 0 0.00 75,173,170 0 0.00

DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN 120 30 25.00 150,346,340 49,411,805 32.87

DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran 120 30 25.00 150,346,340 49,411,805 32.87

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa DJPBN 240 444 185.00 300,692,679 731,294,707 243.20

DTSS Bendahara Penerimaan 60 29 48.33 75,173,170 47,764,744 63.54 DTSS Bendahara Pengeluaran 210 244 116.19 263,106,094 401,882,677 152.75 DTSS Pengelolaan APBN 120 70 58.33 150,346,340 115,294,211 76.69

DTSS Pengurusan Belanja PNS 120 57 47.50 150,346,340 93,882,429 62.44

DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja 60 0 0.00 75,173,170 0 0.00

DTSS Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 90 0 0.00 112,759,755 0 0.00

DTSS Penguji Tagihan 90 0 0.00 112,759,755 0 0.00

DTSS Pejabat Pembuat Komitmen 90 0 0.00 112,759,755 0 0.00

Pengelolaan Keuangan BLU 150 0 0.00 187,932,925 0 0.00

Penyegaran Pengelolaan Keuangan Negara 60 27 45.00 75,173,170 44,470,624 59.16

Diselenggarakan di Daerah

DTSS Pengadaan Barang dan Jasa 321 358 111.53 547,072,029 470,694,214 86.04

DTSS Bendahara Penerimaan 91 84 92.31 65,300,800 54,289,725 83.14 DTSS Bendahara Pengeluaran 458 462 100.87 701,927,547 609,384,438 86.82 DTSS Penguji Tagihan 30 29 96.67 27,007,769 24,004,572 88.88 DTSS Pengelolaan BMN 30 30 100.00 27,007,769 24,832,316 91.95 DTSS Pengelolaan APBN 47 42 89.36 91,982,200 73,321,825 79.71 DTSS Pelaksana Kuasa BUN 30 30 100.00 129,882,500 114,258,500 87.97

DTSS Pengelolaan Belanja PNS 60 53 88.33 53,430,269 38,933,595 72.87

JUMLAH 2657 2019 75.99 3,635,699,882 2,943,132,185 80.95

Sumber : LAKIP Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

c. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Pajak

Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan ceramah baik yang

diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan

di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini rata-rata di atas 50 % baik dari

jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya DTSS Operator Console Khusus yang



37

capaiannya hanya 49,64%. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel

V.4.

Tabel V.4

Diklat yang berkaitan dengan Pajak

URAIAN PESERTA

CAP BIAYA



DIKLAT TEKNIS DTSD Pajak I 71 61 85.92 119,787,179 56,696,206 47.33 DTSS Juru Sita Pajak 63 47 74.60 106,290,032 43,683,962 41.10

DTSS Operator Console Khusus 280 139 49.64 472,400,141 129,192,994 27.35

DIKLAT PENYEGARAN

Diklat Penyegaran Account Representative 225 220 97.78 379,607,256 204,478,120 53.87

Diklat Penelaah Keberatan 200 198 99.00 337,428,672 184,030,308 54.54 Diklat Pelayanan terpadu 150 150 100.00 253,071,504 139,416,900 55.09

Diklat Sistem Administrasi Modern 53 53 100.00 89,418,598 49,260,638 55.09

Diklat TNA Komunikator 60 55 91.67 101,228,602 51,119,530 50.50

Diklat Training of trainner Account representative 54 51 94.44 91,105,742 47,401,746 52.03

Diklat Fungsional Dasar Pemeriksa Pajak 260 260 100.00 438,657,274 241,655,960 55.09

DIKLAT FUNGSIONAL DF. Account Representative 180 179 99.44 416,325,000 158,467,910 38.06 DF. Dasar Penilai PBB 60 59 98.33 138,775,000 52,232,440 37.64 CERAMAH 300 150 50.00 21,000,000 2,538,205 12.09 Diselenggarakan di daerah DTSS Juru Sita Pajak 326 286 87.73 944,433,925 829,739,022 87.86 DTSS Account Representative 811 697 85.94 934,500,581 774,414,014 82.87 DTSD I Pajak 60 57 95.00 432,565,000 342,023,422 79.07

JUMLAH 3153 2662 84.43 5,276,594,506 3,306,351,376 62.66

Sumber : LAKIP Pusdiklat Pajak

d. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai

Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, dan kesamaptaan baik yang

diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan

di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini semua di atas 50 % baik dari

jumlah peserta maupun biaya diklat. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat

pada tabel V.5.



38

Tabel V.5 Diklat yang berkaitan dengan Bea dan Cukai

URAIAN PESERTA

CAP BIAYA



DIKLAT TEKNIS DTSD Bea dan Cukai 360 314 87.22 1,047,639,840 846,175,415 80.77 DTSS Intelijen Taktis 60 59 98.33 174,606,640 158,994,744 91.06

DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut 60 59 98.33 174,606,640 158,994,744 91.06

DTSS Juru Sita 30 29 96.67 87,303,320 78,149,959 89.52 DTSS Teknik Pemeriksaan 60 43 71.67 174,606,640 115,877,525 66.36 DTSS Penyidik Lanjutan 30 30 100.00 87,303,320 80,844,785 92.60 DTSS Kepatuhan Internal 30 29 96.67 87,303,320 78,149,959 89.52 DTSS Client Coordinator 30 30 100.00 87,303,320 80,844,785 92.60

DTSS Post Clearance Audit (PCA) 60 51 85.00 174,606,640 137,436,134 78.71

DIKLAT FUNGSIONAL

PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) 22 22 100.00 88,935,000 88,935,000 100.00

DIKLAT KESAMAPTAAN DTU Kesamaptaan 200 200 100.00 1,237,743,000 0 0.00 Diselenggarakan di daerah DTU Kesamaptaan 236 232 98.31 1,237,934,533 1,067,707,035 86.25 DTSD I Bea dan Cukai 87 87 100.00 364,778,290 323,417,820 88.66

JUMLAH 1,265 1,185 93.68 5,024,670,503 3,215,527,904 63.99

Sumber : LAKIP Pusdiklat Bea dan Cukai

e. Penyelenggaraan Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya

Diklat ini meliputi diklat teknis, fungsional, penyegaran dan placement test

baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh Balai Diklat

Keuangan di daerah. Realisasi tingkat capaian untuk diklat ini sebagian besar di

atas 50 % baik dari jumlah peserta maupun biaya diklat. Hanya DTSS Juru Sita dan

Diklat Fungsional Auditor (Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli) yang

capaiannya 0%. Rincian data-data diklat tersebut dapat dilihat pada tabel V.6.



39

Tabel V.6 Diklat yang berkaitan dengan Keuangan Umum lainnya

URAIAN PESERTA CAP

(%) BIAYA CAP

(%) RENC REAL RENC REAL Diselenggarakan di Pusat (Jakarta) DIKLAT TEKNIS DTU TOEFL Preparation 83 73 87.95 159,487,000 145,560,734 91.27 DTU Legal Drafting 60 55 91.67 45,757,000 29,961,440 65.48 DTSD Pengelolaan Diklat 60 40 66.67 65,922,000 29,362,342 44.54 DTSD Perimbangan Keuangan 30 20 66.67 28,347,000 13,497,797 47.62

DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara 112 110 98.21 171,911,000 171,644,700 99.85

DTSS Pemeriksa Kekayaan Negara 30 25 83.33 91,833,000 33,578,414 36.56

DTSS Teknik Penilaian untuk Auditor 30 30 100.00 33,746,000 19,946,300 59.11

DTSS Penilaian Properti Dasar 28 28 100.00 120,273,000 143,837,434 119.59 DTSS Penilaian Properti Lanjutan 25 25 100.00 121,265,000 141,746,936 116.89 DTSS Penilaian Usaha Dasar 30 30 100.00 97,832,000 55,658,484 56.89 DTSS Penilai Usaha Lanjutan 14 14 100.00 61,765,000 42,967,502 69.57 DTSS Pejabat Lelang 30 24 80.00 57,029,000 28,435,232 49.86 DTSS Teknik Investigasi 21 21 100.00 42,930,000 30,485,475 71.01 DTSS Teknik Intelijen 25 25 100.00 89,609,000 63,691,800 71.08 DTSS Juru Sita 30 0 0.00 2,150,000 2,099,710 97.66 DIKLAT PENYEGARAN Penyegaran Diplomasi Ekonomi 30 29 96.67 69,011,000 56,687,497 82.14

Penyegaran Metodologi Penelitian untuk Widyaiswara 24 24 100.00 34,442,000 31,411,175 91.20

Penyegaran Pengelolaan web dinamis unuk pejabat/widyaiswara 69 60 86.96 15,433,000 11,090,025 71.86

Penyegaran Pengelolaan web dinamis untuk pelaksana 50 34 68.00 43,524,000 25,918,138 59.55

DIKLAT FUNGSIONAL DF Auditor-Sertifikasi JFA Terampil 20 20 100.00 37,632,000 32,667,050 86.81 DF Auditor-Sertifikasi JFA Ahli 50 0 0.00 5,650,000 5,423,300 95.99 DF Widyaiswara-Calon widyaiswara 16 14 87.50 154,913,000 87,787,536 56.67 DFP Pranata Komputer Terampil 20 18 90.00 126,039,000 89,878,746 71.31 PLACEMENT TEST

Placement Test DTU TOEFL Preparation 288 288 100.00 23,158,000 21,324,500 92.08

Diselenggarakan di daerah Penyegaran MS Office 30 22 73.33 13,312,000 9,998,250 75.10 Penyegaran pengenalan internet 69 65 94.20 62,117,868 53,803,351 86.61

Penyegaran Pemanfaatan Laptop dan LCD 50 35 70.00 24,817,000 15,269,500 61.52

DTU Teknisi Komputer 50 44 88.00 27,580,000 13,983,250 50.70 DTU Self Development 30 54 180.00 15,036,000 26,999,200 179.56 DTU Kepegawaian 30 30 100.00 27,007,768 24,832,315 91.94

JUMLAH 1434 1257 87.66 1,869,528,637 1,459,548,134 78.07

Sumber : LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum



40

f. Penyelenggaraan Program Diploma III Khusus, Program Diploma IV Keuangan.

Data-data penyelenggaraan Program Diploma III Khusus dan Program Diploma

IV Akuntansi secara rinci dapat dilihat pada tabel V.7

Tabel V.7 Penyelenggaraan Program Diploma III Khusus

dan Program Diploma IV

SPESIALISASI MAHASISWA CAP

(%) BIAYA CAP

(%) RENC REAL RENC REAL DIPLOMA III KHUSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 110 110 100 231,274,179 215,152,468 93.03 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 212 212 100 445,728,418 414,657,485 93.03

SUB JUMLAH 322 322 100 677,002,597 629,809,953 93.03 DIPLOMA IV AKUNTANSI MATRIKULASI 82 82 100 172,404,388 160,386,386 93.03 AKUNTANSI SEMESTER VII 91 91 100 191,326,821 177,989,769 93.03 AKUNTANSI SEMESTER VIII 87 87 100 182,916,851 170,166,043 93.03 AKUNTANSI SEMESTER IX 70 70 100 147,174,478 136,915,207 93.03 AKUNTANSI SEMESTER X 72 72 100 151,379,463 140,827,070 93.03

SUB JUMLAH 402 402 100 845,201,999 786,284,475 93.03

TOTAL 724 724 100 1,522,204,596 1,416,094,428 93.03

USM D III KHUSUS dan D IV 2000 35 1.75 57,745,000 51,274,000 88.79

Sumber : Laporan Tahunan STAN

Penyelenggaraan program ini ditujukan bagi lulusan Program Diploma I dan

Program Diploma III yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Departemen Keuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi.

Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai dengan akhir

tahun 2008 untuk Program Diploma III Khusus dan Program Diploma IV, seluruhnya

mencapai 93,03 %.

Kegiatan lainnya untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Aparatur adalah penyelenggaraan Ujian Saringan Masuk (USM) Diploma III Khusus

dan Diploma IV STAN dengan realisasi tingkat capaian 1,75 % untuk indicator

pendaftar yang lulus USM dan 88,79 % untuk indikator biaya penyelenggaraan

USM.

Perbandingan peserta diklat untuk setiap jenis diklat selama tahun anggaran

2008 dapat dilihat pada Diagram V.1 di bawah ini.



41

Diagram V.1 Perbandingan Peserta Diklat untuk setiap Jenis Diklat

Tahun Anggaran 2008

Sumber : LAKIP Pusdiklat Pengembangan SDM dan STAN

Dari 7.123 orang peserta Diklat Teknis, Fungsional, dan Penyegaran, 28,34

% (2.019 orang) adalah peserta Diklat Anggaran dan Perbendaharaan, 37,37%

(2.662 orang) adalah peserta Diklat Pajak, 16,63% (1.185 orang) peserta Diklat Bea

dan Cukai, serta 17,64% (1.257 orang) adalah peserta Diklat Keuangan Umum

lainnya. Perbandingan dari empat kelompok utama diklat tersebut dapat dilihat

dalam Diagram V.2 berikut ini.

Diagram V.2 Peserta Diklat Teknis, Fungsional dan Penyegaran

Tahun 2008

Sumber : LAKIP Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pajak, Bea dan Cukai, serta Keuangan Umum



42

g. Kegiatan – Kegiatan Lainnya.

Kegiatan lainnya yang berjumlah 16 kegiatan realisasi tingkat capaiannya

dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kegiatan dengan tingkat

capaian di atas 50 % dan kelompok kegiatan dengan tingkat capaian kurang

dari 50 %. Kelompok kegiatan dengan realisasi tingkat capaian lebih dari 50 %

berjumlah 8 kegiatan, sedangkan kegiatan dengan realisasi tingkat capaian

kurang dari 50 % juga berjumlah 8 kegiatan. Kegiatan dengan realisasi tingkat

capaian kurang dari 50 % dapat dilihat pada tabel V.8.

Tabel V.8 Kegiatan dengan Realisasi Tingkat Capaian kurang dari 50 %

No Kegiatan Realisasi

Input ( Dana )

Output Outcome

1 Menyelenggarakan Evaluasi dan Pemantauan Diklat 33 100 100

2 Menyelenggarakan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan 16 22 50

3 Rintisan Non Gelar 35 101 101 4 Menyelenggarakan Adm.Bantuan

Teknik Luar Negeri 12 100 100

5 Penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model 24 53 53

6 Pengembangan sistem penyelenggaraan, pend.,kurikulum 48 16 16

7 Menerbitkan buku/naskah lainnya 17 25 25 8 Menerbitkan jurnal 46 50 50


3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Dalam tahun anggaran 2008, BPPK telah menggunakan dana sebesar Rp

59.810.328.017,00 dari rencana anggaran Rp 63.025.386.000,00 untuk peningkatan

sarana dan prasarana aparatur negara. Kegiatan ini meliputi peningkatan sarana

dan prasarana baik di pusat maupun di daerah.

Dana tersebut dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang

berjumlah 14 (empat belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi,

pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan mebeulair, pengadaan alat

pendidikan, pengadaan alat pengolah data, pembangunan gedung pendidikan,

pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung, perawatan gedung

kesehatan/pendidikan, pengembangan sistem informasi manajemen, pembangunan

prasarana dan sarana lingkungan gedung, pengadaan kendaraan bermotor roda 2,



43

pelaksanaan penguatan kelembagaan, pelaksanaan perawatan sarana/peralatan

kantor, pelaksanaan pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor,

dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan.

Sampai dengan akhir tahun 2008 sebanyak 11 kegiatan atau 78,5 % dari 14

kegiatan realisasi tingkat capaian sudah mencapai 70 % - 100 %, selebihnya

sebanyak 3 kegiatan realisasinya masih di bawah 70 %. Kegiatan yang realisasi

tingkat capaiannya masih di bawah 70 %, meliputi:

a. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dengan tingkat capaian 64 % untuk

indikator input penyerapan dana, tetapi untuk indikator output dan outcome

realisasi tingkat capaian sudah 100 % yang meliputi satu paket kegiatan.

b. Pelaksanaan perawatan sarana/peralatan kantor dengan realisasi tingkat

capaian untuk indikator penyerapan dana mencapai 48 % dari dana yang ada.

c. Pengadaan peralatan kantor dengan realisasi tingkat capaian 15 %.

4. Program Pendidikan Kedinasan

Fungsi utama BPPK adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

yang berkaitan dengan Keuangan Negara. Dari total DIPA yang diterima oleh

BPPK, sebesar Rp12.522.353.000,00 dialokasikan untuk program pendidikan

kedinasan dan sampai dengan akhir tahun 2008 telah terealisasi sebesar

Rp11.525.277.161,00 yang digunakan untuk membiayai bebarapa kegiatan untuk

program tersebut. Program pendidikan kedinasan meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu :

a. Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan yang terdiri dari :

1) Prodip III - Kebendaharaan Negara

2) Prodip III - Administrasi Perpajakan

3) Prodip III - Kepabeanan dan Cukai

4) Prodip III - Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan

5) Prodip III - Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

6) Prodip III – Akuntansi Pemerintah

b. Penyelenggaraan Prodip I Kepabeanan dan Cukai.

c. Penyelenggaraan USM STAN

d. Pengadaan buku referensi

e. Penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar



44

Selama tahun 2008, BPPK melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang diikuti oleh 4.568 mahasiswa dari

4.791 orang mahasiswa yang direncanakan. Pendidikan tersebut meliputi:

a. Program Diploma I Keuangan sebanyak 198 orang

b. Program Diploma III Keuangan sebanyak 4.370

Program Diploma I Keuangan yang diselenggarakan adalah Prodip I Kepabeanan

dan Cukai dan diselenggarakan hanya di daerah Malang, Medan, dan Makassar .

Program Diploma III semuanya diselenggarakan di Jakarta.

Secara lebih rinci, jumlah dan sebaran mahasiswa yang mengikuti

Pendidikan Kedinasan (Program Diploma Keuangan) untuk Tahun Akademik 2008

dapat dilihat pada Tabel V.9.

Tabel V.9 Penyelenggaraan Program Diploma I

dan Program Diploma III

SPESIALISASI MAHASISWA CAP

(%) BIAYA CAP

(%) RENC REAL RENC REAL DIPLOMA I KEPABEANAN DAN CUKAI 198 198 100 416,293,522 387,274,443 93.03

SUB JUMLAH 198 198 100 416,293,522 387,274,443 93.03

DIPLOMA III AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2243 2243 100 4,715,890,758 4,387,154,424 93.03 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 1047 1047 100 2,201,309,685 2,047,860,313 93.03 PENILAI/PBB 530 530 100 1,114,321,044 1,036,643,711 93.03 KEBENDAHARAAN NEGARA 248 248 100 521,418,149 485,071,020 93.03 KEPABEANAN DAN CUKAI 144 144 100 302,758,925 281,654,140 93.03 PPLN 158 158 100 332,193,821 309,037,182 93.03

SUB JUMLAH 4370 4370 100 9,187,892,382 8,547,420,790 93.03 TOTAL 4568 4568 100 9,604,185,904 8,934,695,233 93.03

USM D I dan D III STAN 128.400 95.365 74.27 5,250,750,000 5,115,667,860 97.43

Sumber : Laporan Tahunan STAN

Realisasi tingkat capaian untuk indikator input dana sampai dengan akhir

tahun 2008 untuk Program Diploma I dan III Keuangan seluruhnya mencapai 93,03

%.

Kegiatan lainnya untuk Program Kedinasan meliputi penyelenggaraan Ujian

Saringan Masuk (USM) Diploma I dan Diploma III STAN dengan realisasi tingkat

capaian 74,27 % untuk indicator pendaftar USM dan 97,43 % untuk indikator biaya



45

penyelenggaraan USM, kegiatan pengadaan buku referensi dan kegiatan

penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar dengan realisasi tingkat

capaian 0 % baik untuk indikator input, output, maupun outcome.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

merupakan program yang hanya diselenggarakan oleh Sekolah TInggi Akuntansi

Negara (STAN). Tahun 2008 program ini mempunyai anggaran Rp

11.684.547.000,00 dan telah terealisasi Rp 3.039.699.300,00.

Kegiatan untuk program tersebut adalah pengembangan pendidikan

profesioanal dan keahlian dengan subkegiatan rintisan pendidikan non gelar.

Kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2008, realisasi tingkat capaiannya

mencapai 26 % untuk indikator dana, sedangkan untuk indikator output dan

outcome mencapai 24 % yang berupa lulusan diklat audit internal sebanyak 223 dari

925 orang yang direncanakan.

B. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja BPPK adalah perwujudan kewajiban dari seluruh

rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun

kegagalan dalam upaya menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik.

Dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2008, disusunlah Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2008. Seluruh kegiatan yang ada dalam RKT dicatat

realisasinya dalam PKK. Selanjutnya dari PKK tersebut disusunlah Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2008. Dalam PPS ini akan tampak persentase

pencapaian target-target indikator pencapaian sasaran selama satu tahun

anggaran. Atas dasar PPS inilah analisis laporan tahunan ini akan dibuat.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2008, BPPK telah menetapkan 114

indikator sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan

kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit

di lingkungan BPPK.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) sebagian besar indikator sasaran dapat tercapai 100%



46

bahkan ada yang tercapai lebih dari 100%. Namun demikian ada beberapa indikator

sasaran yang capaiannya kurang dari 50%.

Analisis pencapaian sasaran diuraikan berikut ini berdasarkan sasaran untuk

setiap program.

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik memiliki 40 sasaran. Selama

tahun 2008 realisasi tingkat capaian untuk program tersebut terdiri dari 18

sasaran mencapai 100 %, 7 sasaran mencapai lebih dari 100 %, 12 sasaran

mencapai antara 50 % - 99 %, dan 3 sasaran yang capaiannya di bawah 50 %.

Sasaran yang realisasi tingkat capaiannya masih di bawah 50 % terdiri dari:

a. Terselenggaranya sosialisasi/workshop/seminar/publikasi dengan capaian 0

%.

b. Tersedianya buku-buku perpustakaan dengan capaian 0 %.

c. Terselenggaranya ceramah/diskusi/seminar dengan capaian 38 %.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur memiliki 40 sasaran.

Sampai akhir tahun 2008 sasaran yang dicapai terdiri dari 27 sasaran yang

capaiannya 50 % - 100 %, 6 sasaran yang capaiannya kurang dari 50 %, dan 7

sasaran yang capaiannya lebih dari 100 %.Sasaran yang realisasi tingkat

capaiannya kurang dari 50 %, yaitu:

a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan UPKP V dengan

tingkat capaian 47 %. Hal ini dilihat dari realisasi lulusan yang dihasilkan

sebanyak 1.305 sedangkan perencanaan yang diharapkan sebanyak 2.775

orang.

b. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan diklat teknis dan

fungsional dengan tingkat capaian 44 %.

c. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna atas peserta

ceramah/diskusi/seminar/sarasehan dengan tingkat capaian 22 %.

d. Terselenggaranya persiapan beasiswa luar negeri dengan capaian 18 %.

e. Tersusunnya master dan penggandaan modul dengan capaian 16 %.

f. Tersedianya buku/naskah yang berguna dengan capaian 25 %.



47

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara memiliki 14

sasaran dengan realisasi tingkat capaian yang dihasilkan, yaitu:

a. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 100 % sebanyak 8 sasaran.

b. Sasaran dengan realisasi 80 % - 100 % sebanyak 2 sasaran.

c. Sasaran dengan realisasi kurang dari 50 % sebanyak 4 sasaran, yaitu

tersedianya perlengkapan dan sarana gedung yang siap digunakan,

tersedianya meubeuler yang siap digunakan, tersedianya gedung yang siap

digunakan, dan tersedianya peralatan pengolah data.

4. Program Pendidikan Kedinasan

Program pendidikan kedinasan memiliki 19 sasaran dengan realisasi tingkat

capaian meliputi:

a. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 100 % sebanyak 11 sasaran.

b. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian 90 % - 99 % sebanyak 2 sasaran.

c. Sasaran dengan realisasi tingkat capaian lebih dari 100 % sebanyak satu

sasaran, yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

prodip I Bea dan Cukai dengan capaian 413 % yang berupa jumlah lulusan

198 orang lebih dari yang direncanakan sejumlah 48 orang.

d. Sasaran dengan tingkat realisasi capaian kurang dari 50 % sebanyak 5

sasaran, yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan

Prodip I Kebendaharaan Negara, Prodip I Administrasi Perpajakan, Prodip I

PPLN, Tersedianya buku referensi penunjang perkuliahan, dan

penyelenggaraan program sertifikasi tenaga pengajar.

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara memiliki

satu sasaran yaitu auditor internal untuk para kepala dan pegawai dengan

tingkat capaian 24 %.

BAB VI Masalah dan Pemecahan Masalah


48

BAB VI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

Setelah melakukan kompilasi terhadap permasalahan dari unit-unit di bawah

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) baik dari Sekretariat, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),

dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK), terdapat dua kategori

permasalahan yang dihadapi BPPK dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya yaitu: permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan akademis dan

permasalahan yang berkaitan dengan non akademis.

A. BIDANG AKADEMIS 1. Bahan Ajar/Kurikulum

Masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan ajar/kurikulum yaitu :

a. Belum memadainya jumlah bahan ajar secara kuantitas dan kualitas.

Secara kuantitas, jumlah bahan ajar dirasakan kurang memadai

jumlahnya untuk didistribusikan ke peserta diklat. Secara kualitas, bahan

diklat ajar tersebut kadang terlambat dalam menyesuaikan dengan

peraturan-peraturan terbaru (tidak up to date). Selain itu, tidak semua

mata pelajaran/kuliah memiliki modul dan buku referensi yang dapat

dipinjamkan atau dipergunakan oleh peserta diklat.

b. Beberapa kurikulum program diklat yang belum sesuai dengan

kebutuhan stakeholder.

c. Keterlambatan dalam pengiriman modul menyebabkan beberapa diklat

tidak dapat diselenggarakan tepat waktu sesuai yang direncanakan.

d. Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)/Satuan Acuan Pembelajaran

(SAP) yang seharusnya menjadi acuan oleh pengajar dalam

menyampaikan materi masih belum dapat dilakukan sepenuhnya.

e. Kurikulum yang dibuat kurang dinamis dan berkesan agak kaku sehingga

sulit disesuaikan apabila muncul peraturan baru.

f. Dalam ujian, sering terjadi soal ujian tidak sesuai dengan silabi/modul

yang digunakan oleh peserta diklat.



49

Alternatif Pemecahan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

a. Melaksanakan perencanaan secara akurat mengenai jumlah bahan

ajar/modul yang diperlukan dan selalu melakukan pengkajian atau

merevisi kurikulum dan bahan ajar/modul yang ada sehingga senantiasa

sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.

b. Pembuatan modul yang sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan

yang terbaru serta pengiriman modul yang tepat waktu.

c. Perlu adanya sosialisasi materi diklat kepada calon pengajar yang akan

mengampu materi tersebut.

2. Program Diklat Permasalahan yang terkait dengan program diklat adalah :

a. Program diklat yang terlalu sering direvisi yang mempersulit

penyelenggaraan diklat.

b. Program diklat yang dapat dilaksanakan di daerah (Balai Diklat

Keuangan) kurang variatif, sangat tergantung pada kebijakan pusdiklat

terkait, sehingga dari tahun ke tahun program yang dilaksanakan di Balai

Diklat Keuangan tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini

menyebabkan beberapa diklat mengalami kejenuhan sehingga jumlah

peserta selalu kurang dari yang ditargetkan.

c. Keterlambatan proses penyelesaian hasil diklat termasuk penyampaian

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sehingga banyak

keluhan dari peserta diklat.

d. Diklat yang penentuan peserta dan pemanggilannya menjadi wewenang

pusdiklat terkait atau kantor pusat, kadang tidak dapat dilaksanakan

karena tidak tersedianya SPPD untuk peserta diklat.

e. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal tahun

anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanakan secara bersamaan yang

pada akhirnya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan diklat.

f. Masih adanya beberapa jenis program diklat yang telah disiapkan

namun penyusunan GBPP dan modul belum menyelesaikan sesuai

jadwal yang telah ditetapkan.



50

g. Waktu penyelenggaran diklatpim III dan IV yang dipersingkat

menyebabkan adanya keluhan dari peserta diklat mengenai padatnya

waktu belajar.

h. Adanya jadwal mengajar pada Percepatan Akuntabilitas Kinerja

Keuangan Instansi Pemerintah yang terkesan mendadak sehinngga

mengganggu jadwal yang telah ditetapkan.

i. Peserta diklat sering tidak langsung mengumpulkan evaluasi pengajar

setelah selesai pelajaran pada hari itu. Hal ini menyebabkan input data

evaluasi pengajar ke komputer menjadi menumpuk disamping itu,

pengisian evaluasi pengajar sudah kurang objektif lagi.

j. Peserta diklat (teknis) yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan

pedoman diklat tetap diikutsertakan dengan menyertakan surat

rekomendasi dari instansi masing-masing, karena jika tidak

diikutsertakan peserta kurang dari yang ditargetkan.

Alternatif Pemecahan

a. Melakukan perencanaan yang komprehensif.

b. Perlunya dilakukan koordinasi mengenai program-program diklat dari

pusdiklat terkait khususnya diklat-diklat yang dapat dilaksanakan di

daerah/Balai Diklat Keuangan dan sangat dibutuhkan oleh instansi

terkait.

c. Proaktif menghubungi pihak Pusdiklat dan kantor pusat secara kontinyu

dan bila dipandang perlu langsung menghubungi calon peserta ke unit

asalnya bila pada saat pembukaan diklat yang bersangkutan belum

datang.

d. Mengadakan seminar Training Need Analysis.

e. Berusaha menyampaikan sesegera mungkin berkas-berkas peserta

diklat sebagai bahan pembuatan sertifikat dan diperlukan pula standar

waktu penyelesaian sertifikat (Standard Operating Procedure).

f. Ketentuan yang definitif mengenai keikutsertaan peserta diklat non

Departemen Keuangan.

g. Ketentuan yang definitif yang mengatur tentang persyaratan peserta

yang mengikuti diklat teknis dan perlakuan terhadap peserta yang tidak

memenuhi syarat.



51

h. Membuat komposisi ulang atas penjadwalan sehingga beban pelajaran

dapat merata sepanjang waktu diklat.

i. Petugas piket diminta aktif untuk meminta evaluasi pengajar pada hari itu

dari ketua kelas kemudian langsung menyerahkan ke bidang evaluasi

dan pelaporan pada hari itu juga, disamping staf evaluasi aktif memonitor

pengumpulan evaluasi pengajar pada hari itu. Evaluasi pengajar dan

penyelenggaraan untuk Diklat Prajabatan, Ujian Dinas, dan UPKP

proses evaluasinya dilakukan dengan sistem scanner.

3. Widyaiswara Ada beberapa hal yang menjadi kendala berkenaan dengan widyaiswara :

a. Terbatasnya jumlah widyaiswara yang memiliki kompetensi pada

beberapa mata pelajaran tertentu.

b. Distribusi widyaiswara yang kurang merata sehingga kekurangan tenaga

pengajar/widyaiswara masih dirasakan terutama di balai-balai diklat

keuangan. Kesulitan dalam memperoleh tenaga pengajar/widyaiswara

tentu akan berpengaruh terhadap kualitas diklat.

c. Pada umumnya pengajar/widyaiswara mempunyai latar belakang

pendidikan S1 atau D-IV sedangkan pengajar yang berkualifikasi

pendidikan pasca sarjana masih kurang.

Alternatif pemecahan :

a. Kekurangan widyaiswara untuk sementara diatasi dengan cara

melibatkan sumber daya manusia dari unit lain untuk menjadi tenaga

pengajar pada beberapa mata pelajaran tertentu sesuai dengan

keahliannya.

b. Mengusulkan permintaan widyaiswara untuk memenuhi kompetensi

tersebut diatas.

c. BPPK mengadakan rekruitmen widyaiswara berdasarkan kompetensi

yang diperlukan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan

menempatkan mereka secara merata terutama di balai diklat keuangan.

Dalam jangka panjang perlu disusun pola mutasi untuk widyaiswara



52

seperti pola mutasi bagi pejabat struktural sehingga penyebaran

widyaiswara akan merata ke seluruh balai diklat keuangan.

B. BIDANG NON AKADEMIS 1. Organisasi dan Ketatalaksanaan

a. Posisi BPPK sebagai unit pendukung yang terpisah secara

organisatoris dari unit eselon I lain di Departemen Keuangan

menjadikan BPPK sebagai pengelola diklat yang kurang responsif

terhadap perubahan yang sangat cepat. Modernisasi pelayanan di

bidang Keuangan Negara tidak dapat diantisipasi secara cepat oleh

BPPK dalam pengembangan SDM melalui diklat. Hal tersebut

mendorong unit pengguna diklat untuk menyelenggarakan sendiri

kebutuhan diklat mereka. Padahal, BPPK merupakan unit pengelola

diklat bagi seluruh Departemen Keuangan.

b. Permasalahan lain terkait dengan organisasi adalah kejelasan status

STAN sebagai pengelola pendidikan kedinasan di lingkungan

Departemen Keuangan. Sampai saat ini status STAN masih status quo

dan belum sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000.

STAN harus segera memperjelas statusnya agar sesuai dengan PP

Nomor 60 tahun 1999.

Langkah-langkah yang ditempuh BPPK antara lain :

a. Mempertegas dukungan komitmen dari para pengguna diklat atas

urgensi diklat dalam pengembangan SDM Departemen Keuangan.

Memperkokoh hubungan pengelola dan pengguna diklat dalam setiap

aktivitas kediklatan. Upaya yang sudah dilakukan adalah penataan

kelembagaan dan proses bisnis yang mempercepat responsivitasnya

sebagai lembaga diklat. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2009

adalah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

137/2001 yang terkait dengan pola diklat.

b. Membentuk tim intern BPPK dan Biro Organta Departemen Keuangan

untuk studi banding pada sekolah tinggi kedinasan yang telah berhasil

memperoleh status kelembagaan sesuai dengan peraturan pemerintah



53

terkait. Berdasarkan hasil studi banding tersebut, merumuskan

kelayakan pendirian sekolah tinggi di bawah Departemen Keuangan.

c. Menjalin kerja sama dengan Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Kedinasan

Departemen Keuangan dalam mencari solusi dalam rangka

memperjelas status kelembagaan STAN.

2. Anggaran

a. Kendala yang berkaitan dengan anggaran antara lain seringnya revisi

anggaran. Selain itu, tarif honor tenaga pengajar dari luar masih kurang

memadai jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan

profesional lainnya. Hal ini menyebabkan kesulitan mencari tenaga

pengajar dari luar yang mengusai bidang kompetensi tertentu.

b. Beberapa Pusdiklat masih belum menjadi satuan kerja tersendiri

sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran secara

penuh, artinya pengelolaan hanya bersifat sebagai petugas pemegang

uang muka dimana tingkat keberhasilan kinerjanya juga ditentukan oleh

unit diatasnya dalam hal ini BPPK. Kecepatan perputaran anggaran

juga ditentukan oleh pengelolaan keuangan di tingkat badan karena

sampai dengan tahun 2008 belum lepas dari satuan kerja Badan.

c. Realisasi anggaran diklat tidak terserap seluruhnya. Salah satu

penyebabnya adalah keharusan pengajuan Revisi yang belum

ditetapkan sampai Bulan Oktober Tahun Anggaran 2008. Pengajuan

revisi ini terkait realokasi anggaran dalam rangka optimalisasi dari

subkegiatan yang dananya diperkirakan akan idle ke subkegiatan yang

masih memerlukan sejumlah dana tambahan.

d. Banyak kegiatan diklat susulan yang tidak direncanakan pada awal

tahun anggaran. Akibatnya kegiatan dilaksanaan secara bersamaan,

yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan.

e. Alokasi dana PHLN untuk State Audit Reform Sector Development

Project belum muncul di DIPA beserta dana pendampingnnya. Kondisi

ketidakjelasan yang terus menerus sampai Triwulan III ini menyebabkan

kegiatan menjadi terhambat penyelenggaraannya. Sampai bulan



54

Agustus, satker STAN tetap megajukan penambahan alokasi anggaran

pada kegiatan yang didanai PHLN baik pembiayaan yang berasal dari

PHLN maupun dana pendamping Rupiah Murni. Namun, pada Revisi ke

II yang ditetapkan bulan Oktober, alokasi dana PHLN telah dialokasikan

dalam DIPA tanpa dana pendamping. Pelaksana kegiatan tetap

dilaksanakan mulai bulan Oktober. Dalam prosesnya terdapat kendala

terlambatnya NOL STAR SDP yang menjadi dasar dilaksanakannya

kegiatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan baru dapat

selesai pada bulan Desember Tahun Anggaran 2008, yang cukup

menyulitkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Masalah ini

merupakan masalah yang sumbernya berasal dari luar kelembagaan

Satker STAN dan dikategorikan sebagai tidak dapat dihindari dan

diatasi dengan mempercepat proses penyelesaian.

f. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum STAN seharusnya

terlaksana sejak bulan Agustus. Namun karena belum lengkapnya

persyaratan Administrasi, sampai dengan akhir Tahun Anggaran DIPA

BLU Tahun Anggaran 2008 belum dapat ditetapkan. Hal ini

menghambat penyerapan anggaran dengan pembiayaan dari

penerimaan BLU. Masalah ini merupakan masalah yang sumbernya

berasal dari kelembagaan Satker STAN dan dikategorikan sebagai

dapat dihindari dan diatasi. Pada akhirnya sebagian dana yang

direalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber

dari penerimaan BLU dapat dikeluarkan DIPA BLU-nya.

Masalah tersebut diatasi dengan :

a. Penyusunan rencana anggaran yang lebih akurat dan realistis.

b. Jadwal pelaksanaan diklat-diklat reguler dan khusus diupayakan lebih

baik untuk menghindari penumpukan pelaksanaan diklat pada suatu

periode tertentu. Untuk memonitoring diklat-diklat tersebut, penugasan

dilakukan dengan organisasi matriks yang melibatkan seluruh bidang

pada Pusdiklat. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar, maka

tenaga struktural di lingkungan BPPK serta widyaiswara dilibatkan

dalam kegiatan diklat.



55

c. Terkait dengan penyerapan anggaran yang tidak optimal, di mana

penyebabnya berasal dari eksternal dan tidak dapat dikendalikan,

BPPK hanya dapat menyarankan salah satunya adalah agar proses

pengesahan atau penetapan anggaran dapat lebih cepat dan

dipersingkat waktunya.

3. Sumber Daya Manusia

a. Terbatasnya jumlah SDM termasuk tenaga widyaiswara karena

adanya pegawai yang keluar dari unit Badan Diklat Keuangan, tugas

belajar, dan mutasi.

b. Kendala yang berkaitan dengan SDM adalah terbatasnya jumlah SDM

di bidang pengelolaan anggaran.

c. Terbatasnya jumlah SDM dalam proses penyelenggaraan diklat,

terutama untuk mengawasi kedisiplinan peserta diklat.

d. Pemanfaatan unit pengguna atas SDM yang telah mengikuti suatu

pelatihan masih belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini karena

penunjukkan peserta belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi

pegawai serta kebutuhan unit. Jadi masih sekedar pemenuhan atas

permintaan diklat. Sedangkan untuk diklat yang sifatnya fungsional,

lulusan diklat belum dapat dimanfaatkan ke bidang yang terkait dengan

tujuan diklat tersebut, mengingat adanya peraturan yang harus

terpenuhi untuk menduduki suatu jabatan fungsional.

e. BPPK sebagai penyelenggara pendidikan dituntut untuk memberikan

pelayanan prima kepada peserta diklat dan harus profesional di bidang

pengelolaan diklat. Namun kenyataannya sampai saat ini belum semua

sumber daya manusia BPPK mempunyai kesempatan untuk mengikuti

diklat-diklat yang mendukung penyelenggaraan diklat.

f. Penempatan pegawai BPPK tidak merata terutama di balai-balai diklat

keuangan. Hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan diklat

di balai diklat keuangan. Jumlah diklat yang banyak akan sulit dikelola

oleh pegawai yang terbatas (misalnya di Balai Diklat Keuangan VIII

Manado).



56

Masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan secara bertahap dengan

cara:

a. Peningkatan kualitas SDM dengan dibekali berbagai macam

keterampilan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi bidang

tugasnya sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan motivasi

pegawai untuk dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas yang

menjadi tanggung jawabnya;

b. Melibatkan SDM dari unit lain yang sudah memiliki sertifikat ahli

pengadaan barang jasa, mengirimkan beberapa SDM Pusdiklat

mengikuti beberapa diklat yang berkaitan dengan pengelolaan

anggaran, serta mengirimkan beberapa SDM Pusdiklat untuk mengikuti

ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa;

c. Melakukan studi banding ke instansi lain mengenai pelayanan prima;

d. Mengikutsertakan pegawai BPPK dalam Diklat Pengelolaan Diklat dan

diklat teknis lainnya serta diklat di luar badan guna menunjang

penyelenggaraan diklat;

e. Menempatkan SDM BPPK Pusat ke balai-balai diklat keuangan di

daerah.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang diklat seperti gedung, asrama,

kendaraan, dan komputer sangat berpengaruh terhadap kelancaran

penyelenggaraan diklat. Hal ini disebabkan karena belum ada standarisasi

sarana dan prasarana (gedung, kursi kuliah, komputer, OHP, mesin

fotocopy, kendaraan dinas, perpustakaan);

a. Gedung

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas ruangan kelas,

asrama, dan kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran

penyelenggaraan diklat.

b. Kendaraan

Kendala yang ada adalah terbatasnya jumlah kendaraan yang dapat

digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan diklat sehingga



57

menyebabkan mobilitas penyelenggaraan diklat menjadi kurang

optimal.

c. Sarana pendukung kegiatan diklat

• Perpustakaan.

Fasilitas perpustakaan sebagai pendukung kegiatan berfungsi tidak

optimal. Hal ini disebabkan karena pengadaan buku sangat kurang

dan banyak buku yang sudah out of date.

• Laboratorium Komputer

Fasilitas komputer di laboratorium komputer masih kurang secara

kualitas dan kuantitas

• Laboratorium Bahasa Inggris

Laboratorium Bahasa Inggris yang ada di pusdiklat Bea Cukai

belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut karena tidak ada

Diklat Bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris bagi

diklat tertentu bagi pegawai bea dan cukai. Padahal penguasaan

bahasa Inggris di lapangan bagi pegawai bea dan cukai sangat

dibutuhkan khususnya untuk pegawai yang bertugas di

pelabuhan/bandara yang secara langsung berhubungan dengan

keluar masuknya orang asing, pegawai yang ditugaskan pada

kantor perwakilan bea dan cukai di luar negeri, atau pegawai yang

bertugas sebagai Client Coordinator

d. Rumah dinas

Belum semua balai diklat keuangan memiliki fasilitas rumah dinas

sehingga pejabat/pegawai yang ditugaskan di balai diklat keuangan

mengalami kesulitan terkait dengan tempat tinggal bila harus menjalani

mutasi ke daerah yang berbeda.

Alternatif Permecahan

• Melakukan perbaikan dan pemenuhan fasilitas ruang kelas,

asrama, dan kesehatan.

• Melakukan pengadaan kendaraan terutama di balai diklat

keuangan



58

• Melakukan perbaikan dan pemenuhan sarana pendukung diklat

pada tahun yang akan datang.

• Mengusulkan pengadaan rumah dinas.

BAB VII Program Kerja Tahun Anggaran 2009


58

BAB VII

PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2009 Peningkatan kualitas aparatur negara merupakan suatu keharusan untuk

mencapai visi Departemen Keuangan dimana pegawai negeri dituntut untuk lebih

profesional. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi

dan misi Departemen Keuangan adalah melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan. Untuk itu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Departemen

Keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan harus terus

menerus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga mutu pekerjaan dan pelayanan

pegawai semakin meningkat. Dalam tahun 2009 BPPK diperkirakan mendapatkan

anggaran sebesar Rp363.134.169.000,00. Rincian anggaran tersebut dijelaskan

pada tabel VII.1 dibawah ini.



59

Tabel VII.1 Rincian Anggaran dan Program BPPK Tahun 2009

(dalam ribuan rupiah)

NO SATKER PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG

BAIK

PROGRAM PENGELOLAAN SDM

APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

PENDIDIKAN KEDINASAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

APARATUR NEGARA TOTAL

01.01.09 01.01.13 01.01.17 10.01.10

58.808.915 118.330.445 111.295.064 - 9.999.745 288.434.424

1 BPPK Pusat 22.735.344 79.617.496 25.074.275 - - 127.427.115

Sekretariat 20.593.600 3.870.624 13.232.832 - - 37.697.056

Pusdiklat Pegawai 1.128.975 71.254.296 11.841.443 - - 84.224.714

Pusdiklat KN dan PK 1.012.769 4.492.576 - - - 5.505.345.

2 Pusdiklat Keuangan Umum 4.212.161 5.023.332 10.994.360 - - 20.229.853

3 Pusdiklat Pajak 5.780.543 7.370.820 19.521.717 - - 32.673.080

4 Pusdiklat Bea dan Cukai 4.006.824 5.122.599 10.452.864. - - 19.582.287

5 Pusdiklat Anggaran dan PN 4.583.173 3.000.360 9.352.923 - - 16.936.456

6 BDK I Medan 1.434.750 2.288.149 6.456.520 - - 10.179.419

7 BDK II Palembang 2.080.707 1.970.321 810.300 - - 4.861.328

8 BDK III Yogyakarta 2.267.962 2.004.031 5.595.408 - - 9.867.401

9 BDK IV Malang 2.219.590 1.721.504 4.842.009 - - 8.783.103

10 BDK V Balikpapan 1.456.683 1.368.035 5.698.250 - - 8.522.968

11 BDK VI Makassar 2.191.544 2.158.752 1.867.293 - - 6.217.589

12 BDK VII Cimahi 1.781.921 1.865.803 704.285 - - 4.352.009

13 BDK VIII Manado 1.374.622 1.514.873 7.720.165 - - 10.609.660

14 Pusdiklat Pegawai Magelang 2.683.091 3.304.370 2.204.695 - - 8.192.156

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

10.06.01

15 STAN 11.263.098 3.709.490 28.815.275. 20.912.137 9.999.745 74.699.745

TOTAL 70.072.013 122.039.935 140.110.339 20.912.137 9.999.745 363.134.169

Sumber : Pusdiklat Pengembangan SDM



61

A. KEGIATAN DIKLAT Kegiatan diklat merupakan bagian dari Program Pendidikan Kedinasan yang

dilaksanakan oleh Pusdiklat dan STAN. Untuk tahun anggaran 2009 BPPK akan

melaksanakan program diklat dan program diploma keuangan.

Program diklat untuk masing-masing Pusdiklat/STAN/Balai Diklat Keuangan

dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

1. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kerja Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2009

meliputi :

a. Diklat

1) Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan

Program diklat untuk diklat Prajabatan dan diklat dalam Jabatan (UD,

UPKP, Diklatpim) serta kegiatan penunjang tersaji sebagai berikut :

Tabel VII.2 Program Diklat Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2009

NO NAMA DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 Seminar 100 71.575.000,00 2 Prajabatan Golongan II 1414 1.983.203.000,00 3 Prajabatan Golongan III 2630 6.916.515.000,00 4 DUD Tingkat I 2125 1.186.517.000,00 5 UPKP Tingkat II 49 21.284.000,00 6 UPKP Tingkat IV 407 157.117.000,00 7 UPKP Tingkat V 1367 968.274.000,00 8 UPKP Tingkat VI 206 142.511.000,00 9 Diklatpim Tk. IV 210 2.137.548.000,00

10 Diklatpim Tk. III 90 1.105.632.000,00 JUMLAH 8598 14.690.176.000,00


2) Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana

Administrasi pendidikan pasca sarjana dalam tahun anggaran 2009

merencanakan kegiatannya seperti dalam tabel dibawah ini :



62

Tabel VII.3 Program Kegiatan Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana

Tahun 2009

NO JENIS DIKLAT HARI EFEKTIF

LOKASI DIKLAT

TANGGAL (TH.2009)

1 Rintisan Pendidikan Gelar 1 tahun Jakarta 1 Jan-31 Des 2 Rintisan Pendidikan Nongelar 6 bulan Jakarta Mei-Okt 3 Administrasi Persiapan

Bantuan Teknik LN 7 bulan Jakarta Mar-Sept

4 Predeparture Training 7 bulan Jakarta Peb-Agt 5 Seleksi Program Gelar 5 bulan Jakarta Jan-Mei

6 Survey Program Gelar 4 bulan Jakarta Mar-Aprl Sept-Okt

7 Monitoring 3 bulan Jakarta Juni-Agt 8 Seminar Alumni 1 hari Jakarta Agt


Tabel VII.4

Rencana Pengiriman Karyasiswa Phase III Diklat PPSDM Pusdiklat Pengembangan SDM Tahun 2006-2013

NO PROGRAM JUMLAH KARYASISWA NEGARA TUJUAN SUMBER

BIAYA

1 Program S2 Luar Negeri 140 Jepang JBIC 2 Program Linkage 125 Indonesia/Jepang JBIC 3 Program S2 Dalam Negeri 300 Indonesia JBIC 4 Program S3 Luar Negeri 20 Jepang JBIC 5 Program S3 Dalam Negeri - Indonesia JBIC 6 Non Degree 140 - JBIC JUMLAH 725


Tabel VII.5 Estimasi Biaya kegiatan bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana

Tahun Anggaran 2009

NO DIKLAT BIAYA

1 Rintisan Pendidikan Gelar (Dalam Negeri dan Linkage Program) Rp 53.401.213.000,00

2 Rintisan Program Non Gelar Rp 2.053.992.000,00

3 Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri Rp 145.755.000,00



63

NO DIKLAT BIAYA

4 Penyelenggaraan Persiapan Beasiswa Luar Negeri Rp 4.104.574.000,00

JUMLAH Rp 59.705.534.000,00


2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Rencana Program Kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tahun

Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Diklat

Pada tahun 2009 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merencanakan

program Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Persiapan

Pelaksanaan Anggaran, DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN, DTSS

Pengadaan Barang/Jasa, DTSS Bendahara Pengeluaran, DTSS

Pengelolaan APBN, DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara, DTSS

Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa,

yang pesertanya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan

Kementerian/Lembaga. Program Diklat Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan Tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel VII.6 dibawah ini :

Tabel VII.6 Program Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Tahun 2009


PESERTA BIAYA

1 DTSS Pengadaan Barang/Jasa bagi Pegawai DJPBN 180 358.698.000

2 DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN 120 336.032.000

3 DTSS Persiapan Pelaksanaan Anggaran 120 288.526.000

4 DTSS Bendahara Pengeluaran 120 289.790.000

5 DTSS Pengadaan Barang/Jasa 120 234.932.000

6 DTSS Pejabat Pembuat Komitmen 60 110.460.000

7 DTSS Pengelolaan APBN 60 195.171.000



64


PESERTA BIAYA

8 DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara 60 165.251.000

9 DTSS Penyegaran Pengadaan 60 62.630.000

10 Ujian Sertifikasi PBJ LKPP 800 49.830.000

JUMLAH 1800 2.091.320.000

Sumber : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

b. Pembinaan/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Evaluasi

Pasca Diklat)

c. Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi

Rencana kegiatan tahun 2009 yang berkaitan dengan Teknologi,

Informasi, dan Komunikasi adalah akan dilaksanakannya pengembangan

desain komputer dan Sistem Informasi Manajemen Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan.

d. Pengadaan ATK

e. Pembentukan Bank Soal

f. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat

g. Training Need Analysis

h. Team Teaching

i. Penyusunan Naskah Buku/Modul

Pada tahun 2009 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan

mengadakan kegiatan penyusunan naskah buku yang akan melibatkan

widyaiswara sebagai penyusun dan narasumber dari Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dan pihak lain yang berkepentingan.

j. Desain Diklat dan Pengembangan Kurikulum

Kegiatan pengembangan kurikulum Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan adalah sebagai salah satu bentuk komitmen agar

lembaga ini senantiasa dapat intospeksi dan menerima masukan untuk

dapat menyesuaikan dengan kebutuhan unit pengguna.Pengembangan

dan penyempurnaan kurikulum dilakukan agar program yang dilaksanakan

dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat menjawab tantangan dan

permasalahan di lapangan terutama bagi para peserta diklat setelah

dinyatakan lulus dan sesuai dengan harapan instansi pengguna/pengirim.



65

k. Peningkatan Prasarana Fisik

Pada tahun 2009 Pusdiklat masih akan melaksanakan pembangunan

prasarana fisik yang meliputi pembangunan gedung pendidikan,

pengadaan peralatan prasarana kantor, dan rehabilitasi/perbaikan gedung

untuk mendukung kegiatan diklat dan perkantoran.

3. Pusdiklat Pajak

Pada tahun 2009 Pusdiklat Pajak merencanakan 10 diklat dengan rincian

masing-masing diklat adalah sebagai berikut :

Tabel VII.7 Program diklat Pusdiklat Pajak

Tahun Anggaran 2009


PESERTA BIAYA 1 DTS Dasar Pajak I (eks STAN) 232 809.670.000 2 DTS Pajak II (Sarjana) 1194 2.105.475.000

3 DTS Sps. Operator Console Pajak Khusus (Angkatan I - VII) 280 973.245.000

4 Diklat Tailor Made (Angkatan I – II) 120 98.800.000

5 Diklat Penelaah Keberatan (Angkatan I – II) 120 112.540.000

6 Diklat Manajemen Keberatan dan Banding 60 51.736.000 7 Diklat Account Representatives 90 193.662.000 8 Diklat Penyegaran Account Representatives 40 76.573.000 9 Diklat Dasar Pemeriksa Pajak (Angkatan I – II) 200 253.120.000

10 Diklat Dasar Penilai PBB 100 170.900.000 JUMLAH 2436 4.845.721.000

Sumber : Pusdiklat Pajak

4. Pusdiklat Bea dan Cukai Pada Tahun Anggaran 2009 Pusdiklat Bea dan Cukai merencanakan 18 diklat.

Perincian masing – masing diklat adalah sebagai berikut :



66

Tabel VII.8 Program Diklat Pusdiklat Bea dan Cukai

Tahun Anggaran 2009


PESERTA BIAYA DIKLAT TEKNIS SUBTANTIF DASAR (DTSD) 1 DTSD Kepabeanan dan Cukai Angkatan I 60 793.790.000 2 DTSD Kepabeanan dan Cukai Angkatan II 30 416.356.000

3 DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I 90 435.651.000

4 DTSD Kepabeanan dan Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007 60 641.030.000

DIKLAT TEKNIS SUBTANTIF SPESIALISASI (DTSS)

5 DTSS Teknik Pemeriksaan 30 124.150.000 6 DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut 30 48.150.000 7 DTSS Intelijen Taktis Angkatan I 30 79.681.000 8 DTSS Intelijen Taktis Angkatan II 30 79.681.000 9 DTSS Post Clearence Audit 60 554.086.000

10 DTSS Intelijen Analisis 30 77.331.000 11 DTSS Kepatuhan Internal Angkatan I 30 73.585.000 12 DTSS Kepatuhan Internal Angkatan II 30 73.585.000 13 DTSS Client Coordinator 30 74.091.000 14 DTSS PPNS 30 310.565.000 15 DTSS Penyidik Lanjutan 30 84.515.000 DIKLAT FUNGSIONAL

16 Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan I 30 130.853.000

17 Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan II 30 129.463.000

DIKLAT TEKNIS UMUM 18 DTU Kesamaptaan 60 423.770.000

JUMLAH 720 4.550.333.000

Sumber : Pusdiklat Bea dan Cukai 5. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pada tahun 2009 Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

merencanakan menyelenggarakan 28 diklat dengan peserta sebanyak 829

orang dan anggaran sebesar Rp3.263.017.000,00. Diklat-diklat tersebut

adalah sebagai berikut :



67

Tabel VII.9

Program Diklat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Tahun 2009

NO NAMA DIKLAT USER JML HARI

JUMLAH PESERTA

TANGGAL (TH.2009)

1 DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (1) DJPK 8 30

120

02/03-12/03

2 DTSD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2) DJPK 8 30 16/03-25/03



5 DTSS Pengelolaan Transfer ke Daerah (1) DJPK, dll 10 30

60 23/04-06/05

6 DTSS Pengelolaan Transfer ke Daerah (2) DJPK, dll 10 30 07/05-20/05

7 DTSS Pengelolaan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (1) DJPK,dll 10 30

60 25/06-05/06

8 DTSS Pengelolaan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (2) DJPK,dll 10 30 08/06-19/06

9 DTSS Evaluasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1)

DJPK,dll 10 30

60

22/06-03/07

10 DTSS Evaluasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2)

DJPK,dll 10 30 06/07-17/07

11 DTSS Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Transfer ke Daerah

DJPK,dll 8 30 30 21/07-30/07

12 DTSD Kekayaan Negara (1) DJKN 20 31 93

03/03-01/04 13 DTSD Kekayaan Negara (2) DJKN 20 31 04/03-02/04 14 DTSD Kekayaan Negara (3) DJKN 20 31 05/03-03/04 15 DTSS Pengelolaan Kekayaan

Negara (1) DJKN 17 30

90

30/04-15/04

16 DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara (2) DJKN 17 30 18/06-03/07

17 DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara (3) DJKN 17 30 19/11-07/12

18 DTSS Pejabat Lelang DJKN 36 30 30 24/02-31/03 19 DTSS Penilaian Usaha Dasar DJKN 27 30 30 22/10-17/11 20 DTSS Penilaian Properti Dasar

(1) DJKN 30 30 60

26/02-27/03

21 DTSS Penilaian Properti Dasar (2) DJKN 30 30 14/04-11/05

22 DTSS Properti Lanjutan DJKN 30 25 25 29/07-25/08 23 DTSS Pemeriksa Kekayaan

Negara DJKN 25 25 25 17/11-11/12

24 DTSS Jurusita Piutang Negara DJKN 35 30 30 13/05-16/06



68

NO NAMA DIKLAT USER JML HARI

JUMLAH PESERTA

TANGGAL (TH.2009)

25 DTSS Beracara di Pengadilan (1) DJKN 22 30

56 07/07-28/07

26 DTSS Beracara di Pengadilan (1) DJKN 22 26 30/09-20/10

27 DTSS Supervisor Komputer Dasar (1) DJKN 15 30

60 02/09-15/09

28 DTSS Supervisor Komputer Dasar (2) DJKN 15 30 02/09-16/09

JUMLAH 829

Sumber : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

6. Pusdiklat Keuangan Umum

Pada Tahun Anggaran 2009 Pusdiklat Keuangan Umum merencanakan untuk

menyelenggarakan diklat-diklat sebagai berikut :

Tabel VII.10

Program diklat Pusdiklat Keuangan Umum Tahun Anggaran 2009


PESERTA BIAYA (RP)

1 DTSS Teknik Investigasi 60 161.796.000

2 Workshop on Project Financing & Risks 30 38.250.000

3 Workshop Fiscal Risk: State Owned Company 30 37.442.000

4 Placement Test TOEFL Preparation 300 42.139.000

5 DTSS Analisa Intelijen 30 190.277.000

6 Workshop Fiscal Risk Management 30 35.825.000

7 DTU Tata Naskah Dinas 60 76.572.000

8 Workshop Penulisan Modul 30 28.074.000

9 Workshop Financing of Climate Change 30 38.250.000

10 DTU TOEFL Preparation ( Non Asrama) 40 109.614.000

11 DTSS Teknik Intelijen (Tk. Dasar) 30 189.227.000

12 DTSD Pengelolaan Diklat gol II 30 57.546.000

13 Workshop Diplomasi Ekonomi 70 147.282.000

14 DTSD Pengelolaan Diklat gol III 60 78.813.000

15 Workshop Training Needs Analysis 60 74.501.000

16 DFP Pranata Komputer Terampil 50 333.205.000



69


PESERTA BIAYA (RP)

17 Workshop Legal Drafting for Loan Agreement 30 50.200.000

18 DTU TOEFL Preparation (Asrama) 40 189.794.000

19 Workshop Microsoft Power Point & Excel (advanced) 30 33.038.000

20 Workshop Teknik Penyusunan Soal 30 28.742.000

21 DTSS Forensik Audit 30 80.178.000

22 Workshop Pelayanan Prima 30 38.332.000

23 DTU Kearsipan Elektronik 25 33.552.000

24 DF JFA Ketua Tim 30 71.823.000

25 Workshop Menulis Ilmiah Populer 60 70.846.000

26 DTSS Psikologi Audit 30 31.902.000

27 DTSS Risk Based Audit 30 56.282.000

28 DFP Pranata Komputer Terampil 50 333.205.000

29 DTU Desain Pengelolaan Database 25 36.502.000

30 Workshop Pemahaman APBN dan Nota Keuangan 100 51.565.000

31 DTU Kepegawaian 30 34.990.000

32 DTU Legal Drafting 60 75.972.000

33 Workshop Business English for Government Official: Writing Business Process

25 41.953.000

34 Workshop Derivatif Market 100 51.565.000

35 Workshop Effective Negotiation Skill 30 36.625.000

36 Workshop Communication Skill and Public Speaking 30 34.425.000

37 Workshop Edukasi Pasar Modal 100 52.365.000

38 Penyegaran Pengelolaan Web Dinamis (Pelaksana) 25 27.633.000

39 DF JFA Pembentukan Auditor Terampil 60 154.564.000

40 DF JFA Pembentukan Auditor Ahli 65 195.323.000

41 DFP Pranata Komputer Ahli 25 168.222.000

42 Apptitute test untuk Pranata Komputer 200 36.002.000

43 Workshop Persiapan Purna Bhakti 60 120.115.000

44 Diklat Calon Widyaiswara 30 175.325.000 JUMLAH 2240 3.441.323.000

Sumber : Pusdiklat Keuangan Umum



70

7. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Untuk tahun anggaran 2009, STAN memperoleh alokasi dana sebesar Rp

30.711.882.000,00. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai 2

program yang dapat dilihat pada tabel VII.11 berikut ini.

Tabel VII.11 Program Diklat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2009

NO. NAMA PROGRAM RENCANA

PESERTA ANGGARAN

1 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 925 9.999.745.000

2 Pendidikan Kedinasan 2.050 20.712.137.000 JUMLAH 2.975 30.711.882.000

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

8. Balai Diklat Keuangan I Medan Pada tahun 2009 Balai Diklat Keuangan I Medan merencanakan

menyelenggarakan 11 diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat

dilihat pada tabel VII.12 dibawah ini.

Tabel VII.12 Program diklat Balai Diklat Keuangan I Medan

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 UPKP V 100 80.312.000 2 UPKP IV 24 7.055.000 3 UPKP II 40 11.205.000 4 UD I 380 249.500.000 5 DTSS Pengadaan Barang dan Jasa 30 104.674.000 6 DTSS AR 90 193.079.000 7 Diklat Kesamaptaan 30 265.110.000 8 DTSS Bendahara Pengeluaran 60 101.040.000 9 Diklat Juru Sita Pajak 30 153.302.000 10 Prajabatan Gol. II 190 403.060.000 11 Prajabatan Gol. III 200 704.536.000

JUMLAH 1.174 2.272.873.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan I Medan



71

9. Balai Diklat Keuangan II Palembang Pada Tahun Anggaran 2009 Balai Diklat Keuangan II Palembang akan

merencanakan 14 (empat belas) kegiatan diklat. Perincian masing – masing

diklat adalah sebagai berikut :

Tabel VII.13 Program diklat Balai Diklat Keuangan II Palembang

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 Latihan Prajabatan Golongan II 160 272.612.000 2 Latihan Prajabatan Golongan III 150 788.744.000 3 Ujian Dinas Tk. II 140 147.310.000 4 UPKP Tk. IV 40 13.794.000 5 UPKP Tk. V 60 75.313.000 6 DTSS Juru Sita Pajak 30 82.344.000 7 DTU Teknisi Komputer 22 16.851.000 8 DTSS Pengelolaan APBN 30 50.547.000 9 DTSS Pengelolaan Belanja Pegawai Negeri 25 27.622.000 10 DTSS Account Representative 145 177.873.000 11 Kesamaptaan Bea dan Cukai 30 219.715.000 12 DTSS Penganggaran Berbasis Kinerja 30 36.890.000 13 DTSS Pejabat Pembuat Komitmen 25 24.015.000 14 DTSS Penguji Tagihan 30 36.691.000

JUMLAH 917 1.970.321.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan II Palembang 10. Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

Pada tahun 2009 Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta merencanakan

menyelenggarakan 21 diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat

pada tabel VII.14 berikut ini :

Tabel VII.14 Program Diklat Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 Diklat Prajabatan Golongan II (2 periode) 120 159.095.000 2 DUD Tk. I (2 periode) 292 187.283.000



72

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 3 UPKP Tk. II 20 7.870.000 4 UPKP Tk. IV 20 8.980.000 5 UPKP Tk. V 125 78.627.500 6 DTSS Pengadaan Barang Jasa (3 periode) 85 63.276.000 7 DTU Kepegawaian 30 21.435.000 8 DTSS Bendahara Pengeluaran (3 periode) 85 69.094.000 9 DTSS Pengurusan Belanja Pegawai 30 28.037.500 10 DTU Penyegaran Internet 30 10.590.250 11 DTSS Pengelolaan Barang Milik Negara 30 37.867.750 12 DTSS Pejabat Pembuat Komitmen 30 20.662.750 13 DTSS Penguji Tagihan 30 33.715.250 14 DTSS AR Tk. Dasar 120 152.641.000 15 Midmas 150 39.132.000

JUMLAH 1.197 918.307.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta

11. Balai Diklat Keuangan IV Malang Pada tahun 2009 Balai Diklat Keuangan IV Malang merencanakan

menyelenggarakan 9 jenis diklat dengan rincian masing-masing diklat dapat

dilihat pada tabel VII.15 dibawah ini :

Tabel VII.15

Program diklat Balai Diklat Keuangan IV Malang Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 UPKP V 192 81.060.000 2 UD I 190 106.464.000 3 DTSS Bendaharawan Pengeluaran 60 139.936.000 4 Diklat Teknis AR 60 180.930.000 5 DTSS Juru Sita Pajak 30 90.465.000 6 Diklat Penyegaran Pejabat Sita Pajak 30 90.465.000 7 DTSD I Bea dan Cukai 30 417.179.000 8 Diklat Prajabatan Gol. II 120 382.239.000 9 Diklat Prajabatan Gol. III 120 382.239.000

JUMLAH 832 1.870.977.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan IV Malang



73

12. Balai Diklat Keuangan V Balikpapan Tahun 2009 Balai Diklat V Balikpapan berencana untuk menyelenggarakan

13 jenis diklat. dengan rincian masing-masing diklat dapat dilihat pada tabel

VII. 16 berikut ini :

Tabel VII.16 Program Diklat Balai Diklat Keuangan V Balikpapan

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 Diklat Ujian Dinas Tk. I Periode I 45 144.850.765 2 DTSS Pengadaan Barang/Jasa 25 80.472.647 3 DTSS Bendahara pengeluaran 30 96.567.176 4 UPKP V (dg Tutorial) Periode I 60 193134352,9 5 DTSS Penguji Tagihan 30 96567176,47 6 Diklat Prajabatan Gol II Periode I 30 96567176,47 7 Diklat Prajabatan Gol II Periode II 30 96567176,47 8 DTSS Pengelolan Kekayaan Negara 25 80472647,06 9 Diklat Prajabatan Gol III Periode I 40 128756235,3 10 Diklat Prajabatan Gol III Periode II 40 128756235,3 11 Diklat ujian Dinas Tk. I Periode I 45 144850764,7 12 UPKP V (mengulang) Periode II 0 13 DTSS Juru Sita Pajak 25 80472647,06

JUMLAH 425 1.368.035.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan V Balikpapan 13. Balai Diklat Keuangan VI Makassar

Tahun 2008 Balai Diklat Keuangan VI Makassar merencanakan untuk


dilihat pada tabel VII.17 berikut ini :

Tabel VII.17 Program Diklat Balai Diklat Keuangan VI Makassar

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 UPKP V 70 48.912.333 2 UPKP II 10 6.987.476



74

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 3 UPKP IV 10 6.987.476 4 DUD Tk. I 120 83.849.714 5 Kesamaptaan Kepabeanan dan Cukai 90 239.067.000 6 DTSS Bend. Pengeluaran 90 239.067.000 7 DTSD I Kepabeanan dan Cukai 60 159.378.000 8 DTSS Bend. Penerima PNBP 30 79.689.000 9 DTSS PBJ 60 159.378.000

10 DTSD I Pajak 60 159.378.000 11 Diklat Penyegaran AR 60 159.378.000 12 LPJ Gol II 120 291.078.400 13 LPJ Gol III 180 436.617.600 14 Seminar/Diskusi/Sarasehan 100 88.984.000

JUMLAH 1.060 2.158.752.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan VI Makassar

14. Balai Diklat Keuangan VII Cimahi

Tahun 2009 Balai Diklat Keuangan VII Cimahi merencanakan untuk


dilihat pada tabel VII.18 berikut ini

Tabel VII.18 Program diklat Balai Diklat Keuangan VII Cimahi

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA (RP) 1 DUD I 190 189.035.000 2 UPKP II 4 2.036.000 3 UPKP IV 25 10.887.000 4 UPKP V 95 101.942.000 5 DTSS Juru Sita Pajak 60 205.000.000 6 DTSS Bendahara Penerimaan 30 27.637.000 7 DTSS Bendahara Pengeluaraan 60 76.010.000 8 DTU Kesemaptaan Bea dan Cukai 30 222.424.000 9 DTSS AR Tk. Dasar 60 15.036.000 10 DTSS Pengadaan Barang dan Jasa 60 71.084.000 11 DTSS Penguji Tagihan 30 37.525.000



75

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA (RP) 12 DTSS Pengelola APBN 30 50.369.000 13 Prajabatan Gol II 120 209.470.000 14 Prajabatan Gol III 200 512.732.000

JUMLAH 994 1.731.187.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan VII Cimahi 15. Balai Diklat Keuangan VIII Manado

Tahun 2009 Balai Diklat Keuangan VIII Manado merencanakan untuk

menyelenggarakan enam belas jenis diklat dengan rincian masing-masing

diklat dapat dilihat pada tabel VII.19 dibawah ini :

Tabel VII.19 Program diklat Balai Diklat Keuangan VIII Manado

Tahun Anggaran 2009

NO. DIKLAT RENCANA

PESERTA BIAYA 1 UPKP V 36 38.035.000 2 DUD Tk. I 35 40.442.000 3 DTSS Bendahara Pengeluaran 40 50.878.000 4 DTSS Bendahara Penerimaan 30 29.908.000 5 DTSS Pengadaan Barang dan Jasa 90 120.324.000 6 DTSS Pengeluaran Belanja PNS 30 36.051.000 7 DTSS Pengelolaan APBN 30 214.499.000 8 DTSS Pelaksanaan Kuasa BUN 30 182.035.000 9 DTSS AR 30 74.999.000 10 DTSS Juru Sita Pajak 30 60.265.000 11 DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara 30 127.292.000 12 Diklat Prajabatan Tk. II 86 318.866.000 13 Diklat Prajabatan Tk. II 44 221.279.000

JUMLAH 541 1.514.873.000

Sumber : Balai Diklat Keuangan VIII Manado



76

B. PROGRAM KERJA NON DIKLAT

Selain program diklat yang telah direncanakan untuk tahun 2009 BPPK juga

telah menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan program penerapan

kepemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia aparatur,

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara, peningkatan

sarana dan prasarana aparatur negara, dan pendidikan kedinasan sebagai

berikut:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan :

• Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan

• Pelayanan kesehatan

• Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan

• Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

• Pengadaan toga/pakaian kerja sopir/perawat/dokter/satpam/tenaga

teknis lainnya

• Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

• Rapat koordinasi, rapat kerja, rapat dinas, pimpinan, kelompok kerja,

diskusi kerja widyaiswara

• Kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan

• Pengadaan perlengkapan kantor

• Sewa gedung kantor/peralatan/kendaraan

• Jasa keamanan dan kebersihan

• Pengawetan buku-buku peraturan/pemeliharaan/perawatan buku dan

peralatan perpustakaan

• Perpustakaan kearsipan dan dokumentasi

• Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi

• Jasa perhubungan khusus/pos diplomatik/radio komunikasi/telegram

serta jasa Pos/Giro/Sertifikat pengiriman surat dinas

• Monitoring dan evaluasi

• Pemberitahuan, pengumuman dan iklan

• Penyuluhan dan penyebaran informasi

• Perawatan gedung dan halaman kantor



77

• Perawatan kendaraan roda 2/4/6/10

• Perbaikan peralatan kantor dan perawatan sarana gedung

• Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

• Perencanaan/implementasi sistem akuntansi pemerintah

• Sosialisasi/workshop/seminar/publikasi

• Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)

• Pengelolaan sistem akuntansi pemerintah (SAP)

• Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program

• Pendaftaran dan seleksi

• Ceramah/diskusi/seminar/sarasehan

• Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara

• Langganan daya dan jasa

• Pembayaran operasional perkantoran dan pimpinan

• Pemeliharaan jaringan internet

• Tersedianya SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan

kegiatan :

• Penyelenggaraan diklat

• Penyelenggarakan seminar/midnas

• Menyelenggarakan Evaluasi dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan

• Menyelenggarakan ceramah/seminar/diskusi/sarasehan

• Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan Gelar

• Menyelenggarakan Rintisan Pendidikan Non Gelar

• Menyelenggarakan Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri

• Menyelenggarakan Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar

dan Model Pembelajaran

• Menyusun kurikulum/sylabus pendidikan dan pelatihan

• pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, dan

pola ilmiah pokok

• Benchmarking penyelenggaraan diklat

• Penyusunan program, rencana kerja, dan teknis program



78

• Pembuatan bank soal

• Pembuatan database peserta diklat

• Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara, dengan

kegiatan :

• Pengadaan perlengkapan sarana gedung

• Pengadaan meubeulair

• Pengadaan alat pendidikan

• Pengadaan alat pengolah data

• Pembangunan gedung pendidikan

• Perawatan gedung kesehatan/pendidikan

• Pengembangan Sistem informasi manajemen

• Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung

• Pengadaan kendaraan bermotor roda 2

• Penguatan kelembagaan

• Perawatan sarana/peralatan kantor

• Pembangunan gedung kantor

• Pengadaan alat laboratorium yang memadai

4. Program Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan :

• Penyelenggaraan Program Diploma I dan III

• Penyelenggarakan USM STAN

• Pengadaan buku referensi

• Penyelenggarakan program sertifikasi tenaga pengajar

5. Program Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur

Negara, dengan kegiatan pengembangan pendidikan profesional dan

keahlian rintisan pendidikan non gelar auditor internal bagi para kepala

dan pegawai Bawasda.

BAB VIII Penutup


79

BAB VIII PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPK tahun 2008 merupakan

gambaran pencapaian kinerja BPPK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan BPPK tahun 2008.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPPK tahun 2008 bertujuan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana dan program BPPK yang

meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

A. PENCAPAIAN SASARAN DAN KEGIATAN

Dalam tahun 2008 BPPK telah menetapkan lima program yang meliputi 92

kegiatan. Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), indikator

yang digunakan dalam evaluasi ini adalah indikator input, output, dan outcome.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan perbandingan antara realisasi dan

rencana kegiatan.

Selama tahun 2008 dari 5 program dan 92 kegiatan tersebut, rata-rata

realisasi tingkat capaian sudah mencapai di atas 80 % yang terdiri dari 51

kegiatan dengan capaian 100 % atau lebih, 9 kegiatan dengan capaian antara 90

% - 99 %, dan 6 kegiatan dengan realisasi tingkat capaian 80 % - 89 %.

Selebihnya, yaitu sebanyak 26 kegiatan realisasi tingkat capaiannya kurang

dari 80 % yang terdiri dari 9 kegiatan dengan capaian 50 % - 79 %, 10 kegiatan

dengan capaian kurang dari 10 - 50 %, dan 10 kegiatan dengan realisasi tingkat

capaian masih 0 %.

Rincian kegiatan – kegiatan tersebut dengan realisasi tingkat capaian yang

dihasilkan selama tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), persentase

pencapaian rencana sasaran merupakan perbandingan antara realisasi dan

rencana dari setiap indikator sasaran. Berdasarkan pengukuran tersebut sampai

dengan akhir tahun 2008, sebagian besar sasaran tercapai 100 %, serta beberapa

BAB VIII Penutup


80

sasaran yang realisasinya masih 0 %. Sasaran-sasaran yang capaiannya masih

0% adalah :

1. Teselenggaranya Sosialisasi/Workshop/seminar/Publikasi

2. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan prodip I

Kebendaharaan Negara


Administrasi Perpajakan


Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

5. Tersedianya buku referensi penunjang perkuliahan

B. ASPEK KEUANGAN

Jumlah anggaran yang diperoleh BPPK Tahun Anggaran 2008 adalah

sebesar Rp232.434.589.000,00. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai:

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;

2. Program Pendidikan Kedinasan;

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;

5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;

Dana yang telah digunakan untuk membiayai program-program tersebut hingga

akhir tahun 2008 adalah sebesar Rp199.231.681.296,00 atau terealisasi

85,72%.

C. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA, DAN PRASARANA Dalam mensukseskan program kerjanya, pada tahun 2008 BPPK didukung

oleh 926 orang yang terdiri atas 796 orang pegawai struktural dan 130 pegawai

fungsional.

Sarana dan prasarana BPPK yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan terdiri dari tanah seluas 518.212 m2 dan gedung kantor/asrama/kelas

dan lain-lain seluas 134 unit yang terdapat di Jakarta, Jurangmangu (Tangerang),

BAB VIII Penutup


81

Cirebon, Cimahi (Bandung), Yogyakarta, Magelang, Medan, Palembang,

Balikpapan, Makassar dan Malang serta Manado. Kendaraan roda empat

sebanyak 57 buah, kendaraan roda dua sebanyak 30 buah dan komputer

sebanyak 1007 buah, 122 buah laptop dan printer sebanyak 442 buah, scanner

20 buah, faks 40 buah serta rumah dinas sebanyak 45 unit yang berada di

Pondok Labu, Jurangmangu, dan Cimahi.

Rumah dinas BPPK di Jalan Andara Pondok Labu hampir semuanya sudah

dibeli oleh penghuninya hanya tersisa 1 unit rumah disel Tipe E.36 dan 1 unit

Balai Pertemuan (type c.70). Rumah dinas yang telah dibeli oleh penghuninya

sudah tidak lagi tercatat sebagai aset BPPK. Rumah dinas yang berlokasi di

Ciledug, Tanggerang merupakan rumah dinas Sekretariat Jenderal Departemen

Keuangan RI. Rumah dinas yang berlokasi di Cimahi, Bandung terdapat 8 unit

rumah dinas, 2 unit rumah dinas sudah diserahkan kepada BPPK menjadi mess

dan tercatat sebagai aset BPPK dan 6 unit rumah lainnya pinjaman Dirjen

Perbendaharaan.

ringkasan untuk pimpinan rev · mengembangkan kajian ilmiah di bidang keuangan publik dan akuntansi...

Documents