rezim paris agreement 2015 dalam kerangka...
TRANSCRIPT
REZIM PARIS AGREEMENT 2015DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON DAN PERTUMBUHAN HIJAU
ANDREAS PRAMUDIANTO, SH,M.SiPUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN (PPSML)
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL-FISIPUNIVERSITAS INDONESIA (PPSML-UI)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT• Nama : Andreas Pramudianto, SH,MSi• Pekerjaan : Peneliti /Dosen• Tempat,Tgl Lahir /Born : Kutoarjo,Kab. Purworejo, 16 Juli 1967• Alamat Kantor/ Office : Pusat Penelitian Sumberdaya
Manusia dan LingkunganUniversitas Indonesia (PPSML-UI) Gedung C Lantai V Kampus UI Salemba Telp. 021 31930309
• Alamat Rumah/Home : Jl. Kemuning II No.41 Rt 004/04 Utankayu Utara Jakarta Timur13120 HP 08159117163
• Email/Blog : [email protected]://ui.academia.edu/AndreasPramudiantohttp://wwwpram.blogspot.comhttps://www.researchgate.net/profile/Andreas_Pramudianto
• Pendidikan/Education : – Tamat SMA Kolese Kanisius (1986)– Tamat Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung (1991)– Tamat Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (2003)
I. PENGANTARII. TINJAUAN PUSTAKAIII. METODOLOGIIV. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSIV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
I. PENGANTAR
KONDISI IKLIM GLOBAL• Kondisi iklim global saat ini
mengalami krisis yang cukup penting. Menurut WRI carbon budget sudah digunakan lebih dari separuh dari yang ada. (http://www.wri.org/ipcc-infographics).
• Jika emisi tidak diturunkan lebih dalam (deep cut) maka akan terjadi bencana bagi planet bumi.
PENDAHULUAN
- Sementara itu di masa depan rata-rata suhu bumi akan naik antara0,3°C ke 0,7°C pada periode 2016-2035.
- Pada periode 2081-2100, rata-rata suhu di permukaan bumi akanmelampaui masa pra industri ataunaik 1,5°C – setara dengankenaikan 2°C (tergantung padakonsentrasi emisi gas rumah kaca) (IPCC Report Assessment 5th
dalamwww.hijauku.com/2013/09/28/laporan-ipcc-kini-saatnya-beraksi/)
Maka…
Adanya bukti ilmiah ini maka negosiasi untuk membentuk kerangka rezim perubahan iklim melalui hukum internasional yang lebih mengikat yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework of Climate Change Convention-UNFCCC) mulai dilakukan…..
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Apakah rezim Paris Agreement 2015 mengatur ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ?
2. Bagaimana cara rezim Paris Agreement 2015 agar dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ?
3. Bagaimana Paris Agreement 2015 harus diantisipasi oleh Indonesia terutama dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ?
MAKSUD DIADAKANNYA PENELITIAN INI
Untuk mengetahui, memahamidan menganalisis ketentuanmengenai pembangunan rendahkarbon (low carbon development)dan pertumbuhan hijau (greengrowth) yang tercantum dalamParis Agreement 2015.
TUJUAN PENELITIAN
•Mengidentifikasi ketentuan pembangunanrendah karbon dan pertumbuhan hijau dalamParis Agreement 2015.•Mengetahui, memahami danmendeskripsikan ketentuan pembangunanrendah karbon dan pertumbuhan hijau dalamParis Agreement 2015.•Menganalisis Paris Agreement 2015 terkaitpembangunan rendah karbon danpertumbuhan hijau terutama dalam kerangkaIndonesia.
MANFAAT PENELITIAN
•Memberikan informasi dasar untuk menambah kajianatau studi perubahan iklim khususnya yang menyangkutParis Agreement 2015 dengan pembangunan rendahkarbon dan pertumbuhan hijau.•Secara ilmiah pnelitian ini akan bermanfaat bagipengembangan ilmu hukum, ilmu hubungan internasionaldan ilmu lingkungan terutama terkait dengan ketentuandalam Paris Agreement 2015.•Bagi pengambil keputusan, penelitian ini akanbermanfaat untuk menentukan apakah suatu perjanjianinternasional khususnya Paris Agreement 2015 mampumewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnyapembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau.
LINGKUP PENELITIAN
Telah banyak studi mengenaiperubahan iklim, namun untuk studimengenai perjanjian internasionalkhususnya Paris Agreement 2015terkait pembangunan rendah karbonbelum banyak dilakukan. Karena itustudi ini hanya membatasiketentuan-ketentuan yangberhubungan dengan pembangunanrendah karbon dan pertumbuhanhijau dalam Paris Agreement 2015.
II. TINJAUAN PUSTAKA
TEORI REZIM• Menurut Krasner (1982) dalam
Hennida (2015) reziminternasional merupakanserangkaian prinsip, norma, peraturan dan prosedurpembuatan keputusan dimanaekspektasi dari para aktornyabertemu pada area tertentudalam hubungan internasional.
UNFCCC SEBAGAI REZIM
• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan salah satu rezim perubahan iklim yang hasilnya dicapai dalam United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) atau Earth Summit yang juga dikenal sebagai KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio De Janerio pada tahun 1992. (UNEP: 2000).
KONFERENSI PBB MENGENAI
LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA
(UNITED NATIONS CONFERENCE ON
HUMAN ENVIRONMENT)
Stockholm, Swedia1972
KONFERENSI NAIROBI
(STOCKHOLM PLUS 10)
Nairobi , Kenya1982
KONFERENSI TINGKAT TINGGI BUMI (KTT BUMI)
(UNITED NATIONS CONFERENCE ON
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
(UNCED OR EARTH SUMMIT)
Rio De Janerio, Brazil1992
KONFERENSI NEW YORK
(RIO PLUS 5)New York,
Amerika Serikat1997
???2022
KONFERENSI TINGKAT
TINGGI RIO PLUS 20
(RIO SUMMIT 20)
Rio De Janerio 2012
KONFERENSI TINGKAT TINGGI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
(WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (WSSD OR RIO PLUS
10)Johanesburg , Afrika
Selatan 2002
MILLSTONE : KONFERENSI TINGKAT TINGGI
KETERKAITAN ANTAR REZIM…
Rezim UNFCCC 1992 sebagairezim perubahan iklim menjadisangat penting kedudukannyadalam proses pencapaianpembangunan berkelanjutanyang tujuannya telah disepakatibaik ditahun 2000 maupun dibulan September 2015
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KAITAN REZIM DENGAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN PERTUMBUHAN HIJAU
• Agar tercapai pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang diantaranya mengarah pada pembangunan yang rendah karbon (low carbon development)dan pertumbuhan hijau (green growth).
• Sedangkan dukungan untuk melaksanakan pertumbuhan hijau (green growth) telah dicanangkan melalui OECD Ministerial Green Growth Declaration tahun 2009 (http://www.oecd.org/ greengrowth/towards-green-growth-9789264111318-en.htm
• UNFCCC 1992 sebagai rezim internasional saat ini telah berhasil membentuk prinsip, norma, peraturan dan prosedur agar tercapai tujuan UNFCCC 1992 yaitu menstabilkan gas rumah kaca.
• Karena itu pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dalam rezim harus dibentuk melalui prinsip, norma, peraturan dan prosedur.
TUJUAN UNFCCC• Menstabilkan gas-gas rumah
kaca untuk mencapai tingkatyang tidak membahayakansistem iklim global. Agar tujuanUNFCCC 1992 tercapai, makadiperlukan tindak lanjut melaluiperangkat hukum yang bersifatlegally binding baik berupaAmandemen maupunProtokol.(United Nations -UNFCCC Secretariat : 2015).
PROTOKOL KYOTO (11 Desember 1997 )
• Definisi• Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan• Pembatasan emisi yang ditentukan dan komitmen-
komitmen pengurangan• Pemenuhan bersama atas komitmen• Isu-isu metodologi• Transfer dan Perolehan unit-unit pengurangan emisi• Komunikasi informasi• Tinjauan informasi• Tinjauan protokol• Melanjutkan untuk memajukan komitmen yang ada• Mekanisme keuangan• Mekanisme pembangunan bersih• Konferensi Para Pihak yang merupakan pertemuan dari
Para Pihak Protokol• Sekretariat• Badan-badan pelengkap• Proses konsultasi multilateral
• Perdagangan emisi• Ketidak patuhan• Penyelesaian sengketa• Perubahan• Persetujuan dan Perubahan atas lampiran• Hak suara• Penyimpanan• Tandatangan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau
aksesi• Mulai berlaku• Reservasi• Penarikan diri• Teks otentik
• Lampiran A : Gas-gas rumah kaca dan sektor-sektor kategori sumber
• Lampiran B : Pembatasan emisi yang ditentukan atau komitmen-komitmen pengurangan oleh pihak.
MEKANISME PENURUNAN EMISI BERDASARKAN
PROTOKOL KYOTO 1997PASAL 8 JOINT
IMPLEMENTATION (JI)ANTAR NEGARA MAJU
PASAL 12
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM)
NEGARA MAJU-NEGARA BERKEMBANG
PASAL 17
EMISSION TRADING (ET)
ANTAR NEGARA MAJU
Kesepakatan Paris (Paris Agreement)• Sasaran global untuk menjaga
pemanasan antara 2° dan 1.5° C (Art. 2)
• Kuota emisi ke atmosfer (Carbon Budget)– 2oC ~ 1000-1200 Gt CO2e (20-24
tahun lagi bisa emisi seperti saat inibelanjut terus)
– 1.5 oC ~ 500-600 Gt CO2e (10-12 tahun lagi)
• Puncak emisi global tercapai secepatmungkin (Art. 4.1)
• Tercapai keseimbangan antara emisidan rosot pada pertengahan abad 21 (Art. 4.1)
• Global stocktake untuk mengevaluasikemajuan untuk mencapai sasaran di atas setiap 5 tahun dari tahun 2023 (Art. 14.1 and 2)
Sandford et al . 2014
4.9oC(4.1-6.9)
3.0oC(2.6-3.7)
2.4oC(2.0-3.0)
1.5oC(1.3-1.9)
III. METODOLOGI
METODOLOGI PENELITIAN (1)
Metode yang digunakandalam studi ini adalahpenelitian deskriptif dengandengan pendekatan historical normative documents dandesk study.
METODOLOGI (2)• Penelitian ini juga akan
mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dapat ditemukan dalam Paris Agreement 2015 dan bagaimana konsep tersebut diarahkan untuk dikembangkan.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ARTICLE 2 (2) PARIS AGREEMENT 2015
This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
(Kesepakatan ini akan diimplementasikanuntuk mencerminkan kesetaraan dan prinsiptanggung jawab bersama yang dibedakandan kapabilitas Negara Pihak yang bersangkutan, mempertimbangkan kondisinasional yang berbeda-beda).
PASAL 5 PARIS AGREEMENT 2015
• Para pihak seharusnya mengambil tindakan untukmemelihara dan meningkatkan penyerapan danpenyimpanan untuk gas rumah kaca termasuk hutan. Parapihak didorong untuk mengambil tindakan dalam menerapkandan mendukung pendekatan kebijakan dan insentif untukkegiatan yang berhubungan dengan REDD, perankonservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan,meningkatkan stok karbon hutan di negara-negaraberkembang, pendekatan alternatif kebijakan seperti mitigasibersama dan pendekatan adaptasi untuk pengelolaan hutanyang terintegrasi dan berkelanjutan, pentingnya insentif,keuntungan non-karbon sesuai dengan berbagai pendekatan.
ISTILAH…• Istilah pembangunan rendah karbon (low carbon
development) sering dipersamakan dengan istilahpembangunan emisi rendah (low emission development).
• Istilah development juga sering dipersamakan antarapembangunan dengan pertumbuhan.
• Bahkan sebagai istilah baru, pertumbuhan hijau(green growth),pembangunan hijau (green development) dan ekonomi hijau (green economy)menjadi istilah yang sering dipertukarkan diantaraketiga istilah ini.
Tabel 1Ketentuan Pembangunan Rendah karbon dan Tindakan yang
harus diwujudkan
Ketentuan Paris Agreement 2015
Intepretasi terhadapPembangunan RendahKarbon
Tindakan yang dapatdilakukan
Pasal 4 (6) danPasal 4 (19)
Membuat strategi,rencana dantindakan
Komunikasi
FormulasiTeknologiPendanaanPenelitian danPengembangan
Tabel 2Ketentuan Pertumbuhan Hijau dan Tindakan yang harus diwujudkan
Ketentuan ParisAgreement 2015
Intepretasi PertumbuhanHijau
Tindakan yang dapatdilakukan
Pasal 10 (5) Mempercepat, mendorongdan meningkatkan inovasi.
Teknologi
Keuangan danPendanaan,
Penelitian danPengembangan,
Fasilitasi
Akses
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN…• Paris Agreement 2015 telah
memberikan arahan normatif bagipembangunan rendah karbon danpertumbuhan hijau dimana Indonesia berkomitmen dengan pembangunanberkelanjutan.
REKOMENDASI• Diperlukan tindakan lebih lanjut pasca penandatanganan Paris
Agremeement 2015 melalui ratifikasi dalam bentuk Undang-undang dikarenakan ratifikasi Protokol Kyoto 1997 dalambentuk Undang-undang.
• Diperlukan penyesuaian kebijakan, rencana dan program sertaperangkat hukum nasional agar sesuai dan terimplementasinyatujuan Paris Agreement 2015.
• Diperlukan studi lebih lanjut terutama dari aspek teknis besertacontoh-contoh praktek pembangunan rendah karbon danpertumbuhan hijau yang sesuai dengan tujuan UNFCCC 1992 dan Paris Agreement 2015.
SUMBER DAN BAHAN BACAAN (1)• Bahan Presentasi Rencana Aksi nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Deputi III, KLH • Bahan Presentasi Perubahan Iklim, REDD dan Hukum Lingkungan Internasional, Andreas Pramudianto, 2010• Bahan Presentasi Mempertimbangkan Gagasan Dan Usulan Pembentukan
Rancangan Undang-undang (Ruu) Perubahan Iklim, Andreas Pramudianto, 2013• Bahan Presentasi Strategi Nasional Perubahan Iklim, Wahjuningsih D, Bappenas, 2012• Bahan Presentasi Aspek Legalitas Dalam Mempersiapkan Posisi Nasional, Andreas Pramudianto, 2014• Bahan Presentasi Setting Program Dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan IKLIM “Reshaping Current Condition To
Win The Future”, dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, 2015• Bahan Presentasi Post-COP21 Climate Change: What Lies Ahead for Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, Andreas
Pramudianto, 2015.• Bahan Presentasi Strategi dan Agenda Riset Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim: Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim , Rizaldi Boer, 2016• Mudiyarso, Daniel, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim, Jakarta, KOMPAS, 2003.• Pramudianto, Andreas 2008. Diplomasi Lingkungan, Penerbit UI Press• ___________________2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, Setara Press• Sands, P. 2013. Principle of International Environmental Law, Manchsester University Press, London• Starke, JG. 2006. Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta• htttp://www.UNFCCCsecretariat.com/• Allaby, M. 1996. Basics of Environmental Science, Routledge, London• Anbumozhi, Venkatachalam, Masahiro Kawai and Bindu L Lohani. 2015. Managing the Transition to A Low-Carbon Economy :
Perspective, Policies and Practise from Asia, Asia Development Bank,Hongkong. • Ari, Mochamad. 2014. Merespon Ancaman Perubahan Iklim : Adaptasi Sebuah Pilihan Mendesak dan Prioritas, Dewan nasional
Perubahan Iklim, Jakarta.• Benedickson, Jamie et al (eds). 2011. Environmental Law and Sustainability after Rio, IUCN Academy of Environmental Law Series,
Edward Elgar Publisher, USA.• Bernie, W Patricia and Alan E Boyle. 1992. International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford.• Bram, D. 2016. Hukum Perubahan Iklim : Perspektif Global dan Nasional, PT Setara Press, Malang.• Chiras, Daniel D. 1998. Environmental Science : A Framework for Decesion Making, Paperback UK. • Churcill, R dan Freestone. (eds). 1991. International Law and Global Climate Change, Graham and Trotman, London, UK.• Danusaputro, Munadjat St. 1982. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung.• Dupuy, PM. 2008. Droit International Public, Dalloz-Precis, France.• Dupuy, RJ. 2001. Le Droit International : Que sais-je ?, Presses Universitaires de France.• Hallegatte, Stéphane, Geoffrey Heal, Marianne Fay, and David Treguer. 2011. From growth to green growth: A framework. Policy
Research Working Paper 5872, November. Howarth
SUMBER DAN BAHAN BACAAN (2) • Hennida, Citra. 2015. Rezim dan Organisasi Internasional : Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral, Instrans Publishing,
Malang.• Kaime, Thoko. 2014. International Climate Change Law and Policy Cultural Legitimacy in Adaptation and Mitigation, Routledge, Francis
and Taylor.• Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Pertama, Bina Cipta, Bandung.• Lord, Richard et al. 2012. Climate Change Liability : Transnational Law and Practice, Oxfam Interational, Cambridge, UK• Markandya, A and Halsnaes, K. 2002. Climate Change and Sustainable Development : Prospect for Developing Countries, Earthscan P• Nilsson, Sten dan David Pitt. 1994. Protecting the Atmosphere : The Climate Change Convention and its Context, Earthscan Publication • O Neill, Kate. 2009. The Environment and International Relations, Cambridge University Press, UK.• Pramudianto, A. 2008. Diplomasi Lingkungan, Penerbit UI Press, Jakarta.• ______________2010. Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Penerbit FE-Ekonomi UI• ______________2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, Setara Press, Malang• ______________2015. Paris Agreement 2015 dan ASEAN, Makalah Diskusi Post-COP 21 Climate Change : What Lies Ahead for
Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, The Habibie Center, 2015• ______________2015. Paris Agreement 2015 dan ASEAN, Bahan Presentasi pada Diskusi Post-COP 21 Climate Change : What Lies
Ahead for Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, The Habibie Center, 2015• ______________2016. Pemetaan Kebijakan & Pertanggungjawaban Hukum Konteks Perubahan Iklim, Pusdiklat Mahkamah Agung• Pratomo, Eddy. 2010. Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi, Alumni, Bandung.• Sands, P. 1995. Principles of International Environmnetal Law : Framework, Standards and Implementation, Vol I. Manchester University
Press, London.• Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. Towards Green Growth. Available at:
http://www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf. • Soltau, Friedrich. 2011. Fairness in International Climate Change Law and Policy, Cambridge University Press.• Toman, Michael. 2012. Green Growth: An Exploratory Review, Development Research Group, Environmental and Energy Team, World
Bank.• United Nations - UNFCCC Secretariat. 2015. Adoption of the Paris Agreement, New York, USA. • WCED. 1987. Our Common Future diterjemahkan menjadi Hari Depan Kita Bersama, Bambang Sumantri, PT Gramedia, Jakarta. • Zahar, Alexander .2015. International Climate Change Law and State Compliance, Routledge, Francis and Taylor, • http://www.wri.org/ipcc-infographics).• http://www.hijauku.com/2013/09/28/laporan-ipcc-kini-saatnya-beraksi/• https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300).• https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1448).• http://www.oecd.org/ greengrowth/towards-green-growth-9789264111318-en.htm• http://www.google.com• http://www.yahoo.com
MERCY BEAUCOUP….