revisi rencana strategis badan penanggulangan … bpbd 2016-2021.pdf · 3.2 telaah renstra bnpb ......
TRANSCRIPT
REVISI
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN
RENCANA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2021
(RENSTRA)
DOLOKSANGGUL
2018
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 mengacu kepada RPJMD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016–2021. Rencana Kerja ini merupakan uraian tugas pokok
dan fungsi Sekretariat dan beberapa Bidang pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan
kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan rancangan
Rencana Kerja ini, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan
penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja 2018 ini disusun untuk dapat
disinergikan dengan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD lainnya.
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir.TUMBUR HUTAGAOL,MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19650616 199203 1 004
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... ii
BAB I P E N D A H U L U A N ........................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum .......................................................................................................... 1
1.3 Maksud dan tujuan ...... ............................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................. . 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .................................................. 4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................................................... 4
2.2 Sumber Daya SKPD........................................................................ ................................ 10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.......................... ................................................................... 11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.. 14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ............ 15
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.................................... ............................................................................................. 15
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16
3.2 Telaah Renstra BNPB………………………………………………………………………… 16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN....................................................................................................... 20
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.................................................... 20
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................................... 22
BAB V RENCANA PROGRAM,KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...................................... 24
BAB VII PENUTUP. .................................................................................................................................. 29
LAMPIRAN
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan dalam mencapai visi “MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN
YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL” Tahun 2016-2021, telah
menetapkan 5 (lima) agenda pembangunan daerah tahun 2016-2021, yakni :
1). Meningkatkan Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
3). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4). Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;
5). Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dalam rangka mendukung terwujudnya Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan diatas, diperlukan pedoman pelaksanaan yang didasarkan
pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan.
Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan gambaran tentang
keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
yang diformulasikan dalam bentuk visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi
pencapaian serta penuntun pelaksanaanya.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, serta tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima
tahun kedepan, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis
BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan, serta setiap tahunnya selama
periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja)
BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan
Renja BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Humbang
Hasundutan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 berlandaskan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai acuan normatif, sebagai berikut :
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 2
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Huambang Hasundutan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai instrumen
perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas
yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang
dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.
2. Tujuan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bertujuan memantapkan terlaksananya
kegiatan prioritas sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam
kerangka pelaksanaan Kebijakan Straregis Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan.
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta
indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN P ELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. PENUTUP
BAB II
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 4
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
A. TUGAS DAN FUNGSI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan dan
ketertiban sub urusan bencana dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio
dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang
mengemban tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang spesifik di bidang ketatausahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan unit pelaksana
teknis dan kelompok jabatan fungsional
.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan fungsi :
(a) penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
(b) pelaksanaan DPA BPBD;
(c) perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
(d) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang
penanggulangan bencana;
(e) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas penanggulangan
bencana;
(f) pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
(g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
(h) pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi BPBD.
(i)
B. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di dalam Peraturan Bupati
Humbang Hasundutan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan Susunan Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai
berikut:
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 5
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d. UPT BPBD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian tugas dan fungsi masing-masing eselon adalah sebagai berikut sebagai
berikut:
1. Kepala BPBD
Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang penanggulangan bencana.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala BPBD
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;
dan
e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas BPBD.
2. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan
pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi
yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana
daerah;
b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana;
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
3. Unsur Pelaksana
1) Kepala Pelaksana
Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai
tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra
bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 6
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan
bencana;
b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala BPBD
dan/atau Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan
bencana.
2) Sekretariat
Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana,
yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama
penanggulangan bencana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
b. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai
lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
d. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
e. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris
kantor;
g. penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya;
i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
j. penyusunan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 7
m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Unsur Pelaksana.
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja BPBD sebagai
unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana, yang mempunyai tugas
memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang yang meliputi
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil
dan merata sesuai dengan kebutuhan penanganan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai
lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;
d. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
e. pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana
dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan
dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
g. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana
sesuai bidang tugasnya; dan
i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam
pelaksanaan penanggulangan kedaruratan dan pengendalian logistik, dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Pelaksana, yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat,
menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dia atas, Bidang Kedaruratan dan
Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup
tugasnya;
b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan
pendistribusian logistik bantuan bencana;
d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam
penggalian bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
e. penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam
penanggulangan bencana;
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 8
f. pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
g. pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian
logistik;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan darurat bencana
dan pendistribusian logistik;
i. pelaksanaan pelaporan terhadap penanganan darurat bencana dan
pendistribusian logistik;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai
dengan tugasnya; dan
k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Kedaruratan dan Logistik.
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana, yang mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-
tugas di bidang pengkoordinasian, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang
meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana secara adil
dan merata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup
tugasnya;
b. pelaksanan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
c. penyusunan rencana dan program kerja, pengkoordinasian, dan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
f. penyusunan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik;
g. penyusunan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
h. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta
kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
i. penyusunan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
j. penyusunan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
k. penyusunan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang
terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 9
4. UPT BPBD
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD
yang dibentuk mewilayahi satu atau beberapa kecamatan.
Ketentuan mengenai pemebntukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja
UPT sebagaimana di atas diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala
Badan.
Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. mempunyai etos kerja yang baik;
b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2
(dua) tahun terakhir;
d. dihormati dikalangan pejabat fungsional BPBD;
e. memberikan sikap keteladanan; dan
f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional BPBD.
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya,
dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional BPBD diatur
dengan Peraturan Bupati.
ENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-
2021 10
2.2. Sumber Daya SKPD
A. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Humbang
Hasundutan memiliki sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber
daya sarana prasarana. Untuk sumber daya manusia BPBD Kabupaten Humbang
Hasundutan seluruhnya saat ini berjumlah 33 orang pegawai (PNS dan Non PNS).
Data pegawai BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan golongan/ruang
dan jenis kelamin sebagai berikut :
Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin
No Gol / Ruang Jumlah
Gol/Ruang
Jenis Kelamin Sub total (org) Laki - laki Perempuan
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1 IV/c 1 1 1
2 IV/b 1 1 1
3 III/d 6 5 1 6
4 III/c 5 3 2 5
5 III/b 1 1 1
6 III/a 3 1 2 3
7 II/c 1 1 1
8 II/a 2 1 1 2
B. Non PNS
1 Satuan Tugas PB 13 10 3 13
Jumlah 33 24 9 33
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021
11
B. Sarana dan Prasarana
Nilai Aset Tetap BPBD Kab. Humbang Hasundutan per 31 Desember 2017 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
ASSET TETAP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Per- 31 Desember 2017
No Nama Barang Nilai
1 Peralatan Mesin 5,532,652,596.00
1 Alat-alat Besar 3,972,857,746.00
2 Alat-alat Angkutan 46,264,150.00
3 Alat-alat bengkel dan alat ukur 19,900,000.00
4 Alat Pertanian 29,000,000.00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,120,119,900.00
6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 124,402,800.00
7 Alat Laboratorium 73,800,000.00
8 Alat-alat persenjataan/keamanan 146,308,000.00
2 Gedung dan Bangunan 912,584,800.00
1 Bangunan Gedung 912,584,800.00
3 Jalan. Irigasi dan Jaringan 20,128,769,312.24
1 Jalan dan Jembatan 3,866,910,418.78
2 Bangunan air/irigasi 16,261,858,893.46
4 Asset Tetap Lainnya 327,122,000.00
1 Buku dan Perpustakaan 327,122,000.00
Nilai Asset 26,901,128,708.24
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6
tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD . Berikut Tabel
TC - 2.3 mengenai pencapaian kinerja pelayanan dan Tabel TC- 2.4 mengenai alokasi
dan realisasi anggaran BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
(1) (2) (3) (5)
1 Jumlah peserta sosialisasi 2,000 Orang 500 Orang 500 Orang 240 Orang 300 Orang 460 Orang 500 Orang 500 Orang 240 Orang 0 Orang 0 Orang 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %
2 Jumlah peserta Diklat 700 Orang 154 Orang 180 Orang 80 Orang 120 Orang 166 Orang 154 Orang 180 Orang 80 Orang 0 Orang 0 Orang 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %
3 Jumlah papan himbauan/informasi 150 Set 36 Set 38 Set 27 Set 25 Set 24 Set 36 Set 38 Set 27 Set 0 Set 0 Set 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %
4Jumlah Desa Tangguh Bencana yang
terbentuk12 Desa - Desa - Desa 2 Desa 4 Desa 6 Desa - Desa - Desa 2 Desa 0 Desa 0 Desa 0 % 0 % 100 % 0 % 0 %
5Panjang TPT/Bronjong/Drainase dan Saluran
Irigasi terbangun1,410 M 980 M 430 M - M - M - M 980 M 430 M 0 M 0 M 0 M 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %
6Jumlah peserta pelatihan evakuasi dan
penyelamatan korban bencana100 orang - orang 20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 0 orang 20 orang 20 orang 0 orang 0 orang 0 % 100 % 100 % 0 % 0 %
7 Jumlah peralatan yang dipelihara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 %
8Jumlah peralatan/logistik penanggulangan
bencana21 Item 3 Item 3 Item 5 Item 6 Item 4 Item 3 Item 0 Item 0 Item 0 Item 0 Item 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
9 Jumlah peralatan/logistik yang diangkut 100 % - % 100 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
10Persentase penanganan korban bencana dan
kecelakaan100 % - % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
11Pembangunan TPT/Bronjong/Drainase dan
Saluran Irigasi 8,000 M 4,746 M 813.63 M 813.63 M 813.63 M 813.63 M 4,746 M 97 M 0 M 0 M 0 M 100 % 11.9 % 0 % 0 % 0 %
Target NSPK Target IKKTarget Indikator
Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
4 (2019)
Rasio Capaian Tahun ke-
1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018)
Tabel T-C.23.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan
NoIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
(10)
5 (2020) 1 (2016) 2 (2017)
(15) (16)
3 (2018)
(17) (18) (19) (20)
4 (2019) 5 (2020)
(11) (12) (13) (14)(4) (6) (7) (8) (9)
1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) 1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020) Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (18) (19)
1 Sosialisasi tentang Ancaman dan Resiko Bencana 199,114,900 211,925,900 79,624,400 120,000,000 200,000,000 192,783,800 199,965,000 0 0 0 96.82 % 94.4 % 0 % 0 % 0 % 12,811,000 7,181,200
2 Pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampulan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana150,000,000 180,509,500 90,052,500 150,000,000 228,250,000 143,692,440 169,381,200 0 0 0 95.795 % 93.8 % 0 % 0 % 0 % 30,509,500 25,688,760
3 Pengadaan papan himbauan dan jalur evakuasi bencana 162,000,000 171,000,000 135,324,000 135,000,000 150,000,000 161,805,600 170,850,700 0 0 0 99.88 % 99.9 % 0 % 0 % 0 % 9,000,000 9,045,100
4 Pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana
(Destana)- - 122,553,600 250,000,000 420,000,000 - - 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % - -
5 Pembangunan Pra bencana TPT/Bronjong/Drainase dan
Saluran Irigasi980,000,000 980,000,020 0 0 0 959,215,500 979,344,000 0 0 0 97.879 % 99.9 % 0 % 0 % 0 % 20 20,128,500
6 Pelatihan evakuasi dan penyelamatan korban bencana 51,064,000 50,408,000 58,677,500 79,987,000 87,980,000 0 41,032,000 0 0 0 0 % 81.4 % 0 % 0 % 0 % (656,000) 41,032,000
7 Pemeliharaan peralatan kebencanaan 154,634,500 283,807,700 194,156,600 255,472,560 281,010,000 144,979,512 281,646,000 0 0 0 93.756 % 99.2 % 0 % 0 % 0 % 129,173,200 136,666,488
8 Pengadaan peralatan/logistik 4,543,878,000 82,178,000 1,339,053,200 135,100,000 148,610,000 1,735,748,949 82,178,000 0 0 0 38.2 % 100 % 0 % 0 % 0 % (4,461,700,000) (1,653,570,949)
9 Ekspedisi peralatan/logistik 0 50,000,000 0 55,000,000 60,500,000 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50,000,000 0
10 Evakuasi dan penyelamatan korban bencana dan
kecelakaan0 0 0 44,994,800 49,490,000 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -
11 Pembangunan TPT/Bronjong/Drainase dan Saluran
Irigasi10,090,706,862 1,189,999,995 1,170,190,115 2,200,000,000 2,420,000,000 174,920,000 1,188,760,000 0 0 0 1.7335 % 99.9 % 0 % 0 % 0 % (8,900,706,867) 1,013,840,000
Doloksanggul, Oktober 2018
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir. TUMBUR HUTAGAOL, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650816 199103 1 004
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penaggulangan Bencana DaerahKabupaten Humbang Hasundutan
No UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan
1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020)
(13) (14) (15) (16) (17)
2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Mengacu kepada hasil analisis gambaran pelayanan pada BPBD Kabupaten
Humbang Hasundutann, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan ke depan sebagai berikut :
1. Tantangan Utama
1) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan
kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
2) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian
bencana alam di dunia;
3) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain:
▪ Gempabumi,
▪ Gerakan tanah (tanah longsor),
▪ Banjir,
▪ Kekeringan,
▪ Angin puting beliung,
▪ Cuaca ekstrim,
▪ Kebakaran hutan dan lahan,
▪ Epidemi dan wabah penyakit, serta
▪ Bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi
4) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
5) Penyusunan regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
6) Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas sdm, dan sarana prasarana untuk
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Peluang Utama
1) Adanya landasan hukum penyelengaraan penanganan bencana sudah tersedia
dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3) Kemitraan DPRD dengan BPDB dalam mendukung peningkatan kinerja
penanggulangan bencana;
4) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai
komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5) Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
6) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional
(Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
7) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya
pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
8) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh
masyarakat;
9) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang
kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
10) Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga –
lembaga Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi di lapangan terkait dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi :
No Aspek Kajian Kondisi Saat Ini Standar
Yang Digunakan
Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Yang Dihadapi Internal Eksternal
1 Yuridis Baru Tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD
UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008
Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparatur dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif
Belum tersedianya perda dan perbup dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor
2 Unsur Pengarah Perlunya arahan dan panduan dalam pengelolaan bencana dari unsur – unsur yang kompeten
UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008
Dibutuhkannya arahan dari pihak -pihak yang berkompeten untuk pengelolaan bencana
Dinamisnya kondisi lingkungan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana membutuhkan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak -pihak yang kompeten
Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang -undangan
3 Sumber Daya Manusia
Kurangnya kualitas dan kuantitas sdm aparatur pada BPBD
UU No. 5 Tahun 2014, Permen PANRB No. 25 Tahun 2016
Kurang efisiensi dan efekifitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai akibat kurangnya kualitas dan kuantitas sdm
Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkesinambungan memerlukan sdm yang kompeten & dalam jumlah yang memadai
Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai
4 Anggaran Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana
UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d
Alokasi dan proses pencairan anggaran masih belum optimal sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif memerlukan alokasi dan proses pencairan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan
Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
5 Sarana dan prasarana
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
UU No. 24 tahun 2007
Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat
Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
6 Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)
Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana
PP No. 21 tahun 2008
Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif
Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana
Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
7 Kajian Risiko Bencana
Belum fokusnya penanganan bencana terhadap
PP No. 21 tahun 2008
Belum terjalinnya langkah – langkah penanggulangan bencana yang
Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan
Belum optimalnya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
No Aspek Kajian Kondisi Saat Ini Standar
Yang Digunakan
Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Yang Dihadapi Internal Eksternal
potensi bencana yang akan terjadi
terpadu dalam menghadapi potensi bencana
potensi bencana yang mungkin terjadi
8 Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana belum optimal
UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014
Belum terjalinnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana
Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana
Belum terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
9 Penanganan tanggap darurat bencana
Penanganan tanggap darurat belum optimal
UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008
Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana
Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat
Belum optimalnya kinerja satgas penanggulangan bencana, dan tim reaksi cepat penanggulangan bencana belum terbentuk
10 Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal
UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008
Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai
Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam
Belum optimalnya alokasi anggaran, personil dan kerjasama dengan stakeholder lain
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021,
bahwa visi pembangunan daerah adalah “MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN
YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dengan mendukung misi kelima dari 5 (lima) misi
utama, yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dengan
fokus pada tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana dan prasarana.
3.3. Telaahan Renstra BNPB
A. Visi
Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam
pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:
“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.
Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana Negara secara tangguh mampu
memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari
bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting
masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan sebagai budaya hidup
harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi,
mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta
memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam
penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan
bencana.
B. MISI
Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian
visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya
pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui
rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi
pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip
good governance.
C. TUJUAN
Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka
tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode
pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:
1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana,
yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
D. SASARAN STRATEGIS
Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-
2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks
risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja
sasaran strategis yang meliputi:
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca
bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana
yang memadai; dan Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.
Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun
2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:
Tujuan 1:
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang
terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya
adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui
upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dengan indikator kinerja sasaran program
yang meliputi:
1) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko
bencana;
2) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarkat dalam penanggulangan bencana;
3) Prosentase menigkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.
Tujuan 2:
Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran
programnya adalah:
1) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan
darurat bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:
a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
b) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban
bencana;
c) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
2) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja yang
meliputi:
a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan
pengungsi;
c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian
hak pengungsi;
d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak
bencana;
e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana
vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
3) Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada
pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan
pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah
rawan bencana
Tujuan 3:
Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat
terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan
indikator kinerja sasaran program yang meliputi:
1) Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
yang memenuhi kriteria;
2) Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik;
dan
3) Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi social
ekonomi pascabencana
Tujuan 4:
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan
bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:
1) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang
memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang
memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk
kesiapsiagaan;
2) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan
bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata
kelola logistik dan peralatan.
Tujuan 5:
Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana, sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas
perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan
meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja sasaran
program yang meliputi:
1) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat
waktu;
2) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan
bencana;
3) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
4) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan
akuntabel.
Tujuan 6:
Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel,
sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance, dengan
indikator kinerja sasaran program yang meliputi:
1) Tingkat penerapan pengendalian internal;
2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Sebagai penjabaran dan penerapan misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah
beserta indikator kinerja yang diingin dicapai yang disajikan dalam tabel T.C. 25 sebagai
berikut :
(1) (2) (3) (4)
1 Terselenggarannya Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Humbang
Hasundutan yang mencakup Pencegahan
Bencana, Penanganan Darurat,
Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara Adil
dan Setara.
Berkurangnya Indeks Resiko Bencana di
Kabupaten Humbang Hasundutan
Jumlah peserta sosialisasi 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang
Jumlah peserta Diklat 154 orang 154 orang 160 orang 160 orang 160 orang
Jumlah papan himbauan/informasi 36 set 38 set 40 set 42 set 44 set
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang
terbentuk2 Desa 5 Desa 10 Desa
Panjang TPT/Bronjong/Drainase dan Saluran
Irigasi terbangun1,080 M 5,320 M 5,010 M 4,270 M 2,460 M
Jumlah peserta pelatihan evakuasi dan
penyelamatan korban bencana20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
Jumlah peralatan yang dipelihara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah peralatan/logistik penanggulangan
bencana 3 Item 3 Item 5 Item 6 Item 4 Item
Jumlah peralatan/logistik yang diangkut 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
Persentase penanganan korban bencana dan
kecelakaan0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Pembangunan TPT/Bronjong/Drainase dan
Saluran Irigasi4,763 M 813.63 M 813.63 M 813.63 M 813.63 M
Tabel T - C.25.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / SasaranTarget Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-
1 (2016) 2 (2017) 3 (2018) 4 (2019) 5 (2020)
(6) (7) (8) (9) (10)
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan
menerapkan kebijakan strategis 2016-2021 yang merupakan kebijakan prioritas dan
dijabarkan ke dalam program-program strategis.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2016-2021, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan telah merumuskan
arah kebijakan dan strateginya, yang disajikan dalam tabel T.C 26. sebagai berikut :
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021
24
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai
indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output
memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang
saling terkait dan efektif.
Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi perangkat
daerah dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten
Humbang Hasundutan. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan
dapat memudahkan perangkat daerah dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga
program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi
kepentingan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun bedasarkan identifikasi keperluan
dan telah ditetapkan kelompok sasarannya diharapkan dapat mengarahkan program dan
kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharpakan nantinya
memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang
diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan ditetapkannya program/kegiatan dan indikator kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pelaksanaannya lebih fokus
dan terarah dan diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam
kurun waktu Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel TC.27. sebagai berikut :
TOLOK UKUR SAT TARGET PAGU
(Rp. 000)
TARGET PAGU
(Rp. 000)
TARGET PAGU
(Rp. 000)
TARGET PAGU
(Rp. 000)
TARGET PAGU
(Rp. 000)
TARGET PAGU
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22.00 23 24
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Angka Indeks Kepuasan Aparatur
terhadap Pelayanan Administrasi
Perkantoran (% )
% 44.00
1,336,902.59 1,470,592.85 1,617,652.13 1,779,417.35 1,957,359.08
104.00
8,162,320.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan akan
pengiriman surat menyurat di
BPBD
bln 44.00 12 6,050.00 12 6,655.00 12 7,320.50 12 8,052.55 12 8,857.81 104.00 36,979.86 BPBD DAU
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan akan pembayaran biaya
air, listrikbln
44.00 12 40,073.00 12 44,080.30 12 48,488.33 12 53,337.16 12 58,670.88 104.00 244,693.67 BPBD DAU
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan akan alat
kebersihan kantorbln
44.00 12 7,840.80 12 8,624.88 12 9,487.37 12 10,436.10 12 11,479.72 104.00 47,912.87 BPBD DAU
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat2 kantor bln 44.00 12 92,906.88 12 102,197.57 12 112,417.32 12 123,659.06 12 136,024.96 104.00 567,249.79 BPBD DAU
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetakan dan
penggandaan bln 44.00 12 63,800.00 12 70,180.00 12 77,198.00 12 84,917.80 12 93,409.58 104.00 389,549.38 BPBD DAU
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat2 listrik bln 44.00 12 4,719.00 12 5,190.90 12 5,709.99 12 6,280.99 12 6,909.09 104.00 28,853.97 BPBD DAU
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat Tamu dan Minum
Staf pegawai
bln 44.00 12 58,052.50 12 63,857.75 12 70,243.53 12 77,267.88 12 84,994.67 104.00 354,460.32 BPBD DAU
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Dana Untuk
Konsultasi ke luar Propinsi dan
Dalam Propinsi
bln 44.00 12 706,523.61 12 777,175.97 12 854,893.57 12 940,382.92 12 1,034,421.22 104.00 4,313,441.29 BPBD DAU
9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Tersedianya Dana Untuk
Konsultasi Dalam Kabupatenbln 44.00 12 317,336.80 12 349,070.48 12 383,977.53 12 422,375.28 12 464,612.81 104.00 1,937,416.90 BPBD DAU
10 Penyediaan jasa tenaga teknis Tersedianya Jasa Non Pegawai di
Lingkungan BPBD12 39,600.00 12 43,560.00 12 47,916.00 12 52,707.60 12 57,978.36 60.00 241,761.96 BPBD DAU
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 28.92 663,100.00 347,210.00 371,531.00 294,285.10 323,713.51 28.92 2,195,676.61 DAU
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya 1 unit mobil, dan 6 unit
MotorUnit 2.00 1 410,000.00 1 72,000.00 1 72,000.00 0 - 0 - 5.00 554,002.00 BPBD DAU
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kerja 1 Set
meja kerja, 3 buah jam dinding, 8
unit UPS, dan 1 unit Mesin
Telephone/Fax dan 1 set Gorden,
10 unit Laptop 30 Printer dan 1 unit
Paket 3.00 1 32,000.00 1 32,000.00 1 32,000.00 1 1.00 1 1.00 8.00 96,005.00 BPBD DAU
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan
dan Perawatan Gedung Kantor
selama 60 bulan
bln 44.00
12 39,600.00 12 43,560.00 12 47,916.00 12 52,707.60 12 57,978.36 104.00 241,805.96
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Biaya Pemeliharaan
dan Perawatan Kendaraan
dinas/operasional selama 60 bulan
bln
44.00
12 165,000.00 12 181,500.00 12 199,650.00 12 219,615.00 12 241,576.50 104.00 1,007,385.50 BPBD DAU
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Perawatan dan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional selama 60 bulan
bln
44.00
12 16,500.00 12 18,150.00 12 19,965.00 12 21,961.50 12 24,157.65 104.00 100,778.15 BPBD DAU
6 Pembangunan gudang peralatan/logistik Rehabilitasi Kantor Badan
penanggulangan Bencana DaerahPaket 1.00 0 - - - - - 1.00 195,700.00 BPBD DAU
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Paket 2.00 82,500.00 88,500.00 94,500.00 101,000.00 112,000.00 12.00 478,502.00 DAU
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianyan pakaian dinas untuk
Pegawai Negeri Sipil utk 30 org
PNS
Paket 1.00 1 7,500.00 1 8,500.00 1 9,500.00 1 11,000.00 1 12,000.00 6.00 48,501.00 DAU
Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianyan pakaian lapangan
untuk Pegawai Negeri Sipil utk 30
org PNS
Paket 1.00 1 75,000.00 1 80,000.00 1 85,000.00 1 90,000.00 1 100,000.00 6.00 430,001.00 DAU
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bln 44.00 82,500.00 90,750.00 99,825.00 109,807.50 120,788.25 104.00 503,714.75 DAU
1 Pendidikan dan pelatihan formal Tersediaanya Dana untuk
menambah Pengetahuan dan
ketarampilan aparatur
bln 44.00
12 82,500.00 12 90,750.00 12 99,825.00 12 109,807.50 12 120,788.25 104.00 503,714.75 BPBD DAU
V Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 10,640,000.00 10,020,000.00 8,580,000.00 4,962,000.00 3,780,000.00 - 37,982,000.00 BPBD DAU
Sosialisasi tentang ancaman dan resiko bencana Meningkatnya pemahaman tentang
BencanaOrang 740.00 500 orang 220,000.00 500 orang 230,000.00 500 orang 240,000.00 500 orang 250,000.00 500 orang 260,000.00 3,240.00 1,200,740.00 BPBD DAU
Tersedianya Tenaga relawan terlatih orang 274.00 154 orang 170,000.00 160 orang 175,000.00 160 orang 180,000.00 160 orang 190,000.00 175 orang 170,000.00 1,083.00 885,274.00 BPBD DAU
Terlatihnya Satuan Tugas
Penanggulangan Bencanaorang 10.00 10 orang 150,000.00 10 orang 160,000.00 15 orang 160,000.00 15 orang 150,000.00 15 orang 160,000.00 75.00 780,010.00 BPBD DAU
Tersedianya Papan larangan
melakukan kegiatan pada Zona
Bencana
set 56.00 38 Papan 217,800.00 40 Papan 239,580.00 42 Papan 263,538.00 44 Papan 289,891.80 46 Papan 318,880.98 266.00 1,329,746.78 BPBD DAU
Berkurangnya Indexs resiko
bencanaKeg 1.00 1.00 809,858,500.00 BPBD DAU
Pembentukkan dan Pelatihan Desa Tangguh BencanaJumlah Desa Tangguh Bencana
yang TerbentukDesa 20.00 0 - 2 122,553,600.00 4 250,000,000.00 4 275,000,000.00 10 600,000,000.00 20.00 1,247,553,600.00 BPBD DAU
Pembangunan Pra Bencana Tembok Penahan Tanah, Bronjong dan Drainase Berkurangnya Indexs resiko
bencana5320 5010 4270 2460 BPBD DAU
1 Pembangunan Brojong sungai Aek Mardugu M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
2 Pembangunan Brojong sungai Aek Sibonta-bontar M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 400 800,000.00 BPBD DAU
3 Pembangunan Brojong sungai Aek Silaga-laga M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
4 Pembangunan Brojong sungai Aek Silang M - 200 400,000.00 200 400,000.00 150 300,000.00 150 300,000.00 100 200,000.00 800 1,600,000.00 BPBD DAU
5 Pembangunan Brojong sungai Aek Sirahar M - 150 300,000.00 150 300,000.00 150 300,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 650 1,300,000.00 BPBD DAU
6 Pembangunan Brojong sungai Aek Sisira M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 400 800,000.00 BPBD DAU
7 Pembangunan Brojong sungai Aek Sopang M - 150 300,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 550 1,100,000.00 BPBD DAU
8 Pembangunan Brojong sungai Galung Namopali M - 150 300,000.00 150 300,000.00 150 300,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 650 1,300,000.00 BPBD DAU
9 Pembangunan Brojong sungai Sitakubak M - 90 180,000.00 90 180,000.00 90 180,000.00 90 180,000.00 90 180,000.00 450 900,000.00 BPBD DAU
10 Pembangunan Bronjong pantai Desa Simangulampe M - 150 300,000.00 150 300,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 600 1,200,000.00 BPBD DAU
11 Pembangunan Bronjong sungai Janjinagodang M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 400 800,000.00 BPBD DAU
12 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Parlilitan – Pearaja –
AmbaloM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 - 300 600,000.00 BPBD DAU
13 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Aek Lung – Simarigung M 33.33 150 300,000.00 150 300,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 600 1,200,000.00 BPBD DAU
14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Aek Sopang –
ParmonanganM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
15 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Bonan Dolok – Sanggaran I M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 220,000.00 100 242,000.00 - 400 862,000.00 BPBD DAU
16 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Bonandolok – Onan Ganjang M 34.85 100 200,000.00 150 300,000.00 0 - 0 - 0 - 250 500,000.00 BPBD DAU
17 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Bonandolok – Sibuntuon M 30.00 150 300,000.00 0 - 0 - - - 150 300,000.00 BPBD DAU
18 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Desa Aek Nauli M 34.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 220,000.00 0 - 0 - 300 620,000.00 BPBD DAU
19 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Doloksanggul – Aeklung M 32.42 100 200,000.00 100 200,000.00 0 - 0 200 400,000.00 BPBD DAU
20 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Doloksanggul – Bonan
DolokM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
21 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Dongdong – Tapian Nauli M 54.50 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 0 400 800,000.00 BPBD DAU
22 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Lumban Tobing M - 100 200,000.00 100 200,000.00 80 160,000.00 280 560,000.00 BPBD DAU
23 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Silali Ria-ria M 41.33 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 0 300 600,000.00 BPBD DAU
24 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Hutanagodang Sigulok M - 90 180,000.00 80 160,000.00 80 160,000.00 250 500,000.00 BPBD DAU
25 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Dusun I Hutajulu M - 90 180,000.00 80 160,000.00 80 160,000.00 250 500,000.00 BPBD DAU
26 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Dusun I Pancurbatu M - 90 180,000.00 90 180,000.00 90 180,000.00 0 80 160,000.00 350 700,000.00 BPBD DAU
27 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur. Sosor Binaga Aek Nauli
IIM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
28 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Onanganjang – Janji M - 90 180,000.00 80 160,000.00 80 160,000.00 0 250 500,000.00 BPBD DAU
29 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Parbotihan – Aek Godang M 50.00 100 200,000.00 100 200,000.00 200 400,000.00 BPBD DAU
30 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Parbotihan – Pulogodang –
TembaM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
31 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pargaulan – Lobu Tua M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
32 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Parhapithapitan Batunajagar M - 130 260,000.00 120 240,000.00 250 500,000.00 BPBD DAU
33 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pasi – Ambarade –
HutagalungM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
34 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pollung – Buhit M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
35 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pollung – Parsingguran M 24.60 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
36 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pusuk I – Pusuk II M 33.75 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 400 800,000.00 BPBD DAU
37 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Saitnihuta – Simarigung M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
38 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Sigarang Garang Desa Sitio
IIM - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
39 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Sihombu – Napahorsik M 25.00 120 240,000.00 120 240,000.00 120 240,000.00 120 240,000.00 120 240,000.00 600 1,200,000.00 BPBD DAU
40 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Simarhilang – Tangkorabi M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
41 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Sipagabu – Banuarea M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
42 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Sitapongan – Lumbantobing M - 0 - BPBD DAU
43 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Bonan Dolok – Sitapongan –
Sanggaran IM 13.33 300 600,000.00 300 600,000.00 300 600,000.00 300 600,000.00 300 600,000.00 1500 3,000,000.00 BPBD DAU
44 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Sitapung – Sion Utara M - 100 200,000.00 100 200,000.00 200 400,000.00 BPBD DAU
45 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan jur Situmtuman Paranginan
SelatanM 60.00 120 240,000.00 120 240,000.00 BPBD DAU
46 Pembuatan Bronjong perkuatan tanggul sungai di Sitinjo Purba Sianjur M 18.50 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
47 Perkuatan tanggul sungai Galung pada persawahaan Namopali Siontonga M 14.60 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 500 1,000,000.00 BPBD DAU
48 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen jalan Pakkat Dolok – Sileang M - 100 200,000.00 100 200,000.00 100 200,000.00 300 600,000.00 BPBD DAU
49 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Aek Lung - Simarigung M 200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
50 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Parbotihan - Aek Godang M 200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
51 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Simatumtum Desa Paranginan Selatan M180
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
52 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Sitapongan - Sanggaran I M200
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
53 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Sihombu - Napahorsik M 200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Pembuatan papan larangan melakukan kegiatan pada zona bencana
Investigasi kerentanan potensi bencana Kabupaten Humbang Hasundutan
6Terselenggarannya
Penanggulangan
Bencana di Kabupaten
Humbang Hasundutan
yang mencakup
Pencegahan Bencana,
Penanganan Darurat,
Rehabilitasi serta
Rekonstruksi secara
Adil dan Setara.
Meningkatnya Kapasitas ASN,
masyarakat dan Dunia Usaha
dibidang penaggulangan
bencana
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
Berkurangnya
Indeks Resiko
Bencana
Pendidikan, pelatihan peningkatan keterampilan dalam Penanggulangan Bencana
Pembentukan dan Pelatihan Satuan Petugas Penanggulangan Bencana
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
TAHUN 2016 - 2021.
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan
Kualitas
Penanggulangan
bencana di Bidang
Penceghan dan
Kesiapsiagaan,
Kedaruratn dan
Logistik, serta
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Berkurangnya Indeks
Resiko Bencana
SUMBER DANA2017 2018 2019 2020 2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN 2021SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
VI 17.00 119,021,644.30 130,168,819.17 142,607,482.94 156,764,346.06 172,339,628.13 720,901,920.58 BPBD DAU
1 Pengadaan Alat Berat Tersedianya peralatan/logistik
penanggulangan bencana
paket 4.00 1 paket 2,000,000.00 1 paket 1,428,294.00 1 paket 1,000,000.00 1 paket 1,000,000.00 1 paket 1,000,000.00 9 6,428,294.00 BPBD DAU
2 Pengadaan Alat Evakuasi Darat paket 1.00 1 paket 14,300,000.00 1 paket 15,730,000.00 1 paket 17,303,000.00 1 paket 19,033,300.00 1 paket 20,936,630.00 6 87,302,930.00 BPBD DAU
3 Pengadaan Alat Evakuasi Air paket - 1 paket 102,300,000.00 1 paket 112,530,000.00 1 paket 123,783,000.00 1 paket 136,161,300.00 1 paket 149,777,430.00 624,551,730.00 BPBD DAU
4 Operasional dan pemeliharaan peralatan Tersedianya Operasional dan
terpeliharanya peralatan
bulan 12.00 12 bulan 171,644.30 12 bulan 190,525.17 12 bulan 211,482.94 12 bulan 234,746.06 12 bulan 260,568.13 72 1,068,966.58 BPBD DAU
5 Pelatihan evakuasi dan penyelamatan korban bencana Terlatihnya aparatur dan
masyarakat dalam evakuasi dan
penyelamatan korban bencana
orang - 20 orang 150,000.00 20 orang 175,000.00 20 orang 185,000.00 20 orang 200,000.00 1 paket 220,000.00 100 930,000.00 BPBD DAU
6 Evakuasi dan penyelamatan korban bencana dan kecelakaan Terevakuasi dan terselamatkannya
korban bencana dan kecelakaan
keg - 1 paket 50,000.00 1 paket 65,000.00 1 paket 75,000.00 1 paket 85,000.00 1 paket 95,000.00 5 370,000.00 BPBD DAU
7 Biaya ekspedisi peralatan/logistik Terlaksananya mobilisasi
peralatan/logistikLs - Ls 50,000.00 Ls 50,000.00 Ls 50,000.00 Ls 50,000.00 Ls 50,000.00 5 250,000.00 BPBD DAU
VII Berkurangnya Indexs resiko
bencana 8.17 3,976.00 1,622,431,644.30 3,976.00 1,784,674,808.72 3,976.00 1,963,142,289.60 3,976.00 2,159,456,518.56 3,976.00 2,375,402,170.41 19,880.00 9,905,107,431.59
I Pembangunan TPT/Bronjong/Drainase Berkurangnya Indexs resiko
bencanaBPBD DAU
1 Pembangunan Bronjong SD 137436 Manalu Hutapinang M 25.00 96 2,000,000.00 96 2,200,000.00 96 2,420,000.00 96 2,662,000.00 96 2,928,200.00 480 12,210,200.00 BPBD DAU
2 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Aek Riman - Tarabintang -
Simbara
M 12.77 600 14,300,000.00 600 15,730,000.00 600 17,303,000.00 600 19,033,300.00 600 20,936,630.00 3000 87,302,930.00 BPBD DAU
3 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Bakkara - Bts. Taput M 16.67 240 102,300,000.00 240 112,530,000.00 240 123,783,000.00 240 136,161,300.00 240 149,777,430.00 1200 624,551,730.00 BPBD DAU
4 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Bonandolok - Onan Ganjang M 21.98 400 171,644.30 400 188,808.72 400 207,689.60 400 228,458.56 400 251,304.41 2000 1,047,905.59 BPBD DAU
5 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Bonandolok - Sibuntuon M - 80 150,000.00 80 165,000.00 80 181,500.00 80 199,650.00 80 219,615.00 400 915,765.00 BPBD DAU
6 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Desa Aek Nauli M - 80 50,000.00 80 55,000.00 80 60,500.00 80 66,550.00 80 73,205.00 400 305,255.00 BPBD DAU
7 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Doloksanggul - Aeklung M - 100 50,000.00 100 55,000.00 100 60,500.00 100 66,550.00 100 73,205.00 500 305,255.00 BPBD DAU
8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Dongdong - Tapian Nauli
Huta
M - 60 1,500,000,000.00 60 1,650,000,000.00 60 1,815,000,000.00 60 1,996,500,000.00 60 2,196,150,000.00 300 9,157,650,000.00 BPBD DAU
9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Dusun III Lumban Sianturi M 17.25 80 170,000.00 80 187,000.00 80 205,700.00 80 226,270.00 80 248,897.00 400 1,037,867.00 BPBD DAU
10 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Dusun Silali Desa Ria-ria M - 60 160,000.00 60 176,000.00 60 193,600.00 60 212,960.00 60 234,256.00 300 976,816.00 BPBD DAU
11 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Pakkat - Sijarango M 1.38 160 200,000.00 160 220,000.00 160 242,000.00 160 266,200.00 160 292,820.00 800 1,221,020.00 BPBD DAU
12 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Parbotihan - Sipagabu -
Temba
M 7.90 200 200,000.00 200 220,000.00 200 242,000.00 200 266,200.00 200 292,820.00 1000 1,221,020.00 BPBD DAU
13 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Pargaulan - Lobutua -
Bts.Taput
M 1.50 120 200,000.00 120 220,000.00 120 242,000.00 120 266,200.00 120 292,820.00 600 1,221,020.00 BPBD DAU
14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Parlilitan - Pearaja - Ambalo M 4.00 80 190,000.00 80 209,000.00 80 229,900.00 80 252,890.00 80 278,179.00 400 1,159,969.00 BPBD DAU
15 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Pollung - Parsingguran M - 80 190,000.00 80 209,000.00 80 229,900.00 80 252,890.00 80 278,179.00 400 1,159,969.00 BPBD DAU
16 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Pollung - Sibatu-batu M 9.33 120 120,000.00 120 132,000.00 120 145,200.00 120 159,720.00 120 175,692.00 600 732,612.00 BPBD DAU
17 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran Semen Jalan Pusuk - Parlilitan M 2.67 120 200,000.00 120 220,000.00 120 242,000.00 120 266,200.00 120 292,820.00 600 1,221,020.00 BPBD DAU
18 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Pusuk I - Pusuk II M - 80 170,000.00 80 187,000.00 80 205,700.00 80 226,270.00 80 248,897.00 400 1,037,867.00 BPBD DAU
19 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Saluran semen Jalan Siborboron - Bonandolok M 14.50 160 200,000.00 160 220,000.00 160 242,000.00 160 266,200.00 160 292,820.00 800 1,221,020.00 BPBD DAU
20 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan saluran semen Jalan Sipagabu - Banuarea M 17.00 80 190,000.00 80 209,000.00 80 229,900.00 80 252,890.00 80 278,179.00 400 1,159,969.00 BPBD DAU
21 Pembangunan TPT Simanampang M 21.00 40 150,000.00 40 165,000.00 40 181,500.00 40 199,650.00 40 219,615.00 200 915,765.00 BPBD DAU
22 Pembuatan Bronjong perkuatan tanggul sungai di Sitinjo Desa Purba Sianjur M - 100 100,000.00 100 110,000.00 100 121,000.00 100 133,100.00 100 146,410.00 500 610,510.00 BPBD DAU
23 Perkuatan tanggul sungai Galung pada persawahaan Namopali Desa Siontonga M - 80 190,000.00 80 209,000.00 80 229,900.00 80 252,890.00 80 278,179.00 400 1,159,969.00 BPBD DAU
24 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Doloksanggul – Aeklung – Simarigung M - 120 120,000.00 120 132,000.00 120 145,200.00 120 159,720.00 120 175,692.00 600 732,612.00 BPBD DAU
25 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Hutasoit – Lobutua M - 100 120,000.00 100 132,000.00 100 145,200.00 100 159,720.00 100 175,692.00 500 732,612.00 BPBD DAU
26 Pembangunan Bronjong Jalan Pakkat – Sijarango M - 200 200,000.00 200 220,000.00 200 242,000.00 200 266,200.00 200 292,820.00 1000 1,221,020.00 BPBD DAU
27 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Pollung – Siriaria M - 120 120,000.00 120 132,000.00 120 145,200.00 120 159,720.00 120 175,692.00 600 732,612.00 BPBD DAU
28 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Pollung – Parsingguran M - 120 120,000.00 120 132,000.00 120 145,200.00 120 159,720.00 120 175,692.00 600 732,612.00 BPBD DAU
29 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Sihombu – Napahorsik M - 100 100,000.00 100 110,000.00 100 121,000.00 100 133,100.00 100 146,410.00 500 610,510.00 BPBD DAU
VIII 17.14 4,611.80 20,585,000.00 4,611.80 22,643,500.00 4,611.80 24,907,850.00 4,611.80 27,398,635.00 4,611.80 30,138,498.50 23,059.00 125,673,483.50
1 Perencanaan Teknis Keg 20.00 1 176,000.00 1 193,600.00 1 212,960.00 1 234,256.00 1 257,681.60 5 1,074,497.60 BPBD DANA
HIBAH2 Pengawasan (Supervisi) Teknis Keg - 1 264,000.00 1 290,400.00 1 319,440.00 1 351,384.00 1 386,522.40 5 1,611,746.40 BPBD DANA
HIBAH3 Pembangunan Bronjong dan Tembok Penahan Tanah Jalan Hutasoit - Lobutua M - 80 500,000.00 80 550,000.00 80 605,000.00 80 665,500.00 80 732,050.00 400 3,052,550.00 BPBD DAU
4 Pembangunan Bronjong dan Tembok Penahan Tanah Jalan Silaban - Bts.Taput M - 100 510,000.00 100 561,000.00 100 617,100.00 100 678,810.00 100 746,691.00 500 3,113,601.00 BPBD DAU
5 Pembangunan Bronjong Jalan Bonandolok - Onan Ganjang M 33.75 400 525,000.00 400 577,500.00 400 635,250.00 400 698,775.00 400 768,652.50 2000 3,205,177.50 BPBD DANA
HIBAH6 Pembangunan Bronjong Jalan Jurusan Purba Baringin M 100.00 11.8 550,000.00 11.8 605,000.00 11.8 665,500.00 11.8 732,050.00 11.8 805,255.00 59 3,357,805.00 BPBD DANA
HIBAH7 Pembangunan Bronjong Jalan Parbotihan – Sampetua – Batunagodang Siatas M - 80 600,000.00 80 660,000.00 80 726,000.00 80 798,600.00 80 878,460.00 400 3,663,060.00 BPBD DAU
8 Pembangunan Bronjong SD Hutapinang M - 160 550,000.00 160 605,000.00 160 665,500.00 160 732,050.00 160 805,255.00 800 3,357,805.00 BPBD DAU
9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Aek Sopang - Parmonangan M - 100 560,000.00 100 616,000.00 100 677,600.00 100 745,360.00 100 819,896.00 500 3,418,856.00 BPBD DAU
10 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Hutaambasang - Sibongkare M - 80 575,000.00 80 632,500.00 80 695,750.00 80 765,325.00 80 841,857.50 400 3,510,432.50 BPBD DAU
11 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Hutapaung -Pansurbatu M - 60 510,000.00 60 561,000.00 60 617,100.00 60 678,810.00 60 746,691.00 300 3,113,601.00 BPBD DAU
12 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Hutapaung -Pollung M - 60 515,000.00 60 566,500.00 60 623,150.00 60 685,465.00 60 754,011.50 300 3,144,126.50 BPBD DAU
13 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Napakubangan - Rumbia M - 80 520,000.00 80 572,000.00 80 629,200.00 80 692,120.00 80 761,332.00 400 3,174,652.00 BPBD DAU
14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Parluasan - Simataniari M - 120 530,000.00 120 583,000.00 120 641,300.00 120 705,430.00 120 775,973.00 600 3,235,703.00 BPBD DAU
15 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sihikkit -Hutajulu M - 80 540,000.00 80 594,000.00 80 653,400.00 80 718,740.00 80 790,614.00 400 3,296,754.00 BPBD DAU
16 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sipagabu - Banuarea M - 160 550,000.00 160 605,000.00 160 665,500.00 160 732,050.00 160 805,255.00 800 3,357,805.00 BPBD DAU
17 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sp.Lapo Jareken - Buhit M - 100 560,000.00 100 616,000.00 100 677,600.00 100 745,360.00 100 819,896.00 500 3,418,856.00 BPBD DAU
18 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Doloksanggul – Aeklung – Simarigung M - 160 570,000.00 160 627,000.00 160 689,700.00 160 758,670.00 160 834,537.00 800 3,479,907.00 BPBD DAU
19 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Pakkat Dolok – Purba Manalu M - 80 580,000.00 80 638,000.00 80 701,800.00 80 771,980.00 80 849,178.00 400 3,540,958.00 BPBD DAU
20 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Sihombu – Napahorsik M - 100 590,000.00 100 649,000.00 100 713,900.00 100 785,290.00 100 863,819.00 500 3,602,009.00 BPBD DAU
21 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Bronjong Jalan Bonandolok-Sitapongan - Lumban
Tobing
M 80.75 160 525,000.00 160 577,500.00 160 635,250.00 160 698,775.00 160 768,652.50 800 3,205,177.50 BPBD DANA
HIBAH22 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Bronjong Jalan Onan Ganjang – Janji M - 160 505,000.00 160 555,500.00 160 611,050.00 160 672,155.00 160 739,370.50 800 3,083,075.50 BPBD DAU
23 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Bronjong Jalan Parbotihan – Pulogodang – Temba M - 600 600,000.00 600 660,000.00 600 726,000.00 600 798,600.00 600 878,460.00 3000 3,663,060.00 BPBD DAU
24 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Bakkara – Tipang – Bts.Samosir M - 140 505,000.00 140 555,500.00 140 611,050.00 140 672,155.00 140 739,370.50 700 3,083,075.50 BPBD DAU
25 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Bonandolok – Sibuntuon – Sigulok M - 80 555,000.00 80 610,500.00 80 671,550.00 80 738,705.00 80 812,575.50 400 3,388,330.50 BPBD DAU
26 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Pollung – Sibatubatu M - 80 565,000.00 80 621,500.00 80 683,650.00 80 752,015.00 80 827,216.50 400 3,449,381.50 BPBD DAU
27 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Aek Riman - Tarabintang M 83.00 200 650,000.00 200 715,000.00 200 786,500.00 200 865,150.00 200 951,665.00 1000 3,968,315.00 BPBD DANA
HIBAH28 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Aeklung - Batunajagar M - 120 545,000.00 120 599,500.00 120 659,450.00 120 725,395.00 120 797,934.50 600 3,327,279.50 BPBD DAU
29 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Bonandolok - Lumban Julu - Batunajagar M - 100 535,000.00 100 588,500.00 100 647,350.00 100 712,085.00 100 783,293.50 500 3,266,228.50 BPBD DAU
30 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Jurusan Hutanapa M 71.00 100 560,000.00 100 616,000.00 100 677,600.00 100 745,360.00 100 819,896.00 500 3,418,856.00 BPBD DANA
HIBAH31 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Pakkat - Sijarango M 34.00 40 1,000,000.00 40 1,100,000.00 40 1,210,000.00 40 1,331,000.00 40 1,464,100.00 200 6,105,100.00 BPBD DANA
HIBAH32 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Pangungkitan - Pusuk - Parlilitan M 81.00 120 550,000.00 120 605,000.00 120 665,500.00 120 732,050.00 120 805,255.00 600 3,357,805.00 BPBD DANA
HIBAH33 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Parlilitan - Pearaja - Ambalo M 73.67 60 540,000.00 60 594,000.00 60 653,400.00 60 718,740.00 60 790,614.00 300 3,296,754.00 BPBD DANA
HIBAH34 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Pusuk – Simaninggir M - 80 525,000.00 80 577,500.00 80 635,250.00 80 698,775.00 80 768,652.50 400 3,205,177.50 BPBD DAU
35 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Siabaksa - Bakkara - Bts.Taput M 56.67 240 600,000.00 240 660,000.00 240 726,000.00 240 798,600.00 240 878,460.00 1200 3,663,060.00 BPBD DANA
HIBAH36 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Siborboron - Bonandolok - Sibuntuon M 43.50 40 515,000.00 40 566,500.00 40 623,150.00 40 685,465.00 40 754,011.50 200 3,144,126.50 BPBD DANA
HIBAH37 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Siborboron – Hutaginjang M - 60 505,000.00 60 555,500.00 60 611,050.00 60 672,155.00 60 739,370.50 300 3,083,075.50 BPBD DAU
38 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sp.Tiga Purba - Bonandolok M - 400 530,000.00 400 583,000.00 400 641,300.00 400 705,430.00 400 775,973.00 2000 3,235,703.00 BPBD DAU
20.15 1,774,843,291.18 1,949,504,180.74 2,141,421,130.67 2,350,866,009.56 2,584,174,157.88 10,801,005,049.02
Doloksanggul, Oktober 2018
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Ir. TUMBUR HUTAGAOL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650816 199203 1 004
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN
Program Kedaruratan dan Logistik
Program Transisi Darurat ke Pemulihan
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Berkurangnya
Indeks Resiko
Bencana
CASCADING SASARAN
MISI RPJMD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan RPJMD : Meningkatkan profesionalisme birokrasi
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan
Tujuan BPBD : Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
Doloksanggul, Oktober 2018
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Ir. TUMBUR HUTAGAOL, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650816 199103 1 004
SS Memingkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi
Bencana
SS Meningkatnya Kinerja Aparatur
SS 2 Berkurangnya Indeks Risiko Bencana
SS Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan peraltan
SS Tersediamya Peralatan dan Logistik Kebencanaan
SS Tersedia Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
selama 5 Tahun
SS 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD
SS Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Perencanaan
SS Terlaksanaya Rekonstruksi Tembok Penahan Tanah,Bronjong,
Drainase dan Irigasi
SS Memingkatnya Pemahaman masyarakat tentang Ancaman
dan Risiko Bencana
Keterangan :
Sasaran Strategis Eselon II
Sasaran Strategis Eselon III
Sasaran Strategis Eselon IV
SS Terselenggaranya Administrasi PerkantoranSS Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam
Penanggulangan BencanaSS Meningkatnya Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Kedaruratan dan Logistik SS Meningkatnya Pemulihan Akibat Bencana
SSTerlakaanaya Pembangunan Pra Bencana Tembok Penahan
Tanah, Bronjong dan Drainase
MISI RPJMD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan RPJMD : Meningkatkan profesionalisme birokrasi
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan
Tujuan BPBD : Meningkatkan kualitas penanggulangan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SS 1 SS 1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
IK Berkurangnya Indeks Risiko Bencana IK : Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Program: Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Program:
Kedaruratan dan Logistik Program:
Transisi Darurat ke PemulihanProgram : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
: : :Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sasaran
program :
Sasaran
program :Berkurangnya Indeks Risiko Bencana Sasaran
program :Berkurangnya Indeks Risiko Bencana Sasaran
program :IK :
IK: 1.
2.
IK: 1.
IK: 1.
Sasaran
program :
2. IK :
2. 2. 3.
3. 3. Sasaran
program
:
4. IK :
5. Kegiatan : Rehabilitasi
Tembok
Penanhan
4.
Sasaran
kegiatan
Berkurangnya
Indeks Risiko
Bencana
Sasaran
program
:
IK IK:
: 1. Kegiatan
Sasaran
kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator
kegiatanSEKSI : REKONSTRUKSI
Sasaran kegiatan Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Indikator Kinerja programPenyediaan jasa surat menyurat selama 5 Tahun
Kegiatan 2. Sasaran
kegiatan
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sasaran
kegiatan
Berkurangnya Indeks Risiko Bencana Kegiatan 1. IK Sasaran kegiatan
IK Sasaran
kegiatan
Indikator Kinerja program
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan 3 Indikator
kegiatan
Sasaran kegiatan Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor
Sasaran
kegiatan
Berkurangnya Indeks Risiko Bencana Kegiatan 2. Indikator Kinerja programPersentase kepuasan ASN Bappeda terhadap kebersihan kantor
SEKSI : PENCEGAHAN
Terselenggarana Administrasi Perkantoran selama 5 TahunBerkurangnya Indeks Risiko Bencana
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksanaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana sepanjang 19.720 MPeningkatan Sumber Daya Aoaratur
Operasional dan Pemeliaharaan Peralatan
Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan peraltan
Terselenggaranya Operasional dan Peralatan Kebencanaan
selama 5 Tahun
Pengadaan Peralatan dan Logisiki kebencanaan
Pembagunan Pra Bencana Tembok Penahan
Tanah, Bronjong Drainase
Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan
Ketrampilan dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Memingkatnya Kapasitas masyarakat dalam
Penanggulanagan Bencana Menigkatnya Ketrampilan ASN dalam Evakuasi dan
Penyeleamtan Korban Bencana
Terlaksananya Sosialisasi tentang Ancaman dan
Risiko Bencana kepada Masyarakat sebanyak
2500 orangTerselenggarana Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kenderaan
Opreasional selama 5 Tahun
POHON KINERJA BPBD
Terselenggarana Penanggulangan Bencana yang mencakup
Pencegahan Penanganan Darurat dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SEKRETARIAT
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Perencanaan
Lancarnya Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan Selama
5 Tahun
Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan
Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana sebanyak 360 orang
Pembuatan Papan Larangan di Zona Rawan
Bencana
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Apartur sebanyak 50
orang
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Terlaksanaya Pembangunan Pra Bencana
sepanjang 2150 M
Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan
Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana sebanyak 360 orang
Terlaksnanaya Pembuatan Papan Larangan di
Zona Rawan Bencana sebanyak 240 set
Terlaksananya pembentukan dan Pelatihan Desa
Tangguh Bencana sebanyak 10 Desa
Terlaksnaya Pendidikan dan Pelatihan Evakuasi dan
Penyelamatan Korban Bencana selama 5 Tahun
Tersedia Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
selama 5 Tahun
Terlaksnanaya Pembuatan Papan Larangan di
Zona Rawan Bencana sebanyak 240 set
Terlaksanaya Pembangunan Tembok Penahan
Tanah,Bronjong, Drainase dan Irigasi sepanjang 805 M
Terlaksnaya Pendidikan dan Pelatihan Evakuasi dan
Penyelamatan Korban Bencana selama 5 Tahun
Terlaksanaya Rekonstruksi Tembok Penahan
Tanah,Bronjong, Drainase dan Irigasi sepanjang 1720 M
Rekontruksi Tembok Penanhan Tanah, Bronjong, Drainase
dan Irigasi
Berkurangnya Indeks Risiko Bencana
Pendidikan,Pelatihan dan Evakuasi Penyelamatan Korban
Bencana
KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKSI : REHABILITASI
SEKSI : KEDARURATAN
SEKSI : LOGISTIK
Meningkatnya kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Terlaksanaya Pembangunan Tembok Penahan
Tanah,Bronjong, Drainase dan Irigasi sepanjang 805 M
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselenggaranya Operasional dan Peralatan Kebencanaan
selama 5 Tahun
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021
29
BAB VII
PENUTUP
Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala
Pelaksana BPBD, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Dinas dan
para Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan, ditetapkan kegiatan strategis yang penerapannya
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, yang dananya bersumber dari pemerintahan melalui
APBN dan APBD serta dukungan masyarakat/swasta.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lebih mengutamakan peran aktif
dan kemandirian masyarakat yang diwadahi dalam lembaga kemasyarakatan desa, melalui
pendekatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (commmunity
based development).
Agar Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan dapat dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai tujuan dan sasaran,
perlu dilakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat luas
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan bersifat fleksibel karena disusun berdasarkan sejumlah asumsi pada situasi yang
sangat dinamis sehingga dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi
obyektif yang berkembang dan menjadi isu pokok yang berkaitan dengan kebijakan straregis.
Sesuai format perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja, pengukuran
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja
yang didasarkan pada proyeksi hasil capaian program / kegiatan. Untuk dimensi tahunan,
indikator kinerja diuraikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat ukuran
capaian atas sasaran strategis yang akan dicapai.
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan sesuai dengan organisasi satuan kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dilakukan dengan tertib dan obyektif
serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Dokumen Laporan Perkembangan Program
dan Kegiatan harus dilaporkan secara periodik oleh Sekretaris/Kepala
Bidang/Penanggungjawab program/kegiatan kepada Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui Laporan Bulanan, Laporan
Triwulan, dan Laporan Tahunan, agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya.
Setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sekaligus dalam
rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi, dan dilaporkan kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terintegrasi
dengan laporan akuntabilitas untuk seterusnya dilaporkan kepada Bupati Humbang
Hasundutan.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan Komitmen Perencanaan yang berfungsi sebagai
alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, agar setiap unit
kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021
30
Hasundutan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Doloksanggul, September 2018
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Ir. TUMBUR HUTAGAOL. MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650816 199203 1 004