mengembangkan strategi dan metode …
TRANSCRIPT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
MENGEMBANGKAN STRATEGI DAN METODE
PEMBELAJARAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KERJA
KOLABORATIF PERWIRA POLRI
Disusun Oleh :
NAMA : KBP. Nasri Wiharto, S.I.K., M.H.
NDH : 25
INSTANSI : POLRI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLVI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT untuk limpahan rahmat-Nya, sehingga rancangan
proyek perubahan yang berjudul “Mengembangkan Strategi dan Metode
Pembelajaran untuk Membangun Budaya Kerja Kolaboratif Perwira Polri”
berhasil diselesaikan. Proyek perubahan ini dilaksanakan dan disusun laporannya
sebagai bagian dari tugas akhir mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional
tingkat I yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia.
Dalam proses pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader telah
mendapatkan bantuan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
project leader ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:
1. Kapolri
2. Kepala LAN RI
3. Kasespim Lemdiklat Polri Polri
4. Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri
5. Mentor: Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si
6. Coach: Dr. Winantuningtyas TS, M.Si.
7. Para Wisdyaiswara PKN 1 LAN RI
8. Para pejabat stakeholder internal dan eksternal
9. Anggota Tim Efektif
10. Rekan-rekan sesama peserta PKN I LAN RI
Semoga kegiatan yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan dari
proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam pelayanan tugas Polri
kepada masyarakat
Lembang, Nopember 2020
Project Leader
iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. iv
SURAT PERNYATAAN ...................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Nama Gagasan Proyek Perubahan dan Deskripsi ................... 5
C. Tujuan Proyek Perubahan ................................................................ 8
D. Manfaat Proyek Perubahan ............................................................. 10
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ............................................... 11
F. Output Kunci ....................................................................................... 12
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan...................................... 14
B. Tata Kelola Proyek ........................................................................... 17
C. Identifikasi dan Analisa Stakholder............................................... 18
D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya .... 24
E. Faktor Pendukung Keberhasilan ..................................................... 24
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan .................................. 26
B. Capaian Proyek Perubahan ............................................................ 64
C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan … 68
D. Kendala Internal dan Eskternal ...................................................... 70
E. Upaya Mengatasi Kendala................................................................. 69
F. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan …….. 72
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 73
B. Rekomendasi ........................................................................................ 73
C. Lesson Learned .................................................................................... 74
LAMPIRAN
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pekerjaan Polisi adalah pekerjaan yang kompleks, karena sebagian besar
merupakan residu dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab instansi lain
namun tidak tuntas, sehingga menimbulkan masalah gangguan keamanan dan
pelanggaran hukum. Penyelesaian masalah ini tidak dapat dikerjakan oleh pihak
Polri secara sendirian, karena Polri adalah bagian dari system pemerintahan, juga
bagian dari criminal justice system. Dengan demikian penugasan atau
pekerjaannya sehari-hari, perwira Polri harus melakukan kerjasama atau
kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun dari
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya sebagainya. Namun
pada saat mengikuti pendidikan, metode pembelajaran yang digunakan masih
bersifat ceramah tanya jawab dan penugasan yang bersifat individual.
Proyek perubahan dilakukan dalam tiga tahapan atau milestone, yaitu:
jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Dalam tahapan jangka
pendek, terdapat 3 produk yang akan dihasilkan yaitu: (1) Laporan hasil anev
pelaksanaan pembelajaran (5) Laporan focus group discussion untuk
mendapatkan masukan untuk penyusunan draft awal, dan (3) draf awal Peraturan
Kalemdiklat Polri tentang Standar Pembelajaran Pendidikan Polri. Dalam kurun
waktu di jangka pendek, semua produk itu telah berhasil diselesaikan ditambah
satu produk di jangka menengah yang bisa dihasilkan dalam jangka pendek yaitu
Pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Pembelajaran
Pendidikan Polri dengan Divkum Mabes Polri.
Pelaksanaan proyek perubahan telah berhasil dengan baik karena adanya
kolaborasi dengan stakeholder internal yang meliputi: Kasespimma,
Kasespimmen, Kasespimti, Kabagkurhanjardibangum, dan Kabagkhurhanjar-
dikuti Lemdiklat Polri. Sedangkan serta stakeholder eksternal yang terdiri dari:
Lembaga Sertifikasi Polri, Akpol, Setukpa, STIK-PTIK, Bareskrim Polri,
Baintelkam Polri, dan LAN RI.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 1
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang (Burning Platform)
Perwira Polri adalah anggota Polri yang berpangkat mulai dari Inspektur
Dua (Ipda) sampai dengan Jenderal yang dikelompok menjadi Perwira Pertama
(Pama), Perwira Menengah (Pamen), dan Perwira Tinggi (Pati). Di lingkungan
Polri terdapat beberapa jenis pendidikan perwira, yaitu:
1. Akademi Kepolisian yang merupakan pendidikan pembentukan perwira
yang peserta didiknya berasal dari lulusan pendidikan menengah dengan
jangka waktu pendidikan 4 tahun.
2. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPPS) pendidikan pembentukan
perwira yang peserta didiknya berasal dari lulusan sarjana jangka jangka
waktu Pendidikan 6 bulan.
3. Alih golongan (Agol) bintara, yaitu pendidikan pengembangan bagi
bintara Polri yang akan menjadi Perwira yang dilaksanakan di Sekolah
Polisi Negara (SPN) jangka jangka waktu pendidikan 2 bulan
4. Sekolah Inspektur Polisi (SIP) yaitu pendidikan pengembangan bagi
bintara Polri yang akan menjadi Perwira yang dilaksanakan di Sekolah
Pembentukan Perwira (Setukpa) Sukabumi jangka jangka waktu
pendidikan 9 bulan
5. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) adalah
pendidikan pengembangan bagi perwira pertama Polri yang akan
diproyeksikan menjadi Kapolsek, Kepala Satuan Fungsi Kepolisian pada
tingkat Polres, Kepala Bagian pada tingkat Polres, perwira staff pada
tingkat Mabes Polri atau Polda, atau Wakapolres dengan jangka waktu
pendidikan 4 bulan
6. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) adalah
Pendidikan pengembangan bagi perwira menengah Polri berpangkat
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 2
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Kompol dan AKBP yang akan diproyeksikan menjadi Kapolres dengan
jangka waktu pendidikan 7 bulan
7. Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) adalah Pendidikan
pengembangan bagi perwira menengah Polri berpangkat Kombes Pol
yang akan diproyeksikan menjadi pimpinan organisasi Polri tingkat tinggi
(Mabes dan Polda) dengan jangka waktu pendidikan 7 bulan.
8. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) merupakan Pendidikan
pengembangan umum bidang akademik untuk jenjang Sarjana Ilmu
Kepolisian, Magister Ilmu Kepolisian dan Doktor Ilmu Kepolisian.
Sejak bergulirnya reformasi sistem politik dan pemerintahan tahun 1999,
Polri telah melakukan reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural.
Pemisahan struktur Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri dibawah
langsung Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi
struktural Polri. Langkah ini kemudian diikuti dengan diterapkannya UU No. 2
Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi pilar reformasi aspek instrumental
Polri. Polri juga melakukan reformasi aspek kultural melalui perubahan
paradigma Polri dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian
yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis
menjadi protagonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada
pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang
proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan
dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas.
Reformasi kultural yang dilaksanakan Polri hingga saat ini masih menjadi
fokus Pimpinan Polri. Hal ini disebabkan masih banyaknya kasus pelanggaran
hukum atau penyelewengan yang dilakukan anggota Polri merupakan
indikator bahwa reformasi kultural yang dijalankan Polri selama ini masih
cenderung bersifat formal-prosedural semata. Reformasi kultural Polri belum
menyentuh aspek budaya organisasi Polri, sehingga dari waktu ke waktu sikap
dan perilaku hampir sebagian besar anggota Polri masih mengadopsi
paradigma lama. Masih banyak anggota Polri yang sibuk mengejar posisi
(simbolic capital) dan sumberdaya ekonomi (economic capital), sehingga tidak
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 3
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
jarang terjadi kompetisi dan konflik antar anggota yang berakibat terjadinya
pelanggaran hukum dan kode etik kepolisian serta dikorbankannya
kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan
budaya (cultural knowledge) organisasi Polri yang lama terdisposisi ke dalam
pengetahuan budaya kerja Polri saat ini.
Reformasi kultural Polri yang diharapkan mampu merubah paradigma
berfikir, bersikap dan perilaku anggota Polri dalam kenyataannya masih
mengadopsi paradigma lama. Berbagai penyimpangan yang dilakukan
anggota Polri (police deviance) seperti penerimaan suap, korupsi polisi,
kekerasan polisi dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi kultural Polri
belum menyentuh perubahan aspek budaya organisasi, namun hanya sebatas
perubahan formal-prosedural semata. Perubahan paradigma yang
dicanangkan dalam reformasi kultural Polri belum sepenuhnya menanggalkan
pola-pola budaya kerja masa lalu, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan
akuntabilitas Polri saat ini.
Petugas kepolisian juga memerlukan modal budaya berupa informasi,
pengetahuan dan kompetensi. Karena sebagian besar pekerjaan polisi di
tingkat operasional membutuhkan penilaian individual, respon cepat dan
keputusan diskresi, maka tindakan situational kepolisian dibenarkan, yakni
tindakan yang diambil sebagai permintaan situasi, dan kemudian dibenarkan
oleh peraturan yang ada. Petugas kepolisian yang mampu membangun
jaringan informan yang baik, menguasai peraturan hukum dan birokrasi serta
mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dihargai lebih tinggi.
Pekerjaan Polisi adalah pekerjaan yang kompleks, karena sebagian besar
merupakan residu dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab instansi lain
namun tidak tuntas, sehingga menimbulkan masalah gangguan keamanan dan
pelanggaran hukum. Penyelesaian masalah ini tidak dapat dikerjakan oleh
pihak Polri secara sendirian, karena Polri adalah bagian dari system
pemerintahan, juga bagian dari criminal justice system. Dengan demikian
penugasan atau pekerjaannya sehari-hari, perwira Polri harus melakukan
kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari unsur
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 4
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
pemerintahan maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda
dan lainnya sebagainya. Namun pada saat mengikuti pendidikan, metode
pembelajaran yang digunakan masih bersifat ceramah tanya jawab dan
penugasan yang bersifat individual, seperti membuat naskah karya perorangan
(NKP), naskah karya akhir perorangan (Naskap) dan lain sebagainya. Sangat
minim sekali pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Meskipun ada tugas
dalam bentuk naskah karya kelompok (NKK) dan kegiatan olah taktis namun
dalam proses kerja seringkali distrukturkan dalam posisi atasan dan bawahan,
serta hanya melibatkan struktur internal Polri. Dampaknya kemampuan atau
budaya kerja kolaborasi yang dimiliki perwira Polri relatif rendah.
Dilihat dari sisi pendidik Polri yang terdiri dari: Widyaiswara, Tenaga
Pendidik (Gadik) dan Instruktur, bukanlah personil yang disiapkan secara
khusus untuk menjadi pendidik sehingga untuk bisa mengajar secara efektif
dengan metode pembelajaran kolaboratif, para gadik perlu diberikan panduan
dalam bentuk peraturan dan diberikan pelatihan. Di samping itu, belum ada
payung hukum dalam bentuk Peraturan Kalemdiklat terkait dengan proses
pembelajaran, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, pendidik Polri
cenderung mendasarkan dari pengalamannya pada saat mengikuti Pendidikan
di masa lalu.
Berdasarkan pemikiran di atas, dipandang penting untuk melaksanakan
proyek perubahan membangun budaya kerja kolaboratif melalui
pembaharuan metode pembelajaran, khususnya penggunaan metode
pembelajaran kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan untuk Perwira
Polri Melalui proyek perubahan ini dan produk-produk yang akan dihasilkan,
project leader meyakini bahwa upaya Pendidikan akan secara efektif dalam
membangun budaya kerja kolaborasi pada Perwira Polri akan bisa terwujud.
Hal tersebut dimungkan karena adanya dukungan sumber daya internal yang
dimiliki dan sumber daya eksternal pendukung yang bisa diakses. Serangkaian
upaya-upaya kolaboratif dengan stakeholders baik internal maupun eksternal
untuk melakukan inovasi dan terobosan kreatif, yang dituangkan dalam
milestone jangka pendek, menengah dan panjang.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 5
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Perubahan yang akan dilakukan merupakan hal yang signifikan karena
Perubahan paradigma aspek budaya terkait dengan peningkatan pengetahuan
dan kompetensi anggota Polri sehingga mampu menggunakan keputusan
diskresi yang didasarkan atas peraturan dan etika kepolisian. Sedangkan
perubahan aspek fisik terkait dengan perubahan pandangan bahwa
pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak lagi dominan ditentukan faktor fisik
semata, namun juga kemampuan intelektual. Sementara perubahan aspek
simbolik terkait perubahan paradigma bahwa ukuran keberhasilan tugas
kepolisian bukan hanya didasarkan atas kemampuan melakukan tindakan
represif semata, namun juga tindakan pre-emtif berupa visi kepolisian yang
berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) bekerjasama dengan
masyarakat atau memberi layanan masyarakat
B. Nama Gagasan Perubahan dan Deskripsi
Proyek perubahan ini berjudul: “Mengembangkan Metode dan
Strategi Pembelajaran untuk Membangun Budaya Kerja Kolaboratif
Perwira Polri”.
Sejak bergulirnya reformasi sistem politik dan pemerintahan tahun 1999,
Polri telah melakukan reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural.
Pemisahan struktur Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri dibawah
langsung Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi
struktural Polri. Langkah ini kemudian diikuti dengan diterapkannya UU No. 2
Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi pilar reformasi aspek instrumental
Polri. Polri juga melakukan reformasi aspek kultural melalui perubahan
paradigma Polri dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian
yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis
menjadi protagonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada
pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang
proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan
dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas. Namun dalam
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 6
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
kenyataannya, reformasi kultural yang dilaksanakan Polri hingga saat ini belum
mengalami perubahan yang signifikan. Masih banyaknya kasus pelanggaran
hukum atau penyelewengan yang dilakukan anggota Polri, termasuk yang
dilakukan oleh perwira Polri. Di samping itu, dalam budaya kerja, Polri masih
dominan dengan budaya komando atau perintah.
Perwira Polri adalah anggota Polri yang berpangkat mulai dari Inspektur
Dua (Ipda) sampai dengan Jenderal yang dikelompok menjadi Perwira Pertama
(Pama), Perwira Menengah (Pamen), dan Perwira Tinggi (Pati). Di lingkungan
Polri terdapat beberapa jenis pendidikan perwira, yaitu: (1) Akademi Kepolisian
yang (2) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPPS); (3) Alih golongan
(Agol) bintara; (4) Sekolah Inspektur Polisi (SIP); (5) Sekolah Staf dan Pimpinan
Tingkat Pertama (Sespimma); (6) Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi
(Sespimti); dan (7) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).
Dala penugasan atau pekerjaannya sehari-hari, perwira Polri harus
melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari unsur
pemerintahan maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda
dan lainnya sebagainya. Namun pada saat mengikuti pendidikan, metode
pembelajaran yang digunakan masih bersifat ceramah tanya jawab dan
penugasan yang bersifat individual,. Dampaknya kemampuan atau budaya
kerja kolaborasi yang dimiliki perwira Polri relatif rendah dan budaya kerja
yang tampak dominan adalah budaya komando.
Apabila situasi yang disebutkan di atas tidak diatasi, maka akan
berdampak: (1) Kemampuan kerja Perwira Polri dalam berkolaborasi dengan
pihak lain di luar Polri tidak berkembang optimal dan akhirnya menempatkan
perwira Polri hanya fokus pada tugas bidang keamanan; (2) Jangka waktu
pendidikan perwira yang relatif panjang kurang mampu mengoptimal
kemampuan sebagai pemimpin yang mengutamakan budaya kerja kolaboratif
ketimbang bersifat instruktif/perintah karena motode pembelajaran yang
digunakan lebih pada banyak pada ceramah, tanya jawab dan drill; (3) Dalam
melaksanakan pembelajaran, pendidik Polri belum menyesuaikan diri dengan
metode terbaru dan hanya focus pada cara mengajar model ceramah yang
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 7
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
tidak bisa mengeksplorasi kemampuan terbaik peserta didiknya, (4)
Pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan perwira Polri tidak mendukung
pembentukan budaya kerja di masyarakat yang mengutamakan kolaborasi
ketimbang instruksi; (5) Konflik antara anggota Polri dengan Masyarakat atau
dengan TNI masih akan terjadi di masa datang, karena perwira Polri tidak
dibangun budaya kolaboratif yang bercirikan kesetaraan, tetapi lebih bersifat
individualitas; dan (6) Munculnya sikap ego sektoral bahwa seolah-olah
institusi Polri tempat para perwira bekerja adalah yang paling hebat dan
kemudian merendahkan/mengesampingkan instansi lain atau keberadaan
tokoh-tokoh informal di dalam masyarakat
Kondisi tersebut kemudian memunculkan gagasan melakukan
perubahan yang dituangkan dalam proyek perubahan berjudul Membangun
Budaya Kerja Perwira Polri Melalui pembaharuan metode Pembelaaran, khusus
penerapan metode collaborative learning di Satuan Pendidikan Polri. Namun
demikian, untuk mewujudkannya, diperlukan inovasi dan upaya-upaya
kolaboratif dengan stakeholders baik internal maupun eksternal yang
dituangkan dalam milestone jangka pendek, menengah dan panjang.
Milestone jangka pendek dalam proyek perubahan difokuskan pada: (1)
Pembentukan tim efektif untuk membantu terlaksananya proyek perubahan;
(2) Komunikasi dan koordinasi dan dengan stakeholders internal untuk
mendapatkan persetujuan menjadi sasaran atau objek dari kegiatan proyek
perubahan; (3) Komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders eksternal
untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan proyek
perubahan yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan; (4) Melakukan
anev pelaksanaan pembelajaran (5) Melakukan focus group discussion untuk
mendapatkan masukan untuk penyusunan draft awal (6) pokja penyusunan
draf awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses Pembelajaran
Polri
Untuk milestone jangka menengah, fokusnya adalah: (1) Pembahasan
draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses Pembelajaran Polri
dengan Lemdiklat Polri; (2) Pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 8
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
tentang Standar Proses Pembelajaran Polri dengan Sespimmen; (3)
Menyempurnakan Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Katpuan)
Pendidik Polri dengan memasukkan metode Pembelajarn Kolaboratif. (4)
Penyusunan bahan ajar pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk pendidik
Polri, (5) pelibatan tokoh masyarakat sipil untuk menjadi narasumber atau
pengajar tamu di semua program Pendidikan untuk perwira Polri
Untuk fokus milestone jangka panjang meliputi: (1) Finalisasi draf
Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses Pembelajaran Polri dengan
Sespimmen; (2) Pengesahan Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar
Proses Pembelajaran Polri dengan Sespimmen; (3) Pelaksanaan pelatihan
pembelajaran kolaboratif untuk pendidik Polri; (4) Anev pelaksanaan Peraturan
Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses Pembelajaran Polri; dan (5)
Mengupayakan pembelajaran kolaboratif masuk kedalam bahan utama
sertifikasi tenaga pendidik Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri
C. Tujuan Proyek Perubahan
Tujuan proyek perubahan adalah membangun kemampuan kolaboratif
pada perwira Polri. Secara spesifik tujuan proyek perubahan adalah sebagai
berikut.
1. Tujuan Jangka Pendek
1. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders internal untuk
mendapatkan persetujuan menjadi sasaran atau objek dari kegiatan
proyek perubahan serta melakukan komunikasi dengan stakeholders
eksternal untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam
pelaksanaan proyek perubahan yang dituangkan dalam surat
penyataan dukungan.
2. Tersusunnya hasil telaah tentang pembelajaran yang dilaksanakan
dalam pendidikan pembentukan dan pengembangan perwira Polri.
3. Tersedianya data tentang pembelajaran pada pendidikan
pembentukan dan pengembangan Perwira Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 9
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
4. Terlaksananya anev pembelajaran pada pendidikan pembentukan dan
pengembangan Perwira Polri.
5. Terlaksananya focus group discussion untuk mendapatkan masukan
untuk penyusunan draft awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses Pembelajaran Polri.
6. Tersusunnya draf awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar
Proses Pembelajaran Polri.
2. Tujuan Jangka Menengah
a. Terlaksananya Pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses Pembelajaran Polri dengan Lemdiklat Polri.
b. Terlaksananya Pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses Pembelajaran Polri dengan Sespimmen.
c. Tersedianya Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Katpuan)
Pendidik Polri dengan memasukkan metode Pembelajarn Kolaboratif.
d. Tersusunnya bahan ajar pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk
pendidik Polri.
e. Terlaksananya pembelajaran untuk Pendidikan Perwira Polri yang
melibatkan tokoh sipil sebagai narasumber atau pengajar tamu
3. Tujuan Jangka Panjang
a. Terlaksananya Finalisasi draf Peraturan Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses Pembelajaran Polri dengan Sespimmen.
b. Tersedianya Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri yang sudah disahkan.
c. Terlaksananya pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk pendidik
Polri.
d. Anev pelaksanaan Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri
e. Mengupayakan pembelajaran kolaboratif masuk kedalam bahan
utama sertifikasi tenaga pendidik Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Polri.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 10
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
D. Manfaat Proyek Perubahan
Sejumlah manfaat perubahan yang akan didapat dalam proyek ini diantaranya;
1. Manfaat bagi Instansi (Lemdiklat Polri)
a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur Standar Proses
Pembelajaran Polri dengan Sespimmen
b. Tersedianya kurikulum dan bahan ajar untuk pelatihan peningkatkan
kemampuan (latkatpuan) Pendidikan Polri untuk substansi metode
collaborative learning.
c. Terjalinnya kolaborasi dengan stakeholder dalam peningkatan
kualitas Pendidikan dan Pelatihan Polri.
2. Manfaat bagi pemerintah
a. Tersedianya perwira Polri yang memiliki budaya kerja kolaboratif
b. Terlaksananya salah satu commander wish Kapolri, yaitu: pemantapan
Harkamtibmas serta arahan Presiden agar Polri melakukan reformasi
diri, memantapkan soliditas internal maupun eksternal; serta
menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis
dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat
c. Meningkatnya citra positif Polri di masyarakat sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat yang professional, modern dan
terpercaya karena mampu bekerja secara kolaboratif
3. Manfaat bagi Masyarakat
a. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga
memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan
aktivitasnya.
b. Terjadinya kolaborasi dengan perwira Polri dalam berbagai aspek dan
kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 11
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan
Proses perubahan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari
lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang menyelenggarakan Pendidikan untuk
perwira pertama, perwira menengah dan calon perwira tinggi Polri. Selanjutnya
pembaharuan metode pembelajaran akan diberikan pada satuan Pendidikan
Polri lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan untuk perwira
Polri, yaitu: Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
PTIK, dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa)
1. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders internal untuk stakeholders
eksternal.
2. Tersusunnya hasil telaah tentang pembelajaran yang dilaksanakan dalam
Pendidikan pembentukan dan pengembangan perwira Polri.
3. Tersedianya data tentang Pembelajaran pada Pendidikan Pembentukan
dan Pengembangan Perwira Polri
4. Terlaksananya Anev Pembelajaran pada Pendidikan Pembentukan dan
Pengembangan Perwira Polri.
5. Terlaksananya focus group discussion untuk mendapatkan masukan untuk
penyusunan draft awal Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
6. Tersusunnya Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
7. Tersedianya Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Katpuan)
Pendidik Polri dengan memasukkan metode Pembelajarn Kolaboratif.
8. Tersusunnya bahan ajar pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk
pendidik Polri.
9. Terlaksananya pembelajaran untuk Pendidikan Perwira Polri yang
melibatkan tokoh sipil sebagai narasumber atau pengajar tamu
10. Terlaksananya pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk pendidik Polri.
11. Anev pelaksanaan Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
12. Mengupayakan pembelajaran kolaboratif masuk kedalam bahan utama
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 12
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
sertifikasi tenaga pendidik Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri
F. 0utput Kunci (Key Project Deliverables)
Kriteria keberhasilan yang menjadi output kunci dari proyek perubahan
ini disajikan dalam tabel di halaman berikut.
Nama Deskripsi
Jangka pendek
1. Dokumen yang memuat hasil
anev pelaksanaan
pembelajaran pendidikan
pembentukan dan
pengembangan perwira Polri.
Dokumen berisi narasi tentang bagaimana
pelaksanaan pembelajaran pendidikan
pembentukan dan pengembangan perwira
Polri yang sudah berjalan selama ini.
2. Laporan FGD. Dokumen berisi masukan untuk
penyusunan Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses Pembelajaran Polri .
3. Draft Peraturan Kalemdiklat
Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri
Dokumen yang akan menjadi payung
hukum pelaksanaan pembelajaran
kolaboratif.
Jangka menengah
1. Laporan pembahasan
Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
Dokumen yang memuat masukan
penyempurnaan dari payung hukum
Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar
Proses Pembelajaran Polri.
2. Dokumen penyempurnaan
Kurikulum Pelatihan
Peningkatan Kemampuan
(Katpuan) Pendidik Polri.
Dokumen memuat Kurikulum Pelatihan
Peningkatan Kemampuan (Katpuan)
Pendidik Polri yang telah disempurnakan
dengan memasukkan metode Pembelajarn
Kolaboratif
3. Dokumen bahan ajar pelatihan
pembelajaran kolaboratif
untuk pendidik Polri.
Dokumen yang memuat bahan ajar
pelatihan pembelajaran kolaboratif untuk
pendidik Polri sehingga pendidik Polri dapat
melaksanakan pembelajaran kolaboratif.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 13
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
4. Dafar nama pengajar dan
jadwal pelajaran
Dokumen yang memuat daftar pengajar
yang melibatkan tokoh sipil sebagai
narasumber atau pengajar tamu serta
jadwal kegiatan
Jangka panjang
1. Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar
Proses Pembelajaran Polri yang telah
disahkan
2. Laporan Pelaksanaan pelatihan
pembelajaran kolaboratif
untuk pendidik Polri.
Dokumen berisi proposal dan laporan
Pelaksanaan pelatihan pembelajaran
kolaboratif untuk pendidik Polri.
3. Laporan Anev Dokumen yang memuat laporan anev
pelaksanaan pelaksanaan Peraturan
Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri
Outcomes
Jika proyek perubahan yang ada dalam jangka pendek, menengah, dan panjang
terlaksana, budaya kerja kolaboratif akan menjadi budaya kerja perwira Polri
dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban; melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara profesional
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 14
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
A. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan
Proyek perubahan yang akan dilakukan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu
jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam setiap tahapan tersebut,
terdapat beberapa kegiatan dan target output yang ingin dihasilkan. Tahapan
jangka pendek dilaksanakan selama masa off campus atau laboratorium
kepemimpinan. Tahapan jangka menengah dilaksanakan sejak selesai
pendidikan sampai dengan durasi waktu 1 tahun. Sementara itu untuk tahapan
jangka panjang dilaksanakan dalam waktu dua tahun. Rincian kegiatan pada
milestone jangka pendek, menengah dan panjang, disajikan dalam tabel di
bawah ini.
PENTAHAPAN (MILESTONES)
NO TAHAP UTAMA OUTPUT WAKTU
Jangka Pendek
1 Rapat Tim Efektif Surat perintah tim efektif
dan notulen serta
dokumentasi rapat tim
efektif.
Selama masa
lab kepemim-
pinan
2 Komunikasi dengan
stakeholders internal.
Surat dukungan Proper. Minggu 1 – 2
September
3 Komunikasi dengan
stakeholders eksternal.
Surat dukungan Proper. Minggu 3-4
September
4 Mengumpulkan data
pelaksanaan pembelajaran
pendidikan pembentukan
dan pengembangan perwira
Polri
data pelaksanaan
pembelajaran pendidikan
pembentukan dan
pengembangan perwira
Polri
Minggu 1-2
oktober
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 15
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
PENTAHAPAN (MILESTONES)
5 Melakukan anev
pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan Pembentukan
dan Pengembangan Perwira
Polri
Sprint, instrument anev dan
laporan hasil anev
Minggu 2-3
oktober
6 Focus Group Discussion
masukan dalam penyusunan
Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
Notulen hasil FGD dan
rumusan outline dan
substansi Peraturan
Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
Minggu ke 4
oktober
7 Menyusun draf Peraturan
Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri melalui
mekanisme pokja.
Undangan, daftar hadir, dan
Draf Peraturan Kalemdiklat
Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri melalui
mekanisme pokja.
Minggu 1-3
Nopember
Jangka Menengah
1 Pembahasan draft Peraturan
Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses
Pembelajaran Polri dengan
Lemdiklat Polri.
Undangan pokja, daftar
hadir, produk hasil pokja
Desember
2020
2 Melakukan Pembahasan
draft Peraturan Kalemdiklat
Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri dengan
Sespimmen
Sprint, undangan, daftar
hadir produk hasil pokja
dengan Sespimmen.
Januari –
Pebruari 2021
3 Menyempurnakan
Kurikulum Pelatihan
Peningkatan Kemampuan
(Katpuan) Pendidik Polri
dengan memasukkan
metode Pembelajaran
Kolaboratif
Sprint, undangan, daftar
hadir, produk kegiatan dan
laporan kegiatan.
Maret 2021
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 16
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
PENTAHAPAN (MILESTONES)
4 Penyusunan bahan ajar
pelatihan pembelajaran
kolaboratif untuk pendidik
Polri
Sprint, undangan, daftar
hadir, produk kegiatan dan
laporan kegiatan
April – Mei
2021
Jangka Panjang
1 Finalisasi draf Peraturan
Kalemdiklat Polri tentang
Standar Proses
Pembelajaran Polri dengan
Sespimmen
Sprint, undangan, draf final September –
Juli 2021
2 Pengesahan Peraturan
Standar Proses
Pembelajaran Polri
Peraturan Standar Proses
Pembelajaran Polri yang
telah disahkan
Agustus 2021
3 Pelaksanaan pelatihan
pembelajaran kolaboratif
untuk pendidik Polri
Desain pelatihan, undangan,
laporan pelaksanaan
pelatihan
September
2021
4 Melaksanakan anev
pelaksanaan pelaksanaan
Peraturan Kalemdiklat Polri
tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri
Sprint, Laporan hasil anev 2022
5 Mengupayakan
pembelajaran kolaboratif
masuk kedalam bahan
utama sertifikasi tenaga
pendidik Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Polri
Surat ke LSP Polri, draft
uraian kompetensi
2022
B. Tata Kelola Proyek Perubahan
1. Tim Pelaksana Proyek Perubahan
a. Mentor : Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si
b. Coach : Dr. Winantuningtyas TS, M.Si.
c. Project Leader : KBP. Nasri Wiharto, S.I.K., M.H.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 17
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
d. Pokja I
1) Koord. : AKBP Bagyo Jayadi, S.H., M.H.
2) Anggota : 1. Ipda Ali Nurdin
2. Ipda Topan Setiawan, S.H.
3. Dedi Nuralam
4. Ariyanto Saryono
e. Pokja II :
1) Koord. : AKBP Arief Kurniawan, S.I.K.
2) Anggota : 1. Ipda Gugun Gunawan, S.H.
2. Al Anggar Fidarsito, A.Md.
3. Aipda. Novi Komaria Sari, S.H.
4. Brigadir Benny Mahardiyanto
2. Tata Kelola Kerja Tim Pelaksana Proyek
a. Mentor:
1) Memberikan arahan tentang tema proyek perubahan
2) melakukan supervise pelaksanaan proper
3) memberikan masukan dan koreksi untuk penyempurnaan proper
b. Coach:
1) Memberikan arahan dan masukan terhadap rancangan dan
pelaksanaan proyek perubahan.
2) memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan dan produk
proper.
c. Project Leader:
1) Koordinator pelaksanaan proyek perubahan.
2) mengarahkan dan memantau kerja tim efektif proper
d. Pokja I :
1) Menyusun dokumen-dokumen proyek perubahan serta laporan
proyek perubahan
e. Pokja II :
1) Menyiapkan dokumen administrasi seperti surat, peraturan serta
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 18
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
mengorganisasikan kegiatan pokja.
2) membuat video dan paparan hasil proper
C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder
Proses kolaborasi yang dikembangkan melibatkan stakeholders internal
dan eksternal. Pengertian stakeholders adalah semua pihak di dalam
masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang
memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau
perusahaan dan isu atau permasalahan yang sedang diangkat. Keberadaan
stakeholders dalam kegiatan proyek perubahan ini sangat diperlukan untuk
membantu mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut. Diperlukan
analisis yang cermat untuk mengidentifikasi stakeholders dalam sebuah proyek
perubahan, karena mereka akan membawa manfaat sebagai berikut:
1. Berbagai masukan stakeholders dapat menguatkan betapa pentingnya
merancang sebuah proyek perubahan di Sespim Lemdiklat Polri;
2. Sumber daya yang dipunya stakeholders dapat dimanfaatkan karena
mereka mendukung proyek perubahan yang telah dirancang;
3. Identifikasi stakeholders yang tepat dapat memudahkan project leader
menyampaikan tujuan dan manfaat dari proyek perubahan yang telah
dirancang; dan
4. Memudahkan pelibatan stakeholders secara aktif dalam sebuah kolaborasi
untuk melakukan perubahan, karena memiliki kaitan kepentingan yang
saling menguntungkan.
Berdasarkan kelompoknya, stakeholders dalam proyek perubahan ini
terdiri dari internal dan eksternal
Stakeholder Internal
NO STAKEHOLDERS KETERKAITAN DENGAN PROPER
1 Kasespimma Merupakan pengelola program pendidikan
pengembangan bagi perwira pertama Polri yang
akan diproyeksikan menjadi Kapolsek, Kepala Satuan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 19
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
NO STAKEHOLDERS KETERKAITAN DENGAN PROPER
Fungsi Kepolisian pada tingkat Polres, Kepala Bagian
pada tingkat Polres, perwira staff pada tingkat Mabes
Polri atau Polda, atau Wakapolres
2 Kasespimmen Merupakan Pengelola program pendidikan
pengembangan bagi perwira menengah Polri
berpangkat Kompol dan AKBP yang akan
diproyeksikan menjadi Kapolres
3 Kasespimti Merupakan Pengelola program Pendidikan
pengembangan bagi perwira menengah Polri
berpangkat Kombes Pol yang akan diproyeksikan
menjadi pimpinan organisasi Polri tingkat tinggi
(Mabes dan Polda)
4 Koordinator WI Merupakan Pembina pada widyaiswara dalam
pengembangan kompetensi pedagogik
5 Akademi Kepolisian Merupakan penyelenggara pendidikan pembentukan
perwira yang peserta didiknya berasal dari lulusan
pendidikan menengah dan Pendidikan pembentukan
perwira sumber sarjana (SIPSS)
6 Sekolah
Pembentukan
Perwira (Setukpa)
Merupakan penyelenggara pendidikan
pengembangan bagi bintara Polri yang akan menjadi
Perwira
7 Sekolah Polisi
Negara (SPN)
Merupakan penyelenggara program Alih golongan
(Agol) bintara, yaitu pendidikan pengembangan bagi
bintara Polri yang akan menjadi Perwira
8 Sekolah Tinggi
Ilmu Kepolisian
PTIK
Merupakan penyelenggara Pendidikan
pengembangan umum bidang akademik untuk
jenjang Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Ilmu
Kepolisian dan Doktor Ilmu Kepolisian
9 Biro Kurikulum
Lemdiklat Polri
Merupakan satker di Lemdiklat Polri yang memiliki
kewenangan dalam bidang kurikulum dan bahan ajar
10 Biro Bindiklat
Lemdiklat Polri
Merupakan satker di Lemdiklat Polri yang memiliki
kewenangan dalam pembinaan Pendidikan dan
pelatihan serta pendidik Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 20
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
NO STAKEHOLDERS KETERKAITAN DENGAN PROPER
11 Lembaga Sertifikasi
Profesi Polri
Merupakan satker di Lemdiklat Polri yang memiliki
kewenangan dalam melakukan sertifikasi profesi
Polri
Stakeholder eksternal
NO STAKEHOLDER KETERKAITAN DENGAN PROPER
1 Kemendikbud Merupakan kementerian yang memiliki kewenangan
terkait penyelenggaraan pendidikan di seluruh
Indonesia
2 BNN Merupakan Lembaga yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana
narkotika
3 BNPT Merupakan Lembaga yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang pencegahan dan penanganan terorisme
4 PPATK Merupakan Lembaga yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang intelijen ekonomi
5 BIN Merupakan Lembaga yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang intelijen
6 LAN RI Merupakan Lembaga yang menerapkan konsep
kepemimpinan kolaboratif yang juga menjadi tempat
Pendidikan yang bisa diikuti oleh perwira Polri
6 Lemhannas Merupakan salah satu Lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan
pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir
integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan
etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta
mempunyai cakrawala pandang yang universal
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 21
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
NO STAKEHOLDER KETERKAITAN DENGAN PROPER
7 BPSDM K/L Merupakan pengelola SDM Kementerian/ Lembaga
yang dapat mengirimkan pegawainya mengikuti
Pendidikan di Polri
8 Polda Merupakan satker Polri yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi
pelaksanaan di kewilayahan.
9 Baintelkam Polri Merupakan satker Polri yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang intelijen keamanan
10 Bareskrim Polri Merupakan satker Polri yang menggunakan Perwira
Polri khususnya yang memiliki kompetensi dalam
bidang reserse
Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi
menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu:
1. Stakeholder Promoters, yaitu stakeholders atau orang-orang yang
memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga memiliki
kekuatan besar untuk membantu keberhasilan pelaksanaan proyek
perubahan dimaksud.
2. Stakeholder Latents, yaitu stakeholders atau orang-orang yang tidak
memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan,
tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan
jika mereka menjadi tertarik.
3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholders atau orang-orang memiliki
kepentingan pribadi dan menyuarakan dukungannya dalam komunitas,
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.
4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakeholders atau orang-orang yang
kurang memiliki kepentingan dan kekuatan bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya proyek perubahan.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 22
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Keempat kriteria stakeholders tersebut dapat digambarkan dalam matriks
kuadran sebagaimana disajikan di halaman berikut:
Merujuk pada matriks kuadran di atas, maka dapat dilakukan identifikasi
dan pemetaan stakeholders yang terkait dengan proyek perubahan
Mengembangkan Metode Pembelajaran Kolaboratif sebagai Upaya
Membangun Budaya Kerja Kolaboratif Perwira Polri adalah sebagai berikut:
1. Stakeholder Promoters, meliputi: Kasespimma, Kasespimmen,
Kasespimpti, Koordinator WI, Biro Kurikulum, Biro Lemdiklat
2. Stakeholder Latents, meliputi: Lembaga Sertifikasi Profesi Polri,
Sespimma, Baintelkam Polri dan Sespimmen
3. Stakeholder Defenders, meliputi: Akademi Kepolisian, Setukpa, SPN, STIK
PTIK, BNN, BNPT, PPATK, BIN
4. Stakeholder Apathetics, meliputi: Kemendikbud, LAN RI, Polda,
Lemhanas dan BPSDM Kementerian/Lembaga
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 23
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Mitra stakeholder yang terkait proyek perubahan tersebut dapat
digambarkan dalam matriks kuadran di gambar berikut.
D. Identifikasi Potensi Kendala dan Strategi Mengatasinya
IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA
NO DESKRIPSI STRATEGI MENGATASI
1 Situasi pandemi covid-19 membatasi
pergerakan project leader dalam
berkomunikasi dengan beberapa
stakeholders internal dan eksternal.
Melakukan komunikasi melalui
media Zoom, WA video call dan
platfom media lainnya.
2 Waktu pelaksanaan proyek
perubahan dengan target jangka
pendek terbatas, yaitu kurang dari 3
(tiga) bulan.
Mematuhi jadwal kerja tim efektif
yang telah ditetapkan secara disiplin
serta berhitung cermat terkait
target-target untuk proyek
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 24
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA
NO DESKRIPSI STRATEGI MENGATASI
perubahan khususnya untuk capaian
target jangka pendek.
3 Kesibukan project leader sebagai
widyaiswara sespimmen yang harus
mengajar dan membimbing tugas
peserta didik Sespimmen Sespim
Polri
Melakukan koordinasi kerja yang
intens dengan anggota dan secara
periodik meminta laporan
perkembangannya.
4 Personel yang terlibat dalam Pokja
juga memiliki tugas-tugas rutin yang
harus dilaksanakan, sehingga ada
kemungkinan jadwal pelaksanaan
proyek perubahan akan mengalami
keterlambatan pelaksanaan.
Membagi tim kerja secara
bergantian, sehingga tugas rutin
mereka bisa berjalan efektif.
E. Faktor Pendukung Keberhasilan
Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan proyek
perubahan secara tepat sasaran dan tepat waktu sebagai berikut:
1. Adanya produk hukum dalam bentuk UU, Perpres, Peraturan Ketua
Kapolri, dan peraturan Menteri terkait dengan bidang Pendidikan dan
pelatihan, antara lain:
a. UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri
f. Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
2. Telah adanya kerjasama Polri dengan kementerian/Lembaga negara serta
instansi lain terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
Polri.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 25
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
3. Adanya komitmen dan dukungan Kasespim Lemdiklat Polri dan
Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri melalui arahan dan petunjuk,
sehingga pelaksanaan Proper dapat tercapai sesuai dengan tujuan, waktu,
dan target yang telah ditentukan.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 26
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. Pelaksanaan Tahapan Proyek Perubahan
Setelah rancangan proyek perubahan disetujui project leader segera
melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam milestone
jangka pendek. Uraian aktivitas dari milestone jangka pendek disajikan di
bawah ini.
NO KEGIATAN WAKTU OUTPUT
1 Rapat tim efektif 2 Sept. Undangan dan daftar
hadir
2 Komunikasi dengan Kasespimma 28 Ags Surat dukungan
3 Komunikasi dengan Kasespimmen 3 Sept. Surat dukungan
4 Komunikasi dengan Kasespimti 4 Sept. Surat dukungan
5 Komunikasi dengan Kord. WI 8 Sept. Surat dukungan
6 Komunikasi dengan Kabag
Kurhanjardikbangum
9 Sept. Surat dukungan
7 Komunikasi dengan Kabag
kurhanjardiktuk
9 Sept. Surat dukungan
8 Komunikasi dengan LSP Polri 10 Sept. Surat dukungan
9 Komunikasi dengan Akpol 15 Sept. Surat dukungan
10 Komunikasi dengan STIK-PTIK 17 Sept. Surat dukungan
11 Komunikasi dengan Setukpa 18 Sept. Surat dukungan
12 Komunikasi dengan Bareskrim 22 Sept. Surat dukungan
13 Komunikasi dengan Baintelkam 22 Sept. Surat dukungan
14 Komunikasi dengan Divkum Polri 25 Sept. Surat dukungan
15 Komunikasi dengan Lembaga
Administrasi Negara RI
6 Okt. Surat dukungan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 27
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
NO KEGIATAN WAKTU OUTPUT
16 Pengumpulan dan Penyusunan
laporan anev pembelajaran
pendidikan perwira Polri
7 Okt. Dokumen laporan
hasil anev
17 FGD untuk memberikan masukan
penyusunan Perkal
13 Okt. Dokumen hasil FGD
18 Penyusunan draf Perkal 15 Okt. Dokumen draf Perkal
19 Pembahasan draf Perkal dengan
Divkum Polri
3 Nop. Draft yang
disempurnakan
Deskripsi dari setiap kegiatan yang dilakukan di milestone jangka pendek
dan kegiatan jangka menengah yang dilakukan di jangka pendek disajikan di
bawah ini.
1. Rapat Tim Efektif
Dokumentasi kegiatan rapat tim efektif yang dilaksanakan pada
tanggal 2 September 2020 di ruang rapat Sespimmen, Kampus Sespim
Polri Lembang Bandung Jawa Barat dalam rapat tersebut, project leader
menyampaikan materi tentang rancangan proyek perubahan yang akan
dilaksanakan, dan meminta kesediaan nama-nama yang ditunjuk dalam
sprint untuk membantu pelaksanaan proyek proposal. dokumentasi
pertemuan disajikan pada gambar berikut.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 28
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
2. Kolaborasi dengan Stakeholder Internal
Kolaborasi dengan stakeholder diawali dengan melakukan
komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah
direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari: (a) Sespimma,
(b) Sespimmen, (c) Sespimti, (d) Koordinator Widyaiswara Hasil-hasil
komunikasi dan dokumentasi kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan
stakeholder internal disajikan di bawah ini.
a. Sespimma Sespim Lemdiklat Polri
Komunikasi dengan Sespimma Lemdiklat Polri dilaksanakan pada
tanggal 28 Agustus 2020 di kantor Sespimma Lembang Bandung.
Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Drs. Heri Sulistiano, selaku
Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Sespimma,
meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan
meminta dukungan pelaksanaan proper, serta meminta masukan
terkait dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang
standar proses pembelajaran.
Kasepimma menjelaskan bahwa Sespimma bertugas
menyelenggarakan, menyusun, merumuskan program pendidikan,
pengajaran, pelatihan, bimbingan atau pemeliharaan disiplin perwira
siswa di lingkungan Sespimma. Dalam melaksanakan tugas Sespimma
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana pendidikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaannya;
2) pelaksanaan koordinasi penyusunan perangkat kendali
pendidikan Sespimma;
3) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 29
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
pelaksanaan operasi pembelanjaran dan pelatihan pada
Sespimma;
4) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para Gadik, dosen dan
pembina;
5) pelaksanaan administrasi pendidikan termasuk alins dan alongins,
instruktur dan pembina; dan
6) perencanaan dan evaluasi terhadap tujuan materi pendidikan
serta pembuatan laporan mengenai hasil pendidikan.
Dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar, Sespimma
terlibat dalam kegiatan kelompok kerja yang diselenggarakan setiap
tahun. pelaksana pokja adalah Bagi Kurhanjardibangkum Rokurlum
Lemdiklat Polri. Untuk kurikulum biasanya pokja dilaksanakan
sebelum Pendidikan di mulai. Sedangkan untuk bahan ajar
dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung, dan bahan ajar yang
disusun adalah bahan ajar untuk mata pelajaran baru, dan revisi
dilakukan terhadap bahan ajar yang dianggap isinya perlu
diperbaharui muatannya maupun contoh-contoh agar sesuai dengan
perkembangan situasi actual dan ilmu pengetahuan yang
berkembang.
Kurikulum yang dibahas di meliputi petunjuk umum dan silabus.
terkait dengan pembelajaran, subtansinya masuk di dalam petunjuk
umum dan silabus. Setelah dilihat secara spesifik ternyata dalam
petunjuk Kurikulum Sespimma,
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Kasespimma Sespim Polri
dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Kasespimma Sespim Polri ditunjukkan dengan
kesediaan Kasespimma Sespim Polri untuk memasukkan metode
pembelajaran kolaboratif dalam pelaksanaan Pendidikan di Sespimma
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 30
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
DOKUMENTASI PERTEMUAN
b. Sespimmen
Komunikasi dengan Sespimmen dilaksanakan pada tanggal 3
September 2020 di kantor kampus Sespimmen Lembang Bandung.
Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Drs. Mulyatno, S.H., M.M.,
MH, selaku Kasespimmen.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Sespimmen,
meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan
meminta dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan
terkait dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang
standar proses pembelajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Pol. Drs. Mulyatno, S.H., M.M., MH
menjelaskan bahwa Sespimmen bertugas menyelenggarakan,
menyusun, merumuskan program pendidikan, pengajaran, pelatihan,
bimbingan atau pemeliharaan disiplin perwira siswa di lingkungan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 31
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Sespimmen. dalam melaksanakan tugas, Sespimmen
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana pendidikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaannya;
2) pelaksanaan koordinasi penyusunan perangkat kendali
pendidikan Sespimmen;
3) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan pada
Sespimmen;
4) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para WI, dosen, Gadik
dan pembina;
5) pelaksanaan administrasi pendidikan termasuk Alins, Alongins,
instruktur dan pembina; dan
6) perencanaan dan evaluasi terhadap tujuan materi pendidikan
serta pembuatan laporan mengenai hasil pendidikan.
Salah satu materi di Sespimmen yang melibatkan kerja kolaboratif
adalah materi olah strategei menjadi seorang pemimpin itu tidak
datang secara tiba-tiba, tapi ada proses panjang yang dilalui,
beberapa hal antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengalaman kerja selama berdinas di Kepolisian, doktrin dari senior
dan pimpinan, penampilan fisik yang sehat dan prima serta memiliki
mental kepribadian yang baik, sebagaimana sistem pendidikan yang
telah dilaksanakan Sespim Polri sebagai dapur yang mencetak para
pemimpin Polri masa depan. Latihan olah strategi dimaksudkan agar
peserta didik memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah
dengan metode simulasi mereka berperan sebagai pemimpin tingkat
wilayah.
Pendidikan Sespimmen sendiri dilaksanakan selama 7 bulan dengan
materi kuliah meliputi bidang akademis 70% terdiri dari fungsi teknis
Kepolisian, ekonomi nasional, lingkungan strategik, manajemen
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 32
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
organisasi dan Leadership. Di samping itu, untuk menjaga stamina
dan dan kebugaran fisik diberikan kegiatan Kesamaptaan jasmani 20
% dan untuk membangun mental yang tangguh, karakter yang kuat,
perilaku yang terpuji telah diberikan doktrin dengan pola pengasuhan
sebesar 10%
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Kasespimmen dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Sespimmen ditunjukkan dengan kesediaan
Kasespimmen akan menjadikan kemampuan kolaborasi para perwira
menengah sebagai salah satu materi penting dalam pelajaran tentang
manajemen dan kepemimpinan untuk perwira menengah Polri.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
c. Sespimti
Komunikasi dengan Sespimti dilaksanakan pada tanggal 4 September
2020 di Kampus Sespimti Lembang bandung. Pejabat yang ditemui
adalah Brigjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., selaku Kasespimti
Sespim Lemdiklat Polri.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Sespimti, meminta
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 33
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta
dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan terkait
dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Kasespimti menjelaskan bahwa Sespimti
bertugas menyelenggarakan, menyusun, merumuskan program
pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan dan pemeliharaan
disiplin peserta di lingkungan Sespimti. dalam melaksanakan tugas,
Sespimti menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rencana pendidikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaannya serta fungsi pembinaan peserta didik;
2) pelaksanaan koordinasi penyusunan perangkat kendali
pendidikan Sespimti;
3) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan pembelanjaran dan pelatihan pada
Sespimti;
4) pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh para WI, dosen dan
pembina;
5) pelaksanaan administrasi pendidikan termasuk alins, alongins,
instruktur dan pembina; dan
6) perencanaan dan evaluasi terhadap tujuan materi pendidikan
serta pembuatan laporan mengenai hasil pendidikan.
Salah satu materi yang melibatkan kerja bersama peserta didik adalah
materi pelajaran olah strategi yang dilaksanakan Bertempat di ruang
kendali operasi Pentagon Sespim Polri. Pelatihan Olah Strategi dalam
rangka pembelajaran praktek lapangan setelah para peserta didik
Sespimti menerima pelajaran teori-teori akademis bidang manajemen
krisis, ekonomi nasional, geopolitik dan geostraregi, ditambah dengan
pengalaman-pengalaman Kuliah Kerja Luar negeri (KKLN) dan Kuliah
Kerja Dalam Negeri (KKDN) yang dilaksanakan secara virtual.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 34
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
meskipun pelatihan dilaksanakan secara virtual namun agar para
peserta tetap mengikuti dengan serius karena pelatihan ini sangat
bermanfaat bagi para peserta didik sebagai calon pemimpin bangsa
masa depan yang tentu akan senantiasa dihadapkan persoalan-
persoalan kemasyarakatan, gangguan kamtibmas yang bersifat
kontijensi, sehingga dituntut harus mampu menyusun strategi yang
tepat dan cepat dalam menangani dan menanggulangi persoalan-
persoalan tersebut
Dalam pelatihan, peserta didik melakukan simulasi yang berperan
sebagai Kapolda dan Pejabat Utama Polda, Pangdam Pejabat Utama
Kodam serta Kajati dan Pejabat Utama Kejati yang tergabung dalam
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bagaimana mereka melakukan
tugas dan peran masing-masing secara sinergi dalam mendukung
kebijakan pemerintah pusat dan daerah. seberat apapun tugas dan
tantangan yang dihadapi bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh
dan bersinergi antar lembaga, maka akan lebih mudah dan ringan.
Oleh karena itu, jalin hubungan yang harmonis antar sesama
penyelenggara pemerintahan, guna memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam
memelihara situasi kamtibmas yang kondusif
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Sespimti dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Sespimti ditunjukkan dengan kesediaan Kasespimti
untuk memperkuat pembelajaran kolaboratif agar calon pemimpin
tingkat tinggi Polri makin menyadari dan mampu melaksanakan kerja
kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 35
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
d. Widyaiswara Sespimmen
Komunikasi dengan Widyaiswara Sespimmen dilaksanakan pada
tanggal 8 September 2020 di Kampus Sespimmen Lembang Bandung.
Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi.,
MH, selaku Koordinator Widyaiswara Sespimmen.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Sespimmen,
meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan
meminta dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan
terkait dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang
standar proses pembelajaran.
Koordinator WI Sespimmen menjelaskan bahwa Widyaiswara adalah
tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan
pembimbingan pada Sespim Polri. Secara periodic para WI diberikan
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan membina dan mengasuh
para peserta didik Sespimti, Sespimmen dan Sespimma oleh para
Widyaiswara Sespim Polri sehingga peserta didik diharapkan memiliki
karakter kepemimpinan dan ketauladanan Polri yang sesuai harapan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 36
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
masyarakat, bangsa dan negara. Pelatihan ini banyak menyentuh sisi
emosi, karakter yang humanis dan siraman rohani sehingga
menyadarkan para Perwira Polri untuk kembali ke jati diri sebagai
pelindung dan pengayom masyarakat. Materi yang disampaikan oleh
para narasumber dalam pelatihan tersebut, yaitu: Tantangan
pemimpin POLRI di New Era; Coaching dalam pengembangan
kepemimpinan; Kemampuan dasar Coaching Bertanya dan
Mendengar; Mengeluarkan inovasi dengan Coaching dan Praktek
Coaching; Membangun kepercayaan sebagai seorang pemimpin;
Pengantar Coaching untuk Meaning & Purpose, dan menemukan
Inner Drive; Praktek Coaching; Mengidentifikasi belenggu sebagai
seorang pemimpin; Challenging belenggu; Menentukan orientasi
kepemimpinan ; dan Praktek Coaching Review
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Widyaiswara Sespimmen ditunjukkan dengan
kesediaan Koordinator Widyaiswara untuk memasukkan metode dan
strategi pembelajaran kolaboratif ke dalam kurikulum peningkatan
kemapuan widyaiswara Sespimmen Polri.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
e. Bagian Kurhanjar Dikbangum Biro Kurikulum Lemdiklat Polri
Komunikasi dengan Bagian Kurhanjar Dikbangum Biro Kurikulum
Lemdiklat Polri dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020 di
kantor Bagian Kurhanjar Dikbangum Biro Kurikulum Lemdiklat Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 37
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Drs. Imran Yunus, M.H.
selaku Kepala Bagian Kurhanjar Dikbangum Biro Kurikulum Lemdiklat
Polri.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain: Menyampaikan materi RPP,
Meminta informasi, Metode pembelajaran apa saja yang dimasukkan
dalam kurikulum dik perwira Polri, Meminta informasi apakah metode
collaborative learning dimasukkan ke dalam kurikulum dik perwira
Polri dan pada bagian apa informasi tentang metode itu dimasukkan,
Meminta masukan terkait produk proper yang akan dibuat, serta
Meminta dukungan pelaksanaan proper
KBP. Drs. Imran Yunus, M.H. menjelaskan bahwa Bagkurhanjar-
dikbangum adalah salah satu bagian yang berada di bawah Biro
Kurikulum yang bertugas merumuskan, menyusun dan merevisi
kurikulum dan Hanjar Dikbangum di jajaran Lemdiklat. Dalam
melaksanakan tugas, Bagkurhanjardikbangum menyelenggarakan
fungsi:
1) penghimpunan, penyusunan, melakukan revisi, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi kurikulum dan Hanjar Sespimma;
2) penghimpunan, penyusunan, melakukan revisi, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi kurikulum dan Hanjar Sespimmen;
3) penghimpunan, penyusunan, melakukan revisi, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi kurikulum dan Hanjar Sespimti; dan
4) penghimpunan, penyusunan, melakukan revisi, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi kurikulum dan Hanjar STIK
Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Bagkurhanjardikbangum
membuat kelompok kerja yang melibatkan unsur Sespim Polri.,
Bagkurhanjardikbangum, Pembina fungsi terkait, dan narasumber
yang memiliki keahlian dalam bidang Pendidikan Polri.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 38
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Acuan yang digunakan oleh Bagkurhanjardikbangum dalam bekerja
adalah Perkap tentang Sisdik Polri, Peraturan kalemdiklat tentang
Kurikulum Induk dan Peraturan kalemdiklat tentang bahan ajar atau
disebut hanjar. Dalam kurikulum ada 3 komponen utama yang
disusun yaitu petunjuk umum dan silabus serta daftar mata pelajaran
yang akan diberikan kepada peserta didik. Sedangkan hanjar yang
dibuat dalam bentuk modul kecuali untuk STIK PTIK dengan format
buku teks.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagkurhanjardikbangum
dan dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Bagian Kurhanjar Dikbangum Biro Kurikulum
Lemdiklat Polri ditunjukkan dengan kesediaan Bagkurhanjardikbangum
untuk memasukkan metode pembelajaran kolaboratif dalam kurikulum
Pendidikan pengembangan perwira Polri yang menjadi kewenangan
Bagkurhanjardikbangum
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 39
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
f. Bagian Kurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat Polri
Komunikasi dengan Bagian Kurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat
Polri dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020 di kantor Bagian
Kurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat Polri Jakarta. Pejabat yang
ditemui adalah KBP. Drs. Agus Salim selaku Kepala Bagian
Kurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat Polri.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang:
Menyampaikan materi RPP, Meminta informasi Metode pembelajaran
apa saja yang dimasukkan dalam kurikulum dik perwira Polri, Meminta
informasi apakah metode collaborative learning dimasukkan ke dalam
kurikulum dik perwira Polri dan pada bagian apa informasi tentang
metode itu dimasukkan, Meminta masukan terkait produk proper
yang akan dibuat, dan Meminta dukungan pelaksanaan proper
KBP. Drs. Agus Salim menjelaskan bahwa Bagkurhanjardiktuk bertugas
merumuskan dan menyusun kurikulum dan Hanjar Diktuk di jajaran
Lemdiklat. Dalam melaksanakan tugas, Bagkurhanjardiktuk
menyelenggarakan fungsi:
1) penghimpunan, perumusan, penyusunan dan revisi kurikulum
dan Hanjar Diktuk Perwira dan Brigadir; dan
2) pengawasan, pengendalian, dan pegevaluasian Diktuk Perwira,
Brigadir dan Tamtama. dalam melaksanakan tugas,
Terkait dengan Pendidikan untuk Bagkurhanjardiktuk dibantu oleh
Subbagdiktukpa, yang bertugas menghimpun, menyusun, merevisi,
mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kurikulum dan Hanjar
Diktuk Perwira. Kurikulum Pendidikan perwira yang menjadi
kewenangan Bagkurhanjardiktuk adalah kurikulum untuk Akpol dan
program inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS). Mekanisme
penyusunan kurikulum dan hanjar dilakukan dengan model kelompok
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 40
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
kerja yang melibatkan pengajar Akpol, staf Bagkurhanjardiktuk, serta
narasumber yang kompeten di bidang kurikulum.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bagian Kurhanjardiktuk
Biro Kurikulum Lemdiklat Polri dan dokumentasinya disajikan di
bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Bagian Kurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat Polri
ditunjukkan dengan Bagian Kurhanjardiktuk untuk mengarahkan dan
mendorong pimpinan Akpol untuk memasukan metode pembelajaran
kolaboratif dalam kurikulum yang disusun serta melatih para dosen Akpol
untuk menggunakan metode pembelajaran kolaboratif
DOKUMENTASI PERTEMUAN
3. Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal
Kolaborasi dengan stakeholder eksternal diawali dengan melakukan
komunikasi dan koordinasi dengan para pejabat dari instansi yang telah
direncanakan menjadi stakeholder internal, yang terdiri dari: (a) Lembaga
Sertifikasi Polri, (b) Akademi Kepolisian, (c) STIK PTIK, (d) Setukpa, (e)
Baintelkam Polri, dan (f) Bareskrim Polri, (g) Lembaga Administrasi Negara
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 41
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
RI. Hasil-hasil komunikasi dan dokumentasi kegiatan koordinasi dan
komunikasi dengan stakeholder internal disajikan di bawah ini
a. Lembaga Sertifikasi Polri
Komunikasi dengan Lembaga Sertifiasi Polri (LSP) dilaksanakan pada
tanggal 10 September 2020 di kantor sekraretariat LSP Jakarta.
Pejabat yang ditemui adalah KBP. Lembaga Sertifikasi Polri selaku
Kepala Sekretariat Setukpa Lemdiklat Polri RI.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan pemilihan judul proyek
perubahan, Meminta informasi tentang apakah metode collaborative
learning masuk dalam salah satu metode yang diujikan memuat
collaborative learning, Meminta masukan terkait produk proper yang
akan dibuat, Meminta dukungan pelaksanaan proper
LSP bertugas: (a) menyelenggarakan fasilitas kegiatan identifikasi
kebutuhan jenis kompetensi; (b) menyusun materi uji kompetensi dan
kualifikasi; dan (c) mengembangkan menerapkan sistem manajemen
mutu LSPP-1 dan atau LSPP-2 sesuai dengan Pedoman BNSP 215;
LSP menyelenggarakan fungsi: pemenuhan fasilitas kegiatan
identifikasi kebutuhan jenis kompetensi Gadik, Gadikan, pengasuh,
dan kompetensi lulusan Diklat; (b) penyusunan materi uji kompetensi
dan kualifikasi, pelaksanaan kegiatan asesmen, verifikasi Tempat Uji
Kompetensi (TUK), penyelenggaraan rekrutmen assessor; dan (c)
pengembangan sistem manajemen mutu LSPP-1 dan atau LSPP-2
sesuai Pedoman BNSP 215.
Visi LSP Polri adalah ”menjadi lembaga sertifikasi profesi yang
independen, profesional dan akuntabel dalam menjamin dan
memelihara kompetensi sumber daya manusia Polri”. Untuk
mewujudkan visi tersebut, LSP Polri melaksanakan misi:
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 42
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
a. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan penyusunan standar
kompetensi, b. Menyelenggarakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi
(TUK), c. Menyelenggarakan rekruitmen Asesor, d. Menyelenggarakan
sertifikasi profesi melalui uji kompetensi. dan e. Mengembangkan
sistem manajemen mutu LSP Polri.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan LSP dan dokumentasinya
disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan LSP ditunjukkan dengan kesediaan Kepala LSP untuk
membuka ruang diskusi dengan tim asesor untuk membahas tentang
motode pembelajaran kolaboratif untuk dimasukkan ke dalam materi uji
kompetensi pendidik Polri.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
b. Akademi Kepolisian
Komunikasi dengan Akademi Kepolisian dilaksanakan pada tanggal
15 September 2020 di kantor kampus Akademi Kepolisian Semarang.
Pejabat yang ditemui adalah KBP. Drs. Dadik Soesotyo SoeListijono
selaku Direktur Akademik Akpol. Dalam pertemuan tersebut project
leader menjelaskan tentang proyek perubahan yang akan dilakukan.
Sementara itu dari pihak Akademi Kepolisian memberikan penjelasan
tentang tupoksi Akademi Kepolisian dan hubungan kerja dengan Polri
khususnya tentang pengaduan masyarakat terhadap layanan yang
diberikan oleh Anggota Polri.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 43
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Akpol, meminta
masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta
dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan terkait
dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran.
Akpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira
Polri tingkat Akademi. Akpol menyelenggarakan fungsi: (a)
pengelolaan rencana program kerja anggaran, pengelolaan sumber
daya, pembinaan psikologi dan kesehatan, pelayanan markas,
pengamanan dan kegiatan protokoler, pembinaan korp musik,
penegakan dan pemeliharaan ketertiban, disiplin serta pengamanan
personel, Taruna Akpol dan Siswa serta pelayanan boga kepada
Taruna Akpol dan Siswa; dan (b) penyusunan, perumusan dan
penyelenggaraan Program Pendidikan Taruna Akpol dan Siswa serta
Program Pelatihan dan Pengasuhan Taruna Akpol dan Siswa.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Akpol dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Akpol ditunjukkan dengan kesediaan Direktur
Akademik Akpol untuk merekomendasikan kepada Lemdiklat agar dalam
penyusunan kurikulum Akpol yang difasilitasi oleh Lemdiklat memasukkan
metode pembelajaran kolaboratif.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 44
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Pertemuan dengan Direktur
Akademik Akpol
Pembelajaran Klasikal di Akpol
c. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Komunikasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dilaksanakan
pada tanggal 9 September di kantor Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
PTIK Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah KBP. Bambang Suminto,
S.H., M.H., selaku Kabag Rendikjarlar Bid. Akademik STIK PTIK.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di STIK, meminta
masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta
dukungan pelaksanaan proper, serta meminta masukan terkait
dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran.
Kepada project leader dijelaska bahwa STIK bertugas
menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi bidang ilmu kepolisian
bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan
penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian
dalam rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan
teknologi kepolisian. Dalam pelaksanaan fungsi itu, STIK PTIK
melakukan fungsi:
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 45
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
1) perencanaan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta analisis
dan evaluasi terhadap sistem pendidikan pengajaran dan
pelatihan;
2) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelayanan, administrasi
umum dan kemahasiswaan, pembinaan perpustakaan, serta
pengelolaan sistem komunikasi dan informasi;
3) penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian
sesuai dengan program pendidikan dan program-program
lainnya dalam rangka mendukung Renja STIK dan Polri;
4) pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi kepolisian, tridarma perguruan
tinggi, memberikan penyuluhan hukum, pengembangan
pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi kepolisian
melalui koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga
terkait; dan
5) pelaksanaan program pendidikan pengajaran dan latihan tingkat
diploma (D3), Sarjana (S1), pasca sarjana (S2) dan program doktor
(S3) Ilmu Kepolisian;
Terkait dengan pembelajaran, di STI PTIK terdapat LPM bertugas
merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan evaluasi uji
kompetensi terhadap dosen dan Gadik serta menjaga standardisasi
kelayakan kualitas dosen dan Gadik yang digunakan dalam proses
belajar mengajar. Dalam melaksanakan tugas, LPM
menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan standar kompetensi lulusan
untuk program Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor
(S3) Ilmu Kepolisian; (2) perumusan standar kualitas pendidikan dan
program studi melalui lembaga akreditasi nasional maupun
internasional; (3) penetapan standar kualitas bahan ajar yang
digunakan untuk mahasiswa STIK; (4) penetapan standar pencapaian
prestasi lulusan sarjana STIK melalui perangkat evaluasi standar yang
disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan; (5) penetapan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 46
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
standar kompetensi tenaga dosen dalam melaksanakan
pembelajaran, pembimbingan tugas akhir, dan pengujian; (5)
perumusan alat evaluasi bagi dosen yang digunakan sebagai dasar
pembinaan karier dan kenaikan pangkat akademik; dan (6)
pelaksanaan kerja sama program pengembangan pendidikan dengan
perguruan tinggi dan instansi lain yang terkait;
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan STIK-PTIK dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan STIK-PTIK ditunjukkan dengan kesediaan STIK-PTIK
untuk menggunakan metode pembelajaan kolaboratif sebagai salah satu
metode pembelajaran yang digunakan di semua program Pendidikan
yang diselenggarakan di STIK-PTIK.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
d. Setukpa Lemdiklat Polri
Komunikasi dengan Setukpa Lemdiklat Polri dilaksanakan pada
tanggal 18 September 2020 di Kampus Setukpa Lemdiklat Polri
Sukabumi. Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwi
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 47
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Hananto, S.I.K., M.Hum. selaku Kepala Setukpa Lemdiklat Polri RI.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di Setukpa, meminta
masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta
dukungan pelaksanaan proper, serta Meminta masukan terkait
dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran.
Sementara itu Kasetukpa menjelaskan bahwa Setukpa bertugas
menyelenggarakan Diklat terhadap Brigadir yang lulus seleksi untuk
menjadi Perwira Polri. dalam melaksanakan tugas, Setukpa
menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan dan pengendalian
program dan anggaran, pembinaan SDM, logistik dan keamanan
lingkungan serta pelayanan kesehatan; (b) pengelolaan materi
pelajaran termasuk metode pengajaran bidang pengetahuan serta
penyelenggaraan administrasi umum lingkup bidang hukum,
pengsos, proftek dan jemen; (c) Diklat; (d) pelaksanaan koordinasi
Gadik dan pembinaan teknis pengajaran; dan (e) pembinaan dan
pengasuhan siswa;
Setukpa Lemdiklat Polri adalah Lembaga Pendidikan dan pelatihan
Polri yang mencetak Perwira Pertama Polri yang bersumber dari
Brigadir Polisi yang sudah melaksanakan tugas dilapangan, Adapun
bentuk Pendidikan yang diselenggarakan disetukpa yaitu Sekolah
Inspektur Polsi (SIP) dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara
Polri menjadi Perwira.
Dimasa pandemi Covid 19 ini, Setukpa Lemdiklat Polri saat ini masih
menggelar Pendidikan pembentukan perwira baik itu SIP maupun
PAG. Namun dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini Setukpa
merubah sistem dan metode pembelajaran serta proses
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 48
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
pengasuhan sehingga tanpa mengurangi kualitas proses untuk
meraih profil lulusan yang diharapkan, juga tetap mengutamakan
pencegahan dan pemutusan matarantai penyebaran Virus Corona.
Pendidikan SIP Angkatan ke 49 tahun 2020 telah selesai dilaksanakan
dengan metoda Pendidikan Jarak Jauh, dan saat ini sedang
berlangsung Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara menjadi
Perwira Polri, dengan metode yang sama yaitu Program Pendidikan
Jarak Jauh, kelas Utama di Setukpa yaitu siswa asal pengiriman Mabes
Polri dan Polda Metro jaya, yang lainnya menjadi kelas cabang
tersebar di SPN Polda Masing masing,
Kasetukpa Lemdiklat Polri menyampaikan pandemi Covid ini memang
menjadi hambatan, saat ini siswa Setukpa tersebar dimana mana,
maka dalam proses belajar mengajar dan pola pengasuhan, sekarang
mengedepankan penggunaan IT dengan proses secara virtual dan
serentak, karena apapun ceritanya seluruh siswa harus mendapatkan
materi dan pola asuh yang sama. Di samping itu, perbedaan waktu
antara Indonesia bagian Barat, Tengah dan timur juga menjadi salah
satu hambatan yang harus terpecahkan, sehingga dosen dibagi ada
yang masuk pukul 07.00 untuk Indonesia bagian barat, sedangkan
wilayah Indonesia Tengah dan Timur dosen pengajar atau tenaga
pendidik kami harus memulai dari pukul 06.00 sehingga semua waktu
menjadi terakomodir
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Setukpa dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Setukpa ditunjukkan dengan kesediaan Kasetukpa
untuk memasukkan metode pembelajaran kolaboratif menjadi salah satu
metode yang digunakan dalam Pendidikan di Setukpa.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 49
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
e. Bareskrim Polri
Komunikasi dengan Bareskrim Polri dilaksanakan pada 22 September
2020 di kantor Bareskrim Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah
KBP. Abdul Rizal A. Engahu, S.IK, M.Si. selaku Kasubdit III Tipidter
Bareskrim Polri RI.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang
kolaborasi dan mendapatkan informasi bagaimana kemampuan para
lulusan Sespimmen dalam berkolaborasi guna pelaksanaan tugas
secara efektif.
Dalam pertemuan tersebut, KBP. Abdul Rizal A. Engahu, S.IK, M.Si.
menjelaskan bahwa Bareskrim bertugas membantu Kapolri dalam
membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan,
penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka
penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.
Unsur Pelaksana Utama Direktorat Bareskrim Polri (Ditbareskrim Polri),
terdiri dari 6 Direktorat :
1) Direktorat Tipidum, menangani tindak pidana terhadap
keamanan Negara dan tindak pidana umum.
2) Direktorat Tipideksus, menangani tindak pidana dalam bidang
ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 50
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
lainnya.
3) Direktorat Tipidkor, menangani tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
4) Direktorat Tipidnarkoba, menangani tindak pidana narkoba.
5) Direktorat Tipidter, menangani tindak pidana tertentu yang tidak
ditangani oleh Dit I sampai dengan Dit IV.
6) Direktorat Tipidsiber, menangani tindak pidana ITE yang meliputi
kejahatan menggunakan komputer sebagai alat utama (computer
crime), kejahatan menggunakan komputer sebagai alat bantu
(computer related crime).
Dalam proses kerja, anggota Bareskrim Polri bekerja secara tim, baik
dalam tim struktural maupun tim-tim khusus atau satgas. Oleh karena
itu penting kemampuan anggota Bareskrim Polri untuk bisa
berkolaborasi dengan sesame anggota, maupun pihak lain yang
terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana yang
menjadi kewenangan Bareskrim Polri. Dalam konteks ini, maka perwira
harus dibiasakan untuk bekerja secara kolaboratif dan salah satunya
bisa dilakukan pada saat perwira Polri tersebut mengikuti pendidikan.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Bareskrim Polri dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Bareskrim Polri ditunjukkan dengan dukungan dan
dorongan agar cara bekerja kolaboratif dilakukan pembiasaan dalam
Lembaga Pendidikan Polri, sehingga ketika lulusannya ditempatkan untuk
bekerja di Bareskrim Polri, mereka langsung bisa menyesuaiakan diri
dengan budaya kerja Bareskrim yang terbiasa dalam bentuk tim atau
bekerjasama dengan pihak lain.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 51
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
f. Baintelkam Polri
Komunikasi dengan Baintelkem Polri dilaksanakan pada tanggal 22
September 2020 di Mabes Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah
KBP. Drs. H. R. Rudy Marvianto,S.H. selaku Kabag Opsnallat Baintelkam
Mabes Polri RI.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang
budaya kerja kolaborasi menjadi fokusnya.
Kepada project leader disampaikan bahwa Baintelkam Polri
merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan
yang berada di bawah Kapolri; serta Baintelkam Polri bertugas
membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi
intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan
manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam
negeri. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden no. 5 tahun 2002,
seluruh kegiatan intelijen di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 52
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Intelijen Negara, yang kemudian diperkuat melalui UU no. 17 tahun
2011 tentang Intelijen. Dalam UU tersebut juga diatur bahwa Intelijen
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara
fungsi intelijen kepolisian (Paragraf 3, Pasal 12, Ayat 1) dan merupakan
penyelenggara intelijen negara bersama-sama BIN, Intelijen
Kejaksaan, Intelijen TNI, serta Intelijen Kementerian/Lembaga. UU
tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen. Dalam melaksanakan
tugas, Baintelkam Polri menyelenggarakan fungsi:
1) pengembangan dan perumusan sistem dan metode termasuk
petunjuk pelaksanaan kegiatan Intelkam;
2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna
menjamin terlaksananya kegiatan Intelkam;
3) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis, taktis dan
kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan Intelkam dan operasi
kepolisian;
4) perencanaan kebutuhan personel, prasarana, peralatan khusus
dan anggaran termasuk pengajuan usulan penempatan dan
pembinaan karier personel Intelkam dan distribusi peralatan
khusus Intelkam Polri;
5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik, baik yang
berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas
satuan organisasi Intelkam Polri;
6) pelaksanaan kegiatan Intelkam dalam lingkup eksternal dan
internal, guna terselenggaranya deteksi, peringatan, pencegahan
dan penindakan;
7) pembinaan kegiatan dan pelatihan pengembangan SDM
Baintelkam;
8) persandian Polri;
9) pelaksanaan kerja sama di dalam dan luar negeri;
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 53
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Pelayanan masyarakat yang diberikan intelkam meliputi penerimaan
pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan
orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak.
Sementara itu pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan
lingkungan strategik serta menyusun produk Intelkam Polri baik untuk
kepentingan pengambilan keputusan pimpinan maupun untuk mendukung
kegiatan Intelkam dan satuan fungsi kepolisian lainnya;
Pelaksanaan kegiatan Intelkam terhadap masalah yang memiliki
dampak politis dan strategis melalui satuan tugas khusus. Salah tugas
penting dalam intelkam adalah bertugas mengumpulkan, mengolah
dan menganalisis data, bahan keterangan dan atau informasi
termasuk perkembangan lingkungan strategik, menyusun produk
Intelkam dalam mendukung kegiatan Intelkam dan atau operasi
Kepolisian. Dalam pelaksanaan tugas ini, anggota Intelkam Polri harus
bisa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mendapatkan
berbagai data yang bisa diolah dan dianalisis untuk dijadikan
rekomendasi kepada pimpinan.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Baintelkam dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Baintelkam Polri ditunjukkan dengan dukungan dan
dorongan agar cara bekerja kolaboratif dilakukan pembiasaan dalam
Lembaga Pendidikan Polri, sehingga ketika lulusannya ditempatkan untuk
bekerja di Baitelkem Polri, mereka harus terbiasa dalam bentuk tim atau
bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam proses pengumpulan data
maupun dalam pengambilan Tindakan taktis intelijen.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 54
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
g. Divkum Polri
Komunikasi dengan Setukpa Lemdiklat Polri dilaksanakan pada
tanggal 3 September 2020 di kantor sekraretariat Setukpa Lemdiklat
Polri Jakarta. Pejabat yang ditemui adalah Brigjen Pol. Viktor T.
Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H. selaku Karo Kermaluhkum Divkum Polri.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan.
hal-hal yang dijelaskan antara lain alasan mengapa judul tentang
kolaborasi di kalangan perwira Polri dan perlu adanya perangkat
hukum yang menjadi payung pelaksanaan pembelajaran di satuan
Pendidikan Polri.
Kepada project leader dijelaskan bahwa Divisi Hukum Kepolisian
Negara Republik Indonesia disingkat Divkum Polri yakni bertugas
membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi
dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh
jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan
tugas lain sesuai perintah Kapolri. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:
1) pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 55
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
a) Perumusan dan pembangunan sistem serta metode
termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum;
b) Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan
guna menjamin terlaksananya fungsi hukum;
c) Pemberian dukungan (back up) dalam bentuk bimbingan
teknis dan bantuan personel dalam pelaksanaan fungsi
hukum;
d) Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk
pengajuan saran dan pertimbangan penempatan serta
pembinaan karier personel pengemban fungsi hukum;
e) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta statistik
baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil
pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi hukum;
2) pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan tugas
Polri;
3) penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan
perundangan yang diajukan oleh Polri;
4) penyusunan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian;
5) pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan;
6) pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pegawai
negeri pada Polri, keluarga Polri/PNS Polri dan masyarakat;
7) pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata
usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik, terutama yang
berkaitan dengan kepentingan Polri;
8) pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi, anggota
Polri dan PNS Polri maupun kepada masyarakat;
9) pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi Polri,
Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga Polri/PNS Polri;
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 56
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
10) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
11) penyelenggaraan dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
dan
12) berperan serta dalam pembinaan hukum nasional.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa peraturan
kalemdiklat tentang standar proses pembelajaran yang akan diajukan
masuk dalam klasifikasi peraturan kepala satuan fungsi (kasatfung).
Penyusunan Peraturan Kasatfung dibuat oleh pengemban fungsi yang
terkait, dengan prosedur sebagai berikut:
1) pembentukan kelompok kerja oleh pemrakarsa;
2) penyusunan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi
pemrakarsa;
3) pembahasan dan perbaikan rancangan Peraturan Kasatfung di
lingkungan internal satuan fungsional;
4) pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung antarsatuan kerja
pada satu fungsi, dikoordinasikan oleh Kasatfung pemrakarsa;
5) harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kasatfung
dilakukan oleh fungsi pemrakarsa dan dapat mengundang Divisi
Hukum Polri, satuan kerja terkait, ahli, akademisi, dan/atau
narasumber lain dari luar Polri;
6) pengiriman hasil pembahasan kelompok kerja rancangan
Peraturan Kasatfung oleh pemrakarsa kepada Divisi Hukum Polri
7) verifikasi rancangan peraturan Kasatfung oleh Divisi Hukum Polri
dan mengirimkan hasilnya;
8) finalisasi/penyempurnaan rancangan Peraturan Kasatfung oleh
pemrakarsa dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Divisi
Hukum Polri;
9) penandatanganan Peraturan Kasatfung oleh Kasatfung;
10) pengiriman 1 (satu) lembar paraf dan 3 (tiga) rangkap tanda
tangan asli Peraturan Kasatfung oleh pemrakarsa kepada Kapolri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 57
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
untuk pengesahan;
11) penomoran Peraturan Kasatfung oleh satuan kerja pemrakarsa;
12) pengiriman penyerahan 3 (tiga) rangkap naskah asli Peraturan
Kasatfung oleh pemrakarsa kepada Sekretariat Umum Polri untuk
diregistrasi; dan
13) sosialisasi Peraturan Kasatfung oleh fungsi pemrakarsa dan dapat
melibatkan Divisi Hukum Polri, bila diperlukan.
Sebelum diajukan kepada Kapolri untuk pengesahan, Peraturan
Kasatfung diparaf oleh Kepala Divisi Hukum Polri, Kepala Sekretariat
Umum Polri dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan Divkum Polri dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan Divkum Polri ditunjukkan dengan kesediaan untuk
membantu proses penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan
peraturan kalemdiklat yang dibuat.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
h. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
Komunikasi dengan Setukpa Lemdiklat Polri dilaksanakan pada
tanggal Oktober 2020 di kantor LAN RI Jakarta. Pejabat yang ditemui
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 58
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
adalah Erfi Mutmaina, S.S., MA selaku Kepala Pusbangkom Pimnas dan
Manajerial ASN LAN RI.
Dalam pertemuan tersebut, project leader menjelaskan maksud
kedatangan dan isi dari rancangan proper yang akan dilaksanakan. Di
samping itu, project leader juga meminta informasi terkait tentang
penggunaan metode pembelajaran kolaboratif di LAN, meminta
masukan terkait produk proper yang akan dibuat, dan meminta
dukungan pelaksanaan proper, serta meminta masukan terkait
dengan prosedur penyusunan peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran.
Kepada project leader disampaikan bahwa Lembaga Administrasi
Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(LPNK) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun
1957 tanggal 6 Agustus 1957. Tugas LAN adalah membantu Presiden
dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan, dan
mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara,
sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang
seluas-luasnya. Di masa kepemimpinannya, kepala LAN yang ke 13.
Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan LAN yang semakin
modern, dinamis dan berkontribusi nyata. Modernisasi proses bisnis
LAN ini ditandai dengan semakin diperkuatnya e-gov atau
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan LAN. Aplikasi-aplikasi
elektronis untuk menunjang proses bisnis semakin digalakkan, baik
untuk pelayanan internal maupun eksternal.
Salah satu ciri khas Pendidikan yang diselenggarakan oleh LAN RI
adalah kepemimpinan kolaboratif, yang antara lain dilakukan pada
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I adalah pelatihan
struktural kepemimpinan madya yang dikuti pejabat pimpinan tinggi
atau non-Pegawai ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi,
dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat I. Tujuan
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I adalah untuk
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 59
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
mengembangkan kompetensi Peserta guna memenuhi standar
kompetensi manajerial JPT Madya.
Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Kemepimpinan
Tingkat I merupakan kompetensi kepemimpinan kolaboratif, yaitu
kemampuan melakukan pengembangan kapasitas kepemimpinan
kolaboratif, kemampuan berkolaborasi dengan pemangku
kepentingan dalam menangani isu kebijakan nasional yang bersifat
strategis, serta kemampuan memimpin pencapaian arah kebijakan
lintas instansi/sektor, yang dibentuk dengan :
1) Pengembangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif dengan
menjunjung etika dan integritas kepemimpinan
2) Kemampuan berpikir holistik dalam menyelesaikan isu kebijakan
nasional yang bersifat strategis dan membangun jejaring
kebijakan, baik secara nasional, regional maupun internasional
3) Kemampuan memimpin pencapaian arah kebijakan lintas
instansi/sektor melalui pengelolaan perubahan secara tepat.
Subtansi kolaborasi yang dihasilkan dengan LAN RI dan
dokumentasinya disajikan di bawah ini.
SUBSTANSI KOLABORASI
Kolaborasi dengan LAN RI ditunjukkan dengan kesediaan LAN RI untuk
membantu pengembangan pembelajaran kolaboratif jika akan diterapkan
di Sespim Polri maupun Pendidikan pendudukan dan pengembangan
untuk perwira Polri. LAN RI juga bersedia membantu dalam penataan
kurikulum yang memuat aspek kolaboratif khususnya kepemimpinan
kolaboratif.
DOKUMENTASI PERTEMUAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 60
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
4. Pokja Pembuatan produk
Produk yang dibuat untuk melengkapi proyek perubahan terdiri dari
3 macam produk, yaitu: (1) laporan anev pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan Pembentukan dan Pengembangan Perwira Polri, (2) FGD
dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyusunan peraturan
Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses Pembelajaran Polri, dan (3)
penyusunan draf peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran Polri.
a. Pengumpulan dan Penyusunan Anev Pembelajaran
Kegiatan anev dilaksanakan secara tatap muka dan tatap maya
menggunakan fasilitas zoom. Kegiatan tatap muka dilakukan project
leader dengan cara bertemu langsung dengan pimpinan dari satuan
Pendidikan Polri yang menyelenggarakan Pendidikan pembentukan
dan pengembangan untuk perwira Polri. Sedangkan kegaitan tatap
maya dilakukan pada pada tanggal 7 Oktober 2020 secara virtual
dengan administrasi dan project leader berada di kampus Sespim Polri
Lembang. Pertemuan tatap maya diikuti oleh perwakilan dari masing-
masing satuan Pendidikan.
Dari hasil pertemuan secara tatap muka dan tatap maya tersebut,
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 61
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
diperoleh informasi tentang metode-metode apa saja yang
digunakan oleh masing-masing satuan Pendidikan sebagaimana
tampak pada tabel berikut.
METODE PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN
AKPOL SIPSS SIP STIK PIMMA PIMEN PIMTI
1. ceramah; V v v v v v
2. tanya jawab V v v v v
3. diskusi V v v v v
4. penugasan; V v v v
5. demonstrasi; V v v v
6. simulasi; V v v V
7. role play/ bermain peran; V v v v
8. studi kasus V v v v
9. pembelajaran kooperatif; V v
10. pembelajaran kolaboratif V
11. drill/latihan; V v v
12. tutuirial v
13. pemecahan masalah v v
14. fgd v
15. work-based v
Dokumen kegiatan tatap maya dalam rangka mendapatkan materi
untuk penyusunan laporan anev pembelajaran Pendidikan perwira
pada satuan Pendidikan Polri disajikan pada gambar berikut.
SUBSTANSI PRODUK
Dalam dokumen Anev pembelajaran disajikan profil Lembaga, profil
lulusan, kompetensi, jangka waktu pembelajaran serta metode
pembelajaran yang digunakan.
DOKUMENTASI KEGIATAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 62
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
b. Focus Group Discussion
FGD dilaksanakan pada tanggal 28 Setpmber 2020 bertempat di
Kampus Sespim Polri Lembang. FGD ini dilaksanakan untuk
mendapatkan masukan guna penyusunan draf Peraturan Kalemdiklat
tentang Standar proses pembelajaran di satuan Pendidikan Polri. FGD
ini diikuti oleh perwakilan widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri. Hasil
FGD dan Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.
SUBSTANSI PRODUK
Beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam draft peraturan
Kalemdiklat Polri tentang standar proses pembelajaran didasarkan pada
hasil FGD, dengan kerangka sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan Proses Pembelajaran
Bab III Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Bab IV Penilaian Hasil Pembelajaran
Bab V Pengawasan Pembelajaran
Bab VI Ketentuan Penutup
DOKUMENTASI KEGIATAN
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 63
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
c. Pokja Penyusunan draf Peraturan Kalemdiklat
Pokja penyusunan draf peraturan Kalemdiklat tentang standar proses
pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat
di kampus STIK-PTIK Jakarta. pelaksanaan pokja melibatkan
perwakilan dosen STIK PTIK. Substansi hasil pokja dan dokumentasi
kegiatan pokja dapat dilihat pada gambar berikut.
SUBSTANSI PRODUK
Dalam pokja penyusunan draft peraturan kalemdiklat tentang standar
proses pembelajaran Polri telah dimasukkan komponen-komponen yang
memuat proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,
dan evaluasi pembelajaran. Sementara itu untuk model pembelajaran
kolaboratif dimasukkan ke dalam bagian pelaksanaan pembelajaran.
DOKUMENTASI KEGIATAN
5. Pembahasan Draft Peraturan Kalemdiklat
Setelah draft Peraturan Kalemdiklat disusun, selanjutnya dilakukan
pembahasan dengan melibatkan tim Divkum Polri yang dilaksanakan
pada tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di kantor Divkum Mabes Polri
Jakarta. Dokumentasi kegiatan dan persetujuan dukungan dari Divkum
Mabes Polri disajikan pada gambar berikut.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 64
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Pembahasan draf Perkalemdiklat di Divkum Polri
Pertemuan dan penandatanganan dukungan dari Kadivkum Mabes Polri
Kegiatan ini pada awalnya masuk dalam milestone jangka pendek, tetapi
atas arahan Divkum Polri dan dukungan dari Sespimmen, maka
pembahasan Peraturan Kapolri ini diajukan di tahapan jangka pendek.
B. Capaian Proyek Perubahan
Project leader sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
proyek perubahan meski situasi kerja tidak normal diakibatkan dampak dari
pandemi Covid 19. Berikut ini capaian proyek perubahan yang telah berhasil
dilaksanakan dalam jangka pendek.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 65
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
1. Telah terlaksana kolaborasi dengan stakeholder internal, dengan hasil
kolaborasi sebagai berikut:
a. Kolaborasi dengan Sespimma ditunjukkan dengan kesediaan
Kasespimma Sespim Polri untuk memasukkan metode pembelajaran
kolaboratif dalam pelaksanaan Pendidikan di Sespimma.
b. Kolaborasi dengan Sespimmen ditunjukkan dengan kesediaan
Kasespimmen akan menjadi kemampuan kolaborasi para perwira
menengah sebagai salah satu materi penting dalam pelajaran tentang
manajemen dan kepemimpinan untuk perwira menengah Polri
c. Kolaborasi dengan Sespimti ditunjukkan dengan kesediaan
Kasespimti untuk memperkuat pembelajaran kolaboratif agar calon
pemimpin tingkat tinggi Polri makin menyadari dan mampu
melaksanakan kerja kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya
d. Kolaborasi dengan Widyaiswara Sespimmen ditunjukkan dengan
kesediaan Koordinator Widyaiswara untuk memasukkan metode dan
strategi pembelajaran kolaboratif ke dalam kurikulum peningkatan
kemapuan widyaiswara Sespimmen Polri.
e. Kolaborasi dengan Bagkurhanjardikbangum Biro Kurikulum Lemdiklat
Polri ditunjukkan dengan kesediaan Bagkurhanjardikbangum untuk
memasukkan metode pembelajaran kolaboratif dalam kurikulum
Pendidikan pengembangan perwira Polri yang menjadi kewenangan
Bagkurhanjardikbangum
f. Kolaborasi dengan Bagkurhanjardiktuk Biro Kurikulum Lemdiklat Polri
ditunjukkan dengan BagKurhanjardiktuk untuk mengarahkan dan
mendorong pimpinan Akpol untuk memasukan metode pembelajaran
kolaboratif dalam kurikulum yang disusun serta melatih para dosen
Akpol untuk menggunakan metode pembelajaran kolaboratif
2. Telah terlaksana kolaborasi dengan stakeholder eksternal, dengan hasil
sebagai berikut:
a. Kolaborasi dengan LSP ditunjukkan dengan kesediaan Kepala LSP
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 66
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
untuk membuka ruang diskusi dengan tim asesor untuk membahas
tentang motode pembelajaran kolaboratif untuk dimasukkan ke
dalam materi uji kompetensi pendidik Polri.
b. Kolaborasi dengan Akpol ditunjukkan dengan kesediaan Direktur
Akademik Akpol untuk merekomendasikan kepada Lemdiklat agar
dalam penyusunan kurikulum Akpol yang difasilitasi oleh Lemdiklat
memasukkan metode pembelajaran kolaboratif.
c. Kolaborasi dengan STIK-PTIK ditunjukkan dengan kesediaan STIK-
PTIK untuk menggunakan metode pembelajaan kolaboratif sebagai
salah satu metode pembelajaran yang digunakan di semua program
Pendidikan yang diselenggarakan di STIK-PTIK.
d. Kolaborasi dengan Setukpa ditunjukkan dengan kesediaan Kasetukpa
untuk memasukkan metode pembelajaran kolaboratif menjadi salah
satu metode yang digunakan dalam Pendidikan di Setukpa.
e. Kolaborasi dengan Bareskrim Polri ditunjukkan dengan dukungan dan
dorongan agar cara bekerja kolaboratif dilakukan pembiasaan dalam
Lembaga Pendidikan Polri, sehingga ketika lulusannya ditempatkan
untuk bekerja di Bareskrim Polri, mereka langsung bisa
menyesuaiakan diri dengan budaya kerja Bareskrim yang terbiasa
dalam bentuk tim atau bekerjasama dengan pihak lain.
f. Kolaborasi dengan Baintelkam Polri ditunjukkan dengan dukungan
dan dorongan agar cara bekerja kolaboratif dilakukan pembiasaan
dalam Lembaga Pendidikan Polri, sehingga ketika lulusannya
ditempatkan untuk bekerja di Bareskrim Polri, mereka harus terbiasa
dalam bentuk tim atau bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam
proses pengumpulan data maupun dalam pengambilan Tindakan
taktis intelijen.
g. Kolaborasi dengan Divkum Polri ditunjukkan dengan kesediaan untuk
membantu proses penyusunan, pembahasan sampai dengan
penetapan peraturan kalemdiklat yang dibuat.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 67
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
h. Kolaborasi dengan LAN RI ditunjukkan dengan kesediaan LAN RI
untuk membantu pengembangan pembelajaran kolaboratif jika akan
diterapkan di Sespim Polri maupun Pendidikan pendudukan dan
pengembangan untuk perwira Polri. LAN RI juga bersedia membantu
dalam penataan kurikulum yang memuat aspek kolaboratif khususnya
kepemimpinan kolaboratif
3. Telah tersusun dokumen hasil anev pembelajaran Pendidikan pembentuk
dan pengembangan perwira Polri. Dalam dokumen Anev pembelajaran
disajikan profil Lembaga, profil lulusan, kompetensi, jangka waktu
pembelajaran serta metode pembelajaran yang digunakan
4. Telah terlaksana FGD dalam rangka mendapatkan masukan untuk
penyusunan draft peraturan kalemdiklat tentang standar proses
pembelajaran. Beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam draft
peraturan Kalemdiklat Polri tentang standar proses pembelajaran
didasarkan pada hasil FGD, dengan kerangka sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perencanaan Proses Pembelajaran
Bab III Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Bab IV Penilaian Hasil Pembelajaran
Bab V Pengawasan Pembelajaran
Bab VI Ketentuan Penutup
5. Telah tersusun draf Peraturan Kalemdiklat Polri tentang Standar Proses
Pembelajaran. Dalam pokja penyusunan draft peraturan kalemdiklat
tentang standar proses pembelajaran Polri telah dimasukkan komponen-
komponen yang memuat proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sementara itu untuk model
pembelajaran kolaboratif dimasukkan ke dalam bagian pelaksanaan
pembelajaran
Sedangkan kegiatan di milestone jangka menengah yang bisa dikerjakan
di jangka pendek adalah pembahasan draft Peraturan Kalemdiklat Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 68
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
dengan Divkum Mabes Polri yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Nopembe
2020..
C. Peta Stakeholder Setelah Pelaksanaan Proyek Perubahan
Proses kolaborasi yang dikembangkan meliputi stakeholder internal dan
stakeholder eksternal. Pengertian stakeholder adalah semua pihak di dalam
masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang
memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan
dan isu/permasalahan yang sedang diangkat. Keberadaan stakeholder dalam
kegiatan proyek perubahan ini akan diperlukan untuk membantu
mengembangkan tujuan proyek perubahan tersebut.
Selanjutnya project leader menggunakan berbagai strategi komunikasi
untuk meminta dukungan stakeholder agar mereka bisa bergeser menjadi
stakeholder promotor. Namun karena keterbatasan waktu yang ada dan
terhambatnya komunikasi dan aktivitas kera karena situasi Pandemi Covid 19,
tidak semua stakeholder yang telah diidentifikasi bisa dilibatkan dalam
kolaborasi. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Consultative yaitu meminta saran dan masukan dari mentor untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Canalizing yaitu melakukan komunikasi secara mendalam dengan tujuan
dapat mempengaruhi stakeholder/komunikan untuk dapat mengikuti
kemauan komunikator.
3. Koordinative yaitu melakukan komunikasi secara berkesinambungan
untuk memperlancar jalannya penyusunan proper.
4. Informative yaitu menginformasikan segala perkembangan yang terjadi
dalam suatu penyusunan proper.
5. Educative yaitu memberikan pengetahuan tentang tugas yang akan
dilaksanakan untuk menunjang kelancaran penyusunan proper
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 69
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Lima strategi di atas digunakan dalam rangka mengupayakan agar
Stakeholder Latents, Apathethics, dan Defendants dapat bergerak dan
bergeser menjadi Stakeholder yang Promotors. Berdasarkan hasil komunikasi
dan kolaborasi yang dilakukan, terjadi perubahan posisi stakeholder dalam
kuadran, dengan rincian sebagai berikut:
1. LSP Polri pindah dari kelompok latent menjadi promotors. Hal ini karena
LSP adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan sertifikasi kepada
pendidik Polri
2. Bareskrim Polri bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters. hal
ini terjadi karena Bareskrim adalah satuan kerja polri yang menerima
penempatan lulusan pendidikan perwira untuk bekerja di bidang reserse.
3. Baintelkam Polri bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters.
hal ini terjadi karena adalah satuan kerja polri yang menerima penempatan
lulusan pendidikan perwira untuk bekerja di bidang intelijen yang
menuntut kemampuan perwira dalam proses deteksi dini, peringatan dini
dan tindakan taktis intelijen.
4. Divkum Polri bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters. hal ini
terjadi karena Divkum Polri adalah satuan kerja yang berwenang dalam
penyusunan perangkat aturan di lingkungan Polri
5. Akademi Kepolisian bergeser dari kelompok defenders menjadi
promoters. Hal ini terjadi karena lembaga pendidikan pembentuk perwira
Polri yang lulusannya langsung berperan sebagai kepala unit terkecil yang
membutuhkan kemampuan kolaborasi dengan pihak lain
6. Setukpa Lemdiklat Polri pindah dari kelompok defenders menjadi
promoters. hal ini terjadi karena Setukpa Lemdiklat Polri merupakan
satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan alih golongan dari
bintara ke perwira yang harus mengubah pola kerja dari anggota menjadi
pimpinan.
7. STIK PTIK bergeser dari kelompok defenders menjadi promoters. hal ini
terjadi karena STIK mendidik Perwira Polri dalam pendidikan
pengembangan profesionalisme perwira.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 70
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
8. LAN RI bergeser dari kelompok latent menjadi promoter karena LAN RI
adalah lembaga yang memiliki keahlian di bidang pengembangan
kolaborasi khususnya kepemimpinan kolaboratif.
Berdasarkan hasil komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, maka posisi
stakeholder setelah dilakukan kegiatan proyek perubahan, dapat dilihat pada
gambar berikut.
D. Kendala Internal dan Eksternal yang Dihadapi
Kendala Internal Kendala Eksternal
1. Kesibukan project leader sebagai
widyaiswara sespimmen yang harus
mengajar dan membimbing tugas
peserta didik Sespimmen Sespim Polri
1. Situasi pandemi covid-19
membatasi pergerakan project
leader dalam berkomunikasi
dengan beberapa stakeholders
internal dan eksternal
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 71
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
Kendala Internal Kendala Eksternal
2. Waktu pelaksanaan proyek perubahan
dengan target jangka pendek terbatas,
yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan
2. Adanya kebijakan nasional
merespon perkembangan
penanganan wabah covid-19
yang berdampak pada
pengetatan prosedur aktivitas
fisik untuk bertemu secara tatap
muka khususnya dengan
stakeholder eksternal
3. Personel yang terlibat dalam Pokja
juga memiliki tugas-tugas rutin yang
harus dilaksanakan, sehingga ada
kemungkinan jadwal pelaksanaan
proyek perubahan akan mengalami
keterlambatan pelaksanaan
4. adanya pergantian pejabat Polri yang
memungkinkan pejabat yang menjadi
mentor dipindahtugaskan ke satker lain
di lingkungan Polri
E. Upaya Mengatasi Kendala
No Kendala Strategi Mengatasi
1 Kesibukan project leader sebagai
widyaiswara sespimmen yang harus
mengajar dan membimbing tugas
peserta didik Sespimmen Sespim Polri
Melakukan koordinasi kerja yang
intens dengan anggota dan secara
periodik meminta laporan
perkembangannya
2 Waktu pelaksanaan proyek perubahan
dengan target jangka pendek
terbatas, yaitu kurang dari 3 (tiga)
bulan
Mematuhi jadwal kerja tim efektif
yang telah ditetapkan secara
disiplin serta berhitung cermat
terkait target-target untuk proyek
perubahan khususnya untuk
capaian target jangka pendek
3 Personel yang terlibat dalam Pokja
juga memiliki tugas-tugas rutin yang
harus dilaksanakan, sehingga ada
kemungkinan jadwal pelaksanaan
proyek perubahan akan mengalami
keterlambatan pelaksanaan
Membagi tim kerja secara
bergantian, sehingga tugas rutin
mereka bisa berjalan efektif
4 adanya pergantian pejabat Polri yang
memungkinkan pejabat yang menjadi
Melakukan komunikasi dengan
pejabat yang pindah untuk tetap
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 72
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
No Kendala Strategi Mengatasi
mentor dipindahtugaskan ke satker
lain di lingkungan Polri
bersedia menjadi mentor dengan
proses bimbingan daring
5 Situasi pandemi covid-19 membatasi
pergerakan project leader dalam
berkomunikasi dengan beberapa
stakeholders internal dan eksternal
Melakukan komunikasi dengan
memanfaatkan media daring
sehingga pelaksanaan proyek
perubahan tidak terhambat
6 Adanya kebijakan nasional merespon
perkembangan penanganan wabah
covid-19 yang berdampak pada
pengetatan prosedur aktivitas fisik
untuk bertemu secara tatap muka
khususnya dengan stakeholder
eksternal
Mematuhi protocol Kesehatan
Ketika melakukan pertemuan
dengan stakeholder yang
menginginkan pertemuan tatap
muka.
F. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan
Monitoring adalah aktivitas yang terfokus pada kegiatan yang sedang
dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan
maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan
perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan
program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam
memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan
perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola
program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan
dalam melakukan evaluasi.
Untuk memastikan bahwa proyek perubahan berjalan efektif sesuai
dengan rencana, project leader membuat instrument monitoring dalam bentuk
format checklist, dimana dalam format tersebut dijelaskan no, nama kegiatan,
jadwal pelaksanaan, target hasil dan personil yang ditunjuk sebagai pelaksana.
Dengan adanya proses monitoring ini, project leader dapat mengetahui
progress atau perkembangan pencapaian proyek kegiatan.
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 73
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek perubahan, dapat ditarik beberapa
kesimpulan
1. Proses kerja perwira Polri banyak melibatkan berbagai pihak baik dari
internal Polri maupun Eksternal untuk bekerja secara kolaboratif dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat serta dalam proses penegakkan hukum.
2. Berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal, budaya kerja
kolaboratif untuk perwira Polri perlu dibiasakan dalam proses Pendidikan
melalui penggunaan metode pembelajaran kolaboratif.
3. Metode Pembelajaran kolaboratif belum banyak digunakan dalam
pembelajaran di satuan Pendidikan Polri yang menyelenggarakan
pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk Perwira Polri.
4. Perlu ada payung hukum yang mengatur standar proses pembelajaran di
satuan Pendidikan Polri yang juga memuat tentang pembelajaran
kolaboratif. dengan demikian semua pengelola Pendidikan dan pendidik
Polri akan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif dalam
pelaksanaan pembelajaran di kelas.
B. Rekomendasi
Beberapa saran dapat dirumuskan sebagai langkah tindak lanjut dari
proyek perubahan yang telah dilaksanakan dalam jangka pendek, sebagai
berikut:
1. Hendaknya segera dilakukan harmonisasi draf final Peraturan Kalemdiklat
tentang standar proses pembelajaran, sehingga para Pendidikan Polri
NASRI WIHARTO, S.I.K, MH. PKN I LAN Angk. XLVI | 74
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN
KOLABORATIF UNTUK PENDIDIKAN PERWIRA POLRI
dapat diarahkan untuk menggunakan metode tersebut dalam kegiatan
pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Hendaknya dilakukan penyempurnakan Kurikulum Pelatihan Peningkatan
Kemampuan (Katpuan) Pendidik Polri dengan memasukkan metode
Pembelajaran Kolaboratif.
3. Hendaknya dilakukan penyusunan bahan ajar pelatihan pembelajaran
kolaboratif untuk pendidik Polri
4. Hendaknya dilakukan pelatihan tentang metede pembelajaran kolaboratif
untuk pendidik Polri agar mereka bisa menerapkan metode pembelajaran
kolaboratif dalam pelaksanaan Pendidikan.
C. Lesson Learned
1. Materi pelajaran yang diberikan selama mengikuti PKN I Sangat
bermanfaat utk para Perwira Polri sbg calon pimpinan nasional. dari materi
tersebut project leader mendapatkan hakekat ilmu leadership yaitu
pentingnya Membangun kolaborasi dan komunikasi.
2. Materi pelajaran yang diberikan juga sangat actual sehingga sesuai
dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh banyak materi yg mengangkat
tentang digitalisasi yang menjadi ciri revolusi industri 4.0 yang kemudian
berdampak pada munculnya memunculkan gaya kepemimpinan baru
yaitu Kepemimpinan Digital (Digital Leadership). Gaya Kepemimpinan ini
akan sangat bermanfaat jika digunakan juga dalam institusi Polri
3. Salah satu materi diajarkan di PKN I adalah pentingnya membangun
Integritas, karena banyak pemimpin yang pintar, hebat, kaya tetapi
diantara mereka banyak yang masuk penjara karena Korupsi. Hal tersebut
terjadi karena tidak adanya Integritas dan Tuhan dalam diri orang tersebut.
Oleh karena itu, pembangunan integritas menjadi sangat penting untuk
para calon pimpinan nasional Polri