(revisi i) - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/renstra sesdit 2015-2019...
TRANSCRIPT
D I R E K T O R AT J E N D E R A L
P E T E R N A K A N DA N K E S E H ATA N H E W A N
TA H U N 2 0 1 6
RENCANA STRATEGIS (REVISI I)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2015-2019
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iv
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Kondisi Umum ............................................................................... 1 B. Faktor Internal dan Eksternal ........................................................ 3
1. Kekuatan dan Kelemahan ......................................................... 3 2. Peluang dan Ancaman .............................................................. 7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................... 11
A. Visi .............................................................................................. 11 B. Misi .............................................................................................. 12 C. Tujuan............................................................................................ 13 D. Sasaran ......................................................................................... 13
BAB III ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................... 15
A. Arah dan Kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ... 15 B. Strategi Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan ..... 16
1. Strategi umum ........................................................................... 16 2. Strategi Khusus ......................................................................... 17
C. Alur Kinerja Sekretariat ................................................................. 18 1. Kegiatan Bagian Perencanaan .................................................. 22 2. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan ........................ 23 3. Kegiatan Bagian Umum ............................................................ 24 4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelayanan Rekomendasi .......... 24
BAB IV PENDANAAN ................................................................................... 26
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 28
LAMPIRAN .................................................................................................... 29
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sekretariat Ditjen PKH menurut Golongan ........ 5
Tabel 2.1. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Sekretariat .................................... 14
Tabel 3.1. Alur Kinerja Sekretariat .......................................................................... 21
Tabel 4.1. Target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Setditjen PKH ..... 26
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen PKH .......................................... 2
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .................... 29
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Memperhatikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagai salah satu organisasi Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Ditjen PKH menyelenggarakan
fungsi:
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama serta
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan
kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan
rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen PKH; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ditjen PKH.
Sekretariat Ditjen PKH dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKH ini dilakukan oleh unit kerja
yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan,
Bagian Umum, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi serta Kelompok
Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PKH tersebut disajikan
pada Gambar 1.1 berikut.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 2
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN
KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
AKUNTANSI,
VERIFIKASI & TLHP
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
DAN RUMAH
TANGGA
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN
BAGIAN EVALUASI
DAN LAYANAN REKOMENDASI
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN
DATA DAN
INFORMASI
SUBBAGIANLAYANAN
REKOMENDASI
KELOMPOK
JAFUNG NON
RIHP
KELOMPOK
JAFUNG NON
RIHP
KELOMPOK
JAFUNG NON
RIHP
KELOMPOK
JAFUNG NON
RIHP
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen PKH
Dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, Sekretariat Ditjen PKH telah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2013 yang
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Disamping itu,
Sekretariat Direktorat Jenderal telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara berturut-turut dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2015-2019 dibuat dengan
mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019, yang difokuskan pada pencapaian
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
dalam mendukung pembangunan pertanian/peternakan.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 3
Sebagai unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PKH, maka di dalam menyusun visi
dan misinya, Sekretariat Ditjen PKH mengacu pada visi dan misi Ditjen PKH
tahun 2015-2019. Demikian juga dalam menetapkan tujuan dan sasaran
merujuk kepada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis dibidang
peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana dituangkan dalam Renstra
Ditjen PKH tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal
ternak, daya saing, dan pendapatan peternak.
B. Faktor Internal dan Eksternal
Dalam menentukan arah kebijakan dukungan manajemen ke depan, perlu
diidentifikasi dan dianalisis faktor utama yang mempengaruhi kinerja Sekretariat
Ditjen PKH ke depan. Faktor utama tersebut meliputi faktor internal berupa
kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman
yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kekuatan dan Kelemahan
Kekuatan
a. Organisasi
Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Ditjen PKH
dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari empat bagian yaitu Bagian
Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum,
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; serta ditambah Kelompok
Jabatan Fungsional. Setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian,
sehingga keseluruhan terdapat 12 subbagian. Rincian tugas pekerjaan
masing – masing unit kerja seperti dituangkan dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 43/ Permentan/O.010/8/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian.
b. Sumber daya manusia (SDM)
Saat ini, SDM aparatur Sekretariat Ditjen PKH berjumlah 164 orang, terdiri
atas pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum,
dengan jenjang pendidikan S-3 sebanyak 1 orang (0,61%), S-2 sebanyak
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 4
22 orang (13,31%), S-1 sebanyak 70 orang (42,86%), Diploma sebanyak
10 orang (6,1%), SMA/SMK 56 orang (34,15%), SMP 1 orang (0,61%) dan
Sekolah Dasar 4 orang (2,44%).
Sekretariat Ditjen PKH memberikan kesempatan kepada para pegawai
untuk mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan,
tugas belajar (Sarjana dan Pasca Sarjana) serta pengembangan lainnya
seperti orientasi kerja, bimbingan teknis, workshop, seminar, Focus Group
Discussion (FGD), sosialisasi, apresiasi dan studi banding baik di dalam
maupun di luar negeri.
c. Sarana dan fasilitas kerja
Sarana dan fasilitasi kerja yang telah disediakan relatif telah memadai
dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi, baik berupa perangkat
keras dan lunak. Pada dasarnya seluruh pejabat administrasi dan pejabat
fungsional telah dilengkapi dengan sarana dan fasilitas kerja. Fasilitas
kerja mencakup perangkat keras dan lunak, alat dan bahan perkantoran
serta fasilitas lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
d. Struktur organisasi unit kerja
Struktur organisasi Kerja Sekretariat Ditjen PKH terdiri dari 4 Bagian yaitu:
(i) Bagian Perencanaan; (ii) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (iii)
Bagian Umum dan (iv) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi yang
yang didukung oleh jabatan fungsional: (a) Pranata Komputer, (b) Analis
Kepegawaian, (c) Arsiparis, (d) Perencana, (e) Pranata Humas, (f)
Perancang Peraturan Perundangan, (g) Statistisi, dan (h) Pustakawan.
e. Sistem manajemen dan teknologi informasi
Sistem manajemen yang semakin mengarah pada efisiensi pengelolaan
aspek perkantoran yang didukung oleh teknologi berbasis elektronik
pemerintah/ e-Government yaitu: e-Office, e-Planning, e-Budgetting, e-
Procurement, e-Performance, e-Audit dan e-Personal menjadi kekuatan
Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas fungsinya.
Pengembangan sistem manajemen berbasis teknologi informasi ini
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 5
merupakan wujud komitmen Ditjen PKH dalam melaksanakan Reformasi
Birokrasi menuju organisasi yang lebih baik dalam memberikan
pelayanan.
Kelemahan
a. Sumber daya manusia (SDM) aparatur
Sumber daya manusia aparatur secara kuantitas cukup memadai namun
masih perlu dioptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan pengelompokan golongan jumlah SDM aparatur berturut-turut
adalah sebagai berikut : Gol IV sebanyak 9 orang; Gol III sebanyak 132
orang; Gol II sebanyak 24 orang dan yang paling sedikit adalah Gol I
sebanyak 1 orang (per tanggal 10 November 2014). Kondisi SDM Aparatur
Sekretariat Ditjen PKH secara rinci disajikan pada Tabel 1.1 berikut.
Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sekretariat Ditjen PKH menurut Golongan
Tabel 1.1. tersebut nampak bahwa dari segi kuantitas telah memadai
namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Disamping itu, masih
dijumpai permasalahan antara lain belum optimalnya kinerja pegawai yang
mengakibatkan ada pegawai yang memiliki beban kerja tinggi di sisi lain
masih ada pegawai yang beban kerjanya kurang serta penempatan
pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
b. Pelaksanaan reward dan punishment
Pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi telah diupayakan
setiap tahunnya, antara lain pemberian kesempatan peningkatan
kompetensi bagi pegawai melalui pendidikan/pelatihan formal dan informal
No Gol/
Ruang S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Total
1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 II 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 4 19
3 III 0 14 68 0 2 1 0 0 47 0 0 132
4 IV 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Total 1 22 70 0 2 8 0 0 56 1 4 164
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 6
baik di dalam maupun luar negeri. Bentuk pemberian reward lainnya adalah
pemberian tunjangan kinerja yang selain mengarah pada tingkat kehadiran
pegawai, juga telah didasarkan pada hasil atau capaian prestasi kerja
pegawai sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan
untuk setiap pegawai. Demikian juga dengan pelaksanaan pemberian
punishment yang sudah mulai diterapkan, meskipun belum dilaksanakan
dengan optimal.
c. Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis
Sesuai peta strategis Ditjen PKH dalam pencapaian sasaran program,
sekretariat mempunyai peran dalam mengkordinasikan pelaksanaan
kegiatan agar sejalan dengan kinerja yang ditetapkan. Namun dalam
pelaksanaannya fungsi sekretariat pada aspek ini masih belum optimal
dalam mendukung keselarasan antar kegiatan dalam mewujudkan sasaran
program.
d. Penataan aset pemerintah
Penataan aset pemerintah yang berasal dari APBN baik kegiatan di
kantor pusat, SKPD dan Kantor Daerah (KD) telah dilakukan baik aset
tetap maupun persediaan namun masih ada permasalahan yang harus
dilakukan penataan antara lain; (i) penyelesaian hibah aset /BMN
bersumber dari TP/DK sebelum tahun 2011; (ii) penyelesaian hibah/aset
BMN yang berasal dari realisasi belanja 526 barang yang diserahkan
kepada masyarakat/Pemda, masih dalam proses penyelesaian; (iii)
penyelesaian BMN/mobil, peralatan berasal dari hibah bantuan FAO; (iv)
penyelesaian pemanfaatan lahan yang berada di UPT dikuasai pihak lain.
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan penyusunan perencanaan
Penyusunan perencanaan yang disusun selama ini mengacu dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
bahkan perencanaan telah disusun hingga dua tahun ke depan. Namun
demikian pelaksanaan ini belum sejalan dan sinergi dengan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi (monev), terutama dari segi waktu
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 7
pelaksanaannya. Akibatnya hasil monev belum bisa sepenuhnya
dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan ke depan.
f. Pengembangan data base dan informasi, fungsi perpustakaan, kearsipan
dan pelayanan rekomendasi online
Data dan informasi merupakan dasar dan pijakan dalam pengambilan
keputusan atau tindakan, namun demikian perhatian terhadap pentingnya
database dan informasi masih terbatas, hal ini terlihat dari kurang tersedia
dan tertatanya data dan informasi fungsi di setiap unit kerja.
Perpustakaan digital telah dikembangkan dan dilengkapi dengan
prasarana dan sarana, namun belum optimal karena belum semua UPT
mengembangkan perpustakaan digital dan masih kurangnya tenaga
pustakawan.
Kearsipan telah mendapatkan penghargaan sebagai penataan arsip
terbaik lingkup Kementerian Pertanian, namun masih ada kelemahan
antara lain jumlah sumber daya manusia (arsiparis) yang sangat terbatas
dan prosedur pelaksanaan arsip yang belum sepenuhnya berjalan dengan
baik. Pelayanan rekomendasi online masih harus disempurnakan baik
sistem, jaringan, teknologi dan peralatannya serta penyempurnaan Sistem
Operasional Prosedur (SOP), maupun sumber daya manusia.
2. Peluang dan Ancaman
Faktor eksternal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan
perencanaan strategis ke depan. Dengan mengidentifikasi aspek peluang
dan ancaman yang ada, maka diharapkan Sekretariat Ditjen PKH akan
mampu me-reposisi diri sebagai organisasi yang mempunyai existensi dalam
mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 8
Peluang
a. Pemberian tunjangan kinerja, tunjangan kinerja diartikan sebagai fungsi
dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang
telah dicapai oleh seorang pegawai. Saat ini, pemberian tunjangan kinerja
telah memperhitungkan hasil atau kinerja output yang dihasilkan oleh
seorang pegawai, selain berdasarkan absensi kehadiran. Diharapkan
dengan adanya pemberian tunjangan kinerja, setiap pegawai mencapai
output kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan. Tunjangan kinerja
individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan
peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator-
indikator yang telah disepakati bersama. Sehingga pemberian tunjangan
kinerja merupakan peluang bagi aparatur yang bekerja di Sekretariat
Ditjen PKH.
b. Sistem promosi terbuka, mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pengisian jabatan
pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada kementerian / lembaga
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan
dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan sistem ini, diharapkan dapat menempatkan seseorang
pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya dan semua orang
memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk mengisi jabatan
tersebut. Sistem promosi yang terbuka ini juga merupakan peluang bagi
aparat Sekretariat Ditjen PKH.
c. Pengembangan e-Government. e-Government adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang
berkenaan dengan pemerintahan. Kementerian Pertanian telah
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 9
menerapkan e-procurement untuk proses pengadaan barang dan telah
membuat sistem e-proposal untuk pengajuan usulan kegiatan dari
kabupaten kota. Sedangkan untuk perizinan on-line masih dalam tahap
pembangunan sistem dan jaringan. Beberapa manfaat yang diharapkan
dengan adanya e-government adalah meningkatkan transparansi,
kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
penerapan konsep good governance di pemerintahan. Karena teknologi e-
Government terus berkembang maka menjadi peluang bagi setiap
aparatur untuk dapat memanfaatkannya.
d. Dukungan regulasi daerah. Saat ini sudah banyak daerah yang telah
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait peternakan dan kesehatan
hewan sebagai bentuk dukungan pembangunan peternakan ke depan.
Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan penerbitan Peraturan Daerah menjadi penting untuk di dorong
realisasinya. Untuk itu advokasi penyusunan Perda menjadi bagian
penting yang perlu ditindaklanjuti Sekretariat Ditjen PKH ke depan.
Ancaman
a. Perubahan kebijakan perencanaan dan anggaran.
Adanya perubahan kebijakan pada aspek perencanaan dan anggaran
baik secara nasional dan sektoral merupakan ancaman dalam
pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Ditjen PKH. Perubahan kebijakan
tersebut dapat mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan.
Perubahan kebijakan anggaran (pemotongan dan penghematan) selain
akan berdampak terhadap asumsi target yang telah ditetapkan juga akan
menghambat pelaksanaan kegiatan dari yang direncanakan. Selain itu,
perubahan kebijakan secara umum akan menganggu manajemen kinerja
secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, organisasi dan
monev.
b. Sinergisme kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(otonomi daerah).
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 10
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(pemda). Dalam kenyataanya, seringkali terjadi perbedaan kebijakan
terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Perbedaan ini
diantaranya ditimbulkan akibat perbedaan antara penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diantaranya
akan mengakibatkan perbedaan persepsi dalam penentuan kegiatan
prioritas dan lokasi kegiatan yang mestinya disesuaikan dengan kondisi
spesifik daerah.
c. Penataan dan pengelolaan aset
Distribusi asset hibah ex-proyek bantuan (FAO) telah dilakukan
pencatatan sesuai ketentuan, namun di dalam pemanfaatan belum
optimal disebabkan proses pemindahtanganan masih perlu persetujuan
dari instansi terkait dan belum tersedia biaya operasional oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain masalah aset hibah ex-
proyek, penyelesaian aset TP/DK juga mengalami kendala adanya
perubahan regulasi dan keterbatasan waktu yang mengakibatkan
penyelesaian penataan aset TP/DK belum dapat diselesaikan secara
optimal. Kendala dalam Penataan dan pengelolaan aset perlu segera
ditangani agar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian pertanian
dapat dipertahankan.
d. Belum terpenuhinya usulan formasi
Belum terpenuhinya usulan formasi terutama untuk tenaga administrasi
serta banyaknya pensiun yang akan memasuki Batas Usia Pensiun,
menyebabkan kurangnya tenaga administrasi di Sekretariat Ditjen PKH.
Ketidakseimbangan jumlah tenaga fungsional tertentu dan fungsional
umum, juga menyebabkan beberapa tenaga fungsional tertentu (teknis)
ditempatkan sebagai tenaga fungsional umum/administrasi. Kondisi ini
merupakan ancaman bagi Sekretariat Ditjen PKH dalam pencapaian
kinerja serta pembinaan jenjang dan karir pegawai.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 11
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi
“Pelayanan Profesional Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Peternakan Dan Kesehatan Hewan”.
Pelayanan profesional dalam visi Ditjen PKH didefinisikan mengacu pada Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang diartikan
bahwa Sekretariat Ditjen PKH dalam mendorong dan memfasilitasi pelayanan
publik akan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu :
1. Kesederhanaan, artinya bahwa prosedur pelayanan publik tidak berbelit
diselenggarakan secara mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, mudah
dipahami;
2. Kejelasan, meliputi persyaratan teknis administratif dan publik, unit kerja atau
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayaran;
3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan;
4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
5. Keamanan, mengandung arti proses dan hasil pelayanan dapat memberikan
keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat;
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan
publik;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika);
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 12
8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika;
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan
dengan ikhlas;
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat.
Akuntabilitas kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diartikan
bahwa dalam kerangka pencapaian program pemenuhan pangan hewani asal
ternak yang terdiri dari daging, telur dan susu sebagai amanah dari Renstra
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Ditjen PKH
mempunyai tanggungjawab agar pencapaian kinerja tersebut dapat
dipertangungjawabkan kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah akuntabilitas
kinerja.
B. Misi
Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretaris Ditjen PKH akan mengemban
misi:
1. Mengembangkan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan yang akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas kerja sama dan hubungan masyarakat;
3. Meningkatkan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana dan
peningkatkan kualitas SDM aparatur;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundangan-undangan dan
advokasi hukum;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, barang milik negara dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan rekomendasi.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 13
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan visi dan misi di atas, Sekretariat Ditjen PKH menentukan
tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut:
1. Menghasilkan perencanaan berbasis kinerja;
2. Menyajikan data dan informasi cepat, tepat, akurat dan partisipatif;
3. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan ketatalaksanaan yang efektif
dan efisien;
4. Mewujudkan SDM aparatur berkualitas dan berkinerja;
5. Menghasilkan peraturan perundang-undangan yang aplikatif;
6. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu;
7. Mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib administrasi, hukum dan fisik;
8. Menghasilkan umpan balik yang berkualitas.
D. Sasaran
Sasaran Sekretariat Ditjen PKH diuraikan sebagai berikut :
1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Indeks penerapan nilai budaya kerja (IPNBK);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Peningkatan kualitas aparatur (Pegawai dengan penilaian prestasi kerja
baik/sangat baik (%);
5. Penerapan Peraturan Perundang-undangan (%)
Rencana target sasaran kinerja kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya
selama lima tahun mendatang seperti pada Tabel 2.1 berikut.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 14
Tabel 2.1. Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan Sekretariat
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) SEKRETARIAT
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
A. Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP (kategori)
A A A A A
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik
(1). Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja/IPNBK A A A A A
(2). Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM A A A A A
C. Peningkatan Kualitas Aparatur
(1). Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik 95 95 95 95 95
D. Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang PKH (%)
(1). Tindaklanjut amanat undang-undang (%) 10 11 12 13 14
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 15
BAB III
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Arah dan Kebijakan Ditjen PKH
Arah kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah
menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan
strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk
peternakan dan kesehatan hewan yaitu :
a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal
sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah
operasional peningkatan produksi daging melalui:
1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
2) Pengembangan pakan ternak;
3) Kesehatan hewan;
4) Dukungan kembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
5) Dukungan manajemen kesekretariatan.
b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.
Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan
komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
2) Pengembangan pakan ternak;
3) Kesehatan hewan;
4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
5) Penjaminan pangan asal hewan ternak;
6) Dukungan manajemen kesekretariatan.
Selanjutnya, khusus pada aspek dukungan manajemen teknis dan
kesekretariatan diarahkan untuk : (i) meningkatkan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (ii) meningkatkan Indeks
Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK); (iii) meningkatkan Indeks Kepuasan
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 16
Masyarakat (IKM); (iv) meningkatkan kualitas aparatur (Pegawai dengan
penilaian prestasi kerja baik/sangat baik (%); (vi) meningkatkan penerapan
Peraturan Perundang-undangan (%).
B. Strategi Sekretariat Ditjen PKH
Strategi Sekretariat Ditjen PKH dikembangkan dengan merujuk pada Arah
Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan serta visi-
misi-tujuan-sasaran Sekretariat Ditjen PKH. Rujukan ini digunakan untuk
mencermati faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat
mempengaruhi tercapainya cita-cita organisasi sebagaimana tertuang dalam
rujukan tersebut. Konteks faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut
selanjutnya menjadi kerangka acuan dalam pemetaan dinamika sistem strategis
lingkungan tugas Sekretariat Ditjen PKH secara holistik.
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Ditjen PKH telah
menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:
1. Strategi umum
a. Melakukan dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai sinergitas
program dan kegiatan;
b. Melakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui
pendidikan dan latihan;
c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Ditjen PKH;
d. Menerapkan arsitektur dan informasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
dan pengukuran kinerjanya;
e. Menyeimbangkan jumlah SDM aparatur teknis yang mencakup pejabat
administrasi dan pejabat fungsional.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 17
2. Strategi Khusus
a. Strategi Bidang Perencanaan.
1) Memperkuat penerapan perencanaan bottom up planning dan topdown
policy (fokus lokasi, prioritas kegiatan dan komoditas dengan
penganggaran yang efisien) melalui pengembangan kawasan;
2) Memperkuat kerjasama luar negeri guna mengakses perkembangan
peternakan dan kesehatan hewan secara global;
3) Meningkatkan pelaksanaan kehumasan untuk mengangkat citra Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. Strategi Bidang Keuangan dan Perlengkapan
1) Mengamankan dan menetapkan Barang Milik Negara (BMN) sesuai
peruntukan;
2) Peningkatan peran keuangan Ditjen PKH yang akurat dan tepat waktu
sesuai sistem akuntansi instansi pemerintah;
3) Mencegah dan menyelesaikan TP/TGR serta penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan(TLHP) satker lingkup Ditjen Peternakan Kesehatan
Hewan;
4) Memperkuat pengelolaan keuangan Satker Lingkup Ditjen PKH.
c. Strategi Bidang Umum
1) Memberdayakan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
(RIHP) dan Non RIHP;
2) Mengevaluasi dan menyempurnakan organisasi Ditjen PKH (pusat dan
UPT);
3) Mengevaluasi dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan;
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 18
4) Mewujudkan pelayanan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
keamanan, kearsipan dan kepustakaan, serta pelayanan rekomendasi
online yang terintegrasi, efektif dan efisien.
d. Strategi Bidang Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
1) Mengukur pencapaian indikator pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan;
2) Penyediaan data statistik peternakan dan kesehatan hewan;
3) Meningkatkan dan memberikan rekomendasi terhadap percepatan
progres kegiatan keberhasilan pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan dengan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara berkala;
4) Memberikan rekomendasi untuk percepatan program pelaksanaan
kegiatan dan rekomendasi untuk penyusunan dan perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan periode berikutnya, melakukan
monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan peternakan
dan kesehatan hewan secara berkala;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan rekomendasi dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
C. Alur Kinerja Sekretariat
Sebagai salah satu bagian unit kerja pada Ditjen PKH maka Sekretariat Ditjen
PKH merupakan satu kesatuan dan merupakan pendukung kebijakan
pembangunan Ditjen PKH. Kebijakan tersebut mendukung program ketahanan
pangan nasional dengan program Ditjen PKH yaitu Program Pemenuhan
Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Sehingga arah
kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PKH terutama difokuskan
untuk : (i) mendukung dan mensinergiskan pelaksanaan kegiatan produksi benih
dan bibit ternak; produksi ternak; produksi pakan ternak; penanganan kesehatan
hewan; penjaminan keamanan produk hewan; dan kesekretariatan dalam
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 19
mendukung pencapaian program; (ii) terwujudnya pelaksanaan SAKIP pada
Ditjen PKH.
Tugas Pokok Sekretariat Ditjen PKH adalah Memberikan Pelayanan Teknis dan
Administrasi Kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Ditjen PKH.
Sedangkan fungsinya meliputi : (i) koordinasi, dan penyusunan rencana dan
program, anggaran dan kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan
informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (ii) pengelolaan
keuangan dan perlengkapan; (iii) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata
laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan; (iv) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan; dan (v) pelaksanaan urusan tata usaha Ditjen
PKH. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Ditjen PKH
terdiri dari:
1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bagian Umum
4. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara khusus Sekretariat
Ditjen PKH memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan
integritas penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan sistem kepemerintahan yang
baik (good govermance) dan sistem pemerintah yang bersih (clean goverment)
melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan inovatif
melalui “Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Manajemen di Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan”.
Mengacu pada peta strategis Ditjen PKH, Sekretariat Ditjen PKH mempunyai
peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan
peternakan dan keswan agar selaras dalam mendukung pencapaian sasaran
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 20
program. Rancang bangun kegiatan operasional harus memperhatikan sasaran
kinerja Sekretariat Ditjen PKH selama 5 tahun mendatang. Rancang bangun
kinerja dan kerja selanjutnya akan dituangkan dalam aplikasi RKAKL sebagai
arsitektur dan informasi kinerja. Dengan adanya alur kinerja ini diharapkan
pelaksanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dapat lebih
dipertanggungjawabkan dalam mendukung sasaran kinerja yang ingin dicapai.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 21
Tabel 3.1. Alur Kinerja Sekretariat
INPUT KEGIATAN OPERASIONAL KINERJA OUTCOME
1. Anggaran
2. SDM
3. Sarana dan
Prasarana
4. Peralatan
dan Mesin
5. Prasarana
dan Sarana
6. Data dan
Informasi
7. NSPK
8. Kelembaga
an
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
1. Penyiapan Bahan Rumusan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
2. Penyusunan Anggaran
3. Penyusunan Kerjasama Program
4. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan
5. Pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi
6. Pelayanan rekomendasi
7. Peningkatan penerapan Peraturan
Perundang-undangan Bidang
PKH
8. Peningkatan kualitas
pertanggungjawaban keuangan
dan aset
9. Peningkatan kualitas pelayanan
publik
10. Peningkatan kualitas aparatur
11. Peningkatan Penerapan
Peraturan Perundang-undangan
Bidang PKH
12. Dukungan kesekretariatan
Lainnya
1. Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah/SAKIP
Indikator :
a. Penilaian SAKIP
b. Implementasi SAKIP
Akuntabilitas Kinerja
Program/Kegiatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Indikator :
a. Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
b. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Peningkatan kualitas aparatur
Indikator :
a. Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat
baik
4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan
Indikator :
a. Tindaklanjut amanat Undang-Undang
Tabel 2. ADIK Sekretariat Ditjen PKH
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 22
Pada Tabel 3.1 tersebut, input yang diperlukan untuk menggerakan Organisasi
Sekretariat Ditjen PKH berupa anggaran, sumber daya manusia, gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, prasarana dan sarana, data dan informasi, dan
Norma Standar, Pedoman dan Kriteria.
Berdasarkan input yang ada, kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam
melaksanakan tugas fungsi adalah: (i) Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan,
Program dan Kegiatan; (ii) Penyusunan Kerjasama Program; (iii) Penyusunan
Anggaran; (iv) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (v)
Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; (viii) Pelayanan
rekomendasi; (vii) Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan
Bidang PKH; (viii) Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan dan
asset; (ix) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (x) Peningkatan kualitas
aparatur; (xi) Peningkatan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang
PKH; (xii) Dukungan kesekretariatan Lainnya. Sedangkan indikator kinerja
kegiatan Sekretariat Ditjen PKH yang ditargetkan untuk dicapai adalah (i)
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai A
(sangat baik); (ii) Indeks penerapan nilai budaya kerja (IPNBK) nilai A (sangat
baik); (iii) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai A (sangat baik); (iv)
Peningkatan kualitas aparatur (Pegawai dengan penilaian prestasi kerja
baik/sangat baik) (%); dan (v) Penerapan Peraturan Perundang-undangan (%)
Untuk mendukung kegiatan operasional, aktifitas kegiatan yang akan dikerjakan
oleh Sekretariat Ditjen PKH dalam mendukung kinerja kegiatannya yang
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKAKL adalah:
1. Kegiatan Bagian Perencanaan
a. Penyusunan rencana dan program. Untuk menghasilkan program dan
kegiatan yang operasional, ditempuh melalui: penyusunan bahan
kebijakan program; rencana kerja pemerintah (RKP), penetapan kinerja,
nota keuangan, rencana kerja (Renja) dan pedoman; koordinasi,
sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan serta perencanaan program; dan
peningkatan kualitas perencanaan.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 23
b. Penyusunan anggaran. Dalam mendukung pencapain program dan
kegiatan, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat dalam
mendukung pencapaian target yang sudah ditetapkan, yang ditempuh
melalui: penyusunan standar pembiayaan kegiatan; sosialisasi
perencanaan anggaran; pedoman; dan penerbitan dokumen anggaran
mendukung pencapaian target program/kegiatan.
c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan informasi publik.
Untuk mendukung kegiatan tersebut ditempuh melalui: penyebaran
informasi, penyusunan profil, pameran dan sosialisasi kebijakan
pembangunan peternakan dan keswan; pelaksanaan kegiatan berbantuan
dan kerjasama luar negeri; penelaahan dokumen kerjasama luar negeri;
dan penyusunan kinerja kegiatan berbantuan.
2. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan
a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akan ditempuh melalui :
penatausahaan pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
pembinaan administrasi pengelolaan keuangan; pengelolaan DIPA;
penyelesaian kerugian negara; penerbitan Surat Perintah Membayar;
Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); bahan evaluasi
dan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
b. Pelaksanaan urusan akutansi dan verifikasi, yang akan difasilitasi melalui :
penyusunan laporan keuangan semesteran tingkat UAPPA; penyusunan
laporan keuangan bulanan tingkat UAKPA kantor pusat; penyusunan
laporan serapan DIPA; monitoring serapan anggaran; sosialisasi dan
pemantauan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SAK.
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, akan ditempuh melalui : penyusunan
laporan BMN; rencana pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan
pemindahtanganan BMN; penguatan dan perawatan kelengkapan sarana
dan prasarana perkantoran; analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN
dan pelaksanaan apresiasi barang dan jasa.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 24
3. Kegiatan Bagian Umum
a. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan
urusan kepegawaian, meliputi: pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan
organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi; evaluasi,
penyempurnaan, pengembangan dan pengelolaan jabatan fungsional;
evaluasi dan pengembangan budaya kerja dan pelayanan publik;
perencanaan dan pengembangan pegawai, evaluasi kinerja pegawai,
evaluasi dan penilaian kinerja UPT serta penyusunan Indeks Penerapan
Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).
b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
dan pemberian bantuan hukum, meliputi: penyiapan dan penyusunan
bahan peraturan perundangan (UU, PP, Perpres, Permentan/Kepmentan,
Keputusan Dirjen) sesuai dengan amanat undang-undang dan kebutuhan
masyarakat; evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dokumentasi
peraturan perundang-undangan dan litigasi.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,melalui : penataan
arsip, penataan penyimpanan dokumen dan kepustakaan; apresiasi,
pembinaan dan penguatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan
keamanan serta pelayanan rekomendasi online.
4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
Pelaksanaan kegiatan ini akan dicapai melalui : pengumpulan,
pengolahan, penyajian dan analisis data, dan dipublikasikan dalam buku
statistik; validasi data dan informasi; pengembangan sistem informasi;
pengembangan sistem perstatistikan dalam bentuk instrument; dan
pemeliharaan data.
b. Penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program,
melalui : penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi program dan
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 25
kegiatan; mengumpulkan, mengolah, menyajikan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan bahan analisis
pelaksanaan program dan kegiatan; menyiapkan bahan pemantauan
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
c. Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil
pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui :
penyiapan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan
bahan laporan lingkup Kementerian Pertanian rapat pimpinan dan; bahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
d. Layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
melalui: penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan
rekomendasi; penyusunan Standar Pelayanan Publik pelayanan
rekomendasi; fasilitasi pelayanan konsultasi teknis; serta pelayanan
rekomendasi online; uji petik persyaratan administrasi layanan
rekomendasi; melakukan rekapitulasi permohonan rekomendasi; dan
melakukan penyusunan konsep penyelesaian pengaduan masyarakat
yang berkaitan dengan layanan rekomendasi.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 26
BAB IV
PENDANAAN
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan Alur Kinerja Sekretariat Ditjen PKH, telah
ditetapkan target kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen PKH. Dalam rangka pencapaian
kinerja kegiatan dibutuhkan kegiatan operasional dan kerangka pendanaan kegiatan
selama periode 2015-2019. Target kinerja kegiatan dan kebutuhan pendanaan
Sekretariat Ditjen PKH adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1. Target Kinerja Dan Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Setditjen PKH
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya Akuntabilitas Ditjen PKH 323,92 368,63 385,45 403,71
A. Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah/SAKIP
100,31 129,26 129,21 129,41
1. Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Dokumen 15 14 13 15 13,30 11,65 11,60 12,00
2. Penyusunan Anggaran Dokumen 59 59 59 59 5,63 5,63 5,63 5,63
3. Penyusunan Kerjasama Program Dokumen 3 3 3 3 2,10 2,10 2,10 2,10
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dokumen 118 118 118 118 21,95 21,95 21,95 21,95
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Dokumen 36 37 37 37 18,5 48,5 48,5 48,5
6. Pelayanan rekomendasi Dokumen 12 12 12 12 3,60 3,60 3,60 3,60
7. Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan
Bidang PKH
Dokumen 22 23 23 23 3,60 4,20 4,20 4,00
8. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan Dokumen 692 692 692 692 31,63 31,63 31,63 31,63
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3,39 3,73 4,10 4,51
1. Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi, Ketatalaksanaan
dan Reformasi Birokrasi
Dokumen 2 1 1 1 0,41 0,45 0,50 0,55
2. Evaluasi, Penyempurnaan, Pengembangan dan Pengelolaan
Jabatan Fungsional
Dokumen 3 3 3 3 0,81 0,89 0,98 1,07
3. Evaluasi dan Pengembangan Budaya Kerja dan Pelayanan
Publik
Dokumen 3 3 3 3 0,52 0,57 0,63 0,69
4. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Dokumen 1 1 1 1 0,92 1,01 1,11 1,23
5. Pengelolaan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Dokumen 3 3 3 3 0,73 0,80 0,89 0,97
C. Peningkatan kualitas aparatur 0,04 0,04 0,04 0,05
Evaluasi Kinerja Pegawai Dokumen 1 1 1 1 0,04 0,04 0,04 0,05
D. Dukungan kesekretariatan Lainnya Laporan 12 12 12 12 220,19 235,60 252,09 269,74
KEGIATAN OPERASIONAL SATUANTARGET ANGGARAN (Rp. Miliar)
Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat disampaikan bahwa aktifitas kegiatan untuk
mendukung tugas fungsi Sekretariat Ditjen PKH diarahkan pada 4 kegiatan utama
yaitu: (i) Kegiatan operasional Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP); (ii) Kegiatan operasional peningkatan Indeks penerapan nilai
budaya kerja (IPNBK); (iii) Kegiatan operasional peningkatan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM); (iv) Kegiatan operasional peningkatan peningkatan kualitas
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 27
aparatur (Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik (%); dan (v)
Kegiatan operasional peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan (%).
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SAKIP dimanfaatkan untuk memfasilitasi
pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan, program, dan anggaran;
melaksanakan penyusunan kerjasama program; monitoring dan evaluasi
program/kegiatan; pengumuplan dan penyajian data/informasi; pelayanan
rekomendasi; peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan; dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan pengalokasiaannya, fasilitasi kegiatan APBN kesekretariatan akan
didistribusikan pada Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi. Untuk dana
Kantor Pusat dan Kantor Daerah adalah diperuntukan kegiatan perencanaan,
evaluasi, umum dan keuangan.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 28
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PKH disusun berdasarkan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Selain itu,
dalam penyusunan Rencana Strategis juga berpedoman dan memperhatikan hasil
analisis potensi dan permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal yang di dalamnya
memuat visi, misi, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.
Diharapkan seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran Sekretariat Ditjen PKH serta
unit kerja lingkup Ditjen PKH dapat menindaklanjutinya pada masing-masing unit
kerjanya sehingga tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan
peternakan dan keswan dalam mendukung pencapaian sasaran program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 29
Lampiran 1. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
1. Peningkatan kualitas SAKIP (Kategori)
Penanggung Jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal
Definisi
Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
upaya meningkatkan penerapan SAKIP di unit kerja lingkup Ditjen PKH. Aspek yang dinilai
mencakup komponen yaitu : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3)
Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Capaian Kinerja Sasaran organisasi, yang
idlengkapi dengan pembobotannya.
Teknik Menghitung
Upaya penerapan SAKIP tersebut, dievaluasi setiap tahun oleh Inspektorat Jenderal
Kementan, menggunakan PermenPAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman
evaluasi penerapan SAKIP
No Komponen Bobot Sub Komponen
1 Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total 100%
Lokasi Data
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 30
Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
2. Peningkatan Nilai-nilai budaya Kerja (IPNBK)
Penanggung Jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal
Definisi
Peningkatan Nilai-nilai budaya Kerja (IPNBK) adalah meningkatnya budaya kerja pegawai
meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin.
Teknik Menghitung
Menggunakan kuisioner sebagi insrumen untuk pengupulan data dengan responden yang ditetapkan minimal 75% dan jumlah pegawai pad setiap unit kerja
Lokasi Data
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
3. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penanggung Jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal
Definisi
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah meningkatnya tingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan public
Teknik Menghitung
Menggunakan kuisioner sebagi instrumen untuk pengupulan data dan penghitungannya dilakukan 2 periode dalam satu tahun
Lokasi Data
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019 Edisi Revisi 1 31
Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
4. Pegawai dengan penilaian prestasi kerja
baik/sangat baik
Penanggung Jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal
Definisi
Pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik/sangat baik adalah kualitas aparatur melalui
penilaian prestasi kerja PNS yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja PNS.
Teknik Menghitung
Mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Lokasi Data
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan
Nama Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
5. Tindak lanjut amanat undang-undang (%)
Penanggung Jawab
Sekretariat Direktorat Jenderal
Definisi
Tindak lanjut amanat undang-undang (%) adalah meningkatnya amanat peraturan di
bidang peternakan dan kesehatan hewan oleh pemerintah daerah/dinas/provinsi dan
kabupaten kota dalam bentuk peraturan daerah
Teknik Menghitung
Menghitung jumlah peraturan pelaksananaan yang disusun oleh pemerintah daerah/dinas/provinsi dan kabupaten kota dibandingkan jumlah peraturan yang diamanatkan dalam peraturan bidang PKH dikali seratus persen
Lokasi Data
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan