review ke -3 renstra 2015...
TRANSCRIPT
REVIEW KE -3
RENSTRA 2015 – 2019 PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN TIPE A Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang – 30126 Sumatera Selatan
Telp. (0711) 311666, 352900 Fax. (0711) 311666
Email: [email protected] Website: www.pt-palembang.go.id
ii Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya dokumen Reviu Ketiga
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tahun
2015 – 2019. Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: W6-
U/2762/OT.01.3/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan
Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
Tahun 2017.
Renstra Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang
disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam jangka
waktu selama lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada
tahun 2015 – 2019
Akhir kata kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun renstra ini. Semoga bermanfaat
dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Palembang, Desember 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
OHAN BURHANUDDIN PURWAWANGCA,SH.,MH HAKIM UTAMA
iii Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi Permasalahan 3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
2.1. Visi dan Misi 6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 10
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PT Sumatera Selatan 13
3.3. Kerangka Regulasi 14
3.4. Kerangka Kelembagaan 15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Lampiran : Matriks Rentra 20
BAB V PENUTUP
Penutup 22
- 1 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara
pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama
yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 yang wilayah
hukumya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pada
tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Provinsi
Lampung. Pada tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus
1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum
Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004. Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang meliputi
wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan dan hingga saat ini membawahi 9 (sembilan)
Pengadilan Negeri yaitu :
Tabel 1.1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
1 Pengadilan Negeri Palembang Kota Palembang
2 Pengadilan Negeri Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir
3 Pengadilan Negeri Sekayu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin
4 Pengadilan Negeri Muaraenim Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI)
5 Pengadilan Negeri Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU
Selatan, dan Kabupaten OKU Timur
6 Pengadilan Negeri Lahat Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
7 Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan
Kabupaten Musi Rawas Utara
8 Pengadilan Negeri Prabumulih Kota Prabumulih
9 Pengadilan Negeri Pagaralam Kota Pagaralam
- 2 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan seluruh satuan kerja dibawahnya
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mencakup :
1. Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
banding;
2. Bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta;
4. Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan
undang-undang;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.
Pada tahun 2017, jumlah pegawai di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Peradilan Umum Se-Sumatera Selatan Tahun 2017
Instansi KPT/ KPN
WKPT/
WKPN Hakim
Pani tera
Panmud Sekre taris
Kabag Kasub
Bag PP
Staf /JS
PT Sumatera Selatan 1 1 26 1 4 1 2 4 23 25
PN Palembang
1 1 28 1 5 1 1 3 32 24
PN Lubuk Linggau
1 - 8 1 3 1 - 3 5 13
PN Sekayu
1 1 7 1 3 1 - 2 13 10
PN Baturaja
1 1 4 1 3 1 - 3 5 12
PN Muara Enim
1 1 6 1 3 1 - 3 5 8
PN Kayuagung
1 1 7 1 3 1 - 3 9 10
PN Lahat
1 1 6 1 3 1 - 3 7 7
PN Prabumulih
1 1 4 2 3 1 - 3 4 5
PN Pagaralam
1 1 3 1 3 1 - 2 1 3
TOTAL 10 org
9 org
99 org
11 org
33 Org
10 org
3 org
29 org
104 org
117 org
Keterangan : 1. Jumlah Hakim Ad-hoc Tk.Banding = 3 orang
2. Jumlah Hakim Ad-Hoc Tk. Pertama = 5 orang
3. Jumlah hakim PHI = 4 Orang
4. Jumlah hakim Yustisial = 1 Orang
- 3 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan dikelompokan menjadi analisis faktor internal dan faktor eksternal
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan :
1.2.1 Analisis Faktor Internal
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang
memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi
dan misi. Kekuatan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mencakup hal-hal sebagai
berikut :
1. Kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah provinsi Sumatera Selatan;
2. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan merupakan unsur Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintahan
daerah di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan dengan memanfaatkan
teknologi informasi;
4. Memiliki kode etik perilaku hakim dan panitera pengganti serta kode etik PNS
Mahkamah Agung RI;
5. Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat banding di
wilayah Sumatera Selatan.
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat
negatif yang menghambat organisasi mencapai visi dan misi.
Kelemahan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Belum ada mekanisme evaluasi yang mengukur kepuasan masyarakat pencari
keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Sumber Daya yang kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima
belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan;
3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang
diajukan.
1.2.2 Analisis Faktor External
Peluang dan tantangan terdapat di external organisasi Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan sebagai berikut :
- 4 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
A. Peluang (Opportunities)
Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang
membantu organisasi mencapai visi dan misi.
1. Adanya cetak biru Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun ke
depan.
2. Adanya SK I-144/KMA/I/2011 tentang Pelayanan Informasi Pengadilan.
3. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
4. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri dalam wilayah
Sumatera Selatan.
B. Tantangan (Threats)
Adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat
mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi:
1. Masih ada pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi
independensi hakim.
2. Belum adanya suatu alat metode pengukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan.
3. Banyak informasi di dunia maya yang dapat mempengaruhi independensi
hakim.
4. Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai
dengan kebutuhan.
Pencapaian misi disadari akan sangat tergantung pada keberadaan faktor-faktor
kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan
eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik
analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi,
nilai dukungan dan nilai keterkaitan, posisi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
berada pada kuadran I atau posisi SO (strength – oppurtunity) yang berarti bahwa
kekuatan/potensi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan lebih besar dibanding
dengan ancaman. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan harus
menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang sebaik-
baiknya.
- 5 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
Tabel 1.3: Potensi dan Permasalahan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
POTENSI DAN PERMASALAHAN
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
1. Kawal depan
Mahkamah Agung
RI di wilayah
provinsi Sumatera
Selatan
1. Belum ada
mekanisme evaluasi
yang mengukur
kepuasan
masyarakat pencari
keadilan di Wilayah
Hukum Pengadilan
Tinggi Sumatera
Selatan
1. Adanya cetak biru
Mahkamah Agung
RI untuk
menetapkan arah
25 tahun ke depan
1. Masih ada pencari
keadilan yang
selalu berusaha
untuk
mempengaruhi
independensi
hakim
2. Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan
merupakan unsur
Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah
(FKPD) dan
memiliki hubungan
baik dengan
pemerintahan
daerah di Provinsi
Sumatera Selatan
2. Sumber Daya yang
kurang memadai
karena rekrutmen
pegawai yang
diterima belum
sesuai dengan
kapasitas dan
kemampuan kerja
yang dibutuhkan
2. Adanya SK I-
144/KMA/I/2011
tentang Pelayanan
Informasi
Pengadilan
2. Belum adanya
suatu alat metode
pengukuran
kepuasan pengguna
jasa pengadilan
3. Transparansi
penyelenggaraan
fungsi peradilan
dengan
memanfaatkan
teknologi informasi
4. Anggaran yang
diterima belum
sesuai dengan
kebutuhan dan
rencana yang
diajukan
3. Adanya tunjangan
kinerja sebagai
motivasi dalam
peningkatan kinerja
3. Banyak informasi
di dunia maya yang
dapat
mempengaruhi
independensi
hakim
5. Memiliki kode etik
perilaku hakim dan
panitera pengganti
serta kode etik PNS
Mahkamah Agung
RI
4. Dukungan dan
koordinasi yang baik
antar Pengadilan
Negeri dalam
wilayah Sumatera
Selatan
4. Anggaran yang
diberikan untuk
pengadaan sarana
dan prasarana
tidak sesuai dengan
kebutuhan
6. Memiliki
kekuasaan dan
kewenangan
mengadili perkara
tingkat banding di
wilayah Sumatera
Selatan
- 6 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS
2.1. VISI DAN MISI
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sumtera Selatan tahun 2015–2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan merupakan
gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh Sumber Daya
Manusia Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam melakukan tugas dan fungsi
pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut mengacu pada
visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN YANG AGUNG”.
MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- 7 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Adapun tujuan yang hendak dicapai
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang kehendak dicapai Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
digambarkan pada tabel di bawah ini:
REVIU IKU PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
NO KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DAYA
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan x 100 % Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase
Perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan thn berjalan x 100 % Jumlah Sisa Perkara Yang Ada Catatan : 1. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
2. Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase
penurunan
sisa perkara
Tn.1 – Tn x 100% Tn.1 Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
- 8 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Kasasi - PK
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100 % Jumlah Putusan Perkara Catatan : 1. Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK 2. Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
e. Index
Responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama yang
puas terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera
Laporan
Semesteran dan
Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase
salinan
Putusan yang
ddikirim ke
Pengadilan
pengaju Tepat
Waktu
Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju x 100 % Jumlah Putusan Catatan : ❖ SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun
2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase
Putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
dapat di akses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
Jumlah isi putusan perkara tipikor yang Di upload dalam website x 100 % Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat Yang diputus Catatan : ❖ One Day Publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang di upload ke web dalam 1 hari setelah diputus
❖ Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one day publish
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
untuk mencapai sasaran selam kurun waktu 2015-2019 adalah :
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis : Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi
pencari keadilan. Kegiatan pokok untuk Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa
keadilan bagi pencari keadilan adalah :
➢ Persentase sisa perkara yang diselesaikan
➢ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
➢ Persentase penurunan sisa perkara
➢ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
• Kasasi
Index Kepuasan pencari Keadilan
- 9 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
• PK
➢ Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah
Agung RI
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis: Peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran ini adalah :
➢ Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
➢ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran ini adalah :
➢ Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
➢ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
- 10 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun
2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai
berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal;
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan
Aset.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1:
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan;
4. Penguatan akses peradilan.
Sasaran Strategis 2:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka
waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka
- 11 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara
pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara
tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari
6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding.
Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja
Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta
merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan
Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua
Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih
cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara
Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan
bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk
penyelesaian minutasi.
Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan
Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan
perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum
terlaksananya small claim court.
- 12 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut:
1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
2. Sidang keliling/zitting plaats dan;
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
Sasaran Strategis 4:
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat
setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III
dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM
Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan
mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana
Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI
untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.
Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber
Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan;
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
Sasaran Strategis 7 :
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara
optimal.
- 13 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
dan;
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan.
Sasaran Strategis 8:
Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi
Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tertuang dalam Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: W6-U/2762/OT/01.3/XI/2017 tanggal
14 November 2017 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2017 yaitu:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Dimana
indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa
perkara yang harus diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan
jumlah perkara yang ada.
c. Persentase penurunan sisa perkara
Sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi
dengan sisa perkara tahun sebelumnya
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
• Kasasi
• PK
Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan
jumlah putusan perkara
- 14 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dimana indikator
kinerjanya adalah sebagai berikut:
a. Persentase salinan putusan yang dikirm ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu.
Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
dengan Jumlah Putusan
b. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
Perbandingan jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam
website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang
diputus.
3.3. Kerangka Regulasi
Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang
dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka
regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran
Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Kerangka Regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung salah satunya adalah
Pembuatan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Tindaklanjutnya di Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan adalah dengan menunjuk Petugas Meja Informasi sesuai dengan
SK Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: W6-U/1870/PS.05/VIII/2017
tanggal 31 Agustus 2017 tentang Petugas Meja Informasi Pada Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan yang bertugas untuk:
1. Menerima dan memilah permohonan informasi;
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada penanggungjawab
informasi;
3. Meneruskan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
4. Petugas informasi bertanggungjawab kepada Pelaksana Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- 15 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
5. Petugas meja informasi dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Nomor 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar
Meja Informasi di Pengadilan.
3.4. Kerangka Kelembagaan
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan merupakan kawal depan (voor-post)
Mahkamah Agung RI yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah
hukum Provinsi Sumatera Selatan. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera
Selatan dilaksanakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.
Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pegadilan Tinggi telah
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan
Bagian Kedua Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A
Pasal 6
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi diklasifikasikan dalam 2 (dua) tipe, terdiri atas :
a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A; dan
b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.
Pasal 7
1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab
Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
2. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Panitera.
Pasal 8
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Panitera
Pengadilan Tinggi Tipe A menyelenggarakan fungsi :
- 16 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
Pasal 10
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:
a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.
BAB VII Kesekretariatan Peradilan Umum
Pasal 232
Kesekretariatan Peradilan Umum, terdiri atas:
a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi; dan
b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri
Pasal 233
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a,
diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri atas:
a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A; dan
b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
Bagian Kedua Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A
Pasal 235
1. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A.
2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Pasal 236
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A mempunyai tugas melaksanakan
- 17 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana.
Pasal 237
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 236,
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di
lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
Pasal 238
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A, terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
b. Bagian Umum dan Keuangan
Pasal 241
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:
a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Pasal 242
Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan
anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
Pasal 243
Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan
teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta
penyusunan laporan.
Pasal 246
Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 18 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.
Pasal 247
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
Pasal 248
Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan
pemantauan, serta penyusunan laporan.
- 19 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pegadilan Tinggi Sumatera
Selatan memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh 9 satuan kerja dibawahnya
yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
MATRIK PENDANAAN 2015 – 2019 TAHUN 2017 (Dalam Ribuan Rupiah)
No Program Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1 Dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Mahkamah Agung RI
18.380.962 20.445.543 24.339.531 27.880.070 27.880.070
2 Pengadaan sarana
dan prasarana
aparatur peradilan
- 593.000 436.000 1.485.650 1.485.650
3 Peningkatan
manajemen peradilan
umum
242.705 71.063 225.790 213.620 213.620
- 20 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Yang Agung Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
No
Tujuan Target Jangka
Menengah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator
Kinerja Uraian
Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Progra
m Kegiatan
Indikator Kegiatan
Tar get
Anggaran
1 Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK
e. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap
100%
86%
60%
55% 65%
97%
Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparandan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi
100%
95,2% -
38,9%
100%
93,4% -
54,4%
100%
86%
50%
40%
100%
86%
55%
50%
100%
86%
60%
55%
Program peningkatan manajemen peradilan umum
Peningkatan manajemen peradilan umum
1. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum
3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum
4. Terselenggaranya tata laksana perkara Kasasi, PK dan Grasi
100% Rp 1.128.950.000
- 21 - Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
layanan Pengadilan Tinggi
• PK e. Index
responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
78,9% -
77,3% -
55%
95%
60%
96%
65%
97%
2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100%
100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
-
100%
-
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1. Pengadaan peralatan fasilitas kantor
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
100% Rp 2.180.000.000
3 Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel
- - - - - - - - - - - - -
22 Reviu ke-3 RENSTRA 2015-2019 PT Sumatera Selatan
BAB V
PENUTUP
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2015 – 2019 yang
direviu pada akhir tahun 2017 adalah dokumen yang menjadi panduan Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan dalam merespon tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana strategis ini menggambarkan
permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan untuk mencapai visi dan misinya. Rencana strategis Pengadilan Tinggi
Sumatera Selatan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini
bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini pula, diharapkan dapat
menuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program sehingga visi dan misi Pengadilan
Tinggi Sumatera Selatan dapat terwujud dengan baik.